AS
l
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA P U T tT S ^ Nomor: 025/XT7 /KIP-PS-M-A/201G
KOMISI INFORMASI PUSAT RF.PIIRMK INDONESIA
1. IDENTITAS
[U J Komisi Ififormasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 02vXll/KIlMJSM-A-''20l0 yang diajukan oleh:
Nama
: Muhammad H.S
Alamat
: J1. Harapan Indah No.
/ ' &
/
L2,-KeLCip inang Melayu,. Kec. Makasar,
Jakarta Timur 13 f Yang bertindak untuk dan alas puma pribadi, selanjurnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap
Nama Alamat
ala Pusat Informasi dan Humas Kemcntcriaij Pondi dikau NasibtM RI : .11. Jenderal Sudirman, Sen ayam Jakarta Selatan 10.270
Yang diwakili oleh Drs. Sebon o, M. si, yang menjabal sebagai Kepala Hidang Pengembangan Kemitraan. Dr. Punvanto. M.Pd, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencitraan Publik dan Lima Kartika Sari, S. So s. Koordinator Gerai Informasi dan Media, Pusal. Intermas i dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional RI, berdasarkan Surai Tuga^
a...Pusat
Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor : 01 i
&T/2Q11
pada tanggal 12 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
1
I’l .2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Tekih mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;. Telah m em eriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Term obon; Teluh m em baca kesim pulan dari Pemohon dan Termohon;
2, DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 Oktober 2010 yang diterima d tin terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan registrasi Sengketa Nomoi 025/XKIP-PS-M/2010,
Kronologi [2.21 Pada tanggai 28 Juli 2010, Pemohon secara langsung mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan rincian informasi 1. Data rincian laporan keuangan 1
at Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
T. A 2009 Data rincian rencana kegk, JT Pendidikan Nasional T.A 2010
dan anggaran Sekretariat Jenderal Kanon tenari
Data rincian rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan j_uar Sekoiaii Kementerian Pendidikan Nasional T. A 2010;
[2,3 J Karena informasi yang diberikan oleh bermohon pada tanggai 28 Agustus 2010 tidak sebagaimana yang diminta. Pemotion kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 30 Agustus 2010.
[2.4] Karena keberatan yang diajukan tidak ditanggapi, maka pada tanggal 15 Okiober 2010. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Tniman asi Publik ke Komisi Informasi Pusat, Jakarta. Pada tanggal 2 Desember* 2010 Komisi Informasi Pusat Idah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan Sengketa informasi Publik antara Pemohon informasi Muhammad H.S dengan 'bermohon Kepala Pusat informasi- dan Humas 2
Kememerian Pendidikan National RI. Mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga pada tanggal 13 Januari 2011 dilakukan ajudikast dalam rangka Penyelesaian Sengketa ln fon nasi Publik a quo.
Alasan Permohonan [2,5] Informasi yang diberikan oleh Tenhohon tidak sebagaimana yang diminta.
Petit um |2.6J Memima kepada Komisi Informasi f5asal untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon. 'b . A.
0
Alat Bukti
Surat-Surat Pemohon [2,7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti su Bukti P-1
rtuiis sebauai berikut:
Bukti identitas* diri ben.ipa KarLu Janda P:enduduk (KTPj Provinsi DKI
Jakarta dengan Nomor Induk Kepcndtidukan (N1K) 317508301064000:1. yang dilanda tangani oieit lurah Ibrahim. S.B; Rirkti P-2
Salinan Formulir Permintaan Tnlbirnasi Publik yang ditujukan kepada bermohon dengan Nomor: 1 tertanggal 28 Juli 2010:
Bukti m .
Salinan Formulir Keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan No mm1 : 1 tertanggal 30 Agustus 2010:
Bukti P-4
Salinan 'landa Terima perihal Penyampaian Data Informasi Publik dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 24 Agustus 2010 yyng diterima Pemohon pada tanggul 24 Agustus 2010 terdiri dari sepuluh '10) lembar salinan laporan realisasi anggaran belanja eselon i melalui KPPN dan BU N menurut satuan kerja pusat-wilayah, untuk 1''triwulan yang berakhir 31 Desember 2010, Sekretariat Jenderal Elementerian Pendidikan Nasional dan 1 lembar salinan anggaran per kegiatan menurut pro grant dan satuan kerja tahun 2010 terhadap tahun 2009 ;
Bukti P-5
Formulir Permohonan Penyelesaian SengkeLa Informasi Publik lerLanggal i 5 Oktober 2010;
Surat-surat Termohon [2. SJ Menimbang babyva untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti' surai'tertulis sebagai berikut: Bukti T -!
Salinan Surat Kepala Pusai Jnlbrmasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional
pada
tanggal
16
Agustus
2010
dengan
nomor
:
3217/A12.2/LL/2010, perihal Jawaban Permohonan Informasi: Bukti T-2
Salinan 'Panda Terima perihal Peny amparau Data. Informasi Publik dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 24 Agustus 2010 yang di tori ma Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2010;
Bukti T-3
Sepuluh (10) lembar salinan laporan realisasi anggaran .belanja eselon 1 melalui KPPN dan BUN riiennnit satuan kerja pusat-wilayah, amuk TLriwulan yang berakhir 31 Desember 2010, SckrctaL'iat Jenderal Kcmenterian Pendidikan Nasional;
Bukti 1-4
Satu (1) lembar salinan anggaran per kegiatan menurut program dan satuan kerja tahun 2010 terhadap lahan 2009;
3i KESIMPULAN T E R fp lIS PARA PIHAK V
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahvya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Termohon te lab memberikan keterangan di mjuka persidangan yaitu mengenai data rincian yang lebih rinci dari dokumen Laporan Keuangan SckrotariaL Jenderal Kementerian PendidiLan 'Nasional tahun anggaran 2009, serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat lenderal Kementerian I'endidikan Nasional tabun anggaran 2010 adalah benar ada dokumennya. 2. Bahvya salinan dokumen yang sudah diberikan oleh pihak Termohon kepada Pemohon sebanyak 11 (sebelas) lembar adalah bukan dokumen yang sebenarnya dari Taporan Keuangan Sekretaiial Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009. serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Setjcn Kemdiknas tahun anggaran 2010, melainkan iianva s c bani an kecil saia dari dokumen van g sebenarny^-.' i SI
4
3. Bahwa Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon berupa jalinan dokumen Tuipoiuin Keuangan Secretarial Jenderal Kementenan Pendidikan Nasiorial laliun anggaran 2009, serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sctjcn Kemdiknas rahim anggaran 2010, adalah sudah cukup jelas dan benar adanya. Sehingga tidak perlu member j tambahan keterangan atau penjelasan bahwa yang dimohon adalah dokumen yang lengkap atau utuh. Karena yang dimaksud dengan dokumen Laporan Keuangan instansi Pemerintah adalah dokumen yang didalambfa memuat hai-hal yang menjadi strimin r layaknya sebuah dokumen laporan keuangan instansi pemerintah, sesuai keren kmn peraturan perutjdang-undangan fang berlaku. Demikian juga halnya dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Instansi Pemerintah/ Lembaga Nfegafa- Yang dimaksud dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Instansi Pemerintah adalah dokumen yang mempresentasikan secara lengkap dan utuh hai-haJ yang berkaitan
dengan
rencana
kerja
(program
dan
kegiatan!
serta
anggaran
{pembiayaamiya) dari instansi Pemerintah/ Lembaga Negara tersebut.
[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pemohon memohon kepada Majelis
i atas dan bukti-bukti terlampir memberikan putusan mengabulkan
permohonan pemohon.
Kesimpulan Termohon f3.3j Menimbang bahwa Pemohon jilengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: L Terkait dengan permobonan informasi dari Saudara Muhammad 11,S, yang menyampaikan permohonannya kepada P usai. Tutormu si tlan Humas Kemenierian Pendidikan Nasional melalui Gerai Informasi dan Media Kemenlerian Pendidikan 'K Nasional pada tanggal 28 Juli 2010, perngas kami Sudah melayani]tya dengan baik. Adapun rincian informasi yang dimintakan bersangkutan adalah : a. Data rincian laporan keuangan Sekretariat Jenderal Kemcnrerian Pendidikan Nasional T.A 2009 b. Data rmeiari rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal Kemen tenun Pendidikan Nasional T.A 2010 e. Data rincian rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal■Pendidikan Luar Sekolah Kementerkm Pendidikan Nasional T.A 20 i 0
S 9 f ‘A
2. Terhadap perm oh on y.n irrfommsi Sandar y. Muhammad H. S tersebut di atas. Kepala Pusa! Informasi dan Humas Kemcmcrian Pendidikan Nasional moMui surat nomor 32]7.T\L2,2/LL/2t)10, tanggal 16 Agustus 2010, perihal jawaban permohonan informasi, telah menyerahkan informasi yang diminta Saudara Muhammad 11. S. khususnya informasi butir a dan b. sedangkan informasi untuk butir c. yaitu Data rinci an rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kcmentcrian Pendidikan Nasional T.A 2010, tidak dapat kami berikan karena dokumennya tidak ada. Di samping iiu. pada Kementerian Pendidikan Nasional iiduk ada: unit kerja yang bernama Direktorat Jenderal Pendidikan l,uar Sekolah. 3, Dari hash sidang awal a judik asi kami berpendapat bahwa nih uh pemiimaan buiir e tidak dapat kami berikan karena sesuai dengan alasan yang kairh sampaikan di atas bahwa jkami tidak mempunyai dokumen seperti yang diminta Pemohon informasi. Di samping itu, pada Kementerian Pendidikan Nasional tidak ada unit kerja yang bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Terkait dengan data iri ion nasi butir a dan b yang telah kami serahkan kepada yang bersangkutan, rnenurut, hemat rinci. > kami data tersebut 'sudah sesuai dan sangat rinci. S
/
y
|3.4J Bahwa dari seluruh Jali [-dalil yang diuraikan liuraikan di alas dan bukti-bukti terlampir. Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk dapat mempertimbangkan sebagaimana pada paragraf [3,3] dalam mengambil putusan.
'ERTIMBANCAN HUKUM
L4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adataa mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa In Jbnna si Publik sebagaimana diatur Pasal 33 ayat ( h buru i'd , Pasal 37 ayat (1) UU KTP f undo Pasal 3 ayat (21 huruf a dan ayai (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ierilaiig Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PkkKi PPSIP);
[4.2j Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: //< Pk&T 1, Kewenangan Komisi hhomnasi PusaL untuk memeriksa, memutus, dan' menjatuhkan putu sa.n perm olionan a quo: 2, Kedudukan hukuBt {iegat standing) Pemohon.
.
Terhadap kedua hal tersebut di atas* Majelis berpendapat sebagai berikui:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.31 Menimbang bahw^-berdasarkaii Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat
huruf a. Pasal 27 ayal
(1) huruf a. b, c, dan d. Pasal 35 ayat ( I) huruf d dan Pasal 37 ayat (1) UU K1P juricio Pasal 3 ayat (2) huruf a. Pasal 3 ayat (3) huruf A PHRKI PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi:
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas pembinaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) liuruf d UU KTPjum la Pasal 3 ayal. (31 liurul' c PiiRKI PPSIP;
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada |4.3| dan [4*4. | Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa* memulus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo: [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26&ayat (32) huruf b. Pasal 27 ayat (21 junolo Isasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 63 PHRKI PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi lnl'omiasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Intbmrasi Publik tpabi la: L pennobonan penyelesaian Sengketa informasi Publik inen yangkut Badan Pubii k Pusat; 2. permohonan penyelesaian Sengketa Tnf'onnasi Publik seiama Komisi Informasi Provinsi dan/utau Komisi Tnibrmasi Kabupatcn/Kota belum terbentuk.; 3. Komisi Inlonnasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
dalam hai Komisi Informasi Provinsi lidah dajiai
menangani penyelesaian Sengketa Informasi ['ubi ik yang menjadi kewenangannya: 4. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Pusat pada saat PERKJ PPSIP disahkan
[4.7J Menimbang bahwa berdasarkan uraian |4.6| Majelis berpendapat bahwa. Komisi Informasi PusaL memeriksa, memutus* dan menjatuhkan putusan terhadap Pusat berwenang k permohonan a quo;
li. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 jlirigkd 12, Pasal 35 avar (1) huruf d, Pasal 26 ayal' (11 dan ayat (2), Pasal j 7 ayal (11 dan ayal (2) UU KTP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayal (2), Pasal j 5 Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahan 20 10 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PHRkl S U P )/™ *) Pasal I angka 6, Pasal 6 ayal (U dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 1 1 PHRKI PPSTP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon informasi Publik yang telah mengajukan permohonan JnJonruisi Publik dan Lelah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.9J Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: Fupa Kartu landa
Penduduk
DKI
Jakarta
dengan
Nomor
Induk
Kependudukan
3175083010640005. yang ditanda tangani oleh lurali Ibrahim. :$ .F; (Bukti P-l); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 28 Juli 2010 :(Bukti P-2); 3. I'ermohon telah memberikan sebagian informasi yang diminta Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2010, yang diterima Pemohon pada pada tanggal 24 Agustus 2010; 4. Alas tanggapan Termohon, Pemohon Lida.k puas dan mengajukan keberatan kepada Tennohon pada tanggal 30 AgustiLS 2010 (Bukti P-3) dengan alasan informasi yang diberikan tidak sebagaimana yang diminta; 5. Pengajuan keberatan dari Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon., sehingga Penn^ion pada tanggal 15 Oktober 2010 mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Inlbrmasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.
j4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.8j dan [4.9] tersebut Majelis berperidapai bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)}.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.11] Menimbang' babwd berdasarkan; I, Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan aya.) (2) UU K1P pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan vj| 1 berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
8
2. Pasal 4 ayat (3) LUJ KTP menyalakan bahwa setiap Pemohon Trifoijfni&i Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan; Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) L L. KiP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila.; a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dlkeeuaiikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4. Pasal 7 ayat (l') UU KdP j undo Pasal 14 PLRKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/umu menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang d ikecuali km
ai dengan
ketentuan; 5. Pasal 9 huruf o PERKJ SLIP menyatakan bahwa Badan Publik b>eiwenang menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon tennasuk Informasi Publik yang dikecualikanrtahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang Irak dan lata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal II ULI KTP juncro Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.; 7. Pasai 19 ayat (1) PLRKI SLIP yang menyalakan bahwa sedap orang berhak memperoleh lu formasi [■'ubiik dengan melihat dari mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi Publik. S. Pasal 22 PLRKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang di k ee nah k an dapat diakses oleh publik melalui prosedur perm oh onari Informasi Publik.
[4.12J Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alapan permohonannya (B lip P-2).
[4.13| Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.10], [4.11]. dan [4.12], Majelis berpendapat i'/*- ' bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ’ ~
W
■ 9
5. I
n.
Keterangan l ’c mohon
[5.1 J Menimbang bahwa pada persidangan tanggal.
1$ Januari 2011 telah didengar
fceierangpTi dari Pemohon sebagai berikut: 1. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi tentang data rincian laporan keuangan sekretariat jenderal Kememerian Pendidikan Nasional Tahun anggaran 2000. 2. Pemohon menyatakan benar lelah memohon informasi fenlnng data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran atau dokumen RKAKL Sekretariat Jenderal Kemeni.erian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010.
'
3. Pemohon men vat akan benar telah memohon informasi tentang duta rincian Rencana ■■ Kegiatan dan Anggaran Direktorat J end end Pendidikan l.uar Sekolah Kcmciilcnuji Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010.
on menyalakan idah
melakukan perubahan menjadi Direktorat Jendf
onformal dan informal
Kementerian Pendidikan Nasional. 4. Pemohon menyatukan benar Lelah menerim;
u lis atas permohonan
anggaran belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2000 tram dari satuan kerja tahun 2LUL) terhadap
dan anggaran per tahun 2009. 5. Pemohon menyata
rima 10 lembar salinan dokumen laporan
realisasi anggaran belanja eselon i melalui KPPN dan RUN menurut satuan kerja pusaitV
V
wilayah, untuk Ttriwulan yang berakhir 31 Desember 2010, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan I lembar salinan anggar an per kegiatan menurut progranrdan satuan kerja tahun 2010 terhadap tahun 2009. 6. Pemolion menyalakan benar ballw a tidak pernah menerima Uinggapan tertulis atas keberatan yang diajukan kepada atasan PPID di lingkungan Kemeu leri ari Pendidikan Nasional, 7. Pemohon menyatukan tidak pernah menerima data rineian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010 yang telah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. H. Pemohon menvatakan bersedia memberikan contoh pembanding Lemang rinci atl Laporan Keuangan yang dimaksud kepada Majelis Komisioner melalui Panitera. 10
y
9, PemDhon menyatakan bersedia memberikan salinan struktur org
[5.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: I. Primair a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk men ipernleh sel ari th informasi yang diminta oleh Pemohon: b. Memcrintaiikan Badan Publik untuk memenuhi kewajibaj pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Lnd
a dalam jangka wakm tang im:
2, Subsidier Memberikan putusan lain yang seadil-adiinva menurut
sa keadilan dan perak:r;m
pemn dan g-undangan yang berlaku.
h.
Keterangan dan Jawaban Termohon
[5.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal
13 Januari 2011 telah didenuar
keterangan dari Termohon, yang pada pokoknya : 1, Untuk permintaan data, rincian laporan keuangan Laliun anggaran 2009 Sekretariat Jenderal Kementcrihti LeineLian rPendidikan Nasional, lermohon telah memenuhi permintaan Pemohon. 2, Untuk permintaan data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun anggaran 2010 Sekretariat Jenderal Kemenlerian Pendidikan Nasional,; Termohon telah memenuh 'K permintaan Pemohon. 3, Untuk permintaan daLa rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kcnientcrian Pendidikan 'Nasional tahun angga ran 20 KL Termohon tidak memberikan karena satuan kerja dimaksud sudah tidak ada dalam struktur organisasi Kcmendiknas sejak tahun 2005, dan tidak mengakui bahwa Pemohon telah mengoreksi permintaannya. J:Vt' [5.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas. Termohon mohon kepada Majelis i’.J Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 11
i--;;
L
Primair Menyatakan Termohon telah memenuhi permintaan informasi yang disampaikan oleh Pemohon,
2,
Subs idier Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang an dan gan yang berlaku.
6. PENDAPAT IVlAJLLiS
1
[6.1] .Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di aras. Majelis memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai beiikut:
Alasan Menanggapi Permintaan Informasi Tidak Sebagaimana yang Diminta A. Salinan yang diberikan merupakan rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Ktm diknas
6-0
[6,2] Menimbang bahwa UU Nomor 14 Tabun 2008 tenLang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 17 Tahun §§KD lemang Keriangan Negara tidak mengenal istilah IRineian Laporan Keuangan melainkan Laporan Keuangan, dimana komponen-komponen Laporan Keuangan berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP j uneto Pasal 11 ayat 1 huruf d PLRK. S 1.1P ; PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeri n tahan; dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KemenLerian Negani/Lembaga yang pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas: Jr 1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran: 2, Neraca;
3, Laporan Arus Kas; 4, Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku:
16.31Menimbang bahwa informasi yang diberikan oleh Termohon yang terdiri alas sepul uh (10) lembar salinan laporan realisasi anggaran belanja eselon 1 melalui KPPN dan Li L N menurut satuan kerja pusat-wilayah, untuk Ttriwulan yang berakhir 31 Desember 201 G.
t?
Sekretariat Jenderal kcmenterian Pendidikan Nasional mempakan sebagian lampiran dari Catatan atas Laporan Kenangan Kemdiknas.
[6,4] Menimbang bahwa Pemohon di depan persidangan menyalak an bersedia memberi kan contoh pembanding tentang rincian Laporan Keuangan yang dimaksud kepada Majelis Komisioner melalui Panitera, namun Pemohon tidak memberikan sebelum sidang pembaca ari putusan dilakukan, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa. Pemohon (idak memiliki itikad baik untuk memenuhi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa informasi pubiik yang dilaksanakan dengan asas cepat, biaya ringan dan sederhana sebagaimana diatur d s dalam Pasal 2 ayat (1) Perki PPSIP.
[6.5] Menimbang bahwa kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon teialf memberi kan keterangan di muka persidangan yaitu bahwa terdapal datu rincian yang lebih rinci dari dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 adalah lidak benar karena Termohon hanya mengatakan bahwa terdapat data yang lebih rinci dari dokumen Ren£ana Kegiatan dun Anggaran berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) Sekretariat Jenderal KemenLenan Pendidikan Nasional taliun anggttran 2010 yang memang belum diberikan kepada Pemohon, karena Termohon menilai bukan dokumen tersebut yang diminta Pemohon.
[6,6] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan dokumen pembanding sebagai mau a dimaksud pada paragraf 16.4]. maka Majelis berpendapat permintaan informasi Pemohon tidak jelas;
35
[6.7] Menimbang sebagaimana paria paragraf [6.4 J. [6.4]. [6.5J dan [6.61 bahwa Pemohon tidak memberikan dokumen pembanding kepada Majelis Komisioner, sehingga Majelis berpendapat dokumen yang diberikan oleh Termohon berupa (10) lembar salinan laporan realisasi anggaran belanja eselon I melalui KPPN dan BUN menurut satuan kerja pusatwi layah, untuk Ttriwulan yang berakhir 31 Desember 2010. Sekretariat Jenderal Kememerian Pendidikan Nasional merupakan sebagian lampiran duri Catatan atas Laporan Keuangan Kemdiknas sudah sesuai permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon. W
13
Al
H. Salinan yang J ih c rikan merupakan rincian Kencana Kerja dan Anggaran Sctjt» Kem diknas [6;S] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 UU KTP yang menyatakan bahwa UI jslP menjamin hak warga negara u muk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan ke putusan publik, seria alasan pengambilan sua lu keputusan publik; [6.9J Menim [rang bahwa berdasarkan Pasal 14 UL' Mo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Kegara bahwa salah satu tugas menteri/pimpinan lembaga dalam ra.ngka penyusunan rancangan APBN adalah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran' Kementcriau Negara/Letnbaga (RKA-KT,) di man a dasar penyusunan RKA-K1. adulah prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan maju belanja untuk, tabun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun;
[6.10] Menimbang; bahwa berdasarkan uraian [6.8] dan [6,.9] maka dokumen berupa satu 11) lembar salinan anggaran per kegiatan menurut program dan satuan kerja tahun 2010 terhadap tabun 2009 bukanlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (R KAKI ,1 Sekret a riai Jenderal Kcmdiknas;
❖J
[6,11] Menimbang bahwa berdasarkan muian pada paragraf [6,8] , [6.9] $an [6.10J Majelis Komisioner berpendapat bahwa*Termohon belum memberikan informasi berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran (R.KAKL) Sekretariat. Jenderal Kemdiknas tahun anggaran 20 i 0 sebagaimana yang dimintakan okh Pemohon;
!). Penolakan Permohonan Informasi karena Ditjen Pen di di Jean Luar Sekolah telah dibubarkan [6.12J Menimbang baliwa Termohon tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan RKA Ditjen Pendidikan Luar Sekolah karena satuan kerja dimaksud telah dibubarkan sejak tahun 2005; [6.13J Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan perubahan permohonan
■ /
dari data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Luar '
M A 14 m
Sekolah Kementrian Pendidikan National tahui anggaran 2010 menjadi do k ume n yang sama di Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementrian Pendidikan Naslonath namun Pemohon Lidak dapat membuktikan perubahan satuan kerja dimaksud;
[h J 4] Menimbang bahwa Termohon menyatakan tetap mendasarkan diri pada formulir permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon;
16.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 16,12 j* 16,13 ] dan [6,14J di atas.
penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara a quo; [7.3] Dal
an beralasan menurut hukum untuk sebagian;
S, AMAR PUTUSAN Memutuskan, [UJ j Menyatakan namva lermonon telah benar memberi kait informasi berupa laporan realisasi anggaran belanja eselon l melalui KP PN dan BU N menurut satuan kerja pusarwi%yah, untuk Triwulan yang berakhir 3 1 Desember 2010. Sekretariat Jenderal Kemcuterian Pendidikitli Nasional dan telah memenuhi pemtintaan Pembhon; l'8.2j Menyatakan bahwa Termohon telab salah memberikan informasi berupa salinan anggaran per kegiatan menurut program dan satuan kerja tahun. 2010 terhadap tahun 2009 Sekretariat Jenderal Kern di kn as. karena dokumen tersebut bukan dokumen Rencana kegiatan dari Anggaran Kem enter ian dan Lembaga (RKAKJ.);
15
[S.3J Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Kementei ian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kemdiknas kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak puiiisau diucapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No
14 Tahun 209& tentang
Keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No I Tahun 20lu lemang Standar Layanan Informasi Publik: |fi,4| Menyatakan Termohon telah benar tidak memberikan informasi berupa
Rencana
Kegiatan Anggaran kementerian dan Lembaga. (RKAKLJ Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Kemdiinas Tatum Anu uaran 2010. y j Komisioner & Deimkian diputuskan daiam Rapat Permusyawaratan Majelis yaitu Usman
Abdhali Watik selaku Ketua merangkap Anggota. Abdul Rahman Ma’mun. dan Rami'.' Amin SimboJon masing-masing sebagai Angga ia. padahaii Rabu 19 Januari 20 i 1 dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari
Kamis 20 Januari 2011, oleh V;melis
Komisioner yang nama-namanya lersebuf di atas, dengan didampingi oieii Husftj A S !im sebagai Panitera Pengganti- serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon_etu a. Majelis
(Usman Abdhali Watik) Anggota Maiplis
(Abdul
/V
Mivmim)
(M im ly A in i n S i m jJo 1o u)
(H u stli A. Silim ,
