2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. IDENTITAS

Halaman 1 dari Halaman 35

PUTUSAN Nomor : 01/PTS/PSI/KI-STLG/VI/2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. IDENTITAS [1.1]. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang Memeriksa, Memutus dan Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 01/REG/PSI/KI-SLTG/V/2013 yang di ajuhkan oleh :-------------------------------Nama

: ULFARIA INDAH (Komisioner/Anggota Panwaslu Kab. Parigi Moutong)

Alamat

: Jalan Toni Kota RT/RW 001/001, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kab. Parigi Moutong. -------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, ----------------------------------------------------Terhadap Nama

: Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong. -----------------

Alamat

: Jalan Takabata Bambalemo Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. ------------

Yang dalam persidangan di wakili oleh RIZAL, S.Sos selaku ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong serta AGUS NUR, SH selaku Kasubag Hukum KPU Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai Termohon.--------------------------------------------------------------------------------------[1.2]. Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----------------------------------Telah mendengarkan keterangan Pemohon; --------------------------------------Telah membaca keterangan Termohon; -------------------------------------------Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; --------------------------------------Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; --------------------------------------


2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1].

Menimbang

bahwa

Pemohon

telah

menyampaikan

permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Mei 2013, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 01/REG/PSI/KI-SLTG/V/2013.---------------------------------------------------Kronologi [2.2]. Pada tanggal 25 Maret 2013, Panwaslu Kab. Parigi Moutong menyurat kepada Ketua KPUD Kab. Parigi Moutong, dengan Nomor surat 85/PanwasluPM/III/2013,

tentang

Permintaan

Data

tentang

a).

Permintaan

data

kepengurusan Parpol hasil Pemilu 2009; b). Berita acara Verifikasi dan klarifikasi faktual KPUD dan Panwaslu Parigi Moutong di Jakarta; dan c). Berkas persyaratan dan dukungan Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu – Badrun Nggai, SE dan Assegaf Yotto – Helton Paudi. -----------------------------------------[2.3]. Karena tidak di tanggapinya surat tanggal 25 Maret 2013, maka Panwaslu melakukan penusuran data tersebut secara lisan kepada KPUD Kab. Parigi Moutong.------------------------------------------------------------------------------[2.4]. Pada tanggal 25 April 2013 Panwaslu kembali menyurat ke KPUD Kab. Parigi Moutong dengan Nomor 119/Panwaslu-PM/IV/2013, tentang Permintaan Data Perbaikan Persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakil Kab. Parigi Moutong Priode 2013-2018. ------------------------------------------------------[2.5]. Surat ke 2 (dua) dari Panwaslu Kab. Parigi Moutong, juga tidak di tanggapi oleh KPUD Kab. Parigi Moutong. -----------------------------------------------


[2.6]. Pada tanggal 6 Mei 2013 Panwaslu menyurat kembali ke pada Ketua KPUD Kab. Parigi Moutong, dengan Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tentang Permintaan lampiran Surat Pencalonan. Termohon kemudian mempelajari surat yang di sampaikan oleh Pemohon, dan menyatakan dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah dokumen rahasia sesuai dengan pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik. ----[2.7]. Pada tanggal 10 Mei 2013, Panwaslu (Pemohon) melaporkan tentang KPUD Kab. Parigi Moutong (Termohon) kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah. --------------------------------------------------------------------------------------Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.6]. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan lisan dari Termohon atas pengajuan surat/tulisan yang di sampaikan oleh Pemohon. --------------------------

Petitum [2.7]. Meminta komisi Informasi Sulawesi Tengah menyatakan informasi yang di mohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. ---------------------------------------------------------------------------

3. Alat Bukti Keterangan Pemohon [3.1]. Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------1. Bahwa pada tanggal 25 maret 2013 panwaslu mengirim surat pemintaan data

dengan

nomor

85/Panwaslu-PN/lll/2013.kepada

KPUD

Parigi

Moutong. ----------------------------------------------------------------------------


Yang intinya : ---------------------------------------------------------------------a. Permintaan data kepengurusan parpol hasil pemilu 2009;--------------b. Berita acara verifikasi dan klarifikasi faktal KPUD dan PANWASLU Parigi Moutong di jakarta; -------------------------------------------------c. Berkas

persyaratan

dan

dukungan

Calon

Bupati

Samsurizal

Tombolotutu-badrun Nggai,SE dan Assegaf Yotto-Helton Paudi; -----2. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 Panwaslu kembali mengirim surat yang kedua tentang pemintaan data perbaikan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Parigi Moutong Periode 2013-2018 dengan Nomor 119/PANWASLU-PM/lV/2013 kepada KPUD Parigi Moutong.---------------Yang intinya data kelengkapan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 namun tidak mendapat balasan.----------------3. Bahwa Pada tanggal 6 mei 2013 Panwaslu Parigi mengirim surat kembali, tentang

permintaan

lampiran

surat

pencalonan

dengan

Nomor

129/Panwaslu-PM/V/2013 kepada KPUD Parigi Moutong. ------------------Yang intinya permintaan lampiran surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati peiode 2013-2018. Dan dibalas oleh KPUD Parigi Moutong tertanggal

9

Mei

2013

melalui

surat

Nomor

126/KPU-Kab-

024.433129/V/2013 yang intinya surat permintaan lampiran surat pencalonan tidak dapat di penuhi. --------------------------------------------Surat-surat Pemohon [3.2]. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------Bukti P-1

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFARIA INDAH dengan NIK 7208014305770004

Bukti P-2

Surat

Pengaduan

Nomor

133/Panwaslu-PM/V/2013.

Tentang ketertutupan Informasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Parigi Moutong.


Bukti P-3

Surat Permintaan Informasi ke KPU Kab. Parigi Moutong Nomor 85/Panwaslu-PM/III/2013, tanggal 25 Maret 2013

Bukti P-4

Surat

Permintaan

Informasi

ke

KPU

Kab.

Parigi

Moutong, Nomor 119/Panwaslu-PM/IV/2013, tanggal 25 April 2013 Bukti P-5

Surat

Permintaan

Informasi

ke

KPU

Kab.

Parigi

Moutong, Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 Bukti P-6

Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

[3.3]. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis komisioner agar memberikan putusan: ------1. Primer a. Mengabulkan Permohonan Pemohon; --------------------------------------------b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. ------------------------------------------------------------------2.Subsider. Memberikan putusan lain yang`seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------------------------------------

Keterangan Termohon [3.4]. Menimbang bahwa Termohon memberikan Pernyataan/ Jawaban sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi bahwa “ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan ,disimpan, dikelola, dikirim dan/atau


diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ---------------------------------------------Ketentuan tersebut sangat jelas memberikan kewajiban terhadap Komisi Pemilihan

Umum

Kabupaten

Parigi

Mautong

Sebagai

Lembaga

penyelenggara Pemilu untuk mematuhi ketentuan dimaksud.-------------------2. Bahwa dengan merujuk pada pasal 1 ayat ( 3 ) Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi bahwa “ Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaran Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau Luar Negeri. ----------------------------------------------------------------------------------Ketentuan pada pasal tersebut diatas, sangat jelas mengandung arti dan makna bahwa Komisi Pemilihan umum kabupaten Parigi Mautong dan Panwaslu kabupaten Parigi Mautong termasuk badan Publik, mengingat kedua lembaga tersebut menggunakan sebagian dana yang bersumber dari APBN dan sebagian dananya bersumber dari APBD, Sehingga lembaga tersebut wajib patuh dan tunduk serta taat terhadap Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik serta PP Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang –undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.---------------------------------------------3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h angka ( 5 ) yang berbunyi “ Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali “ Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi


seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.----------------------------------------------------------------Pada pasal tersebut diatas mengandung makna bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten parigi Mautong berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, dengan ketantuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mautong terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis kepada seseorang yang akan diungkap rahasia pribadinya termasuk rahasia pendidikan formal dan nonformal, seseorang yang dimaksud tersebut adalah para calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mautong Periode 2013 -2018 yang telah ditetapkan melalui Pleno KPU Kabupaten parigi Mautong pada tanggal 4 Mei 2013.---------------Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mautong berpendapat bahwa yang dimaksud seseorang yang akan diungkapkan rahasianya adalah para calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mautong periode 2013 – 2018, didasari atas surat Ketua Panwaslu kabupaten Parigi Moutong Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tanggal 6 mei 2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan ( surat Terlampir ), dimana pada poin 3 ( tiga) surat Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut sangat jelas meminta dokumen kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana yang tertuang pada Pasal 67 ayat ( 1 ) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman tekhnis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, sangat jelas dalam pasal tersebut terdapat rahasia pribadi para calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018 yang salah satunya berupa dokumen Ijasah/STTB masing-masing para Calon.----------------------------------------------------------4. Bahwa lebih lanjut pada peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi

Publik,

sangat

jelas

tercantum

dalam

pasal

penjelasan Pasal 8 ayat( 2 ) angka 5 yang berbunyi “ Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. ----------------------------


-----------Bahwa pada pasal tersebut sangat jelas berkolerasi dengan dokumen yang berkaitan dalam pasal 67 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman tekhnis pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tercantum dalam

surat

Ketua

Panwaslu

Kabupaten

Parigi

Moutong

Nomor

129/Panwaslu-PM/V/2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan.---5. Bahwa jika diteliti dan dikaji secara saksama makna yang termaktub pada Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “ Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat di buka jika “ pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau.-----------Untuk itu dalam ketentuan tersebut diatas, sangat jelas makna hukum yang terkandung didalamnya, bahwa permintaan lampiran surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018 yang diminta oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Berpendapat dan berkesimpulan

bahwa harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018 baru dapat diberikan kepada pemohon informasi publik yang dalam hal ini adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong.----------------------------------------------------------6. Bahwa permintaan Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong sesuai maksud surat Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan hingga saat ini Dokumen dimaksud belum diberikan, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong belum mendapat persetujuan tertulis dari para calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018. -------------------------------


Surat-surat Termohon [3.5]. Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-1

Surat Jawaban KPU Parigi Moutong, Nomor 128/KPU-Kab-024.433192/V/2013

[3.6]. Menimbang dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis komisioner: ---------------------------------------------------1. Primer Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. -----------------------------------2. Subsider Memberikan putusan lain yang`seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------------------------------------

4. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [4.1]. Menimbang bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------

[4.2]. Bahwa setelah dilakukannya sidang terhadap laporan kami, kemudian di jawab oleh pihak Termohon KPU Kab. Parigi Moutong, maka tibalah saatnya kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok persoalan, terdiri dari :------

A. Fakta Pada tanggal 8 Mei 2013 KPU Kabupaten Parigi Moutong, menggelar acara pencabutan nomor urut kandidat pasangan calon Pemilukada Kab. Parigi


Moutong Periode 2013 -2018. Pada acara tersebut, segenap anggota Panwaslu Kab. Parigi Moutong menolak untuk hadir dengan alasan bahwa KPU Kab. Parigi Moutong selalu menolak permintaan Panwaslu Kab. Parigi Moutong terkait foto copy dokumen kepemiluan, baik dokumen pada tahapan proses pencalonan Pemilu Kada Kab. Parigi Moutong maupun dokumen pada tahapan proses pengajuan calon anggota Legislatif. Bukti permintaan Panwaslu Kab. Parmout kepada KPU Kab. Parigi Moutong ditujukan dengan:-----------------------------------a) Surat No. 119/Panwaslu-PM/IV/2013, Perihal permintaan data perbaikan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Parigi Moutong Tanggal 25 April 2013-06-04;---------------------------------------------------------b) Surat No. 115/Panwaslu-PM/V/2013, Perihal permintaan data DCS;------------c) Surat No. 129/Panwaslu-PM/V/2013, Perihal permintaan lampiran surat pencalonan.-----------------------------------------------------------------------------1. Alasan KPU Kab. Parimo yang menolak permintaan Panwaslu Kab. Parigi Moutong terkait dengan foto copy dokumen persyaratan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Parigi Moutong terungkap dari pernyataan Mukmin Muharam (Sekretaris KPU Kab. Parigi Moutong) dalam pemberitaan media (Radar Sulteng dan Sulteng Post), sebagai berikut:----------------------------“ .... bahwa ketentuan pasal 68 ayat 3 Huruf (6) UU No. 15/2011 yang menyatakan

bahwa

Sekretaris

KPU

berkewajiban

memelihara

serta

melindungi arsib dokumen pemilu atas dasar ketentuan tersebut, permintaan Panwaslu Kab. Parmout masih harus dikaji terlebih dahulu....”.-----------------2. Bersamaan dengan sikap KPU Kab. Parigi Moutong yang menolak permintaan Panwaslu Kab. Parigi Moutong terkait dengan foto copy dokumen kepemiluan (dokumen persyaratan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dokumen persyaratan calon Legislatif untuk Pemilu 2014), juga terungkap pernyataan Sekretaris KPU Kab. Parigi Moutong yang bernada Melecekan Panwaslu Kab. Parmout. Pernyataan dimaksud terbaca dari untaian kalimat sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------


a. “ ....... Panwaslu seakan terkesan membuat Lembaga ini sebagai Lembaga tawar menawar; -----------------------------------------------------------------------“ ....... jika saya memberikan dokumen itu yanpa mengkaji, apa kepentingan Panwaslu, saya jelas akan melanggar ............”(Sulteng Post, edisi Rabu, 8 Mei 2013. Hal 1).---------------------------------------------------b. “ ........ mau hadir atau tidak, bukan kewajiban KPU Parigi Moutong menghadirkannya, mereka (Panwaslu Parigi Moutong) mau patuh atau tidak terhadap aturan itu, urusan mereka.......”;------------------------------------------“ ........ Setahu saya, Ikbal dan rekan-rekannya hanya sebagai anggota Panwaslu Pemilu Kada, belum sebagai Anggota Panwaslu Legislatif, agak aneh

jika

mereka

meminta

dokumen

soal

data

Caleg

Pemilu

2014,......”(Radar Sulteng, Edisi Jumat 10 Mei 2013, hal 23).-----------------

B. Analisis Fakta 1. Sikap Penolakan dalam Pemberian Data Kepemiluan Sikap KPU Kab. Parigi Moutong yang menolak memberikan foto copy dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, termasuk foto copy data DCS untuk Pemilu Legislatif 2014 merupakan tindakan pelanggaran hukum (UU. No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu) dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012).-----------------------------------------------Bertitik tolak dan ketentuan Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP (No. 13, No. 11, dan No. 1 Tahun 2012), maka asas-asas Penyelenggara Pemilu yang dilanggar oleh KPU Parigi Moutong adalah:------------------------------------------------------------------


1.1.

Asas Tertib (Penyelenggaraan Pemilu). Salah

satu

prasyarat

penting

untuk

mewujudkan

kualitas

penyelenggaraan Pemilu adalah tertib penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab jajaran Pengawas Pemilu.-----------------------------------------------------------------Dari perspektif pengawasan, kepastian mengenai keterpenuhan semua syarat administratif (syarat formal dan materil) peserta Pemilu adalah bagian dari upaya untuk menertibkan penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, pada tahapan pencalonan (Pemilu Kada dan Pemilu Legislatif 2014), dokumen administratif peserta Pemilu tidak dapat dipastikan apakah telah memenuhi syarat formal dan materil. Hal ini terjadi karena sikap tidak kooperatif pihak KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung proses pengawasan Pemilu. Sampai saat ini, pihak KPU Kabupaten Parigi Moutong belum bersedia memenuhi permintaan Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan permintaan salinan (fotocopy) semua dokumen persyaratan administratif peserta Pemilu (Pemilu Kada dan Pemilu Legislatif 2014).-------------------------------------Pasal 16 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menggariskan bahwa dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban memberikn informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bertolak dari ketentuan ini, maka menjadi kewajiban KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan data kepemiluan kepada Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong. Kehadiran Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong

di

sini

hendaknya

dilihat

sebagai

lembaga

yang

merepresentasikan kepentingan publik.----------------------------------------Jadi, pelanggaran terhadap asas tertib (penyelenggaraan Pemilu) bukan semata-mata karena pihak Panwaslu luput melakukan pengawasan atas keterpenuhan syarat administratif (syarat formal dan materil) peserta Pemilu, tetapi lebih karena sikap KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menutup ruang bagi Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk


mengakses dokumen persyaratan peserta Pemilu. Dengan demikian, Penyelenggara Pemilu yang melanggar asas tertib (Penyelenggaraan Pemilu) adalah KPU Kabupaten Parigi Moutong.-------------------------------1.2.

Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah salah satu asas penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Atas dasar itu, Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi tentu saja tidak terlepas dari pijakan asas keterbukaan. Hal ini semakin dipertegas dengan ketentuan pasal 5 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 5 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP (No. 13, No. 11, dan No. 1 Tahun 2012).--------------------------------------Semua jajaran Penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Pemilu hingga di tingkat Desa maupun

lembaga

Pengawas

Pemilu

di

semua

tingkatan,

wajib

menjabarkan asas keterbukaan tersebut dengan cara membuka ruang kepada publik, termasuk pihak Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten untuk mengakses dokumen persyaratan peserta Pemilu (Pemilu Kada dan Pemilu Legislatif 2014). Hal itu dipertegas lewat ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyebutkan:---------Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan (huruf b), serta menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya (Lihat huruf d).---------------------------------------------Jadi dengan sikap KPU Kabupaten Parigi Moutong yang bersikukuh untuk memberikan salinan (fotocopy) dokumen persyaratan peserta Pemilu (Pemilu Kada dan Pemilu Legislatif) – yang juga dibuktikan dengan surat KPU Kabupaten Parigi Moutong yang disampaikan kepada Ketua


Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong, serta tembusannya kepada Bawaslu Provinsi

Sulteng

(Nomor

Surat:

126a/KPU-Kab-024.433192/V/2013,

perihal pelayan publik; tertanggal 9 Mei 2013), maka KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya melanggar salah satu asas dalam sistem pemerintahan

demokrasi,

yakni

asas

keterbukaan,

tetapi

juga

melanggar salah satu asas Pemilu dan asas bagi Penyelenggara Pemilu, yakni asas jujur, serta salah satu asas dalam sistem pemerintahan demokrasi (salah satu asas yang mendasari Penyelenggara Pemilu), yakni asas akuntabilitas.--------------------------------------------------------------Asas jujur (sebagai salah satu asas Pemilu) harus melekat pada setiap pribadi komisioner (pemangku jabatan publik). Oleh karena itu, dalam setiap tahapan Pemilu, keterpenuhan syarat administratif calon/peserta Pemilu Kada harus secara jujur dibuka oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong agar dapat diketahui oleh publik. KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak bisa menutup akses publik untuk mengetahui keterpenuhan syarat formal dan materil calon/peserta Pemilu Kada. Semua persyaratan calon/peserta Pemilu Kada harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik. Hal ini terkait dengan penjabaran asas akuntabilitas.------------1.3.

Asas Profesionalitas. KPU di Daerah bukan lembaga Penyelenggara Pemilu yang berwenang membuat/menetapkan regulasi Pemilu seperti layaknya KPU (di pusat). Anggota KPU di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) hanya dituntut untuk memahami substans aturan kepemiluan, serta menjalankan aturan kepemiluan sebagaimana mestinya. Menafikan tuntutan itu berarti menunjukkan tidak profesional keanggotaan KPU Daerah. Hal ini tampak pada pribadi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong ketika proses pencalonan Pemilu Kada berlangsung, dan saat menghadapi proses pencalonan Pemilu Legislatif 2014.---------------------------------------------Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong seharusnya memahami secara utuh substansi UU Penyelenggara Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011). Dengan kata lain, KPU Kabupaten Parigi Moutong harus memahami dan


menyadari bahwa dalam UU No. 15 Tahun 2011 juga terdapat lembaga Pengawas

Pemilu

yang

bertugas

dan

berwenang

menertibkan

penyelenggaraan Pemilu. Ketika anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong menafikan kehadiran lembaga Pengawas sebagai salah satu lembaga penting yang mendukung terciptanya kualitas penyelenggaraan Pemilu, maka jelas menunjukkan bahwa anggota KPU kabupaten Parigi Moutong tidak menunjukkan sikap profesionalitas.---------------------------------------Salah satu parameter untuk menilai profesionalitas anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah pemahaman tentang tugas dan wewenang lembaga yang bergerak dalam bidang kepemiluan, termasuk pemahaman hubungan kewenangan antar lembaga Pemilu. Pemahaman ini tampaknya belum dimiliki oleh seganap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, sebab segenap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong tetap bersikukuh untuk menolak permintaan data kepemiluan, khususnya salinan dokumen persyaratan calon/peserta Pemilu. Jadi, karena segenap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak menampilkan sikap profesionalitas dalam menyelenggarakan salah satu tahapan Pemilu Kada dan Pemilu Legislatif (tahap proses pencalonan), maka dengan sendirinya segenap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong melanggar salah satu asas Penyelenggara Pemilu, yakni asas profesionalitas (Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 2011 dan Pasal 5 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP).--------------------------------------------------------------2. Alasan yang Berlindung Pada Ketentuan Pasal 68 ayat 3 Huruf (6) UU No. 15/2011. Alasan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang berindung pada ketentuan Pasal 68 ayat 3 Huruf (6) UU No. 15/2011 terkait dengan sikap penolakan untuk memberikan salinan dokumen persyaratan calon/peserta Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong seperti yang disuarakan oleh Sekretaris Kabupaten KPU Parigi Moutong (Mukmin Muharam) lewat media cetak


(Sulteng Post, 8 Mei 2013 dan Radar Sulteng, 10 Mei 2013), sesungguhnya alasan yang “mengada-ada” dan tidak rasional.-------------------------------------Segenap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong perlu lagi belajar dalam memahami substansi ketentuan Pasal 68 ayat 3 Huruf (6) UU No. 15/2011. Tidak ada tafsir lain terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (3) tersebut. Ketentuan pasal itu hanya sebatas memberi kewajiban kepada Sekretaris KPU untuk memelihara serta

melindungi arsip dokumen pemilu. Dengan kata lain, bahwa keberadaan dokumen Pemilu selalu berada dalam kondisi terpelihara agar tidak rusak (hancur) atau aman dari peristiwa/perbuatan hukum (tindakan pencurian, perampasan, pembakaran) atau aman dari peristiwa alam (bencana alam). Frasa “memelihara” serta “melindungi” tidak bisa ditafsirkan bahwa dokumen pemilu tidak bisa di akses ( dilihat atau dipegang dan atau dimiliki salinannya atau foto copinya ) oleh panwaslu kabupaten Parigi Moutong dan sekertariat KPU kabupaten Parigi Moutong mestinya memahami bahwa dengan adanya salinan dokumen persaratan calon pada pahak panwaslu kabupaten Parigi Moutong justru memberi kontribusi dalam mendukung kewajiban sekertaris KPU kabupatan Parigi Moutong dalam “ memelihara” serta “ melindungi” dokumen pemilu sebab panwaslu kabupaten parigi moutong juga dilengkapi dengan seorang sekertaris yang juga bertanggung jawab ( menurut etika organisasi publik ) untuk memelihara dan melindungi semua data atau dokumen kepemiluan hasil kegiatan pangawasan.----------------------------------Bagi jajaran pengawas pemilu, penggunaan alasan Pasal 68 ayat 3 huruf 6 UU No 15 tahun 2011 oleh sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong, lagi – lagi menunjukkan bahwa segenap sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan KPU kabupaten Parigi Moutong

tidak menampakkan sikap

profesionalitas. Penggunaan alasan itu juga mengundang kesan bahwa segenap anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong dan sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong menutupi sesuatu hal terkait dengan keabsahan persyaratan pasangan calon Kepala daerah / wakil kepala daerah. Atas dasar semua itu, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong lagi-lagi melanggar ketentuan


pasal 2 UU No 11 Tahun 2011 dan pasal5 Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, yakni asas jujur, profesionalitas, dan akuntabilitas.--------------------3. Pelecehan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Pernyataan sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong

(Mukmin Muharam)

yang dilansir oleh media cetak Sulteng Post (8 Mei 2013) dan Radar Sulteng (10 Mei 2013)

sebagaimana terlampir (Kliping Koran), tidak hanya

menunjukkan bahwa sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong tidak profesional, tetapi juga melecehkan lembaga pengawas pemilu (Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong).-----------------------------------------------------------Sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong harus belajar lagi memahami kententuan Pasal 1 angka 5 UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, ketentuan itu dengan tegas menyebutkan :---------------------------------

“ Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggaran pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaran pemilu untuk memelih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati,dan Walikota secara demokratis”.------------------------------------------------------------------------Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu, maka tidak pantas sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan pernyataan diruang publik yang bernada melecehkan lembaga penyelenggara pemilu lainnya (seperti; Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong), justru menjadi kewajiban pejabat dilingkungan penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Parigi Moutong ) untuk saling memahami tugas dan wewenang masing-masing lembaga, termasuk menghormati dan menghargai lembaga pengawas pemilu.------------Dengan adanya pernyataan sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong, maka jelas sekertaris KPU Kabupaten Parigi Moutong melanggar kewajiban yang


ditegaskan dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam ketentuan Pasal 7 huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, serta menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu.-----------------------------------------[4.2]. Menimbang berdasarkan keterangan diatas, Pemohon tetap pada tuntutan semula. Kesimpulan Termohon [4.3]. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut: -----------------------------------------------2. Bahwa Keterangan saksi sangat bertentangan dengan fakta otentik yang telah disampaikan pada persidangan dihadapan majelis hakim ajudikasi KIP Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Senin Tanggal 27 Mei 2013. -------------------------3. Bahwa Permintaan Ketua Panwaslu Kabupaten parigi Moutong melalui suratnya Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten parigi bertentangan dengan amanah dan perintah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. -------------------4. Bahwa Hasil kajian hukum KPU Kabupaten Parigi Moutong yang tertuang dalam surat jawaban KPU Kabupaten Parigi Moutong terhadap laporan Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 Mei 2013 , KPU Kab.Parigi Moutong berkeyakinan bahwa belum diberikannya berkas lampiran surat pencalonan kepada Panwaslu Kab. Parigi Moutong telah sesuai dengan amanah dan perintah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ---------------------------------------------------------


[4.4]. Menimbang tanggapan dan kesimpulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong ini disampaikan, untuk dijadikan bahan pertimbangan putusan dan jika Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-------

5. PERTIMBANGAN HUKUM [5.1]. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagimana diatur Pasal 17 huruf h angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan UU KIP tahun 2008, juncto Pasal 3, pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).------------------------[5.5]. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis komisioner terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:---------------------------------1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.-----------2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon.----------------------------------

A. Kewenangan Komisi Informasi [5.3]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan c UU KIP juncto Pasal 1 angka 1, 7, dan 15 serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP Nomor 1 tahun 2013, pada


pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi. ---------------------------------------------------------------------------[5.4]. Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan c UU KIP juncto Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP Nomor 1 tahun 2013. ----------------

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [5.5]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat 91) UU KIP, juncto Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf e dan Pasal 30 ayat (3), serta Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang pada pokoknya merupakan

Pemohon

Informasi

Publik

yang

telah

mengajukan

Pemohon

Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah, setelah tidak di tanggapinya surat dari Pemohon oleh Termohon. -------------------------[5.6]. Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Permohonan : 1. Pemohon adalah Individu Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K 7208014305770004. (Bukti P-1) ------2. Pemohon juga merupakan salah seorang Komisioner/ Anggota Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 007 KEP TAHUN 2012, pada tanggal 09 November 2012. (Bukti P-6). -------------------------------------------3. Pemohon sebagai seorang/Individu yang merupakan anggota dari Panwaslu Kab. Parigi Moutong, sesuai dengan amanah Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum, mempunyai tugas, fungsi


dan

wewenang

sebagiamana

diatur

pada

Paragraf

3

Panwaslu

Kabupaten/Kota Pasal 77, berbunyi : -----------------------------------------------(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:---------------------a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: ------------------------------------------------------------------1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; -------2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota; ----------------------3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; -----------------------------4. Penetapan calon bupati/walikota; ------------------------------------------5. Pelaksanaan kampanye; ----------------------------------------------------6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; ---------------------7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; ------------------------------------------------------------------------8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; ---9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; --------------10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; ----------------------------------------------------11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan ----------------------------------------12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; ---------------b. Menerima

laporan

dugaan

pelanggaran

terhadap

pelaksanaan

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; -------------------------


c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; -----------------------------d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; -----------------------------------------------------------------e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; -------------------------------------------f. Menyampaikan

laporan

kepada

Bawaslu

sebagai

dasar

untuk

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan

tindakan

penyelenggaraan

yang Pemilu

mengakibatkan oleh

terganggunya

Penyelenggara

Pemilu

di

tahapan tingkat

kabupaten/kota; ----------------------------------------------------------------g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; --------------------------------------------h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan -------i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --------------------------------------------(2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: -------------------------------------------------------------------a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau

mengenakan

sanksi

administratif

atas

pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; -----------------------------b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. ---------------------------------------------------------------------------(3). Pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: ---------------------------a. Bersikap

tidak

diskriminatif

dalam

menjalankan

tugas

dan

wewenangnya; ------------------------------------------------------------------


c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya; ------------------------------------d. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu; --------------------------------------------------e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; ----------------------------------------------------------------------f. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan ----------------------------g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------------------------------------------------------[5.7]. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tertulis, kepada Termohon melalui ketua KPUD Kabupaten Parigi Moutong masing-masih pada tanggal 25 Maret 2013, tanggal 25 April 2013 dan tanggal 6 Mei 2013. (Bukti P-3, P-4 dan P-5).-------

[5.8]. Termohon menanggapi surat Pemohon melalui lisan dan pada tanggal 14 Mei 2013 Termohon menanggapinya secara tertulis melalui surat Nomor 128/KPU-Kab024.433192/V/2013 yang di tanda tangani oleh Ketua KPUD kab. Parigi Moutong, tanggal 14 Mei 2013. -------------------------------------------------------

[5.9]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.5] dan [5.6] tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat hukum (Legal Standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. ------------------------


C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [5.10]. Menimbang bahwa berdasarkan; 1. Pasal 28 F Perubahan ke empat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap mengajukan haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi;--------------------------2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonaan informasi publik disertai alasan;----------------3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa badan publik berwenanag menolak permohonan informasi publik apabila:--------a. Informasi yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;----------b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang

–

undangan; ------------------------------------------------------------------------------4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP yang pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepeda pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; ------------5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon

termasuk

informasi

publik

yang

dikecualikan/rahasia

dengan

disertailasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; -----------------------------6. Pasal 11 UU KIP juncto pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik; ------------------------7. Pasal

19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

memperoleh informasi publik dengan melihat dan menetahui

informasi serta

mendapat salinan informasi publik; -----------------------------------------------------8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. --------------------------------


[5.11]. Menimbang bahwa didalam ajudikasi pemohon telah menyebutkan alasan permohonan informasi publik dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.[5.12]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian [5.7] dan [5.8], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.-----------------

D. Pokok Permohonan [5.13]. Menimbang Bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti surat, keterangan saksi Idrus, Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Temohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------1. Fakta hukum dan dalil–dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu di buktikan lagi yaitu :-----------------a. Pemohon telah mengajukan permohonan informsi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;------------------------------------------------------b. Pemohon telah menempuh upaya untuk menulusuri surat yang telah kirimkan kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;-------c. Pemohon tidak puas atas tanggapan lisan Termohon terhadap surat mereka sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;------------------------2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], [2.4] dan [2.6]. -----------3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta-fakta atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagaiamana dimaksud dalam pragraf sebelumnya. ---------------------------------------------------


E. Pendapat Majelis [5.14]. Menimbang bahwa dalam permohonan informasi, Pemohon memohon informasi tentang Data kepengurusan parpol hasil pemilu 2009, Berita acara verifikasi dan klarifikasi faktal KPUD dan PANWASLU Parigi Moutong di Jakarta, Berkas persyaratan dan dukungan calon Bupati Samsurizal Tombolotutu-badrun Nggai.SE dan Assegaf Yotto-Helton Paudi, pemintaan data perbaikan persyaratan calon bupati dan wakil bupati parigi moutog periode 2013-2018, dan data kelengkapan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2013-2018. -------------------------------------------[5.15]. Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya pada sidang tanggal 27 Mei 2013 menyatakan bahwa mereka telah menggirimkan surat Nomor 126/KPU-Kab024.433129/V/2013 yang intinya surat permintaan lampiran surat pencalonan tidak dapat di penuhi, tertanggal 9 Mei 2013.--------------------------------------------------------[5.16]. Menimbang berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP joncto Pasal 13 Perki PPSIP Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Surat Nomor 85/Panwaslu-PM/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 dan surat Nomor 119/PanwasluPM/IV/2013 tertanggal 25 April 2013, telah melewati tenggang waktu yang telah di tentukan (Kadaluarsa). ------------------------------------------------------------------------[5.17]. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 5, Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l, Pasal 10, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Informasi sebagiamana dalam paragraf [5.16] adalah informasi yang wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.-------------------------------------------[5.18]. Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada paragraf [5.16], Majelis Komisioner berpendapat perkara a quo tidak perlu untuk di pertimbangkan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP joncto Pasal 13 Perki PPSIP Nomor 1 Tahun 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------[5.19]. Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah isi materi surat Pemohon Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013. -------------------------------------------------------------------------------


[5.20]. Menimbang terhadap hal yang menjadi perselisihan hukum diatas paragraf [5.18], Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pernyataan hukum sebagai berikut; -------------------------------------------------------------

1. Apakah Termohon Menguasai Informasi a quo? [5.21]. Menimbang bahwa Termohon dalam Persidangan menyatakan dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018 yang diminta oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Berpendapat dan berkesimpulan

bahwa harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018 baru dapat diberikan kepada pemohon informasi publik yang dalam hal ini adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP dan termaktub pada Pasal 8 ayat ( 3 ) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “ Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dapat di buka jika “ pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau. --------------------------[5.22]. Menimbang bahwa Termohon berpendapat permintaan Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal permintaan lampiran surat pencalonan hingga saat ini Dokumen dimaksud belum diberikan, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong belum mendapat persetujuan tertulis dari para calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong periode 2013 – 2018. --------------------------------------[5.23]. Menimbang bahwa Termohon sebagiamana diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum, mempunyai tugas dan wewenang sebagiamana diatur pada Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (3), yaitu; --------------------------------------------------------------------------------


(3). Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: -----------------------------------------------------a.

merencanakan

program,

anggaran,

dan

jadwal

pemilihan

bupati/walikota; ----------------------------------------------------------------b.

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; ----------------------------------

c.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----------------------------------------------

d.

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; -----------------------

e.

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan

pemilihan

bupati/walikota

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; ---------------------------------f.

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; -----------------------------------------------------------------

g.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; --------------------------------------

h.

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; --------------------

i.

menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;--

j.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;--


k.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;-------------------

l.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;--------------------------

m.

mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; -------------------------------------------------------------------------

n.

melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; --------------------------------------------------------------------------

o.

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;--------

p.

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan

berdasarkan

rekomendasi

Panwaslu

Kabupaten/Kota

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;----------------------q.

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota

dan/atau

yang

berkaitan

dengan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat; ----------------------------------------r.

melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; ----------------------------------------

s.

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; -----------------------------------------------------------------

t.

menyampaikan Perwakilan

hasil

Rakyat

bupati/walikota,

pemilihan Daerah

dan

bupati/walikota

Provinsi,

Dewan

Menteri

Perwakilan

kepada

Dewan

Dalam

Negeri,

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota; dan ------------------------------------------------------------


u.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ------------------------------------------------------------------------

[5.24]. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum, di BAB II ASAS PENYELENGGARA PEMILU, pada Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: -------------a. mandiri; -----------------------------------------------------------------------------b. jujur; ---------------------------------------------------------------------------------c. adil; ----------------------------------------------------------------------------------d. kepastian hukum; ----------------------------------------------------------------e. tertib; --------------------------------------------------------------------------------f. kepentingan umum; -------------------------------------------------------------g. keterbukaan; ----------------------------------------------------------------------h. proporsionalitas; -----------------------------------------------------------------i. profesionalitas; -------------------------------------------------------------------j. akuntabilitas; ---------------------------------------------------------------------k. efisiensi; dan ---------------------------------------------------------------------l. efektivitas. --------------------------------------------------------------------------

[5.25]. Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan memiliki dan atau menguasai dokumen a quo, yang di mintakan oleh Pemohon. -------------[5.26]. Menimbang bahwa dengan di milikinya data/dokumen a quo di Sekretariat KPUD Kab. Parigi Moutong dan berdasarkan pertimbangan [5.22] dan [5.25], Majelis Komisioner berpendapat sudah seharusnya KPUD Kab. Parigi Moutong memberikan data/dokumen a quo. Dengan demikian dalil Termohon yang menyatakan tidak dapat memberikan data/dokumen a quo sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak logis dan tidak berdasar hukum.-------------------------------------


2. Apakah Penjelasan tentang data kelengkapan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 adalah Informasi yang Apabila Diberikan dapat Mengungkap Rahasia Pribadi? [5.27].

Menimbang

bahwa

Pemohon

memohon

informasi

tentang

Surat

Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong priode 2013 – 2018, sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2012 Pasal 67 ayat (1). Yang menurut Pemohon wajib di berikan oleh Termohon kepada Pemohon. ------------------------------------------------[5.28]. Menimbang bahwa dalam Jawaban Termohon pada sidang tanggal 27 Mei 2013 dan Kesimpulan Termohon tanggal 30 Mei 2013, Termohon menegaskan dalam persidangan menyatakan menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, karena merupakan informasi yang di kecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP Joncto Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008. --------------------------[5.29]. Menimbang Pasal 6 ayat (3) UU KIP yang menyatakan sebagai berikut: “Informasi Publik yang tidak dapat di berikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:--------------------------------a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;--------------------------------b. Informasi yang diberkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;----------------------------------------------------c. Informasi yang berkaitan dengan Hak-hak Pribadi;------------------------d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau------------------e. Informasi Publik yang di minta belum dikuasai atau didokumentasikan.----Selanjutnya Pasal 17 UU KIP menyatakan sebagai berikut;---------------------------“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi

Publik

untuk

mendapatkan

informasi

Publik,

Kecuali

Informasi Publik yang apabila di buka dapat menggungkapkan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang bersifat Pribadi”. ---


[5.30]. Menimbang bahwa alasan penolakan Termohon adalah berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP, yaitu apabila informasi di berikan Termohon kepada Pemohon dapat mengungkapkan data Pribadi seseorang.-------------------------------[5.31]. Menimbang dalam jawaban Termohon yang di sampaikan pada sidang tanggal 27 Mei 2013, Termohon juga memberikan dasar penolakkan pemberian informasi berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a PP Nomor 61 tahun 2010, yang berbunyi; --------------------------------------------------------------------------------------“Informasi Publik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di buka jika: a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. Penggukapan berkaitan dengan posisi

seseorang

dalam

jabatan-jabatan

publik

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”. ----------------------------------[5.32]. Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (2) UU KIP, Yang berbunyi;----------------“ Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.”----[5.33]. Menimbang bahwa bunyi Pasal 18 ayat (2) UU KIP junto Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011, joncto Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 61 Tahun 2010, Majelis Komisioner berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi Termohon untuk tidak memberikan permohonan a quo kepada Pemohon.-----

[5.34]. Menimbang bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian

keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.-------------------------------------------------------------[5.35]. Menimbang berdasarkan Asas Penyelenggara Pemilu pada pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011, adalah

Asas Keterbukaan yang bertujuan agar


masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, dimana di tegaskan kembali di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 2 huruf g, Majelis komisioner berpendapat bahwa informasi a quo adalah informasi Terbuka bagi Pemohon. ----------------[5.36]. Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Komisioner berpendapat alasan penolakkan Termohon yang menyatakan apabila informasi a

quo di berikan kepada Pemohon dapat menggungkapkan rahasia pribadi seseorang tidak relevan dan tidak berdasar hukum.--------------------------------------------

3. Apakah Pemohon Orang dan atau Badan yang Berhak Memperoleh Informasi? [5.37]. Menimbang kapasitas Pemohon disamping sebagai individu, juga adalah Anggota/komisioner Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 007 KEP Tahun 2012, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. (Bukti P-1 dan Bukti P-6). --------------------------------[5.38]. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011,

Pemohon dan Termohon adalah satu bagian tidak terpisahkan sebagai

Lembaga dan atau Komisi Penyelenggara Pemilihan umum, dan seharusnya saling mendukung satu sama lainnya, demi suksesnya pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Parigi Moutong. ------------------------------------------------------------------[5.39]. Menimbang bahwa tujuan

permohonan Pemohon adalah untuk

mengetahui kelengkapan berkas calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Priode 2013 – 2018.--------------------------------------------------------------[5.40]. Menimbang berdasarkan keterangan sebagiamana dimaksud diatas, Majelis komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak berhak dan atau harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari para Kandidat Calon


Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk memperoleh informasi a quo tidak berdasar hukum. -----------------------------------------------------------------------------------------

6. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan

seluruh

uraian

dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

berkesimpulan:---------------------------------------------------------------------------------[6.1]. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.------------------------------------------------[6.2]. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. ----------------------------------------------------------

7. AMAR PUTUSAN Memutuskan; [7.1]. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya. ------------------------[7.2]. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Permintaan Lampiran Surat Pencalonan, berdasarkan surat Nomor 129/Panwaslu-PM/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, merupakan Informasi Terbuka untuk Pemohon.------------------[7.3]. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa copy-an yang telah di legalisasi Termohon sebagiamana di maksud dalam paragraf [7.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari Kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. ---------------------------------------------------


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu ABBAS H.A RAHIM, SH. selaku Ketua merangkap Anggota, ISMAN,SH dan Ir. SUKRIAH, MM masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum’at, 07 Juni 2013 dan di ucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Juni 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan di dampingi oleh MUH. AMIN, SH sebagai petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.Ketua Majelis TTD ABBAS H.A RAHIM. S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

ISMAN. S.H.

Ir. SUKRIAH. MM

Petugas Kepaniteraan

MUH. AMIN. S.H.

2013 KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 1. IDENTITAS

Recommend Documents