KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIKINDONESIA PUTUSAN Nomor: 199/VI/KIP-PS-M-A/2011
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 199/VI/KIP-PSM-A/201 lyang diajukan oleh:
Nama
: Karsono
Alamat
: d/a
Anindya
Kairono,
J1
Bukti
3
RT
11/RW
Kelurahan/K ccemetan Makasar, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Nama
: Reme) .«.erian Kesehatan
Alamat
: Jl. ri.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950.
selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] TeP h membaca surat permohonan Pemohon; 'l e'au mendengar keterangan Pemohon; P Jah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
1
01,
2. DUD U K PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 6 Juni 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 199/VI/KIP-PS/2011.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 7 Februari 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah, falinan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan k" Nomor: 01S.R.PS.03.01.22.09.608 tanggal 26 Agustus 2009.
[2.3] Termohon memberikan jawaban tertulis melalui Surat Nomor: KM.02.02/3/576/2011 pada tanggal 25 Maret 201 lyang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen belum dapat diberikan mengingat dokumen tersebut termasuk informasi yang tidak untuk dipublikasikan.
[2.4] Pada tanggal 15 April 2011, Pemohon menyampaikan keberatan atas jawaban dari Termohon yang diterima pada tanggal 18 Apid 2011.
[2.5] Termohon tidak m e n a n g k e b e r a t a n sehingga pada 6 Juni 2011, Pemohon mengajukan permohonan penyJesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.
[2.6] Bahwa telah diadahan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 November 2011, namun mediasi dinyatakan gagal karena Termohon menyataka:. info.miasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan.
AL sao Pjrmohonanlnformasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.Y1 Pemohon ingin mengetahui latar belakang yang mendasari keputusan auditor yang menyimpulkan rumah tempat tinggal Pemohon berada di kompleks Rumah Sakit. Pemohon membutuhkan informasi tersebut untuk memperjuangkan haknya atas tempat tinggal.
2
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.8] Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon.
Petitum [2.9] Meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang terbuka.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagi.i r^'ikut: 1. Bahwa pada tahun 1998, Pemohon mendapatkan izin untuk menempa, nm ah rumah negara golongan II di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pemohon yang saat itu sebagai pegawai Depkes mengajukan permohonan untuk membe’i. namun sebelum itu, status rumah diajukan Depkes ke Kementerian PU untuk diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III, karena Rumah Ne6ara Golongan III lah yang bisa disewa-belikan kepada penghuni. Sewa beli in: '•da penjanjiannya dan diangsur selama 20 (dua puluh) tahun. 2. Bahwa pada September 2009 angsuran tersebut sudah lunas. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, bagi yang telah mel onasi pembayaran akan mendapatkan pelepasan hak atas rumah. 3. Bahwa di dalam perjanjian terebut, Pemohon adalah pihak pertama dan pihak kedua adalah pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum karena rumah tersebut adalah rumah golongan III. 4. Bahwa biasroya L°',elah lunas dan ada surat pengantar, tidak lebih sebulan sudah ada SK, namun setelah lebih dari sebulan belum ada SK. Hal ini karena menurut Ken.coterGn PU telah ada surat dari Kementerian Kesehatan (pada waktu itu Dru^rtemen Kesehatan) dan KPK yang menyatakan bahwa rumah tersebut harus dikembalikan negara sehingga SK tidak dapat diterbitkan. 0 Bahwa Pemohon masih memiliki dokumen izin menempati rumah tersebut. 6. Bahwa Pemohon ingin mengetahui latar belakang keputusan auditor yang menyimpulkan 11 (sebelas) rumah itu berada di kompleks Rumah Sakit. 7. Bahwa Pemohon menyayangkan alasan KPK yang menyatakan bahwa surat tersebut ditujukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pencegahan penyalahgunaan 3
wewenang. Sementara UU KPK tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk membatalkan kebijakan. 8. Bahwa urgensi Pemohon meminta LHP Khusus ini karena LHP Khusus ini dijadikan KPK sebagai dasar pembatalan kepemilikan rumah. 9. Sepengetahuan Pemohon, LHP dari Irjen tersebut telah digunakan oleh KPK untuk pemeriksaan, artinya LHP ini telah kemana-mana. 10. Bahwa Pemohon mengetahui di dalam LHP tersebut ada hasil pemeriksaan lain selain kasus Pemohon, karena Pemohon akan membela semuanya. 11. Bahwa Pemohon paling membutuhkan LHP yang terkait dengan Pemohon. 12. Bahwa UU 15 Tahun 2006 ttg BPK Pasal 7 ayat (5) menyatakan LHP terbuka setelah diserahkan BPK kepada DPR.
Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Salinan Kartu Tanda Penduduk, N.I.K ?2 7104.010844.0004 atas nama Karsono.
Bukti P-2
Salinan Surat Permohonan Infonya'd Publik yang ditujukan kepada Termohon pada tanggal 7 FebrwL I t 11
Bukti P-3
Salinan Surat Keberatan varg ditujukan kepada Termohon tertanggal 15 April 2011.
Bukti P-4
Penjelasan tertulL tenang kronologi sengketa informasi yang disampaikan oleh Pemohca tei‘anggai 10 Februari 2012 dan diterima Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Februari 2012.
Bukti P-5
Salinan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.SJ.IV.0050 tentang Penetapan Status Golongan Rumah Dinas di Daiam Lingkungan Departemen Kesehatan tanggal 20 Januari 1998 beserta Lampirannya.
P u'ti P 6
Salinan Surat Izin Penghunian Nomor: 031/STP/B.Perl/IV/II/98 tanggal 5 Februari 1998, yang berlaku dari tanggal 5 Februari 1998 sampai dengan tanggal 5 Februari 2003.
Bukti P-7
Salinan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor: PL.00.SJ.IV.0341. perihal Usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II (dua) menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) tanggal 5 Mei 1998. 4
3ukti P-8
Salinan
Keputusan
Direktur
Jenderal
Cipta
Karya
Nomor:
7815/KPTS/CK/RN/1998 tentang Pengalihan Status Golongan Rumah Negara Golongan II (dua) Menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) tanggal 8 Juli 1998. 3ukti P-9
Salinan Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Nomor 012.4/SP15/CK/2000 Atas Nama Ir. Karsono, Jl. Dr. Sumeru Nomor 94A Menteng, Bogor, HD. Nomor: AA-47375, Tanggal 6 Maret 2000, yang ditandatangani oleh Ir.H. Zainal Arifin Sastradipradja, Pembina Tk.I Sebagai Pihak Kesatu dan Ir. Karsono Sebagai Pihak Kedua.
Bukti P-10
Salinan Amandemen Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Nomor: 012.4/SP-33/DKR72009 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Ir. Xi>:?ono, Jl. Dr. Semeru Nomor 94A Menteng, Kota Bogor, HD. Nomor
Bukti P-11
a A.47 357
Salinan Surat Pimpinan KPK kepada Menteri Kesehatan RI Nomor: 3115/0112/08/2009 Perihal Penertiban Pengelolaan Rumah Negara tanggal 11 Agustus 2009.
Bukti P-12
Salinan Surat Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI kepada Menteri Kesehatan
RI
Nomor:
01T.PS 20.03 22.09.3389
Perihal
Penertiban
Pengelolaan Rumah Negara tanuga 3 September 2009. Bukti P-13
Salinan Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Negeri dari Kantor Pelayanan Perbendahan an Negara Nomor: KET-031/WPb.l3/KP.0522/2009 tanggal 24 September 2009.
Bukti P-14
Salinan Sura» i'icu. r ri Kesehatan RI kepada Menteri Pekeqaan Umum Nomor: PL.03.^1/111/0881/09 Perihal Permohonan Tanggapan Penertiban Pengelolaan Rumah Negara tanggal 28 September 2009.
Bukti P-15
Salinan Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Deapartemen Pekerjaan Umum Nomor: TN.0102-Cb/1225 Perihal Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah di Jalan Dr. Semeru Bogor tanggal 19 November 2009.
Bukti P-16
Salinan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor: HK.04.01DC/687 tanggal 29 Desember 2009.
Bukti P-17
Salinan Surat Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat dari Deputi Bidang Pengawasan Internal Pengawasan Masyarakat a.n Pimpinan Komisi
5
Pemberantasan Korupsi RI Nomor: R-267/40-43/01/2010 tanggal 28 Januari 2010. Bukti P-18
Salinan Surat Pemohon kepada Menteri Kesehatan RI dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal 11 (sebelas) Rumah Negara Golongan III di Jalan Semeru Bogor tanggal 30 Agustus 2010.
Bukti P-19
Salinan Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kesehatan RI kepada Direktur Jenderal
Cipta
Karya
Kementerian
Pekeijaan
Umum
Nomor:
PL.03.01/III/1367/2010 Perihal Tanggapan Penertiban Pengelolaan Rumah Negara Menjadi Rumah Negara Golongan III di Lingkungan Departemen Kesehatan tanggal 15 Oktober 2010. Bukti P-20
Salinan Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Te>.^nterian Pekerjaan Umum kepada Sekretaris Jenderal Kementenan Kesehatan RI Perihal Tanggapan Penertiban Pengelolaan Rumah Nega a Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III di Lingkungan /ementerian Kesehatan tertanggal 29 Nopember 2010 (Pemohon menuliskan tanggal 22 Nopember 2010).
Bukti P-21
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 7002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil y;mg diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisionei °gar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsir'er Men.berban putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan pcretidang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa banyak aset Kementerian Kesehatan yang masih belum jelas statusnya. Surat KPK bertujuan untuk menertibkan aset Kementerian Kesehatan.
6
2. Bahwa data aset tersebut dimiliki oleh Termohon. Salah satunya adalah tanah yang di Bogor. 3. Bahwa benar Termohon menerima surat dari KPK yang pada pokoknya menyatakan mengenai pengalihan rumah negara yang tidak sesuai dengan PP 40, Pasal 15 ayat 3 huruf b dan Pasal 1 ayat 6. 4. Bahwa Termohon menguasai LHP Khusus sebagaimana yang diminta oleh Pemohon. 5. Bahwa LHP Khusus tersebut telah selesai prosesnya, yang belum itu adalah tindak lanjutnya. 6. Bahwa LHP yang sifatnya reguler boleh diketahui oleh satuan keija yang diperiksa, namun kalau LHP Khusus tidak. 7. Bahwa LHP terbuka itu disepakati oleh Termohon, tetapi terkait dengra' LHP yang masih proses Termohon masih berkesimpulan dinyatakan tidak bisa dibuka. 8. Bahwa terkait dengan bahwa kesaksian Saksi yang menyatakan Sak i sebagai Ketua Tim Penaksir pada saat itu dan benar telah meninjau lapangan atau lokasi tanah yang ada di Bogor, layak dipertanyakan bukti-bukti peninjauannya. 9. Bahwa sampai hari ini SK pengecualian mp:ih ada di meja menteri untuk ditandatangani. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa LHP ini masuk ke dalam informasi yang dikecualikan. 10. Termohon sepakat bahwa LHP yang suiai. diaudit adalah dokumen yang terbuka. 11. Bahwa LHP tersebut berada di drdam pengelolaan Biro Keuangan dan Perlengkapan. 12. Bahwa Termohon memegang pnnsip tidak akan menutup informasi di dalam dokumen, jika memang Mvehs memandang LHP ini dokumen yang bisa dibuka Termohon tidak kebeictan. Rekomendasi di dalam LHP ini masih berlanjut. Untuk Pemohon yang mengalami kerugian, menjadi kekhawatiran Termohon harus menyiapkan gai.L rugi dalam salah satu keputusan dalam penentuan golongan rumah
negare itu. 13. Ba\:wa «LHP ini anggaran tahun 2009. Tiap tahun BPK punya kewajiban melaporkan hu^il pemeriksaannya ke DPR. Selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun terakhir ini, kementerian Kesehatan selalu disclaimed
Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Surat jawaban dari Termohon atas Permohonan Laporan Hasil Pemeriksaan
7
Itjen, Nomor: KM.02.02/3/576/2011 tertanggal 25 Maret 2011. Bukti T-2
Kesimpulan
Termohon
tanggal
28
Maret
2012,
Nomor:
HK.05.01 /IV/510/2012.
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Saksi [2.16] Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2012 Pemohon mengajukan sak.'t Iswadi pensiunan Kementerian Pekeijaan Umum. Saksi memberikan keterangan sebagai Ler^ ut: 1. Bahwa ada tahun 1980 Saksi menjadi PNS di Kementerian Pek^rj^n T Jmum dan bekeija di pengelolaan gedung dan rumah negara sampai per^iun. Selama bekeija, Saksi menangani penjualan rumah negara. Proses penjualan iu' diawali dari usulan instansi terkait yang mengajukan permohonan alih status. 2. Bahwa saksi tahu proses ini, usulan dari Menteri Kc^ehatun kepada Menteri Pekeijaan Umum. Pada waktu itu, Saksi menjadi Ketua r'?nak'Tr DKI Jakarta pada tahun 1998. 3. Bahwa pada saat itu Departemen Kesehatan tr ^nyatakan mengubah golongan II ke golongan III. Pada waktu itu pejabat lamanya adalah Bu Dyah dan Pak Cholid Jauhari, sekarang Pak Cholid Jaut ari sudah pensiun. 4. Bahwa surat Pemohon ke Kementerian PU sudah tepat dan seharusnya selesai di Kementerian PU. S e h a m b a 'PK tidak memiliki kewenangan terkait dengan hal ini. 5. Bahwa Saksi menyaksikan peninjauan lapangan dan melihat bahwa rumah tersebut tidak berada di dalam kompleks (lingkungan) rumah sakit. 6. Bahwa menjenai pengalihan rumah tersebut pada prinsipnya sudah disetujui oleh PU, timnya Jari Depkeu, BPN, dan Pemda setempat. 7. Bahwa n _mah yang dapat dialihkan dari golongan II menjadi golongan III adalah lunwh-rumah yang berada di luar lingkungan rumah sakit. Rumah Pak Karsono berada di luar pintu gerbang rumah sakit. d. Bahwa setelah ada pengusulan dari PU Bandung barulah dikirim ke PU Jakarta untuk diproses penerbitan SK oleh Diijen Cipta Karya. Setelah itu, surat izin penghunian yang tadinya diterbitkan oleh Depkes ketika masih golongan II, kali ini diterbitkan
8
oleh PU. Setelah itu, penghuni dapat mengajukan permohonan sewa beli. Ada panitia penaksir dan tim penilai. Setelah ada kesepakatan baru ada persetujuan sewa-beli. 9. Bahwa PU belum dapat memproses dokumen Karsono karena masih ada surat dari Depkes kepada PU serta surat dari KPK. 10. Bahwa seharusnya Depkes menghapuskan rumah itu dari daftar inventaris.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
[3.1]
Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 26 Maret 2012 Pemohon
menyampaikan kesimpulan tetap pada surat Pemohon tertanggal 10 Februari 20 U' ymg pada pokoknya menyatakan: 1. Bahwa pada tanggal
20
Januari
1998,
terbit
SK Mcnke;
RI Nomor:
HK.00.SJ.IV.0050 tanggal 20 Januari 1998 tentang Penetapan Status Golongan 16 (enam belas) Rumah Dinas di Jl. Sumeru Bogor sebagai Rumah Negara Golongan II (Instansi). 2. Bahwa Pemohon menghuni Rumah Negara Golongan II (Instansi) di Jl. Sumeru 94A Bogor berdasarkan SIP (Surat Izin Pengaman) Nomor: 031/SIP/B-Perl/IV/II/98 tanggal 5 Februari 1998 yang diterbitkan ok'h Departemen Kesehatan. 3. Bahwa Rumah Negara Golongar II Instansi) di Jl. Sumeru 94 A Bogor diusulkan Pengalihan Statusnya menjav Pumah Negara Golongan III oleh Menteri Kesehatan kepada Menteri PU, b e r d o r a n Surat Nomor: PL.00.Sj.IV.0341 tanggal 5 Mei 1998. 4. Bahwa berkenaan dengan usulan itu, Diijen Cipta Karya Departemen PU menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 7815/KPTS/CK/RN/1998 tanggal 8 Juli 1998 +entai.g Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negar? Goiorgan III atas Rumah Negara di Jl. Sumeru 94A Bogor. 5. Bal' va tkmohon melakukan sewa-beli Rumah Negara Golongan III di Jl. Sumeru ?4A Bogor berdasarkan surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Nomor 0i2.4/SP/15/CK/2000 tanggal 6 Maret 2000, yang kemudian diamandemen berdasarkan Amandemen Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Nomor; 012.4/SP-3 3/DKR/2009 tanggal 5 Agustus 2009. 6. Bahwa sewa-beli rumah negara tersebut telah dibayar limas oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Negara Nomor: KET-
9
031 /WPb-13/KP.0522/2009 tanggal 24 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A-l Bogor. 7. Bahwa biasanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pelunasan Sewa-Beli Rumah Negara maka Departemen PU telah menerbitkan SK Penyerahan Rumah dan Pelepasan Tanah. Setelah Pemohon menanyakan tidak kunjung terbitnya SK itu kepada Departemen PU maka Departemen PU menjawab melalui Surat Nomor TN.0102 Cb/1225 tanggal 19 November 2009 yang menyatakan bahwa SK Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Tanah belum dapat diproses karena Departemen PU menerima Surat Depkes RI Nomor: PL.03.01/III/0881/09 tanggal 28 September 2009 tentang Permohonan Tanggapan Penertiban Pengelolaan Rumah Negara serta Surat KPK Nomor: 3115/01-122/08/2009 tanggal 11 Agitebw 2009 perihal Penertiban Pengelolaan Rumah Negara terletak di Jl. Sumt m Tcgor. Surat Menkes RI tanggal 28 September 2009 itu telah dibalas oleh Departe nen PU dengan Surat No: HK.04.01-DC/687 tanggal 29 Desember 200° perihal Tanggapan Penertiban Pengelolaan Rumah Negara Golongan III di Lingkungan Depkes RI, yang menyatakan antara lain bahwa usul/permohonan p^ngai’ltan status atas 11 (sebelas) Rumah Negara Golongan II (Instansi) di Jl. Semen: Bogor menjadi Rumah Negara Golongan III telah memenuhi prosedur/ke'cutuan yang berlaku, maka berdasar usul tersebut rumah-rumah ini ditetapkan sti tus”.ya menjadi Rumah Negara Golongan III dengan Keputusan Diijen Cipta Karyu. 8. Bahwa di samping itu Pen.ol m telah menanyakan kepada KPK mengapa KPK menghalang-halangi hal. uz* i Pemohon untuk memiliki tempat tinggal. Pertanyaan Pemohon dijawab mehlui surat nomor: R-267/40-43/01/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang menyatakan bahwa: Pembatalan Pengalihan Rumah Negara di Jl. Sumeru Bogor mpmpax^i rekomendasi Pimpinan KPK sesuai dengan Surat Nomor R.3115/0i- l2/08/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah ditindaklanjuti dengan pei'ierikMian
khusus
Inspektorat
Jenderal
Depkes
RI
Nomor:
0iS.R.PS.03.01.22.09.608 tanggal 26 Agustus 2009 yang menyimpulkan antara lain bahwa 11 (sebelas) Rumah Negara di Jl. Sumeru Bogor berada dalam komplek Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi Bogor. Kesimpulan inilah yang merugikan Pemohon karena dipakai oleh KPK untuk memperkuat rekomendasinya dalam pembatalan pengalihan Rumah Negara di Jl. Sumeru Bogor.
10
9. Bahwa menurut Pemohon, kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu keliru, karena diduga tidak ada dasar hukumnya dan tidak pernah dicek silang dengan para Pejabat Terkait pada saat itu (Tahun 1997-1999). 10. Bahwa Pemohon telah mengirim surat kepada Menkes RI dan KPK tanggal 30 Agustus 2009 perihal sanggahan atas kesimpulan itu, namun hingga kini tidak ditanggapi. Oleh karena itu semua maka Pemohon sangat berkepentingan dan sekaligus meminta fotokopi LHP tersebut, agar bisa melakukan pembelaan atas hak azasi Pemohon untuk memiliki tempat tinggal. [3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan scau-i-auilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut: 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa informasi mi adalah foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Jtude'al Nomor: 01.S.R.PS.03.01.22.09.608 tertanggal 26 Agustus 2009 tentang haJ.l pemeriksaan terhadap aset tanah dan bangunan milik Kementerian Ke .eha'ar.. 2. Bahwa persidangan sengketa nformasi (sidang ajudikasi) antara Pemohon dengan Termohon berproses
bulan Februari 2011, sidang ajudikasi ini telah lebih
kurang dijalani sebanyak 8 kali pertemuan, yang diantaranya 2 kali proses mediasi untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa ini secara musyawarah, tetapi gagal. 3. Dalam proses persidangan baik Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan-keterangan yang disampaikan dihadapan Majelis Komisioner yang munerb sa dan mengadili perkara sengketa informasi ini. A Bchwa hasil dari pemeriksaan tersebut yang tertuang di dalam LHP Khusus Inspektorat Jenderal Nomor: 01.S.R.PS.03.01.22.09.608 tertanggal 26 Agustus 2009 yang dimohon oleh Pemohon, Termohon tetap pada argumentasi dan/atau dalil yang dikemukakan dalam sidang-sidang sebelumnya yang menjelaskan bahwa LHP tersebut tetap merupakan dokumen yang dirahasiakan, karena masih dalam proses penataan aset Kementerian Kesehatan berdasarkan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi. 11
5. Bahwa meskipun LHP tersebut di atas, sudah selesai dan telah menjadi dokumen tetapi pelaksanaan atas hasil dari rekomendasi LHP tersebut masih ditindaklanjuti penyelesaiannya, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit dan lebih luas, karena LHP tersebut bukan hanya berisikan hasil temuan di tempat Pemohon, melainkan ada temuan-temuan tempat lain yang terkait dengan aset Kementerian Kesehatan. 6. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Termohon menyatakan bahwa LHP Nomor: 01.S.R.PS.03.01.22.09.608 tertanggal 26 Agustus 2009 tetap tidak dapat diberikan kepada Pemohon, karena LHP termasuk dokumen yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-Vki* terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan Dutusan seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Devio^onan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebngt im.\~ia diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (2),dan Pasal 37 ayat (2) Unckng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU I F ) Juneto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Infc. '.2°' Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Pei’/i PPSIP).
[4.2] Menimbang hahw? sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. ke .enai gan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan pu+usan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Ternadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP,Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP'juneto 12
Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 3ayat (4) huruf b Perki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan merja*uhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 a1at (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (l)Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa
k
jmisi Informasi Pusat
berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon merupakan Bada*’ PuhUk Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uriian [4.3] sampai dengan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwajvng memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang ^ahw<. berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 avut (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pa^l 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stands Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pai al 2, Tasal 11Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Pub’ik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulumenempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 13
1. Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Salinan Kartu Tanda Penduduk, N.I.K 32.7104.010844.0004 atas nama Karsono. (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon pada tanggal 7 Februari 2011 (Bukti P-2) 3. Terhadap permohonan informasi publik Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis atas Permohonan Informasi Pemohon melalui surat No. KM.02.02/3/576/2011 tertanggal 25 Maret 2011. (Bukti T-l) 4. Pemohon telah mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Termohon tanggal 15 April 2011. 5. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon, -hingga padatanggal 6 Juni 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesau n ;°ngketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4 13] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonai.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan : 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Talmn 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengata b-hwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukf’1permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Pulv5k b<-iwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; +. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto
Pasal 14 PERKI SLIP yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
14
5. Pasal 9 huruf c PERKI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik; 7. Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 8. Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat di?k'f*j oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencat/umk n alasan permohonannya;
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.1..] don [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan
D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dan fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta huk'-m u^i dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Ter ,'oho’'. sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: c
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
15
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya.
E. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap permasalahan hukum sebaga; berikut.
[4.17] Menimbang bahwa informasi yang dimohon adalah Salinan Tapoian Hasil Pemeriksaan
Khusus
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Kesehatan
RI
Nomor:
01S.R.PS.03.01.22.09.608 tanggal 26 Agustus 2009.
[4.18] Menimbang bahwa di dalam jawaban atas permohonan informasi, Termohon menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen a quo belum dapat diberikan mengingat dokumen tersebut termasuk informasi yanp i dak untuk dipublikasikan.
[4.19] Menimbang di dalam persidanga i Termohon menjelaskan bahwa LHP Itjen a quo sudah selesai.
[4.20] Menimbang bahwa di da'am persidangan Termohon kembali menegaskan bahwa salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen atau LHP Khusus Itjen sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon tida’' daprt diberikan. Berdasarkan hasil rekomendasi KPK yang menyatakan perlunya nenat'ran ase. Kementerian Kesehatan.
[4.211 M^idmbang bahwa aset Badan Publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap s?ai berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap Badan pub)‘k wajib menyediakan informasi setiap saat yang sekurang-kurangnya; (h) data perbendaharaan atau inventaris.
[4.22] Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen LHP Khusus a quo, tidak ditemukan informasi pribadi di dalam LHP. 16
[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon juga menegaskan bahwa alasan lain tidak diberikannya salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen a quo atas kekhawatiran dikarenakan belum adanya anggaran untuk ganti rugi kepada Pemohon dan pihak lain yang telah membayar sejumlah uang untuk menempati rumah negara golongan III berdasarkan perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan karena rekomendasi dari KPK.
[4.24] Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2009 Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum melalui surat Nomor: TN.0102.Cb/1225 perihal Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah di Jalan Dr Sumeru Bogor (Bukv P-15), pada pokoknya menyampaikan bahwa: 1. Bahwa sesuai surat Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatin Njmor PL. 03.01 /III/O881/09 tanggal 28 September 2009 kepada Menten Pekerjaan Umum perihal permohonan tanggapan penertiban pengelolaan ru*r.m negara dan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 3115/01-122/08/21.% tanggal 11 Agustus 2009 perihal penertiban pengelolaan rumah negara terletak di Jalan Dr. Sumeru 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Departemen Pekeijaan Umum belum dapat memproses penyerahan hak milik rumah dan pe.-pasan hak atas tanah yang diajukan oleh Karsono, dkk, sebelum ada kejelasan diu' Departemen Kesehatan. [4.25] Menimbang bahwa tanggal 11 Agustus 2009 Pimpinan KPK menyampaikan Surat kepada Menteri Kesehatan RI Nomor: 3115/01-12/08/2009 Perihal Penertiban Pengelolaan Rumah Negara yang pada pokoknya merekomendasikan upaya pengembalian status rumah negara yang telah dilunasi pemkvy?' m sewa-belinya oleh Karsono, dkk.
[4.26] Menimbang bahwa setelah ada rekomendasi dari KPK tersebut, Inspektorat Jenderal Departemen
KAseha+un
juga
menyampaikan
LHP
Khusus
Itjen
Nomor:
01S.R.PS.03.01./2 09.608 kepada Menteri Kesehatan yang pada pokoknya menyampaikan hal setup,\ deraan KPK, yaitu merekomendasikan pengembalian status rumah negara yang tela', ui'umsi pembayaran sewa-belinya oleh Karsono, dkk. [4.27] Menimbang bahwa LHP Khusus Itjen Nomor: 01S.R.PS.03.01.22.09.608 sebagaimana yang diminta Pemohon merupakan salah satu dasar atau dokumen pendukung dari terbitnya surat Departemen Pekerjaan Umum tertanggal 19 November 2009 terkait dengan penangguhan proses penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.24] 17
[4.28] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi Publik setiap saat yang wajib disediakan oleh Badan Publik antara lain: (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
[4.29] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyatakan bahwa informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik antara lain: (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. dokumen pendukung
seperti naskah akademis, kaiian atau pertimbanfdti yang
mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan "tai kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau Kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang hdah diterbitkan.
[4.30] Menimbang bahwa alasan penolakan Ye1mohon bukanlah berdasarkan atas pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang d atui d, dalam Pasal 17 UU KIP.
[4.31] Menimbang salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Itjen a quo tidak termasuk informasi yang dikecu?l:kan sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP.
[4.32] Menimbang keteiongan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan menolak memberikau informasi karena informasi a quo merupakan informasi yang dikecualikan adalah udak berdasarkan hukum.
18
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di a tas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing} untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 6
. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1]Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selurunya. [6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Kesehatan
RI
Nomor:
01S.R.PS.03.01.22.09.608 tanggal 26 Agustus 2009 adalah inttnnasi terbuka.
[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberiku s.'Jinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambaMtunitnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. [6.4] Menetapkan biaya penggiv td?vn informasi dibebankan kepada Pemohon.
19
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dono Prasetyo dan Amirudm masingmasing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 27 April 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 April 2012 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad)
20
