A S LI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 277/IX/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesiayang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi:277/IX/KIP-PSM-A/2012yang diajukan oleh: Nama
: Joshua L Siahaan, SH DKK
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat
: Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok O No. 35 Jakarta Pusat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2012 dan 7 Februari 2012 yang di dalam persidangan mendapat kuasa dari 1. Saparudin Dkk (Pedagang diarea stasiun Gondangdia, surat kuasa Tanggal 7 Februari 2012) 2. Eniko Ramli Dkk (Pedagang diarea stasiun Juanda, surat kuasa tanggal 26 Januari 2012) 3. Fikriah Haris Dkk (Pedagang di area stasiun Cikini, surat kuasa tanggal 7 Februari 2012) selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap
Nama
: PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat
:J1. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
1
Yang di dalam persidangan, Ignasius Johan selaku Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan Surat Perintah Tugas Nomor:KP.003/III/l 16/KA-2013 tertanggal 27 Maret 2013 kepada: 1. Mateta Rijalulhaq 2. Suyono Sjam 3. Alam Prasetyo 4. I Ketut Pande Wikardo Mitra Yoga 5. Mochamad Satrio Faisal 6. Ike Bella Rahayu selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggali Oktober2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 277/IX/KIP-PS-M-A/2012.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 8 Mei 2012, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat
nomor: 03/S.l-PT.LAI/VLF/V/2012tertanggal 7 Mei 2012 kepada Termohon. Adapun
informasi yang diminta oleh Pemohon adalah 1. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 03/005 Tahun 2010 tentang Perhitungan Tarif didasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan dikali 20 %; 2. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. 756/ANK/KII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun di Wilayah Daop 1 Jakarta; 3. Program Teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut; 4. Grand Design pertokoan di stasiun tersebut; 5. Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan
[2.3] Pada tanggal 12 Juli 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Formulir Permohonan Informasi Publik No Registrasi : 008/ESPP/VII/2012 antara Manager Public Information Care PT. Kereta Api 2
Indonesia (Persero) Bpk Suyono Syam dengan Joshua L Siahaan S.H., mewakili perkumpulan stasiun Juanda dan Gondangdia, sebagai berikut: 1. Rincian informasi tentang program/kegiatan revitalisasi (penanggung jawab, pelaksana, no telp penanggung jawab, alamat penanggung jawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT. KAI) 2. Informasi tentang peraturan-peraturan/keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan program revitalisasi yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, khususnya pedagang di stasiun Cikini, contoh : SK Direksi PT. KAI No. 756/ANK XII/2011 tentang revitalisasi stasiun, SK Direksi No. LL.003/006 2012 tentang perhitungan tarif didasarkan nilai jual objek pajak. 3. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau badan publik untuk program revitalisasi; dokumen pendukung (seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan), masukan-masukan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukannya, rancangannya, tahap perumusannya, peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah ditentukan.
[2.4] Pada tanggal 24 Juli 2012 Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memberikan tanggapan melalui suratnya Nomor: UM.001/VII/7/KA-2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang menjelaskan bahwa informasi mengenai program kegiatan revitalisasi stasiun tidak dapat diberikan dikarenakan informasi tersebut belum dikuasai dan belum didokumentasikan oleh unit Termohon karena masih dalam proses penyelesaian.
[2.5] Pada tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon mewakili Aliansi Serikat Pedagang Stasiun Layang mengajukan Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik dengan Berita Acara Serah Terima No Reg : 009/ESPP/VIII/2012, tertanggal 6 Agustus 2012.
[2.6] Pada tanggal 1 Oktober 2012 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 277/IX/KIP-PS-M-A/2012.
[2.7] Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maka MPP menetapkan melalui Penetapan KIP RI Nomor 200/IX/K1P-PNTP-MPP.A/2012 tertanggal 21 Desember 2012 menetapkan menerima permohonan sengketa informasi dan akan diselesaikan secara mediasi.
[2.8] Pada tanggal 30 Januari 2013 dan 8 Februari 2013 diadakan mediasi namun akhirnya mediasi dinyatakan gagal karena Termohon meminta penjadwalan mediasi II dan Pemohon menarik diri dari perundingan maka Pemohon meminta melanjutkan ke proses ajudikasi. 3
[2.9] Menimbang dengan adanya perubahan permohonan informasi yang di awali sebagaiman di maksud dalam paragraf [2.3] dalam persidangan para pihak sepakat untuk merubah permohoan informasi sebagaiamana dibahas dalam mediasi. Adapun permohoan informasi mejadi: a.
Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 003/006 2012 Tentang Perhitungan Tarif Didasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan Dikali 20%;
b. Program teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut; c. Grand Design pertokoan di stasiun tersebut; d. Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan; e.
Rincian
Informasi
tentang
program/kegiatan
revitalisasi
(penanggungjawab,
pelaksana, nomor telepon kantor penangung jawab, alamat penanggungjawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT KAI); f.
Peraturan turunan dari Perpres No. 83 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum PT KAI melakukan revitalisasi beserta dengan Naskah Akademis; dan
g. SK Direksi PT KAI No 756/ANK/XII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun;
[2.10] Menimbang dalam persidangan pemohon pada akhirnya mefokuskan permohonan mejadi 3 permintaan dimana para pihak tidak keberatan atas hal tersebut majelis berpendapat bahwa permohoan informasi Pemohon menjadi sebagaimana terurai di bawah ini dan dapat dijadikan fakta persidangan: a. Rincian kegiatan revitalisasi yang direncanakan termasuk rencana dan capaian yang disusun oleh Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahnnya. b. Dasar hukum Perpres nomor 83 tahun 2011 dan SK Direksi pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI
berikut perubahnnya, SK Direksi
tentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT KAI. c. Grand design pertokoan termasuk syarat-syarat apabila pedagang ingin melanjutkan kontraknya
Alasan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.11] Bahwa alasan pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah tidak dipenuhi permohonan informasi oleh Termohon.
Alasan Permohonanlnformasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.12] Untuk mengetahui apakah dapat melanjutkan usaha untuk berdagang di kawasan stasiun. 4
Petitum [2.13] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah pedagang stasiun Gondangdia tapi juga Cikini, Gondangdia dan Juanda 2. Bahwa Surat keberatan sudah disampaikan dan yang Pemohon terima adalah berita acara. 3. Bahwa Pemohon Saat mengajukan permohonan informasi, setiap principal atau pedagang mengisi form permohonan informasi. 4. Bahwa Pemohon memohonkan keterbukaan informasi mengenai rencana revitalisasi stasiun kereta api yang menyebabkan para pedagang tidak dapat berjualan di stasiun kereta api. 5. Bahwa Permohonan tersebut dengan alasan Pemohon merasa memiliki hubungan hukum dengan PT KAI. Dasarnya adalah hajat hidup Pemohon sebagai pedagang yang punya usaha di stasiun. 6. Bahwa Informasi yang diminta Pemohon terhadap pihak PT.KAI sebagai Termohon yang paling prinsip adalah : a)
Pendapat apakah masih bisa berdagang disini atau tidak ada pedagang di stasiun
b)
Dengan adanya surat-surat pemberitahuan sebagai bukti, ada alasan PT. KAI bahwa pemohon harus membongkar dan pindah dari stasiun karena program revitalisasi. Pemohon minta rincian informasinya, kalau di berita acara mungkin lebih detail. Termasuk aturan didalam PT KAI pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2011.
c)
Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian (jika ada).
7. Bahwa Pemohon menyatakan ada implikasi yang PT.KAI sebagai Termohon jalankan termasuk kebijakan dan keputusan. Contohnya ada surat dari Daops I bahwa di Stasiun Juanda pemenang lelang, kadang tidak tercantum disini. Persoalannya Indomaret bisa berjualan, pedagang tidak boleh. Sehingga Pemohon bertanya-tanya, kenapa Indomaret bisa? 8. Bahwa Pemohon belum membuat statement tertulis mengenai permintaan kontrak indomaret. 9. Bahwa Pemohon tidak memahamiapa yang dijelaskan oleh Termohon. Belum diuji konsekuensi, kemudian dengan SOP harus sudah mengacu pada kategorisasi yang jelas.
5
10. Bahwa Pemohon menyatakan mengacu terkait info yang didapat mengutip SK Direksi untuk SKnya maupun tentang revitalisasi. Di Juanda ada pemagaran. Menurut Pemohon yang melakukan bukan dari pihak Pemohondan Pemohon menduga ada oknum yang bermain. 11. Pemohon menyatakan keberatan sesuai dengan Mediasi bahwa stasiun lain sudah rata sehingga Tim pengembangan sudah pasti sudah memiliki rencana atas hal tersebut
Surat-Surat Pemohon [2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1
Foto copy surat nomor: 03/S.1-PT.LAI/VLF/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012
Bukti P-2
Foto Copy Surat Berita Acara Serah Terima Formulir Pemohonan Informasi Publik No Reg : 008/ESPP/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 Foto Copy Surat Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia
Bukti P-3
(Persero) Nomor:
UM.001A^lI/7/KA-2012 tertanggal24 Juli 2012, perihal:
tanggapan Surat. Bukti P-4
Foto Copy Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik dengan Berita Acara Serah terima No Reg : 009/ESPP/VIII/2012, tertanggal 6 agustus 2012.
Bukti P-5
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2012 dan 7 Fberuari 2012
Bukti P-6
Identitas diri Pemohon
Bukti P-7
1 bundel formulir permohonan
Bukti P-8
1 bundel Formulir keberatan
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan pada Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:
6
1. Bahwa Termohon menyatakan mengenai dokumen yang diminta oleh Pemohon belum di ujikonsekuensi oleh Termohon, Termohon memiliki SK sebagai kontak program teknis stasiun kedepan. SK Direksi kami dikecualikan. sekarang belum diuji konsekuensi. 2. Bahwa Termohon menyatakan surat bernomor KEP.U.HK.003/XII/l/Ka/2010 tertanggal 6 Desember 2010 tentang standard operasional PT KAI dalam 1 Pasalnya ada informasi yang dikecualikan. 3. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon bukan informasi yang dikecualikan 4. Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon oleh Termohon sampai saat ini belum bisa sediakan karena masih proses mencari. 5. Bahwa Termohon menyatakan SK direksi no. 756 Tahun 2011 belum dikuasai oleh Termohon namun Termohon merasa ragu dengan SK Direksi yang ada, karena Termohon memiliki struktur tersendiri. 6. Bahwa Termohon menyatakan Penomoran surat direksi Termohon bukan surat keputusan direksi. ANK (ANGKUTAN) - MON ANK (NON ANGKUTAN) 7. Bahwa Termohon menyatakan kemungkinan dokumen dari surat PT. KAI kepada pengelola stasiun Juanda nomor 756/ank/2012/2011 tgl
2 Des 2011 tentang revitaslisasi yang
tandatangani KADAOP pumomo radik Y. itu ada di KADAOP. 8. Bahwa Termohon merupakan Manager Litigasi Hukum, harusnya produk hukum itu keluar dari tempat Termohon yang hadir. 9. Bahwa Termohon menyatakan melaksanakan Perpres Nomor 83 tentang Penugasan Pemerintah kepada PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta apiBandara Soekamo-Hatta dan Jalur lingkar JABODETABEK, rencana revitalisasi membentuk sebuah tim yang waktunya sudah habis. Tahun 2011 perpres diterbitkan. Dalam pembentukan 1 tim rencananya sudah di SK kan. Untuk desainnya sudah ada. Rencananya detailnya belum ada. Surat tersebut tidak sesuai standart dari KADAOP. 10. Bahwa Termohon menyatakan kemungkinan salah pada penomoranNomor SK Direksi . 11. Bahwa Termohon menyatakan Keputusan direksi tentang revitalisasi tidak ada. Tidak mungkin KADAOP mengeluarkan keputusan direksi. 12. Bahwa Termohon menyatakan Jika ada kesalahan penomoran maka tetap Majelis pertegas bahwa tidak ada SK tentang Revitalisasi. 13. Bahwa Termohon menyatakan Untuk kelanjutan Usaha tetap akandibuka setelah setelah revitalisasi untuk berdagang. Didalam permohonan ada ketentuan-ketentunannya, aturan tersebut apakah sudah ditentukan siapapun yang akan berdagang namun hal tersebut belum ada ketentuannya hingga saat ini. 14. Bahwa Termohon dari PPID hanya mendapatkan grand desain secara umum. Untuk detailnya belum dikuasai di PPID. Dokumennya sudah dibuat namun karena ada proses yang lain 7
seperti pelelangan pasti ada di KAI. Untuk dasar pertimbangan menyatakan rencana detail itu harus dikecualikan Termohon belum menguasai dan belum melakukan uji konsekuensi. 15. Bahwa Tim rencana pengembangan ini dibawah PT KAI, adapun dokumen pelelangan rencana pengembangan untuk Juanda sudah selesai dan dokumen itu masuk ke Kearsipan. 16. Bahwa termohon menyatakan Untuk pelaksanaan itu semuanya ada di TIM perencanaan revitalisasi ada di DAOP termohon yang hadir belum bisa mengakses ke daerah. Harusnya ada program yang terencana terlebih dahulu. 17. Bahwa Termohon yang menyatakan untuk wilayah yang akan dilakukan penataan ulang masih dalam pelelangan. Sesuai perpres 83 secara umum ada tim lelang ada disatu sisi ada SK TIM ditingkat lapangan. 18. Bahwa untuk Sosialisasiakan dilakukannya penertiban melalui surat peringatan. Terkait melaksanakan penertiban kepada kepala stasiun, tidak akan memperpanjang terlebih dahulu j ika mau ada penertiban. 19. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum melihat rencana langsung di Cikini.
Surat-Surat Termohon
[2,18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Surat Perintah Tugas Nomor:KP.003/III/l 16/KA-2013 tertanggal 27 Maret 2013
Bukti T-2
Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2011 tentang penugasan Kepada PT KAI (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Seokamo-Hatta dan jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
Bukti T-3
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/OT.103/VIII/6/KA-2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL Jabodetabek PT KAI (Persero)
Bukti T-4
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/OT.103/VIII/2/KA-2012 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) II Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL Jabodetabek PT KAI (Persero)
Bukti T-5
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/LL.003/V/1/KA-2009 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnya Di Lingkungan PT KAI (Persero)
Bukti T-6
Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/OT.103/I/7/KA-2012 tentang perubahan Dan Tambahan Atas Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) nomor KEP.U/OT.103/VIII/6/KA-2011
tentang
Pembentukan
Pengembangan KRL Jabodetabek PT KAI (Persero).
8
Tim
Pelaksana
[2.19] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohonpada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang didalam persidangan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang pada tanggal 1 Mei 2013 Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: I. HAL-HAL POKOK DALAM SENGKETA :
1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat Nomor : 03/S.I-PT.KAI/VLF/V72012 tanpa perihal Permohonan Dokumen sebagai berikut: a) Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 03/005 Tahun 2010 tentang Perhitungan Tarif didasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan dikali 20 %; b) Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. 756/ANK/KII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun di Wilayah Daop I Jakarta; c) Program Teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut; d) Grand Design pertokoan di stasiun tersebut; e) Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Formulir Pemohonan Informasi Publik No Reg : 008/ESPP/VI1/2012 antara Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bpk Suyono Syam dengan Joshua L Siahaan S.H., mewakili perkumpulan stasiun Juanda dan Gondangdia, sebagai berikut: a) Rincian informasi tentang program/kegiatan revitalisasi (penanggung jawab, pelaksana, no telp penanggung jawab, alamat penanggung jawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT. KA1) 9
b) Informasi tentang pertauran-peraturan/keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan program revitalisasi yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, khususnya pedagang di stasiun cikini, contoh : SK Direksi pt. Kai No. 756/ANK XII/2011 tentang revitalisasi stasiun, SK Direksi No. LL.003/006 2012 tentang perhitungan tarif didasarkan nilai jual objek pajak. c) Informasi tentang peraturan, keputusan dan.atau badan publik untuk program revitalisasi; dokumen pendukung (seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan), masukanmasukan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukannya, rancangannya, tahap perumusannya, peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah ditentukan. 3.
Bahwa atas surat dan berita acara tersebut diatas, pada tanggal 14 Juli 2012 Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memberikan tanggapan melalui suratnya No. UM.001/VII/7/KA-2012 yang menjelaskan bahwa informasi mengenai program kegiatan revitalisasi stasiun tidak dapat diberikan dikarenakan : a) Bahwa SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 03/005 Tahun 2010 tentang Perhitungan Tarif disasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan dikali 20 % ; SK Direksi No. LL.003/006 2012 tentang perhitungan tarif didasarkan nilai jual objek pajak dan SK Direksi No. 756/ANK/KII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun di Wilayah Daop I Jakarta tidak ada dalam daftar SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tapi apabila yang dimaksud SK Direksi Nomor : Kep.U/LL.003/V/l/KA-2009 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnya di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) dapat kami berikan dan telah kami sampaikan kepada Majelis Komisioner dan Pemohon dalam persidangan; b) Sedangkan informasi-informasi tersebut diatas selain SK Direksi, salah satunya yaitu Program Teknis tentang revitalisasi di stasiun dan Grand Design pertokoan di stasiun belum kami kuasai karena masih dalam proses penyelesaian.
4. Bahwa Veritas Law Firm memperoleh Surat Kuasa Khusus dari 25 orang yang bertindak dalam jabatannya selaku pribadi, memberikan kuasa kepada 4 Advokat dan konsultan Hukum Veritas Law Firm untuk mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melakukan langkah hukum atas kasus yang dialami Pemberi Kuasa dalam kaitan usaha berdagang di area Stasiun Cikini, dan Surat Kuasa Khusus dari 42 orang yang bertindak dalam jabatannya selaku pribadi, memberikan kuasa kepada 4 Advokat dan konsultan Hukum Veritas Law Firm untuk mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melakukan langkah hukum atas kasus yang dialami Pemberi Kuasa dalam kaitan usaha berdagang di area Stasiun Gondangdia , dalam kedua surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan Aliansi stasiun Layang sebagaimana disebutkan dalam surat keberatan Permohonan Informasi Publik.
10
5. Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon mewakili Aliansi Serikat Pedagang Stasiun Layang mengajukan Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik dengan Berita Acara Serah terima No Reg : 009/ESPP/VII1/2012. 6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menerima surat Nomor : 038/1/KIP-RLS/2013 tertanggal 21 Januari 2012 dari Komisi Informasi Pusat Perihal Pemberitahuan Jadwal Mediasi I antara Serikat Penggiat Usaha di Stasiun Gondangdia sebagai Pemohon dengan PT. Kereta Api Indonesia sebagai Termohon, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2013 dengan lampiran permohonan dari Termohon tertanggal 1 Oktober 2012. 7. Bahwa Mediasi I menghasilkan kesepakatan poin permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon menjadi: a)
Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 03/006 Tahun 2010 tentang Perhitungan Tarif didasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan dikali 20 %;
b)
Program teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut;
c)
Grand Design pertokoan di stasiun tersebut;
d)
Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan;
e)
Rincian informasi tentang program/kegiatan revitalisasi (penanggung jawab, pelaksana no telp kantor penanggung jawab, alamat penanggung jawab jawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT. Kereta Api Indonesia(Persero)
f)
Peraturan turunan dari Perpres No 83 tahun 2011 yang menjadi dasar hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan revitalisasi beserta dengan Naskah Akademik; dan
g)
SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 756/ANK XII/2011 tentang Revitalisasi Stasiun.
Dan akan dilanjutkan pada Pertemuan Mediasi ke II 8. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Mediator memberikan Pernyataan Mediasi Gagal dikarenakan Pemohon menyatakan menarik diri di hadapan Mediator berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Februari 2013, sehingga dilanjutkan ke tahap ajudikasi. 9. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013, Termohon menerima surat Nomor : 110/II/KIPRLS/2013 tertanggal 28 Februari 2013 dari Panitera Komisi Informasi Pusat perihal Pemberitahuan Sidang Ajudikasi I yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 terkait Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 277/IX/KIP-PS-M-A antara Serikat Penggiat Usaha di Stasiun Gondangdia sebagai Pemohon terhadap Kantor Pusat PT. KAI (Persero) sebagai Termohon.
11
10. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, Termohon menerima surat Nomor : 151/IV/KIPRLS/2013 tertanggal 16 April 2013 dari Panitera Komisi Informasi Pusat perihal Pemberitahuan Sidang Ajudikasi yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2013 terkait Sengketa Informasi Publik dengan nomor sengketa 277/IX/KIP-PS-M-A antara Serikat Penggiat Usaha di Stasiun Gondangdia sebagai Pemohon terhadap Kantor Pusat PT. KAI (Persero) sebagai Termohon.
KESIMPULAN Sebelum yang terhormat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik No. 277/IX/K1P-PS-M-A/2012 memberikan putusan, mohon dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat adalah tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, yang mana dalam Pasal 8 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen yang beberapa diantaranya adalah bukti telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik dan bukti telah mengajukan keberatan kepada Badan Publik. Sedangkan faktanya sebagian besar Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2012, tidak menyertakan/melengkapi
dokumen-dokumen
yang
menyatakan
telah
mengajukan
permohonan informasikepada Termohon dan juga dokumen-dokumen yang menyatakan keberatan kepada Temohon. Oleh karena Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, maka mohon kepada Majelis Komisioner untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Terlampir disampaikan Daftar Formulir Permohonan dan Fomulir Keberatan dari Pemohon) 2. Bahwa terait Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Mediasi 1, Termohon tidak dapat memberikan informasi kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berperan sebagai Badan Publik dalam hal informasi yang diminta adalah terkait dengan kegiatan PT, Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjalankan fungsi Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk informasi terkait kegiatan lain di luar kegiatan Public Service Obligation (PSO) yang mana kegiatan tersebut adalah dalam rangka pengelolaan aset dan 12
kekayaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri, informasi tersebut bukan termasuk dalam ranah publik, melainkan keperdataan sehingga tidak dapat dibuka di muka publik, b. Bahwa kegiatan Revitalisasi Stasiun yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2011 bukanlah termasuk kegiatan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mengingat dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “Pendanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian dimaksud dalam Pasal 1 dan biaya pengadaan lahan yang diperlukan, bersumber dari dan diusahakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait”. Oleh karenanya Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan termasuk informasi yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat agar memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Pemohon. Atau apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf eUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 13
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A.
Kewenangan Komisi Informasi Pusat
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang berkedudukan di Bandung.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.3] sampai dengan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
14
[4,10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan terdapat perubahan permohonan infromasi yang awali dengan dokumen permohoan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 12 Juli 2012 dibuat Berita Acara Serah Terima Formulir Pemohonan Informasi Publik No Reg : 008/ESPP/V11/2012 antara Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bpk Suyono Syam dengan Joshua L Siahaan S.H., mewakili perkumpulan stasiun Juanda dan Gondangdia, dengan permohonan informasi sebagai berikut '.(vide bukti P 2) a) Rincian informasi tentang program/kegiatan revitalisasi (penanggung jawab, pelaksana, no telp penanggung jawab, alamat penanggung jawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT. K A I) b) Informasi tentang pertauran-peraturan/keputusan-keputusan dan/atau kebijakankebijakan program revitalisasi yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, khususnya pedagang di Stasiun Cikini, contoh : SK Direksi pt. Kai No. 756/ANK XII/2011 tentang revitalisasi stasiun, SK Direksi No. LL.003/006 2012 tentang perhitungan tarif didasarkan nilai jual objek pajak. c) Informasi tentang peraturan, keputusan dan.atau badan publik untuk program revitalisasi;
dokumen
pendukung
(seperti
naskah
akademis,
kajian
atau
pertimbangan), masukan-masukan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukannya, rancangannya, tahap perumusannya, peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah ditentukan.
2. Pada tanggal 24 Juli 2012 Manager Public Information Care PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memberikan tanggapan melalui suratnya Nomor: UM.001/VII/7/KA-2012 tertanggal24 Juli 2012
yang menjelaskan bahwa informasi mengenai program kegiatan
revitalisasi stasiun tidak dapat diberikan dikarenakan infromasi tersebut belum dikuasai dan belum didokumentasikan oleh unit Termohon karena masih dalam proses penyelesaian, (vide bukti P-3) 3. Pada tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon mewakili Aliansi Serikat Pedagang Stasiun Layang mengajukan Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik dengan Berita Acara Serah terima No Reg : 009/ESPP/VIII/2012, tertanggal 6 agustus 2012. (vide bukti P-4) 4. Pada tangga! 1 Oktober 2012 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 277/TX/KIP-PS-M-A/2012/vz7fe bukti P-5)
15
[4.11] Menimbang dengan adanya perubahan permohonan informasi yang di awali sebagaiman di maksud dalam paragraf [4.10] point 1 dalam persidangan para pihak sepakat untuk merubah permohoan informasi sebagaiamana dibahas dalam mediasi. Adapun permohoan informasi mejadi: h. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia No. LL 003/006 2012 Tentang Perhitungan Tarif Didasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan Dikali 20%; i.
Program teknis tentang revitalisasi di stasiun tersebut;
j.
Grand Design pertokoan di stasiun tersebut;
k. Syarat dan ketentuan serta peraturan resmi tentang penyewaan kios dan lahan yang akan diberlakukan; l.
Rincian
Informasi
tentang
program/kegiatan
revitalisasi
(penanggungjawab,
pelaksana, nomor telepon kantor penangung jawab, alamat penanggungjawab, target dan capaian, jadwal pelaksanaan tugas PT KAI); m. Peraturan turunan dari Perpres No. 83 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum PT KAI melakukan revitalisasi beserta dengan Naskah Akademis; dan n. SK Direksi PT KAI No 756/ANK/XII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun;
[4.12] Menimbang dalam persidangan pemohon mefokuskan permohonan mejadi 3 permintaan dimana para pihak tidak keberatan atas hal tersebut majelis berpendapat bahwa permohoan informasi Pemohon menjadi sebagaimana terurai di bawah ini dan dapat dijadikan fakta persidangan: d. Rincian kegiatan revitalisasi yang direncanakan termasuk rencana dan capaian yang disusun oleh Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahnnya. e. Dasar hukum Perpres nomor 83 tahun 2011 dan SK Direksi pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI
berikut perubahnnya, SK Direksi
tentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT KAI. f.
Grand design pertokoan termasuk syarat-syarat apabila pedagang ingin melanjutkan kontraknya
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
16
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.12]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya.
D.
Pendapat Majelis
[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut. [4.14] Menimbang fakta permohoan informasi menjadi: a.
Rincian kegiatan revitalisasi yang di rencanakan termasuk rencana dan capaian yang disusun oleh Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahnnya.
b.
Dasar hukum Perpres nomor 83 tahun 2011 dan SK Direksi pembentukan TimPelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahannya, SK Direksi tentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT KAI.
c.
Grand design pertokoan termasuk syarat-syarat apabila pedagang ingin melanjutkan kontraknya.
[4.15] Menimbang berdasarkan permohoan informasi Termohon dalam kesimpulan menyatakan: a. Bahwa SK Direksi PT Kereta Api Indonesia No. LL 03/005 Tahun 2010 tentang Perhitungan Tarif disasarkan Nilai Jual Objek Pajak Dikali Luas Lahan dikali 20 % ; b. SK Direksi No. LL.003/006 2012 tentang perhitungan tarif didasarkan nilai jual objek pajak dan SK Direksi No. 756/ANK/KII/2011 Tentang Revitalisasi Stasiun di Wilayah Daop I Jakarta tidak ada dalam daftar SK Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tapi apabila yang dimaksud SK Direksi Nomor: Kep.U/LL.003/V/l/KA2009 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnya di
17
Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) dapat kami berikan dan telah kami sampaikan kepada Majelis Komisioner dan Pemohon dalam persidangan; c. Sedangkan informasi-informasi tersebut diatas selain SK Direksi, salah satunya yaitu Program Teknis tentang revitalisasi di stasiun dan Grand Design pertokoan di stasiun belum kami kuasai karena masih dalam proses penyelesaian,
[4.16] Menimbang Termohon juga menyampaikan kegiatan revitalisasi yang dikoordinir tim berdasrkan SK direksi sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 82 tahun 2011.
[4.17] MenimbangPasal 11UU KIP menyebutkan (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f.
informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
[4.18] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki 1 SLIP menyebutkan b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: L
dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; [4.19] Menimbang berdasarkan uraian yuridis di atas majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon bukan merupakan infromasi dikecualikan sehingga majelis berpendapat sebagai berikut:
18
a. Rincian kegiatan revitalisasi yang direncanakan termasuk rencana dan capaian yang disusun oleh TIM pelaksana pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahnnya adalah informasi terbuka. b. Dasar hukum Perpres Nomor 83 tahun 2011 dan SK Direksi pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahannya, SK Direksi tentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT KAI adalah informasi terbuka. c. Grand design pertokoan termasuk syarat-syarat apabila pedagang ingin melanjutkan kontraknya adalah informasi terbuka.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa a. Rincian kegiatan revitalisasi yang di rencanakan termasuk rencana dan capaian yang disusun oleh Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI adalah informasi terbuka. b. Dasar hukum Perpres nomor 83 tahun 2011 dan SK Direksi pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT KAI berikut perubahannya, SK Direksi tentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan PT KAI adalah informasi terbuka. c. Grand design pertokoan termasuk syarat-syarat apabila pedagang ingin melanjutkan kontraknya adalah informasi terbuka [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi Tertulis sebagaimana di maksud dalam pargraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
19
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Abdul Rahman Ma’mun masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin. 6 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, 6 Mei 2013 oleh Majelis
Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
(Henny S. Widyaningsih)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Abdul Rahman Ma'mun)
Petugas Kepaniteraan
(Indah Puji Rahayu )
20
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 6 Mei 2013 Petugas Kepaniteraan
(Indah Puji Rahayu)
21
