ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 199/VI/K1P-PS-A/2014
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDOENSIA
L
IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 199/VI/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh: Nama
: Forum Diskusi Suporter Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rifqi Azmi dim Helmi Atmaja, yang memilih domisili hukum di Jl. Sunter Jaya VII No. 31 RT 007 RW 009 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta.
Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez SH1, advokat yang berdomisili hukum di Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya
disebut
sebagai
Pemohon. Terhadap
Nama
: Persatuan Sepak bola Seluruh Indunesia (PSSI)
Alamat
: Pintu X-XI Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Kamo Senayan Jakarta Pusat.
Yang dalam hal ini diwakili oleh Arislo M.A Pangaribuan, S.H., LL.M berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2014, dari Rjohar Arifin Husin selaku Ketua Umum PSSI dan kemudian ditetapkan dalam
Surat Keputusan Nomor: 1
SKEP/22/X/2014 tentang / /
t
Kewenangan Mewakili PSSI secara Hukum di Badan-badan Peradilan, Arbitrase dan Komisi-Komisi penyelesaian sengketa tertanggal 24 Oktober 2014. Para penerima kuasa kemudian memberikan kuasa substitusi secara bertutut-turut kepada.: 1.
Erick Andhika. S.EL Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 dari Aristo M. A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI;
2.
Erick Andhika, S.H; Twan Andris Pratama. S.H; dan Achmad Haikal Assegaf, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 dari Aristo M. A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI;
3.
Fndriati Pranoto. S.H; dan Yuana Berliyanty. S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No, 01/LGL/X/2014 tertanggal 14 November 2014 dari Aristo M,A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon; Telah mendengar keterangan saksi-saksi; dan Telah mendengar keterangan ahli.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 Juni 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor 199/VI/KIP-PS/2014.
i
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dan diterima pada tanggal yang sama. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah: 1.
Dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar Timnas U-19 selama pergelaran piala AFF U-19 Tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara T.J-19 Tahun 2014.
2.
Rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas Senior. Timnas L-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014.
3.
Pengelolaan dana hak siar dan sponsorship yang terdiri dari: a.
Berapa jumlah tiket yang telah dicetak PSSI sepanjang penyelenggaraan piala AFF T.J-19 tahun 2013, pra piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014 (termasuk rincian kategori tiket) ?
b.
Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak.
c.
Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket.
d.
Pemasukan dari sponsorship apparel Timnas Senior, U-23, dan U-19 selama 2012-2014.
e.
Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan tour nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung,
4.
Rincian laporan keuangan dan hasil audit keuangan PSSI selama periode 2005 2013.
5.
Rincian laporan keuangan penyelenggaraan kongres PSSI dari tahun 2005-2014.
[2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon mengirimkan suiat keberatan kepada Termohon pada tanggal 19 Maret 2014, yang diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon.
[2.4] Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang disampaikan Pemohon.
12.5] Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa nomor: 199/V1/K1P-PS/2014,
[2.6] bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan beberapa persidangan sebagai berikut: 1.
Tanggal 20 Oktober 2014, tanpa dihadiri Pemohon maupun Termohon. Termohon menyampaikan surat No 0O2/F.2.LGL/X/2O14 tertanggal 20 Oktober 2014, perihal Jawaban Panggilan Sidang, yang ditujukan kepada Panitera Komisi Informasi Pusat. Pada pokoknya melalui surat tersebut Termohon menyatakan keberatan untuk hadir pada persidangan sebagai Termohon dalam sengketa a quo karena Termohon mendalilkan bukan sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P). Adapun ketidakhadiran Pemohon tidak disertai alasan yang jelas. Persidangan tetap dibuka oleh Majelis untuk kemudian ditunda,
2.
Tanggal 23 Oktober 2014, sidang dihadiri oleh Pemohon, dengan agenda persidangan pemeriksaan awal. Adapun Termohon hadir namun tidak dapat menunjukan Surat Kuasa (asli) sehingga kehadirannya tidak dapat diterima oleh Majelis.
3.
Tanggal 27 Oktober 2014. sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan agenda persidangan lanjutan pemeriksaan awal.
4.
Tanggal 10 November 2014, sidang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa Termohon, dengan agenda sidang pemeriksaan Saksi yang dihadirkan oleh Majelis dari pihak Kcmcnterian Pemuda dan Olahraga serta Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu seorang administrator yang mengelola group FUSI di akun media sosial (Facebook), dalam rangka pemeriksaan kedudukan hukum (legal standing) para pihak.
5.
1anggai 17 November 2014, sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, agenda sidang adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara.
6.
Tanggal 24 November 2014, sidang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan agenda sidang pemeriksaan Ahli yang dihadirkan oleh Termohon, dalam rangka pemeriksaan pokok perkara.
4
7.
Tanggal 1 Desember 2014. pembacaan kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon.
[2.7] Bahwa terhadap sengketa u quo tidak dilakukan Mediasi karena Termohon sejak awal menyatakan sengketa a quo bukan sengketa informasi dikarenakan Termohon bukan Badan Publik, sehingga Komisi Intonnasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dengan tujuan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas Termohon.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dikarenakan permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat j awaban/tanggapan dari Termohon. Pctitum [2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1.
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon sebagaimana yang dimohonkannya.
3.
Biia Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bom).
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan beberapa keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) adalah sebuah forum diskusi yang terbuka dalam dunia maya, bagi pecinta sepak bola dengan menggunakan group dalam Facebook (FB).
Saat ini, FDSI beranggotakan
sekitar 13.000 orang lebih. Aktivitas Pemohon di media sosial tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011. Untuk mengelola diskusi, terdapat seorang yang bertindak sebagai administrator.
.
Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa Pemohon bukanlah fiktif sehingga keberadaan 2 orang yang mewakili Pemohon tidak diragukan, maka Pemohon menyertakan salinan KTP anggota Pemohon yang lain dan gerakan selfie (singkatan dan Self Potrait) dengan foto masing-masing anggota yang memegang KTP mereka untuk membuktikan eksistensi Pemohon.
,
Bahwa aktivitas Pemohon sebagai wujud kecintaan Pemohon pada sepak bola Indonesia khususnya tim nasional bukan hanya sebatas pada diskusi, melainkan pula dengan tindakan nyata, Misalnya pada saat tim nasional diberitakan mengalami kesulitan dana untuk mengikuti kompetisi AFF di Malaysia. Pemohon memberi dukungan kepada Timnas melalui sumbangan sebesar Rp. 65 juta yang dikumpulkan dari seluruh anggota Pemohon dan masyarakat, dan disampaikan kepada Termohon melalui Pelatih Timnas.
4.
Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon dilandasi kecintaan dan kepedulian Pemohon atas persebakbolaan Indonesia, yang dalam kacamata Pemohon prestasi sepak bola Indonesia khususnya Timnas semakin jauh dari harapan. Pemohon meyakini bahwa belum maksimalnya prestasi tim nasional sepak bola disebabkan karena Termohon sebagai satusatunya induk cabang olahraga sepak bola tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal terutama dalam
mengatur, mengurus dan
menyelenggarakan kompetisi sepak bola. Padahal diyakini pula oleh Pemohon terdapat dana dari negara yang diberikan kepada Termohon untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.
5,
Bahwa keyakinan Pemohon atas adanya dana dari negara bagi pelaksanaan fungsi dan tugas Termohon diperoleh dari penyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (pada waktu itu) Roy Suryo yang dilansir oleh beberapa media, yang pada pokonya menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa PSSI Tahun 2013 6
dibiayai oleh Kemcnterian Pemuda dan Olahraga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahwa
dari pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Pemohon
meyakini bahwa Termohon adalah Badan Publik, yang dikenai kewajiban membuka informasi publik sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.
Bahwa selain dana yang berasal dari APBN, Pemohon meyakini Termohon juga menerima sumbangan dari anggota masyarakat dan sumbangan luar negeri dalam hal ini Federation international Football Association (MFA). Keyakinan Pemohon diperoleh dari beberapa informasi yang dilansir oleh media sebagaimana disebut dalam bukti-bukti yang disampaikan Pemohon.
Bahwa Terkait dengan permohonan informasi Pemohon, dijelaskan sebagai berikut: a.
Yang dimaksud dengan “Dokumm kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar Timms U-19 selama pergelaran piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014. ” adalah kontrak dan nilai kontrak yang tertera didalamnya antara PSSI dengan stasiun TV;
b.
Yang dimaksud dengan "Rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas Senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014. ” adalah hasil atau fee dari kontrak tersebut digunakan untuk apa saja;
c.
Yang dimaksud dengan "...rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang dicetak” adalah berkenaan dengan kelas-kelas atau klasifikasi tiket, seperti kelas VIP, VV1P, dan sebagainya;
d.
Yang dimaksud dengan “Sponsorship Apparel ” ialah terkait dengan nama atau merek tertentu yang dicantumkan dalam kostum Timnas, yakni mengenai
pendapatan yang didapatkan
nama/merek tertentu dalam kostum Timnas;
PSSI
dari pencantuman
9,
Bahwa Termohon sangat tertutup dan secara arogan menyatakan suporter tidak perlu menanyakan informasi, khususnya informasi keuangan. Tugas
dan
suporter cukup mendukung Timnas saja. Pernyataan ini menurut Pemohon adalah suatu pembodohan karena menghalangi hak masyarakat untuk bersikap kritis, termasuk meminta informasi.
1U.
Bahwa menurut Pemohon. Termohon seharusnya mencontoh dari organisasi sepak bola di luar negeri misalnya the Football Association o f Singapore (FAS) yang sangat terbuka, mereka melaporkan laporan keuangannya kepada publik dan dapat diakses secara luas, padahal belum tentu federasi-federasi diluar negeri itu menerima anggaran dari negara.
11.
Bahwa terhadap keberatan Termohon yang mempermasalahkan keabsahan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengeta informasi di Komisi Informasi Pusat, yang menurut Termohon tidak jelas apakah Badan Hukum FDST atau perseorangan, maka melalui persidangan sengketa informasi ini. Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk menentukan kedudukan hukum yang sah bagi Pemohon.
12.
Bahwa terkait dengan penolakan Termohon atas kedudukan hukumnya sebagai Badan Publik, Pemohon menyampaikan: a. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Majelis menerangkan bahwa terdapat aliran dana APBN yang diberikan kepada Termohon baik melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ataupun langsung kepada Termohon. b. Keterangan ahli yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan menjelaskan tentang status dan pertanggungjawaban keuangan negara, maka Pemohon menggarisbawahi bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP tidak ada frasa pertanggungjawaban. Oleh sebab itu Pemohon menyatakan kata-kata “pertanggungjawaban” itu hanya tafsir dari ahli saja karena UU KTP sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi poinnya adalah apabila suatu organisasi menerima bantuan dana atau 8
dananya sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN maka ia adalah Badan Publik;
Surat-Surat Pemohon
[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-1
Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama: 1. Rifqi Azmt (Pendiri dan Wakil Forum Di skusi Suporter Indonesia); dan 2. Helmi Atmaja (Pendiri dan Wakil Forum Diskusi Suporter Indonesia)
Surat P-2
Salinan Kartu Tanda Penduduk dari 340 anggota Forum Diskusi Suporter Indonesia
Surat P-3
Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja kepada Bahrain, S.H.f M.H; Mahnur Setyaprabu, S.H; Julius Ibrani S.H; dan Muhammad Ali Fernandez SHI, tertanggal 22 Oktober 2014
Surat P-4
Kartu Tanda Advokat atas nama Muhammad Ali Temandcz
Surat P-5
Surat Permohonan Informasi Publik kepada PSSI tertanggal 20 Februari 2014 yang disertai Tanda Terima
Surat P-6
Surat Keberatan kepada PSSI tertanggal 19 Maret 2014 yang disertai Tanda Terima
Surat P-7
Formulir Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 Juni 2014
Surat P-8
Kumpulan Benta/Artikel Online mengenai informasi yang menunjukan adanya Sumbangan Dana dari Masyarakat, khususnya FDSI kepada PSSI
Surat P-9
Kumpulan Berita/Artikel Online mengenai informasi yang menunjukan adanya Sumbangan Dana dari FTFA kepada PSSI
Surat P-10
Kumpulan Berita'Artikel Online mengenai informasi yang menunjukan adanva Sumbangan Dana dari Pemerintah kepada PSSI
Surat P-11
Kumpulan Financial Report (Laporan Keuangan) dari Federasi/Asosiasi Sepak bola Negara Singapura (The Football Assosiation o f Singapore)
Surat P -12
Kumpulan Berita/Artikel Online mengenai informasi yang menunjukan adanya kontrak PSSI dengan MNC TV dan SCTV
Surat P-13
Pembuktian tentang Pertandingan dan Tiket Piala AFF U-l 9, Pra Piala Asia U- j 19 dan Tour Nusantara U-19, yang terdiri dari: 9
k-
1. Tiket dan berita tentang siaran Piala AFF U-19, Pra Piala Asia U-19 dan Tour Nusantara U-19: 2. Bukti tiket Piala AFF U-19, Pra Piala Asia U-19 dan Tour Nusantara U19; 3. Pemasukan tiket; 4. Bukti Seragam Timnas U-19 dengan Apparel Nike; dan 5. Berita tentang Kcnaikan/Perubahan Harga Tiket. Surat P-14
Kumpulan Berita/Artikel Online mengenai informasi yang menunjukan adanya
1 Penyelenggaraan Liga ISL dan IPL oleh PSSI sejak 2005 - 2013 Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Temohori menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas.
2.
Bahwa Komisi Informasi Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Menurut Termohon jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5 UU KIP, telah terang dan jelas Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaian sengketa a quo. Sebab sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 5, sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundangundangan. Menurut Termohon, jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UL KTP tersebut, maka unsur Badan Publik tidak terpenuhi, karena Termohon bukan Badan Publik, sehingga tidak timbul kewenangan Komisi informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa a quo.
3.
Bahwa Termohon bukan Badan Publik melainkan Badan Hukum Privat Perkumpulan: a.
Termohon dengan tegas menyatakan tetap pada pernyataan sebagaimana ditulis dalam surat No 002/I;.2.LGL/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, 10
perihal Jawaban Panggilan Sidang, yang ditujukan kepada Panitera Komisi informasi Pusat. Pada pokoknya melalui surat tersebut Termohon menyatakan keberatan untuk hadir pada persidangan sebagai Termohon dalam sengketa a quo karena Termohon mendalilkan bukan sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). b.
Termohon mengakui dirinya sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan pada Akta Nomor 02 Tanggal 10 November 2014, yang dibuat dihadapan Notaris DiUi Okta Sesia, SH„ MKn di Kabupaten Karawang, tentang Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta termasuk Statuta PSSI Edisi 2014.
c.
Sebagai Badan Hukum Perkumpulan, Termohon tunduk pada ketentuan tentang Perkumpulan yang terdapat dalam Staatsblad 1870 No. 64 dan KXJII Perdata Buku Ketiga Bab IX. Perkumpulan memiliki mekanisme kerja, struktur dan organisasi sendiri berikut pertanggungjawaban organisasi terutama dalam mekanisme pelaporan keuangan yang diatur oleh perkumpulan itu sendiri yaitu yang termuat dalam Anggaran Dasar 'termohon dan tidak tunduk pada peraturan negara. Menurut Anggaran Dasar Termohon seluruh kegiatan dan laporan keuangan Termohon bersifat tertutup bagi publik.
d.
Selain itu sebagai induk cabang olahraga sepak bola yang merupakan anggola FIFA, Termohon juga tunduk dan terikat pada ketentuanketentuan dari FIFA.
Bahwa Termohon mengakui menerima sejumlah dana dari Kcmcnpora namun sebagai penerima bantuan bukan sebagai pengguna APBN. Hal ini sebagaimana dinyatakan
dalam
surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor
02200/Sctdip/9/2013. Poin 3 dari surat tersebut menyatakan ".......sehubungan dengan hal tersebut kami (Kemenpora) harap KONI segera mentransfer dana kepada PSSI demikian pula PSSI diharapkan segera menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban keuangan pada KONI yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan KONI kepada Kemenpora.” Akan tetapi meskipun
l'ermohon menerima bantuan dana dari negara namun sebagaimana keterangan Ahli yang dikutip oleh Termohon serta surat Kcmenpora tersebut Termohon menyatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara berada pada Kemcnpora, bukan penerima anggaran, dalam hal ini Termohon.
5.
Bahwa permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu, sehingga seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juni 2014.
6.
Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat tuntutan atau hal-hal yang dimohonkan diputus oleh Majelis sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP). Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7.
Termohon sangat keberatan dan menolak tegas seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi Yusup Suparman, SII., LLM yang dihadirkan oleh Majelis untuk didengarkan keterangannya dipersidangan pada tanggal 10 November 2014. karena pemeriksaan saksi tersebut dilakukan tanpa kehadiran Termohon.
8.
Terkait dengan fungsi dan tugas Termohon dalam hubungannya dengan implementusai Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), dinyatakan oleh Termohon: a.
Bahwa pengelolaan persepakbolaan di Indonesia tidak dimonopoli oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 35 UU SKN, masyarakat
dapat
melakukan
pengelolaan
keolahragaan
dengan
membentuk induk cabang olahraga, artinya masyarakat dapat saja membentuk induk cabang organisasi sepak bola sebagaimana hal tersebut pemah terjadi pada sekitar tahun 2010-2011, Termohon adalah induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk sebagaimana amanat Pasal 23 dan Pasal 35 UU SKN. 12
b.
Berdasarkan ketentuan tersebut pula, sangat dimungkinkan adanya lebih dari satu organisasi dalam satu cabang oahraga. Akan tetapi hingga saat ini Termohon adalah satu-satunya induk cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia, diakui secara internasional dan menjadi anggota FIFA.
c.
Oleh karena itu maka keanggotaan Termohon sebagaimana disebut Pasal 12 Statuta Edisi 2014 terdiri atas antara lain, Klub, PSSI Provinsi, asosiasi klub sepak bola perempuan, asosiasi pemain, dll.
d.
Bahwa sebagai
induk organisasi cabang olahraga Termohon
dapat
menyelenggarakan kompetisi sepak bola di tingkat nasional dan internasional. y.
Bahwa terkait dengan materi permohonan Pemohon, dinyatakan oleh Termohon sebagai berikut: a.
Termohon menguasai Dokumen Kontrak hak siar.
b.
Terkait harga tiket tidak ditentukan sendiri oleh PS1S1 karena ada stakeholder lain seperti sponsor, broadcaster dll.
c.
setiap tahun Kongres PSSI menyetujui laporan keuangan namun apabila Termohon sebagai pengurus pusat membuka dokumen itu berarti Termohon telah melanggar Statuta PSSI sehingga Termohon akan dipersalahkan. Laporan keuangan itu dilaporkan kepada anggota-anggota PSSI setiap tahunnya di dalam kongres, jadi bukan Termohon tertutup tapi terbuka secara proporsional
d.
Termohon tidak dapat memberikan dokumen kontrak dan laporan keuangan karena ilu terkait bussinesspractice PSSI.
Surat-Surat Termohon [2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: Surat T-1
Salinan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: 1. Aristo Pangaribuan (Dircktm Legal PSSI; Penerima Kuasa Asli); dan 2. Yuana Berbyanty (Kuasa Substitusi Termohon)
Surat T-2
Salinan Kartu Tanda Advokat atas nama Yuana Berliyanty (Kuasa Substitusi Termohon) 13
Surat T-3
Salinan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum PSSI Djohar Arifin kepada Penerima Kuasa Aristo M. A Pangaribuan, Achmad Firman syah, dan Jihan Anwar Sadat tertanggal 10 Februari 2014
Surat T-4
Salinan atau Kutipan Pengesahan Anggaran Dasar PSSI sebagai Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 2 Pebruari 1953 No. J.A 5/11/6 sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 3/3-1953 Nr. 18
Surat T-5
Jawaban Panggilan Sidang tertanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat atas Pemanggilan Sidang yang telah dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap PSSI
Surdl T-6
Salinan Surat Keputusan Nomor: SKEP/023/JD/VI2014 tentang Pengangkatan Saudara Aristo M. A Pangaribuan sebagai Direktur Legal PSSI
Surat T-7
Salinan Surat Keputusan Nomor: SKEP/22/X/2014 tentang Kewenangan Mewakili PSSI secara Hukum di Badan Peradilan
. Surat T-8 i
Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2Q14 tertanggal 21 Oktober 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa (asli) yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI kepada Penerima Kuasa Substitusi Erick Andhika. S.H
Surat T-9
Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2D14 tertanggal 27 Oktober 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa (asli) yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI kepada Penerima Kuasa Substitusi Erick Andhika, S.H; Iwan Andris Pratama, S.H; dan Achmad Huikal Asscgaf, S.H.
Surat T-10
Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 14 November 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa (asli) yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI kepada Penerima Kuasa Substitusi Endriati Pranoto, S.H dan Yuana Berliyanty, S.H.. M,II
Surat T-l 1
Jawaban 'Termohon tertanggal 17 November 2014
Surat T-12
Salinan Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan KONI Pusat untuk Pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI Tahun 2013 tertanggal 9 September 2013
Surat T-13
Salinan Surat Kemcnterian Pemuda dan Olahraga perihal Pencairan Anggaran Bantuan Kongres PSSI Tahun 2013 14
Surat T -14
Kesimpulan Termohon tertanggal 1 Desember 2014
Surat T-15
Salinan Akta Notaris tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSSI Nomor 02 tanggal 10 November 2014
Surat T-16
Statuta PSSI Edisi 2014
Keterangan Saksi-saksi [2.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik a quo telah memanggil Saksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk didengar kesaksiannya perihal hubungan antara Kemenpora dengan Termohon (PSSI) dalam rangka pemeriksaan status kedudukan hukum Termohon, yaitu Yusup Siiparman S.H., LT.M (Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga) beerdasarkan Surat Tugas Nomor ST. 0234/B-2/11/2014 dari Sriyono, S.H., M.M Kepala Biro Humas, Hukum dan Kepegawaian Kemenpora, yang dalam persidangan tanggal 10 November 2014 memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 1,
Bahwa Termohon adalah salah satu pemangku kepentingan dalam sistem keolahragaan di Indonesia sebagaimana disebut dalam UU SKN. Sistem keoiahragaan nasional terdiri dari beberapa subjek hukum, diantaranya adalah induk organisasi cabang olahraga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 tentang ruang lingkup olahraga maka PSSI itu adalah induk organisasi cabang olahraga prestasi yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan dan membirui prestasi olahraga pada cabang olahraga sepak bola dan itu ada diruang lingkup olahraga prestasi,
2.
Bahwa Sesuai dengan ketentuan UI J SKN, Menteri Pemuda dan Olahraga adalah menteri yang bertangggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. Pasal 33 UU SKN tersebut menjelaskan bahwa Menteri sebagai penanggung jawab sistem keolahragaan nasional. Berdasarkan UU SKN tugas pemerintah selain menetapkan kebijakan dan regulasi, juga melakukan pengawasan dan pembinaan induk organisasi cabang olahraga.
15
/
3.
Bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap induk organisasi cabang olahraga prestasi seperti Termohon salah satunya dalam bentuk dukungan dukungan pendanaan.
4.
Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pengucuran dana atau anggaran kepada Termohon. antara lain yang digunakan untuk kegiatan Kongres dan mekanisme pengucurannya dilakukan melalui KONI. Juga terdapat perjanjian tentang fasilitasi pemberian dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan cabang olahraga sepak bola. Contohnya, PSSI pernah mengajukan bantuan dana untuk pembinaan U-19. Dalam perjanjian Lersebut ditegaskan bahwa segala akibaL akan menj adi tanggung jawab pihak kedua (penerima dana) apabila terjadi kekurangan dan penyalahgunaan selain dari peruntukannya,
5.
Bahwa Saksi j uga menyampaikan keterangan tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang disampaikan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera pada tanggal 25 November 2014, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa
Termohon adalah Badan Publik berdasarkan interpretasi
gramatikal ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP. b. Terdapat bantuan dana kepada Termohon untuk cabang olahraga prioritas melalui akun program Nomor 092.01.07,3823.06.011.521219 sejumlah Rp. 20 milyar pada tahun anggaran 2011 melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 037/PPK/P. 1.SESKEMENPORA/VII/2011 tanggal 13 Juli 201 I.
[2.16] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik a quo telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon yang didengar kesaksiannya perihal keanggotaan FDSI (Pemohon) dan halhal lain menyangkut FDSI dalam rangka pemeriksaan status kedudukan hukum Pemohon (FDSI), yaitu Parto Pangaribuan (Admin/Pengelola Group Facebook “Forum Diskusi Suporter Indonesia”), yang dalam persidangan tanggal 10 November 2014 memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 1.
Forum
Diskusi
Suporter Indonesia (FDSI) pernah menginisiasi dan
mengorganisir pengumpulan sumbangan/bantuan dari masyarakat pecinta bola 16
kepada Timnas. Berawal dari informasi yang didapat Pemohon bahwa Menpora tidak mengucurkan dana kepada PSSI dalam rangka mengikuti kompetisi AFF di Malaysia, sehingga Timnas terancam tidak dapat mengikuti kompetisi tersebut. Lalu muncul kesadaran Pemohon mengumpulkan dana untuk menyumbang PSSI (Timnas) yang diperoleh dari masyarakat luas, dengan cara mengumpulkan sumbangan langsung turun ke jalan dan membuka rekening khusus untuk itu. Jumlah uang yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp, 65 juta. Uang tersebut disampaikan oleh Pemohon dan saksi tidak secara langsung kepada PSSI tetapi kepada tim manajemen Timnas melalui pelatih Neil Maizar pada saat Timnas sedang training di suatu hotel.
2.
Pemohon FDSI terbentuk pada tahun 2010 dan mulai aktif dan memiliki anggota secara luas pada 2011, Saksi termasuk salah satu pendirinya, para pendiri itulah yang kemudian menjadi administrator FDSI Dalam perkembangannya penunjukan sebagai administrator bersifat rotasi dari anggota yang satu kc anggota yang lainnya;
3.
Total anggota Pemohon FDSI saat ini lebih dari 13000 orang/akun;
4.
Saksi meyakini bahwa seluruh anggota FDST mendukung permohonan ini. Dukungan tersebut saat ini semakin bertambah. Saksi sendiri terus didesak untuk segara mewujudkan permohonan ini;
5.
Untuk menyakinkan Majelis bahwa saksi adalah adminitralor dari group FDSI, saksi menunjukan secara visual dan real time untuk mengakses akun FDSI di face book. FDSI ini sendiri masih aktif di face book, bahkan saat ini pun sangat aktif untuk menginformasikan persidangan ini kepada anggota FDSI dan publik.
Keterangan Ahli [2.17] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik a quo telah mendengarkan keterangan seorang Ahli dihidang Hukum Keuangan Publik dan Anggaran Negara yang dihadirkan oleh pihak Termohon, yaitu 17
Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H yang dalam persidangan tanggal 24 November 2014 memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: 1.
Radan hukum menurut teori hukum terbagi menjadi dua: badan hukum publik dan badan hukum privat Radan publik melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan hukum publik, serta melakukan pelayanan publik. Sedangkan badan hukum privat adalah pemegang hak dan kewajiban dan ia mehikukan fungsi keperdataan. Berbeda dengan hukum publik yang melaksanakan tugas umum dan tugas kedinasan, maka hubungan yang dibangun dalam badan hukum privat adalah hubungan keperdataan;
2.
Karena kedua badan hukum ini mcTupakan dua badan hukum dengan rezim hukum yang berbeda baik dalam governance maupun regulasi maka jelas berbeda pula tujuan dan hubungannya dengan pihak ketiga. Badan hukum publik dibebani dengan tugas yang terkait penyelenggaraan negara sedangkan badan hukum privat tidak dibebani dengan tugas-tugas kenegaraan, tujuannya sesuai dengan ATVART-nya. Sehingga kalau badan hukum publik melaksanakan fungsi kedinasan dan publik maka badan hukum privat melaksanakan fungsi dan hubungan keperdataan;
3.
Pembedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat ialah untuk menjaga tertib hukum masing-masing, karena keduanya mempunyai stakeholder aiau pemangku kepentingan sendiri-sendiri dengan rezim hukum yang berbeda. Sehingga keduanya tidak mungkin disamakan. Masing-masing badan hukum mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri dan tata cara berhubungan dengan pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kalau semua badan hukum disamakan, justru akan berbahaya karena akan menimbulkan apa yang di namakan iilstructure problem; masalah yang tidak dapat diidentifikasi akibat penyamaan kedua jenis badan hukum. Keduanya berbeda karakteristik hukumnya;
4.
Kalau melihat pada frasa “bersumber sebagian/seluruh dananya dari APBN/APBD”. kita harus melihat bahwa frasa tersebut bergantung pada frasa ‘'bersumber.” Bersumber disitu pada hekekatnya bahwa ada kemungkinan badan 18
tersebut atau organisasi non pemerintah tersebut mendapat tanggung jawab penuh menurut konsesi, jadi dia melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemerintahan.
Yang kedua, "bersumber” juga berarti ada yang diserahkan, artinya ada transfer dana yang sebenarnya hak dan tanggung jawab atas dana tersebut tetap ada pada si pemberi dana, sementara yang menerima dana hanya melaksanakan saja. Dan frasa "bersumber” juga dapal berarti pertanggungjawaban atas dana tersebut diserahkan kepada si penerima dana. Jadi ada istilah pelimpahan yang berarti tanggung jawabnya tetap pada si pemberi dana dan ada juga istilah penyerahan yang artinya tanggung jawab atas dana yang diserahkan berada pada si penerima, atau ada juga yang dia hanya melaksanakan, artinya dia mendapat konsesi, jadi dia melaksanakan sebagian wewenang pemerintahan sehingga APBN harus membiayainya. Ketiga-tiganya itu berbeda treatment dan governance-nya. Governance untuk pelimpahan dana yang tanggung jawabnya tetap ada pada pemberi dana itu mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
disana jelas
dikatakan
bahwa
pengguna
anggaran
adalah
kementerian/1 embaga sehingga dialah yang harus mempertanggungjawabkan, meskipun ada penyerahan dana (kepada pihak lain), lalu penerima itu melaporkan penggunaan dana itu kepada si pemberi setelah melalui governance oleh si penerima. Tapi bagaimana governance atas dana itu dikelola oleh si penerima, maka itu tergantung organisasi yang bersangkutan apakah misalnya dilaporkan pada organ tertinggi pada organisasi tersebut. Jadi tidak perlu mekanisme menyampaikan laporan sampai kepada DPR sebagaimana mekanisme keuangan negara. Tapi kalau dalam konteks mandat (penyerahan) dan konsesi tadi maka dana tersebut harus dipertanggung)aw'abkan sampai kepada DPR sesuai UU APBN. Sedangkan untuk sumbangan masyarakat dan pinjaman luar negeri, apabila dicatat dia dalam APBN dan ditetapkan sebagai bagian dari pembiayaan hibah atau penerimaan hibah atau sebagai bagian dari instrumen program pemerintah maka itu mengacu pada UU Keuangan Negara. Tapi kalau sumbangan masyarakat itu tidak dicatat dalam APBN atau tidak ditetapkan dalam PP tentang PNBP maka ia mengacu pada pola governance di
19
organisasi tersebut, sehingga pertanggungjawabannya itu sangat berbeda antara bagaimana mekanisme keuangan negara dan bukan keuangan negara;
5.
Mengenai Surat Kemenpora yang dibacakan oleh Termohon maka apa yang tercantum dalam surat itu sudah benar, bahwa yang bertanggung secara materiil atas anggaran itu adalah Kemenpora. Sehingga si penerima dana hanyalah melaporkan pelaksanaan dan kemudian sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka pertanggungjawaban materiil adalah berada pada yang mengeluarkan anggaran tersebut, dalam hal ini Kemenpora, sehingga dialah yang mempertanggungjawabkan anggaran tersebut;
6.
Pengguna anggaran berdasarkan UU No.l Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003 adalah menteri dan pimpinan lembaga, sementara kuasa pengguna anggaran ilu biasanya adalah Sekjen atau Sekretaris yang mendapat delegasi dari menteri atau pimpinan lembaga untuk pelaksanaan penggunaan anggaran. Sedangkan PPK sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 (Pasal 24) tidak mungkin diserahkan pada swasta karena jelas syaratnya adalah PNS. Jadi syaratnya ketat, selain dia harus mempunyai sertifikat pengadaan, perbendaharaan, dia juga harus berstatus sebagai PNS;
7.
Perkumpulan itu sudah diatur dalam Pasal 1653-1665 KUH Perdata, di dalam ketentuan KUH Perdata sudah jelas bahwa perkumpulan sebagai badan hukum mempunyai governance tersendiri, sehingga pada hakekatnya ketika kita memahami badan publik maka esensinya adalah bagaimana mengartikulasikan “publik” itu dalam badan hukum perdata.
8.
Pada waktu penyusunan anotasi UU 14 Tahun 2008, ahli ingat sekali pada waktu itu ahli diundang di Bogor, ahli menyampaikan bahwa harus dibedakan publik dalam arti badan publik, yakni seluruh rakyat Indonesia pada hakekatnya. Sedangkan apabila badan hukum privat makna “publik” itu adalah anggotaanggotanya itu sendiri.
20
/
t
Bagaimana kita mengartikulasikan makna “publik*’ pada kedua badan hukum itu? maka harus dikembalikan pada esensi pada peraturan dasarnya. Jika misalnya badan itu adalah badan hukum publik dalam arti stakeholdersiya adalah seluruh rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia dapat mengakses semua informasi publik. Disisi lain ada perkumpulan sebagai badan hukum perdata yang menurut Pasal 1658 KUH Perdata memiliki stakeholder yaitu anggotaanggota perkumpulan itu sendiri. Tentu syarat dan. prosedur itu harus diikuti karena
merupakan
bagian
dari
prinsip
"contractus
actusJ’ bahwa
menyelenggarakan tindakan hukum pada badan hukum publik dan badan hukum perdata tentu memiliki perbedaan mendasar;
Mengenai pertanyaan termohon tentang siapakah yang dapat menyampaikan permohonan informasi atau keberatan terhadap badan hukum perkumpulan, ahli berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1658 KUFI Perdata, jelas anggota perkumpulan itulah yang dapat mengajukan keberatan kepada perkumpulan. Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) LU KIP bahwa bagaimanapun Badan Publik di dalam memberikan informasi harus mengacu kepada peraturan pemndang-undangan. Ada satu tindakan administrasi yang tidak teratur atau mengandung kekurangan yuridis apabila tindakan tersebut melampaui syarat atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menurut A M Dormer dan Van Der Pot akan mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum;
Pemberian bantuan datia dari pemerintah tidak serta merty menyebabkan sua lu organisasi itu menjadi pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu restrictive dan strict hanya pada kcmenterian/lembaga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Nn. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi pemberian bantuan memang dimungkinkan bagi daerah atau masyarakat sepanjang sudah direncanakan dalam rencana anggaran;
Mengenai pertanyaan Pemohon yang menanyakan apakah dana yang digunakan oleh Kemenpora untuk diberikan kepada Termohon PSSI, ahli menyatakan
bahwa karena kementerian itu pengguna anggaran maka ia (dananya) berasal dari APBN;
13.
Pengelolaan keuangan negara itu dimulai dari perencanaan, pengaturan (regulasi) dan sebagainya. Pengelolaan itu lebih tinggi dari pengguna, maka dari itu pengelolaan itu hanya ada pada Pasal 6 ayat (2); “Pengelola adalah Menteri Keuangan17. Kalau pengguna, dia diberikan wewenang menggunakan anggaran sesuai dengan
rencana
kerjanya, Mengapa
itu dibedakan
? karena
pertanggungjawabannya berbeda-beda, jangan sampai misalnya Presiden diminta bertanggung jawab atas tindakan bendahara kementerian, ini penting untuk mengidentifikasi batasan pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan itu lebih tinggi dari pengguna, oleh karena itu pengelola anggaran itu ada pada Menteri Keuangan;
14.
Kalau Termohon PSSI sebagai penerima bantuan dana dari Kemenpora menyampaikan laporan pelaksanaan itu kepada Kemenpora maka itu sudah tepat. Tapi kalau pertanggungjawaban materiil, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004, hanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sebagai pengguna anggaran. Jadi laporan pelaksanaan itu nanti akan menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban materiil yang dibuat'disampaikan kementerian untuk kemudian diintegrasikan kc dalam laporan pertanggungjawaban APBN di Kementerian Keuangan;
15.
Untuk melihat apakah organ itu badan publik atau bukan maka harus dilihat apakah dia mempunyai kekuasan memaksa secara umum atau tidak;
16.
Berkenaan adanya pagu/sumber penerimaan Termohon PSSI yang berasal dari anggota-anggotanya di daerah yang anggota tersebut mendapat pembiayaan dari APBD, maka penerimaan itu tidak bisa dikategorikan sebagai penerimaan dari keuangan negara (APBD) karena penerimaan itu telah menjadi sumber penerimaan PSSI yang berasal dari anggota-anggota (pengurus) daerah, tidak langsung diturunkan dari APBD kepada PSSI;
22
17.
Pertanggungjawaban keuangan negara itu dibedakan
antara dokumen
pertanggungjawaban materiil dari hulu ke hilir oleh pengelola dan penggunaan keuangan negara, yang menjadi dasar pertanggungjawaban dokumen materiil. Sebagai contoh, Komisi Informasi yang bukan pengguna anggaran karena anggarannya masih dibawah atau sub anggaran Sekjen Kemenkominfo maka KI Pusat tidak menyampaikan dokumen pertanggungjawaban materiil tetapi cukup laporan
pelaksanaan
kegiatan,
karena
yang
melaporkan
dokumen
pertanggungjawaban materiil itu adalah Kemenkominfo. Jadi dalam tersebut konteks Kl Pusat tidak dianggap sebagai pengguna anggaran karena tidak ada dalam APBN pos anggaran untuk KI Pusat;
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa di dalam persidangan terakhir sebelum pembacaan putusan, tanggal I Desember 2014. Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Dalam Provisi
A.
Kedudukan Hukum Pemohon 1.
Bahwa Pemohon Hclmi Atmaja dan Rifqi Azmi, Warga Negara Indonesia mengajukan Permohonan informasi terhadap PSSI. Ilal ini dibuktikan dengan adanya KTP dari Saudara Helmi Atmaja dan Rifqi Azmi.
2.
Bahwa selain sebagai pribadi Warga Negara Indonesia, Pemohon (Helmi Atmaja dan Rifqi Azmi) selaku pecima sepak bola Indonesia juga turut mewakili Forum Diskusi Supporter Indonesia / FDSI selaku Komunitas Pecima Sepak bola yang berdiri sejak tahun 2011, dimana anggota FDSI sampai saat ini berjumlah 13.861 {per tanggal 22 November 2014). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Saksi Admin dari FDSI di Facebook, yaitu saudara Parto Pangaribuan pada persidangan tanggal 10 November 2014.
23
Dengan demikian terang dan jelaslah bahwa Pemohon, Helm! Atmaja dan Rifqi Azmi berhak dan patut untuk mewakili FDSI dalam sengketa permohonan informasi terhadap Termohon di Komisi Informasi Pusat.
3.
Permintaan Informasi ini Atas Nama Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) di Faeebook Mewrakili 340 Suporter Seluruh Indonesia dimana Pemohon lampirkan 340 KTP, SIM dan Pasporl. Sedari awal tujuan permintaan informasi ini adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas di PSSL Permohonan permintaan informasi ini sebagai salah satu bagian dari aksi nyata Pemohon yang bersifat konstruktif bagi sepak bola Indonesia sebagaimana aksi-aksi nyata lainnya seperti mencetak 1000 buku kurikulum dan tehnik dasar sepak bola bagi seluruh Sekolah Sepak Bola (SSB) se-Indonesia serta penggalangan dana dan lain-lain sebagainya.
4.
Pemohon sudah beritikad baik dengan mengajukan Surat Permohonan Informasi tkm Keberatan ke Termohon sebagaimana diatur dalam UU KIP sebelum mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat. Maka : Dengan demikian Pemohon berharap kepada Majelis Komisioner untuk kiranya MENERIMA dan MENETAPKAN kedudukan pemohon, FDSI selaku kelompok suporter yang cinta sepak bola Indonesia sebagai pemohon sengketa informasi atau setidak-tidaknya Helmi Atmaja dan Rifqi Azmi selaku Warga Negara Indonesia sebagai pemohon sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.
B.
Kedudukan Termohon Selaku Badan Publik 1.
Pemohon berkeyakinan bahwa Peisatuan sepak bola Seluruh Indonesia merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undangundang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: 1Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 24
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara daw atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negerV'. 2.
Bahwa Pemohon menyadari Termohon bukan badan publik dalam makna Lilembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.
Bahwa
Pemohon berkeyakinan bahwa Termohon adalah Badan Publik
sebagaimana makna, "organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri", dimana setidaknya terdapat 2 unsur dari kalimat tersebut yakni : a.
Unsur Pertama frase "Organisasi non pemerintah7’, hal ini bermakna organisasi yang berada di luar pemerintahan yang fungsinya tidak termasuk fungsi penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Termohon berbentuk “Perkumpulan”, perkumpulan merupakan organisasi non pemerintah. Hal ini dibuktikan foto copy Kutipan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman, tanggal 2 Pebruari 1953. yang pada intinya memutuskan untuk menyetujui dan mufakat atas Anggaran Dasar perkumpulan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Status PSSI sebagai organisasi non Pemerintah berbentuk Perkumpulan juga nampak berdasarkan Statuta PSSI yang diserahkan oleh Termohon pada sidang tanggal 24 November 2014. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon merupakan Organisasi Non Pemerintah terbukti.
b.
Unsur Kedua frasa “sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 25
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri ” hal ini bermakna bahwa adanya dana yang berasal dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sumbangan masyarakat dan luar negeri yang dipergunakan oleh organisasi tersebut. Berkenaan dengan sumber operasional organisasi Termohon tersebut baik sebagian saja atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. Terhadap dalil ini Pemohon mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Pada tanggal 10 November 2014 Majelis Komisioner memanggil saksi dari Kemenpora yakni Yusuf Supamian, SH, LLM yang telah didengar keterangannya pada persidangan terbuka untuk umum, dimana inti keterangannya adalah sebagai berikut: - PSSI adulah organisasi olah raga prestasi sebagaimana dimaksud dalam UU Sistem Keoiahragaan Nasional. - Untuk olah raga Prestasi, Kemempora biasanya menyediakan dana yang dipergunakan antara lain untuk pembinaan usia dini. - PSSI pernah
menerima dana dari Kemenpora
menyelenggaraan
Kongres
PSSI tahun
untuk
2013 sebesar
Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 2) Bahwa pada persidangan pada tanggal 24 November 2014. Termohon mengkonfirmasi keterangan dari saksi Kemenpora dengan menyatakan benar menerima dana sebesar Rp. 1,5 milyar dari KONI untuk Kongres PSSI 2013. Pernyataan Termohon dikuatkan dengan adanya bukti Surat dari Termohon berupa : -
Surat
Kementcrian
Pemuda
dan
00.200/SET.DIV/IX/2013, tanggal
Olahraga
bernomor
10 September 2013,
kepada Ketua Umum KONI, yang pada intinya menerangkan bahwa adanya perintah dari Kemenpora kepada KONI untuk segera mentransfer uang sebesar Rp. 1.500,000.000,(satu milyar Hma ratus juta rupiah) kepada PSSI untuk keperluan Kongres PSSI 2013. -
Berita Acara Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban PSSI terhadap penggunaan dana bantuan KONI Pusat untuk
26
pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI Tahun 2013, tanggal 09 September 2013. 3) Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2014 didengarkan keterangan saksi ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH.fMH.}seorang ahli hukum administrasi negara yang juga pakar dihidang Anggaran dan Keuangan Negara, Dimana ahli menjelaskan seputar isu
tentang
“pengelolaan
“pertanggungjawaban
keuangan
keuangan
negara”
negara”. Namun
dan
menurut
Pemohon, ahli secara sadar dan paham betul menerangkan hal yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon dimana PSSI menerima uang dari APBN, yaitu dengan dasar : -
Ahli menyatakan bahwa tafsinm tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan
negara
dalam
frasa
“bersumber dari” sepenuhnya berdasarkan penafsiran dirinya dalam menggali pasal tersebut dan mengaitkannya dalam konteks keuangan negara. Sementara ahli mengakui bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan tidak pernah ada kata-kata “pengelolaan” dan “pertanggungjawaban” melainkan hanya kala '“Bersumber”, Sehingga dengan demikian menurut Pemohon frasa “Bersumber” sebenarnya tidak bisa ditafsirkan kesana-kesini dan membuat ketentuan Undang-undang menjadi ambigu. -
Ahli menyatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi dana rtort hudgeler sehingga dapat dipastikan dana yang diberikan
Kemenpora
ke
PSST
melalui
KONI
sebagaimana dimaksud oleh saksi kemenpora merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -
Ahli juga memberikan keterangan seputar keuangan di Komi si Informasi Pusat yaitu ahli menyatakan sekalipun pengeluaran Komisi Informasi Pusat selaku bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak spesifik 27
ada dalam
Anggaran Pendapatan Belanja negara namun secara substansi uang yang dipergunakan adalah uang negara, -
Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik suatu garis kesimpulan bahwa Komisi Informasi Pusat yang dananya tidak secara langsung dari APBN tetap wajib untuk memberikan informasi publik (di mana tentu saja Komisi Informasi tidak bisa untuk menolak adanya permintaan informasi dari publik dan akan sangat janggal bila karena persoalan administrasi keuangan Komisi Informasi Pusat menolak Permohonan informasi dari publik) karenanya kemudian Komisi Informasi Pusat diklasifikasikan sebagai Badan Publik karena menerima uang dari APBN. Pun demikian kiranya PSSI yang menerima dana tidak langsung
dari
Kemenpora
melalui
KONI
juga
dikategorikan badan publik karena menerima dana yang bersumber dari APBN. Maka Dengan demikian secara terang benderang PSSI telah menerima dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.500.000.00(1, (satu milyar lima ratus juta rupiah), karenanya PSSI terbukti sebagai badan publik sebagaimana disebutkan oleh pasal l ayat 3 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena sebagian dananya bersumber dari APBN.
4) Terhadap adanya sumbangan masyarakat dan atau luar negeri Pemohon mengajukan bukti (1) adanya Sumbangan dari Pemohon / FDS1 ke PSSI; (2) sumbangan FIFA ke PSSI dan (3) tambahan bukti berita adanya sebagai dana APBN dipergunakan oleh PSSI (Vide Surat P-7, Surat P-8, dan Surat P-9). 4. Bahwa berdasarkan bukti diatas telah nyata dan terang benderang dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukan Badan Publik adalah salah kaprah karena faktanya selain menerima dana dari APBN, Termohon juga menerima dana 28
sumbangan masyarakat dan FIFA, dengan demikian PSSI dapat dikualifikasikan sebagai Badan Publik.
Dalam Pokok Perkara
A.
Dasar-Dasar Permohonan/Posita 1.
Bahwa Pemohon selaku bagian dari masyarakat pencinta bola berpendapat Termohon, PSSI selaku “penguasa” sistem persepakbolaan Timnas selama ini belum transparan dan akuntabcl dalam pengelolaan dana untuk persepakbolaan nasional,
2.
Bahwra kemudian Pemohon pada tanggal 20 Februari 2014 mengirimkan surat permintaan informasi kepada PSSI. Surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PSSI melalui sekretariat mereka di Jakarta.
3.
Bahwa mengingat tidak ada respon sama sekali atas permintaan yang diajukan, kami melanjutkan dengan mengirim surat keberatan tertanggal 19 Maret 2014 kepada PSSI di Jakarta.
4.
Bahwa karena tidak ada jawaban sama sekali dari Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat yang diajukan pada 10 Juni 2014, dengan permohonan sebagai berikut: 1)
Dokumen Kontrak antara PSSI dengan Stasiun Televisi (MNC dan SCTV) untuk Hak Siar U 19 selama pergelaran piala AFF U 19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014.
2)
Rincian Penerimaan dan Penggunaan Hak Siar Timnas Senior. Timnas II23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014.
3)
Pengelolaan Dana Hak Siar dan Sponshorship: a.
Berapa jumlah
tiket
yang telah
dicetak
PSSI
sepanjang
penyelenggaraan piala AFF U 19 Tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014? Termasuk rincian kategori tiket ? b.
Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak?
e.
Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket?
29
d.
Pemasukan dari spomhorship apparel Timnas Senior, U-23 dan U19 selama 2012-2014 ?
e.
Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala AFF U 19 tahun 2013, Pra Piala Asia U 19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung?
4)
Rincian Laporan Keuangan dan Hasil Audit Keuangan PSSI selama periode (2005-2013)
5)
Rincian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Kongres PSSI dari tahun 2005-2014.
5.
Pemohon meyakini ketidaktnmsparanan Termohon sedikit banyak hal tersebut berpengaruh pada proses pencapaian prestasi Timnas. Hal yang paling nampak adalah ketika PSSI menjadikan Pemain Timnas U-19 Pasca menjadi juara AFF 2013 di Sidoarjo pada bulan September tahun 2013 seperti Tim Sirkus yang bertanding
hanya
untuk
dipertontonkan.
Termohon
kemudian
menyelenggarakan serangkaian turnamen dan uji coba Timnas U 19 antara lain: a.
Tour Nusantara 1 (3 Februari - 17 Maret 2014) dengan 13 pertandingan
b.
Tout Timur Tengah (1 April - 21 April 2014) dengan 5 pertandingan
e.
Tour Nusantara 2 (6 .Tuni - 11 Juli 2014) dengan 8 pertandingan
d.
Hasanal Bolkiah Cup, Brunai (8 Agustus - 19 Agustus 2014) dengan 5 pertandingan
e.
Tour Spanyol, Spanyol (16 September - 24 September 2014) dengan 4 pertandingan.
6.
Bahwa Timnas U-19 total bertanding sebanyak 35 kali dalam jangka waktu Februari sampai September 2014/7 bulan. Bila dibandingkan dengan standar kompetisi internasional, dengan rentang waktu 10 bulan, 20 tim yang berlaga, l tim bertanding sebanyak 38 kali. Dimana dalam standarnya setiap minggu satu tim bermain hanya satu kali, berbeda dengan timnas U-19 yang dalam rentang waktu (3 Februari - 17 Maret 2014) main sebanyak 13 pertandingan padahal seharusnya hanya 6 pertandingan. Apakah dengan demikian PSSI tidak mengeksploitasi Timnas U-19?
30
7.
Bahwa Pemohon berkeyakinan kuat dokumen-dokumen yang diminta dari PSSI adalah dokumen yang benar-benar ada dan dimiliki oleh PSSI. Dimana kemudian pada persidangan tanggal 24 November 2014, PSSI mengakui adanya dokumen-dokumen tersebut namun karena alasan dokumen tersebut adalah merupakan dokumen yang berkaitan dengan Pihak Ketiga serta karena alasan bisnis maka dokumen tersebut tidak bisa diberikan kepada Pemohon. Padahal dokumen tersebut bukan dokumen yang dikecualikan.
8.
Bahwa kemudian untuk mendukung bukti keberadaan dokumen yang Pemohon maksud, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dibawah ini : 1)
Menerangkan dan Pembuktian Adanya Kontrak PSSI Dengan MNC TV Dan SCTV (Vide Surat P -ll)
2)
Bukti-bukti yang menerangkan Adanya Pertandingan Timnas Senior, U-19 dan U-23 Periode 2012 -2014 (Vide Surat P -i3)
3)
Pembuktian Tentang Pertandingan dan Tiket Piala AFF U 19, Pra Piala Asia U 19 Dan Tour Nusantara U 19 (Vide Surat P -i2) : (1) . Tiket atau berita tentang siaran : a) Piala AFF U-19 2013, b) Pra Piala Asia U-19 2013, c) Tur Nusantara T.J-19 (2) . Bukti Tiket; a) Piala AFF U-19 2013, b) Pra Piala Asia U-19 2013, c) Tur Nusantara IJ-19 (3) . Pemasukan Tiket (Harga Tiket dan Jumlah Kira-kira penonton) (4) . Bukti kaos Timnas FM 9 dengan logo “Nike'' (5) . Berita tentang Kenaikan Harga Tiket / Perubahan (Berita tentang protes kenaikan Harga Laga Timnas)
4)
Menerangkan Tentang PSSI yang menyelenggarakan l.IGA Sejak 2005 Sampai Dengan 2013 Dengan Adanya Juara Liga Indonesia dari 2005 2013 (ISL & IPL)
31
5)
Bukti-bukti yang menerangkan Adanya Penyelenggaraan Kongres Tahunan PSSI dan Kongres Luar Biasa Sejak 2005 - 2013.
9.
Bahwa padahal bila PSSI konsisten dengan gagasan dokumen tersebut adalah dokumen bisnis, bukankah dalam Bisnis merupakan suatu kewajaran bila publik mengetahui transaksi keuangan dari PSSI bukan hanya suporter. Dengan demikian kebutuhan tersebut bukanlah menjadi kebutuhan Publik melainkan kebutuhan PSSI itu sendiri karena prinsip dapat dipercaya dan diakses publik dalam konteks bisnis merupakan suatu keharusan. Untuk sekedar memberikan perbandingan hal tersebut. Pemohon menyandingkan data keuangan Persatuan Sepak bola Singapura (FAS), dimana pada negara seperti Singapura, ''Persatuan Sepak bola Singapura’1 yang juga independen dapat melakukan transparansi pendanaan secara baik, Hal ini sebagaimana Pemohon buktikan daftar Laporan yang diupload oleh FAS (The Football Assosiation o f Singapore) periode Januari 2012 s.d Maret 2013, berikut ini: 1)
Financial Report rutin yang diupload di situs resmi FAS (The Football Assosiation o f Singapore).
2)
Financial Report FAS (The Football Assosiation o f Singapore) yang menunjukkan penghasilan dari Sponsorship sebesar Sgd 2,542.378,- (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan dollar singapura)
3)
Financial Report FAS (The Football Assosiation o f Singapore) yang menunjukkan penghasilan dari Advertising and TV Rights sebesar Sgd 51 „766,- (lima puluh satu ribu tujuh ratus enam enam dollar singapura)
4)
Financial Report FAS (The Football Assosiation o f Singapore) yang menunjukkan penghasilan berupa hibah (grant) dari Singapore Sport Council sebesar Sgd 2.389.514 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas dollar singapura)
9.
Bahwa seluruh Permohonan informasi Pemohon bukanlah informasi Publik yang dikecualikan menurut Pasal 6 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008, karenanya Termohon (PSSI)
wajib memberikan informasi yang Pemohon ajukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 UU Mo, 14 Tahun 2008, yaitu 32
"Badan Publik wajib menyediakan. memberikan dan/aiau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangarmya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
10.
Bahwa dengan demikian terang dan jelaslah Termohon berkewajiban membuka dan memberikan data informasi yang Pemohon sampaikan ke Termohon (PSSI)
Petitum
Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil, saksi, ahli dan fakta-fakta hukum di alas terbukti bahwa PSSI merupakan Badan Publik karenanya kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Terhomat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi 1.
Menetapkan FDSI sebagai Pemohon sengketa informasi atau setidak-tidaknya Helm i Atmaja dan Rifqi Azmi selaku Warga Negara Indonesia sebagai pemohon sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat;
2.
Menetapkan bahwa PSSI adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam Pokok Perkara 1.
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada
Permohon informasi
sebagaimana berikut: 1)
Dokumen Kontrak antara PSSI dengan Stasiun Televisi (MNC dan SCTV) untuk Hak Siar U 19 selama pergelaran piala AFF U 19 tahun 2013. Pra Piala Asia U19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014.
2)
Rincian Penerimaan dan Penggunaan Hak S iar Ti mnas Senior,. Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014.
3)
Pengelolaan Dana Hak Siar dan Sponshorship:
33
a.
Berapa jumlah tiket yting telah dicetak PSSI sepanjang pen yel an ggaraan piala AFF U 19 Tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014? Termasuk rincian kategori tiket ?
b.
Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak?
c.
Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket?
d.
Pemasukan dari sponshorship apparel Timnas Senior, U-23 dan U-19 selama 2012-2014 ?
e.
Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala API1-U 19 tahun 2013, Pra Piala Asia U 19 tahun 2013 dan T out Nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung?
4)
Rincian Laporan Keuangan dan Hasil Audit Keuangan PSSI selama periode (2005-2013)
5)
Rincian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Kongres PSSI dari tahun 2005 2014.
3,
Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (<ar aequo et bono)
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa di dalam persidangan terakhir sebelum pembacaan putusan, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1.
Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil atau pernyataan Pemohon di dalam Permohonan tertanggal 10 Juni 2014, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2.
Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh keterangan yang disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi dari Kemenpora yaitu Yusup Suparman pada persidangan tanggal 10 November 2014. Karena pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan tanpa kehadiran Termohon. Sekalipun Pasal 31 Perki No. 1/2013 menyatakan Majelis Komisioner dapat memeriksa sengketa tanpa kehadiran Termohon dan/atau kuasanya akan tetapi seharusnya Majelis Komisioner menunggu
kehadiran Termohon agar
didapatkan fakta-fakta yang benar dan berimbang dari kedua belah pihak bersengketa; 34
3.
Bahwa Termohon sudah menyerahkan bukti-bukti surat, yaitu: a.
Tambahan Berita Negara RI tanggal 3/3-1953 Nr 1S yang menyatakan bahwa PSSI adalah badan hukum Perkumpulan;
b.
Statuta PSSI Edisi 2014;
c.
Surat Kemcntcrian Pemuda dan Olahraga kepada Ketua Umum KONI, Nomor: 02200/SET.DIV/IX/2013, perihal: Pencairan Anggaran Bantuan Kongres PSSI 2013, tertanggal 10 September 2013;
d.
Berita Acara penyerahan berkas-berkas asli laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan KONI Pusat untuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2013, tertanggal 09 September 2013,
4.
Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam Jawaban tertanggal 17 November 2014 bahwa Termohon BUKAN Badan Publik menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 14/200$;
5.
Bahwa untuk membuat jelas dan terang mengenai hal ini, dalam persidangan tanggal 24 November 2014, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli Keuangan Negara yaitu DR, Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H, diantaranya menerangkan sebagai berikut: a.
Perkumpulan adalah badan hukum privat yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata. Kekayaan badan hukum privat terpisah dan tidak memiliki keterkaitan dengan keuangan dan kekayaan negara;
b.
Badan Publik dapat berbentuk badan hukum publik dan badan hukum perdata/privat. Untuk membedakan keduanya, tergantung dari governance (lata kelola);
c.
Pemberian bantuan dana yang berasal dari Kementerian kepada Perkumpulan sebagai badan hukum privat tidak menciptakan hubungan kedinasan atau hubungan keuangan. Yang terjadi adalah hubungan kontraktual
antara perkumpulan sebagai
kementerian sebagai pemberi bantuan;
35
penerima bantuan
dan
d.
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara ada pada kementerian sebagai Pengguna Anggaran (PA);
c.
Terkait
dengan
sengketa,
maka
yang mempertanggungjawabkan
penggunaan keuangan negara adalah Kemenpora sesuai ketentuan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BUKAN penerima anggaran dhi Termohon. PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. Sedangkan PPK (Pejabat
Pembuat
Komitmen)
adalah Sekretaris Jenderal
dari
Kementerian. Tidak mungkin hal tersebut diserahkan kepada swasta karena yang bertanggung jawab adalah PNS. Hal ini sejalan dengan surat Kemenpora kepada Ketua Umum KONI, dimana pada angka 3 menyatakan: "... PSSI diharapkan
segera
menyerahkan bukti laporan pertanggungjawaban keuangan kepada KONI yang selanjutnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan KONI kepada Kemenpora ". Secara
prosedural,
komite
akan
menerima
pertanggungjawaban
pelaksanaan dari Perkumpulan yang menerima bantuan. Komite dan Perkumpulan tidak mungkin mempertanggungjawabkan penggunaan karena
bukan
PA
atau
KPA
(sebagai
pihak
yang
mempertanggungjawabkan dokumen materiil penggunaan anggaran) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; f.
Perkumpulan yang menerima sumbangan dari masyarakat dan/atau bantuan luar negeri tidak dapat dikatakan sebagai pengguna anggaran. Hanya sumbangan masyarakat yang ditetapkan sebagai penerimaan hibah dan penerimaan negara bukan pajak yang diterima kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran dan dicatat dalam APBN, demikian juga bantuan luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai hibah luar negeri dan dicatat di APBN dan disetorkan ke kas negara sebagai pengguna anggaran negara;
g.
Tegasnya sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri yang masuk ke dalam rekening Perkumpulan merupakan uang Perkumpulan
36
sebagai badan hukum perdata'privat. Dianggap sebagai Keuangan Negara jika masuk ke kas negara dan dicatat dalam APBN;
6.
Bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Ahli dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 14/2008 TERBUKTI Termohon bukan Badan Publik sehingga tidak ada Sengketa Informasi Publik dan Komisi Informasi tidak memiliki kewewenangab atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a-quo.
7.
Bahwa ketentuan Pasal 13 hurut b Perki No. 1/2013 berbunyi sebagai berikut: ‘ P e r m o h o n a n d ia ju k a n sela m b a t-J u m b a tn va 1 4 (e m m it b e ta s) h a r i keria s e ja k :
a.
tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPJD diterima oleh Pemohon; atau
b.
berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PP1D dalam memberikan tanggapan tertulis ”
8.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon TERBUKTI Permohonan diajukan telah melewati jangka watu 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID memberikan tanggapan tertulis, yaitu: a.
T anda Terima Permintaan Informasi tertanggal 20 Februari 2014;
b.
Tanda Terima Keberatan Pennintaan Informasi tertangggal 19 Maret 2014;
c.
Surat Pemohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, perihal: Mengadukan Ketertutupan Informasi PSSI, tertanggal 10 Juni 2014 dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 10 Juni 2014;
■>.
Bahwa jadi seharusnya Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat adalah Kamis, 22 Mei 2014. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan yang telah melewati jangka waktu sebagaimana
37
ditentukan Pasal 13 huruf b Perki No. I Tabun 2013 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
i 0.
Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Perki No. 1/2013 menyatakan sebagai berikut: Formulir atau surai Permohonan se k u ra n g -k u ra n g n y a memuat; a. Identitas Pemohon b. Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan c.
11.
H a i y a n g d im o h o n k a n u n tu k d ip u tu s o le h K o m is i In fo rm a si,
yaitu:
Bahwa lampiran I Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi juga menentukan hal yang sama, dimana tertulis: “Tuntutan Pemohon”;
i 2.
Bahwa kenyataannya tidak ada tuntutan atau hal-hal yang dimintakan Pemohon untuk diputus oleh Majelis (Petitum) sebagaimana TERBUKTI dari: a. Surat Pemohon tertanggal 10 Juni 2014 b. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 10 Juni 2014.
13.
Bahwa oleh karena Pasal 10 ayat (1) huruf c Perki No. 1/2013 mensyaratkan harus adanya hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Majelis Komisioner namun ternyata Permohonan sama sekali tidak ada memuat tuntutan maka Permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4,
PERTIMBANGAN HUKUM
L4.1] Menimbang bahwa maksud dair tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa rnformasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 38
KIP) juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tabun 2013), yaitu dengan alasan permohonan informasi dan keberatan tidak mendapat tanggapan.
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.
Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
2.
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3.
Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4.
Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa Komisi informasi Pusat mempunyai dua ke wenang an, yaitu kewenangan absolut dan kewenangiui relatif.
Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UII KIP dinyatakan bahwa: "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. ”
[4.5J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang 39
I
'a
berkaitan dengan hak memperoleh duwaUiu menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Langka 2 UU KIP dinyatakan bahwa: "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan pe nyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ”
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 UU KIP: Ayat (1)
"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. " Ayat (7) “Paling lambat W (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. "
40
Ayat (8) “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (?}, paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP “Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan'atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. "
Pasal 36 UU KIP: Ayat (1) "Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). ”
Ayat (2) “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (i) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja seteluh diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). ” [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: 41
"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. "
[4.9] Menimbang bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua bal, yakni: a. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik (P SIP) kepada Komisi Informasi; b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik, yakni Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
[4.10] huruf a Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai paragraf [4.97, terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
[4.10] huruf b Menimbang dalam hal penentuan apakah sengketa a quo adalah sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf b, akan diputus pada bagian Kesimpulan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Termohon, karena untuk memutus apakah sengketa a quo adalah sengketa informasi publik dan oleh karenanya menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus apakah Termohon adalah badan publik atau bukan badan publik,
Kewenangan Relatif [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa: "Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/alau Sudan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.''
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat."
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: "Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, p u s a t,
o r g a n is a si n o n p e m e rin ta h tin g k a t
BUMN\ atau lembaga negara lain di tingkat pusat. "
[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang merupakan organisasi berbadan hukum Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Anggaran Dasar Serikat-Serikat yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman tertanggal 2 Februari 1953 No. J.A 5/11/6, yang termuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 3/3-1953 Nr. 18 (Vide Surat T - 4), dan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Nomor 2 yang dibuat dihadapan Notaris Dita Okta Sesia. S.H., M.Kn, pada tanggal 10 November 2014 (Vide Sitrat T - 15).
[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada pokoknya Temohon mendalilkan:
43
1. Termohon bukan Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU K1P melainkan Badan Hukum Privat Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Pasal 1653 KUIIPerdata sebagaimana diuraikan dalam
ju n c to
Staatsblad 1870 No. 64,
p a r a g r a f / 2 .1 2 f a n g k a 2, 3 h u r u f a , b
sebagaimana kesimpulan Termohon pada p a r a g r a f [ 3 .2 / a n g k a 4,
dan
S h u r u f a, d a n
angka 6.
Bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis berpendapat ikhwal Termohon merupakan Badan Hukum Privat Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata juncto Staatsblad 1870 No. 64, sepanjang dimaknai tentang pembentukan organisasi berbadan hukum sebagaimana lazimnya jenis badan hukum yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab IX dan status Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Maka pemilihan status/subyek hukum Badan Hukum Privat Perkumpulan yang dilakukan Termohon dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, sebagaimana yang tercantum dalam AD ART PSSI, hal 2 (Vide Surai T - /5), karenanya pemilihan subyek hukum Termohon sebagai Badan Ilukum Privat Perkumpulan adalah benar dan tidak dapat dibantah lagi, karenanya status/subyek hukum tersebut memiliki kedudukan hukum dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, dimana setiap badan hukum dapat mempunyai wewenang, serta dalam teori hukum keperdataan, suatu badan hukum hanya dikenal 2 (dua) maeam badan hukum yaitu, Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Bila dilihat dalam .AD ART Termohon sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tujuan pendirian organisasi Termohon adalah mengembangkan dan mempromosikan sepak bola. Sehingga dengan status/subyek hukum Termohon sebagai Badan Hukum Privat Perkumpulan bukan berarti tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan'atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 44
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. "
Dari rumusan Pasal tersebut dapat ditarik unusur-unsumya yaitu; a. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan'atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. "
Dari rumusan Lersebut. Majelis berpendapat bahwa meskipun Termohon adalah Badan Hukum Privat Perkumpulan namun dalam aktivitasnya sebagai satu-satunya organisasi sepak bola yang diakui Pemerintah sebagai Induk Organisasi Sepak bola di Indonesia yang menyelenggarakan kompetisi sepak bola ditingkat nasional dan internasional, serta diakui organisasi sepak bola internasional PIPA sebagai satusatunya organisasi sepak bola di Indonesia. Oleh karenanya kehadiran Termohon tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsi negara dibidang persepakbolaan, dimana tugas dan fungsi tersebut dilimpahkan/diserahkan kewenangan pelaksanaannya oleh negara kepada Termohon, sehingga lahirlah konsep organisasi persepakbolaan seperti sekarang ini. sehingga Termohon adalah satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional yang sah dan diakui oleh negara maupun internasional sebagai otoritas penyelenggara persepakbolaan Indonesia.
Dengan mendasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi Termohon pada hakekatnya merupakan tugas dan fungsi negara dibidang olahraga khususnya persepakbolaan, yang kemudian pada pelaksanaannya dijalankan oleh Termohon. Hal itu pula diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13J 45
angka S huruf, yang pada pokoknya menyatakan "Termohon adalah induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk sebagaimana amanat Pasal 23, dan Pasal 35 UUSKN", yang memiliki anggota Klub, PSSI Provinsi, asosiasi klub sepak bola perempuan, asosiasi pemain, dll. Karenanya, tugas dan fungsi tersebut pada hekekatnya merupakan tugas dan fungsi negara di bidang olahraga khususnya persepakbolaan. Dengan demikian, meskipun betul bahwa Termohon adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki status/subyek hukum Badan Hukum Privat Perkumpulan, dengan mendasarkan pada tugas, fungsi, dan kegiatan Termohon, Majelis berpendapat Termohon menjalankan tugas dan fungsinya yang melekat dan tak terpisahkan dari tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, tepatnya penyelenggaraan negara di bidang olahraga khususnya persepakbolaan.
2. Termohon menerima sejumah dana dari Kemcnterian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) namun sebagai penerima bantuan bukan sebagai pengguna APBN sebagaimana dalil Termohon yang diuraikan dalam p a r a g r a f / 2 .1 3 J
a n g k a 4,
sehingga Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Publik.
Bahwa terhadap dalil tersebut, dan sesuai dengan fakt-fakta yang diperoleh dari persidangan baik yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Saksi dan Ahli. Bahwa Termohon menerima bantuan dana dari APBN untuk penyelenggaraan Kongres PSSI 2013, sebagaimana keterangan Termohon dalam paragraf [2.12] angka 5 (Vide Surai T - 13), dan berdasarkan kesaksian Saksi Yusup Suparman dari Kemenpora bahwa PSSI menerima bantuan dari Pemerintah dengan skema bantuan yang bisa disalurkan (dititipkan) baik melalui KONI maupun langsung diberikan kepada PSSI.
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kesaksian yang disampaikan Saksi Yusup Suparman kepada Majelis Komisioner, Termohon menerima bantuan dana olahraga, untuk
cabang
olahraga
prioritas
melalui
Akun
Program
No.
092.01.07,3823.06.011.521219 sebesar 20 Milyar pada tahun anggaran 2011 melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 037/PPK/BI.SESKEMENPORA/VII/2011 tanggal 13 Juli 20111. Bahwa berdasarkan hal tersebut, serta dikuatkan dengan keterangan Termohon sendiri sebagaimana diuraikan dalam paragraf f 2.13] angka 4, yang menurut Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., 46
M.H frase "bersumber
sebagian/seluruh dananya dari APBN/APBD”, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.17J angka 4, yang pada pokoknya dinyatakan fntsa “bersumber” dapat diartikan pertama; frasa “bersumber” pada hakekatnya bahwa ada kemungkinan badan tersebut atau organisasi non pemerintah tersebut mendapat tanggung jawab penuh menurut konsesi, dan melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemerintahan, kedua; frasa “bersumber” artinya ada transfer dana yang sebenarnya hak dan tanggung jawab atas dana tersebut tetap ada pada si pemberi dana tetapi yang menerima dana hanya melaksanakan saja.
Berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berpendapat bahwa suatu lembaga, badan, organisasi dapat dikategorikan sebagai Badan Publik sesuai Pasal 1 angka 3 UU KIP yang unsurnya sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya, yaitu unsur "...sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/'atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri”, maka dengan fakta-fakta yang telah diuraikan yang tidak dibantah atau setidak-tidaknya diakui oleh Termohon bahwa Termohon menerima dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), maka dengan demikian unsur “...sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ”telah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan makna dan tujuannya karena ketentuan tersebut sudah jelas.
[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.15J angka 1 dan 2, Majelis berpendapat bahwa Termohon yang merupakan Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana maksud dari Pasal 1 angka 25 UU SKN, yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan olahraga cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional, serta menjalankan lugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 35, Pasal 43 hurf a dan c, Pasal 45, Pasal 4JS ayat (2) dan Pasal 49 UU SKN. dan menerima dana bersumber dari APBN dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora, maka sesuai dengan maksud pembuat IJIJ sebagaimana terekam dalam Risalah Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang Kebebasan Mencari Informasi Publik Komisi I DPR RI, Tahun 2005 - 2006 Masa Persidangan IV, Rapat Ke 6, pada tanggal 22 Mei 2006, 47
yang pada pokoknya Organisasi Masyarakat dikehendaki sebagai Badan Publik sepanjang dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan sumbangan masyarakat atau sumbangan dari luar negeri, yang tujuannya adalah untuk terciptanya tata kelola secara transparan. Sehingga dalam rezim UU KIP, suatu Badan Publik tidak hanya dilihat dari status Badan Hukum suatu organisasi, lembaga atau badannya saja, melainkan juga dari segi fungsi dan kewenangannya serta sumber pendanaannya. Sehingga Termohon yang menjalankan tugas dan fungsinya yang melekat dan tak terpisahkan dari tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, tepatnya penyelenggaraan negara di bidang olahraga khususnya persepakbolaan serta mendapat dana dari APBN, sudah seharusnya dikategorikan sebagai Badan Publik non pemerintah sebagai mana dimaksud dalam UU KIP.
[4.17] Menimbang bahwa Termohon merupakan organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum perkumpulan berdasarkan AD/ART PSSI yang berkedudukan di Ibukota Negara sebagaimana Pasal 2 ayat (3) AD/ART PSSI, serta berdasarkan uraian dalam paragraf[4.16] maka Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
B.
Kedudukan Hukum
(L e g a l S ta n d in g )
Pemohon
[4.18] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP: '‘Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. " [4.19] Menimbang Pasal 1 angka 7 Perki 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa: “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. ’’
[4.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut: Pasal II ayat (1) Perki 1 Tahun 2013: “Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: l.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 48
2,
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum,
3.
Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."
[4.21] Menimbang Pemohon adalah Forum Diskusi Suporter Indonesia, sebuah forum berkumpul dan berkelompoknya para peeinta sepak bola dalam sebuah media sosial jdcehook. Majelis menilai bahwa Forum Diskusi Suporter Indonesia adalah Pemohon yang dikualifikasikan sebagai Kelompok Orang. Berdasarkan penafsiran ekstensif, Kelompok Orang merupakan perluasan makna dari Pemohon perorangan/individu. Kelompok Orang merupakan salah satu kategori Pemohon yang dapat mengajukan sengketa informasi kepada . Komisi Informasi sebagai perluasan makna dari Pemohon perorangan dan individu. Perluasan makna tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengakomodir hak konstitusional orang-perorang yang dalam keadaan tertentu bergabung/berhimpun dengan orang lain dalam suatu kelompok, namun mereka tidak memiliki organisasi yang tcrlembagakan secara institusional, apalagi berbadan hukum. Upaya untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa {standing to sue) bagi kelompok orang merupakan suatu perkembangan yang lazim dalam dunia peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa yang beradab di seluruh dunia, yang tidak membatasi pintu masuk menuju keadilan hanya pada orang perorangan secara individual (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rec htspers oon), Karena dewasa ini, dalam duma dengan lalu lintas hukum yang sudah demikian kompleks, kebutuhan dan tuntutan akan pemenuhan hak-hak konstitusional, dalam hal ini pemenuhan atas hak memperoleh informasi publik, tidak saja datang dari orang peiorang dan/atau organisasi berbadan hukum, melainkan juga dapat saja datang dari kelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok kepentingan yang apabila dikategorikan sebagai Pemohon orang perorang maka ia tidak masuk, pun demikian apabila dikategorikan sebagai Pemohon badan hukum maka ia juga tidak termasuk di dalamnya. Untuk tujuan yang demikian itulah kurang lebih kelompok orang saat ini diakui sebagai entitas hukum yang dapat mengajukan tuntutan hukum (standing to sue on the lawsuit),
[4.22] Menimbang bahwa penerimaan Kelompok Orang sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah diadopsi dan menjadi 49
“yurisprudensi” dalam berbagai Putusan Komisi Informasi Pusat. Hal tersebut nampak misalnya dari Putusan No. Q66/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 antara HMI Cabang Kendari dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; Putusan No. 074/IV/KIP-PSA/2013 antara HMI Cabang Kendari dengan Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diputus pada tahun 2013 dan kemudian kembali menjadi preseden dan diikuti dalam Putusan 076.TV/KIP-PS-A-M-A/2013 antara HMI Cabang Kendari dengan Sekretariat Daerah Kota Kendari. Dalam putusan-putusan tersebut pada pokoknya Komisi Informasi menggolongkan HMI Cabang Kendari sebagai kelompok orang.
[4.23J Menimbang bahwa Forum Diskusi Suporter Indonesia sebagai kelompok orang terdiri dari kumpulan orang-orang yang tergabung dalam Group Facebook yang bernama “Forum Diskusi Suporter Indonesia. Untuk mendukung syarat kedudukan hukumnya. Forum Diskusi Suporter Indonesia atau yang disingkat FDS1 menyertakan bukti salinan kartu tanda penduduk (KTP) dari 340 anggotanya, membuktikan bahwa benar permohonan tersebut untuk dan atas nama FDSl (Vide Surat P-2). Pemohon FDSI di dalam persidangan penyelesaian sengketa informasi publik diwakili oleh dua orang pendirinya, yaitu Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja dengan bukti salinan KTP (Vide Surat P-l).
14.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian -pudaparagraf [4.18] sampai paragraf [4.23] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
C.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum PSSI sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik datam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada Bagian A “Kewenangan Relatif’ paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17]). Sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
50
[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (lagai standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo,
D.
Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
[4.271 Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut: 1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PSSI pada tanggal 20 Februari 2014. 2. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan jawaban atas permintaan informasi, Termohon tidak menjawab permintaan informasi Pemohon. 3. Pemohon menyampaikan keberatan kepada PSSI pada tanggal 19 Maret 2014. 4. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon. 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juni 2014.
[4.28]
Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur
penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: Pasal 22 UU KIP: Ayat (1) "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis." Ayat (7) “Paling lambat 10 (sepuluhJ hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan ; a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dihawah
51
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; e. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atuu sebagian dicantumkan materi informasi yang akun diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f
alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. "
Ayat (8) “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 ( tujuh) hari kerja berikutny-a dengan memberikan alasan secara tertulis. ” Pasal 36 UU KIP: Ayat (lj “Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja selelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1). ”
Ayat (2) “Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. ”
Pasal 37 ayat (2) UU KIP “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambai 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).!!
52
Pasal 13 Perki 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak; a. (anggapan tertulis atas keberatan dari atasan PP1D diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnyajangka waktu 3 0 (tiga puluh) hari, kerja untuk atasan PP1D dalam memberikan tanggapan tertulis.
[4.29J Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis menemukan adanya kekurangan/ketidaktepatan dalam hal jangka waktu di dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi yang telah ditempuh oleh Pemohon.
[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juneto Pasal 13 Perki 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan PSI ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPTD dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.
[4.31] Menimbang bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan PSI ke KI Pusat melebihi ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan atau daluwarsa. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 19 Maret2014. Sedangkan Pemohon baru mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan kronologi tersebut, jangka waktu untuk mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat telah lewat waktu. Permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah lewatnya waktu 30 hari bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Jika keberatan diajukan pada 19 Maret 2014, maka permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam rentang waktu antara tanggal 5 Mei 2014 sampai tanggal 23 Mei 2014. Artinya, secara normatif prosedurah pemohonan PST ke KI Pusat seharusnya diajukan paling cepat adalah tanggal 5 Mei 2014 dan paling lambat tanggal 23 Mei 2014, Namun pada kenyataannya Pemohon baru mengajukan permohonan a quo ke KI Pusat pada tanggal 10 Juni 2014, dengan kata lain pemohonan a quo melampaui atau melewati jangka waktu yang telah ditentukan.
53
[4.321 Menimbang bahwa meskipun terdapat ketidaktepatan dalam jangka waktu pengajuan permohonan
PSI
yang
ditempuh
Pemohon.
Majelis
perlu
terlebih
dahulu
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa Termohon yang merupakan Badan Publik Nonpemerintah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.1?] yang memiliki aktivitas/kegiatan pada ranah publik, menggunakan sarana dan ruang publik, serta kegiatannya berhubungan dengan publik dalam arti sempit para pecinta sepak bola, dan pada umumnya berkaitan dengan nama baik Indonesia dibidang olahraga sepak bola, ketika dari dasar itulah Termohon tidak memberikan jawaban permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tentunya akan berdampak pada hilangnya suatu hak atas informasi yang dijamin dalam UUD dan UU KIP, sehingga dengan fakta bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo yang diajukan Pemohon adalah sebagai bentuk upaya pemenuhan terhadap akses Informasi Publik, maka dibandingkan dengan esensi kepentingan sesuai dengan UU, sudah sepatutnya ketidaktepatan dalam hal jangka waktu dikesampingkan.
2) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis tidak menemukan adanya jawaban/tanggapan tertulis yang dibuat oleh Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon. Menurut ketentuan, Termohon seharusnya memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dimaksud. Termohon juga seharusnya memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari kerja sejak diterimanya keberatan). Namun pada kenyataannya dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut (ommissie; tidak melaksanakan keharusan-keharusan yang diperintahkan hukum). Sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Termohon tidak sungguhsungguh di dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan UU KEP dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, terlepas dari apa pun isi atau keputusannya; mememenuhi permintaan atau menolaknya.
54
[4,331 Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.32] angka 1 dan 2, yang menguraikan perihal daluwarsa pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa ketidaktepatan dalam hal jangka waktu permohonan PSI yang diajukan Pemohon dalam hal ini dikesampingkan.
[4.34] Menimbang bahwa sesungguhnya ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013 merupakan syarat proscdural/fonnal dari suatu prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam hal ini Majelis berpandangan bahwa syarat proscdurai/formal tersebut tidak boleh menghalangi hak konstitusional seseorang'kelompok orang yang secara hukum telah terbukti, melalui sidang penyelesaian sengketa informasi di KI Pusat: membutuhkan informasi yang dimohonkannya dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh hukum. Penerapan ketentuan tersebut secara kaku sehingga mengabaikan hak-hak mendasar warga negara untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat justru bukanlah maksud dan tujuan dibentuknya UU KIP yang dipayungi oleh Pasal 28F UUD
1945. Dalam pendirian yang demikian, Majelis berketetapan untuk
mengesampingkan (set a side) ketentuan jangka w'aktu terhadap sengketa a quo dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa a quo.
[4.3 5J Menimbang bahwa pengesempingan hukum terhadap syarat prosedural/formal dalam suatu persidangan (set a side by judicial activism) bukanlah sesuatu yang asing atau “diharamkan” di lembaga-lembaga peradilan, termasuk institusi Komisi Informasi di negara
lain.
[4.36] Menimbang bahwa pengesampingan terhadap ketentuan jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013 juga pernah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dan tertuang dalam Putusan 004/1/KIP-PS/2014 antara Pemohon Sunaki Matram dan Termohon Polri. Bahkan putusan tersebut telah diajukan keberatan oleh pihak Termohoan (Polri) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta d™ justru PTUN Jakarta menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut melalui Putusan Nomor 147/G/2014/TUN.JKT, yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2014.
55
f
[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf [4.29] sampai dengan paragraf [4.36], Majelis berpendapat dan berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.
E.
Pokok Permohonan
[4.38] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian A Kronologi p a r a g r a f [2 .2 ],
yakni:
1) Dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar Timnas U-19 selama pergelaran piala AFF U-19 tahun 2013. Pra Piala Asia IJ-19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014. 2) Rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas Senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014. 3) Pengelolaan dana hak siar dan sponsorship yang terdiri dari: a.
Berapa jumlah liket yang telah dicetak PSSI sepanjang penyelenggaraan piala AFF U-19 tahun 2013, pra piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014 (termasuk rincian kategori tiket) ?
b.
Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak.
c.
Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket.
d.
Pemasukan dari sponsorship apparel Timnas Senior. U-23, dan U-19 selama 2012-2014.
e.
Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan tour nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung.
4) Rincian laporan keuangan dan hasil audit keuangan PSSI selama periode 2005-2013. 5) Rincian laporan keuangan penyelenggaraan kongres PSSI dari tahun 2005-2014. F.
Pendapat Majelis
[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada Bagian A Kronologi
p a ra g ra f
[2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf
[4.38]. 56
[4.40] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2,2], Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Apakah dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar Timnas U-19 selama pergelaran piala AFFU19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014, serta Rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas Senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014, merupakan informasi yang dikecualikan/tertutup?
Bahwa Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling beijanji untuk melaksanakan suatu hal, dan dalam secara umum kontrak/pe rjanj ian diatur dalam KUHPerdata (BW), Bab II Buku III.
Dalam rezim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP, Kontrak/perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersifat terbuka. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayal (1) huruf e UU KIP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010).
Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Termohon (PSSI) adalah badan publik, maka PSSI selaku Badan Publik memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU KIP, yaitu: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 57
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik, (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka informasi dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI sebagaimana dalam sengketa a quo, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.
2. Apakah Pengelolaan dana hak siar dan sponsorship yang terdiri dari: a. Berapa jumlah tiket yang telah dicetak PSSI sepanjang penyelenggaraan piala AFF U-19 tahun 2013, pra piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U19 tahun 2014 (termasuk rincian kategori tiket)? b. Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak. c. Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket. d. Pemasukan dari sponsorship appard Timnas Senior, U-23, dan U-19 selama 2012-2014, e. Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala AFF U-19 tahun 2013, PraPiak AsiaU-19 tahun2013 dan tour nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung, Merupakan informasi yang bersifat dikecualikan/tcrtutup?
Bahwa terhadap informasi di atas. Majelis berpendapat, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti yang telah disampaikan Pemohon salah satunya mengenai pemberitaan di media online http/ww w.sporlanews,com/2014/04/28/tiket-timnas -u19-akhimya-dij... dengan judul “Tiket Timnas U-19 Akhirnya Dijual PSSI” yang pada pokoknya memberitakatan harga Tiket Laga Timnas U - 1 9 melawan Timnas U - 1 9 Myanmar, yang menginformasi harga tiket berdasarkanya kelasnya, dan dalam laga tersebut diinformasikan bahwa tiket yang direncanakan dijual sebanyak 40.000 - 50.000 lembar tiket. Sedangkan dalam pemberitaan media online acehsport dengan URL: http/acehsport.com/2014/06/09/27601/panitia-lagar-tur-nusanlara-ii58
su... yang berjudul “Panitia Laga Tur Nusantara II Surplus Rp. 1 Milyar'' yang pada pokoknya media tersebut menginformasikan Laga Timnas U - 19 dengan Pra PON Aceb U - 19 di Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya, Banda Aceh pada 6 Juni 2014 memperoleh Rp.l Milyar dari hasil penjualan tiket pertandingan.
Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan Pemohon tersebut serta berdasarkan keterangan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.12] angka 14 yang pada pokoknya penjualan tiket dan harga tiket sudah diumumkan melalui media massa. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat dengan mendasarkan bahwa informasi a quo sebagian telah dipublikasikan dan apabila informasi tersebut disampaikan kepada Pemohon tidak akan berpotensi menimbulkan konsekuensi lain karena informasi yang menjadi sengketa a quo telah di sampaikan/diinformas ikan oleh stakeholder PSSI melalui media massa sehingga informasi yang merupakan informasi Publik yang disampaikan oleh pejabat publik dalam hal ini disampaikan oleh stakeholder PSSI merupakan informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum, yang dalam Pasal 11 ayat (1) UU KIP, informasi yang sedemikian itudijeniskan sebagai informasi tersedia setiap saat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya informasi yang menjadi sengketa a quo Termohon memberikan informasi tersebut kepada Pomohon.
3. Apakah rincian laporan keuangan dan hasil audit keuangan PSSI selama periode 2005-2013» dan laporan keuangan penyelenggaraan kongres PSSI dari tahun 200S-2014» merupakan informasi yang bersifat dikecualikan/tertutup?
Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon tersebut, Majelis Komisioner berpendapat. Bahwa dalil Termohon sebagaimana dalam paragraf [2.12] angka 4 yang pada pokoknya dinyatakan informasi terkait dengan lapoan keuangan merupakan informasi yang bersifat dikecualikan/tertutup, hal tersebut didasarkan oleh Termohon karena Termohon adalah badan hukum privat, sangat tidak beralasan karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KP yang pada pokoknya mengatur laporan keuangan merupakan informasi terbuka dan wajib diumumkan oleh Badan Publik secara berkala, hal ini juga dipertegas di dalam Perki No 1 tahun 59
2010 pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang pada pokoknya mengatur Badan Publik Wajib mengumumkan informasi berkala mengenai ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya memuat; rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan mempertimbangkan bahwa Laporan Keuangan PSSI telah disampaikan dalam kongres PSSI serta berdasarkan Statuta PSSI BAB XII tentang Keuangan Pasal 72 ayat (2) yang mengatur; "Pengelolaan keuangan PSSI dijalankan secara terbuka sesuai ketentuan peratuan perundangundangan yang berlaku'’. Oleh karena iLu, PPSI yang dalam pertimbangan sebelumnya diuraikan sebagai Badan Publik, maka PSSI wajib tunduk pada UU KIP dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan UU KIP salah satunya adalah mengumumkan secara berkala laporan keuangannya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa rincian laporan keuangan sebagaimana informasi yang dimohonkan dalam sengketa a quo merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka maka sepatutnya Termohon memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.
[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.40] Majelis berpendapat informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [2.2] merupakan rn formasi Publik yang bersifat terbuka, sehingga permohonan Pemohon sepatutnya diterima dan Termohon wajib memberikan informasi tersebut.
5. KESIMPULAN
[5.1]
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
60
f
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam sengketa a quo. 4. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo diterima oleh Majelis Komisioner 5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
[6.2] Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2j berupa: 1) Dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi (MNC dan SCTV) untuk hak siar Timnas U-19 selama pergelaran piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-l 9 Tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 Tahun 2014. 2)
Rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas Senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014.
3)
Pengelolaan dana hak siar dan sponsorship yang terdiri dari: a.
Berapa jumlah likel yang telah dicetak PSSI sepanjang penyelenggaraan piala APP U-19 tahun 2013, pra piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tour Nusantara U-19 tahun 2014 (lermasuk rincian kategori tiket) ?
b.
Rincian distribusi keseluruhan kategori tiket yang telah dicetak.
c.
Pemasukan yang diperoleh PSSI dari penjualan tiket.
d.
Pemasukan dari sponsorship apparel Timnas Senior, U-23, dan U-19 selama 2012-2014.
e.
Kebijakan yang melatarbelakangi perubahan harga tiket selama pertandingan piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan tour nusantara U-19 tahun 2014 berlangsung. 61
4)
Rincian laporan keuangan dan hasil audit keuangan PSSI selama periode 20052013.
5) Rincian laporan keuangan penyelenggaraan kongres PSSI dari tahun 2005-2014, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.
[6,3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap {inkracht van gewijsde). Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah Aryani selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo Dianasari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Juni’at. tanggal 5 Desember 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
(Dyah Ary ani) K
Anggota Majelis
t
l
X
* * 1
(Evy Trisulo Dianasari)
(Yhannu Setvawan)
Panitera Pengganti
Indah Puji Rahayu
62
Untuk salinan Putusan, ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 8 Desember 2014 Panitera Pengganti
(Indah Puji Rahayu)
63
