KOMISI INFORMASI PUSAT

A S LI I KOMISI INFORMASI PUSAT R EP U B U K IN DO N ESIA

PUTUSAN Nomor: 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

<S

1. IDENTITAS [M ] Komisi Informasi Pusar Republik Indonesia ran; memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Pahii': Nomor Registrasi: 385/XII/KIPPS/2011 yang diajukan oleh:

ama

' lembaga Perlindurgan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer C isis

Alamat : J1i selanjutnya disebut sebagai Pemob jn,

No. 60 Padang, Sumatera Barat,

Terhadap Nama

: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat

Alamat

. Jl. Kartini No. 22 Padang, Sumatera Barat. selanjutnya u:3ebut sebagai Termohon.

[12] : elah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Agustus 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 385/XII/KIP-PS/2011.

Kronologi [2.2] Pada tanggal 27 Mei 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. Mengingat informasi yang dimohon sedikit berbeda d* masingmasing dokumen, maka di dalam persidangan tertanggal 16 Maret 2012 di: epcikati informasi yang dimohon sesuai dengan informasi yang dimohon di dalam surat kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 9 Agustus 2011, yaitu: 1. Siapa pemohon serta alasan pendukung penggant'ar. SHM No. 474/sisa? Mohon salinan laporan polisi dan iklan media serta berita

a sumpah pemohon di BPN.

2. Siapa pemohon perubahan SHM 1852 sehmgfoa muncul SHM 1865? Beserta berkas pendukungnya. 3. Siapakah yang memohon pemacaean SHM 1865 sehingga menjadi kavlingankavlingan perumahan yang luasnye di bawah 200 m2? 4. Adakah izin prinsip atau izin i~kasi perumahan? 5. Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa?

[2.3] Termohon tid ik memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 6 Juli 2011, yang diterima oleh Termohon id•>trnggal 13 Juli 2011;

[2.4J -ada tanggal 21 Juli 203 1. Termohon menanggapi keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 475/19-13/VII-2011 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 192 ayat (3 dan 4), salinan warkah hanya dapat diberikan kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

2

2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3c), Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, dimana data yang Pemohon minta tersebut termasuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. [2.5] Bahwa telah diadakan penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 6 Februari 2012, namun mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Pemohon membutuhkan informasi tersebut guna memberikan nasihat dan advokasi perlindungan konsumen serta untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dvpcii..nggungjawabkan, dan juga menentukan sikap dalam penyelesaian sengketa serU meminta pertanggungjawaban pelaku usaha.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengken' Uiformasi [2.7] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.

Petitum [2.8] Meminta Kcnf.ji informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang oersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

A htBrkti

Ketei angan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa yang Pemohon butuhkan mengenai keberadaan sertifikat 474/sisa. Kalau memang hilang harusnya ada buktinya dan

kalau memang diganti, apa alasan

penggantiannya? 2. Bahwa yang Pemohon butuhkan adalah informasi mengenai siapa pemohon pemecahan dari sertifikat 474/sisa menjadi 1852 dan 1865 tersebut? Dari 200 m2 menjadi kurang dari 200 m2? Pemohon melihat di dalam data yang ada bahwa 3

seluruh kavling seharusnya di atas 200 m’. Namun, ternyata setelah dipecah, luas tanah tersebut ada yang menjadi ± 100 m2 dan ± 125 m . 3 Pemohon menanyakan perihal izin prinsip dan izin lokasi karena sepengetahuan Pemohon, di dalam peraturan tentang kavling, harus ada izin prinsip dan m n lokasinya. Jika izin tersebut ada, nomor berapa dan tahun berapa? Pemohon ,uga menginginkan salinan dokumen izin lokasi dan izin prinsip tersebut. 4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang warkah. Pemohon hanya mengmgmkan salinan data yang diminta sesuai dengan permohonan informasi dan keberata.’ 5. Bahwa Bapak Joesno Sjarief saat ini memegang sertifikat ash dan B P'’ rumor 474/sisa tahun 1993 atas nama Uman Rajo Basa, namun sertifikat tersebut telah dinyatakan hilang oleh orang lain dan dimohonkan pergantian

baru.

6. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Perlindungan Konsur.en yang memihk, perhatian khusus pada masalah hak dan kewajiban . onsumen, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan data aset. Hal in: terkait dengan amanat yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumm --an tupoksi yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu: a. menyebarkan informasi dal an. m„gka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan keh?d-i.ati?n konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b. Memberikan iaseiX kepada konsumen yang memerlukannya, c. Bekerja

sama dengan

instansi

terkait

dalam

upaya

mewujudkan

perlindungan konsumen. d. bantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. f.

Memberikan bantuan dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui peradilan maupun di luar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

7. Bahwa sertifikat 474/sisa yang dinyatakan hilang oleh pemilik pada saat itu luasnya ±23600m\ yang belakangan diketahui diganti menjadi sertifikat 1852. Selanjutnya, dikeluarkan 2 (dua) kali hingga ada ±20.385m2. Sertifikat yang dipecah-pecah kepada konsumen adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) 1865. Pemohon ingin mengetahui hubungan antara SHM 1852 dan SHM 1865. 4

8. Bahwa selain berdasarkan tupoksi, kaitan antara Pemohon dengan masala pertanahan yang ada adalah bahwa konsumen sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang, yang tanahnya berasal dari sertifikat 474/sisa, datang dari Perumahan Wtsma Berbintang Emas milik PT Stan Berbintang Emas pada tahun 2010 dan tahun 2011 untuk meminta bantuan penyelesaian status tanah mereka. Pada saat itu. Pemohon tidak bisa membantu mencari penyelesaiannya karena informasi yang diberikan tidak lengkap. d. Bahwa informasi tersebut Pemohon butuhkan karena ada dugaan indikasi pidana. Bapak Joesno Sjarief memegang sertifikat 474/sisa melalui sebuah perkah-.,. Akan tetapi belum ada balik nama sehingga nama pemilik yang tercantum di dalam sertifikat tersebut

bukan Joesno Sjarief. Pada saat ingin n.ekSulisasi salinan

sertifikat yang beliau miliki, ternyata tidak bisa karena yang namanya tercantum di dalam sertifikat yang pada faktanya dikuasai oleh Bapak Joesno Sjarief berdasarkan perikatan telah melapor kehilangan kepada Pobsi gan mengumumkan ke media massa perihal kehilangan tersebut sehingga LPS kemudian menerbitkan sertifikat baru. 10. Bahwa secara lisan, konsumen t-kh memberikan kuasa kepada Pemohon untuk memperoleh informasi yang terbit dengan data pribadi konsumen sehubungan dengan permasalahan peitc>iai,m yang ada. Selain itu, ada juga konsumen yang memberikan surat kr.<,sa dan/atau surat izin. 11. Bahwa Pemohon meminta salinan bukti kehilangan di Polisi dan pengumuman di media massa. Dengan telah diumumkannya perihal kehilangan tersebut, maka seharusnya n formasi tersebut bukan lagi informasi yang bersifat rahasia.

Surat-Sm
Bukti P-l

n Salinan Akte Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis Nomor: 2 Tahun 2001, dengan Notaris: Dra. Butet, S.H.

Bukti P-2

Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon pada tanggal 27 Mei 2011.

Bukti P-3

Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada lermohon tertanggal 0 J uh 2011, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Juli 2011. ------------------------------------- —---------------------- 5

------------■ -------melalui surat Salinan surat tanggapan To™nhnn Termohon atas keberatan Keoerauui Pemohon r

Bukti P-4

Nomor: 475/19-13/VU-2011 tertanggal 21 Juli 2011.

_________

^

"SuraTkuasa alas nama Ir. Syafril Murzafkepada Drs. Daniel Sutan Makmur

Bukti P-5

salaku Ketua LPKSM Padang Consumer Crisis tertanggal 25 Agustus 2010. -

Bukti P-6

S

^

T

t

a

i

J

c

w

a

l

i

dari Num UhST

Afiyanthi dan Rizqa M kepada Drs. Daniel Sutan Makmur selaku Ketua LPKSM Consumer Crisis tertanggal 16 April 2012. Bukti P-7

- ~ S ^ r k 5 S “dSTizin atas nama Joesno Sjartef kepada Drs. Darnel Su an Makmur selaku Ketua LPKSM Consumer Crisis tertanggal 16 Ar -il .'012.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti U'riar..pir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menye-ah>.„ salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang ber>ako

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang banwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa suiet a>xi Kantor Pertanahan Kota Padang kepada Badan Pertanahan Kantor Wilr.yah Provinsi Sumatera Barat dibuat berdasarkan permohonan Pemohon kepada Termohon. Dari kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon meminta salinan warkah. Hal mi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen warkah dikuasai oleh Kantor Pertanahan Kota, namun Kanwil BPN lah yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan dokumen warkah tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak. 2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Padang telah memberikan surat kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat untuk meminta izin memberikan salinan dokumen warkah

6

karena peraturan yang ada menyatakan demikian, yaitu berdasarkan Pasal 192 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya meyatakan bahwa yang boleh meminta dokumen warkah hanya orang yang bersangkutan, yaitu pemilik hak dan untuk kepentingan pemeriksaan di kejaksaan dan pengadilan. 3. Bahwa warkah adalah dokumen negara yang tidak bisa diberikan kepada pihak selam pemilik hak. Adapun alasannya adalah jika warkah terbuka akan sangat merugikan kepemilikan hak. 4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Padang tidak bisa menilai warkah tersebut kar^a kewenangan untuk memberikan izin ada di Kanwil BPN Provinsi S u m u t- B, rai. 5. Bahwa terkait pertanyaan “siapa yang mengajukan permohonan’ yang rreuimbulkan sertifikat, maka hal ini sudah menyangkut kepada informasi uiengu.ai orang yang menyatu di dalam warkah. 6. Bahwa dokumen yang berisi informasi yang diminta c'eh Pemohon dikuasai oleh Termohon dan merupakan bagian dari warkah. 7. Bahwa tidak ada kerugian langsung yang dhlam:
7

,3 Bahwa berdasarkan Pasal 34 PP Nomor 24 Tdtun 1997, pemilik nama d, seruHkat dapat meminta informasi terkait data miliknya, tinggal menyebutkan nomor sertifikatnya saja. Permintaan informasi ini juga dapat diwakilkan oleh kuasa dan pemilik sertifikat dengan disertai dengan surat kuasa. 14 Bahwa di dalam Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 di dalam ketentuannya disebutkan mengenai mekanisme pergantian sertifikat yang hilang, yattu adanya laporan kepada polisi oleh yang bersangkutan dengan melamp.rkan salman sertifikatnya jika ada. Dari sini akan ada surat keterangan kehrlangan. Ken.ua.an yang bersangkutan mengumumkan perihal kehilangan ini di medra massa seoe.r ak (satu) kali dengan jangka waktu klaim keberatan 30 hari. Tujuan d-,, „en,umuman ini adalah untuk diketahui umum agar apabila ada keberatan dapat dtkembahkan kepada yang berhak. Syarat di BPN adalah surat keterangan kei-iiangan dan Polts, dan salinan pengumuman kehilangan di dalam media mursa. ,5. Bahwa warkah hanya dapat diberikan kepada irsransi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya. 16. Bahwa yang memohon pergantian sertifik,-. 'V,rsisa adalah Uman Rajo Basa, yang namanya tercantum di dalam sertifikat te sebut. 17. Bahwa bisa saja ada perikatan „mara Uman Rajo Basa dengan pihak lain seperti Bapak Joesno Sjarief, namu., oe.Tatan tersebut belum balik nama sehingga dokumen yang ada masih atas na: ta Ur"an Rajo Basa. 18. Apabila ada pergantian sertifikat karena kehilangan, maka nomor sertifikat tersebut otomatis berubah. 19. Bahwa jik> Sudan ada pelepasan hak, baru dilaksanakan pemberian hak. Ada biaya pendaftaran dan biaya ukur. 20. Ban.-a dasar penolakan Termohon tetap pada Pasal 192 Permen Agraria Nomor 3 Ta .iun 1997 dan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU K1P.

Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l

^^T langgaparT dari Termohon atas Keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 475/19-13/VII-2011tertanggal 21 Juli 2011

Bukti T-2

Surat Kuasa Nomor: 194/11-13.300/111/2012 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Andjar Set.ana, S.H

8

[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas. Termon-m memohon kepada Majelis Komisioner: 1. Primer Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurui ;asa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi [2.15] Bahwa di dalam persidangan pada !6 April 2012. saksi Joesno Sjarief di bawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai b^kut: 1.

Bahwa benar, saksi memesan- sr.dfikat asli nomor 474/sisa yang dinyatakan hilang

2.

tersebut. Bahwa benar Saksi diberikan surat BPN Nomor: 600/382/BPN-2007 tertanggal 4 Juni 2007 yang menyatakan bahwa sertifikat 474/sisa udah diganti dengan 1852 oleh

3.

Uman Raj o Bast. Bahv a sertifikat 474/sisa tersebut diperoleh saksi berdasarkan perjanjian tertanggal 3 i„h 1 793, Pada saat itu, sertifikat asli yang tergadai ditebus oleh Saksi. Kaum setuju dar. dilaksanakan sehingga surat-surat gadai tersebut dipegang oleh Saksi.

4.

Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut. Saksi telah membayar 90% dari jumlah kewajiban yang ada. Seluruh kuitansinya masih dipegang oleh Saksi.

5.

Bahwa setelah tahun 2007, Saksi bekerja sama dengan pihak pengembang untuk membangun tanah yang ada menjadi proyek. Akan tetapi beberapa saat kemudian, pihak pengembang sudah tidak mau bekerja sama dengan Saksi karena sertifikat yang dimiliki oleh Saksi sudah tidak laku lagi.

9

6.

Bahwa pada saat ada pengumuman oleh Uman Rajo Basa di media massa perihal hilangnya sertifikat 474/sisa, Saksi tidak tahu menahu sehingga tidak mengajukan keberatan. Bahwa Saksi kemudian memperoleh informasi bahwa sertifikat asli yang pada

7

faktanya dipegang oleh saksi sudah diganti oleh Uman Rajo Basa dengan menyatakan bahwa Uman Rajo Basa kehilangan sertifikat tersebut. Karena tidak yakin. Saksi kemudian mengirimkan surat kepada BPN memohon legalisasi sertifikat yang S-kst miliki. Karena sebelumnya telah ada pergantian sertifikat berdasarkan laporan kehilangan Polisi oleh Uman Rajo Basa, BPN menyatakan melalui r.ntt Nomor: 600/382/BPN-2007 tertanggal 4 Juni 2007. Isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan legalisasi oleh Saksi tidak depa. ori-Kukan karena sertifikat 474 sudah diganti menjadi sertifikat 1852. 8.

Bahwa Saksi mengizinkan Pemohon untuk memperoi-h seluruh informasi yang terkait dengan data pribadi Saksi, yang berhubungar. degan kasus mi.

9.

Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada izin prins'r dm izin lokasi atas tanah tersebut meskipun sebetulnya PT Stan Berbintang e ia s sebagai pengembang yang Badan Hukum wajib memiliki izin prinsip d"p u n iokasi tersebut. Hal ini karena pada waktu masih bekerja sama, Saksi sendhi

mengurus izin lokasi namun tidak diperoleh

karena RT/RW sudah berubah St.',si kemudian memohon ke Tata Kota untuk dibuat kavling pribadi yang biasnya minimal di atas 200m2. Dengan permohonan itu, diizinkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi, yang terjadi kemudian di dalam pelaksanaannya PT Stan Berbintang emas membagi kavling tersebut sehingga per kavling t'dah mencapai luas 200m2.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 16 April 2012, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan petitumnya.

[3.2] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 16 April 2012, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dasar penolakan dan petitumnya.

10

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4,1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan petmohonan adalah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dtatur Pasal 35 ayat ( ) un, 36 ayat (2), dan Pasa, 37 aya, (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20 8 .

8

Keterbukaan Informasi Publik (UU K!P) June,o Pasa! 3 ayat (2) huruf a dan Pasa, 3 aya. ( ) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 20,0 tentang Prosedur Penyelesata Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2, Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusa, untuk memeriksa, memutar, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat ^ bagai berikut:

A Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3, Menimbang bahwa berdasarkan r*,al t ungka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Pasal 27 ayat (1) huruf a, b. c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP Pasal 3 aya. (2) huruf a dan f asal ' aya, (3) huruf c Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudrkasr.

[4 4] Menimbang ■-un va permohonan t>

quomerupakan permohon

informasi P iblis yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana d,maksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIPyuncro Pasal 3 ayat (3) huruf c d m Pac-,1 3 ayat (4) Perki PPSIP. [4.5, Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP jm clo Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan

11

Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat. [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang mempunyai perwakilan di Provinsi Sumatera Barat. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan teniau-rp permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1; huruf c, Pasal 36 ayat (l), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal . angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Infom u. Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terkoih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: L Pemohon

adalah

Lembaga

Perlindungan

Konsumen

Swadaya

Masyarakat

berdasarkan S-.linan Akte Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Padang Cons «mer Crisis Nomor: 2 Tahun 2001, dengan Notaris: Dra. Butet, S.H, (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 27 Mei 2011. ^BuKti P-2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 6 Juli 2011, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Juli 2011. (Bukti P-3), 4. Salinan surat tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon melalui surat Nomor. 475/19-13/V1I-2011 tertanggal 21 Juli 201 L (Bukti P-4).

12

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan : 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonya Tahun 1945 (UUD NR1 Tahun \945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RIT pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas loormisi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi pcbm apabila: a. Informasi publik yang diminta termarak 'ntcrmasi publik yang dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesvm dengan ketentuan perundang-undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto

Paral 14 Perki SLIP yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Badan Puhiik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public jang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi putiif, se ain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, 5. Pasal 9 huruf c Perki SLiP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan inroimasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemb; ritai,”in tentang hak dan tata cara bagi pemohon utnuk mengajukan keberatan penulakan tersebut; 6

?asol 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis-informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik;

7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

13

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya dan di dalam permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat disertai dengan bukti akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (Bukti P-l) yang memuat uraian tujuan pendirian LPKSM Padang Consumer Crisis; [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] dan [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para p^ak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Penrnhc.: yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut me^adi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu/S u aikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohc na.t Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh '.paya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam D’.luk Perkara; c. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara, 2. Bahwa Penoh^n telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebanaim.ma dimaksud pada paragraf [2.2], 3. Babwa jelain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan iug t terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

E. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang di dalam permohonan informasi, Pemohon memohon informasi sebagai berikut: 1. Siapa pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM No. 474/sisa? Mohon salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN. 14

2. Siapa pemohon perubahan SHM 1852 sehingga muncul SHM 1865? Beserta berkas pendukungnya. 3. Siapakah yang memohon pemecahan SHM 1865 sehingga menjadi kavlingankavlingan perumahan yang luasnya di bawah 200 m ? 4. Adakah izin prinsip atau izin lokasi perumahan? 5. Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecaha sertifikat 474/sisa?

[4.17] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan Termohon Nomor: 475/19-13/VB-2011 tertanggal 21 Juli 2011, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 t>hun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 'labur. 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 192 ayat (3 dan 4), salinan warkah hanya dapat diberikan kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan dengan izin tertulis dari Kep.'U Kantor Wilayah. 2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahrn ,'P j ? tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3c), Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah informasi ymg Derkaitan dengan hak-hak pribadi, dimana data yang Pemohon minta tersebut temnsuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. [4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan tidak melakukan uji konsekuensi secara te.tJis dan tetap pada alasan penolakan pemberian informasi kepada Pemohon b e rd a s a ^ i Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala b?N No. 3 Tahun 1997 serta Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP. [4.1°] l4en:mbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut.

1. Apakah Nama Pemohon Penggantian SHM, Alasan Pendukung, Salinan Laporan Polisi, Iklan di Media Massa, dan Berita Acara Sumpah di BPN adalah Informasi yang Apabila Diberikan dapat Mengungkap Rahasia Pribadi? [4.20] Menimbang di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa telah ada permohonan penggantian sertifikat yang dinyatakan hilang oleh Uman Rajo Basa disertai

15

dengan Salinan Laporan Polisi. Salinan Iklan di Media Massa, serta Salinan Berita Acara Sumpah di BPN. [4.21] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa prosedur yang telah ditempuh oleh Uman Raj» Basa yang memohon penggantian sertifikat sudah sesuai dengan prosedur yang ada di BPN. [4.22] Menimbang bahwa Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahci .997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria 3 Tahun 1997) sebagai o,sar penolakan pemberian informasi kepada Pemohon, menyatakan sebagai berikut:

or........ (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah l ^ a instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan pcokm, >alinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor F ta ta h a n . . (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepaac pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekanan dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yai.g •jrsimpan di Kantor Pertanahan. [4.23] Menimbang bahwa Pasal 2 P? Noi ror 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan, azas ’ederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka

[4.24] Menimbang Pasa. 57 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diaju' an o!eh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tana ya.ig berangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak. [4.2J1 Menimbang bahwa mekanisme penggantian sertifikat pengganti yang dinyatakan hilang diatur di dalam Pasal 59 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa:12 (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawa sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan. (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. 16

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengena» akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru. (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti. (5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. (6) Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. (7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara aan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2). [4.26] Menimbang pada tanggal 17 April 2012, Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan Setempat secara tertutup terhadap warkah yang terkait dengan sertifikat 474, 1852, dan 1865 di Kantor Pertanahan Kota Padang. [4.27] Menimbang pada kesempatan itu, Termohon mmunjukkan warkah terkait dengan penggantian sertifikat 474 menjadi 1852 kepada Maje'is Komisioner yang memuat informasi Berita Acara Pengumuman dan Penerb tarifDe.iolakan Penerbitan Sertifikat Pengganti, Salinan Pengumuman Sertifikat Hilang di Media Massa, Surat Pernyataan di Bawah Sumpah, serta Surat Tanda Penerimaan Lap., «a'1 Kehilangan Barang di Kepolisian. Proses penggantian tersebut didahului dengan pengajuan permohonan di dalam formulir yang disediakan oleh BPN. [4.28] Menimbang bahwa selain penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) Pern cn Agraria 3 Tahun 1997, Termohon juga menyebutkan Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIr

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Informasi Publik yang

tidf'.k dapuL diberikan oleh Badan Publik adalah: (c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribach.” [4.29] Menimbang bahwa penolakan permohonan atas dasar pengecualian harus berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.

17

[4.30] Menimbang bahwa dasar penolakan Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU KIP sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan: Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi untuk mendapatkan Informasi Publik kecuah: (h angka 3) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, [4.31] Menimbang bahwa definisi aset di Pasal 17 huruf h angka 3 tidak dijelaskan . :bih lanjut di Penjelasan UU KIP, sehingga definisi pating standar diperoleh da*-: KagVJS Besar Rahasa Indonesia yang menyatakan bahwa: aset adalah sesuatu yang mc-uPik* nilai tukar; modal; kekayaan. [4.32] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pr.mohor, bukanlah seluruh salinan warkah sebagaimana dinyatakan Termohon di dalam Uu

Nomor: 475/19-13/VII-2011

tertanggal 21 Juli 2011. [4.33] Menimbang bahwa nama Pemohon penggantian sertifikat. Salinan Pengumuman Sertifikat Hilang di media massa, Sura, Pernyataan di bawah sumpah, serta Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangar Barang di Kepolisian bukanlah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekayaan -bagaimana dimaksud di dalam definisi aset di dalam Kamus Besar Bahasa Ir.'onesia. [4.34] Menimbang bahwa Pemohon telah mengetahui bahwa sertifikat 474 telah diganti menjadi se ift’k.T 1852. [4.35’l Menimbang bahwa dengan diumumkannya perihal kehilangan di media massa, yang memuat informasi mengenai nama orang yang mengumumkan dan alamat, luas tanah, nomor sertifikat, dan nama orang yang terdaftar di sertifikat, maka informasi tersebut juga bukan lagi merupakan informasi vane memuat hak-hak pribadi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP karena telah diketahui oleh publik, meskipun pada faktanya tidak diketahui oleh Joesno Sjarief selaku pemegang sertifikat 474 asli atas dasar perjanjian dengan Uman Rajo Basa pada tahun 1993.

18

[4.36] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis berpendapat bahwa dasar Termohon yang menolak memberikan informasi nama pemohon penggantian SHM, alasan pendukung, dan salinan laporan polisi, iklan di media massa, serta berita acara sumpah di BPN karena informasi yang apabila diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi adalah tidak beralasan menurut hukum

2. Apakah Nama Pemohon Perubahan SHM (Pemecahan SHM 1852 sehingga Mur.oul SHM 1865) dan Nama Pemohon Pemecahan SHM 1865 Menjadi Kavlii ^ Perumahan Yang Lebih Kecil beserta Dokumen Pendukungnya adai»!. Informasi yang Apabila Diberikan dapat Mengungkap Rahasia Pribadi? [4.37] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan sebelumnya, informasi Nama Pemohon Pemecahan SHM bukanlah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekayaan. [4.38] Menimbang bahwa Salinan Dokumen Pendukung Pe>ubahan SHM berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 199? tmtura lain terdiri dari surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan sum* ukur, uuku tanah dan sertipikat asalnya.

[4.39] Menimbang bahwa surat ukur, Luku tanah, dan sertifikat adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekv^aan -cbagaimana tercantum di dalam definisi aset di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. [4.40] Menimbang b'-Jiwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 April 2012, Majelis Komisiocer memperoleh informasi bahwa selain surat ukur, buku tanah, dan sertifikat, uokv.nr.en pendukung Permohonan Pemecahan yang tersedia di BPN Kota Padang adalah uura* permohonan yang antara lain memuat informasi nama dan alamat Pemohon Pemeranan, nomor hak serta jenis permohonannya. [4.41] Menimbang bahwa Pemohon telah mengetahui nomor hak sertifikat yang dimiliki oleh pemohon pemecahan sehingga nomor sertifikat bukan lagi merupakan informasi rahasia kepada Pemohon. [4.42] Menimbang bahwa informasi yang memuat nama Pemohon Pemecahan sertifikat 1852 sehingga muncul sertifikat 1865 serta informasi nama Pemohon Pemecahan sertifikat 1865 19

menjadi kavling lebih kecil termasuk dokumen pendukung berupa surat permohonan yang tersedia di BPN Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.43] bukanlah sesuatu vang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekayaan sebagaimana tercantum di dalam definisi aset di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. [4.43] Menimbang keterangan pada paragraf [4.37] sampai dengan paragraf [4.42], Majelis berpendapat bahwa dasar penolakan Termohon yang menyatakan bahwa informasi y?ng memuat nama pemohon pemecahan sertifikat 1852 sehingga muncul sertifikat 1865 se^> informasi nama pemohon pemecahan sertifikat 1865 menjadi kavling lebih k-'il, apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi adalah tidakbenriaf^m menurut hukum. 3. Apakah Informasi Izin Prinsip dan Izin Lokasi Perunmhm adalah Informasi yang Apabila Diberikan dapat Mengungkap Rahasia Pribi'd;? [4.44] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b dan v'

' KIP menyatakan bahwa Badan

Publik wajib menyediakan informasi publik setiap s^ai yang meliputi: (b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; (c) c“lui m Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; [4.45] Menimbang Pasal 13 ay.-t (1> huruf g Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi: (g) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; [4.46] Meh’ii.bt.ig bahwa di dalam persidangan Pemohon menegaskan hanya meminta informasi mengenai ada tidaknya izin prinsip dan/atau izin lokasi perumahan di tanah terkait. Jika t da, Pemohon meminta salinan izinnya dan jika tidak, cukup penjelasan atas ada atau tidaknya izin tersebut. [4.47] Menimbang keterangan pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.46], Majelis berpendapat alasan penolakan Termohon atas permohonan informasi izin prinsip dan/atau izin lokasi apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi adalah tidak beralasan menurut hukum.

20

4. Apakah Data Kepemilikan Tanah Terkini Hasil Pemecahan Sertifikat adalah Apabila Diberikan dapat Mengungkap Rahasia Pribadi? [4.48] Menimbang di dalam persidangan Pemohon menyatakan mendapatkan kuasa atas 57 (lima puluh tujuh) konsumen yang merasa memiliki hak atas rumah di lokasi tanah hasil pecahan sertifikat 474. [4.49] Menimbang di dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 17 April 2012, Termohon menyatakan bahwa orang yang namanya tercantum di dalam Buku Tanah di BPN atau kuasanya berhak memperoleh seluruh informasi yang terkait dengjn urbitnya sertifikat atas namanya. [4.50] Menimbang bahwa informasi data kepemilikan tanah adalah informasi yang terkait aset sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP, yaitu se.uatu sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, ataupun kekayaan. [4.51] Menimbang Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KT> menyatakan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan dalam Pasal !7 nuruf h adalah: (a) pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.; [4.52] Menimbang bahwa di dr.iam p>\sidangan Pemohon telah memiliki surat kuasa dan/atau surat izin dari Ir. Syafril Murzal Kepada Drs. Daniel Sutan Makmur selaku Ketua LPKSM Padang Consumer Crisi; tertanggal 25 Agustus 2010 (Bukti P-5), surat kuasa dan/atau izin atas nama Yulifatma 3 Pdi selaku wali dari Nuruldhera Afiyanthi dan Rizqa M kepada Drs. Daniel Sutar M.'kmur selaku Ketua LPKSM Consumer Crisis tertanggal 16 April 2012 (Bukti P-tp «-ar. surat kuasa dan/atau izin atas nama Joesno Sjarief kepada Drs. Daniel Sutan Mak niT se.aku Ketua LPKSM Consumer Crisis tertanggal 16 April 2012 (Bukti P-7).

[4.53] Menimbang keterangan pada paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.52], Majelis berpendapat alasan Termohon yang menyatakan informasi data kepemilikan tanah terkini tidak dapat diberikan karena dapat mengungkap rahasia pribadi beralasan untuk sebagian, namun menjadi tidak relevan apabila ada persetuiuan tertulis dari pihak yang rahasianya terungkap.

21

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1) Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemonon b-rupa: Informasi nama pemohon gprta alasan nendnkung penggantian SHM Nfl^ t e s iri -erta salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di B^i. adalah informasi terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dnuinta Pemohon berupa: Informasi nama pemohon ppmhahan atau nemecahan SHM \2Z2 sehingga muncul SHM 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM 1865 sehingga meniadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya di bawah 200 m2 beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah informasi terbuka [6.4] Men>ni:.kt.
(6 7] Memerintahkan Termohon trntuk m e m b e r i k s u n f b ^ - u . p j n .- ~ dimaksud daiam

dalam waktu selam at-

lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja selama pihak yang namanya diungkap member,kan tzm tertulis kepada Pemohon. [6.8] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yah', l'.-nuy S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon. da,. Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 17 April 2012 dat, mucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 April 2012 oleh Majel.s Konus,oner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ram.on Achmad sebaga, Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon, Mfieiis

idyaningsih) Anggota Majelis

Anggota Majelis

Amin^imbolon)

Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

23