KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 346/IX/KIP-PS-A-M-A/20I3

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa

Informasi Publik dengan Register Nomor 346/IX/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama

: Poltak

Simanjuntak

&

Partners

(Advocates

&

Legai

Consultans) Alamat

: JI. Pelatuk No. 2 Cipinang Indah II, Jakarta Timur

Dalam persidangan diwakili oleh Poltak Simanjuntak, SE.,SH,, SPT. Sianturi, SH. dan Alfonsius Sipayung, SH., yang merupakan advokat dan penasehat hukum pada “Poltak Simanjuntak & Partners” (Advocates & Legal Consultans) yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 68/K-PS&P/VIII/20I3 tertanggal 19 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama

: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Alamat

: Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta.

Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Tongam L. Tobing; 2. Mufli Asmawidjaja: 1

3. Ceceh Harianto; 4. Raja Monang; 5. Togar Sinaga; 6. Edhie Natallis. Kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak untuk dan atas nama

Otoritas

Jasa

Keuangan

berdasarkan

Surat

Kuasa

Nomor

SKU-

08/SKUOJK.01/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner, Rahmat Mulyanto, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor 82/KIP-PS&P/1X/2013 tertanggal 23 September 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dan diberi register sengketa Nomor 346/IX/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 07/PS&P/II/2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Adapun informasi yang dimohon adalah: a. Bank umum yang menerbitkan Deposito Jaminan Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Nusantara; b. Besarnya Jaminan Deposito PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang didepositokan sebagai jaminan di Bank Umum; c. Informasi mengenai beberapa asset PT. Asuransi Jiwa Nusantara lainnya.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian

Pemohon mengajukan permohonan kembali melalui Surat Nomor

I O/PS&P/111/2013 tertanggal 5 Maret 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

[2.4] Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] dan paragraf [2.3] mendapat jawaban dari Termohon melalui Surat Nomor S-72/NB.14/213 tertanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya dalam jawaban tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Posisi dana jaminan PT. Asuransi Jiwa Nusantara berdasarkan laporan keuangan {audited) per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 9, 27 milyar yang ditempatkan pada jenis investasi deposito dan Surat Utang Negara (SUN) masing-masing sebesar Rp 7, 29 milyar dan Rp 1, 98 milyar. Adapun deposito ditempatkan pada bank-bank sebagai berikut: 1) Bank DKI 2) BPD Maluku Ambon 3) BPD Riau 4) BPD Sulawesi Utara 5) BPD Sumatera Utara 6) Bank Sulawesi Utara 7) Bank Sulsel 8) Bank Mandiri 9) Bank BNI b. Penatausahaan dana jaminan telah diatur pada Pasal 7 PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. [2.5]

Bahwa berdasarkan surat jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada

paragraf [2.4] kemudian Pemohon mengajukan permohonan informasi tambahan melalui Surat Nomor 39/PS&P/Depkeu/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dan Surat Nomor 64/OJK-PS&P/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013, yang pada pokoknya dalam surat tersebut Pemohon memohon informasi tambahan berupa; i . Informasi Nama Bank Umum tempat disimpannya Dana Jaminan Deposito PT. AJN yang meliputi; a) Alamat Bank Umum tempat disimpannya Dana Jaminan Deposito PT. AJN:

b) Nomor Sertifikat Dana jaminan Deposito PT. AJN yang ditempatkan pada Bank Umum; c) Jumlah Dana yang ada pada masing-masing Deposito yang ditempatkan pada Bank Umum sebagai Dana Jaminan Deposito PT. AJN; d) Atas Nama Siapa Deposito Dana Jaminan yang tersimpan. 2. Informasi Surat Utang Negara (SUN) atas Nama PT. AJN yang meliputi; a) Nomor Sertifikat SUN atas Nama PT. AJN; b) Jumlah Dana PT. AJN dalam SUN; c) Nama Bank Penerbit SUN atas Nama PT. AJN; dan d) Alamat Bank Penerbit SUN atas Nama PT. AJN. 3. Informasi mengenai keuangan PT. AJN per 31 Desember 2012.

[2.6]

Bahwa surat permohonan tambahan yang diajukan Pemohon sebagaimana

disebutkan dalam paragraf [2.5] tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 67/OJK-PS&P/VI1I/2013 tertanggal 15 Agustus 2013, yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan Pemohon keberatan terhadap jawaban yang diberikan Termohon melalui Surat Nomor S-72/NB. 14/2013 tertanggal 2 Mei 2013 yang dinilai Pemohon bahwa jawaban Termohon tidak lengkap.

[2.7]

Bahwa terhadap Surat Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.6]

telah mendapat tanggapan dari Termohon melalui Surat Nomor S-120/NB.14/2013 tertanggal 06 September 2013 yang diterima Pemohon pada tanggal 10 September 2013, yang dalam surat tersebut pada pokoknya Termohon menyatakan hal-hal sebagai berikut: • 1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT, Asuransi Jiwa Nusantara, Termohon telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara (Perusahaan); 2. Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Termohon juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembubaran badan hukum perusahaan; 3. Menegaskan kembali surat Termohon Nomor S-72/NB. 14/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Posisi Dana Jaminan PT. Asuransi Jiwa Nusantara, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali 4

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, dana jaminan dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan Termohon berdasarkan permintaan: a. Likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi; b. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan; c. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal jumlah dana jaminan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan telah melebihi ketentuan yang berlaku; d. Perusahaan yang bersangkutan dalam hal akan melakukan pemindahan atau penggantian dana jaminan, setelah terlebih dahulu menempatkan dana jaminan dalam jumlah yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dana jaminan yang akan dipindahkan atau diganti. 4. Dari hasil pengawasan Termohon terhadap perusahaan, dasar permintaan yang dapat dijadikan acuan Termohon menyetujui pencairan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, tidak dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan dana jaminan dapat dicairkan atau dijual hanya berdasarkan Pasal 7 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu berdasarkan permintaan likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi.

[2.8] Bahwa karena Pemohon tidak puas dengan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.7] kemudian Pemohon melalui Surat Nomor 82/KIPPS&P/IX/2013 tertanggal 23 September 2013, mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima pada tanggal yang sama dan diberi Register Nomor 346/IX/KIP-PS/2013.

[2.9] Bahwa terhadap sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 21 April, 05 Mei 2014 dengan agenda pemeriksaan awal yang hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan sidang pada tanggal 2 Juni 2014 dengan agenda pemeriksaan awal dan dilanjutkan pada proses Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan Mediasi pada tanggal 2 Juni 2014 yang menghasilkan adanya kesepakat sebagian terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sehingga dalam sengketa a quo diselesaikan melalui Ajudikasi

Non-] itigasi

khusus

memeriksa

informasi

yang

dikecualikan/tertutup

yang

diselenggarakan pada tanggal 23 Juni, 4 Juli, 14 Juli 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan [2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena Informasi Publik yang disampaikan Termohon tidak sesuai dengan permohonan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.12] Pemohon mengajukan permohonan informasi karena Pemohon membutuhkan informasi yang dimohon untuk memperoleh hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara dan untuk menjalankan Penetepan Sita Jaminan

yang

dikeluarkan

Pengadilan

Negeri

Semarang

Nomor

63/PDT.G/2013/PN.SMG.

Petitum [2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1, Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2, Memerintahkan kepada Termohon bahwa informasi yang dimohon Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; 3, Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi data mengenai dana jaminan deposito PT. Asuransi Jiwa Nusantara secara lengkap kepada Pemohon, mengenai: a) Nama bank umum tempat disimpannya dana jaminan deposito PT. AJN; b) Alamat bank umum tempat disimpannya dana jaminan deposito PT. AJN; c) Nomor sertifikat deposito dana jaminan PT. AJN yang ditempatkan pada bank umum: d) Jumlah dana yang ada pada masing-masing deposito yang ditempatkan pada bank umum sebagai dana jaminan deposito oleh PT. AJN; e) Deposito dana jaminan tersimpan atas nama siapa; f) Informasi data lainnya yang dianggap perlu.

6

.

4, Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi data mengenai Surat (Jtang Negara atas nama PT. Asuransi Jiwa Nusantara secara lengkap kepada Pemohon, mengenai: a) Nomor sertifikat Surat Utang Negara atas nama PT. AJN; b) Jumlah dana PT. AJN dalam Surat Utang Negara; c) Nama bank penerbit Surat Utang Negara atas nama PT. AJN; d) Alamat bank penerbit Surat Utang Negara atas nama PT. AJN; e) Informasi data lainnya yang dianggap perlu. 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyatakan KSP. Nasari merupakan sebuah koperasi simpan pinjam. 2. Bahwa Pemohon menerangkan kenapa surat permohonan informasi yang pertama dan yang kedua ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia karena koperasi berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada saat permohonan informasi disampaikan. 3. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pada intinya mengatakan bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan telah beralih dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke Termohon, dan dalam surat tersebut pada pokoknya memberikan saran kepada Pemohon agar menghubungi Termohon terkait permohonan informasi Pemohon dan memberitahu bahwa surat permohonan informasi Pemohon kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia telah diteruskan kepada Termohon. 4. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban dari Termohon pada tanggal 02 Mei 2013 berdasarkan surat permohonan informasi yang diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Termohon.

7

5. Bahwa Pemohon menganggap surat jawaban Termohon tertanggal 02 Mei 2013 tidak lengkap karena tidak memuat informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon yaitu: a. Informasi Nama Bank Umum tempat disimpannya Dana Jaminan Deposito PT. AJN yang meliputi; 1) Alamat Bank Umum tempat disimpannya Dana Jaminan Deposito PT. AJN; 2) Nomor Sertifikat Dana Jaminan Deposito PT. AJN yang ditempatkan pada Bank Umum; 3) Jumlah Dana yang ada pada masing-masing Deposito yang ditempatkan pada Bank Umum sebagai Dana Jaminan Deposito PT. AJN; 4) Atas Nama Siapa Deposito Dana Jaminan yang tersimpan. b. Informasi Surat Utang Negara (SUN) atas Nama PT. AJN yang meliputi; 1) Nomor Sertifikat SUN atas Nama PT. AJN; 2) Jumlah Dana PT. AJN dalam SUN; 3) Nama Bank Penerbit SUN atas Nama PT. AJN; dan 4) Alamat Bank Penerbit SUN atas Nama PT. AJN. c. Informasi mengenai keuangan PT. AJN per 31 Desember 2012,

6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon karena Termohon tidak menjawab permohonan informasi tambahan Pemohon. 7. Bahwa benar Pemohon menerima surat tanggapan tertulis dari Termohon terkait keberatan yang diajukan Pemohon namun dalam surat tersebut berisi informasi lain yang tidak dibutuhkan Pemohon. 8. Bahwa Pemohon menganggap surat tanggapan tertulis Termohon tidak lengkap sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. 9. Bahwa Pemohon menyampaikan kegunaan informasi yang dimohon adalah terkait kewajiban PT. Asuransi Jiwa Nusantara untuk membayar klaim asuransi Pemohon yang telah lama tidak dipenuhi oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara. 10. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya sebagai pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Nusantara karena peraturan perundang-undangan mengatur bahwa aset PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang didepositokan ditujukan untuk membayar klaim asuransi seandainya terjadi ketidaksanggupan membayar oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

8

1]. Bahwa Pemohon mencari informasi tentang laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada website resmi Termohon namun Pemohon tidak menemukannya. Tanggapan Hasil Uji Konsekuensi [2.15] Bahwa terhadap hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon mengenai informasi Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT. AJN sebagaimana dalam Surat Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB Nomor Kep-36/MS.2/2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi, maka Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas sikap Termohon yang MENOLAK memberikan informasi yang telah Pemohon mohonkan sejak tanggal 3 Maret 2013, Penolakan Termohon tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB No.KEP-36/MS.2/2014 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi tertanggal 30 Juni 2014 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2014 di Komisi Informasi Pusat. 2. Bahwa adapun alasan dari Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon mohonkan adalah dengan berpendapat bahwa informasi yang Pemohon mohonkan merupakan “informasi RAHASIA atau YANG DIKECUALIKAN” 3. Bahwa pendapat dan alasan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB No.KEP-36/MS.2/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Putusan tersebut harus ditolak karena secara nyata telah merugikan hak-hak konsitisional Pemohon selaku Pemohon informasi, dengan dasar dan alasan serta penjelasan sebagai berikut: I. Dasar hukum : 1. Undang-undang Dasar 1945. 2. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD). 5. Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). 6. Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Penjelasannya. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 8. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan KSP.Nasari dengan PT. Asuransi Jiwa Nusantara No.04/MP.4/11/2008 & No.021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008. 9. Polis Asuransi Jiwa Kumpulan No.208032125 tertanggal 3 Maret 2008 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara (PT.AJN). 10. Gugatan hukum KSP.Nasari terhadap PT.AJN mengenai Ingkar Janji / Wanprestasi tanggal 14 Pebruari 2013 dengan Perkara No.63/Pdt.G/2013/PN.SMG 9

11. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.63/Pdt.G/2013/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2013 Jo. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.63/PDT.G/2013/PN.SMG Tentang Perintah Melaksanakan Sita Jaminan tanggal 12 Juni 2013. 12. Berita Acara Sita Jaminan / Pemblokiran No.011/2013/DEL/PN.JKT.PST Jo. No.063/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 10 Juli 2013. 13. Surat resmi dari Direktur Utama bersama Direktur Keuangan PT.AJN No.027/DIR/I/12 tanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan akan membayar seluruh Klaim Asuransi yang diajukan oleh KSP.Nasari. 14. Surat resmi dari OJK No: S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013 dan Surat resmi OJK No: S-195/MS.2/2014 tanggal 17 Juni 2014. 15. Surat Pemohon Informasi No. 10/PS&P/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Permohonan untuk memperoleh Informasi Deposito yang dijadikan sebagai Jaminan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Nusantara yang ditempatkan pada Bank Umum beserta beberapa asset lainnya. II. Permasalahan. 1. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan informasi sebagaimana yang telah Pemohon mohonkan sejak tanggal 3 Mei 2012 mengenai siapa Pemegang dan Nomor rekening Deposito Dana Jaminan serta data atas Surat Utang Negara (SUN) mengenai atas nama siapa dan Nomor rekening atau nomor sertipikat SUN milik PT.AJN yang disimpan di Bank Umum sebagai jaminan pembayaran kepada pemegang Polis dengan menyampaikan alasan bahwa Informasi tersebut sebagai “INFORMASI RAHASIA atau YANG DIKECUALIKAN” adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian atas hak-hak konsitusional masyarakat umum pemegang Polis Asuransi dan khususnya Pemohon sebagai Pemohon informasi. 2. Bahwa permohonan informasi mengenai data Deposito Dana Jaminan dan data SUN milik PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang Pemohon mohonkan adalah tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara Pemohon Informasi (KSP.Nasari) dengan PT.AJN sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan dan adanya POLIS ASURANSI yang dikeluarkan PT.AJN kepada KSP.Nasari. 3. Bahwa pemberian informasi yang tidak lengkap oleh OJK kepada Pemohon adalah suatu tindakan yang menyesatkan yang bertentangan dengan hak konsitusional warganegara yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Republik ini. 4. Bahwa sebagai akibat dari tidak diberikannya informasi yang Pemohon inginkan disamping telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, juga telah membawa kerugian materil bagi Pemohon sebagai Pemohon informasi. 5. Bahwa sebagai pemegang POLIS Asuransi dari PT.AJN, Pemohon Informasi berhak atas pembayaran Klaim dari PT.AJN. 6. Bahwa pengajuan permohonan Klaim Asuransi oleh KSP.Nasari kepada PT.AJN pada prinsipnya sudah dapat diterima dan siap untuk dibayar oleh PT.AJN kepada KSP.Nasari, sebagaimana Surat PT.AJN No.027/DIR/I/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.AJN. 10

III.Tentang ketentuan hukum mengenai Asuransi. 1. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, hubungan hukum yang terjadi antara KSP.Nasari dengan PT.AJN adalah adanya Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan No.04/MP.4/II/2008 & NO.021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan adanya POLIS ASURANSI Jiwa Kumpulan No.208032125 tanggal 3 Maret 2008 yang diterbitkan oleh PT.AJN kepada KSP.Nasari yang dengan kata lain bahwa KSP.Nasari adalah sebagai PEMEGANG POLIS ASURANSI dari PT.AJN dan dalam istilah Asuransi, PT.AJN adalah sebagai pihak Penanggung dan KSP.Nasari sebagai pihak Tertanggung. 2. Bahwa ketentuan mengenai Asuransi telah diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut menyatakan “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. 3. Bahwa dalam Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 membuat batasan atau pengertian mengenai Asuransi yang menyatakan “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 4. Bahwa dari kedua undang-undang tersebut sangat jelas dan terang memberikan batasan tentang Asuransi yaitu suatu Perjanjian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) telah menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, selengkapnya Pasal 1338 KHHPer menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ”, 5. Bahwa suatu azas dalam berkontrak yang disebut kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian yang disebut facta sun servanda, dimana hukum menjamin setiap orang atau badan hukum dalam membuat perjanjian. 6. Bahwa sesuai dengan alinea ke-empat mukadimah penjelasan Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Menyatakan “ Undang-undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis jenis usaha dibidang perasuransian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta keterampilan khusus dalam penyelenggaraannya''. 7. Bahwa dalam Pasal 15 ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan No.208032125 yang diterbitkan oleh PT.AJN mengatakan "Penanggung

menjamin resiko berdasarkan Polis Asuransi ini apabila meninggal dunia atau mengalami resiko dimanapun” 8. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Pemohon sedang memperjuangkan hak-hak hukum dari pemegang Polis Asuransi yang telah meninggal dunia dengan jumlah sebanyak 2.121 orang. 9. Bahwa pada dasarnya PT.AJN telah menyadari akan kewajibannya untuk membayar Klaim Asuransi kepada KSP.Nasari, maka pada tanggal 31 Januari 2012 (jauh sebelum pemerintah mencabut ijin operasional PT.AJN), Direktur Utama beserta Direktur Keuangan PT.AJN melalui suratnya No.027/DIR/I/12 yang ditujukan kepada KSP Nasari menyatakan akan membayar seluruh Klaim Asuransi yang diajukan oleh KSP.Nasari. 10. Bahwa oleh karena PT.AJN nyatanya masih tidak membayar Klaim Asuransi yang sudah diajukan oleh KSP.Nasari walaupun sudah ditempuh beberapa kali perundingan, maka dengan sangat terpaksa pada tanggal 14 Pebruari 2013 KSP.Nasari mengajukan gugatan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap PT.AJN di Pengadilan Negeri Semarang dan pada tanggal 22 Oktober 2013 Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Putusan No.63/Pdt.G/2013/PN.SMG dengan amar putusan antara lain adalah : a. Menyatakan Tergugat (PT.AJN) telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran Klaim asuransi sebesar Rp.3.655.902.929.- (Tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Denda keterlambatan sebesar Rp. 1.243.987.540,(Satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah). b. Menghukum Tergugat (PT.AJN) untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat (KSP.Nasari) berupa Klaim Asuransi sebesar Rp.3.655.902.929,- (Tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus. c. Menghukum Tergugat (PT.AJN) untuk membayar kepada Penggugat (KSP.Nasari) berupa Denda keterlambatan pembayaran Klaim Asuransi sebesar Rp. 1.243.987.540,- (Satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah). 11. Bahwa untuk menjamin agar putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada tanggal 12 Juni 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan No.63/PDT.G/2013/PN.SMG terhadap rekening Deposito Dana Jaminan yang disimpan pada Bank Umum dan Surat Utang Negara (SUN) milik PT.AJN dengan berdasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana suratnya No: S-72/NB.14/20I3 tanggal 2 Mei 2013. " 12. Bahwa oleh karena informasi yang disampaikan Termohon mengenai data Deposito Dana Jaminan dan SUN milik PT.AJN tidak lengkap atau yang menurut Pemohon sebagai ''informasi yang menyesatkan" sebagaimana tersebut dalam surat Termohon No.S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013, maka pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No.63/PDT.G/2013/PN.SMG tanggal 12 Juni 2013 tersebut, tidak dapat terlaksana. 12

13. Bahwa penyampaian informasi yang menyesatkan oleh Termohon terulang kembali pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan melalui surat resmi Termohon No: S-195/MS.2/2014, dimana semula diinformasikan bahwa Jumlah Bank umum penyimpan Deposito Dana Jaminan PT.AJN terdapat pada 9 (Sembilan) Bank sebagaimana tercantum dalam surat Termohon No.S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013, akan tetapi dalam surat Termohon No: S-195/MS.2/2014 tanggal 17 Juni 2014 jumlah Bank Umum penyimpan Deposito Dana Jaminan PT.AJN terdapat pada 7 (tujuh) Bank atau selish 2 (Dua) Bank. 14. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 7 menyatakan : Avat (1) "Pada awal pendirian, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% (Dua puluh per seratus) dari modal disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan’’’. Ayat (2) “Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis”. Avat (3) “Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus atas nama menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan”. 15. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tersebut masyarakat semakin percaya untuk ikut menjadi peserta asuransi karena ada jaminan (garanti) dari perundang-undangan. 16. Bahwa faktanya Termohon menolak memberikan informasi data Dana Jaminan Deposito dan SUN milik PT.AJN dimana informasi yang Pemohon minta adalah salah satu data penting untuk mengaplikasikan ketentuan ayat (7) Peratuan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. IV. Hak memperoleh Informasi. Bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah hak dari setiap warga Negara yang dijamin oleh konsitusi kita, sehingga dengan demikian tidak boleh ada Badan Publik yang mempersulit atau menghalang-halangi apalagi memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Bahwa adapun undang-undang yang menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi antara lain adalah: 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 2. Penjelasan Undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 memberi batasan mengenai hak dasar manusia Indonesia, yang selengkapnya berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 13

dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 3. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 menyatakan: Ayat (1). “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia. 4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Konsiderans Pertimbangannya, menyatakaan: a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik; c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; 5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : Pasal 17. “Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan\

Surat-Surat Pemohon [2.16] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan surat permohonan Informasi Publik nomor 07/PS&P/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 dan surat permohonan Informasi Publik nomor tertanggal 05 Maret 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Surat P-2

Salinan surat jawaban termohon nomor S.72/NB. 14/2013 perihal posisi dana jaminan PT. Asuransi Jiwa Nusantara tertanggal 02 Mei 2013.

Surat P-3

Salinan

surat

permohonan

informasi

tambahan

nomor

39/PS&P/DepKeu/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepada 14

Direktur Pengawasan dan Penyidikan IKNB Otoritas Jasa Keuangan. Surat P-4

Salinan

surat

permohonan

informasi

tambahan

nomor

64/OJK-

PS&P/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang ditujukan kepada Termohon. Surat P-5

Salinan Surat Keberatan tanggal 15 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Termohon.

Surat P-6

Salinan surat tanggapan termohon nomor S-120/NB. 14/2013 tertanggal 06 September 2013 perihal penjelasan mengenai posisi dana jaminan PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

Surat P-7

Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 September 2013.

Surat P-8

Salinan bukti terima surat dengan nama pengirim Poltak Simanjuntak & Partners dan nomor surat 07/PS&P/11/2013 tertanggal 08 Februari 2013.

Surat P-9

Salinan bukti terima surat dengan nama pengirim Poltak Simanjuntak & Partners dan nomor surat 10/PS&P/III/2013.

Surat P-10

Salinan tanda terima pengiriman surat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 16 Mei 2013 dengan uraian dokumen permohonan informasi tambahan yang diserahkan oleh SPT. Sianturi, S.H. dan diterima oleh Resi.

Surat P-11

Salinan bukti pengiriman surat melalui JNE dengan pengirim Poltak Simanjuntak dan ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 29 Juli 2013.

Surat P-12

Salinan bukti pengiriman surat melalui JNE Jakarta yang dikirim oleh Poltak Simanjuntak & Partners ditujukan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 15 Agustus 2013.

Surat P-13

Salinan Kartu Anggota Peradi dengan nomor 08.10494 atas nama Poltak Simanjuntak, S.E.,S.H.

Surat P-14

Salinan surat kuasa nomor 68/SK-PS&P/VII1/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sahala Panggabean, MBA. Selaku Ketua Pengurus KSP. Nasari dan Agus Santosa, S.H. selaku Sekretaris Pengurus KSP. Nasari, keduanya sebagai pemberi kuasa.

Surat P-15

Salinan akta perubahan Anggaran Dasar pemohon yang disahkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 55/PAD/MENEG.I/VI/2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Nasari.

15

Surat P-16

Salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam nomor 165 /SISP/Dep.l/ XII /2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang diluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Surat P-17

Salinan susunan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam Nasari periode 2013 sampai dengan 2017.

Surat P-18

Salinan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Surat P-19

Salinan NPWP atas nama KOP. Nasari

Surat P-20

Salinan perjanjian kerja sama penutupan asuransi jiwa kumpulan pemohon dan PT. Asuransi

Jiwa Nusantara nomor:

04/MP.4/II/2008, nomor:

021/PKS/11/2008. Surat P-21

Salinan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan nomor 208032125 yang dikeluarkan tanggal 03 Maret 2008.

Surat P-22

Salinan rekapitulasi pengajuan pembayaran manfaat asuransi tahun 2008 oleh pemohon.

Surat P-23

Salinan surat PT. Asuransi Jiwa Nusantara nomor 027/DIR/1/12 tertanggal 31 Januari 2012 perihal penyelesaian klaim.

Surat P-24

Salinan surat pemohon nomor 107/S-PS&P/XII/2012 tertanggal 05 Desember 2012 perihal somasi pro justitia (yang ketiga dan yang terakhir).

Surat P-25

Surat

PT.

Asuransi

Jiwa

Nusantara

kepada

pemohon

nomor

13.1/LO.AJN/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal tanggapan hukum atas surat somasi projustitia tertanggal 9 November 2012. Surat P-26

Salinan surat gugatan wanprestasi pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 Februari 2013.

Surat P-27

Salinan

surat

Pengadilan

Negeri

Semarang

nomor

W12.Ul/2023/Pdt.04.01/Vl/2013 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan sita jaminan dalam perkara - No.63/PDt.G/2013/PN.Smg. Surat P-28

Salinan

Penetapan

Pengadian

Negeri

63/PDT.G/2013/PN.SMG Tentang Perintah Untuk

Semarang

nomor

Melaksanakan

Sita

Jaminan. Surat P-29

Salinan

Berita

Acara

01 1/2013/DEL/PN.JKT.PST 16

Sita jo.

No.

Jaminan/Pemblokiran 063/Pdt.G./2013/PN.Smg.

nomor yang

ditandatangani oleh Suharto, S.H. sebagai juru sita serta Asmawan, S.H. dan Wahyunda Novita, M,,Amd., keduanya sebagai saksi. Surat P-30

Salinan dan Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang nomor 63/Pdt.G/2013/PN.SMG. antara KSP. Nasari melawan PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

Surat P-31

Salinan surat pemohon tertanggal 14 Juli 2014 yang berisi tanggapan terhadap hasil uji konsekuensi termohon

Surat P-32

Salinan surat termohon nomor S-195/MS.2/2014 tertanggal 17 Juni 2014 perihal tindak lanjut berita acara mediasi.

Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa benar Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon melalui Surat Nomor S-75/NB. 14/2013 tertanggal 2 Mei 2013. 2. Bahwa benar Termohon telah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon melalui Surat Nomor S- 120/NB. 14/2013 tertanggal 6 September 2013. 3. Bahwa terhadap sengketa informasi a quo benar telah dilakukan mediasi dan mencapai kesepakatan sebagaian dan informasi terkait dengan Nomor Sertifikat Deposito dan Nomor Sertifikat Surat Utang Negara PT. AJN merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa diberikan kepada Pemohon; 4. Bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat Surat Utang Negara PT. AJN.

Uji Konsekuensi Termohon [2.18] Bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu mengenai Nomor sertifikasi deposito dan Surat Utang Negara, melalui Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB Nomor Kep36/MS.2/2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi dan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi informasi Nomor BA-001/K1P/MS.221/2014 yang pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut: 17

1- Bahwa informasi yang dimohonkan berupa Nomor Sertifikat Dana Jaminan Deposito dan Nomor Sertifikat SUN PT. AJN merupakan informasi yang dikecualikan. 2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB Nomor KEP-36/MS.2/2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut: a. Nomor Sertifikasi dana jaminan PT Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) dalam bentuk deposito pada masing-masing bank; b. Nomor Sertifikasi dana jaminan PT Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank; 3. Menyatakan bahwa Informasi dan Data tersebut di atas dari point 1 s.d 2 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan informasi dan data tersebut adalah bersifat rahasia berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Data Dana jaminan (Nomor sertifikasi deposito dan Surat Utang Negara) merupakan informasi yang diperoleh dari laporan Bank Kustodian yang merupakan bagian dari proses pengawasan asuransi OJK.

Pasal 17 Huruf e angka 6 UU KIPNo. 14/2008

Relevan

Nomor Sertifikasi dana jaminan dalam bentuk deposito dan SUN adalah data rekening pribadi atas nama PT. Asuransi Jiwa Nusantara, bukan atas nama pemegang polis sehingga data tersebut adalah data rahasia menurut undang-undang yang dilarang untuk diberikan kepada pihak manapun.

• Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIPNo. 14/2008

Relevan, kecuali jika PT. Asuransi Jiwa Nusantara sebagai pemilik rekening memberikan ijin tertulis kepada Pemohon untuk memberikan nomor sertifikasi dana jaminannya.

• Pasal 17 huruf j UU KIPNo. 14/2008

• Pasal 47 UU Pasar Modal No. 8/1995

• Pasal 40, 41.41 A, 42. 42A. 44A. dan Pasal 18

47 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pejabat dan Pegawai OJK dilarang mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

• Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIPNo. 14/2008

Relevan

• Pasal 33 UU OJK No. 21/2011

Surat-Surat Termohon [2,19] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Surat kuasa nomor SK-08/SKUOJK.01/2014 yang ditandatangani oleh Rahmat Waluyanto sebagai pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada Tongam L. Tobing, Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Raja Monang P.S.P.H., Togar Sinaga, Edhie Natalis.

Surat T-2

Surat Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB Nomor KEP36/MS.2/2014 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Nomor BA-001/KIP/MS.221/2014.

Surat T-3

Surat Kesimpulan Termohon.

Pemeriksaan Tertutup [2.20] Bahwa dalam persidangan yang digelar pada tanggal 4 Juli 2014, Majelis Komisioner mengadakan pemeriksaan tertutup terhadap Informasi Publik yang dikecuaiikan Termohon. Pemeriksaan tertutup ini berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU K1P yang berbunyi “Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup ” Dalam pemeriksaan tertutup tersebut diperoleh fakta Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT. AJN dikuasai oleh Termohon. 19

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Bahwa berdasarkan alasan, uraian, penjelasan dan fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berpendapat dan berkesimpulan: 1. Bahwa Tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk tidak memberikan informasi yang Pemohon minta, utamanya mengenai Nama pemegang rekening dan Nomor Rekening serta jumlah dana yang terdapat pada setiap rekening Dana Jaminan Deposito dan SUN Dana Jaminan yang disimpan pada Bank Umum milik PT.AJN. 2. Bahwa pendapat Termohon yang menyatakan seolah-olah untuk memberikan informasi data sebagaimana yang Pemohon mohonkan adalah “bertentangan dengan Pasal 40 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan” hal tersebut sama sekali tidak berdasar hukum. 3. Bahwa permohonan informasi yang Pemohon mohonkan tidak terlepas dari adanya hubungan hukum antara KSP.Nasari dengan PT.AJN berupa Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan No.04/MP.4/II/2008 & NO.02I/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008. 4. Bahwa Pemohon sebagai kuasa hukum dari pemegang Polis Asuransi Jiwa berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dana jaminan (Deposito dan SUN) milik PT.AJN yang disimpan atas nama Menteri Keuangan pada Bank Umum. 5. Bahwa sesuai dengan alinea ke empat mukadimah penjelasan Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan mengenai usaha perasuransian adalah bersifat Spesialis/khusus, sehingga dalam perkara a quo tidak dapat dipersamakan dengan nasabah Bank pada umumnya, bahwa Deposito dan SUN yang disimpan oleh PT.AJN adalah merupakan dana jaminan, maka ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam masalah ini harus dikesampingkan. 6. Bahwa adalah azas dalam hukum yang menyatakan ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Lex specialist derogate lex generalis) 7. Bahwa informasi yang Pemohon minta dari Termohon adalah Informasi Publik yang wajib diberikan kepada pihak yang membutuhkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Jo. Pasal 12 Jo. Pasal 13 Jo. Pasal 14 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 8. Bahwa Termohon sebagai Badan Publik adalah badan resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sehingga Termohon termasuk Badan Publik yang wajib memberikan informasi kepada publik secara terperinci dan informasi yang Pemohon minta dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 20

9. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat pemegang Polis Asuransi dan membantu penegakan hukum bukan justru sebaliknya melakukan hambatan atas penegakan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 28 undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Termohon diberikan kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. 10. Bahwa dengan tidak memberikan informasi yang lengkap tentang dana jaminan Deposito dari PT.AJN, Pemohon sebagai pemegang Polis Asuransi dari PT.AJN, berpendapat Termohon dapat diduga keras telah melakukan tindak Pidana dengan cara menyembunyikan atau tidak memberikan informasi yang wajib diberikannya kepada masyarakat pemegang Polis serta telah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 63/PDT/2013/PN.SMG tanggal 12 Juni 2013 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Jaminan dan juga Termohon telah melakukan pelanggaran hukum mengenai ketentuan Perasuransian dan telah melanggar hukum mengenai kewajibannya memberikan Informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. 11. Bahwa sehubungan dengan permohonan informasi yang telah Pemohon minta secara resmi tidak diberikan oleh Termohon bahkan memberikan informasi yang menyesatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemohon dapat melaporkan perbuatan Pidana yang dilakukan Ketua O JK yang tidak mentaati ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini, utamanya ketentuan undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 12. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.63/Pdt.G./2013/PN.Smg tanggal 22 Oktober 2013 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) untuk itu semua pihak harus menghormatinya dan melaksanakannya, khususnya para aparatur negara harus memberikan contoh yang taat hukum kepada masyarakat untuk mencapai Supremasi hukum di Negara Republik ini. 13. Bahwa dari apa yang telah Pemohon uraikan dan Pemohon jelaskan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku maka Pemohon berhak untuk memperoleh informarsi sesuai dengan permohonan yang sudah Pemohon ajukan.

Kesimpulan Termohon [3.2] Bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-08/SKUOJK.01/20I4 tanggal 30 Mei 2014, selaku Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Koperasi Simpan Pinjam NASARI dalam Perkara Nomor: 346/IX/KIPPS/2013 di Komisi Informasi Pusat, dengan ini Kuasanya menyampaikan Kesimpulan, sebagai berikut: 1. Tanggapan atas Tanggapan Pemohon butir IH angka 1 s.d. 12

1.

Bahwa Pemohon sudah jelas mendalilkan bahwa pokok permasalahan yang menjadi alasan diajukannya Permohonan dalam perkara ini adalah tidak dapat dilaksanakannya sita jaminan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 63/PDT.G.2013/PN.SMG.

2.

Bahwa sebagaimana Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang telah Termohon sampaikan dalam Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB No.: Kep-36/MS.2/2014, terkait dengan informasi mengenai (a) Nomor Sertifikat dana jaminan PT Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) dalam bentuk deposito pada masing-masing bank; dan (b) Nomor Sertifikasi dana jaminan PT AJN dalam bentuk Surat Utang Negara di masing-masing bank, dikategorikan sebagai informasi rahasia atau yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

3.

Bahwa dasar hukum adanya penetapan tersebut yang merupakan lampiran Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang telah Termohon sampaikan tersebut di atas telah secara jelas diuraikan yaitu: Pasal 17 huruf e angka 6, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 17 huruf j Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 47 Undang-undang tentang Pasal Modal, serta Pasal 40, 41, 41 A, 42, 42A, 44A, Pasal 47 UU Perbankan, serta Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 33 Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. Tangganan atas Tanggapan Pemohon butir III angka 13

III.

1.

Bahwa jumlah Bank berdasarkan surat nomor S-195/MS.2/2014 tanggal 17 Juni 2014 adalah sebanyak 7 (tujuh) bank sedangkan jumlah bank berdasarkan surat nomor S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013 adalah sebanyak 9 (sembilan) bank.

2.

Bahwa perbedaan jumlah bank disebabkan karena pada surat Termohon nomor S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013, Termohon menyampaikan seluruh bank sebagaimana yang tersaji dalam laporan auditor independen per 31 Desember 2011 termasuk yang bersaldo nol yaitu BPD Sumatera Utara dan Bank Sulawesi Utara sedangkan pada surat nomor SI95/MS.2/2014 tanggal 17 Juni 2014, Termohon tidak menyajikan bank yang bersaldo nol tersebut.

3.

Dengan demikian tidak ada perbedaan jumlah saldo deposito jaminan antara surat nomor S-72/NB. 14/2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan surat nomor S195/MS.2/2014 tanggal 17 Juni 2014, yaitu sebesar Rp7,29 milyar. Dengan demikian, semua data yang disampaikan oleh Termohon kepada Kantor Hukum Poltak Simanjuntak & Partner bersumber dari data yang sama yaitu data laporan keuangan audior independen PT AJN per 31 Desember 2011.

Tanggapan atas Tanggapan Pemohon butir V angka 5 s.d. 6 1.

Bahw'a Termohon membantah dalil yang kurang tepat dari Pemohon yang menyatakan bahwa sesuai dengan alinea ke empat mukadimah penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan mengenai usaha perasuransian adalah bersifat Spesialis/khusus. sehingga dalam perkara aquo tidak dapat dipersamakan dengan nasabah Bank pada umumnya, bahwa Deposito dan SUN yang disimpan oleh PT. 22

AJN adalah merupakan dana jaminan, maka, menurut Pemohon, ketentuan' Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam masalah ini harus dikesampingkan. 2.

Bahwa penjelasan umum (menurut Pemohon : mukadimah) dari suatu ketentuan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang menjiwai seluruh pasal dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun alenia ke-empat penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Nomor 2 / 1992) yang berbunyi : “Undang-undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta ketrampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya ”,

3.

Bahwa penjelasan umum tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan adanya pasal-pasal dalam UU Nomor 2 / 1992 yang mengatur spesialisasi atau pembatasan ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, dimana suatu perusahaan perasuransian hanya dapat menjalankan satu jenis usaha perasuransian. Sebagai contoh perusahaan asuransi kerugian hanya dapat memasarkan produk asuransi kerugian dan tidak dapat memasarkan produk asuransi jiwa. Inilah yang dimaksud spesialisasi dalam UU Nomor 2 / 1992.

4.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam UU Nomor 2 / 1992 terkait “azas spesialisasi usaha dalam jenis-jenis usaha di bidang perasuransian”.

5.

Bahwa pengaturan ruang lingkup (spesialisasi) usaha perasuransian terdapat pada pasal 4 dan 5 UU Nomor 2 / Tahun 1992 secara lengkap berbunyi: Pasal 4: a. Perusahaan Asuransi Kerugian, hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi; b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelekaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang. Pasal 5 a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi; b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi; c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian. d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria: 23

e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri. 6.

Dengan demikian, kesimpulan Pemohon sebagaimana tercantum pada angka V nomor 5 Surat tanggal 14 Juli 2014 ha! Tanggapan atas sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK.) vang menolak memberikan informasi vans telah Pemohon mohonkan sejak tanggal 3 Maret 2013, tidak relevan dengan maksud penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 1992 dimaksud.

[3.3] Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang lain, Termohon tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Kesimpulan ini. Namun demikian, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

[3.4] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jitncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

24

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang

bahwa kewenangan

Komisi

Informasi (KI)

Pusat terkait

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat digolongkan dalam dua jenis kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi noniitigasi. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi noniitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

25

Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PP1D; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan informasi tambahan tanggal 26 Juli 2013 melalui Surat Nomor 64/OJK-PS&P/VII/2013. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor 67/OJK-PS&P/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 September 2013 dan diberi registrasi 346/IX/KIP-PS/2013.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama 26

Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan: Badan Pubilk adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, M PR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan lembaga independen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, yaitu: '‘Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK." [4.16]

Menimbang bahwa kedudukan Termohon berada di

Ibukota Negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU OJK, sedangkan tujuan, tugas, dan fungsi yang dimilik Termohon berdasarkan ketentuan UU OJK adalah sebagai berikut:

27

Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

[4.17] Menimbang bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK, maka Termohon mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, dan Pasal 9.

[4.18] Menimbang bahwa sumber pembiayaan Termohon berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK yaitu: “bahwa Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.” [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.18], Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Badan Publik tingkat pusat.

28

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.23] Menimbang bahwa Pemohon adalah KSP. Nasari yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai sebuah badan hukum berbentuk koperasi.

29

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. [4.25] Menimbang bahwa Pasal 121 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur ketentuan sebagai berikut: Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undangundang ini; b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini; c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Akta pendirian koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar koperasi yang belum disetujui Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undangundang ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan Akta Perubahan Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga Termohon (Vide Surat P-15), salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam nomor 165 /SISP/Dep.l/ XII /2011 tertanggal 12 Desember 201! yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Vide Surat P­ 16) serta salinan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tertanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang ( Vide Surat P-18);

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai paragraf [4.26] di atas, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a qm.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.28] Menimbang bahwa Pasal i angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: 30

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.29] Menimbang bahwa Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bagian A paragraf [4.14] sampai paragraf [4.19],

[4.30] Menimbang berdasarkan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Badan Publik.

[4,31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang dimohon berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang dimohon apabila informasi yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang dimohon; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya: 31

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang dimohon. Pasal 22 ayat (8) UU KIP Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasat 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tambahan kepada Termohon pada tanggal 26 Juli 2013 melalui Surat Nomor 64/OJK-PS&P/VI1/20 ( Vide Surat P-4);

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[4.36] Menimbang bahwa surat permohonan informasi tambahan Pemohon tertanggal 26 Juli 2013 telah memenuhi ketentuan sebagai permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU KIP sehingga majelis berpendapat bahwa surat permohonan informasi tambahan tersebut dapat dijadikan sebagai permohonan informasi dalam sengketa a quo.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, surat permohonan informasi Pemohon tidak dijawab oieh Termohon sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon melalui Surat Nomor 67/OJK-PS&P/VIII/2013 (Vide Surat P-5);

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Termohon memberikan tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon melalui surat nomor S-120/NB. 14/2013 pada tanggal 06 September 2013 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 September 2013 ( Vide Surat P-6);

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 September 2013 dan diterima pada tanggal yang sama dengan nomor registrasi 346/IX/KIP-PS/2013 (Vide Surat P-7);

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.32] sampai paragraf [4.39] di atas, majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan [4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, Majelis memperoleh fakta yang diakui para pihak, sebagai berikut: a. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan informasi tambahan tanggal 26 Juli 2013 melalui Surat Nomor 64/OJK-PS&P/VII/2013. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada ketua Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK) melalui

PS&.P/VI11/2013 tanggal 15 Agustus 2013. 33

surat nomor 67/OJK-

3, Termohon telah memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon melalui Surat Nomor S-120/NB. 14/2013. 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 September 2013 melalui Surat Nomor 82/K1P-PS&P/IX/2013,

b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi pada tanggal 02 Juni 2014 dengan mediator Henny S. Widyaningsih dan menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor 346/IX/KIP-PS-AM/2013, yaitu sebagai berikut: Pasal I: Termohon bersedia untuk memberikan informasi mengenai : 1.1.

Agregat besarnya dana jaminan dalam bentuk deposito milik PT. Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) yang disimpan pada masing-masing bank sebagaimana tercantum dalam surat

tanggapan

termohon

nomor

S-72/NB. 14/2013

tertanggal 02 Mei 2013; 1.2.

Alamat kantor pusat dari masing-masing bank penerbit deposito dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,1. di atas;

1.3.

Agregat besarnya dana jaminan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) milik PT. Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) yang disimpan di bank kustodian;

1.4.

Alamat kantor pusat dari masing-masing bank kustodian tempat

penyimpanan

Surat

Utang

Negara

(SUN)

sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3. di atas; Pasal 2: Termohon akan memberikan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 di atas kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat

belas)

hari

kerja sejak

berita

acara

mediasi

ini

ditandatangani oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon, dengan cara dikirim melalui kurir ke alamat kuasa pemohon; Pasal 3: Termohon tidak bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon mengenai: 3.1.

Nomor Sertifikat dana jaminan dalam bentuk deposito pada masing-masing bank: 34

3.2.

Nomor Sertifikat dana jaminan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank; karena

menurut

kuasa termohon,

informasi

tersebut

merupakan informasi yang dikecualikan;

Pasal 4: Informasi mengenai laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Nusantara (AJN) PER 31 Desember 2012, termohon menyampaikan bahwa dokumen tersebut tidak bisa diberikan karena tidak dalam penguasaan termohon, dan pemohon bisa menerima; Pasal 5

Informasi yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 akan dituangkan dalam putusan akhir sengketa a quo.

c. Bahwa dari informasi yang dimohon oleh pemohon, yang menjadi pokok sengketa informasi dalam sidang ajudikasi adalah informasi sebagai berikut: 1) Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT. AJN dalam bentuk deposito pada masing-masing bank; 2) Informasi mengenai Nomor Sertifikat dana jaminan PT. AJN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank.

F. Pendapat Majelis [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5], [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap sengketa a quo telah menghasilkan kesepakatan terhadap sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon melalui proses Mediasi sebagaimana diuraikan pada Bagian E paragraf [4.41] huruf b. [4.43] Menimbang bahwa hasil Kesepakatan Mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [4.42] bersifat final dan mengikat sehingga wajib ditaati dan dijalankan kedua belah pihak serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 39 UU KIP: "putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat"

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, informasi yang dimohonkan Pemohon yang tidak mencapai kesepakatan pada proses Mediasi sehingga menjadi obyek dalam sengketa a quo yaitu mengenai informasi; 1. Nomor Sertifikat dana jaminan dalam bentuk Deposito pada masing-masing bank; 2. Nomor Sertifikat dana jaminan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) di masing-masing bank.

[4.45] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi deposito, sertifikat deposito, Dana Jaminan, dan Surat Utang Negara berdasarkan peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pasal 1 angka 8 UU Perbankan Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Pasal f angka 1 UU No. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Pasal 1 angka 12 Permen Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Dana Jaminan adalah bagian dari aset Perusahaan yang dimasudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. [4.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, informasi sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [4.44] telah dikecualikan Termohon berdasarkan Keputusan tentang hasil uji konsekuensi. (Vide Surat T-2)

Penilaian Terhadap Hasil Uji Konsekuensi

!Z

j

[4.47] Menimbang bahwa hasil uji konsekuensi Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.46] pada pokoknya menyatakan bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [4.44] merupakan informasi yang dikategorikan

36

sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada: a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening; b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara; d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan; e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan. (2) dst.....

Pasal 40 UU Perbankan. (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.44] yang dikecualikan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP, merupakan informasi 37

yang diperoleh Termohon berdasarkan hasil pengawasan dalam menjalankan tugas, fungsi yang diamantkan UU OJK terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sehingga uji konsekuensi dengan mendasarkan pada Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP sangat relevan.

[4 .4 9 ] Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] Majelis berpedapat bahwa informasi yang dimohonkan

Pemohon

sebagaimana

diuraikan

dalam

paragraf [4.44]

yang

dikecualikan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang pada pokoknya apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang bukanlah milik perseorangan melainkan milik suatu lembaga badan hukum bernama PT. AJN sehingga dasar untuk mengecualikan informasi dipandang tidak relevan.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.50] di mana dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tersebut memberikan kata “kecuali’ sehingga data nasabah juga dapat diakses untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 A), kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42), perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43), kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A);

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.50] dan paragraf [4.51] Majelis berpedapat bahwa informasi yang menjadi obyek dalam sengketa a quo yang dikecualikan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.47] dengan 38

mendasarkan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 40 UU Perbankan, bahwa dasar hukum untuk mengecualikan informasi dalam sengketa a quo tidak relevan. Hal ini dikarenakan Termohon yang merupakan lembaga independen dan mempunyai fungsi salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK. Dalam kaitan ini Termohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk mengecualikan/merahasiakan suatu informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU OJK.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.52] Majelis berpendapat Termohon yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU OJK dan mempunyai tugas dang fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK tidak dapat menempatkan diri sebagai pihak Perbankan atau sebagai Kustodian sehingga Informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan dapat dibuka berdasarkan putusan Komisi Informasi. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 17 huruf i UU K1P: “.... yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.

■

Penilaian Terhadap Penolakan Termohon Untuk Memberikan Informasi

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan informasi yang diuraikan dalam paragraf [4.44] yang dinilai sebagai informasi yang dikecualikan oleh Termohon, karenanya berdasarkan fakta persidangan Termohon mendalilkan informasi dalam sengketa a quo tidak dapat diberikan kepada Pemohon berdasakan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

Pasal 33 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh UndangUndang. 39

(2) Dst

[4.55] Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam pargraf [4.54] khususnya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa a quo dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Termohon untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dalam sengketa a quo tidak relevan.

[4.56] Menimbang bahwa alasan/dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam pargraf [4.53] khusunya mengenai dalil Termohon yang tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa a quo dengan mendasarkan pada Pasal 33 UU OJK yang pada pada pokoknya mengatur Termohon dilarang mengungkap informasi apapun yang bersifat rahasia. Majelis berpendapat bahwa informasi dalam sengketa a quo bukan merupakan informasi yang dihasilkan Termohon sendiri melainkan diterima Termohon dari hasil menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki yaitu pengawasan pada sekor jasa keuangan sebagaimana fakta persidangan dalam agenda pemeriksaan tertutup.

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.54] Termohon selain mempunyai fungsi pengawasan, Termohon juga mempunyai Tujuan untuk melindungi konsumen terhadap adanya kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU OJK yaitu; OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. [4.58] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sabagaimana diuraikan dalam paragraf [4.57] huruf c adalah "melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat" termasuk perlindungan 40

terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

[4.59] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Konsumen sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [4.58] berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah; Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

[4.60] Menimbang bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen yang diberikan OJK sebagaimana ketentuan Pasal 28 UU OJK adalah sebagai berikut: Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

[4.61] Menimbang bahwa Termohon secara internal telah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4,60] melalui Peraturan OJK Nomor l/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan meskipun baru akan diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2014. Dalam Pasal I angka 3 peraturan tersebut disebutkan yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.54] sampai dengan paragraf [4.61] dan mempertimbangkan fakta persidangan serta memperhatikan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemohon terhadap hasil uji konsekuensi Termohon pada paragraf [2.15] bagian romawi III angka L yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5] tidak terlepas dari adanya hubungan 41

hukum antara Pemohon (KSP.Nasari) dengan PT.AJN selaku atas nama pemilik dari informasi yang menjadi sengketa a quo. (Vide Surat P-21')

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang (Vide Surat P-26) yang kemudian dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan terhadap asset PT. AJN yang didalilkan Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan data Nomor Sertifikat SUN milik PT.Asuransi Jiwa Nusantara tidak diketahui, sehingga Pemohon memohon informasi kepada Termohon.

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.62] dan paragraf [4.63] bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara Pemohon dengan PT. AJN berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan No.04/MP.4/11/2008 & No.021/PKS/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan adanya POLIS ASURANSI Jiwa Kumpulan No.208032125 tanggal 3 Maret 2008 yang dengan kata lain bahwa KSP.Nasari adalah sebagai PEMEGANG POLIS ASURANSI dari PT.AJN dan dalam istilah Asuransi, PT.AJN adalah sebagai pihak Penanggung dan KSP.Nasari sebagai pihak Tertanggung, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dikatakan sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.59] sehingga mempunyai kepentingan langsung terhadap asset PT. AJN yang tersimpan pada bank.

[4.65] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.47] sampai paragraf [4.53] tentang hasil uji konsekuensi, maka majelis berpenapat bahwa landasan hukum uji konsekuensi Termohon terhadap informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu dokumen perbankan yang diperoleh Termohon dari hasil melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang merupakan sebagai dokumen yang dirahasiakan dapat diterima sepanjang tidak mengurangi hak Pemohon dalam memperoleh informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.62] sampai dengan paragraf [4.64],

42

[4.67] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.65] Majelis berpendapat informasi mengenai Nomor Sertifikat Deposito Dana Jaminan dan Nomor Sertifikat SUN PT. AJN merupakan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan namun karena untuk melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis asuransi maka informasi tersebut dibuka hanya untuk Pemohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan

hukum (legal standing) sebagai Termohon

dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

6.

AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [4.44] sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang dibuka khusus untuk Pemohon.

43

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrachl van gewijsde).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Evy Trisulo masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, 21 Juli 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. 22 Juli 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(John Fresly)

(Evy Trisulo) Panitera Pengganti

(Ramlan Achmad)

44

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor f Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 Juli 2014

45