KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 055/WKIP-PS-A/2014 KOMISI INFORMASI PUSAT
L IDENTITAS
[1.1]
Komisi
menjatuhkan
Informasi putusan
Pusat yang
dalam
menerima,
Sengketa Informasi
memeriksa, Publik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
055/V/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:
Nama
: Hamdan Akbar N.
Alamat
: Jl. Semanggi II No. 61, RT 004/RW 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama
: Universitas Indonesia
Alamat
: Jl. Lingkar Kampus, Kelurahan Pondok Cina, Beji, Depok. dalam persidangan diwakili oleh Retno M urniati, SH. MH., Farida Harjoko, M.SL, Dr. Usman Sumo FP. Tambunan., Rokhmatuloh., Fuad Gani, SS.,MA., Rike Yolanda Sari., berdasarkan Surat Tugas Nomor 209/UN2.R4.5/HMI.00/2014 tertanggal 17 September 2014 dari Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met., selaku Rektor Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
1
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon;
2. DUDUK PERKARA A.
Pendahuluan
[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik pada tanggal 06 Mei 2014 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan
Komisi
Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi
Sengketa Nomor: 055/V/KIP-PS/2014. Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID Termohon. Adapun informasi yang diminta adalah: a) Dokumen pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014. b) Dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014. c) Dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014. d) Dokumen yang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014. e) Dokumen laporan keuangan yang memuat tunjangan yang diberikan kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014. f) Dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014. (sebelumnya dokumen-dokumen tersebut sudah pernah diajukan oleh Pemohon tanggal 19 November 2013) g) Dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan: 2
i. ii.
Uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3. Penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI, S2 dan S3.
iii.
Uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3.
iv.
Uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di setiap departemen dan prodi.
[2.3] Bahwa karena Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 17 Maret 2014, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Termohon.
[2.4] Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon, pada tanggal 06 Mei 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
[2.5] Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 16 September 2014 yang hanya dihadiri oleh Pemohon, persidangan tanggal
18
September 2014, 22 September dan 26 September 2014 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi dan keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi karena Pemohon membutuhkan informasi yang dimohon untuk mengetahui proses pengangkatan guru besar Fakultas MIPA Universitas Indonesia.
Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik. 3
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9]
Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai
berikut: 1. Bahwa
pemohon keberatan terhadap
legal standing Termohon yang
memberikan kuasa kepada kuasanya yang belum memenuhi ketentuan, 2. Bahwa permohonan informasi Pemohon disampaikan ke humas Termohon sesuai arahan yang didapat Pemohon. 3. Bahwa permohonan informasi Pemohon telah melaui proses yang panjang sehingga Pemohon dengan tegas menolak dilakukan mediasi. 4. Bahwa Pemohon tidak yakin bahwa Termohon tidak memiliki dokumen yang dimohon oleh Pemohon, jika Termohon hanya memiliki peraturan yang lama, Pemohon bisa menerimanya. 5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak masuk akal alasan Termohon yang tidak bisa memberikan informasi karena situasi pergantian dekan pada saat permohonan informasi. 6. Bahwa terkait permohonan Pemohon nomor urut tujuh, Pemohon bisa menerima jika hanya diberikan yang lama. 7. Bahwa Pemohon yakin bahwa FMIPA UI telah memiliki dokumen berupa mekanisme pengangkatan Guru Besar, mengacu pada Permen Nomor 20 Tahun 2008. 8. Bahwa Pemohon belum pernah melihat dokumen permohonan informasi nomor 1. Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-1
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada atasan PPID Termohon tertanggal 12 Februari 2014.
Surat P-2
Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Termohon tertanggal 17 Maret 2014.
Surat P-3
Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 12 Februari 2014.
Surat P-4
Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 17 Maret 2014.
4
Surat P-5
Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon.
Keterangan Termohon [2.11 ] Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon memiliki SK PP1D yang dijabat oleh Prof. Dr. Toni Hias, namun SK tersebut ada di kantor Termohon. 2. Bahwa
kuasa
yang
diterima
oleh
kuasa Termohon
termasuk juga
menyampaikan bukti-bukti, melakukan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi. 3. Bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon termasuk surat permohonan informasi sebelum surat permohonan informasi sebagaimana dalam permohonan penyelesaian sengketa. 4. Bahwa Termohon sudah mencoba memenuhi permohonan informasi Pemohon dengan melakukan surat-menyurat dengan pihak FMIPA supaya menyiapkan informasi yang dimohon namun beberapa dokumen belum lengkap dan adanya proses
transisi
pejabat
Termohon
pada
saat
permohonan
informasi
menyebabkan pemenuhan permohonan informasi terkendala, dan Termohon juga mencoba menjalin komunikasi dengan Pemohon. 5. Bahwa termohon sudah menyiapkan sebagian besar informasi yang dimohon oleh Pemohon. 6. Bahwa prosedur permohonan informasi di kantor Termohon adalah melalui pengisian formulir yang terdapat di lobi. 7. Bahwa pintu masuk permohonan informasi di kantor Termohon berada di bawah PPID yang memiliki tujuh kantor pembantu, namun kewenangannya berada di bawah Sekretaris Universitas. 8. Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon bukan merupakan informasi rahasia. 9. Bahwa informasi dokumen mengenai Guru Besar sebenarnya sudah ada namun tidak pernah disosialisasikan. 10. Bahwa informasi pertama yang dimohon terdapat dalam SK Rektor tentang Pemberhentian Guru Besar Tahun 2008, dokumen Keputusan Rektor tentang Pembentukan Guru Besar FMIPA 2004-2008, SK Rektor yang mengatur 5
mengenai pemebentukan Sekretaris dan Ketua, SK Rektor No. 134 tentang Perberhentian dan Pemangkatan Guru Besar FMIPA. 11. Bahwa perpanjangan SK yang seharusnya berlaku sampai tahun 2012 sedang disiapkan oleh Dewan Guru Besar dan menunggu Rektor definitif sehingga SK tersebut masih berlaku. 12. Bahwa informasi mengenai pengangkatan Dewan Guru Besar terdapat dalam Statuta Universitas Indonesia dan terdapat juga sejumlah tiga puluh dokumen lain yang terkait dengan pengangkatan Guru Besar. 13. Bahwa tidak ada dokumen tentang tunjangan Guru Besar karena Guru Besar tidak mendapat tunjangan dari universitas tetapi hanya uang transportasi. 14. Bahwa Termohon menyiapkan juga dokumen pendukung selain dokumendokumen yang
memuat substansi informasi yang dimohon, khususnya
informasi kedua yang dimohon. 15. Bahwa Termohon telah berupaya memenuhi ketentuan UU KIP namun saat ini sistem pengelolaan informasi
Temohon sedang dalam penataan dan butuh
waktu karena Temohon sebagai badan publik sangat besar.
Surat - Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: T-1
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1800/D/C/2000 perihal Pengangkatan Pertama Kali Kedalam Jabatan Fungsional Dosen.
T-2
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1069/D/T/2001 perihal Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Dengan
Menggunakan
Keputusan
Menko-wasbangpan
No.
38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999. T-3
Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
T-4
Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
T-5
Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 470/PT02.H2/C2/TU/2004 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Guru Besar Sampai BUP 70 Tahun.
T-6
Salinan
Surat Universitas Indonesia Nomor 381/PT02.H/U/TU/2004 perihal 6
Perpanjangan Masa Bakti Guru Besar PNS. T-7
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 413/D/T/2005 perihal Opini Tentang Penetapan Jabatan Akademik Guru Besar.
f -8
Salinan Kumpulan pedoman tentang kegiatan dosen dan angka kreditnya serta beberapa surat edaran milik Komisi A Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
T-9
Salinan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1037/E4.3/2011 perihal Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan.
T-10
Salinan Sistem penilaian angka kredit dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
T -ll
Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
T-12
Salinan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 309/E4.3/2012 perihal Jurnal Aplikasi Manajemen,
T-13
Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
T-14
Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 350/PT02.H2/C1/TU/2003 perihal Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1175/D/T/2003 tanggal 10 Juni 2003.
T-15
Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 035/SK/R/UI/1989 tentang Tatacara Pencalonan Guru Besar di Universitas Indonesia.
T-16
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 20715/A2.III/KP/2001 perihal Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen.
T-17
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 3931 /D/T/2001 perihal Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen.
T -18
Salinan
Surat Universitas Indonesia Nomor 0421/PT02.H2/C1/2001
Perihal
Pengusulan Perpanjangan Batas Usia Pensiun 70 Tahun Bagi Dosen Yang Memangku Jabatan Guru Besar. T-19
Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 13/Senat UI/Kom.D/III/2001 Perihal Penilaian Kriteria Keadaan Sangat Terpaksa/Kritis Untuk Digunakan Menilai Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Guru Besar Madya.
T-20
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 79122/A2.III. 1/KP/2001 perihal Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. 7
T-21
Salinan Surat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Nomor 361/PT.02.H4.FMIPA/U/2002 perihal Penyampaian SK Senat FMIPA UI Nomor 001 Tahun 2002.
T-22
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1175/D/T/2003 perihal Keketatan Dalam Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi.
T-23
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1227D/C/2003 perihal Kenaikan Pangkat Dosen Dalam Jabatan Yang Sama.
T-24
Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 22919/A2.7/KP/2003 perihal Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan Yang Sama Bagi Dosen Yang Telah Memperoleh Angka Kredit Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat Sampai Pada Tingkat Yang Ditentukan Dalam Lingkup Jabatan Tersebut.
T-25
Salinan Keputusan Pimpinan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 007/SK/DGB-UI/2005 tentang Tata Kerja Rapat Komisi A Dewan Guru Besar Untuk Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia.
T-26
Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia.
T-27
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.
T-28
Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia.
T-29
Salinan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
T-30
Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia.
T-31
Salinan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 71936/A4/KP/2011 perihal Surat Edaran.
T-32
Salinan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/E4.3/2012 perihal Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
T-33
Salinan Pedoman Proses Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor) 8
Universitas Indonesia. T-34
Salinan SOP Proses Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor) Universitas Indonesia beserta lampirannya.
T-35
Salinan Kumpulan peraturan UI BHMN (PP No. 152 Tahun 2000, Peraturan Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004, Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Rencana Strategis 2003-2007).
T-36
Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Anggaran Pengeluaran, Uker: Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Satker Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Tahun Anggaran 2014, beserta dokumen pendukungnya yaitu (1) Daftar Lektor Kepala untuk Tahun 2004 s.d. 2014 (Agustus), (2) Jumlah Lektor Kepala di FMIPA UI Sejak Tahun 2004, dan (3) Jumlah Guru Besar di FMIPA UI Sejak Tahun 2004.
T-37
Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1394/SK/R/UI/2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2008-2012.
T-38
Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 709/SK/R/UI/2004 tentang Pembentukan Dewan Guru Besar Fakultas Serta Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2004-2008.
T-39
Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 138/UN2.R9.1/PDP.00.05.00.DN/2014 perihal Balasan Permohonan Data Beasiswa.
T-40
Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0667A/SK/R/UI/2014 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (SI) Reguler Tahun Akademik 2014/2015.
T-41
Salinan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014.
T-42
Salinan Panduan BPP-DN Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 2014.
T-43
Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0667/SK/R/UI/2014 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Vokasi, Program Sarjana (SI) Ekstensi, Program Sarjana (SI) Paralel, Program Sarjana (SI) Kelas Khusus Internasional, Program Magister (S2), Program Doktoral (S3), Program Profesi, Program Spesialis (Sp), Program Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) dan Mahasiswa Warga Negara Asing Tahun Akademik 2014/2015. 9
T-44
Surat Tugas Nomor 209/UN2.R4.5/HMI.00/2O14 kepada Prof. Dr. Tommy Ilyas, M.Eng, Retno Mumiati, S.H., M.H., Dewi Iriani, S.H., Dra. Farida Haryoko, M.Psi., Rike Yolanda Sari, S.H., Ardiansyah, ST,, Rokhmatullah, Dr. Supriyanto Ardjo Pawiro, Prof. Dr. Usman Sumo Friend Tambunan, dan Fuad Gani tertanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir, Muhammad Anis, M.Met., selaku Rektor Universitas Indonesia
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan
hukum
(legal standing)
Pemohon
untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik
dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
10
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.
Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling tambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau 11
b.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut: 1.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Februari 2014 kepada atasan PPID Termohon.
2.
Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Termohon pada tanggal 17 Maret 2014.
3.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 06 Mei 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi Sengketa Nomor: 055/V/KIP-PS/2014.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan:
Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP menyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) PPSIP dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:
12
yang
Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan bagian dari sistim pendidikan nasional.
[3.14] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1): Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai: a. wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; c. pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan e. pusat pengembangan peradaban bangsa. Pasal 59 ayat (1): Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; f. akademi komunitas. Pasal 83 ayat (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal 84 ayat (1) dan (2) (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk: a. hibah; b. wakaf; c. zakat; 13
d. e. f. g. h. i.
persembahan kasih; kolekte; danapunia; sumbangan individu dan/atau perusahaan; dana abadi pendidikan tinggi; dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 85 ayat (2) (1) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. [3.15] Menimbang bahwa lampiran 1 huruf D angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan termasuk badan publik adalah seluruh lembaga pendidikan negeri, mulai dari
tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.
[3.16] Menimbang bahwa Termohon adalah sebuah perguruan tinggi
berbentuk
universitas yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan dan memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan mahasiswa sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [3.14] di atas dan/atau sumber lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
[3.17] Menimbang bahwa Termohon adalah Universitas Indonesia yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.17], Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.18], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: 14
Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8],
[3.23] Menimbang bahwa permohonan diajukan oleh orang perorangan/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.20] Pemohon wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
15
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam Surat P-5, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.20] sampai paragraf [3.23] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.
C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.26] Menimbang bahwa Termohon adalah Universitas Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.18] yang merupakan Badan Publik tingkat pusat.
[3.27] Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan
Termohon
dalam
persidangan diwakili oleh Retno Mumiati, SH. MH, selaku Kepala KPHPK Universitas Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor 209/UN.H2.R4.5/HMI.00/2014 tertanggal 17 September 2014 sebagaimana dalam Surat T-44.
[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU KIP a. Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. b. Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. c. Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, 16
atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.29] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan yang diwakili oleh Retno Mumiati, SH. MH., sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.27] Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.28] pihak yang mewakili Termohon memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya, mengambil keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.29], Majelis berpendapat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.31] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Februari 2014 kepada atasan PPID Termohon. 2.
Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Termohon pada tanggal 17 Maret 2014.
3.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 06 Mei 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi Sengketa Nomor: 055/V/KIP-PS/2014.
[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.33] Menimbang bahwa Pasal 13 huruf a Perki PPSIP mengatur: 17
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon (Surat P-l) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.31 ] angka 1.
[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi pemohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (Surat P-2) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.31] angka 2.
[3.36] Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan,
Termohon
tidak
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Surat P-3) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.31] angka 3.
[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.31] sampai paragraf [3.36], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU YA? juncto Pasal 13 huruf a Perki PPS1P dalam sengketa a quo dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
E. Pokok Permohonan [3.38] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: a . Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Februari 2014 kepada atasan PPID Universitas Indonesia; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Universitas Indonesia tertanggal 17 Maret 2014.
18
3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Mei 2014 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2014
dengan register sengketa Nomor 055/V/KIP-PS/2014. 4. Pemohon menolak upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi.
F. Pendapat Majelis [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.38] angka 4 yang pada pokoknya Pemohon menolak untuk dilangsungkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui proses mediasi maka berdasarkan ketentuan: Pasal 40 UU KIP a. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. b. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Pasal 42 UU KIP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. [3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.39] Majelis berpendapat bahwa karena Pemohon menolak untuk melakukan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi maka Majelis berpendapat penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui proses ajudikasi.
[3.41] Menimbang
bahwa
terhadap
informasi
yang
dimohonkan
Pemohon
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP dinyatakan: Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 19
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP dinyatakan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. 3. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2010 disebutkan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atua kebijakan tersebut; 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. 1- Tentang Dokumen pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014
[3.42] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen pengangkatan Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41].
[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014 telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon, yaitu berupa: 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1394/SK/R/UI/2008 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2008-2012 (Surat T-37) 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 709/SK/R/UI/2004 tentang Pembentukan Dewan Guru Besar Fakultas Serta Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Periode 2004-2008 (Surat T-38). 20
[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa SK perpanjangan yang seharusnya tidak berlaku sampai tahun 2012, namun saat ini sedang disiapkan oleh Dewan Guru Besar dan menunggu Rektor definitif sehingga SK tersebut masih berlaku adalah dokumen sebagaimana uraian paragraf [3.43] angka 1.
[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.42] sampai dengan [3.44], Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
2. Tentang Dokumen vang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014
[3.46] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41],
[3.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014, telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon yaitu berupa: 1. Salinan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 035/SK/R/UI/1989 tentang Tatacara Pencalonan Guru Besar di Universitas Indonesia (T-15), 2. Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 20715/A2.III/KP/2001 perihal Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen (T-16). 3. Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001 perihal Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen {T-17). 4. Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 0421/PT02.H2/C 1/2001 Perihal Pengusulan Perpanjangan Batas Usia Pensiun 70 Tahun Bagi Dosen Yang Memangku Jabatan Guru Besar (T-18). 21
5. Salinan Surat Universitas Indonesia Nomor 13/Senat UI/Kom.D/III/2001 Perihal Penilaian Kriteria Keadaan Sangat Terpaksa/Kritis Untuk Digunakan Menilai Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Guru Besar Madya (T-19). 6. Salinan
Surat
Departemen
Pendidikan
Nasional
Nomor
79122/A2.TTT. 1/KP/2001 perihal Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar (T-20). 7. Salinan Surat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Nomor 361/PT.02.H4.FMIPA/U/2002 perihal Penyampaian SK Senat FMIPA UI Nomor 001 Tahun 2002 (T-21). 8. Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1175/D/T/2003 perihal Keketatan Dalam Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi (T-22). 9. Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1227D/C/2003 perihal Kenaikan Pangkat Dosen Dalam Jabatan Yang Sama (T-23). 10. Salinan Surat Departemen Pendidikan Nasional Nomor 22919/A2.7/KP/2003 perihal Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan Yang Sama Bagi Dosen Yang Telah Memperoleh Angka Kredit Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat Sampai Pada Tingkat Yang Ditentukan Dalam Lingkup Jabatan Tersebut (T-24). 11. Salinan Keputusan Pimpinan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 007/SK/DGB-UI/2005 Tata Kerja Rapat Komisi A Dewa Guru Besar Untuk Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia (T-25). 12. Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia (T-26). 13. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (T-27). 14. Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia (T-28). 15. Salinan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lekter Kepala dan Guru Besar (T-29). 22
16. Salinan Petunjuk Pedoman Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Indonesia (T-30). 17. Salinan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 71936/A4/KP/2011 perihal Surat Edaran (T-31). 18. Salinan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/E4.3/2012 perihal Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (T-32). 19. Salinan Pedoman Proses Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor) Universitas Indonesia (T-33). 20. Salinan SOP Proses Pengusulan Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor) Universitas Indonesia beserta lampirannya (T-34), 21. Salinan Kumpulan peraturan UI BHMN [(PP No. 152 Tahun 2000, Peraturan Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002 2004, Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Rencana Strategis 2003-2007) (T-35)] 22. Salinan Kumpulan pedoman tentang kegiatan dosen dan angka kreditnya serta beberapa surat edaran milik Komisi A Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (T-8) [3.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.47], Majelis berpendapat bahwa yang memiliki korelasi terhadap dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014 hanya pada paragraf [3.47] nomor urut 1, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 dan 22.
[3.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.46] sampai dengan [3.48], Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014 dapat terpenuhi pada dokumen sebagaimana terdapat dalam paragraf [3.48] dan merupakan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
23
3. Dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014
[3.50] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41]. [3.51] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014, telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kumpulan Peraturan UI BHMN (PP No. 152 Tahun 2000, Peraturan Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004, Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Rencana Strategis 2003-2007) (Surat T-35).
[3.52] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.50] sampai [3.51], Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
4.
Dokumen vang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014
[3.53] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen yang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004 2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41].
[3.54] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen yang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014, telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon yaitu berupa: 1. Daftar Lektor Kepala untuk Tahun 2004 s.d. 2014 (Agustus); 2. Jumlah Lektor Kepala di FMIPA UI Sejak Tahun 2004, dan 24
3. Jumlah Guru Besar di FMIPA UI Sejak Tahun 2004.
[3.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.53] sampai dengan [3.54], Majelis berpendapat terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu dokumen yang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014 dapat terpenuhi pada dokumen sebagaimana terdapat dalam paragraf [3.54] dan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
5.
Tentang Dokumen laporan keuangan yang memuat tunjangan yang diberikan kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014
[3.56] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen laporan keuangan yang memuat tunjangan yang diberikan kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41]. [3.57] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU KIP mengatur: (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: c. Informasi mengenai laporan keuangan; [3.58] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan dokumen laporan keuangan yang memuat tunjangan yang diberikan kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014 tidak dihasilkan oleh Termohon, dengan dasar bahwa Dewan Guru Besar tidak menerima tunjangan melainkan uang transport sehingga tidak ada laporan keuangan yang memuat tunjangan dimaksud.
[3.59] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP juncto Pasal 1 angka 1 Perki PPSIP disebutkan: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
25
[3.60] Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.56] sampai dengan [3.59], Majelis berpendapat bahwa terhadap informasi dokumen laporan keuangan yang memuat tunjangan yang diberikan kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014 yang tidak dihasilkan oleh Termohon bukan merupakan kewajiban untuk diberikan kepada Pemohon.
6-
Tentang Dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014
[3.61] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41].
[3.62] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014, telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kumpulan Peraturan UI BHMN (PP No. 152 Tahun 2000, Peraturan Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004, Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Rencana Strategis 2003-2007) (Surat T-35).
[3.63] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.61] sampai dengan [3.62], Majelis berpendapat terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014 dapat terpenuhi pada dokumen sebagaimana terdapat dalam paragraf [3.62] dan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
26
7.
Tentang Dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3, penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI. S2 dan S3, uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3, dan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di setiap departemen dan prodi
[3.64] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3, penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI, S2 dan S3, uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3, dan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3 yang terdapat di setiap departemen dan prodi, Majelis berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.41],
[3.65] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menjelaskan yang dimaksud dengan dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di setiap departemen dan prodi adalah untuk departemen Prodi Pemohon yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan tahun 2014.
[3.66] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa informasi mengenai dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3, penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI, S2 dan S3, uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3, dan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di setiap departemen dan prodi, telah disiapkan dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon, yaitu berupa: 1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014 besarta lampirannya; 2. Panduan BPP-DN Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 2014 besarta lampirannya; 3. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014 besarta lampirannya; 27
4. Panduan BPP-DN Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 2014 besarta lampirannya; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0667A/SK/R/UI/2014 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (SI) Reguler Tahun Akademik 2014/2015 besarta lampirannya; 6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0667/SK/R/UI/2014 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Vokasi, Program Sarjana (SI) Ekstensi, Program Sarjana (SI) Paralel, Program Sarjana (SI) Kelas Khusus Internasional, Program Magister (S2), Program Doktoral (S3), Program Profesi, Program Spesialis (Sp), Program Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) dan Mahasiswa Warga Negara Asing Tahun Akademik 2014/2015 beserta lampirannya; dan 7. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Anggaran Pengeluaran, Uker: Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Satker Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Tahun Anggaran 2014. [3.67] Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian paragraf [3.64] sampai dengan [3.66], Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan Pemohon berupa dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3, penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI, S2 dan S3, uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3, dan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di Fakultas MIPA dapat terpenuhi pada dokumen sebagaimana terdapat dalam paragraf [3.66] dan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
4. KESIMPULAN
[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo, 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 28
3. Termohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai Termohon
dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. 5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [5.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa; 1) Dokumen pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014; 2) Dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014; 3) Dokumen yang berisikan mekanisme pengangkatan ketua Dewan Guru Besar di FMIPA UI yang berlaku sejak tahun 2004-2014; 4) Dokumen yang berisikan prestasi kinerja Dewan Guru Besar FMIPA UI tahun 2004-2014; 5) Dokumen yang berisi otoritas dan kewenangan ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FMIPA UI periode 2004-2014; dan 6) Dokumen tata kelola keuangan Universitas Indonesia mengenai peraturan uang beasiswa DIKTI untuk mahasiswa SI, S2 dan S3, penundaan pembayaran beasiswa DIKTI kepada mahasiswa SI, S2 dan S3, uang SPP mahasiswa SI, S2 dan S3, dan uang perawatan alat-alat penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa SI, S2 dan S3 yang terdapat di Fakultas MIPA UI; merupakan informasi yang terbuka. [5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.2] kepada Pemohon sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
29
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 26 September 2014 Panitera Pengganti
(Aldi Rano Sianturi)
[5.4] Membebankan seluruh biaya salinan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [5.2] kepada Pemohon.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo Dianasari dan Dyah Aryani P masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 24 September 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 26 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
Ketua Majelis
Anggota Majelis
(Evy Trisula D) Panitera Pengganti
' (Aldi Rano Sianturi)
30
