KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: No. 52/II/KIP-PS-M-A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik No. 52/II/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh: Nama
: Muhammad Hidayat Alias Muhammad
Alamat
: Jl. Harapan Indah No. 1 Rt.02/12 Cipinai Jakarta Timur
selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Nama Alamat
: Kementeriau Hukum Ham Republik Indonesia : Jalan HR Rasuna Said Kav 4-6 Jakarta Selatan
Yang dalam persidangan diwakili oleh: 1. Martua Batubara SH 2. Nur Ichwan SH MH A . v / 3. Goncang Rahatjo SH 4. Yuni Kusmiati SE SH MH &
'
' 'uh. Mufid S.Ag M.Si, MH
6. Robby Leo Agust, S.Si 7. Pahlawan Putra Harimansyah
(Kepala Biro Humas dan KLN) (Kepala Bagian Fasilitas dan Pengaduan Masalah Hukum Biro Humas dan KLN) (Kepala Bagian informasi dan Komunikasi) (Kepala sub. Bagian Pengaduan masalah Hukum Biro Humas dan KLN) (Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Penyajian Berita Biro Humas dan KLN) (Kepala sub bagian hubungan Pers dan Media Biro humas dan KLN) (Staf Pengaduan Masalah Hukum)
Berdasarkan Surat Kuasa MHH PP.04.01-38 tertanggal 20 September 2011, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Februari 2011. Kronologi [2.2] Pada tanggal 26 Oktober 2010 Pemohon menyampaikan pei tertulis melalui surat kepada Sekretariat Jenderal Kementrian Hul informasi yang diminta oleh Pemohon adalah
asi secara RI. Adapun
1) Salinan Format Pengumuman Tambahan ta Negara BN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan sta tatus laporan terakhir tahun 2010; 2)
W
/
Salinan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (pasal 38 dan 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3) Salinan Dokumen Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sampai bulan Oktober 2010, yang memuat keterangan nama pemohon, pekeijaan pemohon, alamat pemohon, informasi yang dimohon, alasan permintaan informasi, tanggapan dan tindak lanjut oleh Kementerian Hukum dan HAM; 4) Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk RKAKL tahun anggaran 2011; 5) Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap satuan keija di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya. [2.3] Pada tanggal 17 Desember 2010, Pemohon mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM RI [2.4] Pada tanggal 1 Februari 2010 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena tanggapan Tertulis dari 2
Termohon dengan nomor surat SEK.S.HM.02.03.10.1 Tertanggal 5 Januari 2011 Perihal: Permohonan informasi publik yang diterima Pemohon tanggal 24 Januari 2011, tidak sesuai dengan permintaan Pemohon [2.5] Pada tanggal 15 Juli 2011 diadakan mediasi karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi dinyatakan gagal, sehingga penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan melalui ajudikasi.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi informasi yang diberikan Termohon tidak sesuai dengan permintaan Pemohon
karena
Petitum [2.7] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonan informasi Pemohon meminta a. Salinan Format Pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan status laporan terakhir tahun
2010; b. Salinan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (pasal 38 dan 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
V Dokumen
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada ementerian Hukum dan HAM dan/atau Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sampai bulan Oktober 2010, yang memuat ' rangan nama pemohon, pekerjaan pemohon, alamat pemohon, informasi dimohon, alasan permintaan informasi, tanggapan dan tindak lanjut oleh ementerian Hukum dan HAM; Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk RKAKL tahun anggaran 2011; e. Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya. 3
2 . Bahwa bulan Juni Termohon mengirim surat yang di tandatangani oleh Bambang
Sariwanto SH a.n Sekretaris Kemenkumham yang surat ini mungkin blm ada di majelis. Kami rasa ini perlu disampaikan. Kemudian kedua, telah dilakukan mediasi pada tanggal 15 j uli 2011 yang ketika itu pihak termohon dihadiri oleh Saudara. Gonjang Rahaijo, SH. Pada mediasi tersebut Sdr. Gonjang mewakili institusi termohon kemenkumham telah menyatakan bersedia dan sanggup untuk memenuhi seluruh permohonan informasi yang diajukan pemohon. Namun sayang disayangkan, pada proses med tsb Sdr Gonjang tdk memiliki legal standing sebagaimana yg disyarakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena itu mediasi cacat hukum untuk adanya kesepakatan para pihak sehingga mediasi dinyatakan gagal dan melanjutkan ke tahap ajudikasi nonlitigasL 3. Bahwa menjadi pertimbangan Majelis Komisioner ketika mediasi pihak termohon telah menyatakan bersedia dan sanggup utk memenuhi kewajibannya untk memberikan informasi yang diminta Pemohon dan saat itu pihak Termohon juga telah mengakui belum memberikan keseluruhan dan baru sebagaian saja. Kami berharap proses PSI melalui tahap ajudikasi kiranya dapat berlatngsung dengan agenda acara pemeriksaan cepat demi memenuhi asas PSI yang diatur perundang-undangan yang berlaku yakni cepat, mudah dan berbiaya ringan. 4. Bahwa Mengingat bahwa proses PSI telah berlangsung hingga hari ini hampir satu tahun sejak permohonan informasi diajukan Pemohon pada Oktober 2010. Dan dengan demikian nyata-nyata dan sangat jelas, prinsip PSI yang cepat, tepat waktu telah tidak terpenuhi. Dan ini kami sayangkan, tanpa mengurangi rasa hormat dan kredibilitas KI sangat kami sayangkan. Hak WN yang dijamin oleh ketentuan undangundang yang berlaku untuk mendapat akses informasi publik bagi pengembangan potensi dalam dirinya menjadi terhambat dengan secara sengaja hak itu dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang aku dalam hal ini Ke berlaku Kementerian Hukum dan HAM
JcS/
enamya LHKPN bersifat b< Sebenarnya privasi, tapi dengan adanya UU KIP menjadi tidak privasi. KPK sebagai institusi berwenang memeriksa, memverifikasi dan mengembalikan berkas ke instansi, pejabat wajib lapor. Beserta pengembalian berkas juga dilampirkan poster TBN dan KPK meminta instansi tempat pejabat tersebut bekerja untuk ditempel selama 30 hari kerja berturut-turut. Dengan demikian maka Dabila pegawai, staf dan pejabat struktural di Kemenkumham yang bertugas di biro humas yang sepertinya tidak mengetahui adalah kejanggalan karena kewajiban menempel di papan pengumuman adalah bagian dari tupoksi kehumasan, menginformasikan kepada publik. Intinya dokumen yang kami mohon adalah poster TBN nya. Karena berkas rinciannya yang berisi data pribadi tetap domain privat Surat-Surat Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: 4
Bukti P-l
Bukti P-2
Bukti P-3
Salinan surat Permintaan Informasi tertanggal 26 Oktober 2010, kepada kepada Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM RI, atas permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban. Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 17 Desember 2010, Pada tanggal 17 Desember 2010, Pemohon mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM RI. Salinan surat tanggapan Tertulis dari Termohon dengan nomor surat SEK.S.HM.02.03.10.1 Tertanggal 5 Januari 2011 Perihal: Permohonan informasi publik yang diterima Pemohon tanggal 24 Januari 2011, adapun isi surat tanggapan tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pemohon.
[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buk terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan i rmasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
/6
r
y
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Termohon sebagai berikut:: 1. Bahwa Soal LHKPN kami sudah koordinasikan dengan bagian Kepegawaian di KEMEKUMHAM ada perubahan yang menangani dari bagian umum kepegawaian menjadi kepala bagian. \ V / 2. Bahwa atas perubahan kondisi ini, satker yang menangani LHKPN menjadi tidak ___.csimal. Kami sdh berkoordinasi PPID di kemenkumham PPID dijabat ex officio oleh Kabiro Humas dan KLN, dan informasi ini ada di satker lain. Kami sangat ceberatan kalau dikatakan membiarkan ini terjadi, kami sudah berusaha maksimal. api ijinkan kami menyampaikan berbagai masukan, kami berharap KIP menginisiasi dari menteri dan sekjen karena Kami pejabat eselon 2. 3. Bahwa Salinan Format Pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan status laporan terakhir tahun 2010 tidak dalam penguasaan termohon, Yang termohon miliki atau kuasai adalah data
5
rekapitulasi pejabat yang sudah melaporkan ke KPK sedangkan Angka dan rinciannya tidak. 4. Bahwa Salinan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (pasal 38 dan 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) Sudah selesai dan diatur dalam kementerian hukum dan ham dan kami sudah beritikad baik untuk menyerahkan pada Juni. 5. Bahwa Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk RKAKL tahun anggaran 2011 sudah ada di bagian perencanaan dan sudah kami minta namun sampai saat ini belum juga di berikan kepada kami. Atas hal tersebut kami minta Komisi inf< asi' dapat membantu mendorong realisasi hal tersebut. 6. Bahwa Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya sudah ada di Kemenkumham dan bisa di akses oleh pemohon. 7. Bahwa terkait dengan TBN, termohoan menyatakan tidak menguasai dokumen tersebut karena yang di berikan oleh KPK (sudah diferifikasi) hanya daftar nama saja.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya a quo. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaiamana di uraikan dalam keterangan di persidangan. a
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya Permohonan Informasi.
6
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [4.3]; [4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama) dengan surat nomor 234/IX//KIP-RLS/2011 tertanggal 19 September 2011 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 22 September 2011. [4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (dua) dengan surat nomor 270/X/KIP-RLS/2011 tertanggal 11 oktober 2011 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 20 Oktober 2011. [4.7] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” [4.8] Menimbang Pasal 46 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang menyebutkan: Pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan: mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Pemohon; mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Termohon; . mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan; L mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan; mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan; memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan; g mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/atau diperlukan [4.9] Menimbang Pasal 52 ayat (1) huruf a Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang menyebutkan: 7
Setelah keterangan kedua belah pihak diperoleh, Majelis Komisioner menutup sidang pertama untuk kemudian mengadakan musyawarah guna mengambil keputusan dalam hal sengketa yang ditangani adalah: a. Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan f Peraturan ini yang tidak membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut; atau b. sengketa mengenai informasi yang dikecualikan yang sifatnya sederhana karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi, peraturan internal badan publik, putusan Komisi Informasi, dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan secara tegas informasi yang diminta Pemohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, Pasal 37 UU KIP juneto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juneto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perki Nomor 2 Tahun 2010 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: L Salinan surat Permintaan Informasi tertanggal 26 Oktober 2010, kepada kepada Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM RI, atas permohonan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban.(P-l); 2. Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 17 Desember 2010, Pada tanggal 17 Desember 2010, Pemohon mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM RI.(P-2); tanggapan Tertulis dari Termohon dengan nomor surat SEK.S.HM.02.03.10.1 Tertanggal 5 Januari 2011 Perihal: Permohonan informasi publik yang diterima Pemohon tanggal 24 Januari 2011, adapun isi surat tanggapan tersebut tidak sesuai dengan permintaan Pemohon (P-03); 4. Pada tanggal 15 Juli 2011 dilakukan mediasi kedua dan Mediasi gagal karena tidak terjadi kesepakatan sehingga penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan melalui ajudikasi;
8
5. Telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 22 September 2011 yang dihadiri oleh Pemohon dan termohon. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: .................. ' a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara D. Pendapat Majelis [4.14] Menimbang permohonan Pemohon terkait dengan: a. Salinan Format Pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan status laporan terakhir tahun 2010; b. Salinan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (pasal 38 dan 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik); linan Dokumen Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada menterian Hukum dan HAM dan/atau Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sampai bulan Oktober 2010, yang memuat keterangan nama pemohon, pekeijaan pemohon, alamat pemohon, informasi yang dimohon, alasan permintaan informasi, tanggapan dan
indak lanjut oleh Kementerian Hukum dan HAM; Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan keija di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk RKAKL tahun anggaran 2011; e. Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya.
9
[4.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, pasal 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 38, Pasal 39 Perki nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP; [4.16] Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi di bebankan kepada Pemohon hal tersebut Majelis Komisioner sependapat dengan Termohon dengan mengacu pada Pasal 49 (2) huruf c UU No 14 Tahun 2008 jo Pasal 27 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP; [4.17] Menimbang Salinan Format Pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan status laporan terakhir tahun 2010 tidak dalam pengusaan termohon; [4.18] menimbang pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP maka majelis berpendapat Termohon tidak wajib di berikan kepada Pemohon;
/ +y
[4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang di mohonkan oleh Pemohon tidak termasuk informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 UU KIP; [4.20] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 22 September 2011 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon; [4.21] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” [4.22] Menimbang Pasal 46 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP; [4.23] Menimbang Pasal 49 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP; [4.24] Menimbang Pasal 52 ayat (1) huruf a Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP;
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 10
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka;
c. Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk RKAKL tahun anggaran 2011: d. Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk laporan keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya. yang di mohon Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; [6.5] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon. emikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad amsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S Widyaningsih dan Abdul Rahman M a’mun masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis 20 Oktober 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 Oktober 2011 oleh 11
I k l ! 'J K° misio" er yang Mma-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Ahmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon
Anggota Majelis
A Anggota Majelis
12
I 3'''T
ini " b da” * sl“ i * "* “ “ 'Ulya diumumkan kepada masyarakat
S i 6? a"
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dm, Pr ADy a , . n ayal ® Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. S
13
