KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN
asli
Nomor: 359/XI/KIP-PS-A/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDOENSIA
1. IDENTITAS [1.1]
Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa
Informasi Publik Nomor Registrasi 359/XI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama
: Antoni Fernando
Alamat
: Jl. Raya Poncol, RT/RW 012/007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Alamat
: Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai Termohon, yang dalam persidangan diwakili oleh; 1. Dra. Sri Rahayu Budiarti, M,M. (Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). 2. Burhanudin. (Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). 3. Arius Santun M Hutahaean, SE, MH. (Kepala Bagian Umum dan Informasi). 4. I Putu Parta Tanaya, SE (Kepala Sub Bagian Rencana Program I). 5. Wijonarko. S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum). 6. Anna Amelia, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum). 1
4. I Putu Parta Tanaya, SE (Kepala Sub Bagian Rencana Program I). 5. Wijonarko. S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum). 6. Anna Amelia, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum). berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: KP 105/2/18/Sekjen/KPEK/2014 tertanggal 30 Januari 2014, dan diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus Nomor UM.001/3/3/sekjen/KPEK/2014 dari Drs. Ukus Kuswara, M.M. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tertanggal 4 Februari 2014.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor 132/SIP/XI/2013 tertanggal 7 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Sengketa Nomor: 359/XI/KIP-PS/2013.
Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 066/PIP/VI-2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang dimohon Pemohon berupa; a. Softcopy laporan keuangan (audited) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yang lengkap tidak dikurangi; b. Softcopy data Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Anggaran APBN TA 2005. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yang lengkap dan detil atau rinci tidak dikurangi; c. Fotocopy data Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Anggaran APBN TA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yang lengkap dan detil atau rinci tidak dikurangi;
2
d. Softcopy data Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Anggaran APBN-P TA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yang lengkap dan detil atau rinci tidak dikurangi; e. Fotocopy data Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Anggaran APBN-P TA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yang lengkap dan detil atau rinci tidak dikurangi; f. Daftar Temuan dan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kebudayaan dan Pariwisata, serta catatan tindak lanjut temuan tersebut; g. Matrik Rinci/Lengkap Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi Publik Periode Mei 2010 - Mei 2013 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. [2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 12 Juni 2013 tidak dijawab Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor 095/KEBERATAN/VIII-2013 tertanggal 19 Agustus 2013.
[2.4] bahwa atas keberatan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2013, telah dijawab Termohon melalui Surat Nomor 01/SRT/PPID/KPEK/II/2013 tertanggal 30 September 2013 dan Surat Nomor 2/SRT/PPID/KPEK/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 perihal tanggapan permintaan informasi.
[2.5] bahwa atas surat tanggapan keberatan dari Termohon tertanggal 30 September 2013 dan tertanggal 17 Oktober 2013, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 132/SIP/X1/2013 tertanggal 7 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Komisi
Informasi
Pusat
dengan
registrasi
Sengketa Nomor:
359/X1/KIP-PS/2 013.
[2.6] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 20 Januari 2014 yang hanya dihadiri oleh Pemohon dan tanggal 3 Februari 2014 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Alasan Permohonan [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena Termohon tidak memenuhi secara keseluruhan informasi yang dimohonkan Pemohon. 3
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi untuk melihat bagaimana wujud Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Petit um [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menerangkan benar mendapat surat tanggapan keberatan dari Termohon selama dua kali yaitu pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013. 2. bahwa Pemohon menerangkan pernah berkomunikasi dengan Termohon setelah mendapatkan tanggapan atas keberatan pada tanggal 30 September 2013 yang mana pada waktu itu Pemohon menyampaikan bahwa informasi yang dimohonkan belum lengkap namun karena jangka waktu untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik akan habis waktunya, maka kemudian Termohon atas dasar permintaan Pemohon untuk memberikan surat tanggapan keberatan kedua tertanggal 17 Oktober 2013 tersebut. 3. bahwa Pemohon menerangkan informasi sebagaimana yang dimohonkan digunakan sebagai kajian dan apabila ada yang belum dilengkapi Termohon, maka Pemohon akan mengkonfirmasi ulang.
Surat-Surat Pemohon [2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: 1
Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor 066/PIP/VI-2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama
2
Salinan Surat Keberatan Nomor 095/KEBERATAN/VIII-2013 tertanggal 19 Agustus 2013.
3
Salinan Surat Nomor 01/SRT/PPID/KPEK7II/2013 tertanggal 30 September 2013 dan Surat Nomor 2/SRT/PPID/KPEK/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 perihal tanggapan permintaan informasi.
4
4
Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 132/SIP/XI/2013 tertanggal 7 November 2013.
5
Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 7 November 2013.
6
Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Antoni Fernando.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menyampaikan ketidakhadiran Termohon pada sidang sebelumnya sebenarnya sudah memberitahukan kepada Panitera Pengganti melalui surat secara tertulis dan meminta agar dilakukan perubahan jadwal sidang. 2. bahwa Termohon membenarkan adanya permohonan informasi yang diajukan Pemohon tertanggal 12 Juni 2013 dan surat keberatan tertanggal 19 Agustus 2013, dan Termohon telah menjawab keberatan dari Pemohon tertanggal 30 September 2013 sekaligus memberikan sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon karena informasi yang dimohonkan begitu banyak, Termohon kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 menyampaikan tanggapan keberatan yang kedua kepada Pemohon. 3. bahwa Termohon membenarkan telah memberikan surat tanggapan keberatan pada tangga! 17 Oktober 2013 bermaksud untuk menyampaikan informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam tahap pengumpulan data dan Termohon juga tidak bisa memenuhi secara langsung permohonan Pemohon. Surat-Surat Termohon [2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: 1
Salman Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: KP 105/2/18/Sekjen/KPEK/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dari Drs. Ukus Kuswara, M.M.
2
Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor UM.001/3/3/sekjen/KPEK/2014
selaku
Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tertanggal 4 Februari 2014.
5
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik
dalam sengketa informasi. 3. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 066/PIP/VI-2013 tertanggal 12 Juni 2013. 6
2. bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 12 Juni 2013, tidak dijawab Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 095/KE BERAT AN,/VIII -2013 tertanggal 19 Agustus 2013, 3. bahwa atas keberatan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2013, telah dijawab Termohon melalui Surat Nomor 01/SRT/PPID/KPEK/II/2013 tertanggal 30 September 2013 dan Surat Nomor 2/SRT/PPID/KPEK/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 perihal tanggapan permintaan informasi. 4. bahwa atas surat tanggapan keberatan dari Termohon tertanggal 30 September 2013 dan 17 Oktober 2013, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 132/SIP/XI/2013 tertanggal 7 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Sengketa Nomor: 359/XI/KIP-PS/2013.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan Pemohon Individu atau Warga Negara Indonesia berdasarkan surat kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1J Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur; Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: _ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
7
1
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal .standing).
B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Termohon [3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.9] Menimbang Termohon adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jvncto Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2008), diatur; Pasal 7 ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara Pasal 1 angka 1 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. [3.10] Menimbang bahwa kedudukan kementerian berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2008. diatur bahwa; Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia [3.11 J Menimbang bahwa pertanggungjawaban kementerian berdasarkan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008, mengatur; Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. [3.12] Menimbang bahwa tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008, yaitu; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 8
[3.13] Menimbang bahwa Termohon merupakan organisasi kementerian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.1: ] Menimbang berdasarkan fakta persidangan permohonan; 1. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 066/PIPAT-2013 tertanggal 12 Juni 2013. 2. bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 12 Juni 2013, tidak dijawab lermohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 095/KEBERATAN/VIII-2013 tertanggal 19 Agustus 2013. 3. bahwa atas keberatan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2013, telah dijawab Termohon melalui Surat Nomor 01/SRT/PPID/KPEK/II/2013 tertanggal 30 September 2013 dan Surat Nomor 2/SRT/PPID/KPEK/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 perihal tanggapan permintaan informasi. 4 . bahwa atas surat tanggapan keberatan dari Termohon tertanggal 30 September 2013 dan 17 Oktober 2013, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 132/SIP/XI/2013 tertanggal 7 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Sengketa Nomor: 359/XI/KIP-PS/2013. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juneto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan; Pasal 36 ayat (2) UU KIP 9
Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 huruf a Pcrki No. 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon tertanggal 30 September 2013 melalui Surat Nomor 01/SRT/PPID/KPEK/II/2013 telah menjawab dan memberikan sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon atas keberatan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2013, karenanya Majelis berpendapat bahwa jawaban atas keberatan Pemohon telah dijawab oleh Termohon terhitung pada tanggal 30 September 2013.
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon tertanggal 17 Oktober 2013 memberikan jawaban atas keberatan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2013 maka berdasarkan uraian paragraf [3.17] Majelis berpendapat bahwa tanggapan keberatan I ermohon tertanggal 17 Oktober 2013 telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga yang diakui adalah tanggapan atas keberatan tertanggal 30 September 2013. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] sampai dengan paragraf [3.18] Majelis berpendapat jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juneto Pasal 6 ayat (1) Perki 10
No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[3.21] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 132/STP/X1/2013 tertanggal 7 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Komisi
Informasi
Pusat
dengan
registrasi
Sengketa Nomor:
359/XI/KIP-PS/2013. [3.2?1Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 095/KEBERA.TAN/VIII-2013 tertanggal 19 Agustus 2013.
[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP, mengatur bahv :: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.271Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, diatur bahwa; Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.251 Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (I) yang dimaksud Badan Publik Pusat yaitu; Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup
kerjanya bersilat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.201 Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam Bagian B paragraf [3.8] sampai deng;m paragraf [3.14] Majelis berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Pusat.
11
[3.271 Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa, dan menmtus permohonan a quo.
[3.2K Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Bagian C paragraf [3.19] yang memulakan bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pub h k yang diajukan Pemohon melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
[3.2f’1Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 20 U . yang mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.. , Menimbang bahwa berdasarkan urian pada paragraf [3.29] Majelis memandang peril: untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.
4. KESIMPULAN
[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner beri- impulan: 7 Pemohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. K i mohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. .
Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
^ . komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] 'Penolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 12
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Yhannu Setyawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Panitera Pengganti
Aldi Rano Sianturi
13
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta,
Februari 2014
Panitera Pengganti
■ C------
(AIdi Rano Sianturi)
14
