KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA L IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 076/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA L IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 076/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama : Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari Alamat : Lorong Damai 3 jalan sao-sao kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. yang dalam persidangan diwakili oleh: Nama : Multazam Alamat : Jl. Mukole Muh Ali nomor 13, Desa Raka Dua, kecamatan Poleang Barat. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01 l/B/KARATEKER/06/1435 kepada Multazam tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M dari Andi Muhammad Hasgar AS selaku Karateker Pengurus Himpunan Mahassiwa Islam (HMI) Cabang Kendari Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama : Sekretariat Daerah Kota Kendari Alamat : Jl. Drs.H. Abdullah Silonde Nomor 8 Kendari Bahwa dalam Persidangan termohon diwakili ABD. Mustand Paseno SH MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/1793/Sekda tertanggal 5 Juni 2014 dari DR. Alamsyah Lotunani SE., MSI sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 076/IV/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Kendari. Adapun informasi yang diminta adalah: 1) Salinan otentik perda APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiranlampirannya). 2) Salinan otentik perwali penjabaran APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiran-lampirannya). j ) Salinan otentik perda APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiranlampirannya). 4) Salinan otentik perwali penjabaran APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiran-lampirannya). 5) Salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kendari 2012, 2013. 6) Daftar penerima bantuan sosial Kota Kendari tahun 2012, 2013 yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnya. & [2.3] Menimbang bahwa termohon tidak menjawab surat permohonan informasi pemohon tertanggal 20 Januari 2013 sehingga Pemohon kemudian mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/I434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari. [2.4] Menimbang bahwa termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan pemohon sehingga pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian 2

sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 076/IV/KIP-PS/2013. [2.5] Menimbang bahwa sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 04 Juni tanpa kehadiran para pihak dan tanggal 05 Juni 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan termohon. [2.6] Menimbang bawa pada tanggal 5 Juni 2014 telah di laksanakan mediasi dan mediasi dinyatakan gagal oleh mediator. Alasan Permohonan [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena termohon tidak memberikan Informasi yang diminta pemohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pengawasan masyarakat dan publikasi informasi. Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik a quo B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 05 Juni 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon menyatakan bahwa tujuan meminta informasi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik. 2. Bahwa surat dari PB HMI merupakan hasil cetak dari surat elektronik. 3. Bahwa terkait hasil cetak surat elektronik dokumen legal standing pemohon, pemohon mendasarkan pada Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa surat eletronik merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Surat-Surat Pemohon 3

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l Salinan surat permohonan Informasi Publik No. 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Kendari, Surat P-2 Salinan Surat Keberatan nomor 12/B/SEK/03/1434 El tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Kendari. Surat P-3 Foto copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 076/IV/K1P-PS/2013. Surat P-4 Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam Surat P-5 Foto copy Surat Keputuan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: 128/KPTS/A/03/1435 tentang Pengesahan Caretaker Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tertanggal 09 Rabiul Awal 1435 H/ 11 Januari 2014 M yang ditandatangani oleh M. Arief Rosyid Hasan dan Mulyadi P.Tamsir yang masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, yang di tunjukkan hasil cetakan dari surat elektroniknya Surat P-6 Surat Kuasa Nomor: 01 l/KARATEKER/06/1435 kepada Multazam tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M dari Andi Muhammad Hasgar AS selaku Karateker Pengurus Himpunan Mahassiwa Islam (HMI) Cabang Kendari, Surat P-7 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Muhammad Hasgar As dengan Nomor Induk Kependudukan 7471062802890004 dan Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Multazam dengan Nomor Induk Kependudukan 7406071410940001. Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa termohon keberatan atas dokumen legal standing termohon yang hanya berupa salinan bukan dokumen asli 2. KuasaTermohon tidak berwenang untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon dapat diberikan kepada pemohon karena surat kuasa yang memberikan kuasa kepada kuasaTermohon tidak secara tegas memberikan kewenangan demikian. 4

3. Termohon tidak memberikan informasi yang dimohon karena termohon tidak mengetahui tujuan pemohon meminta informasi [2.13] bahwa termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-1 Surat Kuasa Nomor 029/1793/Sekda tertanggal 5 Juni 2014 Surat T-2 Foto copy Identitas diri Termohon 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum {legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa kewenangan Komisi Informasi (KI) Pusat dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. 5

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: 6

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada termohon. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada termohon. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 076/IV/KIP-PS/2013. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. [3.12] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 menyatakan: Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah 7

Miiter, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. [3.13] Menimbangn bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan: Pasal 120 (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2 ) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pasal 121 (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4} Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2 ) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [3.14] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan: Pasal 10 ayat (2) 8

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 15 ayat (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. [3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari; [3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara belum terbentuk hingga sengketa a quo disidangkan; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. B, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. ' Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 dinyatakan: 9

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3,20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8], [3.21] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang berhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Muhammad Hasgar As dengan Nomor Induk Kependudukan 7471062802890004 dan Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Multazam dengan Nomor Induk Kependudukan 7406071410940001 (bukti P-7), foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P-4), Foto copy Surat Keputuan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: 128/KPTS/A/03/1435 tentang Pengesahan Caretaker Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tertanggal 09 Rabiul Awal 1435 H/ 11 Januari 2014 M, yang di tunjukkan hasil cetakan dari surat elektroniknya (bukti P-5), dan Surat Kuasa Nomor: 01 l/KARATEKER/06/1435 kepada Multazam tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M (bukti P-6). [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada termohon. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada termohon. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 076/IV/KIP-PS/2013. 4. Pemohon adalah kelompok orang yang berhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, berdasarkan Surat Keputuan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: 128/KPTS/A/03/1435 tentang Pengesahan Caretaker Himpunan Mahasiswa 10

Islam (HMI) tertanggal 09 Rabiul Awal 1435 H/ 11 Januari 2014 M yang di tunjukkan hasil cetakan dari surat elektroniknya (surat P-5). 5. Surat Kuasa Nomor: 012/KARATEKER/06/1435 kepada Multazam tertanggal 6 Sya’ban 1435 H/ 4 Juni 2014 M (surat P-6) [3.23] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon keberatan atas Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen asli atas Surat Keputuan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor: 128/KPTS/A/03/1435 tentang Pengesahan Caretaker Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tertanggal 09 Rabiul Awal 1435 H/ 11 Januari 2014 M yang di tunjukkan hasil cetakan dari surat elektroniknya (surat P-5). [3.24] Menimbang bahwa atas keberatan Termohon atas surat P-5, Pemohon memberikan tanggapan bahwa surat dari PB HMI merupakan hasil cetak dari surat elektronik dan terkait hasil cetak surat elektronik dokumen legal standing pemohon, pemohon mendasarkan pada Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa surat eletronik merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. [j .25] menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 angka 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elek tronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digita l’ elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak^ terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Infoimasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektron ik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 11

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. [3.26] menimbang bahwa atas perbedaan pandapat pemohon dan Termohon atas surat P-5 Majelis Komisioner berpendapat dengan mendasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka alasan keberatan Termohon sudah seharusnya ditolak dan menyatakan menerima surat P-5 Pemohon. [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.18] sampai paragraf [3.26] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.28] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [j .29] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan: Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. [3.30] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan: Sekretariat daeiah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga tekni daerah; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12

[3.31] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari; [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.28] sampai dengan paragraf [2.31], Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; t. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 22 ayat (8) UU KIP Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 36 ayat (t) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. " Pasal 37 ayat (2) UU KIP 13

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.35] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor 07/B/SEK/03/1434 H pada tanggal 20 Januari 2013 yang ditujukan kepada termohon. [3.36] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, termohon menyatakan tidak menanggapai surat permohonan informasi pemohon nomor 07/B/SEK/03/1434 H tertanggal 20 Januari 2013. [3.37] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat nomor 12/B/SEK/03/1434 H pada tanggal 10 Februari 2013 yang ditujukan kepada termohon. [3.38] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, termohon menyatakan tidak menanggapai surat keberatan pemohon nomor 12/B/SEK/03/1434 H tertanggal 10 Februari 2013. [3.39] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dan diterima pada hari itu juga dengan registrasi nomor 076/IV/KIP-PS/2013. [3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.33] sampai paragraf [3.39], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP jimcto 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 dalam sengketa a quo. E. Pokok Permohonan [3.41] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta Hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang tidak menggunakan kesempatan di persidangan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 14

a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; c. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan dari Permohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; 2. Bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah a. Salinan otentik perda APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiranlampirannya). b. Salinan otentik perwali penjabaran APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiran-lampirannya). c. Salinan otentik perda APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiran-lampirannya). d. Salinan otentik perwali penjabaran APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiran-lampirannya). e. Salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kendari 2012, 2013. f. Daftar penerima bantuan sosial Kota Kendari tahun 2012, 2013 yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnya. F. Pertimbangan Majelis [j .42] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan yang akan diuraikan sebagai beikut: [j.43] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan atas permohonan pemohon yang terurai dalam paragraf [2.2] kuasan Termohon memberikan tanggapan KuasaTermohon tidak berwenang untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon dapat diberikan kepada pemohon karena surat kuasa yang diterima kuasaTermohon tidak secara tegas memberikan kewenangan dan Termohon tidak memberikan informasi yang dimohon karena termohon tidak mengetahui tujuan pemohon meminta informasi. [3.44] Bahwa dalam fakta persidangan atas keberatan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa tujuan meminta informasi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap badan publik [3.45] Menimbang Bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 6 15

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus (4) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (5) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (7) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. [3.46] Menimbang bahwa untuk menolak informasi Badan publik dapat mendasarkan pada Pasal 17 UU KIP yang menyebutkan tentang informasi yang di kecualikan, adapun pengecualian dilakukan oleh badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU KIP. [3.47] Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam paragraf [3,42] sampai dengan paragraph [3.46] maka keberatan termohon tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak. 16

[3.48] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan yang akan diuraikan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut: Informasi terkait dengan Perda APBD [3.49] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai a. Salinan otentik perda APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiranlampirannya). b. Salinan otentik perwali penjabaran APBD Kota Kendari 2012, 2013 (dan lampiran-lampirannya). c. Salinan otentik perda APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiran-lampirannya). d. Salinan otentik perwali penjabaran APBD Perubahan Kota Kendari 2012 (dan lampiran-lampirannya). [3.50] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (11) huruf b dan c UU KIP menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; [3.51] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyebutkan: Pasal 11 ayat (1) huruf f Perki SLIP Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahapan pembentukan peraturan prundangundangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah di sahkan atau ditetapkan. Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP 17

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas; b. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas; 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan, dan atau kebijakan tersebut 5. tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; [3.52] Menimbang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan Pasal langka 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 3 ayat 3 APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 16 ayat (1) (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undangundang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutandilaksanakan. (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,kegiatan, dan jenis belanja. 18

(6)

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Pasal 26 ayat(2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannyadituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5) (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 3t ayat (1) dan ayat (2) (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pasal 32 Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD ebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ' [3.53] Menimbang berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah di atur tentang penyebarluasan sebuah peraturan perundang-undangan disebutkan Pasal 86 19

(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 94 Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pasal 95 Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. [3.54] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.49] sampai dengan paragraf [3,53] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi terkait Perda APBD sebagaimana terurai dalam paragraf [3.49] merupakan informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. Informasi terkait dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) [3.55] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kendari 2012, 2013. [a.56] Menimbang bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2012-2013 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaiman ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf b dan c UU KIP yang berbunyi; Badan Publik wajib menyediaka n Informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; e. Informasi mengenai laporan keuangan [3.57] menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b angka 5 dan penjelasannya Perki SLIP menyatakan bahwa: 20

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekuang-kurangnya terdiri atas: 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. Penjelasannya: Angka 5 Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasn informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. [3.58] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP menyebutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. [3.59] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I Perki SLIP menyebutkan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. [3.60] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyebutkan: Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum, [3.61] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: 21

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung]awab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. [3.62] Menimbang bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 4 ayar (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. [3.63] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. [3.64] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 I ahun 2008 tentang Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang menyebutkan: Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyeselaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

22

[3.65] Menimbang bahwa dalam persidangan termohon mengakui menguasai dokumen aquo. [3.66] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat telah menyatakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sebagai informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui Putusan Komisi Informasi Pusat atas sengketa informasi dengan 066/IV/KIPPS-A-M/2013 tertanggal 15 November 2013, 067/IV/KIP-PS-A/2013 tertanggal 14 November 2013, dan 075/IV/KIP-PS-A/2013 tertanggal 14 November 2013. [j .67] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraph [3.55] sampai dengan paragraph [3.66] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Kendari adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. Informasi Daftar penerima bantuan sosial Kota Kendari tahun 2012, 2013 yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnya [3.68] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai Daftar penerima bantuan sosial Kota Kendari tahun 2012, 2013 yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnya. [3.69] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; Pasal 11 ayat 1 huruf c (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; [3.70] Menimbang bahwa dalam persidangan termohon mengakui menguasai dokumen aquo. 23

[3.71] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraph [3.68] sampai dengan paragraph [3.70] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi Daftar penerima bantuan sosial Kota Kendari tahun 2012, 2013 yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnya Sekretariat Daerah Kota Kendari adalah informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. 4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP jo Perki No. 1 Tahun 2013. 5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [5.2] Menyatakan bahwa infromasi sebagaimana tersebut dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses publik. [5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragrat [2.2] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S. Widyaningsih dan Rumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aditya 24

Indra Abrianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis

(Henny S. Widyaningsih)

25

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Kendari, CJuni 2014

26