KOMISI INFORMASI PUSAT

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 108/V/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDOENSIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa

Informasi Publik Nomor Registrasi 108/V/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPODI).

Alamat

Jl. Bambu Hitam No. 28 A, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam persidangan diwakili oleh: 1. Dorojatun lmamah. 2. Yuni Purwanti. 3. Jandri Saragih. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/DPP.LSM.S.KPOD1/II1/2014 dari Parta Timbo selaku Ketua Umum LSM Sarvodaya KPODI.

Terhadap

Nama

: Unit Pengelola Transjakarta Busway

Alamat

: Jl. Mayjen Soetoyo Nomor 1, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. I

dalam persidangan diwakili oleh Sri Ulina selaku Manager Humas dan Hukum Unit Pengelola Transjakarta Busway berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2014 dari Drs. Pargaulan Butarbutar, MSi selaku kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor; 108/V/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 004/DPP.LSM.S.KPODI/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D) Pelaksana Direktur Operasional Transjakarta-Busway dan diterima Termohon pada tanggal 22 Februari 2013. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon yaitu; 1) daftar nama perusahaan penyedia armada Busway meliputi jumlah Bus yang dimiliki, tahun pembuatan, pemakaian, type, merek, nomor polisi dan alamat pool. 2) perjanjian/kontrak masing-masing Perusahaan Penyedia Busway meliputi panjang koridor yang dilalui dan harga perkilo meter (KM). 3) daftar seluruh armada Busway yang dimiliki Transjakarta meliputi tahun pembuatan, pemakaian, type, merek, nomor polisi, dan alamat lokasi Pool. [2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 19 Februari 2013 tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktur Utama Transjakarta melalui Surat 2

Nomor: 025/DPP.LSM.S.KPODI/1II/2013 tertanggal II Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal II Maret 2013.

[2.4] bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana uraian paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (Ki) Pusat pada tanggal 25 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 108/V/KIP-PS/2013.

[2.5] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 13 Maret 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan sidang pada tanggal 24 Maret 2014 yang hanya dihadiri Termohon.

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi tidak mendapat tanggapan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menerangkan terdapat kesalahan pengetikan mengenai tahun pembuatan Surat Kuasa yang tertulis tanggal 13 Juli 2013.

3

2. bahwa Pemohon menerangkan Anggaran Dasar Pemohon telah mendapat registrasi dari Pengadilan Negeri. 3. bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan tanda terima asli surat pengajuan permohonan informasi tertanggal 19 Februari 2013 sedangkan untuk pengajuan surat keberatan Pemohon dapat menunjukkan tanda terima asli.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan Surat Nomor: 004/DPP.LSM.S.KPODI/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur Operasional Transjakarta Busway dan tanda terima tertanggal 22 Februari 2013.

Surat P-2

Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 025/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, yang ditujukan kepada Atasan PPID atau Direktur Utama Transjakarta dan tanda terima surat tertanggal 11 Maret 2013.

Surat P-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tertanggal 25 April 2013 dan diterima tertanggal 25 April 2013.

Surat P-4

Salinan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 yang dibuat dihadapan Notaris Jauhar Arifin tertanggal 14 Agustus 2004.

Surat P-5

Salinan Surat Keputusan Dewan Pendiri LSM Sarvodaya KPODI Nomor: 001/DP/LSM.S.KPOD1/1II/20I2 tertanggal 25 Maret 2012.

Surat P-6

Salinan Surat Kuasa Nomor: 007/DPP.LSM.S.KPOD1/I1I/2014, tertanggal 13 Juli 2013.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 13 dan 24 Maret 2014, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menerangkan tidak pernah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon tertanggal 19 Februari 2013, Termohon hanya menerima surat keberatan Pemohon tertanggal ! 1 Maret 2013.

2. bahwa Termohon menerangkan saat Ini Unit Pengelola (UP) Transjakarta masih di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) dan dalam hal keterbukaan informasi ditangani melalui 4

bidang humas dan hukum karena UP Struktur belum memiliki Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 3. bahwa Termohon menerangkan Transjakarta dibentuk pada tahun 2004 berbentuk Badan Pengelola yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur dan setelah itu terjadi perubahan kelembagaan menjadi Unit Pengelola di bawah naungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Unit Pengelola Transjakarta Busway induk Termohon adalah Dinas Perhubungan, perubahan ini sejak Tahun 2012. 4. bahwa Termohon menyatakan pelaporan baik anggaran, kebutuhan-kebutuhan Bus, UP Transjakarta Busway bertanggung jawab penuh kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 5. bahwa Termohon menyatakan Transjakarta mempunyai anggaran khusus yang cukup besar dan berbeda dengan Dinas Perhubungan, dan Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang secara operasional Transjakarta memiliki kewenangan khusus. 6. bahwa Termohon menerangkan untuk batasan-batasan antara Termohon dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk pembangunan awal, sarana dan prasarana dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan kemudian diserahkan dan dikelola Transjakarta. 7. bahwa Termohon menerangkan Unit Kerja Perangkat Daerah selevel dengan Unit Pengelola, yang mana pimpinan tertinggi Transjakarta berada pada eselon III.

Surat-Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-1

Salinan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2014 dari Drs. Pargaulan Butarbutar, MSi, dan Kartu Tanda Pengenal atas Nama Sri Ulina Pinem, SS dengan NIK: 100048.

Surat T-2

Salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta Busway.

Surat T-3

Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 626 Tahun 2010 tentang Penetapan badan Layanan Umum Transjakarta 5

Busway sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (I) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan

Komisi

Informasi

Pusat untuk memeriksa dan memutus

permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: 6

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki I Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki

No. 1 Tahun 2013

dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 7

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 004/DPP.LSM.S.KPODI/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur Operasional Transjakarta Busway dan diterima Termohon pada tanggal 22 Februari 2013; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktur

Utama

Transjakarta

melalui

Surat

Nomor:

025/DPP.LSM.S.KPODI/1II/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 11 Maret 2013; 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 25 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 108/V/KIP-PS/2013.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. I Tahun 2013. dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

8

[3.12] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, yaitu: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.13] Menimbang bahwa Transjakarta Busway merupakan angkutan umum yang menggunakan sistem angkutan massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus; yang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta Busway (Pergub DKI No. 52 Tahun 2011), dikelola oleh Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan. [3.14] Menimbang bahwa Unit Pengelola berdasarkan Pergub DKI No. 52 Tahun 201 I dikatakan: Pasal 3 ayat (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pengelolaan angkutan umum. Pasal 3 ayat (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

[3.15] Menimbang bahwa tugas dan fungsi Unit Pengelola Transjakarta Busway berdasarkan Pergub DKI No.52 Tahun 2011 dinyatakan: Pasal 4 ayat (1) Unit Pengelola mempunyai tugas mengelola angkutan umum. Pasal 4 ayat (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelola mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Rencana Bisnis Anggaran Unit Pengelola. b. pelaksana Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis Anggaran Unit Pengelola. c. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Unit Pengelola. d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan. e. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana beserta kelengkapan angkutan umum.

9

f. pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan perawatan bus angkutan umum. g. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan modifikasi prasarana beserta kelengkapan angkutan umum. h. pelaksanaan perhitungan dan pengajuan tarif layanan angkutan umum; i. dst...

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.15] Majelis berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik provinsi yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. [3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016, tertanggal 26 Januari 2012. [3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi provinsi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan: Pasal 27 ayat (3) UU KIP Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. [3.19] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. I Tahun 2013 adalah; Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.19] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: 10

Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. ' Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8], [3.24] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan selain Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.21 ] Pemohon wajib menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Lembaga Swadaya Masyarakat

Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPODI) berdasarkan Surat P-4.

[3.26] Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon tidak dijelaskan jenis status badan hukum-nya dan juga bukan merupakan perkumpulan sebagaimana Surat P-4.

[3.27] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") Buku 111 bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 - Pasal

1665, kemudian di perbaiki

dengan Staatsblad 1870 No. 64.

[3.28] Menimbang bahwa suatu perkumpulan berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 suatu perkumpulan untuk mendapat status badan hukum maka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, akta pendirian Pemohon sebagaimana dalam Surat P-4, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor: 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September 2004. [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.29] Majelis berpendapat meski Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor: 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September 2004 bukan berarti memiliki status Badan Hukum.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Komisi informasi Pusat Nomor: 105/V/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon LSM Sarvodaya KPODI dengan Termohon Kementerian Agama yang diputus pada tanggal 13 Maret 2014, pada pokoknya dinyatakan Pemohon tidak mempunyai syarat Jegal standing sehingga dalam sengketa a quo dalam amar putusannya dinyatakan permohonan Pemohon ditolak. 12

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.30] dan paragraf [3.31] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.33] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam Bagian A paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.16] Majelis berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik provinsi yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian dalam paragraf [2.10] poin 2 maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, disebutkan: Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID yang berada pada setiap SKPD/UKPD yang merupakan tugas dari bagian/subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen. [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana paragraf [2.10] poin 7, dan berdasarkan uraian pada paragraf [3.33] sampai dengan paragraf [3.35] serta berdasarkan Pergub DKI No. 52 Tahun 2011, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.37] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: L Pemohon telah mengajukan Permohonan informasi Publik melalui Surat Nomor: 004/DPP.LSM.S.KPODI/1I/2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang 13

ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur Operasional Transjakarta Busway dan diterima Termohon pada tanggal 22 Februari 2013; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktur

Utama

Transjakarta

melalui

Surat

Nomor;

025/DPP.LSM.S.K.PODI/III/20I3 tertanggal II Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 11 Maret 2013; 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 25 April 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 108/V/KIP-PS/20I3.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU K1P Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (I) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. I Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.37] poin 2.

[3.41] Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan.

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.37] poin 3.

14

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.37] sampai paragraf [3.41] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU YA? juncto 13 huruf a Perki No. I Tahun 2013. [3.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. I Tahun 2013, mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.44] Menimbang

bahwa

berdasarkan uraian

pada paragraf [3.43]

Majelis

memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan

hukum (legal standing) sebagai Termohon

dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU K1P dan Perki No. I Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dyah Aryani dan Evy Trisulo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 dan 15

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(uyafi Aryani) Panitera Pengganti

Aldi Rano Sianturi

16

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

J a k a rta ,^ Maret 2014 Panitera Pengganti

(Aldi Ratio Sianturi)

17