KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 276/V/KIP-PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[, „ Komisi informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 276/V/KIP-PS-M-A/2012 yang diajukan oleh: Nama Alamat

: Jakarta Development Watch (JDW) : Jl. Pengeran dalam Nomor 71 RT 003/02 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

Dalam persidangan di hadiri oiei. Chama, Hamid selaku Ke.ua Umnm JDW selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama

: PT. Pelabuhan lndoensia II (Persero)

Alamat JL. Pasoso Nomor. 1 Tanjung Priok Jakarta Dalam Persidangan berdasarkan Sura, Kuasa Khusus nomor HK.5 5 /7 /„ /PI-I..12 tertanggal 26 Desember 2012 di wakili oleh: 1. Iskandar Sonhadji, SH. 2. Diana Fauziah, SH 3. Aura Akhman, SH Advokat dan Asisten Advokat dari Law Firm Widjojanto, Sonhadji & Associates 4. Asep Kusnadi, SH Biro Hukum PELINDO II,

bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II

(PELINDO II), selanjutnya disebut sebagai Termohon 1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon: Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 31 Agustus 2012. Kronologi [2.2] Pada tanggal 19 Juni 2012 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 018/A/JDW/V1/ 2012, tertanggal 19 Juni 2012 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero) Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Informasi yang dimohon : 1) bukti pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada 16 orang warga eks. Kel. Koja Utara yang namanya terlampir dalam surat ini (bukti pembayaran antara tahun 1994 s/d sekarang ini), jika ke-16 warga eks. Kelurahan Koja Utara tersebut sudah perneh menerima ganti rugi; 2) Bukti Surat Pelimpahan Hak (SPH) 16 warga eks. Kelurahan Koja Utara yang namanya terlampir pada surat ini, jika ke-16 warga eks. Kelurahan Koja Utara tersebut sudah pernah menandatangani SPH. [2.3] Pada tanggal 3 Juli 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero), dengan Surat nomor: 019/A/JDW/VII/ 2012, tertanggal 3 Juli 2012. [2.4] Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tanggal 31 Agustus 2012. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tangga! 31 Agustus 2012. [2.5] Pada tanggal 26 Desember 2012, diadakan mediasi namun akhirya mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak menyatakan mediasi gagal dan Pemohon meminta penyelesaian melalaui ajudikasi. [2.6] Pada tanggal 31 Januari 2013 dan 15 Februari 2013 dilakukan sidang adjudikasi ,dalam sidang ajudikasi a quo dihadiri oleh Termohon dan Pemohon 2

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak ditanggapi. [2.8] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah untuk Keterbukaan informasi. Petitum [2.9] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon akan melengkapi surat kuasa dari pihak pemberi kuasa yakni 16 warga dari 16 orang warga eks, Kelurahan Koja Utara kecamatan Koja kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang tanah dan bangunan rumah serta lain-lain diatasnya terkena dampak pelaksanaan pembangunan Terminal Petikemas Koja dan belum pernah menerima pembayaran uang ganti kerugian dari PT Pelabuhan Indonesia H/Pelindo II (Persero) sejak tahun 1994 s/d 2012. Kepada Chamal Hamid (Ketua umum JDW) untuk hadir dalam penyelesaian sengketa infromasi publik 2. Bahwa Pemohon akan melengkapi data legalitas penetapan dari pengadilan terkait dengan lembaga Pemohon. 3. Bahwa pada saat mengajukan permohoan infromasi Pemohon tidak dilengkapi surat kuasa permohonan infromasi, adapun surat kuasa tanggal 6 Juni 2013 adalah surat kuasa untuk hadir dalam mediasi dan sidang ajudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa infromasi publik.

Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l

Foto Copy surat nomor 018/A/JDW/VI/ 2012, tertanggal 19 Juni 2012 kepada Pejabat Pengelola Informasi dah Dokumentasi (PPID) PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero)

Bukti P-2

Foto Copy surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

3

Dokumentasi (PPID). PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero), Surat nomor: 019/A/JDW/VH/ 2012, tertanggal 3 Juli 2012 Bukti P-3

Foto Copy Akte Notaris Dradjat Darmadji, SH akta nomor 69, tanggal 7 September 2000 tentang pendirian Yayasan “Jakarta Development Watch”

Bukti P -4

Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2012 dari warga eks, Kelurahan Koja Utara kecamatan Koja kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang tanah dan bangunan rumah serta lain-lain diatasnya terkena dampak pelaksanaan pembangunan Terminal Petikemas Koja dan belum pernah menerima pembayaran uang ganti kerugian dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 1994 s/d 2012. Kepada Chamal Hamid (Ketua umum JDW) untuk hadir dalam penyelesaian sengketa infromasi publik.

Bukti P-5

Foto Copy/print Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 289ATI/KIP-PSM-A/2011,tanggal 2 Maret 2012, halaman 1 dan 4

Bukti P-6

Foto Copy Identitas Pribadi pihak Pemohon

Bukti P-7

Foto Copy 1 budel Surat Kuasa dan Lampiran dari 13 warga eks, Kelurahan Koja Utara kecamatan Koja kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kepada Pemohon yang di buat pada tanggal 28 Januarai 2013 dan 30 Janurai 2013 .

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b, Memei intahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

4

1. Bahwa pihak termohon secara formal kami belum pemah menerima surat permohonan dari Pemohon secara resmi yang kami terima adalah undangan dari komisi informasi 2. Bahwa Termohon juga belum pernah menerima permohonan secara langsung permohonan yang diajukan ke komisi, sehingga kami belum bisa mengkalrifikasi kepada warga yang meminta informasi tersebut. 3. Bahwa Karena Termohon belum pemah menerima sehingga kami belum tahu detail siapa2-siapa yang meminta informasi seperti 16 Pemohon siapa mereka dan kedudukannya apa. 4. Bahwa Termohon, Mohon diberikan surat permohonan informasi itu dan mohon kami diberi kesempatan untuk menjawab surat tersebut. 5. Bahwa Termohon meminta majelis komisioner untuk memastikan legal standing Pemohon khususnya surat kuasa Pemohon.

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan tertanggal 15 Februari 2013 terhadap Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, antara lain sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN.

Sebelum Termohon uraikan tentang Jawaban/Tanggapan yang menyangkut permohonan Pemohon, perkenankanlah Termohon menguraikan berbagai fakta-fakta hukum yang secara materiil mendahului dan terjadi serta berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Permohonan keberatan Pemohon. Diharapkan, uraian dimaksud akan mampu memperlihatkan dan memberikan masukan sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat dalam menjatuhkan putusan yang seadiladilnya. Adapun uraian fakta-fakta hukum yang kami adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Surat Pemohon/JDW Nomor:018/A/JDW/VI/2012, tangga! 19 Juni 2012, Perihal: Permintaan informasi, dan surat Nomor: 019/A/JDW/ VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II tidak pernah diterima oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui adanya kedua surat a quo. Termohon baru mengetahui adanya kedua surat a quo setelah adanya surat pemberitahuan untuk Mediasi dari Komisi Informasi Pusat (KTP). 2. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Termohon/PT. Pelabuhan Indonesia II, yakni Pasal 12 ayat 2 mengenai Pengiriman dan Penerimaan Surat Dinas, Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II Nomor : HK.56/6/1/P 1.1] - 10 mengenai Sistem Administrasi Perkantoran PT. Pelabuhan Indonesia II, menyatakan Tulisan Dinas dan surat-surat yang tidak bersifat kedinasan (pribadi)..yang dialamatkan kepada perusahaan harus diterima di Sentral Tata Usaha. Dalam hal ini Surat yang dikirimkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi tersebut karena hanya diterima oleh satpam, oleh karena itu jika tidak ada jawaban

5

terhadap permohonan informasi tersebut bukan kesalahan PT. Pelabuhan Indonesia II dan juga belum dapat dinyatakan telah terjadinya sengketa informasi. 3. Bahwa , Perkara No. 276/IX/K1P-PS-M/2012 bukan merupakan permohonan yang diajukan oleh sekelompok orang tetapi gugatan atau permohonan yang diajukan oleh subyek hukum yang mewakili sekelompok orang. Oleh karena itu subyek hukum yang mewakili sekelompok orang tersebut harus berbentuk badan hukum. Mengingat Pemohon/JDW pada saat proses mediasi belum mempunyai status sebagai badan hukum, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing mewakili dalam persidangan mediasi, dengan tidaknya sahnya Pemohon dalam acara mediasi maka mediasi yang telah berjalan berkaitan dengan perkara ini cacad hukum dan wajib dinyatakan batal. Oleh karena nya sengketa informasi dalam perkara ini belum dapat dilanjutkan ke tingkat ajudikasi. II. DALAM EKSEPSI. 1.

Bahwa, apa yang telah Termohon uraikan dalam Pendahuluan mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Eksepsi ini.

2.

Eksepsi Syarat Formil a. Surat Kuasa Khusus Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus Oleh Karenanya Tidak Sah. Bahwa, Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu. Berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1994 disebutkan syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus antara lain adalah : 1. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemberi kuasa dan Penerima kuasa); 2. Menyebutkan secara jelas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

b. Bahwa, Surat kuasa khusus tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak. Bahwa, dalam surat kuasa khusus yang diserahkan oleh Pemohon/JDW kepada KIP tidak disebutkan dengan jelas kapan tanggal pemberian kuasa diberikan dan menyebutkan secara jelas

identitas (nama, pekerjaan, alamat, no. KTP) dan

kedudukan Pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus a quo hanya tertulis “Nama : (Terlampir)”, tidak disebutkan satu persatu nama-nama pemberi kuasa yang 6

memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam satu halaman yang tidak terpisahkan .Sehingga tidak menjamin adanya kepastian bahwa Pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan maksud yang tertulis dalam surat kuasa. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran juga tidak menyebutkan pekerjaan, No. KTP dan alamat yang sebenarnya,sehingga pemberi kuasa dapat dinyatakan kurang mempunyai identitas yang jelas. c. Bahwa, Surat kuasa khusus a quo tidak menyebutkan secara jelas dan konkret, pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.Dalam surat kuasa khusus yang diserahkan oleh Pemohon/JDW kepada Komisi Informasi Pusat hanya menyebutkan, Khusus mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dalam pertemuan sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau ajudikasi....dst. Namun tidak menyebutkan obyek sengketa informasi tersebut menyangkut informasi apa yang tidak diberikan/tidak diperoleh Pemohon dari Termohon sebagai obyek sengketa, sehingga mengakibatkan sengketa dan atau yang diperkarakan antara Pemohon dengan Termohon tidak jelas . Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan secara jelas dan konkret apa yang menjadi pokok dan obyek sengketa yang dikuasakan untuk dipermasalahkan, d. Bahwa, 14 dari 16 pemberi kuasa pada Pemohon, adalah pemberi kuasa yang tidak punya hubungan langsung dengan obyek sengketa yaitu orang-orang yang berhak menerima ganti rugi, 14 orang pemberi kuasa hanyalah mengaku sebagai ahli waris tanpa dilampiri bukti Ketetapan Ahli Waris yang membuktikan dirinya adalah satusatunya ahli waris yang mempunyai hak dan mempunyai kedudukan hukum mewakli dan atau menggantikan kedudukan hukum Pewaris.

3.

Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing. Bahwa. Pemohon mengakui dalam perkara ini sebagai Pemohon adalah JDW (Jakarta Development Watch) adalah suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dengan demikian dalam perkara ini bukan merupakan Permohonan yang diajukan oleh sekelompok orang. Dalam persidangan Ajudikasi tanggal 31 Januari 2013 Pemohon mengakui bahwa Akta Pendirian JDW sebagai badan hukum belum di daftarkan ke Pengadilan Negeri setempat (Pengadilan Negeri Jakarta Utara), dengan demikian JDW belum mempunyai kedudukan hukum sebagai Badan Hukum pada saat mengajukan dan atau mendaftarkan perkara ini ke Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kedudukan 7

hukum mewakili kepentingan 16 orang pemberi kuasa dalam persidangan Mediasi dan Ajudikasi, dengan demikian pula proses pendaftaran permohonan dan mediasi yang telah berjalan mengalami cacad hukum dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses Ajudikasi. Adapun alasan Pemohon Adalah sebagai berikut; Bahwa Berdasarkan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (fnlandsche l'ereniging) (“Stb. 1939-570") dan berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 (”Stb. 1942-13 jo 14) ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah

Indonesia.

Untuk memperoleh status sebagai badan hukum,

Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 mengenai yayasan Pasal 71 angka ! huruf a. III.

DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Pendahuluan dan Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. 2. Bahwa, berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h point 3 yaitu : “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi public, kecuali : informasi yang apabila dibukan dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan,

asset

seseorang”. Bahwa, dalam proses mediasi Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon berkaitan dengan telah dibayarnya ganti rugi pengosongan lahan yang dipermasalahkan Pemohon, namun pemberian informasi yang diberikan Termohon kepada Pemohon tidak berwujud pemberian copy bukti tanda terima penerimaan ganti rugi pengosongan tanah, tetapi Termohon hanya mau menunjukkan buktibukti surat tersebut dalam persidangan. Alasan Termohon karena didalam undangundang pemberian informasi tidak ditentukan harus diberikan secara

tertulis.

Alasan lain Termohon tidak memberikan informasi secara tertulis karena

8

Termohon tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari subyek hukum yang bersangkutan adalah benar-benar adalah ahli waris yang sah.

Berdasarkan pengalaman Termohon ,memberikan informasi

kepada orang yang tidak tepat mempunyai resiko digugat oleh ahli waris lain .

Hal ini disebabkan antara lain karena 14 orang yang memberikan kuasa kepada Pemohon adalah pemberi kuasa dalam kapasitas sebagai ahli waris, namun sampai saat ini tidak dilampirkan bukti bahwa 14 orang tersebut merupakan ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Pemberian informasi kepada 14 orang pemberi kuasa a quo akan mengakibatkan Termohon potensial digugat oleh ahli waris lain, karena Termohon dapat didalilkan oleh ahli waris lain memberikan informasi kepada fihak yang tidak berhak tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Dengan demikian Termohon berdasarkan hukum jika menolak permohonan informasi dari Termohon sebelum adanya kepastian 14 orang pemberi kuasa pada Termohon adalah satu-satunya ahli waris yang berhak menerima informasi. Oleh karena itu cukup beralasan jika Termohon tidak dapat memberikan informasi tertulis kepada orang yang tidak berhak, karena hal itu tidak bertentangan dengan pengecualian yang disebutkan dalam

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h point 3 a quo. 4. Bahwa, Kronologis Latar Belakang Pengosongan Tanah Koja Utara yang saat ini dipergunakan sebagai Terminal Petikemas Koja adalah sebagai berikut; a. PT. Pelabuhan Indonesia II pada tahun 1994 dalam rangka mengantisipasi peningkatan arus barang terutama petikemas yang memasuki Pelabuhan Tanjung Priok, telah melakukan pembebasan lahan untuk penyiapan pengembangan fasilitas kepelabuhanan guna melayani peningkatan arus petikemas dimaksud; b. Lahan yang dibebaskan tersebut adalah lahan milik PT. Pelabuhan Indonesia II berdasarkan sertifikat kepemilikan Hak Pengelolaan Nomor I/Koja Utara tahun 1997 seluas ± 90 Ha yang terletak di daerah Koja Utara yang pada waktu itu dihuni oleh penduduk warga Koja Utara berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah dengan PT. Pelabuhan Indonesia II; c. Sesuai ketentuan di dalam Surat Perjanjian Penggunaan Tanah telah ditetapkan bahwa apabila sewaktu-waktu PT. Pelabuhan Indonesia II membutuhkan kembali lahan dimaksud untuk kepentingan pelayanan

9

d.

e.

f.

g.

h.

kegiatan jasa kepelabuhanan, maka para penghuni lahan /atau pemegang surat perjanjian harus mengosongkan lahan tanpa diberikan uang ganti rugi; Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, walaupun secara hukum telah diatur jelas di dalam Surat Perjanjian Penggunaan Tanah bahwa lahan harus dikosongkan tanpa pemberian ganti rugi, namun PT. Pelabuhan Indonesia II dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar tempat usahanya serta dengan memperhatikan permintaan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta pada waktu itu, memberikan uang pembebasan kepada para penghuni lahan Koja Utara tersebut; Proses pemberian uang pembebasan lahan dimaksud, walaupun secara hukum tidak tunduk kepada ketentuan di dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Kepentingan Umum, karena tanah yang dibebaskan adalah tanah milik PT. Pelindotl sendiri, tetapi untuk tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku, PT. Pelindo II bersama-sama dengan PEMKOT Jakarta Utara memproses pembebasan lahan milik sendiri tersebut melalui ketentuan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993; Sesuai ketentuan dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 proses pembebasan lahan harus membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang dibentuk oleh Pemberintah Daerah setempat, dan dalam pelaksanaan pembebasan lahan Koja Utara ini Panitia tersebut dikena! dengan nama Panitia pembebasan lahan Koja Utara /atau Panitia 9. Panitia 9 dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara dengan keanggotaan melibatkan unsur-unsur terkait baik dari jajaran pemerintahan maupun dari PT, Pelabuhan Indonesia II sendiri; Panitia 9 dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan secara sungguhsungguh ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 termasuk proses-proses penetapan besaran uang pembebasan lahan; Berdasarkan hasil penetapan besaran biaya pembebasan lahan, Panitia 9 melaksanakan proses pembayaran uang pembebasan lahan dan seluruh warga Koja Utara yang menghuni lahan Koja Utara telah menerima uang pembebasan lahan dimaksud (termasuk didalamnya adalah 16 nama yang ada dalam Permohonan ) ;

5. Bahwa tidak benar, termohon belum pernah memberikan ganti rugi terhadap 16 warga tersebut yang mengajukan permohonan, berdasarkan bukti yang ada pada termohon, ke-16 warga tersebut telah menerima ganti rugi pembebasan tanah Koja Utara yang saat ini telah digunakan terminal peti kemas, antara lain rinciannya sebagai berikut, : 1. Rahma K. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 146.281.500,- untuk Luas tanah 400 M12 dan Luas bangunan 242 M2. 2. A,M. Shafran. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 01-04-1996 Sebesar Rp 198.365.050,- untuk Luas tanah 248 M2 dan Luas bangunan 456 M2. 10

3. A.N. Hulinggi. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 30-03-1996 Sebesar Rp 187.680.700,- untuk Luas tanah 220 M2 dan Luas bangunan 418 M2. 4. Rohani Ano. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 121.506.150,- untuk Luas tanah 386 M2 dan Luas bangunan 244 M2. 5. Achmad EfFendi. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 83.765.900,- untuk Luas tanah 150 M2 dan Luas bangunan 158 M2. 6. Hj. Zainab. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 183.840.000,- untuk Luas tanah 248 M2dan Luas bangunan 457 M2. 7. Kastawi. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 137.755.200, - untuk Luas tanah 397 M2 dan Luas bangunan 250 M2. 8. Achmad Ayang. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 93.839.450,- untuk Luas tanah 175 M2dan Luas bangunan 190 M2. 9. H. Abd.Chalid. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 30-03-1996 Sebesar Rp 183.139.500,- untuk Luas tanah 325 M2 dan Luas bangunan 519 M2. 10. Eha. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 99.257.200, - untuk Luas tanah 244 M2 dan luas bangunan 186 M2. 11. Paeran Wongso T. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 83.001.400,- untuk Luas tanah 215 M2 dan Luas bangunan 165 M2. 12. Isromiah Kastawi. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 118.688.900,- untuk Luas tanah 242 M2 dan Luas bangunan 260 M2. 13. Mat Syarif. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 61.254.050,- untuk Luas tanah 76 M2 dan Luas bangunan 152 M2. 14. Ibnu Hajar Nasution. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 16-04-1996 Sebesar Rp 187.558.200,- untuk Luas tanah 220 M2 dan Luas bangunan 418 M2. 15. Rohani. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 26-03-1996 Sebesar Rp 202,258.600,- untuk Luas tanah 395 M2 dan Luas bangunan 467 M2. 16. Muraad. Telah menerima ganti rugi pada tanggal 24-09-1996 Sebesar Rp 198.654.900,- untuk Luas tanah 260 M2 dan Luas bangunan 455 M2. Berdasarkan uraian tersebut maka adalah tidak benar dan tidak terbukti bahwa Termohon belum pernah melakukan pembayaran ganti kepada para Pemberi Kuasa Pemohon. Oleh karena Termohon telah memberikan ganti rugi kepada pemberi kuasa Pemohon maka para Pemberi Kuasa Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum berkaitan dengan ganti rugi pengosongan tanah Koja Utara, dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk memberikan informasi tertulis berkaitan dengan pembayaran ganti rugi pengosongan tanah Koja Utara. Oleh karena dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kepada Komisi Informasi Pusat dapat disangkal seluruhnya oleh Termohon, maka sudi apalah kiranya Majelis Komisioner Komisi informasi Pusat yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI. 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. 11

2. Menyatakan Pemohon/atau JDW (Jakarta Development Watch) tidak mempunyai legal standing sebagai pihak dalam sengketa informasi. 3. Menyatakan tidak sah Surat Kuasa Khusus Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. 4. Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA. 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya . 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Instrumen pada Keterbukaan Informasi. 3. Menyatakan Termohon telah membayar ganti rugi pengosongan tanah Koja kepada 16 orang pemberi kuasa Pemohon . 4. Menyatakan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum membayar gati rugi pengosongan tanah Koja . 5. Menyatakan para Pemberi Kuasa Pemohon Tidak mempunyai kepentingan hukum dengan informasi pembayaran ganti rugi pengosongan tanah Koja. Subsidair - Jika Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya .3

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T-l

Surat Kuasa Khusus nomor HK.55/7/11/P1.II. 12 tertanggal 26 Desember 2012

Bukti T-2

Foto copy identitas diri Termohon

Bukti T-3

Foto copy Surat Keputusan nomor HK.56/6/1/PI.II-10 tentang Sistem Administrasi Perkantoran PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) halaman 1;I2, dan 13

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut 1. Pemohon, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdiri berdasarkan akta pendirina lembaga LSM nomor 69 tanggal 7 September 2000 dengan akta notaris Drajat Darmadji, SH berdasarkan SK menteri kehakiman RI tanggal 10 September 1992 nomor C-213.HT.03.02 tahun 1992 12

2. Sesuai putusan Komisi Infromasi Pusat RI Nomor 298/VII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 2 Maret 2012 antara ICW Medan tanpa pengesahan akta pendirian dari kemenentrian hukum hukum dan HAM R[ 3. Pemohon tidak meminta pembayaran uang ganti rugi tanah dan bangunan kepada Termohon. Pemohon hanya meminta kepada Termohon salinan (copy) dokumen lengkap bukti pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan dan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari warga eks. Koja Utara, jika Termohon telah melakukan pembayaran kepada warga eks. Kelurahan Koja Utara tersebut; 4. Atas poin 3 di atas, mohon dapat dipertimbangkan asli Surat Kuasa dari Ahli Waris warga eks. Koja Utara Pemegang Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemohon yang bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia agar tetap berlaku sebagai permintaan salinan /atau copy dokumen lengkap bukti pembayaran tanah dan bangunan dan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Pelabuhan Indonesia H (Persero) 5. Pemohon melampirkan asli Surat Kuasa dari 12 warga/ahli waris eks. Kelurahan Koja Utara; 6. Atas Pom I s/d 5 di atas. Kiranya ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang bertugas dalam Sidang Ajudikasi Terkait Sengketa Informasi Publik Nomor: 276/IX/KIP-PS-M/20I2 dapat memenuhi permintaan Pemohon yaitu permintaan salinan (copy) dokumen lengkap bukti pembayaran tanah dan bangunan dan surat Pelepasan Hak (SPH) 13 warga/ahli waris yang sah kepada Termohon. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut:

PEMOHON TIDAK SAH SEBAGAI PIHAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI PUSAT. 1. Pemohon JDW (Jakarta Development Watch) selaku kuasa dari 16 orang, dalam persidangan ajudikasi tanggal 31 Januari 2013 dan 15 Februari 2013 tidak mampu menunjukkan adanya Surat Kuasa Khusus dari 16 orang untuk mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat, Pemohon JDW dalam persidangan hanya mengajukan Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2012 isi surat kuasa a quo hanya khusus mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri sidang mediasi

13

dan/atau ajudikasi. Dengan demikian Permohonan Sengketa informasi yang diajukan oleh JDW sebaga. Pihak Pemohon dan PELINDO II sebagai Pihak Termohon tidak memenuhi syarat hukum sebagai Pihak Pemohon , karena JDW tidak mempunyai kuasa untuk itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain menyatakan; “Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”.

SURAT PERMINTAAN INFORMASI PEMOHON PADA TERMOHON TIDAK SAH. 2. Bahwa, Surat Kuasa Pemohon JDW dari 16 orang Pemberi Kuasa tertanggal 6 Juni 2012 yang ditunjukkan dalam persidangan ajudikasi Pemohon JDW hanya menerima Kuasa Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa hadir dalam persidangan Sengketa Informasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dengan demikian Surat Pemohon/JDW Nomor:018/A/JDW/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal: Permintaan informasi, dan surat Nomor: 019/A/JDW/ VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Surat -surat tersebut tidak sah atau setidaktidaknya diragukan keabsahannya, karena dibuat tanpa ada kuasa dari Pemberi Kuasa. 3, Bahwa, Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/6/1/P1.H-10 mengenai Sistem Administrasi Perkantoran PT. Pelabuhan Indonesia II, adalah merupakan ketentuan internal yang berlaku di PT. Pelabuhan Indonesia II, Pasal 12 ayat 2 mengenai Pengiriman dan Penerimaan Surat Dinas, menyatakan Tulisan Dinas dan surat-surat yang tidak bersifat kedinasan (pribadi) yang dialamatkan kepada perusahaan harus diterima di Sentral Tata Usaha. Dalam hai im Surat yang dikirimkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi tersebut karena hanya diterima oleh satpam, oleh karena itu jika tidak ada jawaban terhadap permohonan informasi tersebut bukan kesalahan PT. Pelabuhan Indonesia II dan juga belum dapat dinyatakan telah terjadinya sengketa informasi. 4. Bahwa Surat Pemohon/JDW Nomor:018/A/JDW/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal: Permintaan informasi, dan surat Nomor: 019/A/JDW/ VII/2012, tangga! 3 Juli 2012, Perihal. Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II tidak pernah diterima oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui adanya kedua surat a quo. Termohon baru mengetahui adanya kedua surat a quo setelah adanya surat pemberitahuan untuk Mediasi dari Komisi Informasi Pusat (K1P). Dengan demikian karena Pemohon permintaan informasi tidak mempunyai kuasa untuk itu dan tidak disampaikan secara layak dan benar, maka menurut pendapat Termohon belum layak dinyatakan sebagai telah terjadi sengketa informasi.

14

PEMOHON JDW TIDAK PUNYA LEGAL STANDING. 5. Bahwa, sesuai Formulir A .l. berupa Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dalam kolom A. Identitas Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Jakarta Development Watch (JDW). Dengan demikian Pemohon JDW berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 Pemohon JDW harus berbentuk badan hukum. 6. Bahwa, Permohonan Pemohon JDW a quo tercatat dalam Perkara No. 276/IX/KIPPS-M/2012 bukan merupakan permohonan yang diajukan oleh sekelompok orang tetapi gugatan atau permohonan yang diajukan oleh subyek hukum yang mewakili sekelompok orang. Oleh karena itu subyek hukum yang mewakili sekelompok orang tersebut harus berbentuk badan hukum sejak mengajukan permohonan tersebut ke KIP yaitu per tanggal 10 Juni 2012 harus melampirkan akte pendirian dan pengesahan badan hukum (vide Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010). Mengingat Pemohon/JDW sampai saat persidangan ajudikasi tanggal 15 Februari 2013 tidak mampu membuktikan dirinya telah berstatus sebagai badan hukum, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing sebagai pihak dalam Permohonan ini. TIDAK ADA BUKTI PEMOHON ASAL YANG MEMBERIKAN KUASA PADA JDW ADALAH AHLI WARIS TUNGGAL. 7. Bahwa, setidak-tidaknya 14 dari 16 orang yang memberi kuasa kepada Pemohon adalah pemberi kuasa dalam kapasitas sebagai ahli waris, namun sampai saat ini tidak dilampirkan bukti bahwa para pemberi kuasa tersebut merupakan ahli waris satusatunya yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Pemberian informasi kepada 16 orang pemberi kuasa a quo akan mengakibatkan Termohon potensial digugat oleh ahli waris lain, karena Termohon dapat didalilkan oleh ahli waris lain memberikan informasi kepada pihak yang tidak berhak tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Dengan demikian Termohon berdasarkan hukum jika menolak permohonan informasi dari Pemohon sebelum adanya kepastian hukum bahwa 16 orang pemberi kuasa pada Pemohon, adalah satu-satunya ahli waris/orang yang berhak menerima informasi. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Termohon untuk tidak memberikan informasi tertulis kepada orang yang tidak berhak yaitu Pemohon atau para Pemberi Kuasa Pemohon, karena hal itu tidak bertentangan dengan pengecualian yang disebutkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik pasal 17 huruf h point 3 a quo. Berdasarkan uraian dalam Kesimpulan tersebut, ternyata dalil-dalil Termohon telah mampu mematahkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kepada Komisi Informasi Pusat dan mengakibatkan dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan dapat disangkal seluruhnya oleh Termohon, maka sudi apalah kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

15

DALAM EKSEPSI. 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. 2. Menyatakan Pemohon JDW (Jakarta Development Watch) tidak mempunyai legal standing sebagai pihak dalam sengketa informasi. 3. Menyatakan tidak sah Surat Kuasa Khusus Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. 4. Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA. 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya . 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Instrumen pada Keterbukaan Informasi. 3. Menyatakan tindakan Termohon menolak memberikan informasi pada Pemohon merupakan tindakan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h point 3. 4. Menyatakan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan Termohon belum membayar gati rugi pengosongan tanah Koja. 5. Menyatakan para Pemberi Kuasa Pemohon Tidak mempunyai kepentingan hukum dengan informasi pembayaran ganti rugi pengosongan tanah Koja. Subsidair - Jika Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU YA?)juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPS1P), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan

Komisi

Informasi

Pusat

untuk

memeriksa

dan

memutus

permohonan a quo\ 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 16

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 27 ayat (2) Pasat 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 4 ayat (1) Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik /atau Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, maka pada tanggal 3! Agustus 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat. [4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut dalam paragraf [2.7] dan [2.8] [4.6] Menimbang bahwa pada tangal 12 Oktober 2012, berdasarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahulaun Komisi Informasi Pusat nomor 163/X/KIP-PNTP-MPP.A/2012 menetapkan menyatakan permohonan sengketa informasi a-quo diterima. [4.7] Menimbang berdasarkan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] maka majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a-quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8 dan Pasa! 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon, [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa Pada tangga! 19 Juni 2012 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat

nomor 018/A/JDW/VI/ 2012, tertanggal 19 Juni 2012

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero). Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Informasi yang dimohon : (bukti P-1)

17

1) bukti pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada 16 orang warga eks. Kel. Koja Utara yang namanya terlampir dalam surat ini (bukti pembayaran antara tahun 1994 s/d sekarang ini), jika ke-16 warga eks. Kelurahan Koja Utara tersebut sudah pemeh menerima ganti rugi; 2) Bukti Surat Pelimpahan Hak (SPH) 36 warga eks. Kelurahan Koja Utara yang namanya terlampir pada surat ini, jika ke-16 warga eks. Kelurahan Koja Utara tersebut sudah pernah menandatangani SPH. 2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D) PT. Pelabuhan Indoensia II (Persero), dengan Surat nomor: 019/A/JDW/VII/ 2012, tertanggal 3 Juli 2012 (buktiP2) 3. Bahwa sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tanggal 31 Agustus 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 31 Agustus 2012

[4.10] Menimbang yang hadir dalam persidangan adalah ketua Jakarta Development Watch dan warga diwakili Pemohon (bukti P-4,P-6 dan P-7) [4.11] Menimbang dalam persidangan ajudiaksi non litigasi Termohon mengajukan jawaban/tanggapan berupa eksepsi sebagai berikut: 1. Bahwa Surat Pemohon/JDW Nomor: 018/A/JDW/VI/2012, tanggai 19 Juni 2012, Perihal: Permintaan informasi, dan surat Nomor: 0I9/A/JDW/ V11/2012, tanggal 3 Juli 2012, Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II tidak pernah diterima oleh Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui adanya kedua surat a quo. Termohon baru mengetahui adanya kedua surat a quo setelah adanya surat pemberitahuan untuk Mediasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). 2. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Termohon/PT. Pelabuhan Indonesia II, yakni Pasal 12 ayat 2 mengenai Pengiriman dan Penerimaan Surat Dinas, Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II Nomor : HK.56/6/1/P l.II - 10 mengenai Sistem Administrasi Perkantoran PT. Pelabuhan Indonesia II, menyatakan Tulisan Dinas dan surat-surat yang tidak bersifat kedinasan (pribadi) yang dialamatkan kepada perusahaan harus diterima di Sentra! Tata Usaha. Dalam hal ini Surat yang dikirimkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi tersebut karena hanya diterima oleh satpam, oleh karena itu jika tidak ada jawaban terhadap permohonan informasi tersebut bukan kesalahan PT. Pelabuhan Indonesia II dan juga belum dapat dinyatakan telah terjadinya sengketa informasi. 18

3. Bahwa Perkara No. 276/IX/KIP-PS-M/20I2 bukan merupakan permohonan yang diajukan oleh sekelompok orang tetapi gugatan atau permohonan yang diajukan oleh subyek hukum yang mewakili sekelompok orang. Oleh karena itu subyek hukum yang mewakili sekelompok orang tersebut harus berbentuk badan hukum. Mengingat Pemohon/JDW pada saat proses mediasi belum mempunyai status sebagai badan hukum, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing mewakili dalam persidangan mediasi, dengan tidaknya sahnya Pemohon dalam acara mediasi maka mediasi yang telah berjalan berkaitan dengan perkara ini cacat hukum dan wajib dinyatakan batal. Oleh karenanya sengketa informasi dalam perkara ini belum dapat dilanjutkan ke tingkat ajudikasi. DALAM EKSEPSI. Bahwa, apa yang telah Termohon uraikan dalam Pendahuluan mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Eksepsi ini. Eksepsi Syarat Formil 1. Surat Kuasa Khusus Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus Oleh Karenanya Tidak Sah. a. Bahwa, Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu. Berdasarkan SEMA No.6 Tahun 1994 disebutkan syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus antara lain adalah : b. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemberi kuasa dan Penerima kuasa); c. Menyebutkan secara jelas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. d. Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

2. Bahwa, Surat kuasa khusus tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak. a. Bahwa, dalam surat kuasa khusus yang diserahkan oleh Pemohon/JDW kepada KIP tidak disebutkan dengan jelas kapan tanggal pemberian kuasa diberikan dan menyebutkan secara jelas identitas (nama, pekerjaan, alamat, no. KTP) dan kedudukan Pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus a quo hanya tertulis ‘;Nama : (Terlampir)”, tidak disebutkan satu persatu nama-nama

19

pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam satu halaman yang tidak terpisahkan .Sehingga tidak menjamin adanya kepastian bahwa

Pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan maksud yang tertulis

dalam surat kuasa. b. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran juga tidak menyebutkan pekerjaan, No. KTP dan alamat yang sebenarnya,sehingga pemberi kuasa dapat dinyatakan kurang mempunyai identitas yang jelas.

3. Bahwa, Surat kuasa khusus a quo tidak menyebutkan secara jelas dan konkret, pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.Dalam surat kuasa khusus yang diserahkan oleh Pemohon/JDW kepada Komisi Informasi Pusat hanya menyebutkan, Khusus mewakili Pemberi Kuasa untuk hadir dalam pertemuan sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau ajudikasi .... dst. Namun tidak menyebutkan obyek sengketa informasi tersebut menyangkut informasi apa yang tidak diberikan/tidak diperoleh Pemohon dari Termohon sebagai obyek sengketa, sehingga mengakibatkan sengketa dan atau yang

diperkarakan antara Pemohon

dengan Termohon tidak jelas. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan secara jelas dan konkret apa yang menjadi pokok dan obyek sengketa yang dikuasakan untuk dipermasalahkan. 4. Bahwa, 14 dari 16 pemberi kuasa pada Pemohon, adalah pemberi kuasa yang tidak punya hubungan langsung dengan obyek sengketa yaitu orang-orang yang berhak menerima ganti rugi, 14 orang pemberi kuasa hanyalah mengaku sebagai ahli waris tanpa dilampiri bukti Ketetapan Ahli Waris yang membuktikan dirinya adalah satusatunya ahli waris yang mempunyai hak dan mempunyai kedudukan hukum mewakli dan atau menggantikan kedudukan hukum Pewaris. 6.

Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing. Bahwa, Pemohon mengakui dalam perkara ini sebagai Pemohon adalah JDW (Jakarta Development Watch) adalah suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dengan demikian dalam perkara ini bukan merupakan Permohonan yang diajukan oleh sekelompok orang. Dalam persidangan Ajudikasi tangga! 31 Januari 2013 Pemohon mengakui bahwa Akta Pendirian JDW sebagai badan hukum belum di daftarkan ke Pengadilan Negeri setempat (Pengadilan Negeri Jakarta Utara), dengan demikian JDW belum mempunyai kedudukan hukum sebagai Badan Hukum pada saat mengajukan dan atau mendaftarkan perkara ini ke Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kedudukan 20

hukum mewakili kepentingan 16 orang pemberi kuasa dalam persidangan Mediasi dan Ajudikasi, dengan demikian pula proses pendaftaran permohonan dan mediasi yang telah berjalan mengalami cacat hukum dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses Ajudikasi, Adapun alasan Pemohon Adalah sebagai berikut; Bahwa Berdasarkan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Jnlandschc Vereniging) ("Stb. 1939-570”) dan berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ('‘Stb. 1942-13 jo 14”) ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah

Indonesia.

Untuk memperoleh status sebagai badan

hukum,

Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan dalam pasal 13-14. pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 mengenai yayasan Pasal 71 angka 1 huruf a. [4.12] Menimbang dalam persidangan Pemohon akan menyerahkan bukti penetapan dari pengadilan atas legalitas Jakarta Development Watch dan berdasarkan bukti P-3 bentuk badan hukum Permohon adalah Yayasan. [4.13] Menimbang Pemohon menunjukkan berdasarkan bukti P-5 legalitas badan hukum LSM ICW Medan akta pendirian tanpa pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI [4.14] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP Menyebutkan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Infromasi nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Perki 2 tahun 2010), Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Pasal 8 Perki 2 tahun 2010 Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor atau Kartu Pelajar dalam hal Pemohon adalah perorangan 2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah 3. fotokopi surat kuasa, dalam hal Pemohon didampingi kuasa; 21

[4.15] Menimbang Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan: (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat I (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. " Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan: (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

22

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] terungkap fakta bahwa dalam persidangan Pemohon akan menyerahkan bukti penetapan dari pengadilan atas legalitas Jakarta Development Watch dan berdasarkan bukti P-3 bentuk badan hukum Permohon adalah Yayasan selanjutnya Pemohon mebandingkan berdasarkan bukti P-5 legalitas badan hukum LSM ICW Medan akta pendirian tanpa pengesahan dari Kemntrian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan uraian tersebut dan pertimbangan di paragraf [4.14] terkait dengan definisi badan hukum menurut UU KIP dan PERKI 2 tahun 2008 dan syarat harus dipenuhi sebagaiman disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 PERKI 2 tahun 2008 dan paragraf [4.15] yang menyebutkan dalam Pasal II dan Pasal 71 UU Yayasan mengatur tentang syarat pendirian yayasan maka majelis komisioner berpendapat alasan Pemohon untuk tidak melengkapi bukti pengesahan dari pengadilan atau kementrian hukum dan HAM RI tidak relevan, dan sudah sepatutnya alasan/dalil Pemohon ditolak. [4.17] Menimbangan bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.16] tersebut Majelis berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing), sebagai Pemohon tidak terpenuhi, selanjutnya karena legal standing Pemohon tidak terpenuhi maka majelis tidak akan mempertimbangan pokok perkara.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4. 18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KTP menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.19] Menimbang Menurut Undang-undang Nomcr 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN adalah : Badan IJsaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan

[4.20] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SM., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 23

Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi serta teiah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

AHU-80894.AH.0l.02.Tahun

2008

tanggal

3

November

2008.

( vide

http.V/www. bumn. 20.id/pelirido2/id/tentam-kami/tentanz-perusahaan/)

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18J sampai dengan paragraf [4.20f tersebut Majelis berpendapat bahwa Tennohon Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon Badan Publik.

D. Pokok Permohonan [4.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.

Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b.

Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

[4.23] Menimbang bahwa mengenai legal standing Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya dimana legal standing Pemohon tidak terpenuhi, maka majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara. 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 6, AMAR PUTUSAN Memutuskan, .. [6.1] Menyatakan Pemohon JDW (Jakarta Development Watch) tidak mempunyai legal standing kedudukan hukum sebagai pihak dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 24

[6.2] Menolak permohoan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramli Amin Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota,Abdul Rahman Mamun dan Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 25 Februari 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari senin, 25 Februari 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

mli Amin Simbolon) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Abdul Rahman Mamun) Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

25

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta,

Februari 2013

Petugas Kepaniteraan

(Rami an Ac hmad)

26