KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 027/I/KIP-PS-A-M-A/2014
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan me Sengketa Informasi Publik Nomor Register 027/I/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Syamsul Rusdi
Alamat
: Jl. Perdamaian, Gang Rukun Nomor 13, Desa Pal IX, Kecan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam persidangan diwakili oleh Torang Silitonga berdasarkan surat kuasa tertanggal: 2014 dari Syamsul Rusdi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap
Nama
: Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang
Alamat
: Jl. Letjend S. Parman No. 16 Ketapang.
Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Drs. Herryandi, M.Si 2, Januar Ari Santo, S.T
1
Berdasarkan surat tugas nomor 094/0257/Distamben-A/2014 tertanggal 20 Mei 201 ditandatangani oleh Drs. Herryandi, M.Si selaku Plh Kepala Dinas Pertambangan Kat Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian St Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang d pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 027/I/KIP-PS/2014.
Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertang November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kt dan diterima pada tanggal 26 November 2013. Adapun informasi yang dimohonkan be 1. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pertam Tahun Anggaran 2013 yang memuat informasi mengenai: a. Program kegiatan; b. Lokasi kegiatan; c. Pagu indikatif dan prakiraan maju. 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pertambangan Tahun Ar 2013 yang memuat informasi mengenai: a. Rincian DPA belanja tidak langsung SKPD; b. Rekapitulasi belanja langsung berdsarkan program dan kegiatan; c. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan pertambangan untuk, 4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produk periode 2010-2012 dikeluarkan pemerintah daerah untuk: 2
a. b. c. d. e. f.
PT. Cita Mineral Investindo; PT. Sandai Inti Jaya Tambang; PT. Harita Prima Abadi Mineral; PT. Ketapang Karya Utama; PT. Laman Miming; PT. Kendawang Putra Lestari.
5. Dokumen rencana kerja tahunan perusahaan pertambangan yang disahki Bupati untuk: a. PT. Cita Mineral Investindo; b. PT. Sandai Inti Jaya Tambang; c. PT. Harita Prima Abadi Mineral; d. PT. Ketapang Karya Utama; e. PT. Laman Miming; f. PT. Kendawang Putra Lestari. 6. Surat Keputusan Penetapan Dana Jaminan Reklamasi untuk perusahaan tam a. PT. Cita Mineral Investindo; b. PT. Sandai Inti Jaya Tambang; c. PT. Harita Prima Abadi Mineral; d. PT. Ketapang Karya Utama; e. PT. Laman Miming; f. PT. Kendawang Putra Lestari. 7. Rekapitulasi laporan pemantauan ketaatan perusahaan pertambangan Tahun 8. Laporan pemantauan ketaatan internal perusahaan pertambangan Tahui untuk: a. PT. Cita Mineral Investindo; b. PT. Sandai Inti Jaya Tambang; c. PT. Harita Prima Abadi Mineral; d. PT. Ketapang Karya Utama; e. PT. Laman Miming; f. PT. Kendawang Putra Lestari.
[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragr; tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Surat Kel tertanggal 13 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dinas Pertambangan Kafc Ketapang yang diterima pada tanggal yang sama.
3
[2.4] Bahwa terhadap Surat Keberatan sebagaimana yang diuraikan pada paragraf [2.1mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan perm' Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 . 2014 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 027 PS/2014.
[2.5] Bahwa permohonan penyeleselaian sengketa a quo sebagaimana diuraikan paragraf [2.4] telah dilaksanakan sidang pada tanggal 20 Mei 2014 dengan pemeriksaan awal dan diadakan mediasi dan ajudikasi non-litigasi pada tanggal 21 Mei
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik untuk bahan i kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi karena permohonan informasi dan keberatan Pemohon tidak mendapat tanggapa: Termohon.
Petitum [2.8] Agar Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan keterangan s berikut: 1. Bahwa Pemohon bersedia menerima informasi yang menjadi kesepakatan proses mediasi dalam jangka waktu 10 hari keija sejak putusan dalam sengketa diterima Termohon. 2. Bahwa kuasa Pemohon menerangkan tidak mengetahui secara pasti permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon prinsipal.
4
Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:
Surat P-1
Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon tertang. November 2013.
Surat P-2
Salinan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 2013.
Surat P-3
Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat tanggal 25 Januari 2014 dan diterim tanggal 30 Januari 2014.
Surat P-4
Salinan surat kuasa dari tertanggal 21 Mei 2014 dari Syamsul Rusdi Torang Silitonga.
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan menyampaikan keterangan : berikut: 1. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk memberikan informasi yang kesepakatan dalam proses mediasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak p sengketa informasi a quo diterima Termohon. 2. Bahwa Termohon menyatakan bukan merupakan pihak yang berwenang memberikan informasi dokumen mengenai Amdal. 3. Bahwa Dinas Pertambangan hanya menerima salah satu persyaratan untuk mem] suatu izin, bukan untuk selanjutkan disebarluaskan kepada publik. 4. Bahwa Amdal merupakan syarat memperoleh izin, dari tahapan eksplorasi k< operasi produksi. 5. Bahwa Termohon menerangkan terdapat perusahaan yang belum memiliki dc Amdal. Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:
Salinan surat tugas nomor 094/0257/Distamben-A/2014 tertanggal 20 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Herryandi, M.Si selaku Plh Kt Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang.
5
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah m< permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) June to ; huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang P; Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal : (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan m permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon untuk mengajukan perm Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 3. Kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam st informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan meiri pendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juneto Perki No. 1 Tahun 2013 Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewei relatif.
Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU K peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan inf publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi d: ajudikasi nonlitigasi. 6
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto 1
I
angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang bei dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdji peraturan perundang-undangan.
r r r
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus perm o penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Aji: nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.
n ;i n
Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memb tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam I waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.
n a a
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling ’ 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditt apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan V atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keb; diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mem mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sen Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertangg November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabi Ketapang. 7
t t
2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 201: ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Put Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tan} Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 027/I/KIP-PS/2014.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragrai Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan menyele Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik ' provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Ul yang berbunyi: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Set Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik t provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Inform provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik Pusat berdasarkan Perki No. 1 2013 yaitu: Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Perki No. 1 Tahun 2013 Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pus suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah A Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara N e Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.12] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat provinsi berda penjelasan Pasal 6 ayat 2 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lir kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu Ien yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan ti banding. Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit I Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
8
[3.13] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat provinsi berdi penjelasan Pasal 6 ayat 3 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu: Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang li kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/ke suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD f kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah t kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupate lainnya. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Pertambangan Kabupaten Ketapang.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-l Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemet Daerah) yang mengatur salah satunya memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepen masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[3.16] Menimbang bahwa bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemerintah Daerah disebu Pasal 2 ayat (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mei sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 2 ayat (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan ot seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, di tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya daerah. Pasal 3 ayat (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provin: DPRD provinsi; b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah c kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
9
Pasal 120 ayat (1) dan (2) (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRE daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekf DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
i i
Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentiks kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat ata Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sel Daerah. [3.17]
b i! < "
Menimbang bahwa Termohon yang merupakan Dinas Pertambangan Kab
n
Ketapang merupakan perangkat pemerintah kabupaten yang berdasarkan Pasal 1 art
5
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
s
Daerah Kabupaten Ketapang (selanjutnya disebut Perda Kab Ketapang No. 11 '] 2008) disebutkan:
i
Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemeri Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan P Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta polisi pamong praja.
i t i
[3.18] Menimbang bahwa tugas pokok perangkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kab Ketapang No. 11 Tahun 2008 disebutkan:
i
(1)
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan <■ berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
i
(2)
Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai d lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengari tug£ fungsinya.
\
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf Termohon merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang merupakan Badan P tingkat kabupaten.
10
i
i
[3,20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat maupun Informasi Kabupaten Ketapang belum terbentuk maka berdasarkan paragraf [3.10] 1 berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif untuk me memeriksa dan memutus sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Im yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU K Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pe adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Perm; kepada Komisi Informasi.
ia
>n m
Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa i< yang sah, yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sa! dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 201
i:s ig
ig
menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat di apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan 1 atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ke t diterima oleh atasan PPID.
ih m la m
[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah men
ih
mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian St;
n
Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8]. [3.34] Menimbang bahwa permohonan diajukan oleh orang perorangan/Warga
m
Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.21] Pemohon wajib menyertakan f<
pi
Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat memb' Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. 11
m
[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah men; identitas sebagaimana dalam Surat P-4, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana paragraf [3.21] sampai paragraf [3.34] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukur standing) dalam sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [3.36] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 : Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan laii fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sc atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja ! dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpem sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sum! masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.37] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Kt sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian A paragraf [3.14] sampai dengan p [3.20] merupakan Badan Publik tingkat kabupaten. [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persi; diwakili oleh Drs. Heyandi, M.Si, dan Januar Ari Santo, S.T berdasarkan surat tugas 094/0257/Distamben-A/2014 tertanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani ole; Herryandi, M.Si selaku Plh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang sebag. dalam Surat T-1.
[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU KIP (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Se: Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan te kepada pihak Termohon. (2) Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secant ataupun tertulis.
12
Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil kep dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
jt m m
[3.40] Menimbang bahwa Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.38] ■
i;
berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.39] pihak yang mewakili Tei:
m
memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, mengambil kep
m
dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.36] dan [3.40] >
is
berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam st
ta
a quo.
C. J angka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.42] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan inform;
ji
mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertang;
6
November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kab
n
Ketapang. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desember 201:
g
ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pul
;t:
Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang diterima pada tang
0
Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 027/I/KIP-PS/2014.
[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan; Pasal 36 ayat (2) UU K1P Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memt: tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling i 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 13
n x. t,
u
il:
[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahui mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: 1. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;
3
[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah meng
m
keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.42] angka 2.
[3.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak memt
m
tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon menjj
m
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam p
af
[3.42] angka 3.
[3.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.42] sampai paragraf [3.46]
is
berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang d:
in
Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto 1
uf
a Perki No. 1 Tahun 2013 dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
3k
permohonan.
E. Pokok Permohonan [3.48] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon,
its
menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: A. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantu
eh
Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemol
m
Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertan;
26
November 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertair
an
Kabupaten Ketapang. 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 13 Desembe
13
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapai 3. Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa In
isi
Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Januari 2014 yang o
na
pada tanggal 30 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 02'
P-
PS/2014. 14
B. Bahwa sengketa informasi a quo telah dilangsungkan mediasi pada tan Mei 2014 yang pada pokoknya mediasi tersebut menghasilkan kesei terhadap sebagian informasi dan dapat diberikan Termohon yaitu: 1. RENJA SKPD khusus Pertambangan TA. 2013, yang memuat ini mengenai: a. Program kegiatan b. Lokasi kegiatan c. Pagu indikatif dan Prakiraan maj u 2. DPA SKPD khusus Pertambangan TA. 2013, yang memuat in mengenai: a. Rincian dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak La Satuan Kerja Perangkat Daerah b. Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan program dan kegial c. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 3. Rekapitulasi Laporan pemantauan ketaatan perusahaan Pertambangar 2012. s C. Bahwa sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai: 1. AMDAL Perusahaan Pertambangan a. PT Sandai Inti Jaya Tambang b. PT Harita Prima Abadi Mineral c. PT Ketapang Karya Utama d. PT Laman Mining e. PT Kendawangan Putra Lestari f. PT Cita Mineral Investindo 2. Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi periode 2010-2012 dikeluarkan Pemda a. PT Sandai Inti Jaya Tambang b. PT Harita Prima Abadi Mineral c. PT Ketapang Karya Utama d. PT Laman Mining e. PT Kendawangan Putra Lestari f. PT Cita Mineral Investindo 3. Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan disahkan oleh Bupati a. PT Cita Mineral Investindo b. PT Sandai Inti Jaya Tambang c. PT Harita Prima Abadi Mineral d. PT Ketapang Kaiya Utama e. PT Laman Mining f. PT Kendawangan Putra Lestari 15
tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi dikarenakan Pemohon menarik di proses mediasi sehingga dilanjutkan melalui ajudikasi non-litigasi.
F. Pemeriksaan Tertutup [3.49] Bahwa untuk memperoleh fakta-fakta yang menyangkut informasi yang meng materi muatan yang dimaksud dalam Pasal 17 maka sesuai dengan ketentuan Pasal (3) UU KIP yang menyatakan: Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang te dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka pemeriksaan perkara bersifat tertutup. ’
[3.50] Bahwa di dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan tertutup memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: ’ 1. Bahwa Termohon memperlihatkan salah satu dokumen AMDAL perusahaan t; kepada Majelis dimana AMDAL yang dimaksud merupakan satu dokumen 1;: sebagai persyaratan untuk mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi menja Operasi Produksi. 2. Bahwa Termohon menyatakan menguasai Dokumen AMDAL dari peri perusahaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon kecuali untuk PT. Cita A Investindo. 3. Bahwa Termohon menyatakan menguasai IUP Operasi Produksi dari peru perusahaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon kecuali untuk PT. Cita h Investindo. 4. Bahwa Termohon menyatakan menguasai Dokumen Reklamasi Tahunan meru salah satu persyaratan untuk mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi menja, Operasi Produksi. 5. Bahwa Termohon menyatakan didalam dokumen-dokumen AMDAL te informasi yang dapat diduga berisi materi muatan yang menganggu persaingan tidak sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf b UU KIP me persaingan usaha tidak sehat. 6. Bahwa Termohon menyatakan akan menghitamkan isi atau bagian dari do) AMDAL sebagaimana disebut dalam poin 5 yaitu peta terkait dengan kepem usaha pertambangan PT yang bersangkutan.
F. Pendapat Majelis [3.51]
Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh
hukum bahwa upaya Penyelesaian Sengketa Informasi terhadap perkara n quo menghasilkan kesepakatan terhadap sebagian informasi yang dimohonkan Pemohon proses Mediasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.48] huruf B dan C. 16
[3.52] Menimbang bahwa hasil kesepakatan mediasi sebagaimana yang diuraikan paragraf [3.48] bersifat final dan mengikat dan wajib ditaati dan dijalankan kedua belai
m f;
serta tidak dapat dilakukan upaya hukum, hal tersebut berdasarkan ketentuan: Pasal 39 UU KIP Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi 1 final dan mengikat.
u
[3.53] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, kesep.
ri
mediasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.48] huruf B wajib diberikan Teri
n
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima putusan ini kepada Pemoh<
[3.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.48] Majelis berpanc
n
bahwa sengketa informasi a quo yang telah mencapai kesepakatan sebagian informasi
n
proses mediasi, maka kesepakatan mediasi tersebut dituangkan bersamaan dengan p
n
akhir dalam sengketa a quo.
[3.55] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yang tidak me kesepakatan dalam proses mediasi yaitu mengenai: 1. AMDAL Perusahaan Pertambangan untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; b. PT Harita Prima Abadi Mineral; c. PT Ketapang Karya Utama; d. PT Laman Mining; e. PT Kendawangan Putra Lestari; f. PT Cita Mineral Investindo 2. Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi periode 2010-2012 dikeluarkan Pemda untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; b. PT Harita Prima Abadi Mineral; c. PT Ketapang Karya Utama; d. PT Laman Mining; e. PT Kendawangan Putra Lestari; f. PT Cita Mineral Investindo 3. Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang dis oleh Bupati untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; 17
b. c. d. e. f.
PT Harita Prima Abadi Mineral; PT Ketapang Karya Utama; PT Laman Mining; PT Kendawangan Putra Lestari; PT Cita Mineral Investindo.
[3.56] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang dimohonkan P'
on
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.55] apakah merupakan informasi yang dike*
an
atau terbuka.
[3.57] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan in;
isi
yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan d
m
menerbitkan Informasi Publik tersebut kepada Publik, hal ini berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 2 UU KIP Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikiriatau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelengga penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang bt dengan kepent ingan publik.
n/ :m ik m
Pasal 7 ayat (1) UU KIP Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan In: Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi ! selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
si k,
[3.58] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebag
na
diuraikan dalam paragraf [3.55] angka 1 mengenai informasi Analisis mengenai I
ak
Lingkungan (AMDAL). Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimaksud dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan
,jp
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahu
)9
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disel
1J
No. 32 Tahun 2009) juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27
m
2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 2012)
to
Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahu
12
tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup, disebutkan: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya >: Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau ke 18
u m
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiat; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009juncto PP No. 27 Tahun 2012 disebutkan Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha d kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
3. Bahwa penyusunan Amdal berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 32 2009 dilaksanakan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat sed; penilaian terhadap Dokumen Amdal berdasarkan ketentuan Pasal 29 av dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubemv bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Bahwa keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana ketentuan Pasal 30 a UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan: a. b. c. d. e.
instansi lingkungan hidup; instansi teknis terkait; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dar usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; f. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan g. organisasi lingkungan hidup. 5. Bahwa Amdal yang diberikan kepada suatu kegiatan/usaha diterbitkan r keputusan yang dikeluarkan/dibuat oleh instansi yang mempunyai kewenangan itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu: Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidakla lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 6. Bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyt kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 PP N Tahun 2012.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf | dan berdasarkan uraian pada paragraf [3.50] angka 2 yang pada pokoknya Term menyatakan: 19
a. menguasai Dokumen Amdal dari perusahan-perusahaan sebagaiman
ig
dimohonkan Pemohon kecuali untuk PT. Cita Mineral Investindo; b. didalam dokumen Amdal terdapat informasi yang dapat diduga berisi
ri
muatan yang menganggu persaingan usaha tidak sehat sebag
m
disebutkan dalam Pasal 17 huruf b UU KIP mengenai persaingan usah sehat. c. akan menghitamkan isi atau bagian dari dokumen AMDAL sebagi disebut dalam poin 5 yaitu peta terkait dengan kepentingan
a a
pertambangan PT yang bersangkutan. 8. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.58] angka 1 sampai 6 yang pada pol;
a
menguraikan bahwa Amdal dikeluarkan/dibuat dalam bentuk suatu keputusan
g
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka Majelis berpendapat I
a
keputusan terkait dengan Amdal merupakan suatu keputusan/kebijakan yang .
t
oleh Badan Publik merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sebaga
a
ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) hi
b
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Inf
i
Publik (selanjurnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010).
9. Bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.58] angka 8, yang pada poL
i
Termohon menyatakan peta terkait dengan kepentingan usaha pertambang;;
r
informasi yang bersifat rahasia, Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon
:
mengecualikan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 17 huruf b UI yaitu:
'
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Per Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak seha’ bersangkutan.
i ; r ’
10. Bahwa berdasarkan paragraf [3.58] angka 9, Majelis berpendapat Amdal meru[
i
suatu keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Badan Publik merupakan Info Publik yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon kecuali infc mengenai
peta terkait dengan kepentingan
bersangkutan.
20
usaha
pertambangan
PT
[3.59] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebai. diuraikan dalam paragraf [3.53] angka 2 mengenai informasi Izin usaha Pertambangc
na rp)
Operasi Produksi periode 2010-2012. Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan
P)
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
ng
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahu
>9)
disebutkan: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin un melaksanakan usaha pertambangan. 2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan :
isi
Produksi berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan: IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan ■ produksi.
ai i.si
3. Menimbang bahwa otoritas yang dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan
at
dari wilayah geografis operasional, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal
U
No. 4 Tahun 2009 yang disebutkan: IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu \ kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota <:t (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/v. setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; da c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota se sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ih 1 ta ih >at
4. Menimbang bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan berdasakan ketentua
;al
38 UU No. 4 Tahun 2009 hanya diberikan kepada badan usaha, kopera
m
perseorangan.
5. Menimbang bahwa jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi P
;si
ditentukan dari kegiatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 4
m
2009 diatur: (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat dr dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpa' (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; 21
in 2
5 ? ? perasi, Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dar T dTipf 1J?anjan? 2
kah masingmasing 5 (lima) tahun; 3 i UP ?A-uaSl Pro,daksi untuk Pertambangan mineral bukan logam jenis 1 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dai , „ J ^ p a n j a n g 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam m S ^ g P5
'ma) 'ahUn da"
^ " j a n g 2 (dua) kali
(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang ; kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. 6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf dan berdasarkan uraian pada paragraf [3.50] yang pada pokoknya Ten, menyatakan
menguasai
IUP
Operasi
Produksi
dari
perusahan-peru:
sebagaimana yang dimohonkan Pemohon kecuali untuk PT. Cita Mineral Invest
7. Menimbang bahwa IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh instansi mempunyai wewenang berdasarkan wilayah geografis operasional merupakar kebijakan/keputusan, maka Majelis berpendapat informasi mengenai IUP men Informasi Publik berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Perki No. 1 Tahun 2010 mengatur: Huruf (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau keb Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: angka 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajiar pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan kebijakan tersebut. angka 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas pera keputusan atau kebijakan tersebut. 8. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.59] angka 1 sampai ang Majelis berpendapat bahwa Operasi Produksi yang diberikan oleh instansi mempunyai wewenang merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.
9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.59] angka 8, M, berpendapat IUP Operasi Produksi yang disimpan, dikelola, dikirim, dar, diterima Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.59] ang merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan Termohon wajib membe, informasi tersebut kepada Pemohon.
[3.60] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagi diuraikan dalam paragraf [3.55] angka 3 mengenai informasi Dokumen Rencana Rel. Tahunan Perusahaan Pertambangan yang disahkan oleh Bupati. Majelis berpendapatt. berikut: 1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan reklamasi berdasarkan ketentuan ' angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki f lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntuk 2. Menimbang bahwa pihak-pihak yang memperoleh IUP dan IUPK wajib mel reklamasi, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf c UU No. 4 Tahu yang menyebutkan: Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang II IUPK wajib melaksanakan: pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, ter kegiatan reklamasi dan pascatambang; 3. Menimbang bahwa pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menyerahkan r reklamasi berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, yaitu: Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklatm rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP ( Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 4. Menimbang bahwa rencana reklamasi pemegang IUP dan IUPK berda ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahui tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (selanjutnya disebut Permen ESD" 18 Tahun 2008) disebutkan: Pasal 7 ayat (1) Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tal meliputi: a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; b. rencana pembukaan lahan; c. program reklamasi; dan d. rencana biaya reklamasi.
23
Pasal 7 ayat (4) Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Reklamasi periode lim;: pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, gubern bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum n kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
un ur au lai
Pasal 7 ayat (5) Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 Rencana Reklamasi periode lima tahun berikutnya disampaikan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan r masing sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima pertama dan begitu pula untuk seterusnya.
da gun
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam p
af
[2.11] dan berdasarkan uraian pada paragraf [3.50] yang pada pc
ya
Termohon menyatakan menguasai Dokumen Reklamasi Tahunan mer
an
salah satu persyaratan untuk mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi r
di
IUP Operasi Produksi.
6. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.60] angka 1 sampai angka 5,
lis
berpendapat informasi mengenai Dokumen Reklamasi Tahunan mei
an
Informasi Publik berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP
to
Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Perki No. 1 Tahun 2010 mengatur Huruf (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau ke Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: angka 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kaji pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusr kebijakan tersebut. angka 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas pe keputusan atau kebijakan tersebut.
an u au
n,
7. Bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.60] angka 6, Majelis berpi
jat
Dokumen Reklamasi Tahunan merupakan Informasi Publik yang bersifat t
;a.
8. Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.60] angka angka 7, Majelis berpi
jat
Dokumen Reklamasi Tahunan yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau c
na
Termohon merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan Te
on
wajib memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.
24
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpc [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dn perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perrm dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). [5.4] Batas waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang di: Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa; 1. AMDAL Perusahaan Pertambangan untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; b. PT Harita Prima Abadi Mineral; c. PT Ketapang Karya Utama; d. PT Laman Mining; e. PT Kendawangan Putra Lestari; 2. Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi periode 2010-2012 dikeluarkan Pemda untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; b. PT Harita Prima Abadi Mineral; c. PT Ketapang Karya Utama; d. PT Laman Mining; e. PT Kendawangan Putra Lestari; 3. Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang dis. oleh Bupati untuk: a. PT Sandai Inti Jaya Tambang; b. PT Harita Prima Abadi Mineral; c. PT Ketapang Kaiya Utama; d. PT Laman Mining; e. PT Kendawangan Putra Lestari;
25
i 5
i
merupakan informasi yang terbuka kecuali informasi mengenai peta yang tt dalam dokumen Amdal. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksu paragraf [3.48] huruf B dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diteri; putusan dalam sengketa a quo, [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang din dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tei kracht).
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah A selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S. Widyaningsih dan John Fresly masing-i sebagai Anggota, pada hari Rabu, 21 Mei 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbukc umum pada hari Rabu, 21 Mei 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya t< di atas, dengan didampingi oleh Aditya Indra Abrianto sebagai Panitera Pengganr dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.
Ketua Majelis
(Dyah Aryani)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Henny S. Widyaningsih)
(John Fresly)
26
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada mas
at
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub:
tn
Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
ig
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Ketapang, 21 Mei 2014 Pengganti
Abrianto)
27
