ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUT l'S AM Nomor: 244/VII/KIP-PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT RFPUBLIK INDONESIA E IDENTITAS f 1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 244, VII/KIP-PSM-A/2012 yang diajukan oleh: Nama Alamat
Indonesia Corruption Watch Jalan Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta Selatan 12740
Yang di dalam persidangan, Agus Sunaryanto selaku Wakil Koordinator ICW melalui surat kuasa Nomor: 171/SK/BP/1CW/V/13 memberikan kuasa kepada: 1. Siti Juliantari selaku Staf Div isi Monitoring Pelayanan Publik ICW 2. Febri Hendri selaku Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW 3. Lalola Easter selaku Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW 4. Tama S. Langkun selaku Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW 5. Emerson Yuntho selaku Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW 6. Jumono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan 7. Lody Paat dari Koalisi Pendidikan 8. Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan 9. Vicharius Dian Jiwa dari Sekolah Tanpa Balas 10. Heru Purnomo dari Forum Musyawarah Guru Jakarta 11. Fachrul Alam dari Forum Musyawarah Guru Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat : Jalan Jenderal Sudirman. Senayan. Jakarta 10270 Yang di dalam persidangan, Prof. Ainun Naim, Ph.D selaku Atasan PPID Kemendikbud melalui Surat Kuasa Nomor: 4216/P2.4/KP/2013 tertanggal 17 Mei 2013 memberikan kuasa kepada : 1. Prof Ibnu Hamad, M.Si selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas 2. Dr. Teuku Rami i Zakaria, M.A selaku Anggota BSNP 3. Drs. Setiono M.Si selaku Kepala Bidang Pencitraan Publik 4. R.M. Sigid Nurkusumo Arief selaku Kasubbid Aspirasi Masyarakat 5. Jusman Sihombing, S.H selaku Kasubbid Kontcn Media 6. Dadang Gandhi, S.H selaku Kasubbag Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi 7. Malik Azis Sulasmono selaku Pembantu Pimpinan, Puspendik. dan 8. Deni Hadiana selaku Pembantu Pimpinan, Puspendik selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon: Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon: 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon lelah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat yang terdaftar di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 24 Juli 2012 dengan Nomor Sengketa: 244/VII/KIP-PS/2012
9
Kronologi [2.2] Pada tanggal 3 Mei 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor: 119/S K/B P' 1/ fC' W/V/2012. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah kunci jawaban UN mata pelajaran Matematika kode soal A69, B71, C86. D45. dan L57. dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kodel soal A51. B63, C75. D36, dan E48 SMP/MTs Tahun 2012 [2.3] Pada tanggal 7 Mei 2012 Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon Siti Juliantari Rachman yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi informasi Pemohon karena termasuk dalam kategori informasi yang dikeeualikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [2.4] Pada tanggal 8 Mei 2012 Termohon kembali memberikan jawaban kepada Pemohon Selly Martini yang menyatakan tidak bisa memberikan informasi yang diminta Pemohon karena berdasarkan Pasal 12 ayat (3) butir f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, informasi tersebut termasuk ke dalam kategori informasi yang dikeeualikan. [2.5] Pada tanggal 24 Mei, Pemohon menyatakan keberatan alas jawaban Termohon yang melalui surat Nomor 2391/P2/4/HM/2012 tertanggal 8 Mei 2012. [2.6] Pada tanggal 3 Juli 2012. Termohon menyampaikan tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 4200/P2.4/HM/2012 sebagai berikut: !. Soal Ujian Nasional (UN) dan kunci jawaban U \ termasuk kategori informasi yang dikeeualikan dengan jangka waktu sampai adanya perubahan kurikulum 2. Soal dan kunci jawaban UN dapat dibuka ke publik jika terjadi perubahan materi kurikulum, dimana apabila materi tersebut sudah tidak lagi terdapat pada kurikulum yang baru 3. UN termasuk ujian high stake karena digunakan dalam skala yang luas atau secara nasional dan penting untuk menentukan kelulusan. Soal-soal UN dapat digunakan kembali pada periode-periode berikutnya sehingga soal dan kunci jawaban UN tidak dapat dilepas kepada publik 4. Dampak jika soal dan kunci jawaban UN dibuka, maka tidak dapat digunakan untuk membandingkan perkembangan kualitas pendidikan antar daerah dan perkembangan kualitas antar tahun.
[2.7] Pada tanggal 19 Juli 2012. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 20 Juli 2012 dan didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2012. Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.8] Bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk membuka peluang partisipasi publik lebih luas pada pemantauan UN. Pemohon mendapat informasi dan laporan dari masyarakat yang menyatakan ada banyak kebocoran terjadi dan tidak bisa diklarifikasi apakah bocor benAr atau tidak karena tidak ada pihak yg bisa mengklarifikasi Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.9] Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon. Petitum [2.10] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah inlormasi publik yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyampaikan melalui pos surai permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 19 Juli 2012 kepada Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 20 Juli 2012 dan didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2012. 2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa salinan kunci jawaban UN adalah informasi publik setelah ujian dilaksanakan karena tidak ada undang-undang yang menyatakan itu inlormasi rahasia. Kedua, pada saat mediasi terungkap bahwa meski kunci jawaban UN tersebut dimasukkan sebagai informasi yang dikecualikan di dalam Permendikbud Nomor 50 Iahun 2011. namun Termohon tidak menjelaskan lebih detail apa konsekuensi yang lebih luas jika kunci jawaban dibuka setelah ujian dilaksanakan. Pihak BSNP telah menyatakan bahwa soal dan kunci akan dipakai kembali untuk bahan evaluasi dan riset seteluhnya. Bahwa dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membuat soal baru, ada masalah sumber daya. 3. Bahwa sepengetahuan Pemohon, bocoran yang diberikan dalam bentuk hardcopy yaitu kertas kecil ukuran 3x3 cm, yang berisi semua jawaban. Pemohon 4
4.
5. 6. 7. 8.
9.
mendapatkan 3 (lembar), yaitu Matematika, IPA. dan Bahasa Inggris. Di masingmasing nomor ada jawabannya. Bahwa Pemohon ingin mencocokkan kunci jawaban dengan yang dimiliki oleh Pemohon dengan soal ujian yang sudah bocor juga. Pemohon tidak memiliki metode khusus untuk mencocokkan j aba wan tersebut. Pemohon mengenal beberapa guru dan sudah melihat kecocokannya sekitar 70%. Bahwa Pemohon meminta informasi kunci jawaban sesuai dengan kode yang Pemohon tulis untuk Matematika dan IPA karena Pemohon mendapatkan bukti kebocoran jawaban yang disertai dengan kode masing-masing (ada 5 (lima)) kode. Untuk kunci jawaban Bahasa Inggris. Pemohon meminta seluruhnya karena pemohon tidak mengetahui dugaan kunci jawaban yang dimiliki oleh Pemohon untuk kode soal yang mana (tidak dijelaskan kode soali. Pemohon yakin bahwa kode soal ini adalah untuk wilayah tertentu. Jika melihat sistem UN yang ada. Termohon menduga hal ini juga terjadi di daerah lain, misalnya dalam bentuk sms atau bentuk lain. Bahwa kepentingan publiknya adalah karena setiap tahun ada informasi kepada sisw'a untuk tidak percaya kepada bocoran. Ini tidak pernah diklarifikasi seberapa banyak yang bocor. Bahwa Pemohon mendapat bocoran tersebut 1-2 hari sebelum UN dilaksanakan namun Pemohon tahan dan setelah ujian selesai baru dicek. Pemohon tidak membuka sebelum ujian karena khawatir disebut pembocor. Dalam konteks ini, Pemohon memang mengharapkan ada putusan yang menyatakan soal UN dan kunci jawaban untuk semua kode adalah informasi publik. Bahwa Pemohon melihat UN ini bermasalah secara sistem integritasnya yang terlihat dari banyaknya laporan kebocoran. Pemohon membuka posko dan banyak masuk laporan. Pemohon memandang untuk melakukan perbaikan maka harus ada partisipasi publik, karena merekalah yang banyak mendapatkan itu. Sayangnya, mereka tidak berani mengungkap karena Lakut akan konsekuensinya Beberapa saksi kecurangan UN justru mendapat intimidasi balik ketika mengungkap. Masyarakat perlu juga diberitahu apakah memang benar terjadi kebocoran. Oleh karena itu, inti utama permintaan Pemohon adalah mengonfirmasi bukti yang Pemohon terima. Termohon tidak mau menjawab, Pemohon hanya ingin mendapat jawaban berapa persen yang cocok dengan \ang Pemohon pegang ini. Kalau memang jawaban ini benar lebih dari 60% misalnya, maka ini tulus siswanya. Tapi Termohon menolak karena dianggap dikeeualikun. Jika mereka mau menjawab. 5
maka publik akan bisa mencocokkan dan tahu apakah ada kebocoran atau tidak, dan ini bisa jadi masukan untuk puspendik dan BSNP bahwa ada masalah dengan sistem mereka. 10. Bahwa Pemohon berpendapat kode soal itu ada jawabannya tanpa harus tahu lokasi bocornya dimana. Pemohon mendapatkan kunci jawaban dari guru dan murid namun belum mengklarifikasi apakah ini dipakai atau tidak. Jika sudah beredar di masyarakat, maka potensi dipakai akan sangat besar, 11. Bahwa dalam klarifikasi pada persidangan tanggal 28 Mei 2013 Pemohon menyatakan bersedia memberikan Informasi mengenai lokasi kejadian dugaan kebocoran sepanjang lengkap kode dan locus delicti kepada Termohon secara tertutup hanya untuk kepentingan akses terhadap informasi. Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l Bukti P-2 Bukti P-3 Bukti P-4 Bukti P-5
Bukti P-6 Bukti P-7 Bukti P-8
Salinan Akta Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 53 Tahun 2009 yang terdaftar dalam regusler Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/A tanggal 31 Agustus 2009 Salinan surat kuasa Nomor: 171 /SK/BP/IC W/V/l 3 Salinan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 119 SK BP. K W V 12 tertanggal 3 Mei 2012 Salinan surat keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor: 150/SK/BP/1CW/V/T 2 tertanggal 24 Mei 2012 Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat dengan surat Nomor: 207.SK/BPTCW'Vll/12 tertanggal 19 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 20 Juli 2012 dan diregister pada tanggal 24 Juli 2012 Salinan jawaban Termohon atas permohonan data Pemohon dengan Surat Nomor 2796/P2.4/IJM/2012 tertanggal 7 Mei 2012 Salinan jawaban atas permohonan informasi publik Pemohon dengan Surat Nomor 2931/P2.4/HM/2012 Salinan jawaban Termohon atas keberatan 1CW dengan Surat Nomor 4200/P2.4/HM/2012 tertanggal 3 Juli 2012 yang diterima Pemohon pada 6
tanggal 5 Juli 2012 [2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon beranggapan surat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi pada tanggal 24 Juli 2012 telah daluwarsa sehingga proses harusnya dihentikan. 2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU KIP memperbolehkan setiap Badan Publik untuk mengecualikan informasi publik. Selain itu. Pasal 17 huruf j juga menyatakan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Tidak diungkapkan di sini undang-undang mana yang secara spesifik. Karena itu. Termohon boleh mengacu pada undang-undang apa saja yang mengecualikan itu. 3. Kedua, terkait konsekuensi jika dibuka. Termohon sudah menghadirkan dari BSNP dan Balitbang. Soal kebocoran ini dalam pandangan Termohon adalah delik pidana. Jika ada kebocoran dan ada yang membocorkan, maka yang membocorkan ini harus dicari. Adagium hukum menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya. Buktinya bisa berupa saksi ataupun bukti fisik. 4. Bahwa perlindungan semua kegiatan di lingkungan Kemendikbud ada di dalam SOP yang ditetapkan melalui peraturan menteri. 5. Bahwa soal yang digunakan di dalam ujian nasional adalah soal yang baku, yang telah dikembangkan dengan standar baku dan dimasukkan ke dalam bank soal.
6. Bahwa bank soal dikembangkan dengan sebuah standar baku. Ketika akan mengembangkan naskah soal Ujian Nasional (UN), maka soal yang digunakan bersumber dari bank soal. Pertama, disusun kisi-kisi terlebih dulu, kemudian soal dirakit dari bank soal tadi. Kemudian, digunakan dalam UN. Bank soal tidak hanya untuk kepentingan UN. tetapi juga untuk penelitian dalam bidang pendidikan, berbagai survey, termasuk survey internasional. Jadi, kalau Termohon membocorkan soal dari bank tersebut, termasuk kunci jawaban bisa merusak mekanisme pengembangan bank soal. 7. Bahwa dasar hukum pengecualian bank soal itu ada di Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang tugas dan fungsi badan penelitian dan pengembangan Kemendikbud. Ada salah satu unit utama yang bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Ada pula yang khusus secara substansi menaungi bank soal. Secara umum, hal tersebut merupakan kebijakan internal menteri. 8. Bank-bank soal tersebut kemudian dikukuhkan dalam peraturan tertentu. 9. Bahwa setiap UN ada SO P nva dan tiap tahun ada SKnya. 10. Bahwa ada 2 (dua) hal yg berbeda. Satu, terkait pengembangan bank soal. Dan kedua, penyiapan master soal untuk UN. Pengembangan bank soal itu tiap tahun ada. maka dinyatakan dinamis, Kalau penyiapan bahan ujian, itu dikelola oleh BSNP. diatur di Peraturan Menteri. Keputusan Menteri, dan sebagainya. 11. Bahwa apabila bank soal mau dipakai untuk UN, akan dikeluarkan soal-soal terpilih dan dikukuhkan oleh BSNP. Yang bertanggung jawab adalah BSNP dan Menteri. 12. Bahw'a kunci jawaban ini adalah informasi yang dikeeualikan. Termohon mohon agar Majelis meminta penjelasan dari Pemohon dari mana mendapatkan bocoran kunci jawaban tersebut karena ini menyangkut locus ddicii. 13. Bahwa terkait kunci jawaban, yang tahu hanya 1 atau 2 orang. Kepala Pusat dan Kepala Badan tidak tahu. Ada di sualu tempat namun rahasia. 14. Bahwa Termohon tidak mempunyai kunci jawaban seperti yang ada di Pemohon. Sampai detik terakhir pun Termohon hanya mencetak master, tidak ada kunci jawaban. Kunci jawaban masih tersebar di semua bank soal. Nanti waktu scanning masuk daeri daerah, baru akan keluar kunci jawaban. Setelah selesai ujian, selesai d\-scanning, dan selesai di-entry. Bahwa untuk melihat kunci itu, harus ditelusuri asalnya dari bank soal mana. Sampai saat ujian berlangsung, belum ada kuncinya. Semuanya diatur di dalam SOP. 8
15. Bahwa yang tahu kode-kode tersebut hanyalah seseorang yang dirahasiakan. 16. Bahwa ujian yg sifatnya high-stake examination yang menggunakan naskah soal standar itu secara konvensi diakui secara international dan telah diterima menjadi pekerjaan profesional. Tidak dipersoalkan. Seperti UN di Malaysia dan Singapura, tidak pernah itu dipersoalkan. High slake examination adalah ujian yang sangat penting, hasilnya menentukan, diselenggarakan oleh badan yang profesional, dikembangkan melalui prosedur yg baku, soalnya bersumber dari bank soal. Misalnya seperti TOEFL., GIA, TPA, Tes 1Q. American College Test. Terkait kunci jawaban tidak pernah dipersoalkan. 17. Bahwa Termohon juga membuka posko pengaduan UN. Syaratnya, pengaduan yang disampaikan harus faktual. Siapa yang membocorkan dan bentuknya bagaimana. Jadi ini bentuk partisipasi masyarakat juga. Bahwa kunci jawaban tidak dikirim kemana-mana dan tidak diberikan kepada siapa-siapa. Hasil pekerjaan siswa di-.venn di daerah oleh Perguruan Tinggi lalu dikirim ke pusat untuk dicocokkan dengan kunci jawaban, baru keluar hasilnya. Pengaduan ke posko Termohon dijamin kerahasiaannya baik laporan maupun pelapornya. 18. Bahwa seandainya yang terjadi siswa ingin tahu hasil ujiannya maka jawaban siswra tersebut akan bisa dicocokkan, tapi kunci jawaban tetap tidak bisa diberikan. Kalau itu diberikan maka merusak mekanisme pengembangan bank soal. 19. Bahwa jika ada laporan kebocoran sebelum ujian maka akan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan ujian pengganti. 20. Termohon menyeleksi soal dari bank soal. Lalu ada anchor item. Anchor item itu linkin, yang menghubungkan paket 1 dan paket 2 dengan paket yang banyak supaya setara dan terkalibrasi. Jadi, bank soal itu bukan hanya kumpulan soal, namun kumpulan soal yang punya karakteristik yang dikalibrasi sehingga tindakannya bisa dibandingkan. 21. Terkait akuntabilitas, pertanggungjawaban Termohon itu adalah dalam bentuk pelaksanaan undang-undang, khususnya UU K1P. lebih khusus lagi diwujudkan dalam bentuk SK Menteri. SK Dirjen, Di situ juga ada hak untuk mengecualikan karena akan ada penjelasan alasan pengecualian. Selain itu ada mitigasi, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar maka kemudian dikecunlikan. Sistem high-tech examination juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik menurut Termohon. 9
22. Permohonan Pemohon tidak dapat diverifikasi karena Pemohon tidak menyebutkan wilavahnya karena setiap tempat naskah, soalnya berbeda. 23. Dalam klarfikasi pada persidangan tanggal 28 Mei 2013 Termohon menyatakan bersedia menutup informasi mengenai lokasi kejadian dugaan kebocoran UN SMP/MTs tahun 2012 dan hanya untuk keperluan internal Termohon terkait dengan akses terhadap informasi aijuo. Surat-Surat Termohon [2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti penjelasan atas dasar hukum sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1). (2). dan (3) UU Nomor 20 1ahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bukti T-2 Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bukti T-3 Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (2) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Bukti T-4 Prosedur Operasi Standar Nomor 001 1/P/BSNP/X11/201 1 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Menengah Pertama. Madrasah Isanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012 Bukti T-5 Pasal 707, Pasal 746. Pasal 747. Pasal 748. dan Pasal 749 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Bukti T-6 Pasal 17 huruf i dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bukti T-7 Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 Bukti T-l
10
tentang Kearsipan Bukti T-8 Pasal 12 ayat (3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemdikbud Bukti T-9 SK Penyelenggara UN tingkat Pusat Tahun 2012 Bukti T-10 Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam Ujian Nasional Tahun 2012 Bukti T-11 Surat Keputusan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1971/P2.4/HM/20I2 tentang Prosedur Pengaduan POSKO UN 2012 di Kemdikbud Bukti T-12 Argumentasi Akademis bahwa UN dikatakan sebagai High Slake Examination [2.16] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di alas. Termohon memohon kepada Majelis Komisioner unluk menyatakan informasi dikeeuuiikan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Ahli [2.17] Menimbang pada tanggal 20 Mei 2012 Termohon menghadirkan Ahli l ;rip Purwono yang memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Ahli melihat UN itu masuk kategori high stake testing, dimana hasilnya akan mempengaruhi langkah berikutnya dari peserta tes. Pertama, mengenai masalah kesetaraan. Bahwa di dalam UN itu yang diadministrasikan tidak hanya satu form. Ada 20 form dalam satu kelas, mungkin kurang, mungkin lebih dengan form yang berbeda sehingga siswa yang satu menerima soal yang berbeda dengan siswa yang lain. 2. Form-form yang berbeda ini dari sudut psikometri termasuk form yang dipergunakan pada tahun yang berbeda, harus distandarisasikan dan diberi skor sedemikian rupa sehingga setiap nilai mencerminkan kompetensi yang sama terlepas dari form dan tahun yang dikerjakan atau tahun ujiannya. Nilai X ketika siswa mengerjakan form A maknanya harus sama dengan nilai X pada siswa yang mengerjakan form B atau form C atau form D, dan seterusnya.
. Bahwa standar praktek adalah dipergunakannya anchor items untuk menghubungkan satu form dengan form yang lainnya. Anchor item ini nantinya dipergunakan untuk menyetarakan skornya. Antara satu form dengan form yang lainnya itu ada item-item yang sama. Ini yang disebut dengan anchor items. Tidak selalu harus kalau ada 20 form di-20nya ada item yang sama. Bisa diperlakukan form A dan form B ada item yang sama, form B dan form C ada item yang sama, form C dan form 1) ada item yang sama dan seterusnya, termasuk dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Mereka yang skornya pada anchor Hem sama harusnya mendapatkan skor yang sama pada keseluruhan ujiannya. Karena kemampuan mereka kurang lebih sama. Seandainya siswa yg mengerjakan anchor item skornya sama, tapi skor ujian totalnya berbeda, maka hipotesisnya adalah bahwa itu dikarenakan soal yg lain di form yang satu lebih sukar atau lebih mudah dari soal yang lain yang ada di form yang lainnya. 4. Anchor items merupakan miniatur untuk menduga dan mengestimasikan keseluruhan skor. Standar praktek anchor items ini bisa internal, yaitu turut diberikan skor bersama soal yg lain. Bisa eksternal, yaitu ada di situ tapi tidak turut diberikan skor. Eksternal atau internal itu biasanya pada umumnya merupakan kebijakan teknis dari pembuat tes. Tidak akan diumumkan ke publik item ini diberikan skor atau tidak. Misalnya, pada tahun-tahun sebelumnya di graduate record examination di US yang juga diselenggarakan di Indonesia, peserta akan mengerjakan soal anal itik dua macam yang hampir satria. Soal kuantitatif dua macam. Tapi, peserta tidak akan pernah tahu yang akan diberikan skor dan mana yang tidak. 5. Teoritas modern yang berlaku sekarang yaitu item respons theory yang menggunakan parameter atau karakteristik item yang membedakan satu item dengan item yang lain, disebut tingkat kesukaran. Jadi ada item yang lebih sukar, ada item yang lebih mudah. Daya pembeda, kemampuan item untuk membedakan di antara yang lebih menguasai dari yang kurang menguasai dan kemungkinan memilih secara acak. Sejauh mana item itu mengundang peserta untuk menebak Cutters ini dipakai sebagai dasar untuk mengestimasikan kemampuan peserta ujian dalam bidang yang diujikan. Istilah teknis yang dipakai dalam item respon theory adalah ability. 6. Berkaitan dengan poin sebelumnya, sungai penting bahwasany a parameter-parameter ini stabil pada anchor items. Misalnya, bila suatu soa! dari waktu ke waktu itu menjadi lebih sukar atau lebih mudah, maka utilitasnya sebagai jangkar penyetaraan terganggu. Sehingga sukar bagi kita untuk mempercayai bahwa nilai yang sama akan
mencerminkan kompetensi yang sama. Perubahan tingkat kesulitan butir soal dari waktu ke waktu serta discrimination index dan guessing parameters-nya itu disebut dengan istilah item parameter drift. 7. Kedua, test assembly. Ini sebetulnya teknis, biasanya tidak menjadi wacana diskusi publik. Pengelolaan soal LIN itu dilakukan bukan dengan menggunakan sistem bank soal atau item bank. Item bank itu berisi item-item yang sudah dikalibrasikan melalui suatu proses yang panjang. Dengan teknologi itu soal bisa dibuat sepanjang tahun, independent dari waktu pelaksanaan ujian. Setiap soal yang masuk ke bank soal terlebih dahulu diuji cobakan. Hanya soal-soal yang memiliki karakteristik dan item parameter yang sesuai dengan design /e.sv-lah yang disertakan pada item baru. Dalam teori test modern, penyusunan item test dari item bank yang berisi jutaan soal atau test assembly dilakukan dengan menyesuaikan antara test information function dengan target information function. Kemudian assembly form test parallel, yaitu membuat lebih dari satu tes, itu dilakukan dengan menyusun item yang berbeda-beda tetapi menghasilkan test informastion function yang sama. Sehingga tidak ada peserta yang diuntungkan atau dirugikan hanya karena yang bersangkutan mengambil atau mendapatkan form yang berbeda. 8. Bahwa lest information Junction ini merupakan hasil dari item information function dari setiap soal yang ada dalam tes tersebut. Jadi ada item information function, ketika disatukan menjadi test information function hem information function soal yang sudah diketahui publik secara meluas, tidak lagi menggambarkan itemnva. Sehingga test information Junction yang dihasilkannya akan menyesatkan. Kalau soal sudah diketahui publik, maka item parameters-nya itu tidak lagi menggambarkan /Yem-nya. Item itu ketika dipakai menjadi mudah, bukan karena item itu memang mudah tetapi karena orang sudah pada tahu. Sehingga nantinya lesi information function-nya menjadi menyesatkan, 9. Bahwa pengalaman Ahli yang paling relevan dengan kasus ini adalah ketika Ahli menjadi peneliti di MCAS (Massaehussetts Comprehensive Assesment System ). Pada saat itu ada ujian nasional di negara bagian Massaehussetts untuk SD. SMP, dan SMA. Ada sains, math, english. ianguange. dan art. Mereka juga ilcnunya dirilis tetapi tidak dilakukan secara sekaligus untuk keseluruhan tes. tapi hanya sebagaian butir soal. Butir soal yang dirilis itu ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis dan dengan tujuan spesifik. Misalnya dengan dialog, dengan tujuan butir soal dirilis untuk siswa belajar mengenai hal tersebut, atau pertimbangan teknis (di dalam item bank itu
CO
dikenal dengan istilah item exposure index. Jadi, itu sangat ditentukan oleh populasinya, tapi ada juga index ketika exposure index sampai di titik tertentu, item itu harus retired, tidak dipakai lagi. Item itulah \ang kemudian dirilis. Penyelenggara tes-lah yang menentukan butir soal yang dirilis dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. 10. Bahwa apabila Pemohon hanya meminta kunci jawaban, tanpa ada soalnya tentu tidak ada artinya. 11. Bahwa di dalam tes itu pasti ada anchor item yang akan dipakai di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya akan dipakai anchor yang diambil dari soal yang diadministrasikan tahun ini. Setiap item berkesempatan menjadi anchor. Scoring dilakukan dengan menggunakan mesin. 12. Bahwa sepengetahuan ahli, dalam S N'MPTN ada sekelompok tim ahli yang mengkonstruksikannya. tetapi tidak ada satupun dari tim ahli tersebut yang mengetahui seluruh kunci jawaban. Masing-masing hanya mengetahui bagiannya saja. . Bahwa testing program akan selalu merujuk pada standar-standar tenlang standar yang ada di buku Standard for Educational and Psychological Test atau sebaliknya yang diterbitkan tahun 1999 oleh Joint Comitle American Educational Research Association, American Psychological Association, and National Council of Measurement and Education. 14. Sangat jarang item yang muncul tahun ini kemudian muncul lagi di tahun berikutnya, kecuali itu dimaksudkan sebagai anchor, bahkan anchor eksternal. 15. Bahwa asumsinya adalah apa yang telah dibahas, lidak akan dipakai lagi di tahun berikutnya karena sudah dirilis. Tetapi bahwa terjadi penyimpangan, itu harus dilihat sebagai pengecualian. Tentunya ini bisa diteliti dengan prosedur-prosedur khusus dan sudah menjadi objek penelitian. Ahli berpendapat bahwa banyak prosedur dari perakit soal untuk memperhitungkan segala sesuatu bahwa satu soal telah diajarkan di tahun berikutnya. Termohon pasti memiliki prosedur internal untuk mengatasi hal ini. 16. Bahwa terkait pertanyaan valid atau tidak valid, itu adalah suatu penelusuran yang evidence-nya bisa ditelusuri dari test content, bisa dari respons process. bisa dari internal structure. Terkail validitas, evidcnec-nyu bisa ditelusuri dari test content, bisa dari respons process, bisa dari internal structure, dari tesnya, bisa ditelusuri dari relation to other variable. 17. Bahwa dibukanya kunci jawaban bisa merusak sistem bank soal apabila menimbulan item drift. 14
18. Bahwa Ahli tidak mengetahui metode peng-skoran yang dipakai di UN. Akan tetapi, biasanya ada di salah satu metode ini a. Menjumlahkan jumlah soal yang dijawab dengan benar dan dipersenkan atau dijumlahkan b. Menjumlahkan setiap soal yang dijawab dengan benar, dimana tiap soal mempunyai bobot sendiri-sendiri. Soal yang mudah bobotnya rendah, soal yang sukar bobotnya tinggi. c. Melakukan penjumlahan berdasarkan probability dari item tersebut.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian kunci jawaban a quo, 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c. Pasat 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU K1P junvto Pasal 1 angka 8. Pasal 30 ayat (1) huruf e. Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memohon penyelesaian sengketa informasi. 3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a. b. c. d. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 37 UU K1P yang pada pokoknye menjelaskan bahwa Pemohon Informasi Publik memiliki hak untuk melihat, mencatat, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai UU KIP. 4. Bahwa tidak ada alasan yang kuat jika kunci jawaban UN termasuk informasi yang dikecualikan, sebab pengecualian jenis informasi publik telah diatur dalam Pasal 17 UU KIP, Dalam hal pihak Termohon menyalakan bahwa kunci jawaban UN adalah informasi yang dikecualikan, seharusnya Termohon memperhatikan Pasal 17 dan Pasal 2 ayat (4) UU KIP. Oleh karena itu. Termohon harus melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dinyalakan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal l() UU KIP.
5. Bahwa dari dokumen hasil uji konsekuensi yang diserahkan kepada Majelis Komisioner, tidak terlihat dokumen hasil uji konsekuensi yang lengkap dan komprehensif. Menurut Pemohon, uji konsekuensi seharusnya merupakan analisa lengkap baik dari segi hukum dan penelitian \ang melibatkan ahli-ahli untuk menentukan suatu informasi dikecualikan atau tidak. Selain itu. harus jelas kapan uji konsekuensi dilakukan dan seperti apa metodenya serta siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. 6. Bahwa pada prinsipnya. Pemohon memahami kewajiban Pemohon untuk melengkapi identitas sebagai Pelapor, tempat dan waktu kejadian pelanggaran, bentuk pelanggaran yang terjadi, identitas pelaku pelanggaran, dan bukti fisik pelanggaran. Akan tetapi. Termohon tidak dapat memberikan penjelasan detil terkait dengan perlindungan bagi Pelapor. Apabila pelapor adalah seorang guru PNS yang jika kasus kecurangan UN di sekolahnya dibuka maka akan diprediksi berdampak negatif bagi dirinya seperti tidak diberikan jam mengajar, diasingkan dari kehidupan sosial, bahkan dipindahkan mengajar ke tempat terpencil 7. Bahwa terkait pertimbangan '! ermohon yang menyatakan bahwa UN merupakan high stace examination karenanya naskah kunci jawaban tidak lazim dilepaskan ke publik. Pemohon berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa UN dilaksanakan di seluruh Indonesia dan karena dikatikan dengan kelulusan siswa mengakibatkan semua pihak melakukan apapun untuk meningkatkan angka kelulusan. Faktanya, sekolah negeri atau swasta yang berada di bawah standar nasional justru berhasil meloloskan sebagian besar atau seluruh muridnya melalui ujian nasional. Ada 2 (dua) kemungkinan. Bisa saja soal UN itu mudah dijawab oleh semua murid baik pintar maupun bodoh. Atau, kemungkinan kedua adalah soal UN memiliki tingkat kesulitan tinggi namun pesertanya mendapatkan bocoran. Jika mengacu pada argumentasi 'Termohon dirnana UN merupakan High Stake Examination maka kemungkinan kedualah yang terjadi. Dalam konteks untuk menyingkatkan validitas dan reliabililas UN. maka Pemohon mengajukan permintaaan agar Termohon mengklarifikasi dan mencocokkan bocoran \ang berdar di publik luas dengan kunci jawaban yang dikuasai Termohon. Hal ini juga merupakan bagian untuk mengidentifikasi item drift yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan ketiga. 8. Terkait kekhawatiran Termohon bahwa pengungkapan kunci jawaban akan menghambat pengembangan Bank Soal juga tidak dapat diterima karena Termohon 16
memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan negara sehinga mampu mengumpulkan ahli untuk membuat soal///ew baru yang memiliki validitas dan kendala serupa pada soal-soal yang kuncinya telah dibuka kepada publik, pembukaan kunci jawaban kepada publik akan meningkatkan kepercayaan publik 9. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang terdaftar di Komisi Informasi Pusat tertanggal 20 Juli 2012 bukan 24 Juli 2012 sehingga permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon masih sah dan sesuai ketentuan administrasi. [3.2] Bahwa berdasarkan paragraf 13.1]. Pemohon meminta Majelis untuk memberikan putusan: 1. Primer a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh sebagian dan/atau seluru informasi yang diminta oleh Pemohon b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajiabannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur di dalam UU K1P. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon daluwarsa. 2. Bahwa dasar hukum pengecualian adalah Pasal 17 huruf i dan j UU K1P. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 20 '1ahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli Urip Purwono. Ujian Nasional dikategorikan ke dalam high stakes test dimana hasil ujian akan sangat mempengaruhi langkah berikutnya dari peserta ujian. 4. Bahwa terpublikasinya kunci jawaban sebelum dan sesudah pelaksanaan UN akan merusak mekanisme anchor item dari bank soal. 5. Ujian Nasional menggunakan beberapa pake tes yang paralel. Perakitan tes dalam Ujian Nasional dilakukan dengan item yang berbeda-beda tapi menghasilkan test information yang sama, sehingga tidak ada peserta yang diuntungkan atau dirugikan hanya karena yang bersangkutan mendapatkan paket yang berbeda. Ketika 17
sekumpulan item atau paket tes dirilis, akan mengakibatkan terjadinya item parameter drift sehingga item-item itu tidak bisa dipergunakan lagi terutama sebagai anchor item. Dalam perakitan tes, anchor item bisa diambil dari soal beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, apabiia butir soal dipublikasikan akan merusak mekanisme perakitan tes dari bank soal. 6. Bahwa ahli menyatakan belum pernah ada peserta tes atau lembaga tertentu yang menanyakan atau meminta kunci jawaban soal. Selama ini, pengalaman yang pernah terjadi adalah peserta tes menanyakan skor hasil tes. 7. Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas tempat kejadian (locus delicti) beredarnya atau bocornya kunci jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan bersitat asumsi, bukan fakta. 8. Bahwa substansi pokok permohonan adalah lelah terjadinya kebocoran atau beredarnya kunci jawaban ujian nasional. Kebocoran informasi yang bersifat rahasia ini sebagaimana dimaksud Pasal 322 KUH Pidana. Oleh karena itu, yang mempunyai kewenangan terhadap kasus ini adalah kepolisian, bukan Komisi Informasi Pusat. 9. Implikasi dibukanya kunci jawaban kepada publik adalah: a. Akan merusak mekanisme pengembangan Bank Soal dan butir soal yang dilepaskan jawabannya sudah tidak layak digunakan lagi. b. Bila IJjian Nasional tidak menggunakan butir soal dari Bank Soal yang terkalibrasi, maka hasil IJjian Nasional antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun tidak dapat diperbandingkan untuk mengetahui perkembangan mutu pendidikan pada tingkat sekolah, tingkat nasional, dan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. c. Berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP. maka kunci jawaban termasuk memorandum rahasia atau surat antar atau intra Badan Publik yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses pembuatan kebijakan, yakni dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. d. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah apabila kunci jawaban dipakai untuk mencocokkan dengan kunci jawaban yang dimiliki Pemohon, d imana jika kebenarannya di atas 60% dianggap naskah soal telah bocor, maka pendapat tersebut akan mempengaruhi hasil UN SMP Tahun 2012 yang telah diumumkan secara nasional karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian secara nasional pada satuan pendidikan SMP/sederajat tahun 2012. 18
e. Bahwa secara nasional telah diakui bahwa sesungguhnya kunci jawaban high slake testing bukan untuk konsumsi publik, tetapi semata-mata dokumen dan bahan kajian profesional atau ahli dalam pengujian, [3.4] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas. Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menyatakan informasi dikecualikan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inlormasi Publik (UU YAV) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPS1P). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan. Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut; 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo: 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di alas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka s UU KIP. Pasal 26 ayat (1) hurul a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a. b, c. dan d UU KIP. Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juneto Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Perki PPS1P pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. 19
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Uli YW j undo Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPS1P. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo, B. Kedudukan Hukum (Lega! Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e. Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU Y\? jundo Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) hurul'e, Pasat 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SUP) j undo Pasal 1 angka 6, Pasat 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP. yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 53 Tahun 2009 yang terdaftar dalam reguster Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/A tanggal 3 1 Agustus 2009 (Bukti P-1) 2. Pemohon melakukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 119/SK/BP/ICW/V/12 tertanggal 3 Mei 2012 t Bukti P-3j 3. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor: 150/SK/BP/ICW/V/12 tertanggal 24 Mei 2012 (Bukti P-4) 4. Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat dengan surat Nomor: 2()7/SK/BP/lCW/VII/12 tertanggal 19 Juli 2012 yang diterima pada tanggal 20 Juli 2012 dan d iregister pada tanggal 24 Juli 2012 (Bukti P-5)
20
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] sampai dan [4.7] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legit! standing). C. Kedudukan Hukum (Lega! Standing) Termohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU K\V Junvto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Iniormasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat. [4.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU K1P menyatakan: Badan Publik adalah lembaga eksekutii, legislatif yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.11] Menimbang Termohon adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Badan Publik Pusat. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.9] sampai dengan [4.11] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. D. Pokok Permohonan [4.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Iermohon serta bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 21
c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 12 .2 1: 3 , Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan. E. Pendapat Majelis [4 ] 4] Menimbang Pemohon memohon informasi adalah kunci jawaban UN mala pelajaran Matematika untuk kode soal A69, B71. C86, D45, dan E57, mata pelajaran Bahasa Inggris dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kodel soal A51, B63, C75. D36, dan E48 SMP/MTs Tahun 2012 . 1. Mengenai Jangka Waktu Permohonan [4.15] Menimbang Termohon menilai jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat adalah gugur demi hukum karena telah melebih jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam UU K1P, [4.16] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon disampaikan melalui surat yang diterima di Bagian Umum Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Juli 2012 sebagaimana tercatat di dalam Surat Masuk K1P 2012 dan didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2012. [4.17] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon yang tertuang di dalam buku surat masuk Komisi Informasi Pusat adalah tanggal 20 Juli 2012, maka permohonan penyelesaian sengketa tersebut masih dalam balas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayal (2) U t 1 KIP /um/o Pasal 11 Perki PPSIP. 2. Mengenai Status Informasi [4.18] Menimbang bahwa alasan Termohon menolak memberikan informasi kunci jawaban karena merupakan informasi yang dikeeualikan adalah berdasarkan Pasal 17 huruf i dan huruf j UU K1P, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011.
[4.!9] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud dalam paragrat [4.18], Majelis akan mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan apabila informasi a quo dibuka. a. Konsekuensi berdasarkan Pasal 17 huruf i dan j UU K1P juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i UU Kearsipan [4.20] Menimbang Pasal 17 huruf i dan j UU KIP menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. [4.21] Menimbang Penjelasan Pasal 17 huruf i menyatakan: Memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum antar badan publik atau intra badan publik yang menurut silatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keput usan 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya_pengungkapan—secara prematur 3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. [4.22] Menimbang bahwa kegiatan pengembangan bank soal dikukuhkan di dalam SK BSNP yang menjadi informasi internal di instansi Termohon yang dikecualikan karena masih akan dipakai ke depannya sehubungan dengan kebijakan kurikulum bertahap yang akan selesai pada tahun 2015. [4.23] Menimbang bahwa kunci jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank soal dan tersebar di bank soal sehingga apabila informasi kunci jawaban dibuka dapat merusak mekanisme pengembangan bank soal. [4.24]Menimbang bahwa bila Ujian Nasional tidak menggunakan butir soal dan Bank Soal yang terkalibrasi, maka hasil Ujian Nasional antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun tidak dapat diperbandingkan untuk mengetahui perkembangan mutu pendidikan pada tingkat 23
sekolah, tingkat nasional, dan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada patugiaf [4.20] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis berpendapat dalil Termohon yang memalukan bahwa apabila informasi kunci jawaban dibuka menimbulkan konsekuensi terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur adalah relevan. b. Konsekuensi berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [4.26] Menimbang bahwa Termohon meny atakan bahwa pengecualian juga didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 201 1 tentang Layanan Informasi Puhhl. di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [4.27] Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan: c. informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut silatnya dirahasiakan d. informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Peraturan Perundarg-undangan (UU Kearsipan dan UI! KIP) f. informasi yang bersilat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik dan soal ujian dalam penyaringan penerimaan Pegawai Negeri Sipil [4.28] Menimbang kunci jawaban tidak memuat informasi yang bersilat pribadi sehingga dali! Termohon yang menyatakan mengeeuaiikan informasi berdasarkan dalil kerahasiaan pribadi tidak relevan. Sehingga Majelis hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang teikait dengan Pasal 17 huruf i sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal. 3. Uji Kepentingan Publik [4.29] Menimbang bahwa Majelis berpendapat alasan pengecualian berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP juneto Pasal 44 ayat (1) huruf i UU Kearsipan adalah relevan, maka
selanjutnya Majelis akan masuk pada pengujian kepentingan publik terkait permohonan intormasi yang diajukan oleh Pemohon. [4.30] Menimbang dalam fakta persidangan diperoleh bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.29] adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan publik sebagai berikut; 1. Bahwa apabila salinan informasi kunci jawaban dibuka, test information yang dihasilkannya akan menyesatkan karena item information function (soal berikut kuncinya) yang sudah diketahui publik secara meluas tidak lagi menggambarkan itemnya (item driftj, 2. Bahwa informasi yang diminta masih terkait item yang belum memasuki tahap retired sesuai exposure index. 3. Jika informasi aqua dibuka akan menyebabkan peningkatan frekuensi permohonan informasi sejenis dari Pemohon lain sehingga akan menurunkan nilai item Information function yang terdapat di dalam bank soal (item drift). [4.31] Menimbang berdasarkan tujuan permohonan informasi oleh Pemohon, Majelis Komisioner memandang terdapat kepentingan publik berikut yang relevan untuk dipertimbangkan: 1. Apabila informasi a quo ditutup publik tidak dapal mengetahui apakah telah terjadi kerusakan item information function akibai kebocoran soal UN SMP yang akan berpotensi merugikan peserta UN SMP di periode berikutnya jika soal yang sama digunakan. 2. Apabila informasi a quo ditutup, publik tidak dapat mengetahui apakah peserta 1 N di sejumlah SMP terhindar dari perlakuan tidak adil akibai adanya kebocoran, baik dalam penyelenggaran maupun ketika hasil UN (NEM) digunakan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 3. Apabila informasi a quo ditutup, publik tidak dapat berpartisipasi secant setara untuk mempengaruhi perbaikan kebijakan dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang adil bagi mereka. [4.32] Menimbang bahwa dalam melakukan pengujian kepentingan publik. Majelis harus mempertimbangkan tingkat risiko untuk menentukan mitigasi atau pengurangan dampak. 25
[4.33] Menimbang bahwa kepentingan publik untuk membuka adalah valid namun memiliki risiko mengganggu kepentingan publik untuk menutup. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alternatif pemberian informasi yang tidak memiliki risiko berarti pada terganggunya kepentingan publik yang ingin dilindungi dengan menutup informasi, sebagi berikut: 1. Memberikan informasi a quo berupa salinan kepada Pemohon akan menimbulkan konsekuensi bahaya terjadinya item drift' yang meluas dengan tingkat risiko sangat tinggi. 2. Memberikan informasi a quo dengan cara hanya melihat dan mencatat kepada Pemohon akan menimbulkan konsekuensi bahaya terjadinya 'item drift' yang meluas dengan tingkat risiko tinggi. 3. Memberikan informasi a quo dengan cara hanya melihat tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman lainnya kepada Pemohon akan menimbulkan konsekuensi bahaya terjadinya ‘item drift' akibat meningkatnya permintaan sejenis dengan tingkat risiko moderat. 4. Memberikan informasi a quo dengan cara hanya melihat tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman lainnya kepada Pemohon, dan seeara spesifik dibatasi hanya untuk kunci jawaban di lokasi terjadinya peristiwa, akan menimbulkan konsekuensi bahaya terjadinya ‘item drift ’ dengan risiko rendah. [4.34] Menimbang bahwa tujuan permohonan informasi Pemohon adalah untuk mencocokkan kunci jawaban yang dimiliki Pemohon untuk melihat bocor atau tidaknya naskah soal UN SMP Tahun 2012. [4.35] Menimbang bahwa dengan teknis pemberian informasi dengan cara’lranya melihat'” tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman lainnya kepada Pemohon, dan secara spesifik dibatasi hanya untuk kunci jawaban cli lokasi terjadinya peristiwa. Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memperoleh informasi u quo. Dengan demikian, tujuan permohonan tetap dapat tercapai. [4.36] Menimbang dalil Termohon yang menyatakan bahwa apabila kunci jawaban l'M SMP/MTs dibuka dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian seeara nasional karena peserta UN Tahun 2012 telah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 26
[4.37] Menimbang bahwa dibukanya kunci jawaban UN SMP/M J s Tahun 2012 dengan cara hanya "melihat” Majelis berpendapat tidak berarti dapat mengubah hasil yang telah berjalan, melainkan sebagai evaluasi terhadap proses di hari yang akan datang. [4.38] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk pengajuan jenis inlormasi yang sejenis dengan informasi a
Termohon yang menolak memberikan informasi krinci jawaban Bahasa lnggtis adal.ih relevan. 5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Menyatakan bahwa Informasi kunci jawaban soal Bahasa Inggris yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan: [6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berupa kunci jawaban soal UN mata pelajaran Matematika untuk kode soal : A69. B71, C86, D45, dan E57 dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kode soal : A51, B63. (.75. D36. dan I: 18 SMP/MTS tahun 2012 pada tempat dugaan kebocoran terjadi (locus delicti) adalah intormusi terbuka, [6.4] Menyatakan bahwa cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud paragral [6.3] adalah dengan cara hanya melihat tanpa mencatat dan/atau tanpa teknik perekaman lainnya kepada Pemohon; [6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.4] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan dokumen putusan diterima oleh 1ermohon.
28
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota. Menny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 28 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. 28 Mei 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,
Ketua Majelis
(Ahmad Alamsyah Saragih) Anggota Majelis
(Henny S. Widyaningsih) Petugas Kepaniteraan
29
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 28 Mei 2013 Petugas Kepaniteraan
30
