ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 067/1V/KIP-PS-A/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi
menjatuhkan
Informasi putusan
Pusat yang
dalam
menerima,
Sengketa Informasi
memeriksa, Publik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
067/IV/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama
: 1. Yopan Adi Saputra
Alamat
: Desa Rawua, Kecamatan Upai. Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Jabatan
Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Periode 2012-2013.
Nama
2. Sapril Munandar
Alamat
Lalonggasumeeto, Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara
Jabatan
: Wakil Sekretaris Umum Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Kendari Periode 2012-2013.
Keduanya terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari yang beralamat di sekretariat HMI Cabang Kendari. .11 Saranani Gg. Lafran Pane 51 A, Mandonga - Kendari
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
1
Terhadap Nama
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat
Jl. Balaikota No.7, Kendari 93111
Dalam persidangan diwakili oleh Jony Hermansyah, SH. M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045.2/2092/DP, tertanggal 12 November 2013 dari Hj. Sarlina, SE. M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[ 1,2J Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 10 April 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 067/1V/KIP-PS/2013.
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara, adapun informasi yang diminta adalah Salinan Otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, 2013.
[2.3] Karena Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon, maka melalui surat 2
tertanggal 10 Februari 2013, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
[2.4] Bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon pada tanggal 10 April 2013 menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk partisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan menyejahterakan rakyat.
Petitum [2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi publik ini.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 13 November 2013 yang pertama dan kedua Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menyatakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari untuk periode 2012-2013 belum dilakukan pergantian; 2. bahwa Pemohon menerangkan proses pergantian kepengurusan HMI Cabang Kendari dilakukan melalui Konferensi Cabang (konfercab) dan sampai sekarang HMI Cabang Kendari belum melakukan konfercab; 3. bahwa Pemohon menerangkan informasi yang diminta sebagaimana dalam permohonan informasinya mengenai Salinan Otentik Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Tahun 2012, dan 2013. Pemohon menyatakan Salinan Otentik
3
DPA yang diminta hanya untuk Tahun 2012, sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk Tahun 2012, dan 2013.
Surat-Surat Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-l
Foto Copy surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 20 Januari 2013.
Bukti P-2
Foto Copy surat keberatan tertanggal 10 Februari 2013, kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bukti P-3
Foto Copy surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013.
Bukti P-4
Foto Copy Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nomor:
481/KPTS/A/09/1433
H tentang
Pengesahan
Susunan
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari Periode 2012-2013. Bukti P-5
Foto Copy Surat Keterangan No. Istimewa, tertanggal 13 November 2013. yang bahwa Pengurus HMI Cabang Kendari Periode 2012-2013, belum melaksanakan Konferensi Cabang XXV.
Bukti P-6
Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam
Bukti P-7
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 74021852504870001 atas nama Yopan Adi Saputra dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402362904890001 atas nama Sapril Munandar
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 13 November 2013, yang digelar dua kali, dalam persidangan pertama Termohon hadir dan persidangan kedua dan pada persidangan tanggal 14 November 2013, Termohon tidak hadir. Pada persidangan pertama Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menerangkan dokumen sebagaimana yang diminta Pemohon merupakan dokumen milik negara yang tidak bisa Termohon berikan kecuali atas perintah atasan; 4
Surat-Surat Termohon [2.10] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-l
Foto Copy Surat Kuasa Nomor 045.2/2092/DP, tertanggal 12 November 2013.
Bukti T-2
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:747101.080166.0001 atas nama Joni Hermansyah, S.H. M.Si.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] bahwa Pemohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan baik tertulis maupun lisan.
Kesimpulan Termohon [3.2] bahwa Termohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan baik tertulis maupun lisan. ’
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 5, Pasal 35 ayat (I) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (I) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum ('legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 5
2. Kedudukan hukum (Jegal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP jimcto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Perki SLIP juncto Pasal I angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa
Pemohon
merupakan
Pemohon
Informasi
Publik
yang
mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
[4.4] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki F3PSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[4.5] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang berhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 74021852504870001 atas nama Yopan Adi Saputra 6
selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402362904890001 atas nama Sapril Munandar (Bukti P-7). dan foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Bukti P-6, dan foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (Bukti P-4, dan P-5).
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 20 Januari 2013. (Bukti P-l). 2. Atas permohonan informasi a quo 1 ermohon tidak memberikan tanggapan, maka Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Februari 2013. (Bukti P-2). 3. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2013. (Bukti P-3). 4. Pemohon adalah
kelompok
orang yang
berhimpun
di
Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus
Besar
Himpunan
Mahasiswa
Islam
(HMI)
Nomor:
481 /KPTS/A/09/1433 H. Bukti (P-4, dan P-5).
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.3] sampai dengan [4.6], Majelis berpendapat bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang mempunyai tujuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk partisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan menyejahterakan rakyat, karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal .standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 7
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau orgamsasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.9] Menimbang Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang pendapatan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.8] dan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.11] Menimbang berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 20 Januari 2013. keberatan pada tanggal 10 Februari 2013 dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013. °
[4.12] Menimbang Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP jimcio Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
[4.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4,11] dan [4.12], Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a. Pasal 27 ayat ( I) huruf a, b. c, dan d, Pasal 35 ayat (!) huruf d UU K IP./«neto Pasal 6 8
ayat (!) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenan« 1
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[4.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013 dengan register Nomor: 067/IV/KIPPS/2013.
[4.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Februari 2013 selaku Pimpinan pada Badan Publik Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. [4.17] Menimbang Pasal 1 angka 5 UU KIP menyatakan: Atasan PP1D adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat vang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. ^ [4.18] Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian senaketa di Komisi Informasi. ~ [4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara.
[4.20] Menimbang pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publikpusat dan Badan Pubhk tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.21] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (5) Perki PPSIP menyatakan bahwa: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan 9
Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.
[4.22J Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum terbentuk.
[4.23] Menimbang atas pertimbangan paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.22]. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
E. Pokok Permohonan
[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang tidak menggunakan kesempatan di persidangan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu; a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara; 2.
Bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], mengenai Salinan Otentik Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Tahun 2012, dan 2013, Pemohon menyatakan Salinan Otentik DPA yang diminta hanya untuk Tahun 2012, sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk Tahun 2012, dan 2013.
F. Pertimbangan Majelis [4.25] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. 10
[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta informasi mengenai: Salinan Otentik DPA yang diminta hanya untuk Tahun 2012, sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk Tahun 2012, dan 2013
[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (!) UU KIP, menyebutkan; Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
[4.28] Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2012 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2012, 2013 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan c UU KIP, yang berbunyi: ’ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait: c. informasi mengenai laporan keuangan. [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I I huruf b angka 5 dan penjelasannya Perki SLIP, menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. Penjelasannya: Angka 5 Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. ’ [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) huruf d UU KIP. menyebutkan;
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi; d, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaraan tahunan Badan Publik
[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (!) huruf i Perki SLIP, menyebutkan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana setrategis dan rencana kerja Badan publik. [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyebutkan; Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
kepada
lembaga °
[4.33] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan. [4.34] Menimbang bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan: (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. [4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
12
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pinata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. [4.36] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.35] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang di mohon Pemohon adalah informasi terbuka dan dapat di akses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.
[4.37] Menimbang Pasal 31 PPSIP menyebutkan Datum hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran termohon. '
14.38] Menimbaiign bahwa Panitera Pengganti telal, memanggil 2 (dua) kali secara layak dan patut kepala Termohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang ajudikasi. maka mempertimbangkan sebagaimana dalam paragraf [4.37] maka ’ Majelis Komisioner memeriksa dan memutus tanpa kehadiran Termohon.
5. KESIMPULAN
[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta luikum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (tegai standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legat standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP. 4. Komisi
Informasi
Pusat
berwenang
permohonan a quo.
13
untuk
memeriksa
dan
memutus
6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [6.2] Menyatakan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2012, 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam 14 hari kerja sejak putusan ini diterimanya putusan a quo.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dyah Ariyani P. dan Evy Trisulo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 14 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 November 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti.
(Evy Trisulo) Panitera Pengganti
(Indah Puji Rahayu) 14
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Kendari, 14 November 2013 Panitera Pengganti
15
