PUTUSAN Nomor: 015/VIII/KIP-PS-M-A/2010
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
t a
s u
1. IDENTITAS
P i s
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 015/VII/KIP-PS-
a m r
M-A/2010 yang diajukan oleh:
o f n
Nama
: Lembaga Anak Indonesia-Sumatera Utara (LAI-SUMUT)
Alamat
: Jl.Medan-Binjai km 12,9 No.2 Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang- Sumatera Utara
I
Medan, yang saat ini berdomisili di Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
i s
i m o
Yang diwakili oleh Suherly Harahap selaku Ketua LAI-Sumut, bertindak untuk dan atas nama LAI-Sumut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, di dalam persidangan memberikan kuasa kepada W.T Barus, S.Th, P.H Marbun, B.M, dan Azwar, S.H., S.Pd. dengan surat
K
kuasa nomor 2021/LAI/KIP/XI/2010 tertanggal 17 November 2010;
Terhadap
Nama
: Kepala SMA Negeri I Sunggal
Alamat
: Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351, Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Termohon I
1
Nama
: Kepala SMP Negeri I Sunggal
Alamat
: Jl. Medan Binjai Km. 15, Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang 20351, Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai Termohon II.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;
t a
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
s u
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA
P
i s
A. Pendahuluan
a m r
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 28 Juli 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi
o f n
Informasi Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan registrasi Sengketa Nomor 015/VIII/KIP-PS-M/2010.
I
Kronologi
i s
[2.2] Pada tanggal 2 Juni 2010 yang diterima pada tanggal 2 Juni 2010, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I dan Termohon II dengan rincian
i m o
informasi:
1. salinan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Tahun 2009;
K
2. daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan 2010.
[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II pada tanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21 Juni 2010. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
[2.4] Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II juga tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 28 Juli 2010 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat. 2
[2.5] Pada tanggal 15 Oktober 2010, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon. Mediasi gagal mencapai kesepakatan karena Termohon I dan Termohon II tidak hadir dalam mediasi tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 23 November 2010 dilakukan ajudikasi dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
t a
[2.6] Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi serta tidak
s u
menanggapi surat keberatan yang ditujukan oleh Pemohon kepada Termohon.
P
Petitum
i s
[2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.
B.
Alat Bukti
a m r
o f n
Surat-Surat Pemohon
[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
I
Bukti P-1
Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia Nomor 01 tertanggal 14 November
i s
2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-620.
i m o
HT.03.01-Th 2005;
Bukti P-2
K
Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon
I dengan Nomor: 400/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Yetti S.;
Bukti P-3
Salinan surat Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon II dengan Nomor: 401/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010;
Bukti P-4
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor: 421/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010;
3
Bukti P-5
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon II dengan Nomor: 420/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21 Juni 2010;
Bukti P-6
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor 001/LAI /KIP/VII/2010 dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor 002/LAI /KIP/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010, yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2010.
t a
Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal
s u
23 November 2010 telah didengar
keterangan dari Pemohon sebagai berikut:
P
1. Pemohon menyatakan benar telah memohon informasi mengenai salinan APBS Tahun
i s
2009 dan daftar nama siswa/i penerima bantuan siswa miskin di SMA N 1 Sunggal dan SMP N 1 Sunggal;
a m r
2. Tujuan atau alasan permohonan informasi adalah untuk sebagai implementasi pengawasan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di bidang
o f n
pendidikan agar semakin jelas dan keluarannya menjadi semakin baik bagi negara dan masyarakat;
I
3. Pemohon telah beberapa kali mendatangi kantor Termohon I dan Termohon II namun tidak pernah bertemu dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal dan Kepala SMP N 1
i s
Sunggal atau Termohon I dan Termohon II;
i m o
4. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon; 5. Pemohon telah mengajukan keberatan yang diterima oleh pegawai di instansi Termohon I (Ety Irtanti) dan pegawai di instansi Termohon II, pada tanggal 21 Juni
K
2010; (Bukti P-4 dan Bukti P-5); 6. Termohon I dan Termohon II tidak menanggapi surat keberatan Pemohon atas tidak ditanggapinya permohonan informasi; 7. Domisili Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan pengajuan keberatan sebelumnya berada di Jalan Gagak Hitam telah pindah ke Jl. Bersama No. 38, Km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
4
8. Di dalam surat permohonan informasi, yang menandatangani surat adalah Suherly Harahap selaku Ketua LAI dan P.H Marbun selaku Wakil Sekretaris. Sementara itu yang menandatangani surat keberatan adalah Suherly Harahap Ketua LAI-Sumut dan Sekretaris, akan tetapi tanda tangan Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas nama Sekretaris.
[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer
t a
a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh seluruh
s u
informasi yang diminta oleh Pemohon;
b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu
P
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
i s
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
a m r
perundang-undangan yang berlaku.
o f n
Keterangan dan Jawaban Termohon
[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2010 telah didengar
I
keterangan dari Termohon I, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Termohon I menerima surat permohonan informasi dari Pemohon namun surat
i s
tersebut tidak memiliki tanggal; 2. Dalam surat Pemohon, kantor Pemohon berada di Jalan Medan-Binjai, Kecamatan
i m o
Medan Sunggal. Di bagian tanggal dan tempat surat itu dibuat disebutkan Medan sementara alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun di Sunggal
K
Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian domisili Pemohon dianggap tidak jelas; 3. Termohon I mempertanyakan kejelasan Pemohon karena antara surat yang pertama dan yang kedua ditandatangani oleh (2) dua orang yang berbeda. Surat yang pertama ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris, sementara surat yang kedua ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Antara tanda tangan Sekretaris dan Wakil Sekretaris hampir sama atau dapat dikatakan sama. Termohon mempertanyakan, siapa yang sebenarnya memohon informasi, apakah 2 (dua) orang yang berbeda atau hanya 1 (satu) orang;
5
4. Termohon I merasa ragu siapa Pemohon yang sesungguhnya karena tidak pernah bertemu. Termohon mempertanyakan identitas pemohon, kepentingan dan kebenaran surat yang disampaikan oleh Pemohon; 5. Termohon I menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui surat yang pertama atau surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal karena yang menerima adalah wakilnya; 6. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM)
dibuat melalui proses diantaranya dengan terlebih dahulu
menetapkan kriteria atau syarat penerima yang antara lain meliputi: memiliki surat
t a
keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah, siswa yang bersangkutan telah membayar
s u
dana komite, jarak tempuh tempat tinggal siswa dengan sekolah, hasil penilaian komite sekolah dan hasil verifikasi kondisi perekonomian orang tua/wali siswa;
P
7. Termohon I menyatakan bahwa daftar siswa miskin penerima bantuan meliputi
i s
nomor, nama, jumlah dana yang diterima, dan tanda tangan. Tidak ada kolom alamat siswa/i berdasarkan format resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
a m r
Serdang;
8. Termohon I menyatakan terdapat instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli
o f n
Serdang bahwa informasi tentang dana bantuan dan beasiswa wajib disampaikan secara terbuka kepada siswa. Termohon menindaklanjuti dengan menyampaikannya
I
pada saat upacara setiap hari Senin pagi;
9. Termohon I menyatakan bahwa proses penyusunan APBS diantaranya meliputi
i s
tahapan:
a. ada rapat dengan dewan guru dan karyawan untuk menginventarisir kebutuhan-
i m o
kebutuhan;
b. Kepala Sekolah mengajukan usulan kebutuhan kepada pengurus komite;
K
c. Pengurus Komite mengadakan pertemuan dengan stake holders dan Kepala Sekolah untuk membahas kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dituangkan dalam dokumen RAPBS; d. setelah memahami sejumlah kebutuhan yang tertuang dalam dokumen RAPBS, Pengurus Komite mengadakan rapat dengan orang tua/wali untuk memutuskan RAPBS sebagai dokumen APBS; 10. Berdasarkan proses penyusunan APBS yang demikian, Termohon I menyatakan bahwa dokumen APBS adalah dokumen yang terbuka;
6
11. Tentang informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon I menyatakan tidak pernah mengatakan tidak bisa memberi informasi tersebut. Saat surat permohonan informasi disampaikan, Termohon I menberikan perintah kepada salah seorang guru agar jika Pemohon datang, Pemohon diminta untuk menemui Termohon I. Namun pada saat menyampaikan surat keberatan, Pemohon tidak menemui Termohon I dan langsung meninggalkan tempat.
[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan yang sama tertanggal 23 November 2010 telah didengar keterangan dari Termohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:
t a
1. Termohon II tidak tahu persis kapan surat permohonan informasi diterima, karena
s u
Termohon II tidak pernah bertemu secara langsung dengan Pemohon;
2. Termohon II menyatakan pada saat utusan dari Komisi Informasi Pusat datang untuk
P
melakukan klarifikasi, Termohon II menyatakan tidak akan menutup-nutupi informasi
i s
apapun;
3. Termohon II memang belum pernah memberikan informasi yang diminta Pemohon.
a m r
Termohon II juga menyatakan bahwa pada saat utusan Komisi Informasi datang, Termohon II langsung menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon terkesan
o f n
menghindari Termohon II. Hal ini terbukti dengan Pemohon yang tidak pernah menemui Termohon II padahal setiap hari Pemohon mengantarkan anaknya yang
I
bersekolah di sekolah yang dipimpin Termohon II; 4. Pemohon pernah datang ke sekolah untuk menemui Termohon II, namun karena
i s
Pemohon datang sore hari sekitar pukul 15.00 WIB, Termohon II sudah tidak berada di sekolah;
i m o
5. Termohon II menyatakan tidak dapat memberikan informasi karena tidak tahu harus memberikan kepada siapa;
K
6. Termohon II dan pegawai di instansi Termohon II biasanya mengabaikan surat-surat masuk yang tidak jelas siapa pengirimnya; 7. Termohon II menyatakan indikator penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) antara lain surat keterangan miskin, apakah siswa yang besangkutan telah membayar dana komite, dan penampilan siswa sehari-hari atau cara berpakaiannya; 8. Mekanisme pengumuman informasi di instansi Termohon II selama ini dilakukan secara lisan melalui wali kelas atau guru BP.
Surat-surat Termohon 7
[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon I mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1
Asli surat permohonan informasi yang tidak memiliki tanggal;
Bukti T-2
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon I dengan Nomor: 421/LAI-SU/VI/2010 tertanggal 20 Juni 2010, yang diterima pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Bukti Tanda Terima yang ditandatangani oleh Ety Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010.
t a
[2.14] Menimbang bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti surat/tertulis.
s u
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon I dan
P
Termohon II pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan
i s
putusan sebagai berikut; 1.
Primer
a m r
Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan alasan pengajuan Sengketa Informasi Publik dan menolak permohonan pengajuan Sengketa
o f n
Informasi Publik oleh Pemohon; 2. Subsider
I
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i s
i m o
3. KESIMPULAN TERTULIS PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
K
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya Pemohon telah mengikuti seluruh prosedur administrasi lengkap yang dibuktikan dengan adanya tanda terima permohonan informasi, tanda terima pengajuan keberatan, serta kelengkapan syarat-syarat lembaga termasuk alamat sekretariat dan nomor kontak yang jelas, terang dan dapat dihubungi oleh siapa saja sejak diajukannya surat permohonan informasi dan pengajuan keberatan ke Badan Publik dan Komisi Informasi Pusat (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6).
8
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon I mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Termohon I menyatakan, merasa tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan tim atau anggota dari LAI Sumatera Utara sehingga tidak mengerti latar belakang Pemohon dan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsi lembaga Pemohon; 2. Termohon I meragukan surat yang dikirimkan Pemohon karena: a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat; b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh sekretaris dan wakil
t a
sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama;
s u
c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon;
P
3. Termohon I menyatakan tidak keberatan untuk memberikan informasi terkait APBS
i s
2009 dan daftar siswa penerima bantuan siswa miskin tahun 2010 sesuai dengan prosedur yang ada.
a m r
[3.3] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
o f n
Termohon I memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.15].
I
[3.4] Menimbang bahwa Termohon II mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya
i s
sebagai berikut:
1. Termohon II tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon sehingga tidak tahu apa
i m o
yang menjadi tugas pokok dan fungsinya; 2. Termohon II telah pernah menghubungi Pemohon untuk melakukan klarifikasi namun
K
Pemohon tidak dapat dihubungi. Termohon II telah meminta istri Pemohon untuk memberitahu Pemohon perihal klarifikasi tersebut namun Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon II; 3. Termohon II meragukan surat dari Pemohon karena: a. surat permohonan informasi tidak memiliki tanggal surat; b. surat permohonan informasi dan keberatan ditandatangani oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris LAI Sumut namun tanda tangannya hampir sama; c. Sekretariat dari LAI Sumut setelah ditelusuri tidak jelas sesuai dengan kop surat yang diterima sehingga meragukan keberadaan Pemohon; 9
4. Termohon II tidak keberatan memberikan informasi mengenai APBS 2009 dan daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2010 dengan catatan sesuai dengan prosedur dan etika yang berlaku;
[3.5] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon II memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.15].
t a
4. PERTIMBANGAN HUKUM
s u
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan
P
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto
i s
Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
a m r
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan
o f n
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan
I
putusan permohonan a quo;
2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
i s
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
i m o
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat
K
(1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Perki PPSIP.
10
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4.] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 63 Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila: 1. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik
t a
Pusat;
s u
2. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
P
3. Komisi Informasi Provinsi meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan
i s
Sengketa Informasi Publik
dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat
menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
a m r
4. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Pusat pada saat Perki PPSIP disahkan.
o f n
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi
I
Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
i s
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
i m o
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30
K
ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik dan telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Badan Hukum berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Anak Indonesia Nomor 01 tertanggal 14 November 2006 dengan akta notaris Nuriati, S.H., M.Kn 11
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-620. HT.03.01-Th 2005; (Bukti P-1); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2 Juni 2010 yang diterima oleh Wakil Kepala Sekolah, Yetti S. (Bukti P-2); 3. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon II pada tanggal 2 Juni 2010 (Bukti P-3); 4. Terhadap
permohonan
informasi
Pemohon,
Termohon
tidak
memberikan
pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan informasi maupun informasi yang dimohon oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
t a
ayat (7) UU KIP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan yaitu
s u
hingga tanggal 16 Juni 2010;
5. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon I yang diterima oleh
P
pegawai di instansi Termohon I, Ety Irtanti pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-4);
i s
6. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon II yang diterima oleh pegawai di instansi Termohon II pada tanggal 21 Juni 2010 (Bukti P-5);
a m r
7. Pemohon pada tanggal 28 Juli 2010 mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 3
o f n
Agustus 2010.
I
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan [4.9] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing),
i s
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
i m o
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan:
K
1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila: a. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan; 12
b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
t a
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan
s u
atas penolakan tersebut;
6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;
P
i s
7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta
a m r
mendapatkan salinan Informasi Publik;
8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh Informasi Publik yang berada
o f n
pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.
I
[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan
i s
Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya (Bukti P-2 dan Bukti P-3).
i m o
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], dan [4.12], Majelis
K
berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10], [4.11], [4.12] dan [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU KIP mengatur permohonan Informasi Publik disertai alasan, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar Termohon untuk menolak permohonan Informasi Publik. Penolakan
13
permohonan Informasi Publik hanya dapat dilakukan dengan alasan suatu Informasi Publik dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan
t a
Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
s u
a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
P
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana
i s
diuraikan dalam Duduk Perkara;
c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon
a m r
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
d. Daftar Informasi Publik bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik;
o f n
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan
I
penolakan sebagian permohonan Informasi Publik;
i s
E. Pendapat Majelis
[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis
i m o
akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
K
Alasan Penolakan Permohonan a. Ketidakjelasan Identitas [4.17] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II mengaku tidak melayani permintaan informasi Pemohon karena khawatir Pemohon bukanlah lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses belajar-mengajar di instansi Termohon.
[4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan akta pendirian Badan Hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.8] atau (Bukti P-1) dan Termohon 14
mampu menjelaskan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi lembaga swadaya masyarakat a quo sebagai wadah pembinaan sumber daya manusia dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat profesi mandiri dan pemerintahan daerah yang bersih serta pembangunan yang berpihak kepada masyarakat berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian a quo, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon I dan Termohon II yang sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.17] tidak terbukti.
b. Tidak Diterimanya Surat Permohonan Informasi [4.19] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menyatakan bahwa Termohon I
t a
menolak memberikan informasi karena Termohon I tidak merasa pernah menerima surat
s u
permohonan informasi langsung dari Pemohon karena surat permohonan diterima oleh wakil Termohon I.
P i s
[4.20] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan menolak memberikan informasi karena Pemohon tidak bersedia bertemu langsung dengan Termohon I dan
a m r
Termohon II untuk meminta informasi yang sesuai dengan yang tertera di dalam surat permohonan informasi.
o f n
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan dan bukti
I
permohonan informasi kepada Termohon I pada tanggal 2 Juni 2010, Termohon I telah menerima surat permohonan informasi tersebut sehingga dalil Termohon I yang menyatakan
i s
tidak pernah menerima permohonan informasi dari Pemohon tidak terbukti. (Bukti P-2).
i m o
c. Kelengkapan Surat
[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I menolak memberikan informasi
K
karena surat permohonan informasi tidak lengkap yaitu tidak adanya tanggal surat.
[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan tanda terima surat permohonan informasi di instansi Termohon I dibuktikan dengan adanya tanda tangan Wakil Kepala Sekolah SMA N 1 Sunggal pada tanggal 2 Juni 2010. (Bukti P-2).
[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon mengakui, surat permohonan informasi telah diterima oleh Wakil Kepala Sekolah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19]. 15
[4.25] Menimbang berdasarkan paragraf [4.23] dan [4.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi dengan alasan surat tidak lengkap karena tidak adanya tanggal surat, tidak terbukti.
d. Keabsahan Tanda Tangan [4.26] Menimbang bahwa di dalam surat permohonan tercantum tanda tangan Ketua LAI, Suherly Harahap dan Wakil Sekretaris P.H Marbun, sedangkan di dalam surat keberatan tercantum tanda tangan Ketua LAI Suherly Harahap dan Sekretaris Azwar, S.H., S.Pd.
t a
Termohon I dan Termohon II menilai tanda tangan Sekretaris dan Wakil Sekretaris tersebut
s u
mirip sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan surat.
P
[4.27] Menimbang di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa di dalam surat
i s
permohonan informasi, yang menandatangani adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan Wakil Sekretaris yaitu P.H Marbun, B.N. Sementara itu yang menandatangani surat
a m r
keberatan adalah Ketua LAI yaitu Suherly Harahap dan Sekretaris namun tanda tangan Sekretaris diwakili oleh Wakil Sekretaris atas nama Sekretaris.
o f n
[4.28] Menimbang bahwa permohonan informasi dilakukan oleh Pemohon yang berstatus
I
sebagai Badan Hukum, maka representasi dari Badan Hukum tersebut adalah Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut. Oleh karena itu, Majelis Komisioner
i s
berpendapat bahwa surat permohonan informasi dan surat pengajuan keberatan yang telah ditandatangani oleh Ketua dipandang sah sebagai bukti identitas. Dengan demikian, dalil
i m o
Termohon I dan Termohon II tidak relevan.
K
e. Ketidakkonsistenan Tempat Surat dan Domisili Pemohon [4.29] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menolak memberikan informasi karena tempat surat dibuat dengan domisili Pemohon tidak konsisten. Alamat Sekretariat Pemohon di dalam surat permohonan dan surat keberatan berada di Jalan Medan-Binjai, Kecamatan Medan Sunggal. Sementara itu, tempat surat dibuat dituliskan “di Medan” padahal alamat tersebut seharusnya tidak berada di Medan, namun berada di “Sunggal, Kabupaten Deli Serdang”.
16
[4.30] Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan bahwa domisili Pemohon pada saat melakukan permohonan informasi dan keberatan di Jalan Gagak Hitam telah pindah ke Jl. Bersama No. 38, km. 13 Medan-Binjai, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
[4.31] Menimbang bahwa memang benar domisili pada saat proses permohonan informasi dan proses keberatan di instansi Termohon berbeda dengan domisili Pemohon saat ini karena Pemohon telah pindah ke wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.30].
t a
[4.32] Menimbang bahwa Majelis Komisioner memahami kebingungan Termohon I dan
s u
Termohon II atas ketidakkonsistenan tempat surat dan domisili Pemohon sehingga Majelis berpendapat Pemohon telah tidak cermat dalam mengajukan surat permohonan informasi dan
P
keberatan sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemohon kurang serius dalam meminta
i s
informasi a quo.
a m r
[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib memastikan Pemohon Informasi Publik melengkapi
o f n
persyaratan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perki SLIP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
I
[4.34] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.30], [4.31], [4.32], dan [4.33] bahwa
i s
sekalipun Termohon I dan Termohon II mempermasalahkan ketidakkonsistenan tempat surat dan domisili Pemohon di dalam proses permohonan informasi dan keberatan namun
i m o
Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perki SLIP pada saat proses permohonan dan keberatan dilakukan, maka Majelis Komisioner
K
berpendapat alasan penolakan Termohon I dan Termohon II karena ketidakkonsistenan tempat surat dan domisili Pemohon menjadi tidak relevan.
f. Kecurigaan pada motif penggunaan informasi [4.35] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa selama ini telah menjadi kebiasaan seluruh pegawai di instansi Termohon I dan Termohon II untuk mengabaikan surat yang tidak jelas pengirimnya.
17
[4.36] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa untuk memperoleh informasi Pemohon harus bertemu terlebih dahulu dengan Termohon I dan Termohon II sebagai Kepala Sekolah.
[4.37] Menimbang Pasal 23 ayat (1) Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
[4.38] Menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.37] permohonan informasi tidak wajib dilakukan melalui pertemuan langsung namun dapat melalui surat atau permohonan
t a
tertulis, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil Termohon tidak relevan.
g. Ketidaktahuan terhadap kewajiban menurut UU KIP
s u
P
[4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon I dan Termohon II tidak
i s
mengetahui mengenai keberadaan UU KIP dan fungsi Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga tidak merasa wajib melakukan kewajiban pelayanan informasi
a m r
sesuai dengan amanat UU KIP dan Perki SLIP.
o f n
[4.40] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 13 Perki SLIP pada pokoknya memberikan kewajiban kepada Badan Publik
I
untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat kepada Pemohon Informasi Publik
i s
serta menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di Badan Publik yang bersangkutan.
i m o
[4.41] Menimbang bahwa Pasal 42 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal
K
belum terbentuk PPID, fungsi PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.
[4.42] Menimbang bahwa UU KIP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pengelolaan layanan informasi publik telah diundangkan ke dalam Lembar Negara serta Perki SLIP yang telah diundangkan ke dalam Berita Negara maka peraturan tersebut telah memenuhi asas publisitas dan setiap orang dianggap mengetahuinya berdasarkan Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 18
[4.43] Menimbang berdasarkan uraian di dalam paragraf [4.40]. [4.41], dan [4.42], Majelis Komisioner berpendapat dalil Termohon I dan Termohon II yang menyatakan tidak mengetahui mengenai kewajiban layanan informasi berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP tidak terbukti.
Mengenai Prosedur Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan [4.44] Memperhatikan bahwa alasan penolakan sebagaimana diuraikan sebelumnya secara keseluruhan berkaitan dengan alasan prosedural sebagai dasar penolakan.
t a
s u
[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan dokumen pembahasan (risalah) sidang UU KIP, Pasal 6 ayat (2) UU KIP hanya mengatur mengenai penolakan permohonan informasi yang tidak
P
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i s
[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 11, Pasal 35 ayat
a m r
(1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki SLIP Pemohon telah memenuhi persyaratan
o f n
pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II.
I
[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.45] dan [4.46] Pemohon telah melakukan proses permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada Termohon I dan Termohon II
i s
atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian alasan penolakan Termohon I
i m o
dan Termohon II tidak relevan.
K
Mengenai Status Dokumen APBS dan Daftar Siswa/i Penerima Bantuan Siswa Miskin [4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 3 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen salinan APBS merupakan dokumen informasi publik yang termasuk ke dalam informasi mengenai keuangan yang wajib tersedia setiap saat.
[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP juncto Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen daftar siswa/i penerima 19
bantuan siswa miskin termasuk ke dalam kategori informasi publik mengenai laporan keuangan dan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
[4.50] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.48] dan [4.49] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen APBS dan daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin adalah dokumen yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
5. KESIMPULAN
t a
s u
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
P
a quo.
i s
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
a m r
dalam perkara a quo.
o f n
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
I i s
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Menyatakan bahwa salinan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
i m o
(APBS) Tahun 2009 SMA N 1 Sunggal dan SMP N 1 Sunggal adalah dokumen yang terbuka dan dapat diakses publik.
K
[6.2] Menyatakan bahwa daftar siswa/i penerima bantuan siswa miskin Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang sesuai dengan format dan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) untuk SMA N 1 Sunggal dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk SMP N 1 Sunggal merupakan dokumen yang terbuka serta dapat diakses publik.
20
[6.3] Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk memberikan dokumen informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] dan [6.2] kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki SLIP.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin selaku Ketua merangkap Anggota, Ramli Amin Simbolon, dan Abdul Rahman Ma’mun masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 24 November 2010 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 November 2010, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Chairul Hasibuan sebagai
t a
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
s u
P i s
a m r
Ketua Majelis
o f n
I
(Amirudin)
i s
Anggota Majelis
Anggota Majelis
i m o
K
(Ramli Amin Simbolon)
(Abdul Rahman Ma’mun)
Panitera Pengganti
(Chairul Hasibuan)
21
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Medan, 25 November 2010 Panitera
t a
s u
(Chairul Hasibuan)
P i s
a m r
o f n
I i s
i m o
K
22
