ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 146/V/KIP-PS-M-A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDON
1. IDENTITAS [ U ) Komisi Informasi Pusa. Republik Indonesia y ^ K e m e r ik s a , memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Infotmasi P u b l £ 5 W yang diajukan oleh: * *
Nama
: Muhammad Hidayat alia
Alamat
: Jl. Harapan Indah
I46/V/KIP-PS-M -A/2011
W 012 Cipinang Melayu-Makassar, Jakarta
Timur
selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama
Pengelola Islamic Centre Bekasi
Alamat
Jl. Ahmad Yani, No. 22 Bekasi
selanjutnya disebut sebagai Termohon, di dalam persidangan diwakili oleh Sdr DrsHM 3“
“
P“
ISla" iC C“ tre Be" Si
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; 1
Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah mendengar dan/atau membaca kesimpulan dari Termohon.
2. DUDUK PERKARA A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal
26 April
dan
selanjutnya diregister dengan registrasi Sengketa Nomor: 146/V/KIP-PS/20U*. Kronologi [2.2] Pada tanggal 25 Januari 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:
/ ' b
?
/
1. Laporan keuangan terperinci dan lengkap I s la n S ^ e n t r e Kota Bekasi Tahun 2009 dan 2010. 2. Laporan kegiatan dan pelakse 2009 dan 2010.
Islamic Centre Kota Bekasi pada tahun
.
3. Data kerja sama Islamic Centre Kota Bekasi dengan pihak lain (pemerintah/swasta) yang memuat keterangan nama pihak lain (organisasi/instansi), alamat dan penanggung jawab ^anisasi/instansi, bentuk kerja sama, jumlah dan sumber pembiayaan (anggaran) kerja sama, pada tahun 2009 dan 2010.
[2.3] Pada tanggal 28 Februari 2011 Pemohon menyatakan keberatan kepada Ketua Badan Pengelola Islamic Centre Kota Bekasi (atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan alasan permintaan informasi tidak ditanggapi.
[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan, pada tanggal 26 April 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat. Alasan Permohonan Informasi Publik [2.5] Untuk publikasi dan advokasi pengawasan masyarakat
2
Petitum [2.6] Pemohon tidak menyampaikan petitum di surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2. 7] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Sejarah berdirinya Islamic Center berdasarkan SK Surat Bupati, (wel Center). Pembiayaan berasal dari sebagian bantuan pemerintah atau 2. Kalau memang pihak Termohon beranggapan tidak menerima d; termasuk Badan Publik, sebenarnya Termohon tidak perlu hadir. Den§
slamic
r
bukan
Termohon
hadir sudah secara tidak langsung mengakui dirinya adalah
V
Surat-Surat Pemohon [2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti si
is sebagai berikut:
Bukti P-l
Kartu Tanda Penduduk dengan lrflB^^^5083010640005.
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 25 Januari 20
Bukti P-3
Salinan Surat Pengajuan Keberatan Pemohon tertanggal 28 Februari 2011.
Bukti P-4
Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 April 2011.
-------/ V
/ ------------— ----------------------------------1
[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Pr a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon di dalam suratnya pada tanggal 25 Januari 2011, 28 Februari 2011, dan 26 April 2011 telah menyatakan dirinya bekeija sebagai Ketua LSM Sahabat Muslim sementara di dalam KTP yang dijadikan alat bukti permohonan pekerjaannya tertulis wiraswasta. Hal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan data Pemohon karena berbeda satu dengan yang lainnya. 2. Bahwa Pemohon sangat sulit dikonfirmasi keberadaannya. Termohon telah menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam surat pernah aktif.
A
;mc A
iun tidak
y .
3. Bahwa Pemohon di dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat mengatasnamanakan. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat tetapi tidak didukung oleh Akta Pendirian LSM. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum tidak mempunyai kapasitas atau
untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat. 4. Bahwa tidak terdapat Lembaga Islamic Centre di Kota Bekasi sebagaiamana yang dimaksud Pemohon. 5. Bahwa sekitar pertengahan Februari 2003 Pemohon pernah datang dan menemui Termohon untuk meminta informasi dan data-data yang dimiliki Termohon. Dengan itikad baik Termohon memberikan data-data sesuai dengan permohonan dan keinginan Pemohon. 6. Bahwa Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau panggilan untuk menghadiri agenda mediasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. 7. Bahwa Termohon adalah sebuah lembaga/yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dan tidak mendapatkan bantuan dana baik dari Pemerintah RI ataupun Pemerintah Kota/Kabupaten secara rutin/berkala sehingga bukan merupakan Badan Publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 3. 8. Bahwa dikarenakan Termohon bukanlah sebagai Badan Publik, maka tidak ada suatu keharusan menerima dan memberikan informasi tentang aktivitas Termohon kepada siapapun termasuk kepada Pemohon. 9. Bahwa sekitar tahun 1990 di daerah Bekasi akan dibangun fasilitas ibadah yaitu Mesjid Islamic Centre Bekasi. Kemudian dibentuklah panitia pembangunannya. 4
Kemudian pada tahun 1993 pembangunan selesai dan panitia pembangunan tersebut dibubarkan. Kemudian berdirilah Yayasan Nurul Islam Bekasi yang diantaranya bertanggung jawab mengelola, memelihara, dan merawat Mesjid Islamic Centre Bekasi tersebut sampai dengan sekarang. 10. Bahwa sejak berdirinya sampai dengan sekarang, Termohon tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari keuangan Negara maupun keuangan Daerah sebagaimana ketentuan dan definisi Badan Publik. 11. Bahwa Termohon di dalam menunjang dan menjalankan kegiatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat/Negara atau Punum ia sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. 12. Bahwa Termohon di dalam menjalankan kegiatan/operasionalnya menggunakan dana diantaranya sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat sebagaimana tercantum di dalam akta pendirian Termohon Pasal 5 ayat (3) poin a. Adapun pelaksanaan di lapangan, Termohon mempercayakan kepada bidang/Badan Penglola Islamic Centre untuk menyediakan beberapa fasilitas/tempat yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna/konsumen dimana pengguna fasilitas dimintakan uang sewa atau pemeliharaan kebersihan yang dikenal oleh Termohon adalah Sumbangan Dana Pemeliharaan (SDP). 13. Bahwa Yayasan Nurul ^slam terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Pengelola. Badan Pengelola ada 3 (tiga) yaitu Badan Pengelola Islamic Centre, Badan Pengelola Islamic Pre-School, dan Dewan Kesejahteraan Mesjid (DKM). Badan Pengel()kj^ini bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan. 14. Bahwa „ jlola Islamic Centre mengelola laporan keuangan dan memberikan / laporan berkala bulanan dan tahunan kepada Badan Pengurus Yayasan Nurul Islam. 15. Bahwa Badan Pengelola Islamic Centre mengelola laporan kegiatan dan wajib memberikan laporan kepada Badan Pengurus Yayasan Nurul Islam. 16. Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak manapun baik pemerintah maupun swasta.
Surat-Surat Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Salinan Akta Pendirian Yayasan
Nurul Islam Bekasi pada tanggal 13
5
Februari 2007 Nomor 2 oleh Notaris Sri Irmiati, S.H Bukti T-2
Surat Tugas Nomor 31/ST-YNI-IC/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang menugaskan Drs. H.M Khozin, Sekretaris Badan Pengelola Islamic Centre Bekasi.
Bukti T-3
Surat Kuasa dari Drs. H Muhtadi Muchtar dan Drs.H Paray Said, M.M., M.BA kepada H. Abdul Chalim Soebri, S.H., Jefry Ariyanto, S.H., dan Endang Kosasih, S.H advokat, pengacara, konsultan hukum dari Kantor
Bukti T-4
Hukum Ichal BBS & Rekan tertanggal 16 November 2011. __________________________________________ jr ' Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 432-01-0024862 atas nama Yayasan / a U / Nurul Islam Bekasi
Bukti T-5
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 451.1/SK.394A/Kesra tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Gedung Islamic Center Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
Bukti T-6
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 7 Tahun 2000 tertanggal 31 Maret 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah J^^irf^figgaran 2000.
Keterangan Ahli dari Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011 Termohon mendatangkan ahli H.A.F Bachrun, S.E., M.M 1. Bahwa ahli telah bekerja di Pemerintah Kota Administratif Bekasi sejak tahun 1982 di bagian ketr &
S
2. Bahwa sepengetahuan ahli, Islamic Centre Bekasi tidak pernah menerima dana hibah atau bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi. 3. Bahwa kedudukan Islamic Centre Bekasi saat ini ada di Kota Bekasi sejak tahun w
/
4. Bahwa sumber dana Islamic Centre Bekasi berasal dari kegiatan seperti penyewaan gedung pertemuan. Mesjid dikelola oleh yayasan oleh Badan Pengelola Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) 5. Bahwa dokumen keangan ada di Kabupaten Bekasi. 6. Bahwa tanah yang diatasnya didirikan Islamic Centre Bekasi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7. Bahwa Islamic Centre bukanlah Badan Publik karena bersifat yayasan.
6
1
! Keterangan Saksi dari Termohon [2.13]
Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011 Termohon juga
mendatangkan saksi H. Hans Munthahar yang memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa saksi sering menggunakan fasilitas Islamic Centre Bekasi seperti fasilitas mesjid, perpustakaan, manasik haji sejak pertama kali terbentuk pada tahun 1993. 2. Selain itu, saksi mengetahui bahwa Islamic Centre juga sering dipakai untuk gedung pertemuan untuk rapat, seminar, pernikahan, dan penginapan. 3. Bahwa untuk seluruh kegiatan tersebut, bentuk transaksinya biasanya tercantum di dalam list (daftar) dengan harga yang biasanya berada di bawah harga standar penyewaan gedung baik swasta maupun pemerintah. 4. Bahwa selain biaya untuk kegiatan tersebut, ada juga biaya yang digunakan untuk kebersihan berupa infak sejak tahun 1993. 5. Bahwa setiap Jumat selalu ada pengumuman laporan keuangan mesjid Islamic Centre Bekasi, namun saksi tidak tahu alokasi penggunaan dananya. 6. Bahwa pengurus mesjid berada di bawah yayasan. 7. Uang pengelolaan dari uang sewa gedung Islamic Centre Bekasi terpisah dengan yayasan. 8. Bahwa Badan Pengelola Islamic Centre rutin memberikan sumbangan kepada Yayasan Nurul Islam atas hasil penyewaan fasilitasnya. 9. Bahwa yang paling banyak menggunakan fasilitas gedung tersebut adalah majelis taklim dan masyarakat umum dan pendidikan anak usia dini. 10. Bahwa selama ini saksi sering memberikan saran untuk kemajuan Islamic Centre Bekasi. 11. Bahwa sepengetahuan saksi awal berdirinya Islamic Centre Bekasi adalah dari keinginan Pemerintah dan tokoh masyarakat setempat untuk mendirikan pusat kegiatan umat Islam yang di dalamnya ada pengajian. 12. Bahwa saksi pernah menyumbang di Islamic Centre Bekasi berupa wakaf buku untuk perpustakaan dan infak. 13. Bahwa tidak ada harga pasti yang ditetapkan oleh pihak pengelola Islamic Centre Bekasi untuk penyewaan fasilitas gedung. 14. Bahwa sepengetahuan saksi tidak pemah ada hubungan Islamic Centre Bekasi dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
7
15. Bahwa Islamic Centre Bekasi sebenarnya hanya istilah yang lebih dikenal di masyarakat Bekasi namun nama sebenarnya adalah Yayasan Nurul Islam.
[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer a. Menyatakan menolak permohonan Pemohon b. Menyatakan Termohon yaitu Yayasan Nurul Islam Bekasi bukanla!^ sebagai Badan Publik .G ' 2. Subsider Bilamana Komisi Informasi Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (
exaquo et bono)
3. KESIMPU
IHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1]
Menimbang bahwa Pemohon pada sidang tanggal 6 Desember 2011 tidak hadir karena
sakit dan dianggap tetap pada permohonan awal.
[3.2] Bahwa dari Pemohon mer
diilil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada
paragraf [2.9] <
y
y
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2011 Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon benar telah pernah meminta data ke Islamic Centre Bekasi tentang kegiatan dari Program Islamic Centre, Laporan Keuangan, Data Keijasama Islamic Centre dengan pemerintah/swasta/instansi serta alamat lengkap tahun 2009-2010. 2. Bahwa Termohon tidak memberikan data yang diminta kepada Pemohon karena surat pengajuan permohonan data tersebut dianggap meragukan, Termohon khawatir akan
8
dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak jelas, karena di dalam surat permohonan tersebut tidak terdapat kop surat dan tidak ada stempel. 3. Bahwa Termohon sudah berupaya untuk menghubungi Pemohon untuk klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan permohonan data Islamic Centre Bekasi, namun Pemohon tidak pernah mengangkat telepon dari Termohon yang telah beberapa kali menghubungi dengan nomor telepon yang tertulis di dalam surat tersebut. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Islamic Centre bukan Badan Publik karena tidak mendapatkan bantuan dari APBD atau pemerintah.
[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.14]
4. PERTIMBAN
[4.1] Menimbang bahwa maksud d;
ohonan adalah mengenai permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi
aimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 14 T
tang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
juncto Pasal 3 ayat (2) huruf
sal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi
Nomor 2 Tahun 201
sedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki
PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a
quo;
2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP 9
pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a
quomerupakan permohon
Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat kabupaten/kota, yang berkedudukan di Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
[4.8]
Menimbang bahwa kabupaten/kota Bekasi belum memiliki Komisi Informasi
kabupaten/kota, sedangkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah terbentuk pada tanggal 29 April 2011.
[4.9] Menimbang bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 Komisi Informasi Pusat melimpahkan proses penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Jawa Barat yang baru terbentuk.
[4.10] Menimbang pada tanggal 8 Mei 2011 Komisi Informasi Jawa Barat kembali melimpahkan proses penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat atas alasan sedang mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi sehingga Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum bisa melakukan
10
tugas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat dengan Nomor Istimewa perihal Pengalihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa.
[4.11] Menimbang Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] sampai dengan paragraf *mMr
[4.11], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. >
/
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu warga negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk: 3175083010640005 dengan alamat Jl. Harapan Indah No. 1 RT 002/RW 012
Cipinang
Melayu,
Makassar,
Jakarta
Timur.
(Bukti P-l); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2011. (Bukti P-2); 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 28 Februari 2011. (Bukti P-3); 4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 April 2011. (Bukti P-4)
11
I [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Temohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
/ 'h ? /
c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya.
D. Pendapat Majelis [4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.
1. Apakah Pemohon Berhak Mengajukan Permohonan Informasi Publik? [4.18] Menimbang di dalam persidangan Termohon menyatakan salah satu alasan penolakan pemberian informasi adalah karena identitas Pemohon tidak jelas. Pemohon meminta atas nama pribadi namun pada pekerjaan dituliskan Ketua LSM Sahabat Muslim.
12
t
[4.19] Menimbang di dalam surat permohonan informasi, keberatan, dan surat permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat Pemohon mengatasnamakan pribadi ditunjukkan dengan bukti identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
[4.20] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa:
“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU ini.”
/„
'b /
[4.21] Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a Perki PPSIP menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen bukti identitas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Surat Izin Mengemudi, Paspor atau Kartu Pelajar dalam hal Pemohon adalah perorangan.
[4.22] Menimbang bahwa Pemohon sebagai
angan telah menempuh proses
permohonan informasi dan keberatan inti
menempuh proses permohonan
penyelesaian sengketa informasi pubjji
prosedur dan jangka waktu yang
ditetapkan di dalam UU KIP dan
[4.23] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.19] sampai dengan Pasal [4.22], Majelis Komisione/ berpendapat bahwa dalil Termohon tidak berdasarkan hukum.
2. Apakah Termohon merupakan Badan Publik yang tunduk pada Ketentuan UU KIP? O
/
[4.24] Menimbang bahwa Termohon di dalam keterangannya menyatakan bahwa Badan Pengelola Islamic Centre bukanlah Badan Publik karena tidak mendapatkan bantuan dana baik dari Pemerintah RI ataupun Pemerintah Kota/Kabupaten secara rutin/berkala.
[4.25] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, Termohon juga menyatakan bahwa permohonan informasi oleh Pemohon tidak tepat sasaran karena permohonan ditujukan kepada Badan Pengelola Islamic Centre Bekasi sementara yang ada adalah Badan Hukum Yayasan Nurul Islam Bekasi tertanggal 13 Februari 2007. 13
[4.26] Menimbang bahwa di dalam situs resmi Termohon di http://islamiccenterbekasi.com/ yang diakses pada tanggal 7 Desember 2011 dan hari-hari sebelumnya tertulis nama “Islamic Centre Bekasi” dibawahnya tertulis nama “Yayasan Nurul Islam.”
[4.27] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, saksi H. Hans Munthahar menyatakan bahwa masyarakat Bekasi mengenal “Yayasan Nurul Islam” dari bangunan dan fasilitasnya yang lebih umum disebut dengan “Islamic C
[4.28] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Yayasan Nurul Islam terdiri dari Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Badan Pengelola. Badan Pengelola ada 3 (tiga) yaitu Badan Pengelola Islamic Centre, Badan Pengelola Islamic Pre School, dan Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM). Badan Pengelolyini bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan.
[4.29] Menimbang bahwa Badan Pengelola
adalah bagian dari Yayasan Nurul
Islam Bekasi.
[4.30] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, saksi H. Hans Munthahar menyatakan bahwa selama ini masyarakat menggunakan fasilitas Islamic Centre dengan biaya yang tidak komersial di bawah standar biaya penyewaan fasilitas swasta maupun pemerintah. Unti^fmesjid dan perpustakaan, masyarakat biasanya menyumbang untuk perawatan fasilitas dengan infak dan wakaf.
[4.31] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, saksi H. Hans Munthahar menyatakan bahwa saksi pemah memberikan wakaf berupa buku-buku untuk perpustakaan Islamic Centre Bekasi.
[4.32] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon di dalam menjalankan kegiatan/operasionalnya menggunakan dana diantaranya sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat sebagaimana tercantum di dalam akta pendirian Termohon Pasal 5 ayat (3) poin a. Adapun pelaksanaan di lapangan, Termohon mempercayakan kepada bidang/Badan Pengelola Islamic Centre untuk menyediakan beberapa fasilitas/tempat yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna/konsumen 14
dimana pengguna fasilitas dimintakan uang sewa atau pemeliharaan kebersihan yang dikenal oleh Termohon adalah Sumbangan Dana Pemeliharaan (SDP).
[4.33]
Menimbang
bahwa
di
dalam
situs
resmi
Termohon
di
http://islamiccenterbekasi.com/index.php?option=com content&view=article&id=52&Itemid =61 yang diakses pada tanggal 7 Desember 2011 dan hari-hari sebelumnya disebutkan: “Di dalam salah satu diktum SK Bupati Tanggal 10 Juli 1990 itu disebut bahwa segala biaya yang diakibatkan oleh penetapan surat keputusan ini dibebankan kepada usaha swadaya panitia dan bantuan dari APBD Tingkat II Bekasi. Hal ini menunjukan secara jelas bahwa Panitia Pembangunan Islamic Centre berkewajiban mencari sendiri dana untuk pembangunannya. Sedangkan dari Pemerintah Daerah hanya dapat diharapkan berupa bantuan apabila anggaran daerah memungkinkan dan itupun sifatnya sama dengan bantuan-bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada mesjid-mesjid dan rumah ibadah lainnya, bangunan madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian panitia dituntut agar secara sungguh-sungguh mencari dan menggali dana pembangunan Islamic center dari berbagai sumber secara berswadaya.” [4.34] Menimbang pada tanggal 7 Desember 2011 Termohon menyerahkan dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 451.1/SK.394A/Kesra tentang Pembentukan ’
Gedung Islamic Centre Kabupaten Daerah
Tingkat II Bekasi, tertan
iada Diktum Keempat menyatakan:
“Segala biaya yan etapan Surat Keputusan ini dibebankan kepada usaha swadaya panma aan oantuan aari APBD Tingkat II Bekasi.” [4.35]
Menimbang
bahwa
di
dalam
situs
resmi
Termohon
http://islamiccenterbekasi.com/index.php?option=com content&view=article&id=52&Itemid =61 yang diakses pada tanggal 7 Desember 2011 dan hari-hari sebelumnya pada laman Sejarah Islamic Centre terdapat keterangan sebagai berikut:
“Partisipasi wakil rakyat di bidang pendanaan pembangunan gedung Islamic Centre cukup lumayan. Dari mereka berhasil terkumpul dana sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang berjumlah relatif besar berhasil dihimpun Persaudaraan Haji Bekasi vans bekerja sama dengan kantor departemen agama. Melalui institut yang disebut terakhir ini dan tentu dengan didukung oleh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berhasil menghimpun dana bantuan suka rela dari para calon jemaah haji tahun 1990 dan 1991 sebesar Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah). Dana-dana tersebut itulah yang merupakan modal awal pendirian gedung Islamic Centre Bekasi. Langkah berikutnya, giliran para panitia mengetuk hati para aghniya(orang-orang kaya) yang dermawan. Singkat kata, dari berbagi sumber 15
yang halal dan tidak mengikat panitia Pembangunan Gedung Islamic Centre Bekasi secara berangsur-angsur berhasil menghimpun dana sejumlah sekitar Rp. 8,3 milyar.”
[4.36] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan bahwa:
“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.” [4.37] Menimbang Lampiran I Huruf E Perki SLIP menegaskan^hwa Yayasan masuk ke dalam Daftar Badan Publik.
[4.38] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukanlah Badan Publik tidak relevan.
O
3. Laporan Keuangan Terperinci dan Lengkap Islamic Centre Kota Bekasi Tahun 2009 dan 2010. [4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Badan Pengelola Islamic Centre mengelola laporan keuangan dan memberikan laporan berkala bulanan dan tahunan kepada Badan Pengurus Yayasan Nurul Islam.
[4.40] Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 3 Perki SLIP menyatakan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang terbuka, ringkasannya wajib diumumkan secara berkala dan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
[4.42] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.39] dan paragraf [4.40], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi a quo adalah tidak berdasarkan hukum.
16
4. Laporan kegiatan dan pelaksanaan program Islamic Centre Kota Bekasi pada tahun 2009 dan 2010. [4.43] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Badan Pengelola Islamic Centre mengelola laporan kegiatan dan wajib memberikan laporan kepada Badan Pengurus Yayasan Nurul Islam.
[4.44] Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf b UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait adalah informasi terbuka, ringkasannya wajib diumumkan secara berkala dan i
>rmasi
lengkapnya wajib tersedia setiap saat.
[4.45] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.43] dan
af [4.44], Majelis
Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menolak meml
i informasi a quo
adalah tidak berdasarkan hukum.
Data kerja sama Islamic Centre Kota Bekasi dengan pihak lain (pemerintah/swasta) yang memuat keterangan nama pil ' ~ )ihak lain (organisasi/instansi), alamat dan penanggung jawab organisasi/instansi, bentuk kerja sama, jumlah dan sumber pembiayaan (anggaran) kerja sama, pada tahun 2009 dan 2010. [4.46] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pemah melakukan keijasama dengan pihak manapun baik pemerintah maupun swasta.
[4.47] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 6 Desember 2011 saksi menyatakan bahwa sepengetahuan saksi tidak pemah ada kerjasama Badan Pengelola Islamic Centre dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri.
[4.48] Menimbang Pasal 11 ayat ayat (1) huruf e UU KIP yang menyatakan bahwa perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
[4.49] Menimbang keterangan dalam paragraf [4.46 sampai dengan paragraf [4.48], Majelis berpendapat informasi yang dimohon adalah informasi terbuka sepanjang dimiliki oleh Termohon.
17
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan men
6. AMAR P Memuti [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untul
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Laporan keuangan ter
• • -
- 1g]cap Islamic Centre Kota Bekasi Tahun
2009 dan 2010, 2. Laporan kegiatan dan x
program Islamic Centre Kota Bekasi pada
tahun 2009 dan 2010, 3. Data
kerja
sama
(pemerintah/swasta)
Islamic yang
Centre memuat
Kota
Bekasi
keterangan
dengan nama
pihak pihak
lain lain
(organisasi/instansi), alamat dan penanggung jawab organisasi/instansi, bentuk kerja sama, jumlah dan sumber pembiayaan (anggaran) kerja sama,
[6.3] Memerintahkan untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] angka 1 dan angka 2 dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
18
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon, dan Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 7 Desember 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 8 Desember 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon:
19
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 8 Desember 2011
20
