KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
ASLI
PUTUSAN Nomor: 087/III/KIP-PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA 1. IDENTITAS [1,1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 087/III/KIP-PSM-A/2012yang diajukan oleh: Nama : PT Rolika Caterindo Alamat : Jl. Raya Semplak No. 349, Bogor di dalam persidangan diwakili H.M Rudy Jundani selaku Direktur Utama PT Rolika Caterindo memberikan kuasakepada Abrory Djabbar, S.H., Freddy Alex Damanik, S.H., dan Silas Dutu, S.H tertanggal 4 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama : PT Bank Negara Indonesia Syariah Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta 10220. di dalam persidangan Bayi Rohayati, S.H melalui Surat Kuasa Khusus Nomor. BNISy/HUK/013/R tertanggal23 Juli 2012 memberikan kuasa kepada: 1. Khairul Syabanto 2. Bayu Septiyan 3. Ita Munir Rahmawati, S.H 4. Puspa Ayu Wulandari, S.H 5. Roby Suhantha, S.E., A.K., MBA selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; i
Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Maret 2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 087/III/KIP-PS/2012. Kronologi [2.2] Pada tanggal 19Januari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi berupa salinan jawaban surat verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2,3/159 tertanggal 3 April 2008, melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012. [2.3] Pada tanggal 25 Januari 2012, Termohon melalui surat Nomor: BNISy/Dir KP/030 menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah meminta kepada Termohon beberapa kali perihal surat verifikasi dari PT Dalle Energy tersebut, dan telah kami berikan jawaban terakhir melalui surat kami No. BNISy/UPK/184 tanggal 7 Juni 2011. 2. Bahwa sehubungan dengan permintaan saudara mengenai surat verifikasi dari PT Dalle Energy, dapat Termohon sampaikan bahwa sejak diserahterimakan dari SKM Jakarta Kota, dokumen yang dimaksud tidak pernah Termohon terima. 3. Adapun saat ini pembiayaan Pemohon telah macet dan masih memiliki sisa kewajiban kepada Termohon yang belum diselesaikan dan oleh karenanya Termohon akan melakukan eksekusi terhadap agunan Pemohon. [2.4] Terhadap tanggapan atas permohonan informasi tersebut, pada tanggal 30 Januari 2012 Pemohon mengajukan keberatan melalui surat No. 006/DIR-RC-I/2012. Pemohon mengajukan keberatan karena permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [2.5] Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon, sehingga pada tanggal 13 Maret 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat. 2
[2.6] Telah diadakan mediasi pada tanggal 4 Juni 2012, namun mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri dari permohonan. Di dalam tanggapan Termohon atas surat pemberitahuan mediasi yang diterima, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon bukanlah Badan Publik sehingga Komisi Informasi Pusat tidak berwenang menangani permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon. Alasan Permohonanlnformasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] Akan digunakan sebagai bukti dalam proses laporan di polisi. Selain itu, agar PT Dalle Energy selain dinyatakan secara hukum bersalah, dan Pemohon dapat pula menjadikan dasar salinan jawaban tersebut untuk menuntut PT Dalle membayar kewajiban kepada Termohon. Petitum [2.8] Pemohon menyampaikan tuntutan meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon meminta hasil verifikasi BNI Syariah terhadap perjanjian kontrak antara PT Dalle Energy dengan PT Rolika Caterindo. 2. Bahwa informasi verifikasi yang diminta adalah Nomor 158 dan Nomor 159. Nomor 158 di PLTU Pacitan, dan Nomor 159 di PLTU Teluk Naga, Banten. 3. Bahwa sejak awal yang melakukan verifikasi adalah BNI Unit Syariah, saat itu belum menjadi badan tersendiri, masih di bawah BNI. 4. Bahwa PT Rolika bekeija sama dengan PT Dalle sehubungan dengan proyek catering, PT Dalle sebagai kontraktor. Sebagai pelaksana catering di proyek PLN PT Dalle, PT Rolika yang melaksanakan catering dan PT Dalle yang memberikan ordernya. 5. Terkait dengan surat Nomor 158 dan 159, proyek PT Dalle ada 2 (dua), yaitu di Pacitan dan di Teluk Naga, Nomor 158 di PLTU Pacitan dan Nomor 159 di PLTU Teluk Naga, Banten. Total sekitar US $ 40 juta dari nilai proyek itu dengan kurs sekitar 9 ribuan. Kurs tersebut tidak disebutkan di dalam kontrak. 3
6. Bahwa dokumen verifikasi akan digunakan untuk kepentingan penyidikan di kepolisian (penegak hukum). Hal ini disebabkan karena di dalam pelaksanannya, proyek ini tidak berjalan. Artinya PT Dalle melakukan penipuan terhadap PT Rolika. Dengan kata lain, proyek tersebut fiktif. Sementara itu, PT Rolika dengan dasar kontrak tersebut mengajukan pembiayaan kredit ke BNI Syariah. BNI dan PT Rolika sama-sama korban. 7. Bahwa kepentingan Pemohon terhadap dokumen ini adalah untuk mengejar PT Dalle Energy karena disitulah letak deliknya. PT Dalle menyatakan tidak tahu menahu. 8. Bahwa Pemohon melaporkan PT Dalle ke Polisi pertama kali pada tahun 2009. Karena hasil verifikasi tidak bisa diperoleh, laporan Pemohon di-SP3. 9. Bahwa Pemohon ingin agar SP3 dapat dibuka kembali di Polres dan kini di Polda. 10. Bahwa ada jawaban dari Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kredir macet dan masih ada sisa kewajiban kepada Bank yang belum diselesaikan sehingga Termohon akan melakukan eksekusi terhadap agunan Pemohon. 11. Bahwa tadinya pembayaran pembiayaan tersebut ajan dihasilkan dengan hasil dari proyek dengan PT Dalle. Dengan tidak jadinya proyek tersebut, Pemohon ditipu bahkan di luar pembiayaan telah banyak sekali mengeluarkan dana. 12. Bahwa kepentingan Pemohon mengejar PT Dalle agar PT Dalle Energy selain dinyatakan secara hukum bersalah, dapat pula menjadi dasar Pemohon untuk menuntut PT Dalle membayar kewajiban kepada Termohon. 13. Bahwa peqanjian Pemohon dengan PT Dalle lahir sebelum Pemohon mengikatkan diri sendiri dengan Termohon. Peijanjian datau kontrak dengan PT Dalle dijadikan jaminan ke Termohon. 14. Perpindahan dari BNI “konvensional” ke BNI Syariah itu atas permintaan Pemohon itu sendiri, alasannya karena PT Rolika memang ingin berpindah ke sistem syariah. 15. Bahwa Pemohon mengajukan take over seperti mengajukan permohonan baru. Sepengetahuan Pemohon, Termohon menggunakan data-data yang sudah ada di Bank konvensional sebelumnya berupa surat-surat berharaga, jaminan sertifikat, SIUP, TDP, dan sebagainya. 16. Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon sejak tahun 2009 dan seudah mengecek langsung kepada Bapak Adnan di BNI Konvensional. 4
Seharusnya proses sudah pindah semua dan menurut BNI Syariah, di awal datanya ada. 17. Bahwa verifikasi tersebut penting, karena Termohon seharusnya punya alasan mengapa bisa mencairkan dana. Sepengetahuan Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi bahkan Pemohon sendiri yang mengantarkan pertemuan langsung dengan pimpinannya, Bapak Eddy Samsidi. Pemohon kurang paham surat-suratnya, akan tetapi pertemuan tersebut memang ada. 18. Bahwa pihak Dalle Energy dengan pimpinan Termohon sudah saling mengenal juga. Pemohon pernah melakukan pertemuan bersama. Pihak BNI Konvensional melakukan verifikasi langsung ke lokasi/area bersama Pemohon di Pacitan untuk memastikan bahwa proyek tersebut ada atau tidak. 19. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidak langsung ke lokasi karena menurut Termohon BNI Konvensional sudah melakukan verifikasi dan pada saat itu dibenarkan oleh BNI Konvensional, bahwa seluruh dokumen telah diserahkan kepada Termohon. Pemohon kurang tahu apakah BNI Syariah melakukan verifikasi ulang. 20. Terkait pencairan dana, setelah melakukan verifikasi, BNI Konvensional Unit Syariah mencairkan dananya tidak langsung kepada Pemohon melainkan kepada supplier. Waktu itu ada beberapa pembelanjaan persiapan buat pembangunan seperti pembangunan dapur. Yang mencairkan pada saat itu adalah BNI Konvensional. 21. Terkait pekeijaan ini belum dilakukan, Termohon melihat pada saat akan pencairan ada yang tidak beres dari pihak PT Dalle karena proyeknya belum mulai-mulai juga. PT Dalle sempat dipanggil juga oleh BNI dan PT Dalle menjanjikan bulan September akan dimulai. Ternyata pada tahun 2009 belum mulai juga. Setelah dicek ke lapangan, PT Dalle memakai catering sendiri. 22. Bahwa PT Dalle itu anggota konsorsium dari Dongfang Electric Corporation dari Cina. Akan tetapi konsorsiumnya sendiri tidak tahu menahu kalau PT Dalle punya kontrak dengan Pemohon. PLN juga tidak tahu dan seluruhnya ditipu termasuk Termohon. Seharusnya ini kepentingan bersama, akan tetapi Termohon tidak mau bekeijasama. 23. Bahwa Pemohon pernah dipanggil PLN terkait kontrak ini dan menurut Direktur PLN pada saat itu kontrak ini adalah kontrak liar. 5
24. Bahwa untuk pembangunan PLTU tidak ada masalah, Teluk Naga sudah jadi dan Pacitan belum. 25. Bahwa pabrik Dongfang adalah pabrik turbin dan merupakan satu perusahaan besar. Pemohon pernah melakukan survey langsung ke China. 26. Bahwa berdasarkan keterangan dari PLN, kontrak ini disebut liar karena Dalle mengatur urusan catering padahal Dalle harusnya bergerak di aspek pembangunan turbin. 27. Bahwa sejak ada masalah, Pemohon telah melakukan somasi berkali-kali mengapa belum ada pekerjaan kontrak 2007 tapi sampai tahun 2009 belum terjadi pekerjaan sama sekali, bukan karena Pemohon belum siap. 28. Bahwa Pemohon mempertanyakan kepada PT Dalle namun jawaban yang diberikan tidak memuaskan sehingga pada 9 September 2009 Pemohon melaporkan PT Dalle ke Polres Jakarta Selatan dengan pasal tentang Penipuam sehingga dilakukan penyidikan yang selama hampir 2 tahun tidak beres-beres. 29. Bahwa alasan penghentian adalah karena pihak kepolisian tidak melihat ada kaitan antara PT Dalle Energy dengan pencairan dari BNI. Pada waktu itu Pemohon menyatakan bagaimana bisa BNI mau melakukan pencairan apabila tidak tahu jika datanya fiktif atau nyata? Selanjutnya pihak kepolisian menyatakan membutuhkan surat yang memuat keterangan penjelasan kaitan antara PT Dalle Energy dengan BNI. 30. Bahwa Pemohon tidak memegang SP3. 31. Bahwa Pemohon yakin ada verifikasi karena ada surat tembusan pertanyaan akan melakukan verifikasi dan harusnya ada jawaban atas verifikasi. Apabila tidak ada jawaban dari PT Dalle, logika Pemohon tidak mungkin ada pencairan. Untuk itu Pemohon membutuhkan salinan jawaban PT Dalle atas verifikasi yang dilakukan oleh BNI. 32. Bahwa Termohon tidak bisa menyatakan Pemohon menggelapkan uang Termohon karena jaminan Pemohon masih besar di Termohon. Saat ini, Pemohon sudah tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa ikut tender karena di black-list oleh Bank Indonesia. 33. Bahwa Pemohon melihat tidak ada upaya apapun dari Termohon. Termohon hanya mau mengeksekusi aset Pemohon saja yang saat ini ada Termohon setelah proses take over. 6
34. Bahwa perkembangan terakhir setelah sidang ajudikasi I, Pemohon dikirimi surat oleh Termohon intinya semacam ancaman karena keberatan dengan laporan ke Polda dan sengketa ke KIP. Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon selama proses hukum berjalan, aset Pemohon jangan dieksekusi dulu. Terkait eksekusi ini, Termohon tidak main-main karena Pemohon sudah 2 (dua) kali diumumkan di internet akan dieksekusi. 35. Bahwa Pemohon mengetahui nomor surat a quo dari BNI sendiri. 36. Bahwa dasar Pemohon meminta salinan jawaban dari PT Dalle terhadap verifikasi dari BNI adalah karena metode yang sama dilakukan di proyek yang lain. Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l Surat Kuasa dari H.M Rudy Jundani kepada Abrory Djabbar, S.H., Freddy Alex Damanik, S.H., dan Silas Dutu, S.H tertanggal 4 Juni 2012. Bukti P-2 Salinan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24755 HT.01.01. Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2003. Bukti P-3 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU21632.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2008. Bukti P-4 Salinan Surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 dari Direktur Utama PT Rolika kepada PT Bank BNI Syariah perihal Permohonan Informasi Atas Jawaban Surat Verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2.3/159 tanggal 3 April 2008 tertanggal 19 Januari 2012. Bukti P-5 Salinan Surat Tanggapan dari BNI Syariah dengan Nomor Surat: BNISy/Dir KP/030 kepada PT Rolika Caterindo tertanggal 25 Januari 2012. Bukti P-6 Salinan Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012. Bukti P-7 Salinan surat dan BNI No: JKM/2.3/158 kepada PT Dalle Energy perihal Verifikasi Perjanjian Kontrak Kerja No. 001/DE11-6030/DE-RLK/VIII/07 Jasa Catering di PLTU 1 Jawa Timur, Pacitan antara PT Dalle Energy dan PT Rolika Caterindo tertanggal 3 April 2008. Bukti P-8 Salinan surat dan BNI No: JKM/2.3/159 kepada PT Dalle Energy perihal 7
Bukti P-9 Bukti P-10 Bukti P-l 1 Bukti P-12
Bukti P-13
Bukti P-14 Bukti P-15 Bukti P-16
Verifikasi Perjanjian Kontrak Kerja No. 002/DE11-603l/DE-RLK/DC/07 Jasa Catering di PLTU 3Teluk Naga, Bantenantara PT Dalle Energy dan PT Rolika Caterindo tertanggal 3 April 2008. Salinan surat dan BNI Syariah No: USY/3/427/R kepada PT Rolika Caterindo perihal Surat Keputusan Pembiayaan tertanggal 27 Juni 2008. Salman Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pangaduan No Pol: 1563/K/IX/2009/RES. JAKSEL tertanggal 9 September 2009 dengan Pelapor H.M Rudy Jundani Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5 dengan Nomor Surat: B/1981/DC/2010/Re Jak Sel tertanggal 30 September 2010 kepada H.M Rudy Jundani Contract Agreement No.OOl/DEl 1-6030/DE-RLK/VIH/07 for Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 1 Jawa Timur (2x315 MW) Location: Pacitan betweem PT Dalle Energy and PT Rolika Caterindo Contract Agreement No. 002/DE11-603 l/DE-RLK/IX/07 for Catering and Services Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 3 Banten (3x315 MW) Location Teluk Naga-Lontar between PT Dalle Energy and PT Rolika Caterindo. Contract Agreement No. 206.PJ/121/DIR/2007 for Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 1 Jawa Timur (2x315 MW) Location: Pacitan Contract Agreement No. 207.PJ/121/DIR/2007 for Coal Fired Steam Power Plant Project 300-400 MW Class PLTU 3 Banten (3x315 MW); Location: Teluk Naga-Lontar Legal Opinion dari Chairul Huda, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta atas Perkara Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: 1563/K/IX/2009/Res.Jak.Sel) tanggal 9 September 2009, atas nama Terlapor Sonny Pumara.
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer 8
a Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohonmemberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa awalnya BNI Syariah memperoleh take over fasilitas dari BNI konvensional. Terkait surat yang diminta Pemohon yakni verifikasi perjanjian seharusnya itu merupakan kewajiban dari BNI konvensional, kami sudah memintakan kepada BNI konvensional mengenai verifikasi tersebut namun berdasarkan surat dari BNI konvensional dikatakan bahwa sampai saat ini surat verifikasi dari PT.Dalle belum pernah ada. 2. Bahwa pada saat itu, Termohon tidak melakukan verifikasi karena pada saat itu proses take over semua proses telah dilalui, tinggal dilanjutkan saja. 3. Terkait dengan surat tanggal 27 Juni 2008, ada keterangan yang juga kuasanya tidak dikaitkan, Termohon akan klarifikasi lagi dan akan menguatkan lagi dengan bukti yang ada terkait dengan Poin f , tentang fasilitas yang 24 Milyar ini, di Halaman 11 ini kan masuk di poin g yang disampaikan adalah turunan dari f dari halaman 11, ada catatan di Termohon fasilitas musyarofah ini tidak jadi dicairkan 4. Bahwa Termohon adalah anak perusahaan dari BNI Konvensional. Bahwa sebagai anak perusahaan, modal pertama Termohon berasal dari BNI Konvensional. 5. Bahwa BNI konvensional telah melakukan kunjungan ke lapangan sebagai bentuk verifikasi. 6. Bahwa Termohon menyatakan tidak menguasai dokumen a quo. Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah Nomor 159 tertanggal 22 Maret 2010. 9
Bukti T-2
Bukti T-3
Bukti T-4
Bukti T-5
Surat dan Kementenan Badan Usaha MUIk Negara Republik Indonesiai Nomor S-337/S.MBU.2/2012 kepada Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Kesekretariatan PT Bank BNI Syariah tentang Status Hukum PT Bank BNI Syariah tertanggal 31 Agustus 2012. Salinan Surat dan Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan PT Bank" BNI Syariah tertanggal 23 Juli 2013 dengan Nomor: BNISy/HUK/067 kepada Baraka Law Office perihal Tanggapan Atas Surat No. I25/BLO/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. S u iK uasa Nomor. BNlSy/HUK/013/R dan Bayi Rohayati, S.H Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan dan Sekretariatan PT Bank Syariah kepada: (1) Khairul Syabanto, S.H., (2) Bayu Septiyan, S.H., (3) Ita Munir Rahmawati, S.H., (4) Puspa Ayu Wulandari,S.H., (5) Roby Suhantha, S.E., A.K., M.BA masing-masing pegawai pada PT Bank BNI Syariah. Surat dan Kementenan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-337/S.MBU.2/2012 tentang Status Hukum PT Bank BNI Syariah.
[2-143 Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohonpada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Ahli [2.15] Menimbang pada tanggal 21 November 2012, Majelis mendatangkan ahli Robithoh Alam Islamy dari Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia dan mendengarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa saham PT BNI Syariah adalah 99,9 % berasal dari PT BNI dan 0,1 % berasal dari BNI Life Insurance. Sebelumnya Bank BNI Syariah ini spin off status sebelumnya adalah Unit Usaha Syariah dari PT Bank BNI Persero, Tbk. Perubahan satatus terjadi pada Juni 2010. 2. Bahwa status Bank BNI Syariah adalah Bank Swasta Nasional, berbeda dengan status BNI Persero Tbk yang merupakan Bank BUMN, 3. Bahwa seluruh kebijakan sebagai Unit Usaha, Unit Usaha Syariah BNI lazimnya sudah memiliki pengaturan tersendiri. 10
4. Untuk yang melaksanakan prinsip syariah, wajib memenuhi prinsip syariaLPada prinsipnya, pedoman umum pemberian kredit/pembiayaan adalah Bank diminta menerapkan asas pemberian pembiayaan yang sehat yang memenuhi prinsip ke hatihatian, dan khusus bank yang bergerak pada usaha syariah, maka wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah. 5. Bahwa Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia wajib dipatuhi, mengatur secara umum. Substansi isinya adalah bagaimana mengatur pembiayaan yang sehat dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan syariah. Ada prinsip 5 C yang harus dipenuhi, yaitu: character, capacity, collateral, condition, dan capability. 6. Bahwa terkat dengan prosedur take over, pembiayaan oleh Bank lain dimungkinkan sepanjang terpenuhi prinsip 5C. Selain itu, tetap dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu: (1) kondisi nasabah;(2) kelayakan; dan (3) prospek usaha nasabah. Apabila ketiga hal ini dapat dipenuhi, maka take over dapat dilakukan. 7. Bahwa bank yang akan meng-take-over tetap melakukan sesuai dengan kebijakan yang diatur secara internal, harus sesuai dengan SOP yang ada. Dalam hal masih berstatus unit usaha syariah, dia masih tunduk pada ketentuan yang diatur induk. Dalam hal sudah spin-off maka wajib tunduk pada SOP sendiri. 8. Bahwa nasabah sudah mendapatkan dokumen persetujuan kredit, akad kredit, dan surat menyurat di bank lama. 9. Bahwa ketika verifikasi dilakukan, maka yang dilakukan bank adalah memastikan bahwasanya dokumen tersebut atau kondisi nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan sehingga diputuskan untuk melakukan pencairan. 10. Bahwa sesuai dengan prosedur, bank melakukan analisa kelayakan terhadap nasabah, diantaranya memeverifikasi kepada pihak ketiga, pihak yang berbisnis dengan nasabah meliputi surat peijanjian kontrak dan analisa terhadap nasabah juga. Yang dilakukan bank dalam melengkap data-data secara umum adalah dokumen internal bank kepada komite pembiayaan untuk diputuskan layak atau tidak layak. Jika dokumen tersebut ditanyakan bisa atau tidak diakses nasabah, tetap bergantung pada SOP. 11. Bahwa hubungan nasabah dengan bank lama tidak bisa dilepaskan dari status bank lama. Kapan BNI itu sebagai Unit Usaha Syariah dan kapan BNI Syariah sebagai PT sendiri. Apabila proses pengalihan dilakukan pada saat BNI Syariah masih di bawah Unit Usaha Syariah. SOP, kebijakan, masuk di dalam BNI Konvensional. Hubungan, 11
neracanya secara konsolidasi menjadi satu, cuma berpindah dan neraca BNI konvensional ke neraca Unit Usaha Syariah. Berbeda apabila take over itu dilakukan ketika BNI Syariah menjadi PT sendiri. 12. Bahwa sebelum pengalihan pembiayaan Juni 2010, pengalihan yang ada pasti dari BNI ke unit syariahnya. 13. Bahwa untuk menilai BNI itu BUMN atau bukan, bukan merupakan kewenangan Bank Indonesia. 14. Bahwa sebagai bentuk transparansi, kelayakan nasabah wajib diyakini oleh bank. Bila verifikasi dokumen, kunjungan langsung nasabah, dan kunjungan ke pihak ketiga nasabah, atau meminta ke BI untuk mengecek apakah nasabah masuk ke dalam daftar kredit macet, apakah nasabah masuk dalam daftar hitam. Secara prinsip bank wajib melakukan analisa kelayakan. Verifikasi adalah salah satu bentuk untuk meyakini. 15. Terkait dokumen yg dimiliki oleh bank terdapat 2 (dua) kriteria. Yang pertama terbuka oleh nasabah, dan yang kedua sifatnya internal. Dokumen yang terbuka untuk nasabah, dokumen tersebut ditujukan kepada nasabah misalnya surat yang ditujukan kepada nasabah atau kedua, dokumen internal, yaitu yang dimiliki bank dalam rangka untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak layak dapat berupa memo, bisa usulan dari produk akhir analisa sehingga terkumpul dalam memorandum yg menyatu, termasuk analisa 5C. Apabila terkait verifikasi maka terkait kontrak keija, artinya putusan tersebut sudah terangkum sebagai analisa yang dijadikan sebagai dasar manajemen untuk memutuskan layak atau tidak layak. 3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.
12
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf eUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3ayat (3)huruf dPeraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisionerakan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusanterhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KWjuncto Pasal 3 ayat (2) huruf bdan Pasal 3 ayat (4)huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasiberwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3ayat (4) huruf bPerki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
13
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SUP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 1IPerki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulumenempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan bukti Salinan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24755 HT.01.01. Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2003 (Bukti P-2) dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-21632.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2008.(Bukti P-3) 2. Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 dari Direktur Utama PT Rolika kepada PT Bank BNI Syariah perihal Permohonan Informasi Atas Jawaban Surat Verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2.3/159 tanggal 3 April 2008 tertanggal 19 Januari 2012. (Bukti P-4) 3. Salinan Surat Tanggapan dari BNI Syariah kepada PT Rolika Caterindo tertanggal 25 Januari 2012. (Bukti P-5) 4. Salinan Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012. (Bukti P-6) [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedudukan hukum (/ega/ standing)Termohon. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.9] Menimbang bahwa sebelum melaksanakan ajudikasi, Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan 14
penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon diterima dan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. [4.10] Menimbang dalil Termohon di persidangan yang menyatakan bahwa Termohon bukan Badan Publik, maka Majelis akan mempertimbangkan kembali kedudukan Termohon yang sebelumnya telah diputus pada proses Pemeriksaan Pendahuluan. [4.11] Menimbang bahwa pada tanggal 13 September 2012 melalui Surat Nomor: BNISy/HUK/088, Termohon menyampaikan Salinan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-337/S.MBU.2/2012 tanggai 31 Agustus 2012, sebagai tanggapan atas Surat dari Termohon Nomor: BNISy/HKS/40 tanggal 29 Mei 2012. Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa melalui surat Termohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Termohon bukan merupakan badan hukum publik dan objek sengketa bukan termasuk informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Termohon menyampaikan bahwa PT Bank Syariah adalah sebuah perusahaan swasta dan tidak termasuk kategori Badan Publik, di mana hal tersebut ditegaskan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat Nomor: S-337/S.MBU.2/2012 tanggal 31 Agustus 2012. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Termohon berharap KIP tidak melanjutkan proses persidangan antara PT Rolika Caterindo dengan PT Bank Syariah. [4.12] Menimbang bahwa Salinan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11], yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum a.n Sekretaris Kementerian BUMN menyatakan sebagai berikut: 1. PT Bank BNI Syariah bukan merupakan BUMN karena seluruh atau sebagian besar modalnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan dimiliki oleh PT BNI (Persero) Tbk yang merupakan BUMN. 2. PT Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Bank BNI (Persero) Tbk, sehingga tidak ada penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan di dalam anak perusahaan BUMN. 3. Sehubungan dengan status PT Bank Syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN, maka berdasarkan definisi tentang Badan Publik berdasarkan ketentuan UU Nomor: 14 Tahun 2008, PT Bank BNI Syariah bukanlah merupakan Badan Publik mengingat sebagian atau seluruh dananya tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD. 4. Dengan status PT Bank BNI Syariah yang merupakan anak perusahaan BUMN dan bukan merupakan Badan Publik, maka sengketa terkait dengan keterbukaan informasi 15
yang teijadi antara PT Bank BNI Syariah dengan nasabahnya bukanlah merupakan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. [4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah anak perusahaan dari sebuah BUMN, PT BNI Tbk, yang sebanyak 99,9 % sahamnya dimiliki oleh PT BNI Tbk, dan 0,1% dimiliki oleh PT BNI Life Insurance yang juga merupakan anak perusahaan dari PT BNI. [4.14] Menimbang keterangan yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak/and Subsidiaries (http://www.bni.co.id/PortaIs/0/3 ldes2010.ndf. diunduh pada 17 Desember 2012 pada pukul 11.12 WIB),pada halaman 17 dan halaman 18 pada pokoknya menyatakan bahwa: “...BNI telah meningkatkan penyertaannya pada PT BNI Life Insurance, dari 59, 78% menjadi 69, 11% pada Desember 2007. Pada Januari 2009 menjadi 85,11%. Tambahan investasi telah diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H, No, 3 tanggal 6 Januari 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009. Pada 9 Desember 20H, BNI meningkatkan investasi yang dimiliki pada PT BNI Life Insurance senilai Rpl49.999 yang meningkatkan kepemilikan BNI dari 85,11% meniadf 91.52%...” [4.15] Menimbang keterangan Termohon yang menyatakan bahwa kepemilikan saham di PT BNI Syariah sebagai anak perusahaan adalah sebanyak 99,9 % dari PT BNI Tbk dan 0,1% dari PT BNI Life Insurance. Sementara itu, kepemilikan saham di PT BNI Life Insurance sebesar 91, 52% per tanggal 9 Desember 2011 dimiliki oleh BNI. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 0,1 % kepemilikan saham PT BNI Life Insurance juga sebagian besar juga merupakan saham dari PT BNI Tbk. [4.16] Menimbang bahwa PT BNI Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenai kewajiban spesifik sebagai Badan Publik oleh UU KIP berdasarkan Pasal 14 UU KIP. [4.17] Menimbang bahwa definisi Badan Publik di dalam UU KIP tidak terlepas dari ketentuan di Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP yang menyatakan sebagai berikut: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 16
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.18] Menimbang bahwa spesifikasi penempatan kewajiban BUMN di Pasal 14 tidak terlepas dari definisi BUMN yang sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. [4.19] Menimbang Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) menyatakan: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” [4.20] Menimbang selanjutnya Pasal 1 angka 10 UU BUMN juga menyatakan bahwa: “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.” [4.21] Menimbang bahwa Termohon adalah anak perusahaan dari sebuah BUMN yang sebagian dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.20]; dimana sebanyak 99,9% sahamnya dimiliki oleh BUMN PT BNI Tbk, dan 0,1% sahamnya dimiliki oleh PT BNI Life Insurance dengan rincian (sebanyak 91,52% dari saham PT BNI Life Insurance adalah milik PT BNI Tbk). [4.22] Menimbang bahwa proses pembiayaan dan keputusan pembiayaan dilakukan pada saat belum teijadi spin off dan masih dilakukan oleh BNI konvensional yang merupakan BUMN. [4.23] Menimbang bahwa meskipun Termohon bukan BUMN, namun sebagian dana Termohon secara tidak langsung bersumber dari APBN yang disertakan pada PT BNI Tbk sebagai induk perusahaan Termohon, dimana ketentuan tersebut menjadi dasar pendefinisian Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. [4.24] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.23], Majelis berpendapat meskipun Termohon bukan merupakan BUMN, Termohon tetap merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP 17
khususnya Pasal 1 angka 3 UU KIP. Dengan demikian dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukan Badan Publik adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. D. Pokok Permohonan [4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Termohon memberikan jawaban namun Pemohon keberatan terhadap jawaban Termohon tersebut; c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; d. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan. E. Pendapat Majelis [4.26] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: 1. Apakah Termohon Menguasai Informasi a quo? [4.27] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalahjawaban surat verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2.3/159 tanggal 3 April 2008, melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012. 18
[4.28] Menimbang bahwa Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan perjanjian dengan PT. Dalle Energy kepada BNI konvensional Unit Usaha Syariah dan BNI konvensional telah melakukan verifikasi kepada PT Dalle Energy selaku pihak yang melakukan peijanjian kerjasama dengan Pemohon. [4.29] Menimbang di dalam persidangan, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa BNI Syariah dahulu merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank BNI, sebelum spin off pada 19 Juni 2010. [4.30] Menimbang di dalam Surat Permohonan Informasi dan Pemohon dengan Nomor Surat: 006/DIR-RC/I/2012 (Bukti P-4), yang kembali ditegaskan di dalam persidangan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah menemui Bapak Adnan Nur Hidayat, selaku Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Jakarta Kota pada tanggal 18 dan 19 Januari 2012, merujuk kepada Surat dari Termohon dengan Nomor: BNISy/UPK/184 tanggal 7 Juni 2011. Di dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi dari Bapak Adnan bahwa jawaban atas surat verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2.3/159 tanggal 3 April 2008 tidak ada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Jakarta Kota. Menurut beliau, jawaban atas surat verifikasi sebagaimana dimaksud saat ini berada di PT Bank BNI Syariah, karena seluruh data-data vane menyangkut pembiayaan PT Rolika Caterindo seluruhnya sudah ikut berpindah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero! Tbk SKM Jakarta Kota ke PT Bank BNI Syariah pada saat proses take over. [4.31] Menimbang bahwa di dalam jawaban terhadap Surat Permohonan Informasi tersebut, Termohon melalui Surat Nomor: BNISy/Dir KP/030 (Bukti P-5), pada pokoknya menyatakan bahwa surat verifikasi dari PT Dalle Energy sejak diserahterimakan dari SKM Jakarta Kota tidak pernah diterima oleh Termohon. [4.32] Menimbang bahwa pada tanggal 3 April 2008 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor: JKM/2.3/158 dan Surat Nomor: JKM/2.3/159 kepada PT Dalle Energy selaku Pemilik Proyek yang melakukan peijanjian dengan Pelaksana Proyek (Pemohon) (Bukti P-7) dan (Bukti P-8), yang pada pokoknya meminta PT Dalle Energy untuk memberikan konfirmasi kebenaran atas nilai, ienis pekerjaan, dan lain-lain seperti yang tercantum di dalam kontrak. 19
[4.33] Menimbang bahwa pihak PT Dalle Energy tidak melakukan apa yang disebutkan di dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon yang telah mengeluarkan sejumlah biaya terkait kontrak tersebut. Selanjutnya Pemohon mencoba melaporkan ke Polres Jakarta Selatan (Bukti P-10). Pihak kepolisian membutuhkan bukti salinan surat jawaban verifikasi a quo. Karena tidak mendapatkan salinan, maka proses penyidikan pun akhirnya dihentikan. [4.34] Menimbang bahwa alasan permohonan salinan dokumen# quo adalah untuk kepentingan bukti dalam proses penyidikan tindak pidana di kepolisian. [4.35] Menimbang keterangan ahli Robithoh Alam Islamy, dari Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. [4.36] Menimbang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) menyatakan: “Dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” [4.37] Menimbang Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah menyatakan: “Yang dimaksud dengan “prinsin kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” [4.38] Menimbang Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum waiib mempnnvai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang dipenani ikan.” [4.39] Menimbang di dalam dokumen Surat Keputusan Pembiayaan dari Termohon melalui Surat Nomor: USY/3/427/R tertanggal 27 Juni 2008 (Bukti P-9), pada poin F tentang Fasilitas Musyarakah (Plafond) untuk Modal Keija angka 11 huruf g terkait Svarat Realisasi Fasilitas Pembiayaan, dinyatakan bahwa : 20
(g) telah dilakukan verifikasi secara tertulis atas kebenaran SPK/kontrak tersebut kepada pemilik proyek yang dilakukan oleh pihak Bank. [4.40] Menimbang lebih lanjut ahli menyatakan bahwa terkait proses take over, ada 3 (tiga) hal yang wajib diperhatikan, yaitu: (1) kondisi nasabah; (2) kelayakan nasabah; dan (3) prospek nasabah. [4.41] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.38] dan paragraf [4.40], Termohon sebagai penyedia fasilitas pembiayaan yang telah menerima seluruh dokumen pasca take over dari Bank yang telah melakukan upaya verifikasi secara tertulis atas kebenaran SPK/kontrak seyogyanya menguasai dokumen a quo. [4 42] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis berpendapat dalil Termohon yang tidak menguasai dokumen a quo adalah tidak berdasarkan hukum. 2. Apakah Salinan Jawaban Atas Surat Verifikasi a quo Merupakan Dokumen yang Dapat Dibuka? [4.43] Menimbang bahwa salinan dokumen a quo sebagaimana yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen korespondensi pihak Termohon sebagai penyedia fasilitas pembiayaan dengan pihak ketiga pemilik proyek yang melakukan perjanjian dengan Pemohon. [4.44] Pasal Pasal 41 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan: “Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.” [4.45] Menimbang Pasal 40 UU Perbankan ayat (1) menyatakan: “(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.” [4.46] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menyatakan: “Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank waiib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang waiib dirahasiakan bank.” 21
[4.47] Menimbang Pasal 1 angka 18 UU Perbankan menyatakan: “Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan petjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” [4.48] Menimbang Pasal 1 angka 17 UU Perbankan menyatakan: “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan peijanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. [4.49] Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa ini adalah dalam kapasitasnya sebagai nasabah debitur yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan. [4.50] Menimbang bahwa salinan dokumen a quo adalah dokumen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen persyaratan pemberian pembiayaan kepada Pemohon selaku nasabah debitur. [4.51] Menimbang Termohon tidak menyatakan bahwa alasan penolakan pemberian informasi adalah berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP. [4.52] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa salinan dokumen a quo sebagaimana diminta oleh Pemohon bukanlah dokumen yang dikecualikan sehingga dapat dibuka untuk Pemohon. 5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan. [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Salinan dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka. 22
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1 ]Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta berupa salinan jawaban surat verifikasi Nomor: JKM/2.3/158 dan Nomor: JKM/2.3/159 tanggal 3 April 2008, melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 adalah informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon dan Dono Prasetyo masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, 17 Desember 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 Desember 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon;
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Doni
(Ramly j'ynin Simbolon) Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad) 23
setyo)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ten„n g Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 20 Desember 2012
24
