KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2014 ISTANA WAKIL PRESIDEN RI JAKARTA JUM’AT, 12 DESEMBER 2014
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang juga memberikan laporan mengenai tugasnya dalam melaksanakan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rangka tersebut, salah satu yang dilakukan Komisi Informasi setiap tahunnya adalah melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini, telah dilakukan oleh Komisi Informasi sejak tahun 2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus dievaluasi dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh gambaran hasil yang real yang mewakili praktek implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik di Indonesia. Tahun ini, Komisi Informasi melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi dengan membagi badan publik menjadi enam kategori yakni: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kategori Badan Publik Kementerian (34 Kementerian) Kategori Badan Publik Badan/Lembaga (135 Badan/Lembaga) Kategori Badan Publik Provinsi (34 Provinsi) Kategori Badan Publik BUMN (138 BUMN) Kategori Badan Publik Partai Politik Nasional (12 Parpol) Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (61 PTN)
Untuk mendapatkan hasil yang presisif sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi melakukan 2 (dua) tahapan penilaian, yaitu: Tahap Pertama, Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Yakni penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh Komisi Informasi. Selanjutnya, seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Komisi Informasi melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada di website masing-masing badan publik berdasarkan keterangan responden yang terdapat pada kuesioner (Verifikasi Website). Tahap Kedua, Visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik berdasarkan penilaian tahap satu. Yakni melakukan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan
berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden badan publik.
Kedua tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk membedah informasi yang dikuasai badan publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar badan publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik. Secara keseluruhan, pemeringakatan badan publik ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d 4 Desember 2014. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner Komisi Informasi Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan Staf Administrasi sebagai pelaksana teknis lapangan. Jumlah badan publik yang dikirim instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) oleh Komisi Informasi Pusat adalah 414 (empat ratus empat belas), sedang badan publik yang mengembalikan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam), yaitu sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Kategori Badan Publik Kementerian Lembaga BUMN Partai Politik Perguruan Tinggi Negeri Provinsi TOTAL
Dikirim 34 135 138 12 61 34 414
Diterima 24 53 49 4 16 20 166
Setelah melalui proses dan tahapan penilaian yang cukup panjang tersebut, diperolehlah hasil akhir sebagai berikut: 1. Kategori Kementerian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Badan Publik Kementerian Keuangan Kementerian Perindutrian Kementerian Perhubungan Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Pertanian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Agama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
Nilai Akhir 100 98,2 95,2 93,8 93,8 92,2 84,4 83,4 82 79,6
Pada saat proses penilaian tahap yang kedua kategori kementerian, badan publik yang dilakukan visitasi berjumlah 11 kementerian. Hal ini terjadi karena berdasarkan akumulasi
penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website), terdapat kementerian yang memiliki bobot nilai yang sama persis dengan kementerian lainnya. Namun, setelah dilakukan visitasi oleh Tim Komisi Informasi, perolehan nilai jadi berubah. Tidak ada lagi kementerian yang memiliki nilai serupa. Adapun kementerian yang bobot nilainya tidak masuk dalam 10 terbaik setelah dilakukan visitasi adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan nilai akhir 76. 2. Kategori Badan/Lembaga No
Nama Badan Publik
Nilai Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mahkamah Konstitusi Badan Tenaga Nuklir Nasional Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahkamah Agung Komisi Yudisial Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
94,4 94 92,2 88 87 85,6 81,8 80,4 79,4 72,4
Sebagaimana halnya kategori kementerian, dalam rentang nilai sepuluh terbaik pasca penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website), terdapat 2 (dua) badan/lembaga yang memiliki bobot nilai yang sama persis. Oleh karenanya, jumlah badan publik yang kemudian divisitasi adalah 12 (dua belas) badan/lembaga. Adapun badan/lembaga yang bobot nilainya tidak masuk dalam 10 terbaik setelah dilakukan visitasi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai akhir 70,6 di peringkat 11. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan nilai akhir 65,5 di peringkat 12. 3. Kategori Pemerintah Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Badan Publik Nusa Tenggara Barat Aceh Kalimantan Timur Banten Bali DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Jawa Timur
Nilai Akhir 98 93,2 91 87,6 67 66 63 59,4 59,2 58,4
Dalam kategori ini, terdapat 2 (dua) pemerintah provinsi di luar 10 terbaik di atas yang memperoleh bobot nilai yang sama persis sebelum dilakukannya visitasi. Setelah dilakukan visitasi oleh Tim Komisi Informasi, terdapat pergeseran peta perolehan nilai. Adapun 2 (dua) pemerintah provinsi yang berada diluar 10 terbaik adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai akhir 56,6 yang duduk di peringkat 11. Dan Pemerintah DI Yogyakarta dengan nilai akhir 53,6 berada di peringkat 12. 4. Kategori BUMN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Badan Publik
Nilai Akhir
PT Bio Farma PT PLN PT Taspen PT Perusahaan Gas Negara PT Bank Negara Indonesia PT Kimia Farma PT Jasa Raharja PT Inti PT Perkebunan Nusantara V PT Rajawali Nusantara Indonesia
85,8 78,8 70 67,6 66,2 64,8 64,6 62,6 60 58
Jumlah badan publik yang dilakukan visitasi berdasarkan penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website) untuk kategori ini adalah 12 BUMN. Hal ini karena terdapat 2 (dua) BUMN yang masuk 10 peringkat terbaik memiliki nilai yang sama persis. 2 (dua) BUMN yang terlempar dari 10 (sepuluh) terbaik pasca dilakukannya visitasi adalah PT. Perkebunan Nusantara IV dengan skor 57 di peringkat 11, dan PT. Pegadaian dengan skor 50,6 di peringkat 12. 5. Kategori Partai Politik No 1 2 3 4
Nama Badan Publik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Amanat Nasional
Nilai Akhir 57 31 22 16
Dari 12 Partai Politik yang diberikan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) oleh Komisi Informasi, praktis hanya 4 (empat) partai politik saja yang mengembalikannya. Oleh karena itu, partai politik diposisikan sebagai kategori yang harus diperlakukan secara khusus. Sebagaimana badan publik lainnya, keempat partai politik tersebut juga harus melalui dua tahapan penilaian yakni penilaian mandiri dan verifikasi website, serta visitasi. Oleh karenanya, pada dasarnya hasil di atas merupakan hasil dari penilaiani akhir Partai Politik yang mengembalikan kuesioner ke Komisi Informasi.
6. Kategori Peguruan Tinggi Negeri No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Badan Publik Universitas Indonesia Universitas Brawijaya Institut Pertanian Bogor Universitas Udayana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Nusa Cendana Kupang Universitas Riau
Nilai Akhir 77,8 64,6 60,7 53,2 49,4 46,8 44,8
Sebagaimana halnya dengan partai politik, pengembalian kuesioner untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangatlah rendah. Dari 61 PTN yang dikirimkan kuesioner penilaian mandiri, tercatat hanya 16 PTN saja yang mengembalikan sesuai dengan jadwal penilaian. Ditambah 2 PTN yang tidak dinilai karena mengembalikan kuesioner diluar jadwal yang telah ditetapkan (kuesioner baru diterima panitia pasca proses visitasi selesai dilakukan). Oleh karenanya, hasil di atas merupakan nilai akhir PTN yang telah melalui dua tahapan penilaian keterbukaan informasi publik karena mengembalikan kuesioner penilaian mandiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan juga memiliki bobot nilai yang cukup untuk dilakukan visitasi. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Selamat kepada pemenang. Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Dan bagi yang belum menjadi pemenang, semoga tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan selama ini di lembaga masing-masing. Terimakasih. Salam. (F2)
