KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 54/XII/KIP-PS-M-A/2010
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONES
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesi;
mg men leriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publi
Registrasi: 54/XII/KIP-PS-M-
A/2010 yang diajukan oleh:
Nama
Muhammad Hidayat alias Muhammad H. S
Alamat
Jl. Harapan Indah No 1 RT 002/RW 012 Cipinang MelayuTimur
selanjutnya disebut s<
i Pemohon
Terhadap Nama
Bank Indonesia
Alamat
Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Pada tanggal 14 September 2011, Gubernur Bank kuasa kepada: 1. Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H; 2. Aryo Setyoso, S.H., LLM; 3. Dadang A rif Kusuma, S.H;
4. Samuel Maenkom, S.H; 5. Koeshardianto Nugroho, S.H; dan 6. Retno Prihantini,S.H masing-masing merupakan Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia dan bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13/39/Sr.Ka/GBI selanjutnya disebut sebagai
Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PE A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Desember 2010, dengan registrasi Sengketa Nomor: 54/XII/KIP-PS-M-A/2010
Kronologi [2.2] Pada tanggal 24 September 2010, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Bank Indonesia; 2. Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta di lingkungan Bank Indonesia; 3. Daftar Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di lingkungan Bank Indonesia; dan 4. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan atau Tidak Dapat Bank Indonesia;
J
an
[2.3] Karena permohonan informasi tidak ditanggapi, pada tanggal 22 Oktober 2010 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
[2.4] Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 15 Desember 2010 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Untuk bahan advokasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
ang
bersih dan bebas KKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Petitum [2.6] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.7] Menimbang bahwa di
pada tanggal 17 Oktober 2011, Pemohon
menyatakan keterangan sebagai 1. Bahwa di persidangan
elumnya Termohon tidak memenuhi legal standing
sehingga Pemohon keberatan, akan tetapi di sidang tertanggal 17 Oktober 2011 Termohon telah hadir dengan surat kuasa yang tepat. 2. Bahwa terkait dengan tujuan penggunaan informasi adalah untuk advokasi masyarakat. Kami informasikan, bahwa UU No. 28 Tahun 1999 tentang P e i ^ lenggaraan Negara yang Bersih , Bebas dari Korupsi & Nepotisme”, ada bab yyang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari atau memperoleh informasi. Dalam hal sebelum adanya UU KIP, UU No. 28 Tahun 1999 aktivis untuk mengakses informasi. Peran serta masyarakatdapat dijalankan seseorang, berkelompok atau badan huk Bahwa di dalam Perki 2, tidak disyaratkan Pemoh Termohonlah yang aktif. Termohon menganggap pertany Termohon dan pemberian kesempatan kepada Termohon untuk mempelajari UU
KIP dan menyiapkan jawaban memberikan peluang untuk menunda sidang dan tidak mengamanatkan substansi yakni sidang cepat, tepat waktu, dan tidak berlarut-larut. Oleh sebab itu Pemohon menyatakan mundur dari persidangan.
Surat-Surat Pemohon [2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3175083010640005.
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 24 September 2010.
Bukti P-3
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 22 Oktober 2010.
Bukti P-4
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 15 Desember 2010.
[2.9]
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon
meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
o
1. Primer
y
a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan para Termohon untuk segera mengumumkan dan menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. Subsider san lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan Memberikan putusan perundang-und;angan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa
Termohon ragu mengenai legal standing Pemohon. Di dalam surat
permohonan dan keberatan Pemohon disebutkan pekerjaan Pemohon sebagai Ketua LSM Sahabat Muslim, akan tetapi Pemohon hanya melampirkan bukti identitas individu berupa KTP. 2. Bahwa di dalam surat permohonan informasi dinyatakan alasan permintaan informasi atau tujuan penggunaan informasi adalah untuk bahan advokasi masyrakat.
3. Bahwa semakin jelas bahwa permohonan informasi bukan dalam rangka permohonan individu sehingga Termohon memandang perlu untuk melihat anggaran dasar dan rumah tangga dari yayasan yang Pemohon miliki. 4. Bahwa Termohon telah mengikuti proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dengan baik. Pada saat mediasi berjalan, Termohon selalu hadir. Dalam hal tidak hadir, Termohon selalu menginformasikan secara tertulis. Untuk mediasi tertanggal 5 April, Termohon telah hadir namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Untuk mediasi tertanggal 28 Juni 2011, Termohon tidak dapat hadir namun telah memberitahukan 4 (empat) hari sebelum mediasi dilaksanakan, yaitu pada tanggal 24 Juni 2011. Setelah itu, Termohon langsung dipanggil untuk ajudikasi. 5. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 Anggaran Bank Indonesia tidak bersumber dari APBN.
Surat-Surat Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon I mengajukai can bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Salinan surat Permohonan In
: yang ditujukan kepada Termohon
tertanggal 24 September 2010. Bukti T-2
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 22 Oktober 2010.
Bukti T-3
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 15 Desember 2010.
Bukti T-4
Surat Kuasa Nomor: 13/39/Sr.Ka/GBI dengan Pemberi Kuasa Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian kuasa untuk: 1. Menghadap di Komisi Informasi dalam rangka penanganan sengketa informasi Nomor:
54/XII/KIP-PS-M-A/2011 antara Muhammad
Hidayat alias Muhammad H. S sebagai Pemohon dengan Bank Indonesia sebagai Termohon 2. Menyusun, menyampaikan dan menyerahkan surat p e p j^ ^ f ^ s e r ta surat-surat lainnya dalam proses beracara di ^ ^ m g l^ n f o n n ^ i, menandatangani
dan
mengesahkan
su ra t-su r^ p ? /te |||jh ^
mengajukan bukti-bukti, mengambil tindakan y aS i^d i^ ^g k p , perlu menurut hukum termasuk dalam rangka mediasi cM ^aiCiajudikasi . iH untuk penyelesaian perakara dan selanjutnya berbuat segala sesuatu <'
■'
yang bermanfaat atau oleh yang diberi kuasa dianggap perlu menurut hukum. Bukti T-5
Tanggapan Tertulis Termohon/Kesimpulan Termohon tertanggal 31 Oktober 2011 sesuai dengan permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat pada sidang tanggal 17 Oktober 2011.
[2.12] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan set 1.
rikut;
Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa pe
ohonan
Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturi
perundang-undangan
yang berlaku.
A&s
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon dan Termohc [3.1] Menimbang bahwa Komis
5usat tidak menerima kesimpulan dari Pemohon
dan Termohon
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infor (Perki PPSIP).
[4.2]
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sect
mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui surat pemberita tertanggal 23 Agustus 2011 yang diperbaiki pada tanggal 13 September 2011^ h ik |3 ia d ir pada sidang tanggal 14 September 2011, pemberitahuan ajudikasi II tertanggal 11 Oktober
2011 untuk hadir pada sidang tertanggal 17 Oktober 2011, dan pemberitahuan ajudikasi III tertanggal 20 Oktober 2011 untuk hadir pada sidang tertanggal 31 Oktober 2011.
[4.3] Menimbang bahwa pemberitahuan ajudikasi I tertanggal 23 Agustus 2011 dengan Nomor: 210/VIII/KIP-RLS/2011 yang diperbaiki pada tanggal 13 September 2011 dengan Nomor: 229/IX/KIP-RLS/2011 hanya menambahkan perihal agenda dan lampiran salinan berkas permohonan tanpa mengubah tanggal dan agenda ajudikasi I yang tetap pada tanggal 14 September 2011, tetap pada pukul 13.00 WIB, dan tetap dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ruang Serbaguna Gedung
asar
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat.
[4.4] Menimbang Pemohon tidak hadir pada ajudikasi I tanpa ah
[4.5] Menimbang Komisi Informasi telah memberitahukan para pihak secara resmi perihal ajudikasi II pada tanggal 11 Oktober 2011 melalui surat Nomor: 271/X/KIP-RLS/2011 untuk hadir di ajudikasi II pada tanggal 17 Oktober _
[4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada ajudikasi II pada tanggal 17 Oktober 2011.
[4.7] Menimbang ‘di persidangan se
ggal 17 Oktober 2011 Pemohon menyatakan bahwa ohon tidak memenuhi lem i standing sehingga Pemohon
keberatan” adalah tidak benar karena Pemohon sendiri tidak hadir pada ajudikasi I.
[4.8] Menimbang pada ajudikasi II tanggal 17 Oktober 2011 Pemohon telah tidak sependapat dengan Majelis Komisioner perihal pemberian kesempatan kepada Termohon untuk menyiapkan jawaban tertulis dan mempelajari UU KIP sehingga Pemohon keluar dari persidangan (walk out).
[4.9] Menimbang Komisi Informasi Pusat telah memberitahukan perihal aj para pihak secara resmi dan patut melalui surat pemberitahuan ajudikasi No: RLS/2011 untuk hadir pada ajudikasi III pada tanggal 31 Oktober 2011.
[4.10] Menimbang Pemohon tidak hadir pada ajudikasi III tanpa alasan vans ielas.
[4.11] Menimbang, bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:
“Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak Hapat djhubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan vang ielas. maka nermohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Dono Prasetyo, dan Usman Abdhali Watik masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 31 Oktober 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon;
(Ramlan Achmad)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 31 Oktober 2011 Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad)
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dono Prasetyo selaku Ketua merangkap anggota, Ramly Amin Simbolon, dan Abdul Rahman Ma mun sebagai anggota, pada hari Kamis, 28 Oktober 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga
oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya
tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Pujirahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
(Indah Pujirahayu)
