KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PUTUSAN
Nomor: 003/VI /KIP-P&-M-A/2010
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK 1NIJONESU
Bagian l^rogram dan Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan J on i
Laut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ■ ■ ■ Nomor: 550/332/435,105/2010 pada tanggal 21 September 2010; se lanjuti wa d ! # riifetfbagaj x if W Term ohon;
:c>v?
Titriyanto, STL yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan .Prasarana Perhubungan
| 1.21 Telah membagi! surat permohonaft Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Tebh memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;
2.
A. P end ah itl n a n
DUDUK PERKARA
*
[2 T J Menimbang bahwa Pemohon idah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 28 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniltraan Komisi
mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengari rincian informasi: J. Daftar seluruh Informasi Pul
erada di bawah penguasaan Pinus Perhubungan
Kabupaten Sumenep 2. Rencana kerja
kegiatan
provek/program
yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Perhubungan Kabupaten Sumenep termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran Pt M0 yang terbagi dalam pos belanja langsung dan lak langsung 2. Salinan dokumen dari program dan Perhubungan Kabupaten
Sumenep
kegiatan yang dilaksanakan oleh
tahuan Anggaran
2 0 10 termasuk
Dinas
dokumen
pendukung seperti rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis pelaksanaannya yang sinn her da ria n ya berasal dari A PI i I> dan A PBN Tah u n 2010;
[2,2] Karena tidak mendapatkan tanggapan. Pemohon kemudian mengajukan keherakm kepada Termohon pada tanggal 21 Jun| 2010. Termohon ternyata reiah memberikan tanggapan aLas permohonan informasi tersebut dengan surat terlampir rertanggaI 17 Juni 2010 namun baru diterima pada tanggal 24 Juni 2010. setelah surat keberatan diajukan oleh Pemohon. Di dalam tanggapannya Termohon mcnyuLakan bahwa Informasi s e b ^ r i n T a ^ ^ dimaksud Pemohon masih dalam proses pengumpulan dan pengelolaan LmtLL^/hjHpKfdian
diinput ke Dinas Komunika.si dan informatika Kabupaten Sumenep. ScMhf Sii. Termohon memberikan salinan rencana, kerja tahun 2010 dan usulan kegiatan laliun 2011 yang bukan merupakan keseluruhan informasi yang diminta Pemohon,
|2.4"| Padu Langgal 28 Juni 2010. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Inlomausi Pusat. Jakarta. Pada tanggai 26 Agustus 2010 komisi informasi Pusat Lelah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan Sengketa informasi Publik antara Pemohon informasi Gebrak dengan Termohon. Mediasi lidak mencapai kesepakatan karena Termohon tetap tidak bersedia memberikan sebagian informasi yang d im oh o n. Oleh karenanya pada tanggal 22 September 2 0 10 dilakukan ajudikasi dalam ra'ugka Penvdesaian Sengketa Informasi Publik a quo.
A Jasa u Perm ohonan 12.5] Informasi yang diberikan oleh Termohon tidak sebagaimana vang diminta
X
Peti lu m
Ll.ILj.I. untuk menyelesaikan Sengketa informasi [2.6] Meminta kepada Komisi Informasi ■Pusat Publik flntara Pemohon dengan Term of
Ik
O
A latK ukti
S u rai-S u rat Pemohon [2.7] Menimbang bahwa Pemt
rengajukan bukti surat/tevtulis selragai berikut:
Akta Perserikatan (Maatschap) Lembaga Swadaya Masyarakat "'Gebrak'’ No. W10.D.35-HK.01.G9-0>PkI yang terdaftar di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Sumenep pada liari Scnin7 13 Pehniari 2006 dengan Akta Notaris ira grairti, S.H Nomor 25. Tahun 2006; Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor: 047/SK/GeBRaK/V/2010 tertanggal 21 Mei 20 50: Salinan Surat Keberatan y an g ditujukan kepada Termohon dengan Nomor: 07i/SK/GeBRaK/VI/20f 0 tertanggal 21 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan rtukli Terima Kiriman Po.v A'pre.^s Hast! Pelacakan No. Rcsipos ! 123B3K22 H); Salinan Surat Tanggapan 'termohon perihal Penyampaian Dala^fafpi
,
Publik dengan "No. 350/195/435.105/2010 Lerlanggal 17 Juni 2!)l!) yang diterima Pemohon pada tanggal 24 Juni 2010; Bukti P-5
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor
L___________
082/SK/t'ieU RaK/V 1/2010 tertanggal 28 Juni 2010;
Keterangan Pemohon [2.8]
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal
22 September 20 i$ lelah didengar
ke [erangan dari Pemohon sebagai berikut: 1. Pemohon menyatakan benar telah memohon 3 (tiga) jenis informasi kepada Termohon; 2. Informasi yang diberikan
Termohon tidak jelas,
selain itu 'sa/m m
dokumen
sebagaimana yang dimohon tidak diberikan oleh Termohon; 3. Pemohon memohon rincian salinan dokumen |iengadaan barang dan jasa serta rincian salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada proyek-proyek sepanjang tahun 2010,
[2.9 j Bahwa dari sdum h dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti teria m pir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: I < Prima ir a. Menerima dari mengabulkan permohonan Pemohon untuk mc r)Vperoleh sebagian dan/atau seluruh informasi yang di [minta oleh Pemohon; h. Memerintahkan Badan Publik unLuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 2, Subsidier Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan pera iuran pernndang-undangan yang berlaku.
KeterangaM dan Jaw aban Term ohon [2.101 Menimbang bahwa pada persidangan tanggal keterangan duri Termohon,
22 September 20 b) idah d id e u g a r^
yang pada p<jkoknya Termohon tidak ir!Coibeidkai^iVi|i^f+^'^7^yU
sebagaimana dimohon dengan alasan;
]. Untuk permintaan pertama, pada saat menerima surai dari Pemohon. ! ermohon belum mengetahui bahwa Termohon hara s mendata so mim Informasi Publik yang ada di Dinas Perhubungan; 2. Terkait dongan
permintaan yang
kedua, untuk rencana kerja dan perubahannya
sudah diberikan o!uh Termohon dan memarut Termohon itu sudah yang terbaik, karena bukan hanya rencana kerja saja yang diberikan tetapi juga usulan dan perubahan
rencana kerja tahun 2010. Termohon sama sekali tidak memberikan
informasi yang menyesatkan kepada J’em o hon. 3. Kemudian terkail permintaan informasi yang ketiga, sa Jinan dokumen yang d bu in La o ieh Pemohon menurut Termohon sama dengan permintaan yang kedua. 4. Selanjutnya yang dimaksud ke dalam pengerlian dokumen pendukungnya seperi.i Rencana Anggaran Biaya dl dalam DPA tidak dapat diberikan oleh '! ermohon karena merupakan rahasia. Kalau dibuka maka akan mempengaruhi proses sistem pengadaan, karena harga parokan setempat. (HPS) disusun berdasarkan Pembahan Anggaran Keuangan (PAK) per hemnya. Kalau
per-itemnya itu dibuka maka
akan
mengganggu proses penawaran pada saat lelang, karena yang diberikan kepada peserta tfeiang adalah pagu
totalnya bukan rinciannya. Jadi Termohon tidak bisa
memberikan rincian secara derai! kepada, para peserta pengadaan sehingga dengan demikian proses lelang dapat berjalan secara fa it dan tidak ada kt) lu si di anlara penyelenggara lelang dan peserta lelang. So per d itulah praktek Termohon so lama ini. 5. Pemohon lidak menjelaskan legalitas lembaga Pemohon pada satu meminta iidormasi kepada Termohon; 6. Pemohon tidak menunjukkan secara jelas maksud permohonan Informasi Publik dalam permohonan uguO; 7- Termohon baru mengetahui bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta pada saat mediasi karena sebelumnya tidak per tuah ada pemberitahuan kepada Termohon bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan, bahkan tidak pernah ada klarifikasi terkait dengan fial lersebut: 8. Termohon sedang melakukan penyusunan semua, dokumentasi
mn tang semua
informasi publik yang apabila sudah disusun dan dikategorikan sebagai informasi publik, maka d a liarnya pasti akan diberikan kepada Termohon;
*
9.
Term oli on menyalakan bahwa Termohon merasa sudah memenuhi informasi oleh Pemohon karena semula DPA rinci tidak masuk ke dalam
miorinasi pub][k karena permintaan f)PA itu muncul pada saat sidang uji.nhkasi dan I ermohon tidak menerima permintaan itu; m ln lu k
DPA Tennohon m C n y at^m bahwa informasi lem but
rahasia berdasarkan Peraturan jresiden (Perpres) Nomor & Tahun 2010 m enunai ketentuan pihasia pada proses pengadaan barang.'j asa peruerintal| i'asai 17 huruf e angka i UU &1P jim eto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor M ta h u n 7000 mengenai ketentuan bahwa Kepala Dinas Perhubungan merupakan bagian dari Komunitas Intelijen Daerah, dan Pasal 17 buru f i UU KIP mengenai DPA sebagai memorandum rahasia:
S urat-surat Term ohon 12-11J Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya. Ter
, / < x ton mengajukan bukti
surat.Perlui is sebagai beriku L:
Dukti T-T
!Juki i T-2
Jawaban Termohon atas permohonan informasi tertanggal 17 Juni 2010 yangl diterima Pemohon pada tanggal 24 Juni 201.0: ■ X Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anuunran 201 i Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
Bukti T - l
Dokumen Rencana Pengajuan Peru bahan Anggaran Keuangan (PAK; Dinas Perhubungan Sumenep Tahun Anggaran 2010.
[2.12"| Bahwa dari sel tiru h dai iI-dalil yang diuraikan di alas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; k
Primair a. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan alasan Sengketa Informasi Publik dan menolak permohonan pengajuan £t& Informasi Publik oleh Pemohon; b. Menyalakan Termohon lelah memenuhi permintaan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Subsidier Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraiuran perni^tjy^uM M inan ■f j yang berlaku. r
3, KESIMPULAN TERTULIS PARA PIHAK
K esim pulan Pe«K*b
pokoknya
sebagai berikut: 1. Pemohon mempu ny n i kerIml ukari h ukum unl uk mengaj ukun Permohonan L’e nye 1e sa ian Sengketa Informasi Publik dan Komisi Informasi f’u sal mempunya: kewenangan untuk memeriksa seria memuLus permohonan Penyelesaian SengkeLa Informasi Publik1, 2. Termohon telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (3) L'U WO, J4 Tabun 2008 (L'U KTP) yang menyatakan bahwa "setiap Informasi Publik hams d a pai diperoleh sel lap Pemohon Informasi dengan cepat da.n Tepat waktu, biaya ringan, dair^i/a sederhana" 3. Termohon telah terbukti melanggar Pasal 7 ayat (2) IJU K1P dengan memberikan informasi yang berupa Rencana Pengajuan PAK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2 0 11 dan Rencana Pengajuan PAK Dinas Perhubungan Kabupaten SiimenepTahi.in Anggaran 2010; 4. Termohon: telah terbukti melanggar Pasal 2 j L!U KJP yang menegaskan balmu mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada, prinsip cepau tepai wakili, dan biaya ringan; 5. 't ermohon lekth terbukti melanggar Pasal 22 ayat f2) UU KIP yang menyatakan bahwa "Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan ffjrmat informasi sen a. tata eara penyampaian informasi yang diminla oleh Pemohon Informasi PubTijs^ 6. Termohon td a h terbukti melanggar Pasal 22 ayat (4) UU '1 ahun 2008 yang menyalakan bahwa ‘‘Badan Publik terkait wajib memberikan Landa buku penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima"; 7. Termohon Lelah terbukti melanggar Pasal 22 ayat (6) UU KIP yang menyatakan bahwa ‘‘dalam hal pembutaan disampaikan melain i surat, pengiriman nomor pendaftar:-) n dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi’k 8. Termohon lelah terbukti melanggar Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan hnhwa “paling lambat 10 (sepuluh) liari kerja sejak diLerimanya permintaan Bada u Publik yang bersangk uban waj I b mc uyem pai kan pe m berita huan ’k S>. Termohon ie lah terbukt i mol anggar Pa sa 1 22 ayat (8) U f: KIP yan g me nya Lak«n.s “ Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu LmtulUr.peugirimkan-^
3, KESIMPULAN TERTULIS PARA PIHAK
K esim pulan Pe«K*b
pokoknya
sebagai berikut: 1. Pemohon mempu ny n i kerIml ukari h ukum unl uk mengaj ukun Permohonan L’e nye 1e sa ian Sengketa Informasi Publik dan Komisi Informasi f’u sal mempunya: kewenangan untuk memeriksa seria memuLus permohonan Penyelesaian SengkeLa Informasi Publik1, 2. Termohon telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (3) L'U WO, J4 Tabun 2008 (L'U KTP) yang menyatakan bahwa "setiap Informasi Publik hams d a pai diperoleh sel lap Pemohon Informasi dengan cepat da.n Tepat waktu, biaya ringan, dair^i/a sederhana" 3. Termohon telah terbukti melanggar Pasal 7 ayat (2) IJU K1P dengan memberikan informasi yang berupa Rencana Pengajuan PAK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2 0 11 dan Rencana Pengajuan PAK Dinas Perhubungan Kabupaten SiimenepTahi.in Anggaran 2010; 4. Termohon: telah terbukti melanggar Pasal 2 j L!U KJP yang menegaskan balmu mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada, prinsip cepau tepai wakili, dan biaya ringan; 5. 't ermohon lekth terbukti melanggar Pasal 22 ayat f2) UU KIP yang menyatakan bahwa "Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan ffjrmat informasi sen a. tata eara penyampaian informasi yang diminla oleh Pemohon Informasi PubTijs^ 6. Termohon td a h terbukti melanggar Pasal 22 ayat (4) UU '1 ahun 2008 yang menyalakan bahwa ‘‘Badan Publik terkait wajib memberikan Landa buku penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima"; 7. Termohon Lelah terbukti melanggar Pasal 22 ayat (6) UU KIP yang menyatakan bahwa ‘‘dalam hal pembutaan disampaikan melain i surat, pengiriman nomor pendaftar:-) n dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi’k 8. Termohon lelah terbukti melanggar Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan hnhwa “paling lambat 10 (sepuluh) liari kerja sejak diLerimanya permintaan Bada u Publik yang bersangk uban waj I b mc uyem pai kan pe m berita huan ’k S>. Termohon ie lah terbukt i mol anggar Pa sa 1 22 ayat (8) U f: KIP yan g me nya Lak«n.s “ Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu LmtulUr.peugirimkan-^
pern her itahi i;in sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambai 7 (tujuhr hari ketja berikutnya dengan memberikah alasan secara tertulis7': 10. Informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi ya n r.; icrbuka dan bisa diperoleh atas d asai permintaan; 1 S. Penolakan Termohon terhadap permintaan informasi yang telah Pemohon ajukan adalah bertentangan dengan Undang-Undang;
Kesimpulan Termohon fo,2] Menimbang balw a Pemohon mengajukan kesimpulan term lis, yang pada pdkiiknya sebagai berikut: T. Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan alasan sebagai pengajuan sengketa informasi karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nojytor I Tali uu 2010 tentang Standar Layanan lnl ormas i Publik (PERKI SLIP); 2. Termohon Ic tali memenuhi permintaan informasi yang disampaikan o teh Pemohon; 3. Termohon berpendapat bahwa Daltar informasi Publik sebagaimana informasi poin 1 surat permohonan dari Pemohon adalah, bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Termohon,
A
$
v
/ f V / [3.3] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukii-huk! i ie Hampir, Termohon me mohon kepada Majfefis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2T 2].
V .
4.
FE R n MBANGAN HUKUM
j 4,1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Poriydesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayal f I) huruf d . Pasal 37 ayat (I) UU K1P juncio Pasal 3 ayat (2) hum f a dan ayal (3) Peraturan Ki un isi Informasi Nomor '2 Taliuti 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Inlbnuasi Publik [PERKI PPS1P);
[4.2J Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan. Majeils Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan monipertimbangkan terlebih dahulu hal-hat s.ebagai.bcrikii]fy,; .
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Terhadap kedua ha[ tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A- Kewenangan Komisi Fnformasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayal (1} huruf a. Pasal '11 ayal (!) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat f I) huruf d dan Pasal 37 ayat f I) UU K IP j undo
3
ayal (2) hurui’ a, Pasal 3 ayat (3) h urut e PERJCI PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Jn formasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ujudikasi;
[4,4J Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan junctn^nsn a, (3) huruf e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1) huruff d pmeta Pasald 3 ayar PERKI PPSIP; W |4,5| Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada |4.3| dan [4.4.j Vlajells berpendapat bahwa
Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan pimisan teif permohonan a quo;
[4.bl Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayal 12) huruf b. Pasal 27 ayal {2} j undo Pasal 4 ayaL (4) dan ayat (5j, Pasal 5 ayal (Ij, dan Pasal 63 PER Kl PPSIP padu pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila: 1, permohonan penyelesaian SengkeLa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat;
/V
2. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik selama Komisi Irdonoasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten,''Kota belum terbentuk: 3 Komisi Informasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusa L untuk menyelesaikan Sengkcla In [ormas i Publik
dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat
menangani penyelesaian Sengketa informasi Publik yang menjadi kewenangannya: 4. permohonan penyelesaian Sengketa. Informasi publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Pusar pada saat PER Ki PPSIP disahkan
[4.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] Majelis berpendapat bahwa:' K onristy/^s ------- k Inform asi PLtsat berwenang memeriksa, memntus, da.n menjatuhkan p u tLisan ferhadap y ' v ,, . . \ W h perm oh on an a quo; b
Kedudukan Hukum f'Legal S funding) Pemohon [4.KJ Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka \% Pasal 35 ayat ( 1) hu rat'd, Pasal ayat ( 1) dan a ya L(2 ), Pasal 37 ayat ( 1) dan ayal (2) UU KIP ju n c to pasal i angka 8. Pasal 30 aval (1 ) huruf a. Pasal 30 ayal (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor I I ah ur 2 0 10 tentang Standar I .ayanan Informasi Publik (PKRKI SI M *)Jtincio Pasal I angka 6. Pasal 6 ayat (!) dan ayat (2), Pasal 7. Pasal 8. Pasal 11 PERK! PPSJP. yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon In form as i Publik yang M ali mengajukan permohonan Informasi Publik dan lelah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
/ < y >
1. Pemohon adalah Perse i' ikatan (Maatschap) l.embaga Swadaya Masyarakat ' ( ie h rak” No. W 10,0,35-1! k ,01,09-05-Pk! yang terdaftar di Kepaintejdan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, 13 Pebruari 2006 dengan Akta Notaris Irn Anggrnini, S.! I
X X
Nomor 25 Ta.hu n 2006; (Bukti P-l);.
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 21 Mei 2010 (Bukti P-2): 3.
1'erhadap
permohonan
informasi
Pemohon>
Termohon
Lidak
memberikan
pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan informasi mau p tm informasi yang dimohon oleh pemohon hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan yaitu hingga tanggal 8 -luni 2010; 4. Pemohon telah mengajukan kebeniLan kepada Tennohoti pada tanggul 2! Juni 2010 (Bukti P-3); 5. Termohon memberikan tanggapan dengan memberikan sebagian informasi yang dim in La 1’em oh on tertanggal 17 Juni 7010, yang diterima Pemohon pada pada tanggul iH-iKmi 2010: 6. Pada tanggal 24 Juni 2010 Termohon memberikan tanggapan dengan memberikan sebagian informasi yang diminta Pemohon (Bukti P-6); 7. Atas tanggapan dari Termohon, Pemohon tidak ptias dan pada Lar: g ua i 28 .JunV'30TQ mengajukan permohonan penyelesaian Informasi Pusat.
SengkeLa Informasi P u b lik X ^ X o m is i ■ . y.ev ' ;!■'t So // ■ ; 'r s : XiP-H U ,
[4.JO] Menimbang babwa berdasarkan tirai an [4.S| dan [4*9] tersebi.it M ajdis berpendapal bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal sta n d in g selanjurnya Majelis akan m c rn pen imbangkan pokok permohonan;
(k T u j u a it Pe r moli oimii I ii forma si Fu b Jil; 14.1 1 | Menimbang bahwa berdasarkan; !. Pasat 28 J' Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 104 a (LUft! NR i Tahun 1945) June (o Pasal 4 ayal (.1) dan ayat (2) UU K. IP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya alas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
V
2. Pasal 4 ayal (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi. Publik berhak mengajukan permintaan informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayal (1). dan nyai (.2} UU KIP yang pada pokoknya'mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Inlbrmasi Publik apabila; y an g d ikcc ua 11kn n:
a. tnfbm iasiPublikyangdim inta.i b. Permohonan dilakukan tidak
peraturan pemndang-
undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) U t J KdP junefr. menyatakan bahwa Badan Publik menerhitkan
1 PERKI SLIP yang pada pokoknya wajib menyediakan, m cm be r ikan. danramil
Informasi Publik yang berada di bawah kewenaituannya kepada
Pemohon Informasi Publik selain inton nas i yang di kecuali ka n sesuai dengan ketentuan; 5* Pasal 9 huruf c PLRKJ SI. IP menyatakan bahwa Badan Pub lili berwenang menolak permohonan Inlbrinasi Publik secara tertulis apabila Inlbrmasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikeeualikan/rahasia dengan d iserial alasan serta pemberitahuan tentang hak dun tala cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal II LU KIP 'ymeta Pasal 13 PERXI SLIP mengatur mengena i jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik; 7. Pasal 19 ayat fl) PERK! SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang^h^-rlk^y"' " ' v , .. t ■■''r,0f4 memperoleh Informasi Publik dengan melihat dan mengelabui iniormLisl-'ierra mendapat kun sa Ima n Inform asi Pu b Ii k.
K. {’iasiil 22 PhUKl SLIP yang tuenyatakah bahwa seluruh In Torm as i Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dupa L d lak sds oleh publik melalui pro sedur pe rmo hon an In fondasi Publik.
14 .121 Vten imbang bahwa berdasarkan fall la permohonan di dalam surai permohonan Informasi Pubiik kepada Termohon, Pemohon id a h mencantumkan alasan permohonannya (BukLi P-2).
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4,1 OJ. [4113 J, dan [4.1 '2J.. Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon teJAh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und angan yang berlaku, UU K1P mengatur permohonan Informasi Publik disertai alasan, akan tempi alasan tersebut tidak dapai dijadikan dasar Termohon untuk menolak permohonan Informasi Publik. Penolakan permohonan informasi Publik hanya dapat dilakukan dengan alasan stiatu Informasi Publik dikecualikan berdasarkan
jawaban Pihak Terkail, seria bu k Li-bukti sura L dan kcLerangan saksi Pemohon dan Pihak 'Terkait, Majelis menemukan liikLa hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Pakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang sidak dihaulub oleh Termohon, karenanya fakta hukum lersebui menjadi hukum bag:i Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yajtjlc a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan d^Iam UU DUK PERKARA: Pemohon Lektlt menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagai tn ana diuraikan dalam DUDUK PERKARA; e.
Pemohon
telah
mendapatkan
tanggapan
alas
keberatan
dari
Termohon
sebagaimana d i ura ikan d ulam DUDUK. PERKARA: d. Daftar Informasi Publik h e rsifat terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik: Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam pem nfatr^fp^v " .. ' \ a? juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu penolakan sebagian permohonan Informasi Publik;
. ■
.
t . Pend apa t Ma jelis [4.15] Menimbang bahwa terhadap ha I-ha i yang menjadi pers-el isihajn hukum di atus. Majelis aka a memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
Alasan Penolakan Permohonan a.
Permohonan informasi terlalu umum dan tidak dirinei
[4.16J Menimbang bahwa Pemohon di dalam surai permohonan informasi (Bukti i1-2) dan surat keberatan (Bukti P-3} hanya meminta informasi umum, yaitu r 1. Daitar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan D mus Perhubungan Kabupaten Sumenep: 2. Rencana
kerja
proyck'progratn
dan kegiatan yang
dilaksanakan
oleh
Ivinas
Perhubungan kabupaten Sumenep termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahu n Angga ran 2010 yang lorbagi dalam pos belanja langsung dan tak langsung; 3. Salinan dokumen dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perhubungan Kabupaten
Sumenep
Tahun Anggaran
Dinas
2010 termasuk dokumen
pendukung seperli reneana anggaran, biaya dan spesifikasi teknis pelaksanaannya yang sumberdananya berasa! dari APBD dan APBN Tahun 2010;
14 .17} Men ]m ban g bahwa pada paragraf [4. 16] angka 3. Pemohon mcminla dokumen pendukung seperti anggaran biaya dan spesi.likas.1 (cktiis pelaksanaan n_\ u yang sumber dananva berasal dari A PPD dan APBN Tahun 2010:
y^Z
|4.18J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ! i aval (I) UU Kll’ \\mvio Pasal J .> ayat (i) huruf d angka 3 PFRK1 Sl.iP: rineian Dokumen Pelaksanaan .Anggaran. (DPA) merupakan informasi lerbuka yang wajib tersedia setiap saat;
[4.19] bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan secara spesifik di dalam surat .191 Menimbang Menimba permohonan bahwa yang dimaksud dengan permohonan informasi tentang spesifikasi Leknis pelaksanaan adalah rineian DPA;
[4.20] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa ~ ” ' ■ /S y ' pernah meminta informasi mengenai DPA kepada Termohon secara li.san; >-■m#t
v \ J'
14.21] Menimbang bahwa Termohon di da lam persidangan menyatakan permohonan ride lari DPi^ baru muncul $platm persidangan;
[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan pernah meminta informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.21J kepada Termohon:
[4.22] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.19]. [4,20]. [4,21 j, dan j4.22 \ Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak dicantumkan secara jelas dan tegas di dai ain surat perin ohonan;
b.
Peti obi kau perm ohonan inform asi publik herd asa r lean pasal 6 ayat (31 h u ru f c Uli K .r
Z
y
[4.24] Menimbang bahwa Termohon semula mendalilkan penolakan atas permohonan Daftar informasi Publik yang dilakukannya mendasarkan pada Pasal 6 ayat (3) huruf e UU K.1P yang pokoknya mengatur bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila Informasi Publik yang diminta beium dikuasai atau belum didokumentasikan:
[4.23 J Menimbang bahwa Pasal 1 1 a y a t( l) huruf a U li Kl Vj undo Pasal 13 ayat ('H huruf a PERK1P SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Dafiar Informasi Publik yang sekurangkurangnya tnemuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unii/sniuan keri u yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuaLan atau penerbitan inlormusl, wukju dan tempa L pembuatan inform a s i, bentuk informasi yang tersedia, serLa jangka waktu \ penyimpanan atau retensi arsip adalah informasi terbuka yang berada dalam tiab informasi yang Teraedia Setiap Saat sehingga Termohon wajib memberikannya p tala suat adu perm oh on
[4,26] Menimbang bahwa setelah mendengar penjelasan duri Majelis di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon akari memberikan Daftar Informasi Publik karena merupakan infomtasi yang Lerbuka;
[4.27] Menimbang bahwa dalam kesimpulan tertulis yang disampaikan termohon dalam paragraf [3.2] angka 3 pada tanggal 6 Oktober 2010 termohon berpendapat bahwa Dultar Informasi Publik yang merupakan salah satu informasi van g dimohon oleh PemohjofriidiHafeJ:? , ffd s i /i informasi van g terbuka dan wajib disediakan oleh setiap Rudan Publik termasuki [yrmtfhoi]:
t,
P c□utiikiin berdasarkan pasal 17 huruf c angka 7 UI" KIP
[4.28J Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa berdadarkan Pascal 17 huruf c angka 7 UU KIP pada pokoknya LCnlang alasan pengecualian informasi karena membahayakan peria kanan dan keamanan negara yaitu mengenai s isi e: u uildijen negara dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 200b. kepaia Dinas Perhubungan merupakan bagian dari Komunitas Intelijen Daerah;
[4.291 Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Koiuimilas Imeliien Daer ah m em iJi k i tuaas-t ugas van g m em iIik i ke1wc natiga n i mi uk menu lu p do k um e n an g siam n: .......... [4.30] Menimbang bahwa dasar untuk menentukan pengecualian pada para urai [4.281 tidak
berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf j LU KU’,
melainkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
[4.3 J] Men imbang bahwa herd asarkan uraian pada paragraf [4,28], [4.29'|. dan ]4.30 j. Majelis berpendapat dalil Termohon unLuk .menolak p n oh o nan Informasi Publik lidak relevan.
O£
d. Penolakan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP
[4.32] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP. DPA merupakan bagian dari memorandum rahasia di [ladan Publik yang menurui silatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badai: Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka d a pai secara serius merugikan
proses penyusunan
kebijakan,
keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan
yakni u sul
dapal:
(I)
mengurangi
kebebasan,
komunikasi, atau pertukaran gagasan
sehubungan dengan proses pengambilan keputusan, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, dan (3) mengganggu keberhasilan dalam suati.i proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan;
[4,33] Menimbang bahwa Vlaj e Iis be rpe ndapat ba hw a dok urn en DPA ada Iah dpkilfr7t?ttr,yan g sfth'Si j&aSsk sudah merupakan keputusan yang bersilat final sehingga tidak akan ruerug-rk’an Ttro^-spy penyusunan kebi jakan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32]; [j
[434] Menimbang bahwa DPA b f c i j a h merupakan suam m '4 atau memorandum yang secara eksplisit dinyatakan sebagai dokumen rahasia bahkan merupakan suai u dokumen van g disusun seteluh melalui persetujuan pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang barai ifat terbuka untuk pubiik;
f ^ 5 5 l Menitabang bdnva berdasarkan uraian pada paragraf MafeJis berpendapat bahwa dalil Termohon
untuk
[4 3 2 J: [435 f dan
menolak
permohonan
informasi
berdasarkan Pasal 17 huruf i LU KiP tidak relevan;
e.
Penolakan berdasarkan Perprcs Nomor 54 Tahun 2010 tentang P^gadaan Barang dan Jasa Men imbang bahwa di
dalam persidangan Termohon
mendablk.m
penolakan
permohonan informasi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010'sebagai Perubahan alas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pengadaan Parang dan f asa yang menyatakan bahwa yang tetap dibuka adalah harga total dari kegiatan .sedangkan rincian yang menjadi dasar penentuan harga lota! tersebut rahasia dan tetap menjadi dokumen pribadi penjabat pembual komitmen karena dapat digunakan sebagai dasar pada saat akar mengadakan tender di tahun beriku m ya;
[4 3 7 J Menimbang bahwa pada P a sa l- ayat (2 ) Keppres Nomor 80 Tahun 7003 yang diabai] menjadi Pcrpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Rarang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan tujuan diberlakukan Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan bu rang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APHN/a PRD dilakukan secara efisien, efektif terb u k a dan bersaing, tran sp aran , adil/liduk d isk rim in atif dan akunhibeL
[4 3 8 ] Menim hang bahwa dasar untuk menentukan pengecualian harus berdasarkan UndangUndang sebagaimana dimaksud dalam [‘asal 17 huruf j UU KIP, sementara Perpres bukan L udang-Undang;
|439J Mon ini ban g bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [436], [4.3 7 f dan [438 | VJ.mg. berpendapat bahwa Termohon menolak dengan alasan ketentuan Pcrpres 2010 untuk menolak permohonan informasi tidak relevan;
4
5. IpSSIMPULAN
lierdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di utas, Majelis Komisioner hci kesimpukm. [5. 1] Kami si In formasi Pusal berwenang unLuk memeriksa. mengadili, dan memulus perkara a quo;
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (h'gal sta n d in g untuk merica iu k a n permohonan dalam perkara a quo;
[5JJ Oalil-dnIiI Termohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian:
6. AM AR PUTUSAN Me rmitu.sk an. [6,1| Menyatakan bahwa benar Termohon telah
rm oh n nan informasi dari
Pemohon untuk sebagian berupa: 1. rencana kerja provek/program dan kegiaLan yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran lahiinan fahun Anggaran 2010 sang terbagi dalam pos belanja langsung dan tak langsung, 2 . sa Iin an dokumen dari prograj n d aj l Leg iat au y ang d ilaksana ka n Ta h u 11 Anggaran 2010 Lennasuk dokumen pendukungnya seperti rencana anggaran biaya yari g sumber dananya berasal dari APflD dan A PUN Tahun 2010;
j6,2] Menyatakan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf |'2.2] angka | khtisusnyaAnenyangkut spesifikasi teknis pelaksanaan di dalam surat permohonan adalah kabur dan tidak dapat d ibu k Likati sebagai rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga Termohon tidak wajib ii.ntuk memenuhinya;
[6.3] MeneLapkan Daltar Informasi Publik di bawah penguasaan Termohon adalah luldriunsi Publik yang wajib dibuka oleh Termohon;
6 41 Memerintahkan i crmohon untuk memberikan Daliar Informasi Pubhk settanaupana 1 1 ........... ■■■' ] - C| dimaksud pada paragraf [6,3] kepada Pemohon dalam jangka waktu J0 (Scp4i|tfp^aTidkpj[jt sebagaimana dialur dalam UU KIP dan PPP K I SLIP;
P g / k -■■/ :
i-, M
Demikian diputuskan d ai|p i Rapd| Pemtusytawargtan Majelis komisioner y a®
Abdul
Rail m an Ma'inun selaku Ketua merangkap Anggota, Ah mari Alamsyali Sa ragi lu ria n Do no Pinsetyo masing-masing sebagai Anggola* pada hari Jurnal. 8 Oktober 2(J 11) dan diucapkan dalam Sidang Terbuka uni u k umum pada hari
Senin 11 Oktober 20! (J, oleh Majelis
Komisioner yang nama-namanya lersebuL di alas* dengan didampingi oleh Jlambang J lardi SVinnla sebagai Pan ilent, seria dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
keti.ia Majelis
(Abdul Rahman Ma 1m
Anggota Majelis
(AhmatTAiainsyah SJiragih)
(Dono P.raselvu)
Panitera
CBatn ba ng Hard i Win ata)
