KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBUK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 381/X / K1P/PS-M -A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBUK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang meme iKsa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 361/X/KIP,PS-M -A/2011 yang diajukan oleh:
Nama
: Antoni Fernando
Alamat
: Jl. Raya Poncol No. 1P. 3usi kan, Ciracas, Jakarta Timur 13750
selanjutnya disebut sebagai P tu t^ o n ,
Terhadap
jam a Mame*
: K eirc.iterian Pekerjaan Umum Republik Indonesia li. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta
>3i1as jrkan Surat Kuasa Nomor: 06/SKS/M /2012 tertanggal 15 Februari 2012 dan ^ ra l Kuasa Nomor: 11/SKS/M /2012 tertanggal 20 April 2012, Sekretaris Jenderal<ementerian Pekerjaan Umum memberikan kuasa baik naupun sendiri-sendiri kepada:
secara ber
1. Dra. Etty W inam i, MM (Kepala Bfdang Humas, Pusat Komunikasi Publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum), 2. Niiawafi Lubis, SH , MM (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum), 3. Mila Kayanthi, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum bidang Tam , Litbang, Jaskon dan lingkup Setjen, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum), 4. Hikmad Batara Reza Lubis, S H ., MH (Kepala Sub Bagian Bantuan h>:kum Bidan Sumber Daya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum i.*3kretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum), 5. Antonius Sudarto, SH , MH (Kepala Seksi Program P e ra n a n Teknis Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi, B?: ran Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum), 6. Putri Puspita Agustine, S H ., MH (Kepa’a t'u ? Bidang Pelayanan dan Informasi Publik, Bidang Hubungan M asya^ka4 Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan bnum ), 7. Ir. Graita Sutadi, M .Sc (S u * Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat (selaku PKMj i , 8. Ir. Waskito Pandu, M
(Kapus Komunikasi Publik)
,
9. Ir. Danis H ijovat Sumadilaga, M.Eng.Sc (Kapus Pengolahan Data) 10. Sri Saln :im SH, MH (Kabag Bantuan Hukum II) 11. Ir. Yan» ouliastri Siregar, Dipl.HE (Kasubdit W ilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA) lj»n;utnya disebut sebagai Term ohon,
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah mendengar keterangan
Ah» dari Termohon dan Ah» dari Majelis
Komisioner; Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1Z Oktober 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor. 361/X / K P /P S -M -A /2011.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 13 Juli 2011, Pemohon mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis kepada Termohon. Adapun ’ifc rn u si yang diminta oleh Pemohon adalah: Dokumen Kontrak/Perjanjian Per iga^a^n Barang/Jasa dari Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Paniei dan Sekitarnya, Paket pekerjaan: The Medan Flood Control/Conoici nackage No. M .F.C .6. Tertanggal 21 April 2004 antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pihak ketiga yaitu PT. W askita Jaya Purnama, rv’.ai kontrak Rp. 71.512.000.000,- termasuk PPn 10% . [2.3] Termohon memberikan tanggapan permohonan informasi publik pada tanggal 25 Juli 2011 yc.r.g iada intinya menyatakan bahwa: 1. Sej>:k ditetapkannya Keputusan Menteri PU Nomor: 156/KPTS/M /2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka pelayanan informasi di lingkungan Kementerian PU menjadi tanggung jawab PPID. 2. Berdasarkan hasil rapat Tim PPID yang diselenggarakaj Selasa, 19 Juli 2011 telah diputusakn bahwa semua inform^ berada di lingkungan Kementerian PU dapat diakses www.Du.ao.id
3. Informasi yang tidak terdapat dalam website tersebut, untuk sementara waktu masih dalam proses verifikasi. p .4] Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan alasan permintaan informasi
[2.5] Karena tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah disampaikan, pada tanggal 13 Oktober 2011, Pemohon mengajukan permohonan p e n y e te la n sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.
[2.6] Proses penyelesaian sengketa diawali dengan mediasi paca tanggal 9 Februari 2012 yang disepakati untuk melakukan mediasi kedua pada tanggal 20 Februari 2012. Akan tetapi mediasi kedua dinyatakan
al karena mengacu pada
Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M/2t?<1 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian r 3kv'*rjaan Umum dimana informasi yang diminta
oleh
Pemohon
term asjk
iriformasi
yang
dikecualikan
sehingga
penyelesaian sengketa inform "asi oublik a quo dilanjutkan ke tahap ajudikasi non litigasi.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Termohon tidak menanggapi surat keberatan atas permintaan informasi publik yang di& vkar oleh Pemohon dalam jangka waktu 30 han kerja sejak keberatan diajjkan.
Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan ser publik antara Pemohon dengan Termohon.
B. A lat Bukti Keterangan Pemohon [2 .9] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 9 April 2012 dan 23 April 2012 telah didengar keterangan dari Pemohon yang infinya sebagai benkuk 1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Ingin mendapatkan salinan dokumen kontrak a quo secara keseluruhan. 2. Bahwa informasi atau dokumen tersebut dapat diperoleh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undar^Undang No. 14 Tahun 2008 yang secara Nrarid levelnya berada di atas Keputusan Menteri PU ftom on391«PTyM .'?011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang Penetapan Klasifikasi Imonnasl di lingkungan Kementerian PU. Apalagi
permintaan fciftv n *.* pubtk a
diajukan jauh sebelum Kepmen itu ada yakni 13 Juli 20V . 3. Bahwa dokumen kontrak merupakan salah satu informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat, hal ini berdasaiVan penjelasan pasal 48 ayat 6 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang P ^om an Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 4. Bahwa ketentuan “non disc'osire agreem ent” antara badan publik dengan pihak ketiga haruslah »;
S i/ra i'C u ra t Pem ohon [>.10] : Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan
BukBP-2
|M
»
surat pem tataan infccmasi p u t* k e p **. ,» ..» * « 1 secara
tertulis tertanggal 13 JuB 2011. Bukti P -3
__________ .________________
I Bataan surat tanggapan alas pemuntaan l.tam .asl publtU Jart Termohon tertanggal 25 JuB 2011
BukB P -4
| Salinan surat keberatan Pemohon kepada lermonon tertanggal 10
Agustus 2011. Buktj p-5
_________ ___________
| Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi pub KIP, tertanggal 13 Oktober 2011.
Bukti P-6
_______________
I Salinan tanggapan tertulis Pemohon p a d T s id a n g
**> *« ■
I
tertanggal 9 April 2012. BukU p _7
| Salinan tanggapan tertulis Pemohon atas alasan Vertnohon pada Sidang Ajudikasi I tertanggal 23 April 2012.
Bukti P-9
| Salinan Dokumen Kontrak Po".k
Anabanua-Tarumpal ae-Palopo antara Ditjen Bina Marga Kementerian PU dengan PT. Acini Karya - PT. Karya Pare Sejahtera, JO. Dokumen terdiri dan S u .^ Perjanjian Kontrak tertanggal 4 Desem ber 2008, Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Desember 2008, Surat Menteri PU tenta.n<5 Penetapan Pemenang Pelelangan tertanggal 21 November /0 0 8 , Surat Penerimaan atas diterimanya penawaran pelelangan tertanggal 1 Desember 2008.
Eukti P-10
Kesimpulan akh ir, tertanggal 4 Mei 2012.
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan b Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan put
1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan tak. yang seadil-adilnya menunri rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon p.121 Menimbang bahw a di dalam persidangan tanggal 9 April 201C d a . 23 Apn 2012 telah didengar keterangan dari Termohon yang Intinya seberai i » *u t: t
Bahwa dokumen konlrak a quo yang diminta oleh Pemoiion terniasuk dalam kategori informasi yang dikecualkan berdasarka, pasal 17 hunrf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tertang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam Kepmen PU Nom or 391/K PTP'M .yJ l1 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerlst. Pekerjaan Umum huruf D , pasal 2 dan pasal 35 UU Nomor 19 T ah u i 2 0 2 tertang Hak Cipta; dan ketentuan tenteng adanya Idausul “non disac'.ure agreem enf. 2. Dokumen Kontrak s
terdiri dari:
J ilid S atu Surat Penanj^n dan lampiran-lampirannya
II. III.
Surat F«Tiuijukan Pe, i^varan beserta lampirannya sebagai berikut: 1. Resume Ketentuan-ketentuan Pelelangan £ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 3. Analisa Harga Satuan 4. Daftar Lampiran Penawaran 5. Metode Pelaksanaan 6. Daftar Personil Inti 7. Daftar Penyerahan Peralatan 8. Daftar Sub-Kontraktor 9. Jadwal Penyerahan Tenaga Kerja 10. Rencana Cash Flow
11. Daftar Gambar dan Dokumen 12. Daftar Rencana Mata Uang Asing yang dibutuhkan IV .
Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
V.
Pre-Award Meeting
V I.
Addendum Terhadap Dokumen Tender
V ii.
Lampiran-lampiran: 1. Jenis Jaminan 2. Akte Notaris 3. 4. 5. 6.
NPW P / Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Sertifikat Perusahaan Surat dari Direktorat Pengembangan Perdesaan W ilayah Barat Surat Persetujuan JBIC
7. Berita Acara Rapat Penjelasan 8. Berita Acara Pembukaan Penawaran 9. Nota Klarifikasi dan Jawaban Kontraktor V III.
10. Rekomendasi Konsultan untuk Pemenang Tender Dokumen Volume I
Jilid Dua I. II.
Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat Khusus Kontrak
J ilid T ig a I. II.
Spesifikasi Umum Spesifikasi Teknik
J ilid E m pat: Gambar-gambar
3. Bahwa dokumen kontrak di atas terdapat dptaan atau hak cipta dari pemenang
*endfcr yakni
antara
lain:
analisis
harga
satuan,
metode
pelaksanaan
6. Bahwa di dalam kontrak jasa konstruksi hanya dikenal 2 pihak yakni pihak pertama dan pihak kedua, tidak ada pihak ketiga 7. Bahwa Termohon sedang melakukan proses verifikasi ketika Pemohon mengajukan permintaan dokumen kontrak a quo. (bukti P-3)
Keterangan Ahli Suharyono [2.13.] Menimbang
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalilnya,
Temohon
juga
mengajukan Ahli bernama Suharyono berdasarkan Surat Tugas Nom or Hk.n2.02Sj/119 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tai ggal 23 April 2012, yang intinya sebagai berikut: 1. Bahwa kontrak dimaksud terjadi pada tahun 2004, rnafc* prosesnya tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003 sebelum berlakunya Perp> e$ 54 tahun 2010. 2. Bahwa ketika pelaksanaan proyek yang telah dituangkan di dalam kontrak tersebut dibiayai dari dana bantuan lu a/ r.ogeri (negara donor), maka ketentuan-ketentuan perjanjiannya me *girirti peraturan dari pemberi dana. 3. Bahwa pada standar internasional menyebutkan salah satu ketentuan, biasanya tertera di dalam get'e. a! condition, bahwa pihak kedua atau kontraktor tidak diperbrlei'kan memberikan informasi apapun kepada pihak lain tanpa seizin pihck pertama atau pemilik pekerjaan (dalam hal ini Kementerian PU) da.i tidak bisa berlaku sebaliknya jika pihak Kementerian PU akan memberikan informasi harus seizin pihak kontraktor, karena asas kesetaraan yang dimaksudkan dalam jasa konstruksi adalah bukan hubungan m vika’ i dan buruh. 4. Dokumen kontrak yang menjadi bagian dari kontrak dapat digunakan oleh publik untuk menjuslifikasi apakah yang ditawarkan oleh kontraktor sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak sehingga pembangunan proyek terawasi. 5. Klausul rahasia diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen?
Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai benkut. Bukti T-1
Surat Kuasa dari Ir. Agoes Widjanarko, M IP, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum kepada Dra. Etty W inam i, MM, Nilawati Lubis, SH, M M ., Mila Kayanthi, S H ., Hikmad Batara Reza Lubis, SH ., M H., Antonius Sudarto, SH, MH., Putri Puspita Agustine, SH ., MH, tertanggal 15 Februari 2012.
Bukti T-2
Surat Kuasa dari Ir. Agoes Widjanarko, M IP, selaku Sekretans Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum kepada ir. Graita Sctadi, M.Sc, Ir. WaskHo Pandu, M .Sc, Ir.Danis Hidayah Su^adilaga, M.Eng.Sc, Sri Salmiani, SH, MH, Ir. Yani Suliast* Siregar, Dipl.HE, tertanggal 20 April 2012.
Bukti T-3
Keputusan Menteri Pekeijaan
Umum
Nomor 391/KPTS/M /2011
tertanggal 7 Desember 2011 tentang P ^etap an Klasifikasi Infomasi di Lingkungan Kementerian Pekera^r* c .num. Bukti T-4
Salinan daftar dokumen Uor.Tak proyek pengendalian banjir kota Medan dan sekitarnya
Bukti T-5
Surat Permintaan Persetujuan Penyerahan Copy Kontrak Medan Flood C ontrol ?nu Costal Protection Project kepada pihak ketiga, tertanggal 18 April 2012.
Bukti T-6
Surai Jawaban atas Permintaan Persetujuan Penyerahan Copy ,'on* rak Medan Flood Control and Costal Protection Project kepada ,jjhak ketiga, tertanggal 19 April 2012.
B i kti 7-7
Kesimpulan akhir nomor U M .02.06-PPID/28, tertanggal 2 Mei 2012.
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraik pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
Keterangan Ahli Arnold Slhombing |2 .16] Menimbang bahwa Komisi informasi Pusat mendatangkan ahli dari KPPU (Komisi
Pengawas
735/SJ/ST/1V/2012
Persaingan yang
Usaha)
memberikan
berdasarkan
keterangan
di
Surat Tugas bawah
Nom or
sumpah
pada
persidangan tanggai 23 April 2012 sebagai berikut. 1. Tidak ada relevansinya dokumen kontrak dapat mengganggu persaingan usaha
yang
sehat
jika
proses
lelang
sudah
selesai,
sebaliknya
persekongkolan yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat adalah ketika proses lelang masih berlangsung. 2. Tidak ada satu pasal pun di dalam UU Nomor 5 tahun 1999 Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SeK n
Larangan menyatakan
secara eksplisit bahwa dokumen kontrak adalah rahasia. 3. Dokumen kontrak dapat membantu untu’, mengungkap adanya potensi praktek persekongkolan tender. 4. Walaupun
dokumen
metode
pnlateanaan
sebuah
proyek
jatuh
ke
perusahaan lain sementara psrusahaan tersebut belum memiliki pengalaman dalam menjalankan p ^ 'y e / sejenis maka dengan sendirinya pasti gugur sebagai
peserta
tem^or,
karena
kualifikasi
peserta
tender
adalah
berpengalaman.
Keteffe^g&n Ahli Setya Budi Arijanta 12.1 r] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mendatangkan ahli dari LKPP (Lombaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) berdasarkan SuratTugas Nomor: 1687/D IV/04/2012 yang memberikan keterangan di baw' pada persidangan tanggal 23 April 2012 sebagai berikut:
1. Prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah transparansi, mulai dari rencana pengadaan, rakyat wajib mengetahui tujuan pengadaan barang/jasa agar penggunaan uang rakyat dapat dipantau, jika harga terlalu mahal, rakyat bisa protes. 2. Dokumen BAHP atau Berita Acara Hasil Pelelangan sesuai Keppres Nomor
3. Berdasarkan pasal 48 ayat 6 penjelasannya,
bahwa
Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan
pengguna
barang/jasa
wajib
memberikan
tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di u»!am batas
kewenangannya
kepada
peserta
pengadaan/m af/tirak at
yang
mengajukan pengaduan atau yang memerlukan per^lassr. dan wajib memberikan
informasi
berupa:
perencanaan
paK^c-paket
pekerjaan,
pengumuman pengadaan barang/jasa, hasil evaluasi prakuaifikasi, hasil evaluasi pemilihan penyedia, dokumen kontrak, o€
Pemeriksaan Dokumen s e o a ^ Tertutup |2.18] Menimbang bahwa w:tuk keperluan pemeriksaan dokumen kontrak a quo Majelis Komisioner melaksanakan sidang secara tertutup, sebagaimana dinyatakan pada pasal 43 aye* 3 UU KIP.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
K?*!mpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tai 2012, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Para Termo konsisten karena mengaku tidak menghambat pemberian
ternyata malah dengan tegas menyatakan menolak memberikan informasi publik berupa salinan Perjanjian Badan Publik dengan Pihak ketiga dalam hal ini Contract Package No., M .F.C 6. Tertanggal 21 April 2004 antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan pihak ketiga yaitu PT. Waskita Jaya Purnama (Bukan BUMN PT. W askita Jaya), yang mendalilkan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Point 4 Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M /2011 tanggal 7 Desember 2011 (Permintaan Informasi Publik diajukan Pemohon tanggal 13 JUli 2011 sebelum Keputusan Menteri itu berlaku) yang memasukkan “Dokumen Kontrak Pengadaan Berang dan Jasa* (bukan kata “Informasi) sebagai Informasi yang Di’^cueiiKan dan juga Termohon membutuhkan jaminan dari Komisi Inform*.'<>i Pusat agar tidak digugat oleh pihak ketiga terkait dengan non dis'w sure agreem ent (NDA). 2. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penfofesar; Pasal 11 tersebut dengan tegas dinyatakan Cukup Jelas adalah kcfei^uan hukum yang harus ditegakkan dan dipedomani
oleh
seluruh
mes^arakat
di
Republik
Indonesia
sejak
diberlakukannya U ndangi Ivian g Keterbukaan Informasi Publik tersebut. 3. Bahwa Pemohon 3ep<muapat dengan keterangan terakhir yang diberikan Ahli dari Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diajukan c lth Komisi Informasi Pusat yang meyatakan bahwa aturan yang ditetapk*:i Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 U Klanc;-Undang
Keterbukaan
Informasi
Publik
menggugurkan
semua
ketentuan yang berlaku sebelumnya ataupun yang di bawah level UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008. 4. Bahwa semua orang di atas tanah air Republik Indonesia harus me aturan dan tunduk pada asas hukum yang berlaku di Indonesia y spedatis derogate lex generalis" yang berarti aturan yang be (special) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generalj
yang ada digunakan sebelumnya. Dengan adanya Ketentuan Hukum Pasal 11 ayat (1) huruf “e’ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku pada Tahun 2010, yang dalam penafsirannya dinyatakan “cukup jeias’ berarti tidak perlu penafsiran lain, sehingga harus dikesampingkan atau digugurkan Demi Hukum semua ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang secara hirarki sejajar/seleve! Undang-Undang yang bedaku sebelumnya atau di bawah level UU
yang
mengatur
mengenai
hokum
Perjanjian/Kontrak
pengadaan
barang/jasa antara Badan Publik dengan Pihak Ketiga. Termasuk yjga menggugurkan ketentuan KUHPerdata ataupun Burgertijk W et'joek
kepada Majelis Komisioner. Bahkan juga contoh Peijanjian yang diperoleh Pemohon dari website Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang belum lama ini tidak bisa dibuka lagi karena mungkin ditutup oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 8. Bahwa dalil berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M /2011 tanggal 7 Desember 2011 yang disebutkan oleh Termohon, secara adagium hukum hams digugurkan karena adanya adalah setelah tanggal diajukan Permintaan Informasi Publik deh Pemohon yaitu tanggal 13 Juli 2011. Selain itu Kepmen tersebut levelnya ada di bawah UU Nomor 14 Tahun ?008 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang P em b en ti^ n beraturan Pemndang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e yang dalam penjelasannya juga dinya^.kan CUKUP JELAS sehingga tidak perlu penafsiran lain yang dapat menyimpangkan makna pasal tersebut. 9. Bahwa dalil adanya clausula secrecy ata J ‘>Jn Disclosure Agreem ent dalam salinan dokumen perjanjian atau knntaik, menurut Pemohon otomatis secara hukum sudah digugurkan dengan c danya Pasal 11 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini kembali kepada asas pei.Jng dalam hukum yaitu 'lLex Spedalis Derogat Lex Generalis", dan perjmijian tersebut berlaku sebagai undang-undang hanya bagi para pihak yang
berjanji, bukan masyarakat atau
publik yang
menpin^’Mt in adanya Transparansi atau Keterbukaan Informasi Publik. 10. B hw& Termohon dalam mediasi juga menyatakan membutuhkan jam inan
diterangkan oleh ahli tersebut adalah hanya berdasarkan pengalaman dan sepengetahuannya belaka, tidak berdasarkan aturan hukum atau fakta Yuridis dalam kaitannya Penegakan Hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ataupun Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang/jasa yang dokumen kontraknya dapat diminta oleh masyarakat sesuai aturan yang dimuat di Penjelasan Pasal 48 ayat (6) huruf e Keppres 80 Tahun 2003. 11. Bahwa terkait dalil dapat mengganggu Persaingan Usaha Yang Sehat, Ahli dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga sudah m ei.ya^kan bahwa begitu kontrak pengadaan barang/jasa ditanda-tangan: beMrti sudah tidak ada persaingan usaha lagi yang adanya pada proses lelc.% atau tender. Adapun proyek tersebut ditanda-tangani pada tahun
dan sudah selesai
dikerjakan pada 21 Juli 2005 (dapat dilihat dpfam pengalaman pekerjaanpekerjaan yang dikeijakan
PT W askita j» y a
Purnama yang ada di
http://www.lpjk.org/modules. Mengenai pe rangkaan karena kekhawatirankekhawatiran
yang
didalilkan
f<*mohon,
secara
adagium
hukum
“Persangkaan" tidak dapat dija d i:a r dalil dalam hukum, justru dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2
dituntut adanya peningkatan “tertib adminstrasi”
dari badan publik unu’K mencegah kekhawatiran tersebut. Malah mengenai persangkaan
penggunaan
pengalaman
perusahaan, dapat digugurkan
dengan arifnya data akurat yang ada di LPJK atau website LPJK yang memua* ;Mengenai pengalaman perusahaan-perusahaan, sehingga badan pr.blik ;uga dipermudah untuk melakukan evaluasi dalam menentukan perusahaan pemenang lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. 1v. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri PU Nomor 391/KPTS/M /2011 tanggal 7 Desember 2011 yang secara hirarki di bawah I 2008 tersebut dan juga menjelaskan alasan hak cipta d« yang aturannya ada sebelum UU Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik, menjadi pertanyaan tersendiri bagi ss 16
dikaji lebih dalam lagi juga perlu saya konsultasikan ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, apakah Kepmen PU tersebut sudah benar atau tidak merupakan tindakan untuk menghambat/menutup pemberian informasi public yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Apakah oknum-oknum yang bertamengkan Kepmen tersebut dapat dikatakan menghambat pemberian informasi dan dapat dilaporkan karena menghambat /menutupi informasi publik sesuai Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008? 13. Bahwa barang siapa melanggar Ketentuan Hukum Pasal 11 ayat (1) h u 'jf e yang oleh penjelasan Pasal 11 tersebut dinyatakan cukup je ljs ya.'.g berarti tidak perlu penafsiran lain, maka dapat dikenakan atau d a ^ t dinyatakan melanggar ketentuan Pidana yang sudah diatur dalai>< Pasal 52 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon m ti'V -^p aikan kesimpulan pada tanggal 2 Mei 2012, sebagai berikut: A.
Prinsip Pemberian Informasi kontrak Konstruksi 1. Bahwa Pemohon m tr
Termohon
telah
memberikan
informasi
mengenai
Medan
Flood
O n trd 'C o n tract Package N 0.M .F.C 6 dalam bentuk resume kontrak kepada Kumohon pada tanggal 17 Oktober 2011. 2. Bahwa dalil Pemohon mengajukan Permintaan informasi untuk dijadikan bahan publikasi, menurut Termohon resume kontrak yang kepada Pemohon telah mencukupi. 3. Bahwa dalil Pemohon mengajukan permintaan informasi mengkaji/meneliti/mencari fakta, apakah ada dugaan KKN
kepada pihak yang berwenang; Termohon meniliati tidak relevan, karena pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh aparat pemeriksa, yakni Inspektora Jenderal Kementerian PU, BPKP dan BPK-RI serta Lembaga Pemberi Pinjaman (JBIC). 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengajukan permintaan informasi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e, UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Termohon berpendapat sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) dan sejalan dengan keterangan Saksi Ahli (Bpk Ir. Sunar^uno, M.Eng) dalam Sidang Ajudikasi ke-2. bahwa dalam Kon'rak konstruksi tersebut hanya terdapat dua pihak, yakni Pengguna Josa sebagai Pihak Pertama dan Penyedia Jasa sebagai Pihak Kedua, s-nla tidak mengenal istilah Pihak Ketiga. 5. Karena itu, Termohon berpendapat bahwc dckumen kontrak Medan Flood Contrvl/Contract Package N o M F .C F tr ^ - a
Termohon (Pihak Pertam a)
dengan Penyedia Jasa (Pihak Kock« ) bukalah dokumen perjanjian yang dimaksud dalam pasal 11 ayrc ( i ) huruf e UU KIP tersebut. 6. Bahwa Menteri PU telah .^netapkan Kepmen PU Nomor 391/KPTS/M /2011 tanggal 7 Desembei
2011
tentang Penetapan Klasifikasi Infomasi di
Lingkungan Kementerian PU; Penetapan Kepmen tersebut telah melalui rapat-rapat pembahasan uji konsekuensi yang melibatkan seluruh unit keijad di lingk':,K)an Kementerian PU. Berdasarkan uji konsekuensi tersebut, d .kum '
Kepmen PU
bertentangan dengan UUU KIP.
Nomor 391/KPTS/2011
dianggap
B.
Klausul Secrecy dan Asas Kesetaraan 1. Bahwa sesuai keterangan para Ahli, baik Bpk. Ir. Suharyono, M.Eng maupun Bpk.
Satyanegaa
menyatakan
bahwa
sesuai
Kepres
80/2003, jika
pembiayaan pekerjaan tersebut sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman luar negeri, maka wajib mengikuti ketentuan dari Negara Pemberi Pinjaman (guideline). Karena itu, format kontrak Medan Flood Control mengikuti ketentuan lembaga donor (JBIG). 2. Bahwa Medan Flood Control/Contract Package No. M. F. C 6 terdapat clause 73 Secrecy Part I General Condition o f Contract; sub clause Misce'.sne jus, yang menyatakan: T h e Contractor, his employees, agents and subcontractors shall not give to unauthorized persons any information, verbal or otherwise, about the Works and shall not allow unauthorized persons to ;nsp 3ct the Works, Drawings and Contract Documents without the writtet co tsent o f the Employer* (“Kontraktor,
Pegawainya
menyerahkan kepada pih'K
d»n
Sub
kontraktor
tidak
diperkenankan
yang tidak berwenang baik secara tertulis
maupun lisan, inform'^*' mengenai pekerjaan dan tidak mengizinkan pihak lain yang tidak berwenang untuk memeriksa pekerjaan, gambar dan dokumen kontrak tanp^t seizing dari Pihak Pemberi Pekerjaan") 3. Dalam P^nMasan Pasal 2 UU Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dalam sy :*em kontrak antara Pengguna Jasa (Pihak Pertam a) dengan Penyedia J a 'a (Pihak Kedua) berlaku Asas Kesimbangan. Karena itu, Termohon berpendapat bahwa clause secrecy juga berlaku bagi Pengguna Jasa (Pihak Pertama) sehingga Pihak Pertama persetujuan Pihak Kedua jika akan memberikan dokumen pada pihak lain.
4. Bahwa Termohon telah meminta persetujuan kepada Pihak Penyedia Jasa (Pihak Kedua), sekiranya dokumen kontrak Medan Flood Control disetujui untuk diberikan pada Sdr. Antoni Fernando (Pemohon). Ternyata Pihak Kedua keberatan jika copy/salinan dokumen tersebut diberikan kepada Sdr. Antoni Fernando (Pemohon). C.
Substansi Kontrak dan Hak Cipta 1. Bahwa dalam dokumen kontrak terdapat hal-hal yang harus dilindungi, yakni penawaran beserta lampirannya, yang berisi antara lain daftar kuan.'ta~ dan harga, analisa harga satuan, metode pelaksanaan, daftar perse nil :
D.
Penyala^guiaan Dokumen Kontrak 1.
Termohon memiliki banyak pengalaman, dimana dokumen kontrak oisalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sama dengan pengalaman Ahli dari LKPP (Bpk. Satyanegara) yang menyatakan banyaknya
dokumen
berlangsungnya selanjutnya.
kontrak
proses
lelang
yang
disalahgunakan,
maupun
pada
baik
2. Karena Hu, menurut keterangan Ahli Bpk. Satyanegara ketentuan mengenai kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk didalamnya dokumen kontrak, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (6 ) Keppres N o.80/2003, dihapuskan dan tidak diatur lagi dalam Perpres 54 Tahun 2010. 3. Terkait hal ini, Ahli dari KPPU (Bpk. Arnold, SH.. MH) menambahkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemanfaatan referensi p e n d am a n perusahaan yang dipalsukan termasuk bentuk pelanggaran dalam ^ a in g a n usaha dan dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan ir ai;a t>dak sehat. 4. Karena itu, Termohon berpendapat bahwa pemberian ^!
^Termohon) menyatakan keberatan
memberikan salinan/copy dokumen konuak kepada Pemohon karena rawan penyalahgunaan. Namun demikian, sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Sistem Tata Kelola Pemerir t?hen yang baik ( Good Government) Kementerian PU (Termohon) bersedia m em terikan informasi dalam resume kontrak.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1 J M taim bang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai ^ s.Tr.ohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (UU KIP) juneto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pros Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai benkuL 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus, dan terhadap permohonan aquo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai benkut.
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU K IF, Pa'*al 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU K!"* Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan r asal 3 ayat (4) huruf b Perid PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi In fo m u 5 berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohorvm i' c\uo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huru» o dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Perid PPSIP.
[4.5] Menimbang >ahwa telah dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Komisi Informasi Pusat dan dinyatakan gagal pada tanggal 20 Februari 2012.
r|.« i Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.3] sampai dengan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriks terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (L eg al Standing) Pemohon
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12. Pasal 35 ayat (1 ) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 ,Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perld SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11Perki PPSIP. yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah meng^ukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat sttalah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu warga negara Indonesia berdasarkan KTP Nom or 09.5410.131277.0224 atas nama Antoni Feroe-rto.(Bukti P-1); 2. Salinan Surat Permohonan
Informasi ks^ada Termohon dengan nomor
tertanggal 13 Juli 2011. (Bukti P-?) 3. Salinan surat keberatan Pemohon kepada Termohon tertanggal 10 Agustus 2011. (Bukti P-3) 4. Termohon tidak m^moerikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga Pemohon mengajukp.i Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat pada tanggai 13 Oktober 2011.
[4.9] Me :lmb>vig bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.81 tersebut Ma’eife osrpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan: 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRl Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan, 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bjhw a Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik faPa^la: a. Informasi publik yang
diminta termasuk in fo n as.
publik yang
dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai deigan ketentuan perundangundangan. 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal K’ ’ "K K I SU P yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik
menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik /a r> i % >erada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi pukA , selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c PEPXI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak pai mohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang di~uron termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan dio»<»rta; alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon vit'u k mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis
7. Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui i^ mendapatkan salinan informasi publik;
U V c r/
informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan P u W jk ^ ^ U N ^ ^
8. Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sesuai dengan prosedur permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP (Bukti P-2, Bukti P -3, Bukti P-4, dan Bukti P-5); 2. Dalam permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon ♦olah mencantumkan alasan permohonannya (Bukti P -2).
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.11] dan Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi jublik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perat jrar* perundang-undangan yang berlaku.
D . P okok P erm ohonan [4.13] Menimbang bahwa dari fc.'h. huKum, baik dafii Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dan Keu.. angan ahli dari Termohon, dan ahli dari M ajelis Komisioner, Majelis m enerakan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta h"ku»n dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Tf/m o .'o n, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon i*:n Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA; b. Pemohon
telah
menempuh
upaya
keberatan
sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;
Bahwa selain fefcta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik berdasarkan pasal 35 ayat 1 huruf a.
E. Pendapat M ajelis
[4.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut
Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik A.Penolakan Berdasarkan Pasal 17 huruf b UU Nome** 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[4.15] Menimbang bahwa Termohon menolak m vwil^rikan dokumen kontrak a quo berdasarkan pasal 17 huruf b UU KIP (sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen PU Nomor 391/K PTS/M /2012) ba'iw*.
.pabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapa; ^angganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan peri» ►'lui.gan dari persaingan usaha tidak sehat.
[4.16] Menimbang cahwa dokumen kontrak a quo terdiri dari sebagaimana yang tertera pada par ap«rf [2.12].
[4.17j tv’e'.im bang keterangan Termohon yang menyatakan bahwa di dalam d o lm e n kontrak tersebut terdapat dptaan atau hak cipta dari pemenang tender yang harus dilindungi yakni antara lain : analisis harga satuan, meto dan gambar-gambar konstruksi.
[4.18] Menimbang dalil Termohon bahwa penolakan atas permintaan dokumen kontrak a quo adalah atas dasar dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan pasal 2 dan pasal 35 UU tentang Hak Cipta. [4.19] Menimbang dalil Termohon bahwa penolakan atas permintaan dokumen kontrak a quo adalah atas dasar dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat [4.20] Menimbang pasal 2 ayat 2 UU KIP bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dimana ketat berarti dilakukan secara teliti dan soki^m a sehingga diharuskan melalui proses pengujian tentang konsekuen?: yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, sedangku is r^ ta s berarti pembatasan hak akses dari segi obyek informasinya dan n ^ a keberlakuannya (berapa lama informasi tersebut dikecualikan). [4.21] Menimbang pasal 2 ayat 4 UU KIP dimana In .-.nrasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia hams berdasarkan UU, kepatUan dan kepentingan umum. [4.22] Menimbang pasal 17 huruf j 1IU KIP bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan harus berdasarkan l ’o. [4.23] Menimbang pasal 2 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan tentang Fungsi hak Cipta dan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Hak Cipta atau Ciptcan tidak boleh diakses oleh masyarakat. [4.24] M e n ^ b a i:j pasal 35 UU Hak Cipta yang hanya menyatakan tentang pendaft<~n dptaan bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta dan tid'ak me iyatakan secara eksplisit bahwa Ciptaan tidak boleh diakses masyarakat. [4.25] Menimbang keterangan Ahli Arnold Sihombing yang menyatakan bahwa tidak ada relevansinya dokumen kontrak dapat sehat jika proses lelang sudah selesai, seb;
mengganggu persaingan usaha yang sehat adalah ketika proses lelang masih beriangsung. [4.26] Menimbang bahwa dokumen kontrak yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini berkaitan dengan proyek yang sudah selesai pelaksanaannya pada tahun 2005. [4 .27] Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan telah melakukan pengujian konsekuensi secara ketat dan terbatas sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon bahwa pada saat Pemohon mengajukan permintaan in fo rm al
quo,
Termohon sedang melakukan verifikasi dan Termohon tidak dapat .‘*iek ibuktikan masa keberlakuan dokumen kontrak a quo. [4.28] Menimbang bahwa Termohon baru menetapkan klavfJkasi informasi di lingkungan Kementerian PU pada tanggal 7 Desember 2011 sedangkan permintaan informasi diajukan tanggal 13 Juli 2011. [4.29] Menimbang berdasarkan uraian pac^ ttra g ra f [4.20] sampai dengan [4.28] maka Majelis Komisioner berpendanat W iw a penolakan Termohon atas dasar sebagaimana tersebut pada parao^
tidak terbukti.
B. Penolakan Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf e UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
[4.30] f^ to *b a n g bahwa Termohon berpendapat, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1^92 trntang Jasa Konstruksi dan keterangan ahli Suharyono, bahwa dalam dokumen kontrak konstruksi hanya terdapat dua pihak yakni pengguna Jasa dan penyedia jasa, dan tidak dikenal istilah pihak ketiga. Karena berpendapat dokumen kontrak a quo bukanlah dokumen peijanjian /yang pasal 11 ayat 1 huruf e UU KIP.
[4.31J Menimbang bahwa pasal 11 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat termasuk perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
[4.32] Menimbang bahwa yang dimaksud pihak ketiga pada pasal 11 ayat 1 huruf e UU KIP adalah pihak yang akan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain (c.q. Badan Publik) dan bukan menunjukkan urutan jumlah pihak, m ate Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon sebagaimana pada paragraf [4.30] adalah tidak relevan.
C . Penolakan Berdasarkan Klausul Rahasia dalam Perj^njten [4.33] Menimbang bahwa Termohon mendalilkan penolakan p?; mohonan Informasi Publik
berdasarkan
pertimbangan
bahwa
dalam
dokumen
kontrak
antara
Kementerian PU (Diflen SDA) dan PT. W askita Jaya Purnama memiliki klausul yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak OvMoi diberikan kepada pihak selain yang disepakati dalam peijanjian kecu?!r ^ a s seizin pemberi kerja sebagaimana yang tertera pada paragraf [3.2].
[4.34] Menimbang bahwa berasarkan pasal 7 ayat 4 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perataran Perundang-undangan, jenis Peraturan Perundangundangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dip^niahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehinggs klausul rahasia dalam kontrak perjanjian harus berdasarkan perintah UU yans rt'fc'-an dan Termohon tidak dapat membuktikan hal tersebut.
[4.35] Menimbang bahwa Termohon dapat membuktikan dalilnya seb diuraikan pada [4.33], Majelis berpendapat bahwa Termohon tetap dahulu
melakukan
pengujian
tentang
konsekuensi
berdasarki
pengecualian dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan I
i informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan dan Peraturan Komisi Informasi Publik.
[4.36] Menimbang bahwa Termohon selama persidangan tidak dapat menunjukkan hasil pengujian konsekuensi terhadap klausul tersebut
[4.37] Menimbang keterangan ahli Setya Budi Arijanta bahwa tidak ada klausul harus merahasiakan informasi dari negara pemberi pinjaman/donor.
[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 ayat 6 2003
dan
penjelasannya, bahwa pengguna
Keppres N um tr 80 tahun
barang/jasa wajfo
memberikan
tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang Serada di dalam batas kewenangannya
kepada
peserta
pengadaan/m r -iyarakat
yang
mengajukan
pengaduan atau yang memerlukan penjelasan d^r» wajib memberikan informasi berupa: perencanaan paket-paket pekerjaan, pe^um um an pengadaan barang/jasa, hasil evaluasi prakuaifikasi, hasil evai-as: pemilihan penyedia, dokumen kontrak, pelaksanaan kontrak.
[4.39] Menimbang bahwa D idasarkan paragraf [4.34] sampai [4.38], Majelis Komisioner berpendapat b^nwa alasan penolakan berdasarkan Idausul rahasia tidak terbukti.
D . P e 'o la h a n
B erd asarkan
K ekh aw atiran
P en yalah g u n aan
D okum en
KtnirfeV. I a 4oj Menimbang bahwa Termohon menyatakan keberatan memberikan salinan/copy dokumen kontrak kepada Pemohon karena rawan penyate demikian, sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam S; Pemerintahan yang baik (Good Government) Kementerian PU (T memberikan informasi dalam bentuk resume kontrak.
(4.41J Menimbang bahwa Pemohon pernah memperoleh beberapa bagian dokumen kontrak sebuah proyek dari Kem entalan PU (Termohon) yakni: Salinan Dokumen Kontrak Package EIB-168 BCD W ajo - Pareman berupa Pembangunan Jalan dan Jem batan V II Bankae^idrap-Anabanua-Tarumpakae-Patopo antara DHjen Bina Marga Kem entalan PU dengan PT. Adhi Karya - PT. Karya Pare Sejahtera. JO. Dokumen terdiri dari: Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 4 Desem ber 2008, Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Desember 2008, Surat Menteri PU tentang Penetapan Pemenang Pelelangan tertanggal 21 November 2008, Surat Penerimaan atas diterimanya penawaran pelelangan tertanggal 1 Desember 2008. [4.42] Menimbang bahwa penolakan atas permintaan Informasi r . ’t ik berdasarkan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana
harus
tacantum pada
pasal 17 UU KIP. [4.43] Menimbang bahwa potensi penyalahguna-..: Int.'.m asi Publik tidak dapat dijadikan dasar pengecualian Informasi Publik. [4.44] Menimbang keterangan ahli W metode
pelaksanaan
sebuah
t ««hombing bahwa walaupun dokumen
pioyeit jatuh
ke
perusahaan
lain
sementara
perusahaan tersebut belum m-mr.™ pengalaman dalam menjalankan proyek sejenis maka dengan sendhinyr pasfi gugur sebagai peserta tender, karena kualifikasi peserta tender adalah berpengalaman. [4.45] M enim haiq behwa pasal 51 UU KIP menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana p 3t jara paling lam ai (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp f .000 000 (lima juta rupiah). [4.46] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.40] maka Majelis Komisioner berpendapat alasan penolakan berdasarte penyalahgunaan dokumen kontrak a quo, tidak relevan.
S. KESIMPULAN MAJELIS
pafHnaaHffln
seluruh
uraian
dan fekla
hukum
A atas, M ajelis Komisioner
bericesimpulan: [5.1] Komisi informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5 2 ] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengelukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan m e rm it hukum untuk seluruhnya.
6. AMAR P U TU S A N .
Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon ui^uk seluruhnya;
[6.2] Memerintahkan Termohon ;r.iu k memberikan dokumen kontrak a quo dalam waktu selambat-lambatnya :4 (empat belas) hari kerja s^ak salinan putusan diterima oleh Termohon;
[6.3] Menetapkan biaya penggandaan dokumen kontrak a quo dibebankan kepada Pem ohav
r crr'.kian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Usman Abdhali W atik selaku Ketua merangkap Anggota, Amirudin Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 1 Jur diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 4 Ji Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan die
Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
V
Petugas K e p p ritt^ n
v'SM^neni Siregar)
33
+ c
r
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 4 Juni 2012 Petugas Kepaniteraan
(Isnanera Siregar)
34
