KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 040/IV/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1.

IDENTITAS

[1-1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 40/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama

: Ari Widodo

Alamat

: Jl. Banyupanas Nomor 27, RT 03/ RW 02 Kecamatan Cipari Cilacap

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap

Nama

: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Alamat

: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Yang dalam persidangan dikuasakan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU001 /PJ.09/2013, tertanggal 23 September 2013 kepada Rekno Nawansari SH., LLM, kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan dari Termohon; 1

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 03 April 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor : 40/1V/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2]

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, sehubungan dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan diterima Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan. Adapun Informasi yang diminta adalah: 1.

2.

3.

Hukuman teguran lisan, karena tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman teguran tertulis, karena tidak masuk kerja selama 6 s.d. 10 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis, karena tidak masuk kerja selama 11 s.d. 15 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 2

Hukuman penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 16 s.d. 20 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 21 s.d. 25 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 26 s.d. 30 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, karena tidak masuk kerja selama 31 s.d. 35 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, karena tidak masuk kerja selama 36 s.d. 40 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada).

9.

Hukuman pembebasan jabatan, karena tidak masuk kerja selama 41 s.d. 45 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 10. Hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, karena tidak masuk kerja selama 46 hari kerja. a. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T. Ak, b. Rekomendasi Dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 11. Kartu Hukuman Pegawai Negeri Sipil. [2.3] Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, Termohon menyampaikan tanggapan surat Permohonan Informasi Pemohon, dengan mengeluarkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: Bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), sehingga permohonan informasi ditolak.

[2.4] Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[2.5] Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Termohon memberikan Tanggapan atas Keberatan Permohonan Informasi melalui surat Nomor S-90/PJ/2013 tertanggal 12 April 2013, yang menyatakan menolak permohonan keberatan.

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena alasan pengecualian permohonan informasi dari Termohon,

4

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk membuktikan ada tidaknya hukuman disiplin yang lebih ringan yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan pemeriksaan ataupun penjatuhan hukuman disiplin lebih ringan sebelumnya.

Petitum [2.8] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusatuntuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan 12 September 2013, 07 Oktober 2013 dan 08 Januari 2014 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dokumen yang dimohon oleh Pemohon dari poin 1 hingga 9, poin 10 b dan poin 11 sebagaimana surat permohonan kepada Termohon, menurut Termohon bukanlah kewajiban Termohon untuk mengeluarkannya. 2. Bahwa Pemohon memahami beberapa dokumen tersebut tidak ada baik karena tidak ada kewajiban mengeluarkannya atau bahkan tidak pernah ada pembuatannya. 3. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yakni seluruh keterangan ada atau tidak adanya dokumen yang dimohonkan untuk dibuka dibuat dalam bentuk format yang Pemohon telah kirimkan. 4. Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen tersebut dalam bentuk hardcopy. 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dalam 11 poin utama. 6. Bahwa setiap poin utama memiliki rincian dan penjabaran prosedur sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. 7. Bahwa Pemohon berpendapat sebelum Pemohon dikenai sanksi terberat berupa pemberhentian tidak hormat tidak atas permintaan sendiri seharusnya Pemohon mendapatkan informasi berupa prosedur sesuai PP 53 Tahun 2010. 8. Bahwa Pemohon bermaksud mengetahui apakah doumen tersebut ada atau tidak pernah ada. 9. Bahwa Pemohon memerlukan informasi yang dimohonkan tersebut sebagai bukti karena Pemohon mengajukan banding kepada Badan Administrasis Kepegawaian. 10. Bahwa Pemohon berpendapat daam pertimbangan dalam surat keputusan tersebut terdapat kekeliruan yang mengakibatkan sampai terjadinya keputusan yang keliru dan merugikan pemohon.

5

11. Bahwa Pemohon menerima jawaban atas penolakan dari PPID Ditjen Pajak dengan memberikan keterangan atas 2 items permohoan sementara 66 jabaran poin utama tidak ditanggapi. 12. Bahwa Pemohon menerima 2 items berupa laporan hasil pemeriksaan LAP 01 PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 dan rekomendasi dari sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementrian Keuangan RI atas LHP LAP. 13. Bahwa Pemohon berpendapat 66 penjabaran poin utama yang ditujukan kepada Pemohon merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada Pemohon. 14. Bahwa Pemohon berpendapat informasi tersebut tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagai informasi yang dirahasiakan.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l

Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 08 Januari 2013 dan tanda terima surat tersebut.

Bukti P-2

Salinan KTP Pemohon.

Bukti P-3

SalinanFormulir

permohonan

Informasi

Publik

Nomor

Pendaftaran

001/PPID.DJP/2013 tertanggal 9 Januari 2013. Bukti P-4

SalinanSurat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PP1D.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013.

Bukti P-5

SalinanFormulir

pengajuan

keberatan

nomor

register

001/PPID.DJP/KEB/2013 tertanggal 15 Februari 2013. Bukti P-6

Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusattertanggal 03 April 2013.

Bukti P-7

Salinansurat tanggapan atas keberatan permohonan informasi, nomor: S90/PJ/2013, tertanggal 12 April 2013

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi pada persidangan 07 Oktober 2013 menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon berpendapat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Perka BKN 6

Nomor 21 Tahun 2010) telah diamanatkan dalam ketentuan apapun lampiran peraturan tersebut yang menyatakan bahwa ketentuan lain-lain IX angka 8 Lampiran 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut: “Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan, dan hal-hal lain yang menyangkut disiplin adalah bersifat rahasia”. 2. Bahwa Termohon berpendapat informasi yang dimohonkan termasuk ke dalam informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP yang pada intinya informasi publik yang diungkap ke publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik kecuali memorandum atau suratsurat antara Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. 3. Bahwa Termohon belum dapat memberikan jawaban mengenai klarifikasi apakah semua informasi yang dimohon berada dalam kewenangan Termohon karena tingkatannya berada pada bagian kepegawaian 4. Bahwa Termohon berpendapat informasi pada bidang kepegawaian bukan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 5. Bahwa Termohon berpendapat informasi tersebut bukan informasi yang wajib disediakan atau diumukan secara berkala atau serta-merta maupun setiap saat. 6. Bahwa Termohon berpendapat informasi yang dimohon bukan informasi publik.

[2.12] Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 07

Oktober

2013sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam sengketa informasi No. 040/1V/KIP-RLS/2013 agar menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. Adapun informasi atau dokumen yang ingin diperoleh Pemohon, adalah sebagai berikut: 1.

Hukuman teguran lisan, karena tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan 7

2.

3.

4.

5.

6.

g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman teguran tertulis, karena tidak masuk kerja selama 6 s.d. 10 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis, karena tidak masuk kerja selama 11 s.d. 15 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 16 s.d. 20 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 21 s.d. 25 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). Hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, karena tidak masuk kerja selama 26 s.d. 30 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 8

7.

Hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, karena tidak masuk kerja selama 31 s.d. 35 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 8. Hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, karena tidak masuk kerja selama 36 s.d. 40 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 9. Hukuman pembebasan jabatan, karena tidak masuk kerja selama 41 s.d. 45 hari kerja. a. Surat Panggilan Pemeriksaan (bila ada); b. Surat Panggilan Pemeriksaan Kedua (bila ada); c. Berita Acara Pemeriksaan (bila ada); d. Laporan Hasil Pemeriksaan (bila ada); e. Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada); f. Surat Panggilan Untuk Menerima Hasil Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada);dan g. Tanda Terima Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin (bila ada). 10. Hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, karena tidak masuk kerja selama 46 hari kerja. a. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T. Ak. b. Rekomendasi Dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 11. Kartu Hukuman Pegawai Negeri Sipil. (2)

Bahwa terkait dengan informasi atau dokumen yang ingin diperoleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon berpendapat sebagai berikut: A. Bahwa Informasi atau Dokumen yang Dimohonkan oleh Pemohon Merupakan Informasi atau Dokumen yang Dirahasiakan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan

9

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Bahwa informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi atau dokumen yang bersifat rahasia karena terkait dengan data kepegawaian. Hal tersebut sesuai dengan aturan pada Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Taun 2010, yang mengatur sebagai berikut: ’8. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia’ B. Bahwa Informasi yang Dimohonkan Bukan Merupakan Informasi Publik dan Pemohon

Telah

Salah

Menafsirkan

Pengertian

’Persetujuan

Tertulis’

Sebagaimana Diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang dimaksud Informasi Publik adalah Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UU KIP tersebut di atas, informasi yang diminta Pemohon adalah bukan merupakan Informasi Publik, karena : a. Informasi yang diminta adalah informasi yang terkait bidang kepegawaian dan bukan informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. b. Bahwa Pemohon adalah bukan sebagai Penyelenggara Negara. c. Informasi yang dimohon Pemohon adalah bukan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala atau secara serta-merta ataupun informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UU KIP, 3. Bahwa seandainyapun benar informasi yang dimohon Pemohon adalah Informasi Publik maka informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk 10

kriteria informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur: ’’Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;”

4. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur sebagai berikut: (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

5. Bahwa Termohon menyatakan, berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP, yang dimaksud “Pihak yang rahasianya diungkap” adalah bukan pihak Pemohon, akan tetapi pihak atasan langsung Pemohon atau pihak Bagian Kepegawaian karena surat atau dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah surat yang berasal dari atasan langsung Pemohon atau dari Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu pihak yang harus memberikan persetujuan tertulis adalah atasan langsung Pemohon atau pihak bagian kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak. 6. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah salah dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP.

11

C. Bahwa Informasi atau Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Informasi yang Bersifat Tertutup atau Dirahasiakan 1. Bahwa Termohon telah menyampaikan informasi berupa surat atau keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada Sdr.

Ari Widodo, berupa

Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor

396/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ari Widodo, S.S.T., Ak. NIP 197803252000021001 Penata Muda Tk. I (Gol. Ill/b) Pelaksana pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. 2. Bahwa Termohon berpendapat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. adalah informasi atau dokumen yang bersifat tertutup atau dirahasiakan karena Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan penuangan hasil pemeriksaan dan analisis atasan langsung Pemohon terkait keterangan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. 3. Bahwa apabila informasi atau dokumen tersebut dibuka atau diberikan kepada Pemohon akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi berupa mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi atau penilaian atasan langsung sehubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP yang mengatur sebagai berikut: ’’Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;” 4. Bahwa Termohon berpendapat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik 12

Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 adalah informasi atau dokumen yang bersifat dirahasiakan karena di dalam informasi atau dokumen tersebut berisikan usulan atau rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Pemohon. Usulan atau rekomendasi hukuman disiplin tersebut merupakan hasil penilaian atau analisis atasan langsung Pemohon. Oleh karena itu sudah seharusnya surat rekomendasi tersebut termasuk informasi atau dokumen yang bersifat tertutup dan termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf i UU KIP. 5. Bahwa selain itu surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 merupakan surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemohon. Oleh karena itu sudah seharusnya informasi atau dokumen tersebut dirahasiakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf i UU KIP yang mengatur sebagai berikut: ’’Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: i memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

6. Bahwa apabila rekomendasi tersebut dibuka atau diberikan kepada Pemohon akan menimbulkan konsekuensi berupa : a. mengungkap hasil evaluasi atasan langsung Pemohon terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemohon; b. mengungkap rekomendasi atau usulan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pemohon; c. mengungkap informasi rahasia suatu badan publik. 7. Oleh karena itu sangatlah berdasar hukum Termohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi publik ini untuk menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 13

2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak., dan Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 merupakan informasi atau dokumen yang bersifat tertutup dan dirahasiakan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Termohon mohon kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menolak tuntutan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T. Ak., merupakan informasi yang bersifat tertutup atau dirahasiakan dan termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf h angka 4 UU K1P; 3. Menyatakan surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012, merupakan informasi yang bersifat tertutup atau dirahasiakan dan termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 huruf i UU KIP. Surat -Surat Termohon [2,12] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l

Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-001/PJ.09/2013, tertanggal 23 September 2013

Pemeriksaan Setempat [2.13] Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan setempat di kantor Termohon dan diselenggarakan secara tertutup, yang dihadiri oleh Chandra Budi S.Hut.,M.Si., Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum dan M. Kurniawan, S.H. dalam pemeriksaan tertutup diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada termohon untuk menunjukkan dokumen yang diminta Pemohon. 14

2. Bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan keseluruhan informasi a quo kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. 3. Bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan informasia quo karena informasi a quo tidak ada kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S,T., Ak dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian KeuanganRepublik Indonesia atas Laporan hasil pemeriksaan Nomor LAP01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012.

3.

KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Januari 2014. 4.

PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf aUU K1Pjuncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Nomor 1 Tahun 2013) yaitu adanya penolakan Permohonan Informasi karena merupakan informasi dikecualikan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. Kedudukan hukum (legal sta«r/mg)Termohon. 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan

Komisi

Informasi

Pusat

untuk

memeriksa

permohonan a quo; Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 15

dan

memutus

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2010) juncto Pasal 6; Pasal 10; Pasal 11, Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki 1 Tahun 2013 memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [4.5] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 330118250378000. (vide bukti P-2)

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pada tanggal 08 Januari 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan diterima Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan, sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2].(vide bukti P-l) 2. Pada tanggal 11 Februari 2013, Termohon menyampaikan tanggapan surat Permohonan Informasi Pemohon, dengan mengeluarkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: Bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP, sehingga permohonan informasi ditolak, (vide bukti P-2) 3. Pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (vide bukti P-4) 4. Pada tanggal 03 April 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi 16

Informasi Pusat pada tanggal 03 April 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor : 40/IV/KIP-PS/2013 [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 1 angka 9 UU KIP menyebutkan: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public. Pasal 1 angka 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [4.9] Menimbangan Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jo. Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 17

[4.10] Menimbang Termohon adalah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan RI dan memiliki

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PP1D) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

[4.11] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi permohonan informasi Pemohon dengan membuat Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013(vide bukti P-4) dan membuat surat tanggapan atas keberatan Pemohon.(vide bukti P-6)

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)sebagai Termohon.

C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.13] Menimbang berdasarkan fakta persidangan: 1. Pada tanggal 08 Januari 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, dan diterima Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan, sebagaiamana terurai dalam paragraf [2.2].(vide bukti P-l) 2. Pada tanggal 11 Februari 2013, Termohon menyampaikan tanggapan surat Permohonan Informasi Pemohon, dengan mengeluarkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: Bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP, sehingga permohonan informasi ditolak, (vide bukti P-3) 3. Pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (vide bukti P-4) 4. Pada tanggal 03 April 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 03 April 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor : 40/IV/KIP-PS/2013. [4.14] Menimbang Pasal 36 ayat (1) Perki Nomorl Tahun 2013menyatakan: Pada hari pertama sidang Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi 18

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi d. batas waktu pengajuan sengketa informasi. [4.15] Menimbang Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyatakan: Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 tempat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.16] Menimbang Pasal 13 Perkil Tahun 2013menyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a) tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b) berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16],Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan informasi publik telah dipenuhi oleh Pemohon.

D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.18] Menimbang bahwaPasal 1 angka 4 UU KIP yang menyebutkan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 1 angka 5 UU KIP yang menyebutkan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Pasal 26 UU KIP yang menyebutkan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang menyebutkan: (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 19

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untukmengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. Pasal 6 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang menyebutkan (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.19] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.1 ] sampai dengan paragraf [2,4] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID dan keberatan kepada atasan PPID (Termohon) atas penolakan permohonan informasi a quo.

[4.20] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10] yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik tingkat Pusat.

[4.21]Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.20] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenag untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

E. Pokok Permohonan [4.22] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang diakui Para Pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang tidak menggunakan kesempatan dalam persidangan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 20

a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa permohonan a quo merupakan informasi yang dikecualikan; c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa informasi yang dimohon adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2].

[4.23] Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, terdapat juga fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

F. Pendapat Majelis [4.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut; Apakah

Informasi

atau

Dokumen

yang

Dimohonkan

oleh

Pemohon

Merupakanlnformasi atau Dokumen yang Dirahasiakan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri atau ketentuan yang berlaku?

[4.25] Menimbang Pemohon menyatakan; 1. Bahwa Pemohon berpendapat sebelum Pemohon dikenai sanksi terberat berupa pemberhentian tidak hormat tidak atas permintaan sendiri seharusnya Pemohon mendapatkan informasi berupa prosedur sesuai PP 53 Tahun 2010. 2. Bahwa Pemohon bermaksud mengetahui apakah dokumen tersebut ada atau tidak pernah ada. 3. Bahwa Pemohon memerlukan informasi yang dimohonkan tersebut sebagai bukti karena Pemohon mengajukan banding kepada Badan Administrasi Kepegawaian. 4. Bahwa Pemohon berpendapat dalam pertimbangan dalam surat keputusan tersebut terdapat kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya keputusan yang keliru dan merugikan Pemohon. 5. Bahwa Pemohon berpendapat informasi tersebut tidak memenuhi syarat atau kriteria sebagai informasi yang dirahasiakan 21

[4.26] Menimbang Termohon menyatakan: 1. Bahwa informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi atau dokumen yang bersifat rahasia karena terkait dengan data kepegawaian. Hal tersebut sesuai dengan aturan pada Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 yang mengatur sebagai berikut: 8. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. 2. Bahwa dalam uji kosekuensi

tertuang dalam Surat Keputusan PPID tentang

Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP, sehingga permohonan informasi ditolak, (vide bukti P-3) [4,27] Menimbang PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam bagian kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, danPenyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 23 disebutkan: (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 disebutkan: (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

22

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25 disebutkan: (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 26 disebutkan: Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 28 disebutkan: (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 29 disebutkan: (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30 disebutkan: (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yangsifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. 23

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 31 disebutkan : (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenangmenghukum. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. [4.28] Menimbang Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU KTP disebutkan: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP disebutkan : Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP 61 tahun 2010) disebutkan: (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 24

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.29] Menimbang dalam anotasi UU K1P diuraikan bahwa Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen: Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar badan publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar badan publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4). Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses— sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi: a) obyek informasi, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (lihat Pasal 21 Ayat (7) huruf e UU KIP) dan masa keberlakukannya sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP. Lihat Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP. Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen artinya bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 2 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan UU KIP. 25

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.(Anotasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indoensia bekerja sama dengan Indonesian Center fo r Environmental law (ICEL), Yayasan TIFA, Jakarta, 2009, halamanl 4) [4.30] Menimbang berdasarkan uraian di paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.30] Majelis Komisionerberpendapat: (1) Tujuan atau alasan utama dari Pemohon adalah memerlukan informasi yang dimohonkan tersebut sebagai bukti karena Pemohon mengajukan banding kepada Badan Administrasi Kepegawaian dimana pertimbangan dalam surat keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Pemohon terdapat kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya keputusan yang keliru dan merugikan Pemohon adalah alasan yang dapat dipertimbangkan untuk menolak uji konsekuensi Termohon. (2) Sedang alasan pengecualian atas informasi oleh Termohon dengan mendasarkan pada Pasal Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan uji kosekuensi pada Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 (vide bukti P-3) sangatlah

bertentangan dengan Pasal

28Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. (3) Bahwa yang perlu dipahami oleh Termohon bahwa prinsip rahasia atas informasi atau dokumen tersebut merupakan informasi rahasia bagi publik namun bukan rahasia bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalahPemohon selaku pihak yang mendapatkan sanksi apalagi saat ini Pemohon dalam proses mengajukan banding kepada Badan Administrasi Kepegawaian atas putusan pemberhentiannya. (4) bahwa proses penjatuhan sanksi atas Pemohon sudah dilakukan oleh atasan Termohon

(Menteri

Keuangan)

sehingga

Termohon

harus

dapat

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan atau keputusannya kepada Pemohon, dengan demikian sudah seharusnya uji konsekuensi Termohon ditolak oleh Mejelis

Komisioner.Selain

itu 26

Majelis

Komisioner

juga

berpendapat

bahwalnformasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen sebagaimana terurai dalam paragraf [4.26] dan paragraf [4.29] sehingga akses informasi walaupun informasi aquo dikecualikan tetap terbuka hanya bagi Pemohon.

Apakah Informasi yang Dimohonkan Pemohon Merupakan Informasi Publik dan bagaimana Penafsiran ’Persetujuan Tertulis’ sebagaimana Diatur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

[4.30] Menimbang bahwa Termohon menyatakan yang dimaksud “Pihak yang rahasianya diungkap” dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP adalah atasan langsung Pemohon atau pihak Bagian Kepegawaian, bukan pihak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon telah salah dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP.

[4.31] Menimbangbahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP 53 Tahun 2010, sebagaimana terurai dalam paragraf [4.25] telah diuraikan tahapan dalam proses penjatuhan sanksi, bahwa proses penjatuhan sanksi kepada Pemohon telah dikeluarkan oleh atasan Termohon atau Menteri Keuangan.

[4.32] Menimbang Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 UU KIP, disebutkan: ’’Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;” Pasal 18 ayat (2) UU KIPdisebutkan: (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

27

[4.33] Menimbang bahwa terkait dengan“Pihak yang rahasianya diungkap” dalam Pasal 18 ayat (2) UU KIP, Majeslis Komisioner berpendapat pihak yang dimaksud dari informasi yang rahasianya diungkap adalah pihak atau pribadi yang bersangkutan yang menjadi subyek pemeriksaandalam hal ini adalah Pemohon bukan pihak Termohon atau bagian dari Termohon dalam sengketa a quo.Dengan demikian, alasan penolakan permohonan informasi Termohon sudah seharusnya ditolak.

[4.34]

Menimbang

bahwa

surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon harus sesuai dengan tahapan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana terurai dalam paragraf [4.25],

[4.35] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwatahapan proses sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.33] terdapat kepentingan Pemohon maka Termohon mempunyai kewajiban untuk dapat menjelaskan secara tertulis kepada Pemohon, karena informasi aquo merupakan infromasi publik yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP. [4.36] MenimbangMajelisKomisioner berpendapat bahwa informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dalam hal ini adalah Pemohon.

Apakah Informasi dan/atau Dokumen Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Tidak Diknasai Termohon? [4.37] Menimbang bahwa Termohon menyatakan berdasarkan

Standart Operating

Procedures{SOP) Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada kewajiban penerbitan surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Karena sangatlah jelas bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon tersebut adalah tidak berdasarsama sekali.Mengingat tidak ada kewajiban penerbitan surat Rekomendasi dari 28

Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 dimaksud tidak pernah ada sehingga dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Termohon. [4.38] MenimbangbahwaTermohon terkait alasan penolakan permohonan informasi publik Pemohon,uji kosekuensi yang dibuat Termohon tertuang dalam Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP, sehingga permohonan informasi ditolak, (vide bukti P-3)

[4.39]Menimbang Pasal 6 UU KIPdisebutkan: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidaksehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf e disebutkan: Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud. Pasal 7 disebutkan: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 29

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. [4.39] Menimbangbahwa berdasarkan uraian paragraf [4.37] dan paragraf [4.38] terdapat perbedaan alasan penolakan permohonan informasi aquo,Majelis Komisioner berpendapat dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e yang menyatakan tentang tidak diberikannya infromasi publik karena Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikanbukan tidak dikuasai sehingga terdapat pemahaman yang salah atas Pasal 6 ayat (3) huruf e, maka Majelis Komisioner berpendapat alasan penolakan atas informasi a quo oleh Termohon ditolak.

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4,37] sampai dengan paragraf [4.39] Majeslis

Komisioner

berpendapatsurat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon harus dapat dijelaskan oleh Termohon apa pertimbangan atau dasar munculnya surat keputusan tersebut sehingga sudah semestinya Termohon dibebankan untuk menjelaskan secara resmi dan tertulis.

Apakah Dokumen atau Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Berisikan Rekomendasi Hukuman Disiplin Terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Informasi atau Dokumen yang Bersifat Rahasia? [4.41] Menimbang Termohon menyatakan: 1. Seandainyapun terdapat dokumen atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut adalah informasi atau dokumen yang bersifat dirahasiakan karena di dalam informasi atau dokumen tersebut berisikan usulan atau rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 30

Usulan atau rekomendasi hukuman disiplin tersebut merupakan hasil penilaian atau analisis atasan langsung seorang pegawai. Oleh karena itu sudah seharusnya surat rekomendasi tersebut, termasuk informasi atau dokumen yang bersifat tertutup dan termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf i UU KIP. 2. Bahwa apabila surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut dibuka, maka akan menimbulkan konsekuensi berupa : a. mengungkap hasil evaluasi atasan langsung Pemohon terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pemohon; b. mengungkap rekomendasi atau usulan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pemohon; c. mengungkap informasi rahasia suatu badan publik. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwadokumen atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipiladalah informasi atau dokumen yang bersifat dirahasiakan. [4.42] Menimbang bahwaPasal 17 huruf i UU KIP, disebutkan: ’’Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Penjelasan Pasal 17 Huruf I UU KIP disebutkan: “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

31

Pasal 19 UU KIPdisebutkan: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. [4.43] Menimbang bahwa

munculnya

surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon haruslah sesuai dengan tahapan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana terurai dalam paragraf [4.25]

[4.44] Menimbang bahwa Termohon menyatakan tahapan munculnya surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon telah sesuai dengan prosedur PP Nomor 53Tahun 2010.

[4.45] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat: 1) bahwa pernyataan Termohon yang menyebutkan “seandainyapun” terdapat dokumen atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut adalah informasi atau dokumen yang bersifat dirahasiakan, menunjukkan bahwa dokumen atas hal tersebut tidak ada dan penolakan dengan memepertimbangkan Pasal 17 huruf I UU KIP dimana dokumen yang menurut Termohon keberadaannya belum dipastikan sangatlah tidak mendasar sehingga alasan penolakan Termohon tertuang dalam Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, nomor pendaftaran: 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan: bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan Pasal 17 huruf i UU KIP (vide bukti .P-ijmaka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon ditolak atau tidak berdasarkan hukum yang ada karena tidak berdasarkan Pasal 19 UU KIP dimana menyebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan

32

penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orans. 2) Bahwa Termohon telah salah dalam menafsiran Pasal 17 Huruf I UU KIP karena

surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor:

396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon telah keluar atau tidak dalam tahapan

penyusunan

kebijakan

atau

keputusan.

sehingga

alasan

sebagaimana terurai dalam paragraph [4.38] tidak mendasar maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon ditolak atau tidak berdasarkan hukum yang ada karena pengertian Pasal 17 huruf I UU KIP telah diuraikan dengan jelas hanya untuk Memorandum yang dirahasiakanapabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

[4.46] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.41] sampai dengan paragraph [4.45] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi dikecualikan tetapi terbuka hanya untuk Pemohon.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1]

Pemohon

memiliki

kedudukan

hukum

(legal standing)

untuk

mengajukan

permohonan dalam perkara a quo. [5.2]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo.

[5.3]

Komisi Informasi Pusatberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

33

[5.41

Permohonan informasi sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] merupakan informasi dikecualikan tetapi terbuka hanya untuk Pemohon.

[5.5]

Termohon tidak memiliki informasi yang dimohon Pemohon.

6.

AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1]

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

[6.2]

Menyatakan Permohonan informasi sebagaimana terurai dalam paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang dikecualikan tetapi terbuka hanya untuk Pemohon;

[6.3]

Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi a quo dan/atau penjelasan tertulis atas informasi a quo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Rumadi dan Dyah Aryani P masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terrm

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu) 34

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, Januari 2014 Panitera Pengganti

(Indah Puj i Rahayu)

35