KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 089/III/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 089/III/K1P-PSM-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama

: PT Triyasa Pirsa Utama

Alamat

: Perkantoran Mitra Matraman Blok B-5, Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150.

di dalam persidangan diwakili Meliani

selaku Direktur Utama PT Triyasa Pirsa Utama,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Asosiasi Independent Surveyor Indonesia

Alamat

: Gedung Jamkrindo, Lt 7, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav-6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610.

di dalam persidangan Capt. Irawan AIwi, MBA, FIIMS, MNI selaku Ketua Umum dan Ir. Djoko Prijono, M.T selaku Sekretaris Umum memberikan kuasa kepada Hayan Ayu Irawati melalui Surat Kuasa Nomor: 106/A-dum/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[ 1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Februari 2012, yang

diterima

dengan

registrasi

Sengketa

Nomor:

037/II/REG-KI-BANTEN/2012.

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Komisi Informasi Banten, berkas permohonan penyelesaian sengketa dilimpahkan kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat Nomor: 022/KI-Banten/J11/2012 tertanggal 7 Maret 2012.

Kronologi [2.2] Pada tanggal 4 Januari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada Termohon berupa: 1. Laporan Keuangan Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI). 2. Mekanisme pencabutan keanggotaan AISI yang diatur di dalam AD/ART 3. Mekanisme pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh pengurus AISI dalam hal pemberhentian PT. Triyasa Pirsa Utama dari Keanggotaan AISI 4. Copy Akta Notaris pendirian AISI 5. Copy Surat Pendaftaran ATSI di Kementerian Hukum dan HAM 6. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian ESDM 7. Copy Surat Pendaftaran AISI di Perdagangan Luar Negeri

[2.3] Pada tanggal 5 Januari 2012, Pemohon menyampaikan kembali surat kepada Termohon yang intinya meminta Termohon menyerahkan dokumen berisi informasi yang Pemohon minta.

[2.4] Pada tanggal 12 Januari 2012, Pemohon menyampaikan keberatan kepada Termohon karena jawaban Termohon terhadap permohonan informasi Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dimohon. 2

[2.5] Pada tanggal 27 Februari Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 7 Maret 2012, Komisi Informasi Banten melimpahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat Nomor. 022/Kl-Banten/lII/2012. [2.7] Telah diadakan mediasi pada tanggal 10 Juli 2012, namun mediasi dinyatakan gagal karena Termohon menyatakan bukan Badan Publik. Selanjutnya Pemohon menyatakan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.8] untuk mengetahui alasan pencabutan keanggotaan Pemohon dan A1S1. Peti turn [2.9] Pemohon menyampaikan tuntutan meminta Komisi Informasi menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa selama menjadi anggota Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (A1S1) Pemohon harus membayar iuran. Ada uang pangkal dan iuran anggota per bulan sebanyak Rp. 500.000 per bulan. Sebagai anggota, Pemohon diberi hak suara pada rapat tahunan. 2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon merupakan Badan Publik karena mendapatkan sumbangan dari masyarakat. 3. Bahwa di dalam AD/ART disebutkan bahwa sumbangan yang diperoleh adalah sumbangan yang tidak mengikat. Menurut Pemohon, AISI bukan milik perusahaan atau perseorangan tapi anggota juga. Dan anggota AISI itu adalah masyarakat. 4. Bahwa setelah diberhentikan dari AISI, Pemohon hanya ingin tahu mekanisme pencabutan keanggotaan, laporan keuangan, copy surat pendaftaran di Kementenan 3

Dalam Negeri. Bahwa Pemohon ingin melihat legalitas Termohon. Pemohon sudah menyurati Termohon berulangkah. 5. Bahwa Pemohon bersedia menghadirkan ahli yang menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik. 6. Pemohon mencatat bahwa perkumpulan badan hukum diatur di Staatblaad 1870 dan sekarang ada di UU Ormas yang menyatakan bahwa Ormas harus berbadan hukum. Bahwa Pasal 1653 KUHPerdata menyatakan bahwa perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum bertindak atas nama perkumpulan dan mewakili perkumpulan menghadiri pengadilan dan lain-lain. Apabila perkumpulan tidak berbadan hukum, maka perkumpulan tersebut tidak bisa melakukan itu. 7. Bahwa Pemohon mendapat informasi bahwa AISI berdiri pada tanggal 29 Mei 1981. Akte Notaris muncul pada 29 Januari 2012. Perlu dicek validasinya. Kalau dilihat dari berbagai sudut pandang undang-undang, Termohon memenuhi unsur sebagai Badan Publik. Sebagai contoh, tertera di tahun 2009 ada iuran bulanan, biaya KTA 100 ribu per bulan per anggota dan uang pendaftaran. 8. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dahulu adalah anggota AISI sejak tahun 1999. 9. Bahwa Pemohon memiliki bukti Termohon pernah mendapatkan dana dari Kementerian Perdagangan. 10. Bahwa Pemohon sebelumnya adalah anggota biasa, bukan pengurus. 11. Bahwa salah satu anggota AISI adalah Sucofindo, yang menerima dana dari APBN. 12. Bahwa sepengetahuan Pemohon terkait dengan diklat dari hasil kerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengeluarkan sertifikat yang memiliki logo Kementerian Perdagangan. Diklat ini dilakukan hampir tiap tahun. 13. Bahwa yang dimohon adalah informasi laporan keuangan tahun 2011,

Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 09.5107.680468.4008 atas nama Meliana, S. E

Bukti P-2

Salinan akta notaris Niniek Rustinawati, S.H., M.Kn, No. 20 Tahun 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat tentang Permohonan Pengesahan Atas Anggaran Dasar dari Instansi yang Berwenang untuk Membuat Pengubahan

4

dan/atau Tambahan. Bukti P-3

Salman Surat Nomor: 001/Dir-TPU/I/2012 dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 4 Januari 2012.

Bukti P-4

S a lin a n S u r a t N o m o r : 0 0 2 /D ir - T P U /I /2 0 12 d a ri

Pemohon

kepada

Termohon

tertanggal 5 Januari 2012 Bukti P-5

Salinan

Surat

Keberatan Pemohon melalui surat Nomor:

004/DIR-

TPU/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa terkait struktur organisasi, pengurus tidak ada di tempat. Jadi komunikasi yang terjalin adalah via email dan sesekali tatap muka. 2. Bahwa ada masalah lain yang tidak bisa diungkapkan oleh Termohon, karena rentetan beberapa peristiwa kemarin, pengurus mengadakan rapat sehingga permintaan Pemohon tidak dipenuhi. 3. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah khusus untuk anggota. 4. Bahwa Termohon adalah asosiasi surveyor, tidak termasuk Badan Publik. Sejak awal didirikan oleh perusahaan pensurvey, bukan perusahaan perseorangan. 5. Bahwa dana Termohon berasal dari perusahaan survey, bukan perseorangan. 6. Bahwa pendapatan Termohon dari iuran dan uang pangkal, sesekali berasal dari pelatihan juga, pelatihan reguler dengan transaksi semacam transaksi jual beli bukan dari dana APBN.

5

7. Bahwa AISI didirikan oleh perusahaan BUMN dan swasta. Berdiri sejak tahun 1987, alamat Jalan Angkasa, Jakarta Pusat. 8. Bahwa pengurus tidak menerima dana dari sumbangan masyarakat. 9. Bahwa kalau di dtruktur pemerintah, Termohon menginduk kepada Kementerian Perdagangan. 10. Bahwa Termohon belum tahu mengenai anggota luar biasa yang tercantum di AD/ART. Selama ini hanya tahu tentang anggota biasa. 11. Bahwa hingga saat ini Termohon belum pernah mendapat dana CSR. 12. Bahwa Termohon menguasai laporan keuangan, mekanisme pencabutan keanggotaan AISI yang diatur di dalam AD dan ART, menkanisme pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh Pengurus AISI dalam hal pemberhentian PT Triyasa Pirsa Utama dari keanggotaan AISI. Sementara itu, Termohon tidak memiliki dokumen pendaftaran di Kemenkumham karena asosiasi tidak perlu mendaftar sebagai Badan Hukum. Termohon juga tidak mempunyai salinan surat pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri dan di Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 13. Bahwa baru beberapa bulan yang lalu ditandatangani MoU antara AISI dengan sebuah institute yang berpusat di UK, sementara kerjasama dengan yang lain belum ada.

Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertuiis sebagai berikut: Bukti T-l

Surat Kuasa Nomor: 106/A-dum/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dari Capt. Irawan Alwi, M.BA., FIMS., MNI selaku Ketua Umum AISI dan Ir. Djoko Prijono, M.T selaku Sekretaris Umum AISI kepada Hayan Ayu Irawati.

Bukti T-2

Dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI)

Bukti T-3

Laporan Pengurus AISI Masa Bakti 2007-2010 yang disampaikan pada Rapat Umum Anggota (RUA) AISI Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010.

Bukti T-4

Notulen Rapat Tahunan Anggota 2011 Nomor: 012/RTA-AISI/XII/2011.

Bukti T-5

Laporan Pendapatan AISI Tahun 2011.

Bukti T-6

Dokumen Pokok-Pokok Kode Etik Asosiasi Independent Surveyor Indonesia 6

(AISI)

[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Ahli; Mulyadi, S.H [2.16] Menimbang pada tanggal 9 November 2012, Termohon mendatangkan ahli Mulyadi, S.H seorang Notaris yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Yang Ahli ketahui mengenai badan hukum ada 3 (tiga) yakni Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Selain itu tidak ada.Tentang PT diatur dalam UU No.40 tahun 2007. 2. Semua organisasi bisa dibentuk dengan akte notaris. Seperti ikatan, federasi, asosiasi atau organisasi bisa dibuat dengan akte notaris dan tidak. Yang membedakan, asosiasi ikatan dan federasi tidak ada UU yang mengaturnya. 3. Untuk yang tidak berakte notaris, tanggungjawabnya adalah tanggungrenteng. Kalau berbadan hukum, hanya di dalam organisasi itu saja. Misalnya PT punya hutang piutang dan tidak bisa membayar maka yang diambil untuk membayar hutang hanya harta kekayaan PT, tidak termasuk kekayaan pribadi (owner). 4. Dalam pendirian organisasi badan hukum maupun tidak, sepanjang melalui akte notaris apakah tidak selalu ada klausul bahwa iuran anggota dan sumbangan lain dari masyarakat. Tergantung para anggota dan pendiri yang ingin mencantumkan itu. 5. Bahwa makna sumbangan itu bisa berasal dari luar anggota atau masyarakat. 6. Bahwa makna anggota luar biasa itu bisa diluar anggota yang memiliki jabatan di pemerintahan. 7. Bahwa tidak ada UU yang mengatur tentang organisasi seperti AISI. Kedua, keuangan AISI ini dipungut dari para anggota bukan dari APBN atau BUMN atau uang pemerintah. Itu saja argumentasi saya sehngga AISI bukan Badan Publik. 8. Dalam hal ini menerima sumbangan dari masyarakat. Kalau di UU KIP menyatakan bahwa Badan Publik adalah salah satunya mendapat dana dari masyarakat, bisa tergolong Badan Publik. 9. Bahwa AISI tidak Badan Publik karena bukan Badan Hukum. Aktanya akta depot, atau akta di bawah tangan. 10. Bahwa tidak ada UU yang mengatur perkumpulan atau organisasi. 7

11. Bahwa uang pangkal anggota bukan sumbangan masyarakat. 12. Ahli melihat yang berbadan hukum adalah akte notaris yang diajukan ke Kemenkumham. 13. Bahwa persyaratan Badan Hukum suatu persekutuan perdata yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih yang didirikan berdasarkan akte notaris dan diwajibkan untuk mendaftarkan kepada kemenkumham. Tidak perlu ke pengadilan. Kalau sudah terdaftar di Kemenenkumham dan sudah ada akta notaries entitas itu sudah bisa disebut badan hukum

Keterangan Ahli; DR. Dwi Andayani BS., S.H., M.H [2.17] Menimbang pada 7 Desember 2012, Pemohon mendatangkan ahli DR. Dwi Andayani BS., S.H., M.H Dosen di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Universitas Muhammadiyah Pascasarjana, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Secara hukum bahwa dalam UU KIP sudah didefinisikan soal Badan Publik. Keberadaan asosiasi kalau dirujuk dari UU KIP dan UU Ormas bukan merupakan badan hukum. Namun, bisa saja digolongkan sebagai Badan Publik, karena sudah diatur dalam UU Ormas bahwa Ormas tidak diharuskan mendaftar sebagai Badan Hukum. Jadi menurut Ahli, Termohon tidak berbadan hukum. 2. Bahwa meskipun bukan berbadan hukum yang harus mendapat pengesahan dari Kemenkumham, Termohon merupakan Badan Publik merujuk pada UU KIP dan UU Ormas. 3. Ahli merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1985 dari asas dan tujuan. Ormas berasaskan Pancasila. Di dalam AD/ART Termohon ada berdasarkan Pancasila, Kemudian, asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, juga kekhususan dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Dalam AD/ART, tujuan dibentuknya AISI salah satunya adalah untuk menunjang pembangunan nasional. 4. Bahwa ahli melihat Termohon sebagai Ormas yang dinamakan Asosiasi namun bisa juga menjadi Badan Publik dilihat dari segi tata kelola dan keuangannya. Termohon menarik iuran dari para anggota dan melakukan banyak transaksi. Sebuah Badan Publik banyak juga melakukan kegiatan untuk usernya masyarakat luas.

8

5. Bahwa di dalam Pasal 1] Bab V UU Ormas disebutkan bahwa keuangan ormas dapat diperoleh dari: {a) iuran anggota; (b) sumbangan yang tidak mengikat; (c) usaha lain yang sah. 6. Bahwa pelaku pelayanan publik bisa diserahkan kepada swasta. 7. Bahwa secara kegiatan, Termohon mendapatkan dana dari Kemenperindag. 8. Bahwa apabila ada masyarakat yang masuk dan menyumbang, maka dibedakan iuran anggota dan masyarakat. 9. Akta notaris yang ada biasanya untuk memperkuat posisi anggota saja, 10. Bahwa sumbangan juga dapat dilihat terkait pelatihan, yaitu sumbangan yang dikelola sehingga mendapatkan keuntungan. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 11. Bahwa apabila Badan Hukum Publik biasanya badan hukum yang bentuknya PT atau Yayasan. Sedikit berbeda dengan definisi Badan Publik yang ada di UU KIP, 12. Bahwa di dalam UU Ormas sendiri, Ormas biasanya

merupakan organisasi

kesukarelaan para profesional menyatukan diri untuk membuat kegiatan-kegiatan. 13. Bahwa kalau dilihat dari sifat keuangannya, iuran anggota tidak mengikat atau usaha lain yang sah. 14. Bahwa secara teori, ormas bisa perorangan, tokoh. Ormas termasuk infrastruktur. Dalam infrastruktur kalau masih kecil bukan merupakan Badan Publik.

Keterangan Ahli, Firdaus Muhammad [2.18] Menimbang pada 7 Desember 2012, Pemohon juga mendatangkan ahli Notaris yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa entitas yang membutuhkan akta notaris yang pasti harus dikukuhkan sebagai Badan Hukum adalah PT, Yayasan, Koperasi dan Parpol. Entitas yang lainnya dapat dibuatkan akte notaris dan dapat juga tidak. Kalau entitas tersebut ingin membuka rekening di Bank membutuhkan akte notaris walaupun tidak dijadikan Badan Hukum. Kalau tidak dibuat akte notarisnya, kekuatannya akan berbeda. 2. Bahwa perkumpulan bukan badan hukum. 3. Kalau dilihar dari pendanaan, ormas bisa saja masuk dalam kategori Badan Publik. 4. Termohon dari segi budget menerima sumbangan namun melayani anggotanya. Ada 2 (dua) hal yang harus terpenuhi dari definisi Badan Publik, dilihat dari fungsi pelayanan kepada masyarakat dan budgetnya dari masyarakat. Apabila hanya salah satu yang terpenuhi, Ahli tidak bisa menjawab. Misalnya kalau dari segi pendapatan, 9

BLU Transjakarta memberi pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaannya, apakah Termohon memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kalau iya maka bisa dikategorikan sebagai Badan Publik. 5. Bahwa perbedaan iuran dan sumbangan, kalau iuran ada kewajiban jangka waktu dan besarannya sementara kalau sumbangan tidak ada kewajiban dan tidak diketahui. 6. Bahwa kalau akte di bawah tangan dibuat para pihak dihadapan pejabat berwenang, kalau akta riil dibuat notaris. 7. Bahwa wajar saja jika melakukan melatihan karena tujuannya tidak hanya mengejar profit namun juga untuk meningkatkan kualitas anggotanya. 8. Wajar saja melakukan pelatihan karena tujuannya tidak hanya mengejar provit tapi meningkatkan kualitras anggotanya. 9. Bahwa terkait iuran, meskipun bukan Badan Publik bisa saja ditarik dari anggota asal disepakati.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai benkut: 1. Bahwa Termohon pada sidang awal tidak menghadirkan pihak yang kompeten sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan Majelis Komisioner. 2. Bahwa akta Termohon tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu ahli berpendapat bahwa Termohon bukan lembaga publik sehingga tidak perlu memiliki Badan Hukum. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon. Dr. Dwi Andayam Budisetyowati, S.H, Termohon merupakan sebuah organisai yang menghimpun beberapa perusahaan, yang memiliki aktivitas dan kegiatan dengan berbagai macam transaksi dengan pihak-pihak tertentu. Menurut Ahli, Termohon termasuk Badan Publik yang diatur oleh UU Keormasan yaitu UU No. 8 Tahun 1985. Termohon memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan UU Keormasan. 4. Bahwa Ahli juga berpendapat Termohon masuk kategori Badan Publik karena dalam pengelolaan keuangannya memiliki sifat yang sama dengan Pasal 16 UU K1P karena menggunakan dana yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat, turan 10

anggota, dan dana yang halal dan tidak mengikat (ART/ARD), Yang dimaksud masyarakat menurut ahli yakni termasuk orang-orang yang terhimpun pada perusahaan karena mereka juga bagian dari masyarakat karena selain memiliki kewajiban untuk membayar iuran sebagai anggota juga bisa secara sukarela memberikan sumbangan secara pribadi. 5. Bahwa Ahli dari Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa jika pengelolaan dan sumber keuangan itu menjadi syarat dan ciri lembaga menjadi Badan Publik atau bukan, maka Termohon merupakan Badan Publik karena menggunakan keuangan dari APBN, menerima sumbangan dari masyarakat, dan menerima iuran dari anggota. 6. Ahli dari Termohon juga berpandangan bahwa Termohon sebagai organisasi bisa saja berbadan hukum yang bersifat formal artinya tergantung kemauan pengurus apakah mau dijadikan badan hukum atau didaftarkan di Kemkumham atau hanya di tingkat notaris saja karena memang tidak ada keharusan di dalam UU.

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mengacu kepada Laporan Keuangan Termohon tahun 2009 dan 2010 dimana di dalam laporan tersebut Termohon menyatakan juga menerima sumbangan/bantuan dari Kementerian Perdagangan RI, semakin jelas bahwa Termohon merupakan Badan Publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan pernyataan pada tanggal 7 Desember 2012 yang pada pokoknya sama dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Termohon bukan marupakan Badan Publik sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 3. Asosiasi dijalankan dari anggota untuk anggota dan bukan merupakan badan hukum sebagaimana Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi, Sehubungan dengan hal tersebut Termohon sampaikan pula bahwa belum lama ini Termohon bermaksud membeli sebuah mobil secara kredit dan ditolak oleh pihak teasing dikarenakan Termohon bukan merupakan Badan Hukum. 2. Termohon tidak akan memberikan berkas yang diminta oleh Pemohon mengingat yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota asosiasi karena hanya anggota asosiasi yang berhak atas informasi tersebut. Ini diperkuat lagi dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Tahunan Anggota 2012, yang diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Desember 2012.

3. Pemohon telah diberhentikan sesuai dengan AD/ART Termohon di dalam Rapat Tahunan Anggota yang diselenggarakan pada hari Selasa, 27 Desember 2011. Bila Pemohon menginginkan terdaftar kembali sebagai anggota asosiasi silakan mengikuti prosedur seperti penerimaan anggota baru yang sesuai dengan AD/ART Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P) jum to Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (I) huruf c UU KIP jimcto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.

12

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.4] dan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SUV) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan bukti Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tentang Permohonan Pengesahan Atas Anggaran Dasar dari Instansi yang Berwenang untuk Membuat Pengubahan dan/atau Tambahan.Bukti P-2) 2. Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 001/Dir-TPU/I/2012 dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 4 Januari 2012 dan Surat Nomor: 002/Dir-TPU/l/2012 dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 5 Januari 2012 . (Bukti P-3 dan P-4) 3. Salinan Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 004/DIR-TPU/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012. (Bukti P-5) 4. Salinan Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 006/DIR-RC/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012. (Bukti P-6)

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.8] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Termohon.

13

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.10] Menimbang bahwa sebelum melaksanakan ajudikasi, Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon diterima dan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. [4.11] Menimbang dalil Termohon di persidangan yang menyatakan bahwa Termohon bukan Badan Publik, maka Majelis akan mempertimbangkan kembali kedudukan Termohon yang sebelumnya telah diputus pada proses Pemeriksaan Pendahuluan. [4.12] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan sebagai berikut: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari Anggaran Pendapatan an Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.13] Menimbang bahwa lebih lanjut UU KIP membagi kewajiban pengelolaan informasi publik oleh Badan Publik secara spesifik di Pasal 14 untuk Badan Usaha Milik Negara, Pasal 15 untuk Badan Publik Partai Politik, dan Pasal 16 untuk organisasi non pemerintah.

[4,14] Menimbang bahwa Pasal dari suatu entitas yaitu berbentuk

14 dan Pasal 16 UU KIP mensyaratkan bentuk yang jelas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Partai Politik.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah asosiasi atau perkumpulan yang tidak berbentuk BUMN atau Partai Politik serta tidak berbentuk badan hukum.

[4 16] Menimbang Penjelasan Pasal 16 UU KIP menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APRN/APBD. s.unhanpan masyarakat, dan atau luar negeri.

14

[4.17] Menimbang bahwa UU KIP tidak mengatur lebih lanjut definisi “sumbangan masyarakat” sehingga Majelis mengambil definisi sumbangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang menyatakan bahwa “sumbangan adalah pemberian, bantuan, atau sokongan. Lebih lanjut disebutkan bahwa sumbangan ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat manasuka, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php. Sumbangan manasuka adalah sumbangan sukarela sedangkan sumbangan waiib adalah uang dan sebagainva yang harus dibayar.

[4,18] Menimbang bahwa Termohon menerapkan kewajiban pembayaran iuran sebesar Rp. 500.000,00 per bulan kepada setiap anggota asosiasi.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya UU Ormas) menyebutkan: “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan-serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. [4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Ormas menyatakan bahwa: “Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.” [4.21] Menimbang bahwa Pasal 5 UU Ormas menyatakan bahwa: “Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai: a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi: c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional: d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.” [4.22] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) AD/ART AISI menyatakan sebagai berikut: 1. Asosiasi Independent Surveyor Indonesia berazaskan Pancasila. 2. Maksud asosiasi adalah membina dan mengkoordinasi perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang: Survey Sumber pengetahuan Keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi independent survey. 15

3. Tujuan asosiasi agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan negara R,I. ' [4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU Ormas menyatakan bahwa: Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari : a. iuran anggota; b. sumbangan yang tidak mengikat; c. usaha lain yang sah.” [4.24] Menimbang Pasal 17 AD/ART AIS1 menyatakan bahwa: 1. Keuangan asosiasi diperoleh dari: a. Uang pangkal b. Uang iuran c- Sumbangan-sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta tidak mengikat. 2. Jumlah atau besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh Rapat Anggota.

[4.25] Menimbang bahwa selain definisi sumbangan tersebut UU K1P juga pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu unsur suatu entitas dapat dinyatakan sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU KIP adalah bahwa “ ... sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN.”

[4.26] Menimbang bahwa di dalam Bab IV Laporan Pengurus AISI Masa Bakti 2007-2010 (Bukti T-3), Termohon pernah menerima sumbangan dari Kementerian Perdagangan sebagai pendapatan non rutin pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah).

[4.27] Menimbang keterangan di atas, Termohon adalah organisasi non pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD dan/atau sumbangan masyarakat.

[4.28] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.27], Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik organisasi nonpemerintah yang dikenai kewajiban pengelolaan informasi publik secara spesifik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 UU KIP.

16

D. Pokok Permohonan [4.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon

tidak mendapatkan tanggapan

atas

keberatan

dari Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

E. Pendapat Majelis [4.30] Menimbang karena kedudukan {legal standing) para pihak terpenuhi, maka Majelis akan memberikan pertimbangan apakah informasi yang diminta wajib diberikan oleh Termohon.

[4.31] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Laporan Keuangan Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI) 2. Mekanisme pencabutan keanggotaan AISI yang diatur di dalam AD/ART 3. Mekanisme pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh pengurus AISI dalam hal pemberhentian PT. Triyasa Pirsa Utama dari Keanggotaan AISI 4. Copy Akta Notaris pendirian AISI 5. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Hukum dan HAM 6. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian ESDM 7. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

17

1* Laporan Keuangan Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI) [4.32] Menimbang bahwa Pasal 16 UU KIP menyatakan: Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organiasi nonpemerintah dalam UndangUndang ini adalah: a. Asas dan tujuan b. Program dan kegiatan organisasi c. Nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya ^ Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah. sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri e. Mekanisme pengambilan keputusan organisasi f. Keputusan-keputusan organisasi, dan/atau g. Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. [4.33] Menimbang bahwa pendekatan definisi Badan Publik yang ada di UU KIP adalah berdasarkan sumber dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 16 UU KIP.

[4.34] Menimbang sebagai Badan Publik organisasi nonpemerintah, terkait dengan pertanggungjawaban

keuangan,

Termohon

hanya

dikenai

kewajiban

untuk

mempertanggungiawabkan pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

[4.35] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32] sampai dengan paragraf [4.34], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi laporan keuangan tidak relevan untuk sebagian.

2. Mekanisme pencabutan keanggotaan AISI yang diatur di dalam AD/ART [4.36] Menimbang bahwa mekanisme pencabutan keanggotaan AISI diatur di dalam Pasal 3 AD/ART yaitu pada bagian “pemberhentian/kehilangan keanggotaan”.

[4.37] Menimbang bahwa AD/ART AISI tidak mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

18

[4.38] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.36] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi tentang mekanisme pencabutan keanggotaan AISI tidak berdasarkan hukum.

3. Mekanisme pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh pengurus AISI dalam hal pemberhentian PT. Triyasa Pirsa Utama dari Keanggotaan AISI [4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan membutuhkan informasi terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh pengurus AISI dalam hal pemberhentian Pemohon sebagai anggota asosiasi beserta alasan-alasannya,

[4.40] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan dokumen Notulen Rapat Tahunan Anggota 2011 kepada Majelis untuk diperiksa pada persidangan tertutup sebagai bahan pertimbangan informasi layak diberikan atau dikecualikan.

[4.41] Menimbang bahwa di dalam dokumen a quo terdapat informasi-informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat mengakibatkan tidak terlindunginya persaingan usaha yang sehat terhadap keberadaan Pemohon sebagai suatu perusahaan.

[4.42] Menimbang bahwa Pemohon adalah pihak yang terkait dengan pembahasan di Rapat Tahunan tersebut.

[4.43] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragfar [4.39] sampai dengan paragraf [4.42], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi a quo kepada Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum.

4. Copy Akta Notaris pendirian AISI [4.44] Menimbang bahwa Termohon menyatakan memiliki akta pendirian AISI berupa akta notaris di bawah tangan (depot).

[4.45] Menimbang bahwa akta pendirian bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.

19

[4.46] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.45], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi a quo adalah tidak berdasarkan hukum.

5. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Hukum dan HAM [4.47] Menimbang Termohon merupakan asosiasi atau perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum.

[4.48] Menimbang di dalam persidangan ahli menyatakan bahwa asosiasi atau perkumpulan tidak wajib berbentuk Badan Hukum.

[4.49] Menimbang bahwa Badan Publik tidak wajib berbentuk Badan Hukum.

[4.50] Menimbang bahwa yang wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM hanyalah entitas atau organisasi yang berbentuk badan hukum.

[4.51] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.50], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak memiliki salinan dokumen a quo adalah relevan dan Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dokumen a quo.

6. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian ESDM [4.52] Menimbang Termohon menyatakan tidak memiliki dokumen surat pendaftaran di Kementerian ESDM.

[4.53] Menimbang bahwa tidak ada kaitannya antara pendaftaran di Kementerian ESDM dengan kelangsungan kegiatan yang secara umum dijalankan oleh Termohon.

[4.54] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.53], Majelis berpendapat dalil Tennohon yang menyatakan tidak memiliki salinan dokumen a quo adalah relevan dan Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dokumen a quo.

20

7. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri [4.55] Menimbang bahwa Termohon menyatakan tidak memiliki dokumen Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

[4.56] Menimbang tidak ada persyaratan suatu asosiasi wajib terdaftar di

Kementerian

Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. [4.57] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.55] sampai dengan paragraf [4.56], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak memiliki salinan dokumen « quo adalah relevan dan Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dokumen a quo.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Salinan dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta berupa. 1. Laporan Keuangan Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI) sebatas hanya yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 21

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri adalah informasi yang terbuka. 2. Mekanisme pencabutan keanggotaan AISI yang diatur di dalam AD/ART adalah informasi yang terbuka. 3. Mekanisme pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh pengurus AISI dalam hal pemberhentian PT. Triyasa Pirsa Utama dari Keanggotaan AISI adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon. 4. Copy Akta Notaris pendirian AISI adalah informasi yang terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta berupa: 1. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Hukum dan HAM 2. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian ESDM 3. Copy Surat Pendaftaran AISI di Kementerian Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Rahman Ma’mun selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon dan Henny S.Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 18 Desember 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 19 Desember 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hafida Riana sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

(Abdul Rahman Ma’mun)

22

Anggota Majelis

Anggota Majelis

'W (Ramly Anyfn Simboion)

(Henny S. Widyaningsih)

7. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Majelis Komisioner yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Ramly Amin Simboion sebagai berikut:

[7,1] Menimbang bahwa definisi Badan Publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP adalah sebagai berikut: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [7.2] Menimbang bahwa UU KIP tidak mengatur lebih lanjut mengenai definisi sumbangan masyarakat.

[7.3] Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya memberikan definisi tentang sumbangan, tidak berarti sama dengan “sumbangan masyarakat” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

[7.4] Menimbang bahwa iuran yang berasal dari masing-masing anggota tidak sama dengan “sumbangan masyarakat”.

[7.5] Menimbang bahwa diketahui Termohon hanya sekali menerima sumbangan dari pemerintah dengan jumlah yang tidak signifikan sebesar Rp.8,000.000, 00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2008.

23

[7.6] Menimbang bahwa meskipun Termohon pernah menerima sumbangan dari pemerintah, tidak berarti sumbangan tersebut diasosiasikan sama dengan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP karena sumbangan tersebut tidak diterima secara rutin/periodik hanya sekali.

[7.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan paragraf [7.6], Anggota Majelis Ramly Amin Simbolon berpendapat dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukan Badan Publik adalah relevan.

[7.8] Menimbang bahwa Termohon bukan merupakan Badan Publik, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon seyogyanya ditolak.

Petugas Kepaniteraan

(Hafida Riana)

24

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 19 Desember 2012 Petugas Kepaniteraan

(Hafida Riana)

25