KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 123/IV/KIP-PS-M-A/2011
/VSL.I
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESI
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 123/IV/KIP-PSM-A/2011 yang diajukan oleh:
Nama
Melly Rahmawati, dkk
Yang memberikan kuasa k Kuasa tertanggal 10
a Bantuan Hukum (LBH) Bandung dengan Surat 2011. Memilih domisili hukum di Kantor LBH Bandung di Jl.
Ir. H. Djuanda No. 128-B, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40132, yang
di dalam persidangan diwakili oleh Arip
Yogiawan, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Terhadap Nama
: Pemerintah Kabupaten Ciamis
Alamat
: Jl. Jend Sudirman No. 16, Ciamis, Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Termohon, di dalam persidangan, Bupati Ciamis, H. Engkon Komara memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/137-Huk/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 kepada: 1. R. Tatang Sonjaya, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis; 1
2. Uga Yugaswara, S.Sos., M. Si selaku Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis; 3. Ir. Rini Purwantati selaku Kepala Perijinan Kantor BPPT Kabupaten Ciamis, yang yang beralamat di Jalan Dr. Sopandi Nomor 68 Ciamis; 4. Budi Kahono, S.H selaku Kepala Bidang Infotel Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 220 Ciamis.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;
.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
2. DUDUK
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 April 2011, yang diterima pada tanggal 8 April 2011 dengan registrasi Sengketa Nomor: 123/IV/KIP-PS-M-A/2011.
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 7 Januari 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) 2. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 3. Dokumen kajian lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 4. Izin Gangguan (HO); dan 5. Dokumen-dokumen pendukung lain yang menjadi syarat utama terbitnya IMB untuk PS Mulya Jaya terkait Pembangunan Hatchery di Dusun Landeuh, Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.
2
[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 4 Maret 2011 Pemohon melalui surat nomor: 038/SK/LBH/BDG/III/2011 menyatakan keberatan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis sebagai Pimpinan tertinggi Badan Publik Pemkab Ciamis.
[2.4] Terhadap keberatan tersebut, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak permohonan informasi dan keberatan Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1. Terdapat kejanggalan pada surat pengajuan keberatan oleh Pemohon; 2. Setelah mengadakan kunjungan ke lapangan, Termohon menerima informasi dari warga setempat bahwa mereka merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada LBH Bandung; 3. Pembangunan hatchery (penetasan telur) atas nama perusahaan Mulya Jaya di Dusun Landeuh Desa Singdangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis telah mendapatkan dukungan dari sebagian besar warga setempat, dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RT/RW setempat, serta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh warga
masyarakat Dusun Landeuh Desa
Sindangherang
Kecamatan
Panumbangan Kabupaten Ciami 4. Proses penerbitan izin pendirian perusahaan Mulya Jaya telah menempuh prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pemohon bukan pihak yang berhak memiliki dokumen tersebut.
[2.5] Tidak puas terhadap tanggapan tersebut, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 April 2011 yang diterima kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 8 April 2011.
Jz
[2.6] Pada tanggal 4 Juli 2011 diadakan mediasi di Ciamis namun Termohon tidak hadir dengan menyampaikan surat pemberitahuan dengan nomor 180/76-Huk/2011, sehingga akan dilaksanakan mediasi kedua. [2.7] Pada tanggal 15 Juli 2011 kembali diadakan mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Namun, mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan hingga dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke proses ajudikasi.
3
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.8] Untuk kepentingan analisis lingkungan dan analisis hukum.
Petitum
[2.9] Meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterang
S lebagai berikut:
Komunikasi
1. Permohonan informasi dilakukan oleh kelompok orang atas nams Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dengan koordinator Sdri. Mell)
2. Pemohon meminta informasi berupa Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) kepada Termohon karena sebelumnya surat tersebut merupakan salah satu dokumen pendukung penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bandung. 3. Pemohon menyatakan apabila dokumen tersebut memang tidak tersedia, Termohon cukup menyatakan bahwa dokumen yang dimaksud oleh Pemohon tidak tersedia. 4. Bahwa dalam persepsi Pemohon, HO itu adalah bagian dari dokumen pendukung IMB sesuai dengan jenis dokumen serupa yang pernah Pemohon terima dari Pemerintah Kota Bandung. Apabila memang tidak ada, Pemohon akan memperbaiki permohonan, yaitu tanpa dokumen i
Surat-Surat Pemoho: _
Bukti P-l %
_____________________ __ _________________________________________________
Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI)
dengan salah satu cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Nomor 26 Tanggal 24 September 2002 dengan akta notaris Haryanto, S.H berdasarkan S.KEP Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C1763.HT.03.02 Tahun 1999, Tanggal 8 September 1999, Jl. Gunawarman No. 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 7 Januari 2011.
Bukti P-3
Surat Kuasa dari Melly, dkk kepada LBH Bandung tertanggal 10 Februari
4
2011. Bukti P-4
'
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor Surat: 038/SK/LBH/BDG/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011.
Bukti P-5
Salinan Jawaban/Tanggapan Termohon atas Pengajuan Keberatan dengan Nomor Surat: 180/38-Huk/2011 tertanggal 23 Maret 2011.
Bukti P-6
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 045/SK/LBH/BDG/2011 tertanggal 5 April
Bukti P-7
2011
/£
>
>
Surat Pernyataan Kekeliruan Penulisan Tanggal dalam Permohonan Informasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 19 September 2011.
Bukti P-8
Salinan tanda terima surat Permohonan Informasi tertanggal 8 Februari 2011. -------------------- - ■ ■-----— .-------------------^
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan iuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan nberikan putusan: 1. Primer
£
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memerintahkan para Termohon untuk segera mengumumkan dan menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. Subsider Memberikan pi
yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undj
berlaku.
Keteran£
[2.13]
bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai
berikut: 1. Termohon menolak memberikan informasi karena Pemohon meminta dokumen orang lain tanpa surat kuasa. 2. SPPR tidak dikenal sebagai dokumen pendukung keluarnya IMB. Syarat IMB antara lain, surat permohonan, KTP, tanda tangan, dan surat tanah yang memuat mengenai status tanah. 3. Izin HO tidak diperlukan dalam proses pembuatan IMB.
5
4. Termohon tidak memberikan dokumen yang dimohon karena masih berkaitan dengan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saat proses mediasi oleh mediator Komisi Informasi Pusat dilakukan, IMB ini masih menjadi objek sengketa di PTUN. Saat ini telah keluar putusan PTUN yang menolak gugatan Sdri. Melly dengan menyatakan bahwa IMB yang dimaksud adalah sah. Akan tetapi Sdri Melly selaku Pemohon Informasi awal kembali melakukan banding. Dengan demikian, menurut persepsi Termohon, proses di PTUN belum selesai sehingga dokumen yang dimaksud belum dapat diberikan.
Surat-Surat Termohon
[2.14] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan bukti surat/te: Bukti T-l
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 7 Januari 2011. ...
Bukti T-2
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor Surat: 038/SK/LBH/BDG/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011.
Bukti T-3
Salinan Jawaban/Tanggapan Termohon atas Pengajuan Keberatan dengan Nomor Surat: 180/38-Huk/2011 tertanggal 23 Maret 2011.
Bukti T-4
Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Bnukti T-5
Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1.
Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan Kesimpulan baik lisan maupun tertulis. Kesimpulan Termohon
[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan bail
maupun
tertulis. & .o
:
4. PERTIMBANGAN HUKI
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
/W
[4.2] Menimbang jahwa bahwasebelum sebelummemasu memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
7
[4.41 Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaran Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP
Pasal 3 ayat (2) huruf
a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPS1P. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juneto Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbs [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang berkedudukan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
[4.8] Menimbang bah Komisi Informasi
uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa
at berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap
permohonan a
B.
&
edudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
limbai bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 [4.9] Menimbang ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juneto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juneto Pasal 1 angka 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf a Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
8
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan salah satu cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Nomor 26 Tanggal 24 September 2002 dengan akta notaris Haryanto, S.H berdasarkan S.KEP Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-1763.HT.03.02 Tahun 1999, Tanggal 8 September 1999, Jl. Gunawarman No. 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (Bukti P-l); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 7 Januari 2011. (Bukti P-2); 3. Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon t Termohon Nomor Surat: 038/SK/LBH/BDG/III/2C P-3); 4. Termohon telah memberikan Jawaban atas Kebera 180/38-Huk/2011 tertanggal 23 Maret 2011. (Bukti r --t;, 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat der
"
”
045/SK/LBH/BDG/2011 tertanggal 5
April 2011. (Bukti P-5);
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Maje
bangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 9
c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah memperbaiki permohonan informasi sebagaimana telah disepakati oleh Termohon, yaitu: a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) b. Dokumen kajian lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan d. Dokumen pendukung lain yang menjadi syarat utama terbitnya IM Buntul : PS Mulya Jaya terkait
Pembangunan Hatchery di
Dusun
Landeuh,
Desa
Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2011 juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya.
D. Pendapat Majelis
[4.13] Menimbang bahwa terhadap akan memberikan pertimbanga
lal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis lian hukum sebagai berikut:
1. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena Pemohon bukanlah Orang yang Berhak
[4.14] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan atas keberatan dan di dalam persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011, Termohon menyatakan bahwa salah satu alasan penolakan pemberian informasi yang diminta oleh Pemohon adalah karena Pemohoh bukanlah orang yang berhak.
[4.15] Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembatasan akses terhadap informasi yang dimohon.
[4.16] Menimbang bahwa Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangungan mengatur mengenai prinsip keterbukaan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
10
[4.17] Menimbang bahwa Badan Publik yang menolak memberikan informasi wajib terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UU KIP.
[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, penolakan pemberian informasi dapat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang lain yang menyatakan bahwa suatu informasi tidak boleh diungkapkan.
[4.19] Menimbang bahwa Termohon tidak dapat menyeb
g lain atau
peraturan yang menyatakan bahwa informasi a quo tidak da
; atau pihak
tertentu.
[4.20] Menimbang bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
___ _
Jahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak mengatur syarat-syarat pihak yang berhak mengakses atau memperoleh informasi mengenai IMB
[4.21] Menimbang keterangan sebagE
pada paragraf [4.15] sampai dengan
paragraf [4.20], Majelis berpendapat oanwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi a quo dengan alasan Pemohon bukanlah orang yang berhak mendapatkan informasi tersebut, tidak beralasan menurut hukum.
at Diberikan karena Masih dalam Proses Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara
[4.22] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan atas keberatan dan di dalam persidangan Termohon juga menegaskan bahwa alasan penolakan pemberian informasi adalah karena kasus tersebut juga sedang dalam proses penyelesaiEm di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
[4.23] Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 para pihak telah mendengar putusan PTUN Bandung terhadap gugatan Nomor: 40/G/2011/PTUN-BDG yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat yang memberikan kuasanya kepada LBH Bandung dinyatakan tidak dapat diterima.
11
[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2011 Termohon menyatakan bahwa Pemohon kembali mengajukan banding terhadap putusan PTUN a quo sehingga objek sengketa masih tetap dalam proses penyelesaian di PTUN.
[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan PTUN Bandung Nomor: 40/G/2011/PTUNBDG, objek sengketa di PTUN adalah mengenai keabsahan IMB sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu: Surat Keputusan Nomor: 503/IMB-44-BPPT/2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 503/IMB-112-BPPT/2011 tertanggal 24 Februari 2011 masing-masing tentang Pemberian Izin Bangunan yang diterbitkan oleh Bupati Ciamis atas nama H. Nurholis.
[4.26] Menimbang bahwa objek sengketa di Komisi Informasi Pusat yang berkaitan dengan pemenuhan akses terhadap informasi di dalam dokumen IMB untuk PS Mulya Jaya terkait pembangunan Hatchery di wilayah Dusun Lendeuh Desa Sindang Herang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, bukan mengenai keabsahan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.23],
/
'y /
[4.27] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis berpendapat dalil Termohon yang tidak memberikan informasi atas alasan objek sengketa masih dalam proses di PTUN adalah tidak relevan. 3. Status Informasi
X
[4.28] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat.
[4.29] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat 1 huruf g Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa informasi tentang peraturan, kenutusan dan/atnn kgbiiakan Badan Publik serta syarat-syarat perizinan, izin vane diterbitkan dan/ata» dikeluarkan benkut dokumennya, dan laporan penaatan izin vang diberikan adalah informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat.
12
[4.30] Menimbang bahwa dokumen-dokumen yang dimohon tersebut tidak mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 huruf b tentang persaingan usaha yang sehat, maupun huruf g dan h berkaitan dengan informasi pribadi dan Pasal 17 huruf j UU KIP berkaitan dengan pengecualian yang diatur di dalam UndangUndang lain.
[4.31] Menimbang berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) Perki PPSIP, bahwa terhadap informasi terbuka di luar Pasal 17 UU KIP wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
[4.32] ] Menimbang bahwa sengketa informasi publik terkait permohonan surat IMB dan dokumen pendukungnya dalam sengketa Nomor: 123/IV/KIP-PS-M-A/2011 antara Pemohon LBH Bandung dengan Termohon Pemerintah Kabupaten Ciamis hampir sama dengan sengketa informasi nomor: 043/XII/KIP-PS-M/2010
Pemohon Iwan Tanuatmaja, dkk
dengan Termohon Pemerintah Kota Bandung.
[4.33] Menimbang karena informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32] adalah informasi yang terbuka, dan telah dilakukan mediasi.
[4.34] Menimbang bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut telah dicapai kesepakatan antara para pihak Pemohon LBH Bandung dengan Pihak Termohon Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 9 Februari 2011.
A . v / [4.35] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan putusan mediasi terhadap kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.33],
[4.36] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis berpendapat bahwa status informasi yang menjadi sengketa adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap Warga Negara Indonesia berdasarkan prosedur yang diatur di dalam UU KIP.
13
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk s
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sel
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa: a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); b. Dokumen kajian lingkumgan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); c. Izin Mendirikan Bangunan; dan d. Dokumen-dokumen pendukung lain yang menjadi syarat utama terbitnya IMB untuk PS Mulya Jaya terkait Pembangunan Hatchery di Dusun Landeuh, Desa Sindangherang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. lah informasi yang bersifat terbuka;
[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
14
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon, dan Abdul Rahman Ma’mun masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 11 Oktober 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad
15
