KOMISI INFORMASI PUSAT
ASLI
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 228/VI/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDOENSIA
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi
menjatuhkan
Informasi putusan
Pusat yang
dalam
menerima,
Sengketa Informasi
memeriksa, Publik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
228/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama
: LSM Jambi Corruption Watch
Alamat
: Jl. Slamet Riyadi, nomor 53 Baroni, Kota Jambi, Propinsi Jambi.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
: Dinas Perhubugan Propinsi Jambi.
Alamat
: Jl. Prof M. Yamin, SH nomor 76 Kota Jambi, Propinsi Jambi.
Dalam persidangan diwakili oleh Ibrahim, SH. M.H., selaku Kepala UPTD BPPAB DinasPerhubungan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 406/DISHUB1.1/XI/2013, tertanggal 20 November 2013 dari Ir. PB. Panjaitan, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
2. DU D U K PE R K A R A
A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik
Kepaniteraan
pada tanggal 13 Mei 2013 yang
Komisi
Informasi
Pusat
diterima
dan terdaftar di
tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi
Sengketa Nomor: 228/VI/KIP-PS/2013.
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik nomor: 32/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 23 April 2013, kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, adapaun informasi yang diminta adalah: 1. Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi beserta gambar; 2. Salinan dokumen Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dari Proyek Pembangunan/rehab gedung dengan pihak ketiga/pemenang lelang yaitu PT. Muria Indah; 3. Kwitansi atau bukti pembelian/pembayaran barang atau jasa termasuk dokumen laporan pertanggungawaban, atau lainnya; 4. Salinan dokumen hasil Pemeriksaan Auditor BPK Pembangunan VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi untuk anggaran yang telah selesai diaudit.
[2.3] Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat nomor 46/jcw-jbi/1 V/2013 tertanggal 7 Mei 2013, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
[2.4] Bahwa Tanggal 10 Mei 2013, Termohon menjawab dengan surat perihal penyampaian informasi Nomor: S.621/Dishub-5/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 kepada Pemohon, yang pada intinya menyapaikan: 1. Pembangunan gedung VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi merupakan bagian dari rencana pengembangan Bandara Sultan Thaha sesuai Masterplan sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 2009; 2. Desain gedung dan pembangunan VIP Room sebagaimana dimaksud diatas, disusun berdasarkan block plan sebagaimana tercantum di dalam Master Plan Bandara Sultan Thaha Jambi dengan lokasi berada 2
3.
4.
5.
6.
7.
disamping bangunan Terminal Penumpang yang dibangun oleh PT. Angkasa Pura II. Sesuai dengan fungsi dan penggunaan VIP Room bandara, maka biaya penyusunan desain dan pembangunan gedung menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi; Sesuai hasil desain yang telah dilakukan, pembangunan gedung VIP Room membutuhkan anggaran sebesar Rp. 15 Milyar yang digunakan untuk pembangunan geudng, interior, dan eksterior gedung, landscape/taman, areal parkir, genset dan rumah genset serta perlengkapan pendingin ruangan dan biaya adminstrasi pengelola kegiatan; Pada TA. 2012, melalui dana APBD Provinsi Jambi telah dialokasikan anggran untuk pembangunan gedung VIP Room sebesar Rp. 15 Milyar yang diperuntukan sesui dengan hasil desain dengan luas bangunan 1.250 M2; Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan VIP Room Bandara Sultan Thaha telah dilaksanakan secara e-procurement melalui LPSE Provinsi Jambi pada tanggal 9 Januari 2012 dan selesai masa sanggah pada tanggal 21 Februari 2013; Berdasarkan hasil pengumuman, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 25 perusahaan dan yang meng upload dokumen penawaran sebanyak 6 perusahaan. Dari keenam perusahaan yang meng upload dokumen penawaran tersebut, 2 (dua) perusahaan dinyatakan tidak lulus dokumen administrasi (sebagaimana yang diminta di dalam dokumen pemilihan) sehingga dinyatakan gugur dan l(satu) perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen asli pada saat pembuktian kualifikasi; Setelah dilakukan penelitian secara adminstrasi, teknis, kewajaran harga dan pembuktian/verifikasi kualifikasi ditetapkan sebagai pemenang lelang, adalah: Nama Perusahaan : PT. Muria Indah Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Kuala Tungkai NPWP : 02.128.001.1-334.000 Nomor Kontrak : 17/SPK/VlP/Dishub/2012 tanggal 5 Maret 2012 Nilai Kontrak : Rp. 14.048.431.000,Jangka Waktu Pelaksanaan : 270 hari kalender Masa Pemeliharaan : 180 hari kalender
8. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan VIP Room telah dilaksanakn pada tanggal 20 Desember 2012 dengan Berita Acara Nomor: S-2103/Dishub-5/XII/2012, dengan masa pemeliharaan berakhri pada tanggal 18 Juni 2013. Berkaitan dengan permintaan dokumen lainnya, kami tidak dapat memberikan karena bukan menjadi kewenangan kami.
3
[2.5] Bahwa Termohon tidak memberikan ada atas tanggapan atas keberatan pemohon maka pada tanggal 13 Mei 2013 Pemohon
mengajukan permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 228/VI/KIP-PS/2013.
Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak dipenuhinya permohonan informasi oleh Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Sebagai bahan atau pedoman dan kajian/penelitian dan pengawasan,
Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 20 November dan 21 November 2013 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon menambahkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU KIP, orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, sehinga Pemohon termasuk sebagai kelompok orang. 2. Bahwa alasan permohonan adalah sebagai pengawasan masyarakat, karena sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga untuk menentukan adanya kerugian Negara. 3. Bahwa terhadap permohonan keempat mengenai salinan dokumen hasil pemeriksaan auditor BPK atau BPKP untuk anggaran yang telah selesai diaudit, bagi anggaran yang belum diaudit, tidak dimohonkan lagi, karena Pemohon telah menerima salinan tersebut langsung dari BPK, 4. Bahwa pemohon menyatakan secara tertulis meralat bahwa Pemohon bukan badan hukum tetapi sebagai perkumpulan atau kelompok orang sebagaimana point dalam Pasal 1 (satu) ayat 10 UU KIP,
Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 4
Bukti P-l
Foto Copy surat Permohonan Informasi Publik surat permohonan Informasi Publik nomor: 32/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan tanda terima surat permohonan,
Bukti P-2
Foto Copy surat keberatan surat nomor 46/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan tanda terima surat keberatan .
Bukti P-3
Foto Copy surat tanggapan atas permohonana infromasi, Surat Nomor: S.621/Dishub-5/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013
Bukti P-4
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 228/VI/KIP-PS/2013.
Bukti P-5
Foto Copy akta Notaris Robert Faisal nomor 89 tanggal 11 Januari 2013 tentang pendirian LSM Jambi Corruption Watch dan foto copy KTP anggota pengurus LSM Jambi Corruption Watch
Bukti P-6
Foto Copy surat keterangan terdaftar Badan Kesatuan Bangsa dan politik nomor: 220/134.A/Bakesban.Pol/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013.
Bukti P-7
Foto Copy Surat Keterangan Nomor 474/19/2013, tertanggal 22 Januari 2013 tentang domisili LSM Jambi Corruption Watch.
Bukti P-8
Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/62/2013, tertanggal 3 April 2013, atas Nama Sahudi Ersad.
Bukti P-9
Surat Pernyataan tentang legai standing tanggal 21 November 2013.
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 20 November 2013 Termohon setelah dipanggil secara layak dan patut oleh panitera pengganti tidak menghadiri persidangan. Dan di persidangan tanggal 21 November 2013 menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon menjelaskan dalam surat kuasa yang memberikan kuasa sepenuhnya dan atau sebagian dimaksud adalah Penerima Kuasa dapat
5
mewakili sepenuhnya, namun apabila Penerima Kuasa tidak bisa hadir maka Penerima Kuasa dapat digantikan dengan orang lain dengan kuasa yang lain. 2. Bahwa Termohon mengetahui mengenai permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon; 3. Bahwa Termohon mengerti mengenai informasi yang dimaksud dalam permohonan informasi; 4. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon.
Surat - Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Foto Copy Surat Kuasa Nomor 406/DISHUB-1.1/X1/2013 tertanggal 20 November 2013 dari Ir. PB. Panjaitan, MM, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinis Jambi.
Bukti T-2
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571071204670001 atas nama Ibrahim.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan
hukum
(legal standing)
Pemohon
untuk
mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik
dalam sengketa informasi. 6
3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3,3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI SLIP) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI PPSIP) pada pokoknya menyatakan
bahwa
Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon,
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 11 PerKI PPSIP menyebutkan Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 7
2.
3.
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Jambi Corruption Wahct berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jambi Corruption Watch Nomor 89 dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jambi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. bahwa pada tanggal 23 April 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan Surat Nomor. 32/jcw-jbi/IV/2013 dan diterima pada tanggal 23 April 2013. 2. bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dengan Surat Nomor. 46/jcw-jambi/V/2013. 3. bahwa tanggal 10 Mei 2013, Termohon mengirimkan surat tanggapan atas surat permohonan Pemohon dengan Surat Nomor. S.621/Dishub5/V/2013. 4. bahwa 13 Mei 2013 melalui Surat Nomor. 58/jcw-jbi/V/2013, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima Komisi Informasi Pusat pada 21 Juni 2013. 5. bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan dan meralat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah perkumpulan atau kelompok orang. (Bukti P-9). [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP, Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP, yang dapat dikategorikan sebagai Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik, yakni mengajukan permohonan Informasi Publik dan keberatan kepada atasan PPID atas tidak diberikannya atau tidak ditanggapinya atau ditolak permohonan Informasi Publik.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan [3.3] dan [3.8] maka permohonan sengketa informasi publik diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pulik setelah dipenuhinya mekanisme permohonan informasi sebagaimana diatur 8
dalam UU KIP yang pada pokoknya meliputi tahapan penyampaian permohonan informasi publik kepada badan publik, penyampaian keberatan kepada atasan PPID dan tanggapan keberatan oleh atasan PPID.
[3.10] Menimbang terkait legalitas badan hukum Pemohon, berdasarkan Akta Pendirian
Pemohon, disebutkan bahwa Pemohon sebagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang tidak menyebutkan bentuk badan hukum Pemohon berupa Yayasan atau Perkumpulan.
[3.11] Menimbang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara yang pada umumnya juga disebut sebagai Non-Government Organization (NGO).
[3.12] Menimbang bahwa apabila Pemohon memilih badan hukum Yayasan maka pendiriannya harus tunduk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
[3.13] Menimbang bahwa apabila Pemohon
memilih badan hukum Perkumpulan
maka harus tunduk pada Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 tentang Perkumpulan.
[3.14] Menimbang bahwa ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") Buku III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 - Pasal
1665, kemudian di perbaiki
dengan Staatsblad 1870 No. 64 yang disempurnakan dengan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) Jo Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14
untuk
memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 9
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal
1653 KUHPer pada pokoknya
menyatakan setiap perkumpulan dari orang-orang adalah badan hukum.
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti Pemohon (Bukti P-5) mengenai Surat Keterangan Terdaftar, dinyatakan Nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Jambi Corruption Watch yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
33
Tahun
2013
Tentang
Pedoman
Pendaftaran
Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
[3.18]
Menimbang
bahwa
peraturan
mengenai
pembentukan
badan
hukum
Perkumpulan hingga, sebagaimana disebutkan di atas, sampai saat ini belum diperbaharui, sehingga berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, ketentuan sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Akta Pendirian Pemohon belum didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi, maka berdasarkan paragraf [3.3] sampai dengan paragraph
[3.18] Majelis berpendapat legal standing tidak
terpenuhi sebagai badan hukum perkumpulan. Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
dengan demikian sudah
sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi Pemohon ditolak.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 10
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
[3.21] Menimbang Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang Perhubungan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.20] dan [3.21], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas W aktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada 23 April 2013 (vide Bukti P-l), keberatan pada tanggal 7 Mei 2013 (vide Bukti P-2) dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 21 Juni 2013(vide Bukti P-4)
[3.24] Menimbang Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (2) UU K.IPjuncto PAsal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PP1D atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
[3.25] Menimbang berdasarkan uraian
pada paragraf [3.23] dan [3.25], Majelis
komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat terpenuhi.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang11
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[3.27] Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 21 Juni 2013 dengan nomor register Nomor: 228/VI/KIPPS/2013.
[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selaku Badan Publik yang berada di Provinsi Jambi
[3.29] Menimbang Pasal 1 angka 5 UU KIP menyatakan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. [3.30] Menimbang Pasal 1 angka 8 PerKI PPSIP menyatakan bahwa: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.31] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi Jambi
[3.32] Menimbang pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. 12
[3.33] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (5) PerKI PPSIP menyatakan bahwa: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. [3.34] Menimbang bahwa Permohonan Sengketa Informasi yang dimohonkan pemohon kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2013 dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi baru baru di tetapkan berdasarkan Surat keputusan nomor 622/Keb.Gub/HMP.l .3/2013 tertanggal tanggal 31 Oktober 2013.
[3.35] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.26] sampai dengan paragraf [3.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
E. Pokok permohonan [3.36] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.37] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi pemohon adalah : 1. 2.
3. 4.
Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi beserta gambar; Salinan dokumen Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dari Proyek Pembangunan/rehab gedung dengan pihak ketiga/pemenang lelang yaitu PT. Muria Indah; Kwitansi atau bukti pembelian/pembayaran barang atau jasa termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban, atau lainnya; Salinan dokumen hasil Pemeriksaan Auditor BPK Pembangunan VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi untuk anggaran yang telah selesai diaudit.
[3.38] Menimbang setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e UU KIP, menyebutkan bahwa Pasal 9 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa: (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. informasi mengenai laporan keuangan; dan atau 13
Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e menyebutkan bahwa: (1) Badan publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi: d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik e. Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga [3.39] Menimbang Pasal 11 huruf d angka 1 sampai dengan angka 4 Peraturan komisi infromasi nommor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi (PerKI SLIP) dan penjelasnya, menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: L rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca _ 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi; [3.40] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf e (PerKI SLIP) menyatakan bahwa: (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; [3.41] berdasarkan pertimbangan diuraikan dalam paragraf [3.36] sampai dengan paragraf [3.40] maka majelis komisioner berpendapat bahwa informasi yang di mohon pemohon adalah informasi terbuka dan dapat di akses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.
4. KESIMPULAN
[4.1]
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner
berkesimpulan: 1. Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan
hukum
(legal
standing)
untuk
mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a qno. 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan PerKI PPSIP, 14
4. Komisi
Informasi
Pusat
berwenang
untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan a quo. 5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [5.2] Menyatakan pokok permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo Dianasari dan Dyah Aryani P masing-masing sebagai Anggota, pada hari kamis tanggal 21 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 21 November 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.
(Evy Trisulo Dianasari)
(Dyah Aryani P)
Panitera Pengganti
(Indah Puji Rahayu)
15
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
16
