PUTUSAN Nomor: 008/X/KIA-PS-A/2015 KOMISI INFORMASI ACEH 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 023/V/KIA-PS/2015 yang diajukan oleh: Nama
:
GERAKAN ANTI KORUPSI (GeRAK) GAYO
Alamat
:
Jl. Lebe Kader Takengon - Bireun No.225 Belang Kolak I Kecamatan Bebesan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap
Nama
:
Alamat
:
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B TAKENGON SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B TAKENGON Jl. Lembaga No.139 Belang Kolak II, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
Yang dalam persidangan dikuasakan kepada : Cakmat, S.H, (Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh), Drs. Meurah Budiman, S.H, M.H (Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh), dan Edison, S.E, S.H, M.H (Kepala Sub Bidang Pelayanan Umum dan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh) yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 185 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat
tertanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh
Fathlurachman, S.H, M.M selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; Telah membaca kesimpulan Termohon.
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima tanggal 15 Mei 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 26 Mei 2015.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 14 Maret 2015, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kepada Termohon, dimana Pemohon meminta Data/Informasi :
1. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008-2014 2. Dokumen Lengkap Realisasi Penggunaan Anggaran(LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 3. Dokumen Lengkap Profil Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh Tengah 4. Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-20014 5. Dokumen Lengkap Jumlah Tahanan dan Jenis Tahanan Aceh Tengah. 6. Dokumen Lengkap Laporan Pertanggungjawaban (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 [2.3] Pada tanggal 30 Maret 2015, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon selaku atasan PPID LP Kelas II B Takengon karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon.
[2.4] Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh dan diregister oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada tanggal 26 Mei 2015. 2
[2.5] Pada tanggal 3 Juni 2015 diadakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam sidang tersebut, Pemohon dan Termohon menerima saran dari Ketua Majelis Komisioner untuk melakukan mediasi.
[2.6] Pada Tanggal 3 Juni 2015 diadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun belum mencapai kesepakatan, sehingga proses mediasi disepakati untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Juni 2015.
[2.7] Pada Tanggal 12 Juni 2015 diadakan Mediasi lanjutan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak hadir dan menyampaikan surat pernyataan ketidakhadiran Nomor W1.PAS.09.HM.07.03-197 tertanggal 11 Juni 2015.
[2.8] Pada Tanggal 15 Juni 2015 Majelis Komisioner menerima Pernyataan Mediasi Gagal Nomor 001/ VI/KIA-PS-M/2015 dari Mediator.
[2.9] Pada tanggal 7 Juli 2015 diadakan sidang ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.
[2.10] Pada tanggal 7 Agustus 2015 diadakan sidang ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan.
Pemohon
Gayo/B/VIII/2015.
tidak
hadir
dengan
mengirim
surat
Nomor
131/GeRAK-
Termohon tidak hadir dengan mengirim surat Nomor WI-UM.01.01-
1220.
[2.11] Pada tanggal 9 September 2015 sidang ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.
[2.12] Pada tanggal 21 September 2015 sidang ajudikasi dengan agenda penyampaian kesimpulan. Dalam sidang penyampaian kesimpulan Pemohon/Kuasa Pemohon tidak hadir. Majelis hanya menerima kesimpulan secara tertulis yang disampaikan oleh Termohon/Kuasa Termohon yang hadir dalam persidangan.
3
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.13] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon dan tidak adanya tanggapan/jawaban atas keberatan dari Atasan Termohon.
Petitum [2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan : 1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon: 3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon memberi keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa informasi yang diminta adalah berupa data/dokumen: a. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008-2014 b. Dokumen Lengkap Realisasi Penggunaan Anggaran (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 c. Dokumen Lengkap Profil Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh Tengah d. Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 e. Dokumen Lengkap Jumlah Tahanan dan Jenis Tahanan Aceh Tengh f. Dokumen Lengkap Laporan Pertanggungjawaban (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014
Surat-Surat Pemohon [2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Bukti P-1
Salinan surat Permintaan Informasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Aceh Tengah c/q PPID LP Aceh Tengah tertanggal 15 Maret 2015, dan tanda terima surat Permintaan Informasi.
4
Bukti P-2
Salinan surat Pengajuan Keberatan kepada atasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Aceh Tengah tertanggal 30 Maret 2015, dan tanda terima surat keberatan.
Bukti P-3
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tanggal 4 Mei 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 26 Mei 2015 dengan registrasi sengketa Nomor 023/V/KIA-PS/2015.
Bukti P-4
Fotokopi kartu identitas pemohon atas nama Aramiko Aritonang dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 1104072606880001
Bukti P-5
Surat Keputusan Penunjukan Pos Gerak Gayo Nomor Istimewa/B/GAceh/IX/2014.
Bukti P-6
Fotokopi akte Perhimpunan Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh Nomor : 8. Tanggal : 3 Desember 2004 dan mendapat Pengesahan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor Wi.Da.AT.04.10.23 pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2006.
Bukti P-7
Dan Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor 00-11-00/0076/XII/Tahun 2013. Dengan alamat Kantor : Jl. Keuchik Ali Dusun. Lamthu, Gampong Cot Mesjid No.30 Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, HP 081360454183.
[2.17] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keterangan Termohon/ Kuasa Termohon [2.18] Menimbang bahwa Termohon/ Kuasa Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa pada pemeriksaan awal yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni
2015,
Termohon yang dihadiri Kuasa Termohon atas nama MEUTIA DELIMA IBR, S.SOS.I menyatakan setuju menempuh jalur mediasi sebagaimana saran dan anjuran dari Ketua Majelis. 5
2. Bahwa Termohon/Kuasa Termohon tidak hadir pada Mediasi tanggal 12 Juni 2015 sebagaimana yang telah dijadwalkan dan memberi tahu
melalui surat Nomor
W1.PAS.9.HM.07.03-194 3. Dalam sidang
ajudikasi dengan agenda pembuktian,
yang dilaksanakan pada
Tanggal 7 Juli 2015, Termohon yang dihadiri oleh Kuasa Termohon menyatakan bahwa terhadap seluruh informasi yang diminta merupakan informasi terbuka kecuali Laporan Pertanggungjawaban 4. Bahwa Termohon/Kuasa Termohon tidak dapat menjelaskan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagai informasi yang dikecualikan telah dilakukan uji konsekuensi. [2.19]Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan, tanggal 9 September 2015 Kuasa Termohon menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon belum bisa melakukan uji konsekuensi 2. Bahwa dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada pemahaman yang keliru terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3. Bahwa secara Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh Aceh dan Kabupaten/Kota diperiksa oleh Inspektorat Jendral (Itjen) dan audit nasional oleh BPK. Laporan hasil audit disampaikan lima tahun sekali. 4. Pemahaman tentang Informasi Publik masih rendah. Surat-surat Termohon [2.20] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T-1
Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1105057011790002
atas nama
MEUTIA DELIMA IBR, S.Sos.I. Bukti T-2
Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2015 Nomor W1.PAS.9.KP.04.01-193 yang memberi
kuasa
kepada
MEUTIA
DELIMA
IBR,
S.Sos.I
yang
ditandatangani oleh Drs. SAID SYAHRUL, S.H, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon. Bukti T-3
Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon Nomor W1.PAS.9.HM.07.03.194 tanggal 04 Juni 2015 tentang Pemberitahuan Ketidakhadiran dalam Pertemuan Mediasi yang ditandangani oleh Drs. SAID SYAHRUL, SH.
Bukti T-4
Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon Nomor W1.PAS.9.HM.07.03.195 tanggal 04 Juni 2015 Perihal Mohon Izin Memberikan Informasi kepada Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Gayo, yang ditandangani oleh Drs. SAID SYAHRUL,SH. 6
Bukti T-5
Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon Nomor W1.PAS.09.HM.07.03.197 tanggal 11 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Belum
Bisa
Menghadiri
Mediasi
yang
ditandatangani
oleh
Drs. SAID SYAHRUL,SH. Bukti T-6
Surat PLH Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon Nomor W1.PAS.09.HM.07.03- tanggal 23 Juni 2015 Perihal
Pemberitahuan
Belum Dapat Menghadiri Sidang Ajudikasi yang ditandatangani oleh FAHRIAN, SKH. Bukti T-7
Surat Kuasa dengan Nomor : W1.UM.01.01-1094 tertanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh FATHLURACHMAN, SH., M.M, Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, memberi kuasa kepada CAKMAT, S.H. jabatan Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, DRS. MEURAH BUDIMAN, S.H.,M.H, jabatan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh,
EDISON, S.E.,S.H.,M.H pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh untuk bertindak atas nama Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Termohon. Bukti T-8
Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1171061304580001 atas nama CAKMAT
HARAHAP,
Salinan
Kartu
Tanda
Penduduk
NIK1271020403680002 atas nama MEURAH BUDIMAN, Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1171070104650002 atas nama EDISON. Bukti T-9
Surat A.n Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tertanggal 28 Juli 2015 Nomor W1-UM.01.01-1178 Perihal Panggilan Sidang yang ditandatangani oleh DRS. MEURAH BUDIMAN, S.H.,M.H, NIP 1968030401991031001
Bukti -10
Lampiran surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, tertanggal 27 Juli 2015, Hal Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II 2015 yang ditandatangani oleh FATHLURACHMAN, S.H.,M.M.
Bukti T-11
Foto Copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 7
Bukti T -12
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1.038 IN.04.02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun Anggaran 2014.
Bukti T-13
Surat A.n Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tertanggal 28 Juli 2015 Nomor W1-UM.01.01-1220 Perihal Panggilan Sidang yang ditandatangani oleh DRS. MEURAH BUDIMAN, S.H.,M.H, NIP 1968030401991031001.
Bukti T-14
Surat tertanggal 21 September 2015 Nomor W1-UM.01.01- Perihal Kesimpulan Terhadap Sengketa Register No.023/V/KIA-PS/2015.
[2.21]. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer Menerima jawaban Termohon 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 September 2015. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan akhir secara tertulis kepada Majelis Komisioner. Adapun
Kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan tanggal
17 April 2015 sebagai berikut: 1. Termohon mengirimkan beberapa dokumen berupa: 1. Foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010-2012 2. Foto copy Dokumen Realisasi Penggunaan Anggaran 2010-2012 3. Profil Rutan Takengon 4. Dokumen Jumlah Napi dan Tahanan Rutan Takengon
8
2. Termohon menginformasikan bahwa untuk dokumen Tahun 2013 s/d 2014 belum dapat disampaikan karena belum dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dan BPK R.I 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf
a, d, dan huruf g Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5 huruf
b
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. [4.4] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.1] sampai dengan [2.5] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon dan juga menyampaikan keberatan kepada atasan PPID Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon yakni Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon atas tidak ditanggapinya permohonan informasi a quo. 9
[4.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP
yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. [4.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.3] sampai dengan [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan g UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.
[4.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki 1 Tahun 2013 memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[4.9] Menimbang Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan
Pos Gerak Gayo Nomor Istimewa/B/G-Aceh/IX/2014. Fotokopi akte
Perhimpunan Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh Nomor : 8. Tanggal : 3 Desember 2004 dan mendapat Pengesahan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor Wi.Da.AT.04.10.23 pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2006, dan Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor 00-11-00/0076/XII/Tahun 2013. Dengan
alamat Kantor : Jl. Keuchik Ali Dusun. Lamthu, Gampong Cot Mesjid No.30
Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, HP 081360454183 10
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi legal standing sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. [4.12] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan: b. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; [4.13] Menimbang bahwa Rumah Tahanan Klas II B Takengon merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon pada tanggal 14 Maret 2015.
11
[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon pada tanggal 30 Maret 2015. [4.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 6 Mei 2015 dan diregistrasi oleh panitera Komisi Informasi Aceh pada 26 Mei 2015 dengan nomor register : 023/V/KIA-PS/2015 [4.18] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon. [4.19] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.18], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh Terpenuhi. E. Pokok Permohonan [4.20] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
F. Pendapat Majelis Komisiner [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Termohon yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokok intinya menyebutkan bahwa: 1. informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu : 1. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008-2014; 2. Dokumen Lengkap Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2008-2014; 3. Dokumen Lengkap Profil Lembaga Pemasyarakatan Aceh Tengah; 4. Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran Tahun 2008-2014 5. Dokumen Lengkap Jumlah Tahanan dan Jenis Tahanan Aceh Tengah; Adalah informasi terbuka. 12
2. informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu: 1. Dokumen Lengkap Laporan Pertanggungjawaban (LP) Aceh Tengah Tahun 20082014 Adalah informasi yang dikecualikan. [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Termohon yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokok intinya telah menyerahkan dokumen berupa: 1. Foto copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010-2012; 2. Foto copy Dokumen Lengkap Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2010-2012; 3. Profil Rutan Takengon 4. Dokumen Lengkap Realisasi Anggaran Tahun 2008-2014 5. Dokumen Jumlah Napi dan Tahanan Rutan Takengon; [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Termohon yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokok intinya menyatakan bahwa dokumen Tahun 2013 s/d 2014 belum dapat diberikan karena belum dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan BPK RI. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: “Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. [4.25] Menimbang bahwa Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bawa: “Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”. [4.26] Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) “PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan”.
13
Ayat (3) “Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik”. Ayat (4) “Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”. [4.27] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: Ayat (4) dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas: Huruf b “melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan”. Huruf c “menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak”. [4.28] Menimbang bahwa Pasal 3
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”. [4.29] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Ayat (1) “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala”
14
[4.30] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan: Huruf c “ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”. Huruf d “ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi [4.31] Menimbang bahwa pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP, Pasal 22 Perki SLIP, Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP dan Pasal 22 Perki SLIP yang pada pokoknya mengatur tentang informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik, bahwa setiap orang berhak mengakses informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik, bahwa seluruh informasi yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. [4.32] Menimbang bahwa pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo. [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Terpenuhi. [5.5] Termohon tidak melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh04.In.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 15
[5.6] Seluruh data/informasi sebagaimana Permohonan Informasi a quo adalah informasi publik yang terbuka. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; [6.2] Menyatakan informasi publik a quo adalah informasi yang terbuka; [6.3] Memerintahkan Termohon memberikan dokumen/data sebagaimana dimohon oleh Pemohon yaitu : a. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008-2014 b. Dokumen Lengkap Realisasi Penggunaan Anggaran (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 c. Dokumen Lengkap Profil Lembaga Permasyarakatan (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 d. Dokumen Lengkap Jumlah Tahanan dan Jenis Tahanan Aceh Tengah Tahun 2008-2014 e. Dokumen Lengkap Laporan Pertanggungjawaban (LP) Aceh Tengah Tahun 2008-2014 Data/Informasi tersebut diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu ZAINUDDIN. T selaku Ketua merangkap Anggota, AFRIZAL TJOETRA dan H. HAMDAN NURDIN masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, Tanggal 19 Mei 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh GUSMAYADI, SE sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis
(Zainuddin. T) Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Afrizal Tjoetra)
(H. Hamdan Nurdin)
Petugas Kepaniteraan
(Gusmayadi, SE) 16
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Banda Aceh , 21 Oktober 2015 Petugas Kepaniteraan (Gusmayadi, SE)
17
