2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. IDENTITAS

Halaman 1 dari Halaman 37

PUTUSAN Nomor : 02/PTS/PSI/KI-STLG/VI/2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. IDENTITAS [1.1]. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang Memeriksa, Memutus dan Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 02/REG/PSI/KI-SLTG/V/2013 yang di ajuhkan oleh :------------------------------Nama

: ALIANSI GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)

Alamat

: Jalan. ANUTA PURA ll No. 20 KELURAHAN BESUSU TIMUR KOTA PALU---

Yang dalam persidangan diwakili oleh LM Nur Alim selaku kordinator Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, ------------------------------Terhadap Nama

: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah (BPN). ------

Alamat

: Jalan S. Parman No 69, Palu - Sulteng.---------------------------- ------------

Yang dalam persidangan di wakili oleh Suradi Hasan S.H M.Si, Yeri Agung Nugroho S.H, Yusuf Pakidi, S.SiT, dan Nurhaliza S.H

berdasarkan surat kuasa

khusus

Nomor : 01/Bid.V-BPN/Vll/2013 tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Termohon.---------------------------------------------------------------------------------------


[1.2]. Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----------------------------------Telah mendengarkan keterangan Pemohon; --------------------------------------Telah membaca keterangan Termohon; -------------------------------------------Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; --------------------------------------Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; -------------------------------------2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1].

Menimbang

bahwa

Pemohon

telah

menyampaikan

permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 JUNI 2013, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 02/REG/PSI/KI-SLTG/V/2013.---------------------------------------------------Kronologi [2.2].

Pada tanggal 03 Juni 2013, Pemohon mengajukan permohononan

informasi dengan nomor surat 01/S.H/KPOP-ST_AGRA/Vl/2013, yang intinya Permohonan Informasi berupa Foto Copy Peta HGU milik PT. HIP di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah. ----------------------------------------------------------

[2.3]. Di tanggapi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulteng, dengan surat nomor 9201/72/Vl/2013 tertanggal 07 Juni 2013, yang pokoknya menyatakan :--------------------------------------------------------------------Berdasarkan peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 ayat (2) menyatakan “ Peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri”.------------------------------------------------------------------------------------


Pasal 35 ayat (3) menyatakan “dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.-------------Pasal 35 ayat (4) menyatakan “atas perintah pengadilan yng sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawah oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan, Berdasarkan penjelasan diatas maka setiap permohonan masyarakat untuk meminta dokumen Negara bias dipertimbangkan sepanjang diperlukan untuk pembuktian dngan atas perintah pengadilan.--------------------------------------------

[2.4]. Pada tanggal 18 Juni 2013, AGRA mengajukan keberatan kepada Kepala BPN dengan nomor surat 03/S.N/KPOP-ST_AGRA/Vl,2013 tanggal 18 Juni 2013 [2.5]. Pada tanggal 26 Juni 2013, LSM AGRA (Pemohon) melaporkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah (Termohon) kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah. ---------------------------------------------

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.6]. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Tulisan (Surat) dari Termohon atas pengajuan surat yang di sampaikan oleh Pemohon. -------------------------Petitum [2.7]. Meminta komisi Informasi Sulawesi Tengah menyatakan informasi yang di mohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. --------------------------------------------------------------------------3. Alat Bukti Keterangan Pemohon [3.1]. Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------


1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 AGRA mengirim surat pemintaan data dengan nomor 01/S.H/KPOP-ST_AGRA/Vl/2013 Yang intinya : ------------Permintaan fhoto copy peta HGU PT HIP yang Berada Di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah--------------------------------------------2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Agra Mengirim surat keberatan atas jawaban Kepala Kantor Badan Pertanahan Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor : 03/S.H/KPOP-St_AGRA/Vl/2013 yang intinya keberatan atas jawaban Kepala Kantor BPN . Melalui surat Nomor 920.1/72/Vl/2013-------------------------------------------------------------------Surat-surat Pemohon [3.2]. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------Bukti P-1

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Muh. Nur Alim dengan NIK 7271083001860001

Bukti P-2

Akte Notaris No 08 tanggal 26 September 2008 di kantor Notaris TRI HERYANTO, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bantul JOKYAKARTA

Bukti P-3

Surat keputusan No. 03/SK/14/lX/2012 pengangkatan struktur pengurus LSM AGRA Sulawesi Tengah

Bukti P-4

Surat Permintaan Informasi ke Kantor BPN Prop. Sulteng Nomor 01/S.H/KPOP-ST_AGRA/Vl/2013, tanggal 3 Juni 2013

Bukti P-5

Surat

Pengaduan

Nomor

01/S.H/KPOP-

ST_AGRA/Vl/2013 tentang ketertutupan informasi oleh kantor Badan Pertanahan R.I Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti P-6

Surat Tanggapan (Keberataan) ke Kantor BPN Prop. Sulteng,

Nomor

03/S.N/KPOP-ST_AGRA/Vl/2013,


tanggal

18

Juni

2013,

atas

surat

BPN

Nomor

9201/72/Vl/2013 [3.3]. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis komisioner agar memberikan putusan: ------1. Primer a. Mengabulkan Permohonan Pemohon; --------------------------------------------b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. ------------------------------------------------------------------2.Subsider. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------------------------------------Keterangan Termohon [3.4]. Menimbang bahwa Termohon memberikan Pernyataan/ Jawaban sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------1. Berdasarkan peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 ayat (2) menyatakan “ Peta pendaftaran tanah,surat ukur,buku tanah,daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri”.-----------------------------------------------------------------------------------2. Pasal 35 ayat (3) menyatakan “dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.--------------3. Pasal 35 ayat (4) menyatakan “ atas perintah pengadilan yng sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawah oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan


Berdasarkan penjelasan diatas maka setiap permohonan masyarakat untuk meminta dokumen Negara bias dipertimbangkan sepanjang diperlukan untuk pembuktian dngan atas perintah pengadilan.--------------------------------------------

Surat-surat Termohon Bukti T-1

Surat

jawaban

termohon

permintaan

fhoto

copy

Kabupaten

BUOL

Provinsi

atas

peta

permohonan

HGU

Sulawesi

PT

HIP

Tengah

Nomor : 9201/72/Vl/2013 tertanggal 7 Juni 2013. Bukti T-2

Surat tanggapan

termohon atas keberatan

pemohon melalui surat Nomor : 1057/72/Vll/2013 tertanggal 3 Juli 2013. Bukti T-3

Surat Kuasa Khusus

Kepala Kantor Badan

Pertanahan Nasional R.I Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah H. MUCTHAR, SH, MH. Nomor : 01/Bid.V.BPN/Vll/2013

[3.5]. Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat/tertulis sebagai berikut: [3.6]. Menimbang dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis komisioner: ---------------------------------------------------1. Primer Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. -----------------------------------2. Subsider Memberikan putusan lain yang`seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------------------------------------


4. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [4.1]. Menimbang bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------

“Dibalik Sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah Mempertahankan Foto Copy Peta HGU PT.HIP Milik Hartati Murdaya Tervonis Kasus Korupsi” 1. Bahwa : Surat Pertama organisasi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) tanggal 3 Juni 2013 No.01/S.H/KPOP-ST_AGRA/VI/2013 tentang Permohonan Foto Copy peta HGU PT.HIP mendapat balasan dari BPN Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 7 Juni 2013 dengan No. 920.1/72/VI/2013 yang intinya menolak permohonan dari AGRA untuk mendapatkan foto copy peta HGU dengan alasan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah :------------

Pasal 35 ayat 2 “Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri” . -------------------------------------------

-

Pasal 35 ayat 3 “Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”. -----------------------------------------------------------

-

Pasal 35 ayat 4 “Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.----------------------------------------------------------------

Bahwa : AGRA mengirimkan kembali surat kedua tanggal 18 Juni 2013 dengan No. 03/S.N/KPOP-ST_AGRA/VI/2013 dengan perihal “Surat Keberatan, atas Surat Balasan Kepala Kantor BPN Sulawesi Tengah Tentang permintaan foto copy peta HGU PT. HIP yang berada di Kabupaten Buol Sulawesi Tangah”. Mendapat Balasan kedua, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Saudara YERY AGUNG NUGROHO, SH tertanggal 3 Juli 2013 dengan Nomor 1057/72/VII/2013 yang substansi isi surat tersebut tertuang pada point (3) “sesuai maksud pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan informasi public dilingkungan, maka permohonan saudara


untuk mendapatkan Foto Copy Peta HGU PT. CCM/HIP tidak dapat kami kabulkan”. Bunyi Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2013 pasal 12 ayat (4) Informasi yang dikecualikan meliputi :------------------------------------------------------------------a. Surat izin perceraian;----------------------------------------------------------------------b. Surat penolakan izin pernikahan/perceraian;-------------------------------------------c. Surat cerai;--------------------------------------------------------------------------------d. Pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional dengan tidak hormat;--------e. Perselisihan/sengketa kepegawaian;----------------------------------------------------f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan;----------------------------------------------g. SK Hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS;-----------------------------------------h. Penelitian dibidang pertanahan yang sedang dalam proses;--------------------------i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;-----------------------------------------------j. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan petunjuk operasional kegiatan (POK);---------------------------------------------------------------------------------------k. Berita acara gelar perkara internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-------------------------------------------------------------l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan--------------------------------------------------------------------------m. Informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan pelayanan informasi.------------------------------2. Setelah membaca dan mencermati penjelasan dari azas dan pasal -pasal tersebut diatas, jika saudara menolak permohonan kami dengan alasan Pasal 35 Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 dan peraturan Kepala BPN No 6 tahun 2013. Kami menilai bahwa: -

Bahwa PP No 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2013 Kedudukanya Lebih rendah dari pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 sesuai dengan Ketentuan Penutup pasal 63 “Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini” sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan atau alasan untuk menolak permohonan dari kami.

-

Bahwa apa yang kami mohonkan tidak bertentangan dengan PP no 24 tahun 1997, pasal 35 yang menyatakan : (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) kepada instani lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan -

Bahwa apa yang kami mohonkan tidak ada yang bertentangan dengan pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013,

-

Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada, berkaitan dengan Informasi Publik harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Undangundang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 63 “Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”.

-

Bahwa apa yang kami mohonkan tidak ada yang bertentangan dengan Kewajiban Badan Publik yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut: 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antar lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan negara. Apakah ada pertimbangan yang dimaksud pada saat membatalkan permohonan kami ketika meminta foto copy peta HGU PT.HIP??? Jawabannya Tidak ada. 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelekt ronik.


-

Bahwa apa yang kami mohonkan tidak diberikan pandangan dan penjelasan sesuai dengan Hak Badan Publik (BPN Propinsi Sulawesi Tengah) dapat menolak memberian informasi apabila memiliki dasar sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 6 yaitu : 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) informasi yang dapat membahayakan negara; b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat ; c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Apakah ada penilaian Bahwa meminta Foto Copy Peta HGU oleh BPN Propinsi Sulawesi Tengah sebagai hal yang dikecualikan sesuai dengan Alasan diatas??? Jawabannya dalam sidang hari rabu tanggal 3 Juli 2013 Puku 10.00 di Ruang sidang mengatakan Tidak ada.

-

-

Bahwa UUD 1945 Amandemen Ke-2 pasal 28F menegaskan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menjalankan segala jenis saluran yang tersedia” Bahwa padangan AGRA semua untuk memperjuangkan penegakan Keterbukaan Informsi Publik sesuai dengan Asas dan Tujuan serta Hak Pemohon Informasi yang diatur dalam Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Yaitu : Azas yang diatur dalam Pasal 2 : 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


Sampai sejauh ini sudah Tiga kali sidang Ajudikasi mulai tanggal 3, 8,dan 11 Juli 2013 pernyataan BPN Sulawesi Tengah diruang Sidang Komisi Informasi Menyatakan : Tidak Pernah melakukan Pengujian Konsekuensi Sebagai Informasi yang dikecualikan. Tujuan yang diatur dalam Pasal 3 : a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; AGRA Berpandangan : Bagaimana Bisa Undang-undang ini menjamin Hak Warga Negara dalam mendapatkan Informasi Publik??? kalau badan publik tidak mengacu pada Undang-undang ini dan membuat aturan sesuai dengan keinginan serta tidak berdasar pada UU keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008. Seperti Halnya BPN Propinsi Sulawesi Tengah yang menggagalkan permohonan kami tanpa ada uji konsekuensi dan tidak termaksud sebagai Informasi yang tidak boleh diberikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 3. Apalagi dalam alasan yang diajukan oleh BPN Sulawesi Tengah yang tertuang pada PP 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2013 Pasal 12 ayat 4 tidak ada yang bertentangan dengan permohonan kami untuk mendapatkan foto copy Peta HGU (PT. HIP). b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; AGRA Berpandangan : Bagaimana bisa partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dapat terjadi kalau dia tidak bisa mengakses referensi sebagai dasar argument dalam membantu pengelolaan badan publik yang baik. Tidak mungkin terjadi sebagaimana penjelasan dalam huruf b dan c. d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Dalam Hal ini BPN Propensi Sulawesi Tengah cenderung menutupnutupi dan tidak transparan serta tidak mewujudkan penyelenggara Negara yang baik. Ini bisa kita lihat dalam argument yang di keluarkan oleh BPN propensi Sulawesi Tengah yang menolak permohonan kami dengan alasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Kepala BPN Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2013. Pada hal dalam Peraturan ini tidak ada yang melarang Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Peta HGU dalam bentuk Foto Copy. Apalagi tidak berdasarkan pada Undang-undang keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dimana informasi yang dikecualikan harus ada Uji Konsekuensi dan BPN Propensi Sulawesi Tengah tidak pernah melakukan Uji Konsekuesi serta tidak berdasar pada Informasi yang tidak bisa diberikan yang tertuang pada pasal 6 ayat 3. e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;


g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Bahwa : PT.HIP Masuk tahun 1993 sudah melakukan perampasan tanah Rakyat dibuol walaupun belum mendapatkan izin HGU, baru mendapat izin HGU sejak tahun 1998 oleh Bupati Buol toli-toli. Kemudian mendapat perlawanan dari masyakat sehingga terjadi Perjanjian-perjanjian yaitu : 1. Perjanjian PT. HIP dengan FTB tanggal 21 April 2000, Pihak perusahaan tidak akan mengerjakan tanah sengketa. 2. Perjanjian Pemkab Buol dengan FTB tanggal 15 Mei 2000, Pihak perusahaan tidak akan mengerjakan tanah sengketa sebelum persoalan selesai. 3. Perjanjian PT. HIP dengan FTB tanggal 24 Mei 2000, Dari jembatan Divisi I terus jembatan Divisi II (PAM II) sampai Divisi III sebelah kanan cakar langit tidak boleh dikerjakan atau pengembalian hak pada FTB. 4. Perjanjian PT. HIP dengan FTB tanggal 20 Juni 2000, PT. HIP akan membangun Plasma hingga 15.000 Ha untuk FTB yang lahannya disediakan Pemda dan bukan dilahan masyarakat. 5. Perjanjian PT. HIP dengan FTB tanggal 16 Oktober 2012, Para pihak menyepakati memperhatikan proses histori dan kemudian akan mengembalikan tanah yang tata batasnya ditentukan oleh masyarakat dalam Kerangka Acuan. 6. Kesepakatan Pemda, PT. HIP dengan FTB tanggal 10 Desember 2012, Pemkab akan menyelesaikan konflik dalam jangka 1 (satu) bulan, selama penyelesaian konflik tanah sengketa tidak boleh dikerjakan. Akan tetapi perjanjian demi perjanjian semua dihianati oleh perusahaan dan Lembaga pemerintahan cenderung berpihak kepada perusahaan serta tidak mengabdikan dirinya kepada Rakyat buol yang tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB) yang berjumlah 3.751 orang. Ini bisa terlihat dengan terjeratnya kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu yang berkolaborasi dengan Hartati Murdaya pemiliki perusahaan PT. HIP dalam perluasan lahan perusahaan tersebut sehingga saat ini mereka berdua terkena vonis penjara. Apalagi dengan Tim Satgas yang dibentuk oleh PEMDA Buol pada Desember 2012 menemukan ada + 1.228, 28 Ha diluar HGU dari sebagian kecil lahan PT. HIP yang dilakukan pengukuran, berarti ada pelanggaran Hukum pemakaian tanah diluar hak atas tanah yang sah. Untuk itu kami meminta Foto Copy peta HGU sebagai pengontrol kebijakan public dalam penerapan yang mengatur hajad hidup orang banyak dan sebagai wadah penerapan ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan Informasi yang berkualitas dibadan publik demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kenapa BPN Propinsi Sulawesi Tengah tetap dengan teguh pendiriannya yang tidak berdasar mempertahankan untuk tidak memberikan Foto Copy Peta HGU PT. HIP milik Hartati Murdaya tervonis Korupsi Penyuapan dalam pembebasan lahan di Kabupaten Buol??? “ataukah kemungkinan ini merupakan persengkongkolan dibelakang layar dalam meraup keuntungan dan ada factor yang disebunyikan”. Bau Busuk pasti akan tercium juga!!! Hak Pemohon Informasi Publik diatur dalam Pasal 4 :


(1) .Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau d) Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut . (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sehingga dari uraian diatas tidak ada yang bisa mencegah dan melarang orang yang ingin mendapatkan Informasi di badan public tanpa ada alasan dan penilaian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public. Dalam semangat undang-undang keterbukaan informasi public Nomor 14 tahun 2008 ini, AGRA dan Rakyat Buol (Forum Tani Buol) secara khusus serta Rakyat Indonesia secara umum berharap kepada Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah dapat menegakan mandat undang-undang ini bukan hanya dalam ucapan akan tetapi dalam tindakan yang progresif.

[4.2] menimbang berdasarkan keterangan diatas, pemohon tetap pada tuntutan semula.------------------------------------------------------------------------------------------------

KESIMPULAN TERMOHON. [4.3].

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2013, termohon memberikan

kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:------------------------------------------------------Bersama ini termohon sampaikan kesimpuln siding Komisi Informasi kepada Ketua Majelis siding ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :----1. Apa yang menjadi jawaban termohon padasidang sebelumnya agar menjadi satu kesatuan jawaban termohon pada bagian eksepsi ini.------------------------


2. Bahwa pemohon tetap mempertahankan legal stending pemohon informasi public, karena sesuai dengan Pasal 19 Ayat b peraturan komisi informasi No 2 tahun 2010 yang isinya pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum ( Legal stending ) untuk mengajukan permohonan; kemudian pasal 21 ayat 1 bahwa dalam hal majelis pemeriksaan pendahuluan menganggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Stending) pemohonan ditolak dengan mengeluarkan penetapan majelis pemeriksaan;----------------------------------------------------------------------Dengan kata lain termohon dengan tegas keberatan atas diterimanya sengketa informasi public di majelis komisi informasi, karena pemohon belum memenuhi syarat sebagai subjek dalam kedudukan hukum yang mempunyai hak dankewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Terbukti pada sidang terdahulu bahwa pemohon belum memenuhi syarat legal stending.----------------------------------------------------3. Terhadap surat permohonan tanggal 8 juli 2013

No. 01/S.N/ KPOP-ST_

AGRA/Vll/2013 bahwa apa yang menjadi uraian angka 1 tersebut merupakan pendapat seseorang yang sumbernya dari internet. Hal ini menurut termohon adalah pendapat pribadi seseorang yang dituangkan dalam situs informasi teknologi yang tidak bias dijadikan dasar pertimbangan pemikiran dan tidak bias dipertanggung jawabkan, karena tidak melalui penelitian ilmiah yang spesifik.---

4. Bahwa apa yang menjadi uraian pemohon pada angka 3, jawaban termohon sudah secara tegas menolak permintan foto copy HGU PT. HIP pemohon, karena hal ini pertimbangan termohon sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sebagai berikut :----------------------------------------------A.

Undang – undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok – pokok Agraria Pasal 19 berbunyi :-----------------------------------------------


1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repoblik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.------------------------2. Pendaftaran tersebut dalam ayat yang menyatakan pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:---------------------------------------------------a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.----------------------b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.--------------------------------------------------------------------c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku alat pembuktian yang kuat.-----------------------------------------------------------------3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengigat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu llintas social ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri agrarian.--------------4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya – biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diata, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaayabiaya tersebut.------------------------------------------------------------------------

B. Peraturan

pemerintah

No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran tanah

peraturan Pelaksanaan UUPA Pada Pasal 35 Menyatakan:-------------------------------1. Menyatakan “ Dokumen - dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah diberi tanda pengenal dan disimpan dikantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.-------------------2. menyatakan “ Peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri”.----------------------------------------


3. menyatakan “ dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.-----------------------------------------------4. menyatakan “ atas perintah pengadilan yng sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawah oleh kepala kaantor pertanahan yang berangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke siding pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.”-----------------------------------------------C. Peraturan Menteri Negara Agraria

No. 3 Tahun

1997 Tentang

ketentuan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 192 Berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------1. Semua daftar umum dan dokumen – dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakaan dokumen Negara yang harus disimpan dn dipelihara menurut peraturan perundang – undaanagn yang berlaku;-------2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanaa dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;---------------------------------3. Dengan izin tertulis dariKepala kantor wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan, atau

rekaman

dokumen

pendaftaran

tanah

yang

tersimpan

dikantor

pertanahan.----------------------------------------------------------------------------4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan dikantor pertanahan.--------------------------------------------------------------------------------D. Peraturan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional R.I No. 6 Tahun 2013

Tentang Pelayanan informasi public di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI Pasal 12

ayat ( 4 ) Ialah Informasi Yang dikecualikan meliputi :----------------------

a.

Surat Izin perceraian.----------------------------------------------------------------

b.

Surat penolakan izin pernikahan/perceraian.-------------------------------------

c.

Surat cerai.----------------------------------------------------------------------------


d.

Pemberhentian dalam jabatan sturuktural/ fungsional dengan tidak hormat.------------------------------------------------------------------------------

e.

Perselisihan/sengketa kepegawaian.-----------------------------------------------

f.

Hasil pengujian / pemeriksaan kesehatan.----------------------------------------

g.

SK. Hukuman jabatan /hukuman disiplin PNS.-----------------------------------

h.

Penelitihan dibidang pertanahan yang sedang dalam proses.-----------------

i.

Buku Tanah, surat ukur dan warkanya.-------------------------------------------

j.

Daftar isisan pelaksanaan anggaran ( DIPA ) dan petunjuk operasional kegiatan (POK).----------------------------------------------------------------------

k.

Berita acara gelar perkara internal, terbatas dilingkunagan BPN RI.---------

l.

Surat momerandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan.------------------------------------------------------------------------

m.

Informasi public lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan pelayanan informasi.--------

E. berdasarkan uraian tersebut angka 2 diatas bahwa yang mengaatur mengenai tata laksana kearsipan dokumen – dokumen Negara tentang pendaftaran tanah adalah UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian pasal 19 yang peraturan pelaksanaannya dalah peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 35, PMNA No. 3 Tahun 1997

tentang pelaksanaan

pendaftaran tanah Pasal 192 dan peraturan Kepala BPN RI No.6 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi public di lingkungan BPN RI Pasal 12 ayat (4).-----------------------Dengan demikian peraturan perundang – undangan tersebut diatas adalah pedoman pelayanan informasi yang berlaku di BPN RI terkait dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.------------------------------------------F. Bahwa pemohon minta foto kopy HGU Pt.HIP yang berada di Kabupatan Buol Sulawesi Tengah sangat bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 pasal 19, Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah pasal 35, PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pasal 192, dan peraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi public di lingkungan badan pertanahan Nasional RI Pasal 12 ayat ( 4 ).--------------------------------------------


[4.4]. Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan diatas , termohon memohon kepada majelis komisi informasi agar memutus perkara ini untuk menolak permohonan atau memutus dengan seadil-adilnya.------------------------------------------5. PERTIMBANGAN HUKUM [5.1]. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagimana diatur Pasal 35 Ayat (1) huruf d dan huruf e, pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013,

Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta..------------------------[5.2]. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis komisioner terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:---------------------------------1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.-----------2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon.---------------------------------A. Kewenangan Komisi Informasi [5.3]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 7, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 1 angka 1, 7, dan 15 serta Pasal 3, Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP Nomor 1 tahun 2013, pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi. ------[5.4]. Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi


berdasarkan alasan sebagimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e UU KIP juncto Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.----[5.5]. Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [2.1] dan [2.2] Majelis berpendapat

bahwa

Komisi

Informasi

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. -----------------------------------------[5.6]. Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 8 ayat (1) Perki PPSIP, pada pokonya mengatur bahwa Komisi Informasi Propinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonnan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Propinsi.------------------------------------------------------[5.7]. Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang berkedudukan di Propinsi dan mempunyai kantor di Propinsi sulawesi Tengah.--------------------------------[5.8]. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.2]-------------------------------------------------------------------------[5.9]. Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi ;---------------------------------“Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat wktu, biaya ringan dan cara sederhana”.----[5.10]. Menimbang pada Bagian Kedua Tata cara Persidangan Pasal 27 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang berbunyi:----------------------------------------------------Persidangan dilakukan untuk memeriksa ;-------------------------------------------------------a. Keterangan Pemohon atau Kuasanya;-------------------------------------------------------b. Keterangan Termohon atau Kuasanya;------------------------------------------------------c. Surat-surat;--------------------------------------------------------------------------------------d. Keterangan saksi, apabila diperlukan;-------------------------------------------------------e. Keterangan ahli, apabila diperlukan;--------------------------------------------------------f. Rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat di jadikan petunjuk, apabila di perlukan; dan/atau------------------------------------------------------------------------------------------g. Kesimpulan dari para Pihak, apabila ada.----------------------------------------------------


B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [5.11]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dn huruf e, Pasal 37 ayat (1) UU KIP, juncto Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf e dan Pasal 30 ayat (3), serta Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah, setelah tidak di tanggapinya surat keberatan dari Pemohon oleh Termohon. -------------[5.12]. Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Permohonan :-------------------------------1. Pemohon adalah Individu Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K 7271083001860001. (Bukti P-1) -------2. Pemohon adalah Organisasi Perkumpulan/Ormas berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 25 September 2008, yang di buat leh Notaris TRI HERYANTO, SH, di Kabupaten Bantul Propinsi Yogyakarta dimana dalam Bab II Nilai-nilai Dasar Pasal 3, Tujuan di Pasal 8 dan Watak di Pasal 12 Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga AGRA menyatakan; --------------------------

Nilai-Nilai Dasar Pasal 3; AGRA berdasarkan pada nilai-nilai:---------------------1. Kejujuran dan keterbukaan;--------------------------------------------------------2. Keadilan:-----------------------------------------------------------------------------3. Tidak Diskriminatif;-----------------------------------------------------------------4. Solidaritas; dan----------------------------------------------------------------------5. Berani dan rela berkorban untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum tani.------------------------------------------------------------------------------------


Pasal 8 AGRA memiliki 2 tujuan yaitu :----------------------------------------------1. Tujuan Umum adalah mendorong terwujutnya struktur kemilikan sumbersumber agraria yang berpihak kepada masyarakat;----------------------------2. Tujuan Khusus adalah; (a). Memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi dan hak-hak demokratis dari kaum Tani Indonesia, nelayan dan suku bangsa minoritas (Masyarakat Adat); (b). Memperjuangkan jaminan perbaikan taraf hidup bagi kesejahteraan kaum tani, nelayan dan suku bangsa minoritas (masyarakat Adat).------------------------------------------------------Pasal 12

AGRA berwatak demokratis Nasional yaitu sejati, kemandirian,

demokratis dan patriotis;--------------------------------------------------------------1. Terbuka artinya AGRA keanggotaanya terbuka bagi seluruh kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas (masyarakat adat) tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin AGRA mengikuti peraturan Pemerintah yang memenuhi asas keadilan dan yang tidak merugikan kaum tani;-----------------------------------------------------------------------------------2. Demokratis artinya seluruh anggota AGRA memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penetuan segala kebijakan organisasi;----------------------3. Kemandirian artinya dalam seluruh usaha perjuangan dan usaha organisasi AGRA menyadarkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, namun tetap akan melakukan kerjasama dengan organisasi atau golongan masyarakat lain yang memiliki kesamaan dengan tujuan dan prinsip organisasi AGRA;-4. Patriotis artinya AGRA menolak segala bentuk penghisapan manusia atas manusia dan penjajahan satu bangsa terhadap bangsa yang lain;-----------5. Sejati artinya organisasi ini didirikan untuk membela kepentingan kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas (masyarakat adat).----------------------[5.13]. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tertulis, kepada Termohon tanggapan

Termohon

(BPN

Propinsi

Sulawesi

Tengah)

melalui

surat

nomor

01/S.H/KPOP-ST_AGRA/VI/2013 pada tanggal 03 Juni 2013. (Bukti P-5).---------------


[5.14]. Termohon menanggapi surat Pemohon melalui surat Nomor 9201/72/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013. -------------------------------------------------------------------------------

[5.15]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [BUKTI P-1], [BUKTI P-2] dan [BUKTI-P3] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat hukum

(Legal Standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. -

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [5.16]. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (8),Pasal 1 angka (9), Pasal 7, Pasal 8 UU KIP juncto Pasal 1 angka (3), Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 1 angka (8) Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bandan publik.-----------------------------------------------------------------------------------------------[5.17]. Menimbang Berdasarkan Fakta di Persidangan :-------------------------------------1. Bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat

yang mempunyai perwakilan di

Propinsi Sulawesi Tengah dan di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah.------2. Bahwa berdasarkan Pasal 19, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:--------------------------------------------------1. Untuk

menjamin

kepastian

hukum

oleh

pemerintah

diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repoblik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.-----2. Pendaftaran tersebut dalam ayat yang menyatakan pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:------------------------------------i. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.-----------ii. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.----------------------------------------------------iii. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku alat pembuktian yang kuat.-----------------------------------------


3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengigat keadaan Negara dan

Masyarakat,

keperluan

lalu

llintas

social

ekonomis

serta

kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri agrarian.-------------------------------------------------------------------------4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya – biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diata, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaayabiaya tersebut. -----------------------------------------------------------------3. Bahwa berdasarkan Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;--------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan “ Dokumen - dokumen merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah diberi tanda pengenal dan disimpan dikantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.------------------------------------------------------------------------------------2. menyatakan “ Peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri”.----------------3. menyatakan “ dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.----------------------------------4. menyatakan “ atas perintah pengadilan yng sedang mengadili sesuatu perkara asli dokumen dibawah oleh kepala kaantor pertanahan yang berangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke siding pengadilan tersebut untuk

diperlihatkan

kepada

majelis

Hakim

dan

para

pihak

yang

bersangkutan.”-------------------------------------------------------------------------4. Bahwa berdasarkan Pasal 192, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan


Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: -----------------------------------------------------------------------------1. Semua daftar umum dan dokumen – dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakaan dokumen Negara yang harus disimpan dn dipelihara menurut peraturan perundang – undaanagn yang berlaku;---------------------------------------------------------------------------------2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanaa dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;--------------------------------3. Dengan izin tertulis dariKepala kantor wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan dikantor pertanahan.-----------------------------------------------------------------------------4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan dikantor pertanahan.------------------------------------------------------------------------------

[5.18]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada aragraf [5.11] dan [5.12] tersebut,majelis berpendapat bhwa pemohon memenuhi syarat hukum (legal stending), Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.--------------------------

D. Tujuan Permohonan Informasi Publik [5.19]. Menimbang bahwa berdasarkan;--------------------------------------------------------1. Pasal 28 F Perubahan ke empat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap mengajukan haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi;---------------------------


2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonaan informasi publik disertai alasan;----------------3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa badan publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila:----------a. Informasi yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;----------b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang

–

undangan; ------------------------------------------------------------------------------4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP yang pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepeda pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; -------------5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon

termasuk

informasi

publik

yang

dikecualikan/rahasia

dengan

disertailasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; -----------------------------6. Pasal 11 UU KIP juncto pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik; ------------------------7. Pasal

19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

memperoleh informasi publik dengan melihat dan menetahui

informasi serta

mendapat salinan informasi publik; -----------------------------------------------------8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. -------------------------------9. Pasal 17 huruf h angka (3) juncto Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP:----------------


Pasal 17 haruf h angka 3 menyebutkan, “Setiap Badan Publik wajib membuka

akses

bagi

setiap

Pemohon

Informasi

Publik

untuk

mendapatkan informasi Publik”, kecuali:------------------------------------------h. Infomasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:-------------------1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;-------------------------------------2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;---------------------------------------------------------------3. Kondisi kuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;----4. Dst ............................................................................................... Pasal 18 ayat (2)

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h”, antara lain apabila: a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau [5.20]. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan dalam ajudikasi Pemohon juga telah menyebutkan alasan permohonan informasi publik serta permohonan Pemohon untuk penyelesaian sengketa informasi publik.--------------------------------------------------------[5.21]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian [5.19] dan [5.20], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------------E. Pokok Permohonan [5.22]. Menimbang Bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti surat, Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Temohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :-------------------------


1. Fakta hukum dan dalil–dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu di buktikan lagi yaitu :-----------------a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;------------------------------------------------------b. Pemohon telah menempuh upaya Keberatan kepada Termohon sebagaimana di uaraikan dalam Duduk Perkara;---------------------------------------------------F. Pendapat Majelis [5.23]. Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (Legas Standing) Pemohon, di pertimbangkan oleh Majelis Komisioner dalam sidang ke 2, pada tanggal 8 Juli 2013, Termohon menyatakan (dalam eksepsisioner pada paragraf [5.16] ------------------------[5.24]. Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya pada tanggal 8 Juni 2013 menyatakan bahwa Termohon tetap berpendirian pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah No..... tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) huruf i, yang intinya surat permintaan Peta HGU Milik PT. HIP tidak dapat di penuhi.-----------------------------------------------------------------------------[5.25]. Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 UU KIP joncto Pasal 1 angka 7, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11 huruf a angka 1 dan angka 2 Perki PPSIP Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kedudukan Hukum

(Legal

Standing)

Pemohon

terpenuhi,

untuk

melakukan

Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.---------------------------------------------------------[5.26]. Menimbang terhadap hal yang menjadi perselisihan hukum diatas paragraf [2.1], Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pernyataan hukum sebagai berikut; ------------------------------------------------------------1. Penolakan Informasi tidak menggunakan uji konsekuensi. [5.27]. Menimbang bahwa Termohon dalam Persidangan menyampaikan bahwa alasan penolakan informasi adalah :---------------------------------------------------------


1. Pada prinsipnya data yang diminta Pemohon tersebut adalah merupakan data yang strategis, sudah menjadi dokumen negara. dimana kewenangan memberikan informasi ada pada Menteri/ Kepala BPN RI. Jadi Termohon tidak berkenan memberikan. Termohon sebagai instansi Vertikal secara taktis operasional berada di bawah Menteri/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Segala informasi maupun kebijakan strategis merupakan kewenangan pusat.--------------------------------------------------------------------2. Bahwa dasar argumentasi penolakan informasi adalah Pasal 19 Undangundang No. 5 tahun 1960 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 juncto Pasal 12 ayat (4) huruf i Perkaban No 6 Tahun 2013.----3. Bahwa Peta HGU PT. HIP masuk sebagai dokumen di dalam Warkah. Dan menjadi dokumen strategis yang penguasaannya ada pada Termohon sebagai Insitusi Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.-------[5.28]. Menimbang Pasal 19 UU KIP menyebutkan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan infomasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.----------------------------------------------------------------------------[5.29]. Menimbang Penolakan atas permohonan informasi oleh Badan Publik berdasarkan UU KIP diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 dan hal tersebut setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP.----------------[5.30]. Menimbang berdasarkan uraian paragraf [5.18] sampai dengan paragraf [5.20] Majelis Komisioner berpendapat penolakan informasi atas permohonan informasi Pemohon oleh Termohon tidak relevan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian dalil Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan data berupa Peta HGU milik PT.HIP sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak logis dan tidak berdasar hukum.--------------------------------------------


2. Apakah Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan informasi Peta HGU PT. HIP merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP? [5.31]. Menimbang bahwa Permohonan adalah acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemohon informasi selaku lembaga (Perkumpulan/Ormas) yang

melakukan

kontrol

sosial

masyarakat,

dalam

kesimpulan

pemohon

menyampaikan, bahwa:-----------------------------------------------------------------------1. Bahwa telah terjadi pengambilah tanah masyarakat oleh PT. HIP, sejak tahun 1993.-------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa telah terjadi 6 kali pertemuan masing-masing tanggal 21 April 2000, tanggal 15 mei 2000, tanggal 24 mei 2000, tanggal 20 Juni 2000, tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, antara Masyarakat Buol dengan pihak PT. HIP, yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Buol, dan selalu ada pihak yang melanggar hasil pertemuan.-----------------------------------------3. Bahwa pada bulan Desember 2012 Tim Satgas yang di bentuk oleh PEMDA Kabupaten Buol menemukan kurang lebih 1.228, 28 Ha lahan yang di kuasai oleh PT. HIP di duga berada di luar areal lokasi, izin HGU milik PT. HIP. ------[5.32]. Menimbang bahwa dalam Pasal 17 huruf h angka 3 yang menyebutkan “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkn informasi publik, kecuali;-----------------------------------------------Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, kecuali:----------------------------------------------------1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;--------------------------------------2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;----------------------------------------------------------------------3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;---4. Dst................................................................................................


[5.33]. Menimbang dalam kesimpulan Termohon yang di sampaikan pada sidang tanggal 18 Juli 2013, Termohon juga memberikan dasar penolakkan pemberian informasi berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 5 tahun 1960, yang berbunyi; -----------1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repoblik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.------------------------2. Pendaftaran tersebut dalam ayat yang menyatakan pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:--------------------------------------------------i. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.--------------------ii. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut.------------------------------------------------------------------iii. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku alat pembuktian yang kuat.----------------------------------------------------------------3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengigat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu llintas social ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan menteri agrarian.--------------4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya – biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diata, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaayabiaya tersebut. -------------------------------------------------------------------[5.34]. Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Yang berbunyi;--------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan “Dokumen - dokumen merupakan alat pembuktian yang telah

digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah diberi tanda pengenal dan disimpan dikantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum”.------------------------------------------------------------------------


2. menyatakan “ Peta pendaftaran tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri”.--------------------------------------3. menyatakan “ dengan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya”.-----------------------------------------------4. menyatakan “Atas perintah pengadilan yang sedang mengadili sesuatu

perkara asli dokumen dibawah oleh kepala kaantor pertanahan yang berangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke siding pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.---------------------------------------------------------------------------[5.35]. Menimbang bahwa Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997, Yang berbunyi :----------------------------------------------------------------1. Semua daftar umum dan dokumen – dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakaan dokumen Negara yang harus disimpan dn dipelihara menurut peraturan perundang – undaanagn yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------------2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimanaa dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai kantor pertanahan setempat sebagai penanggung jawab;-------------------------------3. Dengan izin tertulis dariKepala kantor wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan dikantor pertanahan.----------------------------------------------------------------------------4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran tanah


yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan dikantor pertanahan.-----------------------------------------------------------------------------[5.36]. Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 6 tahun 2013, Yang berbunyi;----------------------------------------a. Surat Izin perceraian.----------------------------------------------------------------------b. Surat penolakan izin pernikahan/perceraian.--------------------------------------------c. Surat cerai.----------------------------------------------------------------------------------d. Pemberhentian dalam jabatan sturuktural/ fungsional dengan tidak hormat.------e. Perselisihan/sengketa kepegawaian.-----------------------------------------------------f. Hasil pengujian / pemeriksaan kesehatan.----------------------------------------------g. SK. Hukuman jabatan /hukuman disiplin PNS.------------------------------------------h. Penelitihan dibidang pertanahan yang sedang dalam proses.------------------------i. Buku Tanah, surat ukur dan warkanya.--------------------------------------------------j. Daftar isisan pelaksanaan anggaran ( DIPA ) dan petunjuk operasional kegiatan ( POK).--------------------------------------------------------------------------------------k. Berita acara gelar perkara internal, terbatas dilingkunagan BPN RI.----------------l. Surat momerandum, disposisi, nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan.--m. Informasi public lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan pelayanan informasi.-------------------------------[5.37]. Menimbang bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penjelasan pasal 7 ayat (2), berbunyi ;---------------------------------------------------------------------------------------

“Dalam ketentuan ini yang di maksud dengan “hierarki” adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturang perudang-undangan yang lebih tinggi”.-----------[5.38]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 63 UU KIP Juncto Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, maka Majelis Komisioner berpendapat “Semua Peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum di sahkan UU KIP, tetap harus mengaju dan atau patuh kepada UU KIP, berkenaan dengan Informasi Publik”. -------------------------------------------------------------------


[5.39]. Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi mengenai Peta HGU Milik PT. HIP, tidak berkonsekuensi mengungkap kondisi keuangan, aset, rekening bank seseorang. ----------------------------------------------[5.40]. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan informasi berupa Peta HGU milik PT. HIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warkah, sehingga Majelis berpendapat data tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telah dibuka kepublik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 232/VII/KIP-PS-M-A/2012 dan Putusan Nomor 174/V/KIP-PS-A/2012, yang telah berkekuatan hukum tetap.-------------------------------------------------------------------[5.41]. Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap.-------------------------------------------------------------------[5.42]. Menimbang dengan pertimbangan diuraian diatas maka Majelis komisioner menyatakan

mengabulkan

permohonan

pemohon

untuk

seluruhnya

dan

memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan informasi a quo kepada Pemohon.--------------------------------------------------------------------------------------[5.43]. Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:----------------------------“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”.---------------------

6.KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan

seluruh

uraian

dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

berkesimpulan:----------------------------------------------------------------------------------


[6.1]. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.------------------------------------------------[6.2]. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. ---------------------------------------------------------[6.3]. Menimbang bahwa termohon mempertanyakan legal Stending / keabsahan lembaga pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.------------------------[6.4]. Menimbang bahwa sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa pemohon adalah warga Negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi public sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dalam proses pemeriksaan, keabsahan pemohon sebagai badan hukum saya anggap terpenuhi, yang dibuktikan dengan akta notaris pendirian lembaga pemohon ( AGRA ) dan sesuai dengan surat pengakuan lembaga pusat pemohon yang mengakui keberadaan pemohon didaerah ini, sehingga saya berpendapat bahwa kedudukan hukum pemohon adalah sah sebagai pemohon sesuai ketentuan tentang UU KIP.------------------------------------------------------------[6.5]. Menimbang bahwa termohon menyatakan bahwa informasi /dokumentasi yang diminta pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 UU KIP dan peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 Pasal 12.--[6.6]. Menimbang Bahwa Informasi public yang dikecualikan harus bersifat ketat dan terbatas ( Pasal 2 ayat 1 UU KIP ) dan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ( pasal 2 ayat 4 UU KIP ); atrinya bahwa pengecualian informasi harus benar-benar dilakukan setelah melalui uji konsekunsi atas pengecualian yang dimaksud melalui proses yang ketat

dan telah melalui

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas. Dalam persidangan, termohon tidak pernah melakukan uji konsekuensi dimaksud, selain menyatakan


bahwa ketentuan tentang pengecualian dimaksud semata mata didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP dan Pasal 21 peraturan BPN Pusat semata.--------------[6.7]. Menimbang bahwa informasi public yang dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi apabila tetap dianggap sebagai informasi public yang dikecualikan, juga tetap harus melalui uji kepentingan public, untuk membuktikan apakah informasi yang diminta melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya.--[6.8]. Menimbang bahwa dasar alasan pemohon untuk mengajukan permohonan informasi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, bahwa informasi yang dimaksud hendak digunakan dalam rangka menilai apakah PT HIP benar menggarap lahan sesuai luas lahan yang diberikan atau telah melanggar sesuai dugaan pemohon, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa informasi yang diminta berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas apabila di buka daripada sebaliknya.--------------------------------------------------------------------

7.AMAR PUTUSAN Memutuskan; Dalam Eksepsi: [7.1]. Menolak Eksepsi Termohon;---------------------------------------------------------Dalam Pokok Permohonan; [7.2]. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; ------------------------[7.3]. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Permintaan copy-an Peta HGU Milik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP), merupakan Informasi Terbuka untuk Pemohon;-------------------------------------------------------------------[7.4]. Biaya foto copy dibebankan kepada pemohon;-------------------------------------


[7.5]. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa copy-an yang telah di legalisasi Termohon sebagiamana di maksud dalam paragraf [7.3].kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat Belas) hari Kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. ------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu SALMAN HADIYANTO, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, ISMAN, S.H. dan Ir. SUKRIAH, MM masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin , 22 Juli 2013 dan di ucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan di dampingi oleh MUH. AMIN, SH sebagai petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.------------------------------------------------------------------------------------------Ketua Majelis TTD

SALMAN HADIYANTO. S.H. Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

ISMAN. S.H.

Ir. SUKRIAH. MM Petugas Kepaniteraan

MUH. AMIN. S.H.


Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya di umumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketrbukaan informasi Publik dan pasal 59 ayat ( 4 ) dan ayat ( 5 ) Peraturan Komisi informasi 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik.

Palu, 25 juli 2013 Petugas Kepaniteraan

( MUH. AMIN, S.H)

2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. IDENTITAS

Recommend Documents