KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 339/LX/KIP-PS-A/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 339/IX/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama
: Sekretariat Nasional
Forum Indonesia untuk Transpransi
Anggaran (Seknas Fitra) Alamat
: Mampang Prapatan IV, Jl. K. No. 37 RT. 006 RW. 004, Jakarta Selatan 12790,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Alamat
: Jl. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
yang memberikan kuasa kepada Sumantri, SH. dan Novriyanti Harol, SH., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maharani sebagai Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon. 1
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 17 September 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19 September 2013 dengan register sengketa nomor: 339/IX/KIP-PS/2013.
Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan surat nomor 1365-02/Seknas FITRA/VI1/2013 tertanggal 5 Juli 2013 perihal Permohonan Informasi kepada PPID Termohon dengan tanda bukti terima kepada Termohon pada tanggal 8 Juli 2013. Adapun informasi yang dimohon adalah salinan seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan salinan seluruh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Lembaga tahun anggaran 2013 (termasuk lampiran I, II, III dan IV) yang memuat rincian program, kegiatan dan anggaran Kementerian Lembaga. DIPA dan RKA-KL yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan DIPA yang terdiri dari DIPA induk dan DIPA kutipan Termohon yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/02/2012.
[2.3] bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2,2] tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian
Pemohon
mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Termohon melalui Formulir Pengajuan Keberatan tertanggal 23 Juli 2013 dengan tanda terima kepada Termohon pada tanggal 29 Juli 2013.
[2.4] bahwa surat keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 17 September 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19 September 2013 dengan registrasi sengketa nomor: 339/IX/KIPPS/2013.
2
[2.5] bahwa sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 6 Oktober 2014 dan pada tanggal 10 Oktober 2014 yang keduanya hanya dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.
Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi tidak mendapat tanggapan.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam kajian pengelolaan keuangan negara tahun 2013.
Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir pada dua persidangan tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa surat kuasa Termohon telah diperbaiki dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Ibu Maharani sebagai Kepala Biro Hukum yang sekaligus menjabat sebagai PPID Termohon. 2. Bahwa Termohon memiliki Surat Keputusan tentang PPID dan PPID sudah berjalan sejak tahun 2011 namun belum berjalan seperti seharusnya. 3. Bahwa Termohon tidak bisa memastikan siapa yang menerima surat permohonan informasi Pemohon di kantor Termohon pada tahun 2013. 4. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak menolak permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan siap untuk memenuhi permohonan informasi Pemohon, 3
5.
Bahwa Termohon akan mengadakan rapat terkait permohonan informasi.
Surat - Surat Termohon [2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l
Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maharani sebagai pemberi kuasa.
Surat T-2
Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maharani sebagai pemberi kuasa.
Surat T-3
Surat
Nomor
581/SM.2/HK. 01.03/10/2014
perihal
tanggapan
terhadap
permohonan informasi publik tertanggal 10 Oktober 2014. Surat T-4
Keping Cakram (Compact Disc) yang berisi informasi yang dimohon oleh Pemohon.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6] dan [2.7],
[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor. 178/IX/K1P-RLS/2014, tertanggal 25 September 2014, untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober 2014.
[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor. 189/X/KIP-RLS/2014, tertanggal 6 Oktober 2014 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 10 Oktober 2014.
[3.4] Menimbang bahwa persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [3.2] hanya dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon dan sidang pada tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.3] juga hanya dihadiri Termohon.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2013) diatur; 4
\
Dalam hal Pemohonxdan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dua kali tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera Pengganti, maka berdasarkan diuraikan dalam paragraf [3.5]. Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 30 Perki Nomor 1 Tahun 2013.
4.
AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[4.1] Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Dyah Aryani P. dan Evy Trtsulo D. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon. Ketua Majelis
(John Fresly) Anggota Majelis
Panitera Pengganti
(Aldi Rano Sianturi) 5
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, l60ktober 2014 Panitera Pengganti
(Aldi Rano Sianturi)
6
