KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 329/VIII/KIP-PS-A/2011
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONEST a
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan mer iu h ; Sengketa Informasi Publik Nomor 329/VI/KIP-PS-A/2011 yang diajukan oleh:
Nama
: Gito Purnomo
Alamat
: Perumahan Serpong Garde i, BI )k E-15 No.17 Tangerang, Banten
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap
Nama
: Kementerian Keuangan RI
Alamat
: Gd. Diuanda Lantai 11 J1 Dr. Wahidin Raya No 1Jakarta
selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Te'al. membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; felah mendengar keterangan Termohon: Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon:
l
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 Agustus 2011.
Kronologi [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada ^ai.ggai 23 Juni 2011 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2011. Adanui. inljrmasi yang diminta oleh Pemohon adalah a. Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat ..’bagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Janu:.' i UnT 2010, dan Juli-Desember 2011 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 19''510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat J<Mdi;rat Kementerian Keuangan.
b. Berita Acara Hasil Penilaian nt 'aksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksa^m PM K-190 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111 Co M pngawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
c. Surat lekomendasi kenaikan/penurunan/tetapnya pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Biro Sumber Daya Var"jsia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
[2.3] Atas permohonan informasi tersebut, Termohon memberikan surat jawaban sebagai berikut: a. Surat tanggapan Nomor S-354/SJ.6/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang berisi pernyataan Termohon tengah berkoordinasi dengan unit terkait. 2
b.
Surat tanggapan Nomor S-377/SJ.6/2011 tanggal 13 Juli 2011, yang berisi tanggapan sampai tanggal 8 Juli 2011 informasi yang diminta Pemohon masih dalam proses oleh unit terkait yang menguasai informasi tersebut. Termohon meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja.
c.
Surat jawaban Nomor S-387/SJ.6/201I tanggal 19 Juli 2011, berisi jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa hasil evaluasi adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008. Berdasarkan hal tersebut maka Teimonon menyampaikan informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan.
[2.4] Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Ke.ne» terian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, tertanggal 21 Juli 2011 .[2.5] Atas pengajuan keberatan tersebut, Termohon memberi tan tanggapan pada 28 Juli 2011 dengan surat nomor S14009/SJ/2011 yarn ro.n>atakan permohonan informasi Pemohon tetap tidak dapat dipenuhi karena termasub latormsi yang di kecualikan [2.6] Sehubungan adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon yang menyatakan permohonan informasi Pemohon tetap tic’ak uapat dipenuhi karena termasuk informsi yang di kecualikan, maka pada tanggal 5 '1’11 70 <1 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat [2.7] Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Pusat memeriksa dan menetapkan melalui penetapan Nomo' 250/IX/PNTP-MPP.A/2011, bahwa permohonan tersebut diterima dan akan dise'osaiKar melalui ajudikasi. [2.8] Sf'c'vuO’ya Komisi Informasi Pusat memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk men >had n sidang ajudikasi tanggal 31 Januari 2012
dilakukan
penyelesaian sengketa
m oH ri ajudikasi I di hadiri oleh Pemohon
[2.9] Pada tanggal 28 maret 2012 dan 22 Mei 2012 dilakukan sidang adjudikasi II dan III dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
3
Alasan dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.10] Termohon mengajukan permohonan Penyelesaian Segketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak diberikan oleh Termohon.
[2.11] Tujuan Permohonan informasi adalah: a.
Untuk mengetahui penyebab tidak dinaikkannya jabatan dan peringkat Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumbar Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
b.
Untuk mengetahui apakah penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal
.or
KEP-7.1/SJ/2011 tanggal 14 Januari 2011 sudah benar. Petitum [2.12] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.13] Menimbang bahwa di persidangan Penr no i m'.nyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa jawaban permohonan inforr lasi ha. us disertai bukti-bukti pendukung. 2. Bahwa adapun informasi yang 1ii "unta oleh Pemohon adalah a. Hasil evaluasi peUksaca ualam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan j ul'-Desember 2011 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP . 975 ' 0211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
b. Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK-190 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
c. Surat rekomendasi kenaikan/penurunan/tetapnya pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Biro Sumber 4
Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 3. Bahwa tujuan permohonan informasi adalah a. Untuk mengetahui penyebab tidak dinaikkannya jabatan dan peringkat Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. b. Untuk mengetahui apakah penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Nome' KEP-7.1/SJ/2011 tanggal 14 Januari 2011 sudah benar 4. Bahwa atas hasil uji konsekuensi yang dilaksana termohon, perr >hwi bersedia memeperoleh informasi terkait dengan: a. Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.91/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Des^mbei 2009, Januari-Juni 2010, dan Juli-Desember 2011
atas
nama Giio Purnomo
Setiyanto (NIP
197510211995111001). b. Berita Acara Hasil Penilaian pe'akjana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai peUksc.naan PMK-190 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) dapat diakses oleh pemohon informasi dengan hanya yang b e rk a in dengan subjek data dan yang bersangkutan
5. Bahwa dengan terpenuh nya 2 permohonan informasi tersebut pemohon sudah meneriama karena sudah sesuai dengan tujuan pemohon.
Surat-Surat ^emot’on [2.14] Mei. imbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
fcukii P-l
Salinan surat Permintaan informasi kepada Termohon pada tanggal 23 Juni 2011 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2011.
Bukti P-2
Salinan Surat tanggapan Nomor S-354/SJ.6/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang berisi pernyataan Termohon tengah berkoordinasi dengan unit terkait.
Bukti P-3
Surat tanggapan Nomor S-377/SJ.6/2011 tanggal 13 Juli 2011, yang berisi tanggapan sampai tanggal 8 Juli 2011 informasi yang diminta Pemohon 5
masih dalam proses oleh unit terkait yang menguasai informasi tersebut. Termohon meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja. Surat jawaban Nomor S-387/SJ.6/2011 tanggal 19 Juli 2011, berisi jawaban
Bukti P-4
yang pada intinya menyatakan bahwa hasil evaluasi adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008. Berdasarkan :>al tersebut maka Termohon menyampaikan informasi yang diminta P. .nohor. tidak dapat diberikan Salinan surat pengajuan keberatan kepada Sekretaris Jenoe.al Kementerian
Bukti P-5
Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan j_ tyanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, tertanggal 21 Juli 2011. Salinan surat nomor S14009/SJ/2011, Te~tangg°I 28 Juli 2011, yang
Bukti P-6
menyatakan permohonan informasi Pemonon tetap tidak dapat dipenuhi karena termasuk informsi yang di kec jailkan
[2.15]
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang d;uiNkan di atas dan bukti terlampir, Pemohon
meminta kepada Majelis Komisioner agai memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permo'iona.1 Pemohon. b. Memerintahkan Termo-.on untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Membuikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan peru adang-undangan yang berlaku.
K< ter«;.gan Termohon [2. >j ] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi
pertama dan kedua Termohon
memberikan keterangan sebagai berikut 1. Bahwa Termohoan telah melakukan uji konsekuensi pada tanggal 16 April 2012, a. surat nomor UK l.l/SJb/2012 yang hasilnya Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
6
Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan Juli-Desember 2011 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) dapat di akses oleh pemohon informasi. b. Surat nomor: UK.2.1/SJb/ 2012, yang hasilnya Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan
PMK-190
atas
nama
Gito
Purnomo
Setiyanto
(NIP
197510211995111001) tidak dapat diakses oleh pemohon informasi. c. Surat surat Surat nomor: UK.3.1/SJb/ 2012 yang hasilnya Surat rekon.entasi kenaikan/penurunan/tetapnya pelaksana dalam jabatan dan p ringk?. tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Biro Sumbar Da' a Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atas nan:-i Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001).
2. Bahwa untuk memenuhi tujuan pemohon yang ingin mengetahui apakah pembuatan berita acara sebelum surat keputusan Sekjer ke/ientrian keuangan mengenai Surat tentang penetapan
kenaikan/penurunar-^eiconya pelaksana dalam jabatan dan
peringkat tahun 2011 dari pejabat per.Mai kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementeriae Keuangan atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001), termohoi: berpendapat, dapat memerikan informasi untuk Berita Acara Hasil Pen’iaiar» relaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK-190 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 19751021199511 1001) dapat diakses oleh pemohon informasi dengan hanya yang berkaitan cLngan sabjek data dan yang bersangkutan.
[2.17j ivKi.’mbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Brkti T-l
Salinan surat Kuasa Khusus Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor SKU-80/SJ/2012 tertanggal 28 Maret 2012.
Bukti T-2
Salinan surat Kuasa Khusus Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor SKU-135/SJ/2012 tertanggal 16 Mei 2012
Bukti T-3
Salinan surat Hasil uji Konsekuensi PPID Kementerian Keuangan RI surat 7
nomor UK l.l/SJb/2012 tanggal 16 April 2012 Bukati T-4
Salinan surat Hasil uji Konsekuensi PPID Kementerian Keuangan RI surat nomor UK2.l/SJb/2012 tanggal 16 April 2012
Bukati T-5
Salinan surat Hasil uji Konsekuensi PPID Kementerian Keuangan RI surat nomor UK 3. l/SJb/2012 tanggal 16 April 2012
3.
KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa terpe.iuhinya 2 point permohonan informasi tersebut pemohon sudah menerima karena sudah sesuai dengan tuj uan pemohon sebagaiman terurai dalam keterangan pemohon.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon menyampaiku kesimpulan bahwa informasi yang dapat dipenuhi termohon hanya 2 hal sebgaimna term'd dalam keterang termohon.
4. PEPTlMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a UU normr id Tahun 2008 tentang K1P (UU KIP) jm c to Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa In forma.> ^ul'lik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan infoimasi
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk memeriksa
permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 8
dan
memutus
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 aya+ (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 3 ayat (4) h u m 'a, Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaiku*: Smgketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.10] dan [2.11];
[4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon te'ah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama), tanggal 31 Januari 7012, ajudikasi II tanggal 28 Maret 2012 dan ajudikasi III 22 Mei 2012.
[4.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU K*° yang berbunyi: “Setiap Informasi Pub'ik t. 'rus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat wa'.iu, biaya ringan, dan cara sederhana”
B. Kedudukan Helium (Legal Standing) Pemohon [4.7] MenimKng bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), F cal
ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c,
Peratuift.'1 Lomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik CFcrki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (l)huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP vai.j pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
9
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 23 Juni 2011 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Juni 2011. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah a. Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan Juli-Desember 2011 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. b.
Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan p^ri.'.gKai tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK-190 atas nama Git) Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) pegawai pada Dvo Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
c.
Surat rekomendasi kenaikan/penurunan/tetapnya polaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kcm’.itcrian Keuangan atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510r l i^v5i 11001) pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jer^era* Kementerian Keuangan
2. Bahwa Atas permohonan iri">rm^s;. tersebut, Termohon memberikan surat jawaban sebagai berikut:
a. Surat tanggapan Nomor S-354/SJ.6/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang berisi pemyaaan 3 crmohon tengah berkoordinasi dengan unit terkait. b.
Sarat Anggapan Nomor S-377/SJ.6/2011 tanggal 13 Juli 2011, yang berisi ♦anggapan sampai tanggal 8 Juli 2011 informasi yang diminta Pemohon masih dalam proses oleh unit terkait yang menguasai informasi tersebut. Termohon meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja.
c.
Surat jawaban Nomor S-387/SJ.6/2011 tanggal 19 Juli 2011, berisi jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa hasil evaluasi adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon menyampaikan informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan. 10
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, tertanggal 21 Juli 2011 4. Bahwa atas pengajuan keberatan tersebut, Termohon memberikan tanggapan pada 28 Juli 2011 dengan surat nomor S14009/SJ/2011 yang menyatakan permohonan informasi Pemohon tetap tidak dapat dipenuhi karena termasuk informsi yang di kecualikan
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.8] tersebut M:,je.is berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal sta iding), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan
C. Pokok Permohonan [4.10] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohon\n i'«mohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut memadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan hgi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan rem.ohcnan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
D. Pendapat vlajei:.j [4.11] Menimbang bahwa atas pengajuan keberatan tersebut, Termohon memberikan tanggapan ^ada 28 Juli 2011 dengan surat nomor S14009/SJ/2011 yang menyatakan rei mohonan informasi Pemohon tetap tidak dapat dipenuhi karena termasuk informsi yang di kec .alikan
[4.12] Menimbang Bahwa Termohoan telah melakukan uji konsekuensi pada tanggal 16 April 2012 sebagai berikut:
11
a. surat nomor UK l.l/SJb/2012 yang hasilnya Hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan Juli-Desember 2011 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) dapat di akses oleh pemohon informasi. b. Surat nomor: UK.2.1/SJb/ 2012, yang hasilnya Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 setoga' pelaksanaan
PMK-190
atas
nama
Gito
Purnomo
Setiyanto
(NIP
197510211995111001) tidak dapat diakses oleh pemohon in fcrn ^i, karena apabial diberikan dapat mengungkap hasil penilaian pihak 'ain sebgaiman dimaksud pasal 17 huruf h angaka 4 UU KIP. c. Surat
nomor:
UK.3.1/SJb/
2012
yang
hasilnya
Surat
rekomendasi
kenaikan/penurunan/tetapnya pelaksana dalam jab^-.n dan peringkat tahun 2011 dari pejabat penilai kepada Kepala Bi’o Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kem\gan atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 1975102119951"00l, tidak dapat diakses oleh pemohon informasi, karena apabial diWjkon uapat mengungkap hasil penilaian pihak lain sebgaiman dimaksud pa^al 17 huruf h angaka 4 UU KIP.
[4.13] Menimbang bahwa dalar< persidangan tanggal 22 Mei 2012 termohon telah melakukan uji konesukensi dengan hasil hany^ dapat memerikan informasi:
a. Has:I evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebagai pelaksanaan ryerat’|ran Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-190) untuk periode evaluasi Januari-Juni 2009, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan
Juli-Desember 2011
atas
nama Gito
Pumomo
Setiyanto
(NIP
197510211995111001) dapat di akses oleh pemohon informasi. b. Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 2011 sebagai pelaksanaan PMK-190 atas nama Gito Pumomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) dapat diakses oleh pemohon informasi dengan hanya yang berkaitan dengan subjek data dan yang bersangkutan.
12
.[4.14] Menimbang bahwa Pemohon menerima informasi yang di berikan termohon karena informasi tersebut sudah memenuhi tujuan Pemohon.
[4.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang di mohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 huruf h angka 4 UU K1P yang menyebutkan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik ya.ig apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengiigjvdp /ahasia pribadi, yaitu: hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, mTei.’kti alitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
[4.16] Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa informasi >.\ig di kecualikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 merupakan informasi terbuka bagi pihuk yang rahasinya diungkap, dimana pemohon merupakan pihak yang rahasia :va diungkap dan sebagai pemohon informasi atas informasinya sendiri.
[4.17] Menimbang bahwa majelis he.pc^fUpat pengungkapan sebagaimana dimaksuf paragrap [4.16] telah sesuai dengan ketenh’.an pada pasal 18 ayat 2 huruf a UU KIP.
[4.18] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi I (pertama) tanggal 31 Januari 2012 yang hanya dih? dri oleh Pemohon, adapun sidang ajudikasi II tanggal 28 Maret 2012 dan ajudikasi III trngsal 22 Mei 2012 di hadiri oleh Pemohon dan Termohon
[4.19] Mer.imbaag Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: •Tehap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. 13
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Majelis akan memutus sengketa informasi dengan kehadiran Termohon dan Pemohon.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang tertutup tetapi merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap, dimana pemohon merupakan pihak ^ang rahasianya diungkap dan sebagai pemohon informasi atas informasinya sendiri;
[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untu^ numoerikan informasi kepada pemohon: a. Hasil evaluasi pelaksana c1J a.n ijbatan dan peringkat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuar.gan Nomor 190/PMK.01/2008 (PMK-I90) untuk periode evaluasi Januari-Jur.l 2C09, Juli-Desember 2009, Januari-Juni 2010, dan JuliDesember 2011 atas na aa Gito Purnomo Setiyanto (NIP 197510211995111001) b. Berita Acara Hasil Penilaian pelaksana dalam jabatan dan peringkat tahun 2010 dan 20 1 1 sebadai pelaksanaan PMK-190 atas nama Gito Purnomo Setiyanto (NIP 19^510211995111001) hanya yang berkaitan
dengan
subjek data yang
.’rsargkutan dimana informasi subyek data dan pihak lain di kaburkan.
[6 4] Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pangraf [6.3] kapada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima termohon.
14
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S Widyaningsinh dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari senin 11 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari senin 11 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni R. Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon,Termohon
Ketua Majelis
Anggota Majelis
Anggota Majelis ' /
(Henny S. Widyaningsih)
(Ramw Amin SJmbolon) Petugas Kenariiuruan r
'
' '
r l* v*
/ (Isnaneni R. Siregar)
untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Und^i.g-tJr jang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayf\ (5)
ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur ivnye’esaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, Juni 2012 Petugas Kepaniteraan
rv (Isnaneni R. Siregar)
14
