PUTUSAN Nomor: 043/XII/KIP-PS-M-A/2010
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
t a
s u
1. IDENTITAS
P i s
[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 043/XII/KIP-PS-
a m r
M-A/2010 yang diajukan oleh:
Nama
o f n
: Aci Kosepa dan Hasan Basri Kokop (Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Sebyar)
Alamat
I
: Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat
i s
Di dalam persidangan memberikan kuasa kepada Ropaun Rambe, P.Pieter Weillikin, S.H., H.
i m o
Yeverson Rambe, S.H., Karel Sineri, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2010.
K Nama
Terhadap
: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Ditjen Migas Kementerian ESDM)
Alamat
: Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910
selanjutnya disebut sebagai Termohon, yang di dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2011 memberikan Surat Perintah dengan Nomor: 007.Pr/04/SJH/2011 tertanggal 7 Februari 2011 kepada: 1
1. Susyanto, S.H., M.H (Kepala Pusat Barang Milik Negara Kementerian ESDM); 2. Agus Salim, S.H., M.H (Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Mineral Kementerian ESDM); 3. Muhidin, S.H., M.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM); dan 4. Hilda Swandani Prastiti, S.H (Staf Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM)
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
t a
Telah mendengar keterangan Pemohon;
s u
Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
P
i s
2. DUDUK PERKARA
a m r
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
o f n
Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Desember 2010 dengan registrasi Sengketa Nomor: 043/XII/KIP-PS-M-A/2010.
I
Kronologi
i s
[2.2] Pada tanggal 12 Oktober 2010, Pemohon melalui kuasanya dengan Surat Permintaan Informasi Nomor: 32/RLF/XI/2010.
i m o
mengajukan permohonan informasi kepada Termohon berupa: 1. Penjelasan terhadap mekanisme dan prosedur pembayaran ganti rugi hak ulayat
K
Masyarakat Adat Suku Sebyar sebagaimana fakta persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 September 2010 dalam Perkara Nomor 174/PHPU.D-VIII/2010; 2. Data pendukung mengenai proposal yang tidak pernah ditandatangani Pemohon terkait pencairan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pemakaian tanah hak ulayat oleh BP Migas.
[2.3] Karena tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 3 November 2010, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui Surat Keberatan Nomor: 37/RLF/XI/2010 dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang 2
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu tidak ditanggapinya dan tidak dipenuhinya permohonan informasi.
[2.4] Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon pada tanggal 8 November 2010. Dalam tanggapannya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) c/q Ditjen Migas telah beberapa kali mengadakan pertemuan yang melibatkan pula Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
t a
Keuangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah akan membantu
s u
penyediaan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang diberikan dengan peruntukan yang jelas sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat adat melalui Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
P
i s
2. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010 telah dilakukan penyerahan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) secara resmi kepada Pemerintah
a m r
Kabupaten Teluk Bintuni melalui berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni serta Kepala
o f n
Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BPMIGAS. 3. Dapat kami sampaikan pula bahwa mengingat penyelesaian sengketa ini dilakukan
I
oleh Pemerintah maka penyerahan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut adalah melalui Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan mekanisme
i s
penyerahan kepada masyarakat adat selanjutnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten.
i m o
4. Dengan demikian disampaikan, bahwa segala upaya yang telah dilakukan sampai dengan penyerahan dana kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah untuk
K
menyelesaikan tuntutan yang ada, dan tidak ada kaitan dengan Pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni.
[2.5] Tidak puas atas tanggapan Termohon, pada tanggal 12 November 2010 Pemohon kembali mengajukan surat keberatan dengan Nomor: 40/RLF/XI/2010. Di dalam surat keberatannya Pemohon menegaskan bahwa Masyarakat Adat Suku Sebyar tidak pernah membuat surat proposal tentang pembayaran ganti rugi hak ulayat Masyarakat Adat Suku Sebyar dan pelaksanaan penyerahan pembayaran ganti rugi tidak jelas serta tidak diketahui oleh Pengurus Suku Sebyar. Pemohon mengajukan keberatan kembali dengan alasan tidak 3
ditanggapinya dan tidak dipenuhinya permohonan informasi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf e UU KIP
[2.6] Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 14 Desember 2010.
[2.7] Pada tanggal 25 Januari 2011 dilakukan mediasi di Komisi Informasi Pusat. Akan tetapi, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga penyelesaian sengketa dilakukan melalui ajudikasi.
t a
s u
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.8] Termohon tidak menanggapi dan tidak memenuhi permohonan informasi .
P
i s
Petitum [2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk:
a m r
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
o f n
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan
I
informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi,
i s
sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohon;
i m o
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
K
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Permohonan informasi terkait penjelasan mekanisme dan prosedur pembayaran ganti rugi hak ulayat Masyarakat Adat Suku Sebyar sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] poin 1 sudah tidak dipermasalahkan lagi karena Termohon telah memberikan penjelasan yang dibutuhkan Pemohon.
4
2. Pemohon memohon informasi berupa data pendukung berupa surat Bupati dan lampirannya (proposal) terkait pencairan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pemakaian tanah hak ulayat oleh BP Migas. 3. Informasi yang dimohon oleh Pemohon berkaitan dengan hak hukum Pemohon sebagai warga negara dimana di dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 174/PHPU.D-VIII/2010 terungkap fakta bahwa di dalam dokumen a quo terlampir tanda tangan Pemohon sementara Pemohon mengakui tidak pernah membubuhkan tanda tangan di dalam dokumen a quo bahkan belum pernah melihat dokumen a quo.
t a
s u
Surat-Surat Pemohon
P
[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
i s
Bukti P-1
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor: 32/RLF/XI/2010 tertanggal 12 Oktober 2010.
a m r
Bukti P-2
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan Nomor Surat: 37/RLF/XI/2010 tertanggal 3 November 2010 yang diterima oleh
o f n
pegawai di instansi Termohon, Ita Nursita. Bukti P-3
Salinan Surat Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Informasi dengan
I
Nomor Surat: 28322/04/DJM.S/2010 tertanggal 8 November 2010. Bukti P-4
Salinan Surat Keberatan atas Tanggapan Termohon dengan Nomor Surat:
i s
40/RLF/XI/2010.
i m o
Bukti P-5
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh Komisi Informasi pada tanggal 14 Desember 2010.
Bukti P-6
K
Pernyataan Mediasi Gagal oleh Mediator Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun tertanggal 25 Januari 2011.
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.
5
2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2011 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Dokumen yg diminta tidak dapat diserahkan karena ada kaitannya dengan pihak lain yaitu Pemkab Bentuni, sehingga informasi a quo hanya dapat dilihat oleh Badan
t a
Publik yang bersangkutan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP.
s u
2. Surat yang berasal dari Bupati menjadi dasar dikeluarkannya dana sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) masih potensial untuk diaudit karena hingga
P
saat ini belum pernah ada proses audit.
i s
3. Termohon sudah melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP dan Penjelasannya namun pada prinsipnya menyerahkan putusan kepada Komisi
a m r
Informasi Pusat. Hal ini didasarkan sesuai dengan mandat di dalam Pasal 17 huruf i UU KIP yang menyatakan bahwa memorandum rahasia antar Badan Publik dapat
o f n
dibuka atas perintah Komisi Informasi atau pengadilan. 4. Dana sejumlah 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah diserahkan kepada
I
masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan peruntukannya
i s
i m o
Surat-Surat Termohon
[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-1
Bukti T-2
K
Salinan Surat Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Informasi dengan Nomor Surat: 28322/04/DJM.S/2010 tertanggal 8 November 2010.
Risalah tertanggal 16 dan 17 September 2008 tentang Rapat Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Adat Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat bertempat di ruang Rapat Wijarso Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Lantai 16 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal PUM, Direktorat Jenderal OTDA, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, BP Migas, Wakil Bupati Bintuni, Wakil Ketua DPRD Bintuni, Inspektur Daerah Kabupaten Bintuni, dan BP Tangguh.
6
[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
t a
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
s u
P
i s
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 Ferbuari 2011 Pemohon
a m r
menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada pokok permohonan sebagaimana yang telah disampaikan pada awal persidangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.10].
o f n
[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
I
Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.12].
i s
i m o
Kesimpulan Termohon
[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 Ferbuari 2011 Termohon
K
menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada keterangan Termohon sebagaimana yang telah disampaikan pada awal persidangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.13].
[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.15].
7
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto dan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon.
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan
t a
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
s u
1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;
P
2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
i s
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
a m r
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat
o f n
(1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d juncto Pasal 3 ayat (3) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi
I
Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
i s
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
i m o
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d juncto Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
K
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat; 8
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Satuan Kerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan Badan Publik Pusat karena berada di ibukota negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU KIP.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
t a
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
s u
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, dan
P
Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
i s
Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan
a m r
permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
o f n
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
I
1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan Surat Nomor: 32/RLF/XI/2010 pada tanggal 12 Oktober 2010. (Bukti P-1);
i s
2. Pemohon mengajukan keberatan dengan Nomor Surat: 37/RLF/XI/2010 kepada Termohon yang diterima oleh Ita Nursita, pegawai di instansi Termohon pada tanggal
i m o
3 November 2010 (Bukti P-2); 3. Terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dengan
K
nomor Surat: 28322/04/DJM.S/2010 tertanggal 8 November 2010 berupa penolakan pemberian informasi dengan alasan informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP dan telah dikuasai oleh Pemkab Teluk Bintuni (Bukti P-3); 4. Pemohon kembali mengajukan keberatan terhadap tanggapan Termohon melalui Surat Nomor: 40/RLF/XI/2010 pada tanggal 12 November 2010; 5. Pemohon pada tanggal 13 Desember 2010 mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik
kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada
tanggal 14 Desember 2010. 9
6. Telah diadakan mediasi pada tanggal 25 Januari 2011 namun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta
t a
bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi
s u
perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh
P
Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan
i s
Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan
a m r
dalam Duduk Perkara;
b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana
o f n
diuraikan dalam Duduk Perkara;
c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon
I
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; d. Permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.10] poin 2 yang
i s
pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya memohon informasi berupa data pendukung berupa surat Bupati dan lampirannya (proposal) terkait pencairan
i m o
dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pemakaian tanah hak ulayat oleh BP Migas.
K
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik;
D. Pendapat Majelis [4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum terhadap alasan penolakan permohonan adalah berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut 10
sifatnya dirahasiakan adalah informasi yang dikecualikan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
[4.14] Menimbang bahwa Pemohon memohon informasi berupa data pendukung berupa surat Bupati dan lampirannya (proposal) terkait pencairan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pemakaian tanah hak ulayat oleh BP Migas.
[4.15] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon telah mempertimbangkan konsekuensi dibukanya informasi a quo berdasarkan Pasal 17 huruf
t a
i UU KIP dan Penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP yaitu dokumen yang dimohon oleh
s u
Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.14] masih belum diaudit sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembuatan kebijakan sesuai dengan Penjelasan
P
Pasal 17 huruf i UU KIP.
i s
[4.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2011 Termohon
a m r
menyatakan bahwa dana sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah diserahkan kepada masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni untuk
o f n
digunakan sesuai dengan peruntukannya.
I
[4.17] Menimbang berdasarkan [4.16] Majelis berpendapat dokumen a quo telah direalisasikan sehingga tidak mungkin mengganggu proses pembuatan kebijakan karena
i s
kebijakan itu sendiri telah selesai pada saat dana sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) telah diserahkan kepada masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni.
i m o
[4.18] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b
K
Perki SLI yang memeberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik yang meliputi seluruh hasil keputusan dan pertimbangannya serta kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (2) masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (5) tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan (6) peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. 11
[4.19] Menimbang bahwa status dokumen bukanlah dokumen hasil audit atau kertas kerja atau hasil pemeriksaan melainkan hanya berupa dokumen dukung.
[4.20] Menimbang keterangan pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan dibukanya dokumen a quo dapat mengganggu proses pembuatan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i UU KIP tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.
t a
s u
5. KESIMPULAN
P
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
i s
[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
a m r
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan
o f n
dalam perkara a quo.
I
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan seluruhnya.
i s
i m o
menurut
hukum
untuk
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
K
[6.2] Menyatakan bahwa informasi data pendukung berupa surat Bupati dan lampirannya (proposal) terkait pencairan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pemakaian tanah hak ulayat oleh BP Migas adalah informasi yang terbuka.
[6.3] Membatalkan keputusan Termohon tentang penolakan untuk memberikan informasi a quo.
12
[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amiruddin selaku Ketua merangkap Anggota, Usman Abdhali Watik, dan Ahmad Alamsyah Saragih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 11 Februari 2011 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 11 Februari 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Chairul Hasibuan. sebagai
t a
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
s u
P i s
Ketua Majelis
a m r
o f n
(Amiruddin)
I
Anggota Majelis
Anggota Majelis
i s
i m o
(Ahmad Alamsyah Saragih)
(Usman Abdhali Watik)
K
Panitera Pengganti
(Chairul Hasibuan)
13
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 11 Februari 2011 Panitera
t a
s u
(Chairul Hasibuan)
P i s
a m r
o f n
I i s
i m o
K
14
