REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 032/I1/KIP-PS-A/2014
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[ 1. 1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Register Nomor 032/II/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Muhammad Hidayat S.
Alamat
: Jl. Dahlia No. 195 Perumnas i Jakasempurna. Kec. Beka Barat, Kab/Kota. Bekasi. Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama
: Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI).
Alamat
: .11. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta.
Selanjutny a disebut sebagai Termohon. dalam persidangan diwakili oleh Dewa Nyoman Swastika, S.H. selaku K Data dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adnjlmslras^ Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Tugas Nomor 40/Bua.6/Hs/V/2014 tetM n j^^ 16 Mei 2014 dari Dr Ridwan Mansyur, S.H., MH selaku Kepala Biro HukfNtaBM< Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. ^ ‘
[1.2J Telah membaca surat permohonan Pemohon: Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; 'l elah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1 J Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 5 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 Februari 2014 dengan register sengketa Nomor 032/II/KIP-PS/2014.
Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik pada tanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu: 1) Alamat Email resmi PPID Mahkamah Agung RI; 2) Peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan PPID; dan 3) Daftar Informasi Publik dan Informasi dikccualikan di lingkungan MA.
[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapat jawaban dari Termohon,
kemudian Pemohon
mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 2013.
[2.4] Bahwa Surat Keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraittajj yy paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Korrtisi Informasi (Kl) Pusat pada tanggal 5 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar di
i
Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 5 Februari 2014 dengan register sengketa Nomor 032/II/KIP-PS/2014.
[2.51 Bahwa Sengketa Informasi Pubiik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 21 April 2014 tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon, sidang pada tanggal 5 Mei 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan sidang pada tanggal 16 Mei 2014 dihadiri Pemohon dan Termohon.
Alasan Permohonan [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi dan keberatan Pemohon tidak mendapat tanggapan Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik sebagai bentuk hak akses dan pengawasan masyarakat.
Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 dan 16 Mei 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap piliak yt Termohon yang hanya berdasarkan Surat Tugas yang tidak sesua diperintahkan dalam UU KIP. 2. Bahwa Pemohon meminta Majelis untuk menegaskan keabsahan pihak Termohon 3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia mengikuti mediasi meragukan lega! standing kuasa Termohon yang hadir dalam pers i
3
Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: j Surat P-l 1 Salinan formulir permohonan informasi dengan nomor pendaftar;: tertanggal 23 Oktober 2013 yang diterima oleh petugas informasi pada 23 Oktober 2013. Surat P-2
Salinan Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 27 November 20 U
u
ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI selaku alasan dan/atar
n
dari atasan PPID Mahkamah Agung RI dan tanda pengiriman pos
n
Penerima: Ketua Mahkamah Agung RI dan Pengirim: Sahabat Muslim. Surat P-3
Salinan Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publ diajukan tertanggal 5 Februari 2014 dan diterima tertanggal 5 Februari 2
Surat P-4
Salinan Surat Izin Mengemudi atas nama Muhammad Hidayat S. L.. .
h
.......................
Keterangan Termohon [2.11 J Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.
2.
Bahwa Termohon menerangkan Surat Tugas dengan Nomor: 40/Bua.6/Hs/V/2014 ditandatangani oleh Dr. Ridwan Mansyur. SH.. MH sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menugaskan kepada Dewa Nyoman Swastika, SH. Kasubbag. Data dan Layanan Informasi Biro HUkum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menghadiri Sidang Lanjutan Mengenai Sengketa Informasi Publik tersebut dianggap sama dengan Surat Kuasa yang mewakili Mahkamah Agung RI dalam persidangan, serta dapat memberikan keterangan mewakili Mahkamah Agung RI. Bahwa T'ermohon menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berada dalam penguasaan Termohon yang telah dipersia pkan dan dapat diberikan Pemohon.
Surat-Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: [ Surat T-1
Salinan Surat Tugas Nomor 40/Bua .6/Hs/V/2014 tertanggal 16
i..... ........... ;______________________________
3. PERTIMBANGAN HUKUM 4
'% .r : -m ‘i r
* ' C?. i \^ \ /,;
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Pasal 35 ayat (1) huruf e. dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P) /undo Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (I) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU YAV jimcto Perki No. I Tahun 2013 Komisi Informasi (Kl) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU K IP dinyataktj Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankaitl ftl K1P dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis sta)i$&\ layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik m c ra ^ mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka 5 UU KIP jimcto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: 5
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (I) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 avat (2).
Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengkela Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) liari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. i Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat dite __ apabila:
//V / l
*
II
/
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan alas keberatan yang diberilfiitcl atasan PPID; atau •\ 73 b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah di^Sj kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 9^ keberatan diterima oleh atasan PPID.
6
k
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh
informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Oktober 2013 dan diterima oleh petugas informasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Oktober 2013; 2. Pemohon
telah
mengajukan
keberatan
yang ditujukan
kepada
Ketua
Mahkamah Agung RI selaku atasan dan/atau atasan dari atasan PPID Mahkamah Agung tertanggal 27 November 2013. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar
di
Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 05 Februari 2014 dengan register sengketa Nomor 032/II/KIP-PS/2014.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai Kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif [3.10]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU K1P
dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (I) Perki 1 lahun 2013. dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa lnformas yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (!) Perki l Tah yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga _ pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Partai Politik tingkat pusat, 7
organisasi non pemerintah tingkat pusat. BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Mahkamah Agung RI yang dibentuk berdasarkan ketentuan: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA). Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I1I/MPR/I978. Pasal 2 UU MA Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[3.14] Menimbang bahwa kedudukan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal 3 UU MA, disebutkan; Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
[3.15] Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Pasal 28 ayal (1) UU MA memilily. tugas dan wewenang: Ayat (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; »701 c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yansVV^ memperoleh kekuatan hukum tetap. ‘ [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.1 5] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik pusat. 8
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.16 f Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. " Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal o Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. ^ [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah men mekanisme permohonan
informasi dan mengajukan permohonan Penye
Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8], [3.21] Menimbang bahwa permohonan diajukan oleh orang perorangan/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.18] Pemohon wajib menyertakan
9
fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
[3,22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam Surat P-4, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.18] sampai paragraf [3.21] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.23] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.24] Menimbang bahwa Termohon adalah Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian A paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.16] yang merupakan Badan Publik tingkat pusat. [3.25]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan
Termohon
dalam
persidangan diwakili oleh Dewa Nyoman Swastika, S.I I, selaku Kasubbag Data dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Tugas Nomor 40/Bua.6/Hs/V/2014 tertanggal 16 Mei 2014 sebagaimana dalam Surat T-l.
[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU K IP (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian S
10
(3) Dalam ha! pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
[3.27J Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan yang diwakili oleh Dewa Nyoman Swastika, S.H., sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25J Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.26J pihak yang mewakili Termohon memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, mengambil keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.23j dan [3.24] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.29] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebaeai berikut: Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Oktober 2013 dan diterima oleh petugas informasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Oktober 2013; Pemohon
telah
mengajukan
keberatan
yang ditujukan
kepada
Mahkamah Agung RI selaku atasan dan/alau atasan dari atasan w / / & '/ Mahkamah Agung tertanggal 27 November 2013. J),
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa lnlp^ash Publik tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima dan terdaftafXi Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 05 Februari 2014 detrs register sengketa Nomor 032/II/KIP-PS/2014.
I1
[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.29] angka 2.
[3.33] Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan.
'Termohon
tidak
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.29] angka 3.
[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.29] sampai paragraf [3.33J Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayal (2) Uli KIP j undo Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
E. Pokok Permohonan [3.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Term^hpft, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: a. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak d ib a n t^ oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi
12
Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Oktober 2013 dan diterima oleh petugas informasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Oktober 2013; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI selaku atasan dan/atau atasan dari atasan PPID Mahkamah Agung RI tertanggal 27 November 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar
di
Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 05
Februari 2014 dengan register sengketa Nomor 032/II/KIP-PS/2014. 4. Pemohon tidak bersedia menempuh upaya Penyelesaian Sengketa informasi Publik melalui proses mediasi.
F. Pendapat Majelis [3.36J Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.35] angka 4 yang pada pokoknya Pemohon menolak untuk dilangsungkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui proses mediasi maka berdasarkan ketentuan: Pasal 40 UU KIP (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (I) huruf b. huruf c, huruf d, huruf e. huruf f, dan huruf g. Pasal 42 UU KIP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyt tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersdmglsj! r atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri'' (larlt perundingan. U?A 5N N sys [3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.36] Majelis berpendap^ bahwa karena Pemohon tidak bersedia untuk melakukan proses Penyelesaian Sengketa
13
' -•.''V.oNy
Informasi Publik melalui proses mediasi maka Majelis berpendapat penyelesaian sengketa informasi a quo langsung diselesaikan melalui proses ajudikasi.
[3.38]
Menimbang
bahwa
terhadap
informasi
yang
dimohonkan
Pemohon
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] berupa: 1) alamat email resmi PP1D Mahkamah Agung R!; 2) Peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan PP1D; dan 3) Daftar Informasi Publik dan Informasi dikeeualikan di lingkungan MA.
[3.39]
Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa
alamat email resmi PP1D Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU K1P dinyatakan: Badan Publik w:ajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikeeualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (I) huruf b UU KIP dinyatakan Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang berkaitan dengan Badan Publik.
Menimbang bahwa Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar l.ayanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) disebutkan: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: Huruf (a), informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: Angka (1). informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya 4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diu
dalam paragraf [2.11] angka 2 Termohon menyatakan informasi/f wing d i dimohonkan Pemohon telah disiapkan dan dapat diberikan kepada P e m o lA ^ ^ ’
Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.39] angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa 14
alamat email resmi PPID Mahkamah Agung merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka. [3.401 Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan PPID. Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU K.IP, Badan Publik w'ajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (I) huruf b angka 6 Perki No. 1 Tahun 2010 disebutkan: informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.40J angka 1 sampai 3, Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan PPID merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.
[3.41] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa daftar Informasi Publik dan Informasi dikecualikan di lingkungan MA. Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP disebutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaanj^ tidak termasuk informasi yang dikecualikan: 2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (I) Perki No. 1 Talu|| disebutkan:
s\Cj Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saut to sekurangkurangnya terdiri atas: a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nomor 2. ringkasan isi informasi 15
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi 5. waktu dan tempat pembuatan informasi 6. bentuk informasi yang tersedia 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip: 3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.41] angka 1 dan angka 2, Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa daftar Informasi Publik dan daftar Informasi dikecualikan di lingkungan MA merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sepanjang tidak memuat isi/ materi informasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 UL' K i P.
4. KESIMPULAN
[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ego/ .standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan
hukum (lega! .standing) sebagai Termohon
dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Uli KIP dan Perki No. I Tahun 2013.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
|5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
[5.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa: 1) Alamat Email resmi PPID Mahkamah Agung RI: 2) Peraturan di lingkungan Mahkamah Agung tentang Standar Informasi Publik dan PPID; dan
16
;. ■ /
/
3) Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi dikecualikan di lingkungan Mahkamah Agung RI merupakan informasi yang terbuka.
[5.3J Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.2] kepada Pemohon sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachl).
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Rumadi dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 16 Mei 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 16 Mei 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Parlindungun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon.
Ketua Majelis
(John Fresly)
Anggota Majelis
17
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
18
