Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat

Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015


KATA PENGANTAR

Sesuai

Keputusan

Ketua

KI

Pusat

No.

07/KEP/KIP/VIII/2014 tentang Bidang Tugas Anggota Komisi Informasi Pusat, Bidang Tugas Kelembagaan telah menyusun “Laporan Kerja Bidang Kelembagaan, Agustus 2013-2015”. Laporan ini disusun untuk melaksanakan tanggung jawab Bidang Tugas Kelembagaan di Komisi Informasi Pusat untuk menyampaikan capaian kinerja fungsi dan tugasnya secara berkala. Laporan kegiatan

Kerja

yang

Kelembagaan

menjelaskan

telah

dalam

dan

dilaksanakan periode

Agustus

menjabar oleh 2013

beberapa

Bidang

Tugas

hingga

2015.

Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 2 bagian besar sesuai ruang lingkup tugas Bidang Kelembagaan. Kedua bagian tersebut

yaitu

Pengembangan

Pelaksanaan Kegiatan

Internal

Kebijakan

dan

Kajian

Organisasiyang

meliputi

kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Tata

Kelola;

dan

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Kajian

Pengembangan Kegiatan Eksternal Organisasi yang meliputi kegiatan Kerja Sama Kelembagaan. Pada bagian pertama, terdapat 7 (tujuh) kegiatan internal organisasi

yang

kelembagaan

mencakup

seperti

diantaranya

mengenai

kegiatan

kepegawaian

KI

internal Pusat,

penyusunan SOP tata kelola KI Pusat hingga review penyusunan anggaran tahun 2014. Selain itu dalam bagian ini juga membahas berbagai kegiatan penyusunan rancangan regulasi di bidang kelembagaan. Yaitu rancangan peraturan KI tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota KI, rancangan pedoman uji konsekuensi, rancangan peraturan KI tentang tata naskah dinas dan rancangan peraturan KI tentang kode etik. Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

i


Pada bagian kedua, yaitu Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Eksternal Organisasi terdiri dari 6 (enam) kegiatan eksternal organisasi. Diantaranya mencakup penganugerahan dan penilaian mandiri keterbukaan informasi publik tahun 2013, kerjasama antar lembaga (MoU), dan pengembangan jaringan kelembagaan dan kerja sama organisasi internasional. Dalam ruang lingkup hubungan KI Pusat dengan KI

di

daerah,

Bidang

Tugas

Kelembagaan

melaksanakan

kegiatan berikut, yaitu pendampingan pembentukan komisi informasi provinsi, asistensi & konsultasi kelembagaan komisi informasi provinsi dan audiensi kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan lembaga negara lainnya. lainnya Demikian Laporan Kerja Bidang Kelembagaan, Agustus 2015 ini dibuat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 2013-2015 pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat serta dapat meningkatkan kinerja Komisi Informasi Pusat sesuai ang-undangan yang berlaku. dengan peraturan perunda Jakarta,

Agustus 2015

Komisi Informasi Pusat ang Tugas Kelembagaan Bidang Komisioner,

John Fresly

ii


Evy Trisulo


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................... i DAFTAR ISI ................................................................... iii

I. II.

Gambaran Umum .............................................................. 1 Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Internal Organisasi ............................................. 6 1. Review Penyusunan Anggaran Tahun 2014 ................ 6 2. Kepegawaian Komisi Informasi Pusat .......................... 9 3. Penyusunan Regulasi Bidang Tugas Kelembagaan Komisi Informasi ....................................................... 16 a)

Rancangan Peraturan KI tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi ............................................................. 17

b)

Rancangan Pedoman Uji Konsekuensi................. 18

c)

Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Naskah Dinas .............................................. 18

d)

Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik ............................................................ 19

4. Policy Paper Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi ...................................................... 19 5. Kajian Kelembagaan Sekretariat KI ............................ 39 6. Penyusunan SOP tata kelola KI Pusat bekerjasama dengan AIPD yang dilaksanakan oleh Pattiro ........... 41 7. Penyusunan Renstra 2014 – 2019 bekerjasama dengan Indonesia Parlementary Centre (IPC) ........................ 43 8. Forum Group Discussion Pengujian Konsekuensi ..... 45 III.

Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Eksternal Organisasi......................................... 46 1. Penganugerahan dan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tahun 2013 ...................................... 46 Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

iii


2. Kerjasama antar lembaga (MoU) ................................ 51 3. Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Kerja Sama Organisasi Internasional ........................................... 54 4. Pendampingan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi .................................................................... 57 5. Asistensi & Konsultasi Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi ..................................................................... 63 6. Audiensi Kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan Lembaga Negara lainnya ............................... 66 LAMPIRAN I. Tabel Daftar Audensi & Konsultasi LAMPIRAN II. Data Kunjungan Dalam Rangka Pembentukan Komisi Informasi Daerah ke Komisi Informasi Pusat

iv



I. Gambaran Umum

Salah satu syarat atau ciri penting menuju negara yang demokratis adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik, sebagaimana sejalan dengan konsideran dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan

informasi

dalam

sebuah

negara

yang

demokratis merupakan bagian dari cita-cita masyarakat untuk

dapat

penyelenggaraan

melakukan

kontrol

pemerintahan

yang

terhadap

baik

supaya

terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia, UU KIP danPeraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan panduan bagi tiap Badan Publik untuk menjalankan kewajibannya, terutama untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dan

menjamin

keterbukaan

terwujudnya

informasi

tujuan

sebagaimana

penyelenggaraan diatur

dalam

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berlandaskan hal di atas, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KIP serta mempunyai tugas untuk menjalankan UU KIP,



memahami bahwa KI Pusat seyogyanya harus menjadi atau memberikan contoh kepada lembaga lain untuk transparan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan kebijakan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban kebijakan

yang

kegiatan

disebarluaskan

atau kepada

pengambilan masyarakat

melalui sarana yang mudah diakses oleh publik. Napak Tilas Pembentukan Pembidangan Kelembagaan KI Pusat Sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UU KIP menyebutkan bahwa anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Oleh karena itu, Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 85/P Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang menetapkan nama-nama berikut: 1. Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si; 2. Dyah Aryani Prastyastuti, SH, MH; 3. Evy Trisulo Dianasari, SH, MH; 4. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si; 5. John Fresly, SH, LLM; 6. Dr. Rumadi, MA; dan 7. Yhannu Setyawan, SH, MH.

2



Setelah ditetapkan, Anggota Komisi Informasi Pusat (Komisioner KI Pusat) segera memulai kegiatan di kantor Komisi Informasi Pusat dan menetapkan Abdulhamid Dipopramono sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat melalui Rapat Pleno pada tanggal 1 Agustus 2013. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua tersebut dikukuhkan kembali secara ceremonial melalui prosesi serah jabatan dari Anggota KI Pusat periode sebelumnya kepada anggota yang baru denganserah terima memori akhir jabatan pada tanggal 2 Agustus 2013. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk menjalankan tugas fungsi KI Pusat terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pada masa transisi periode anggota KI Pusat periode sebelumnya, maka perlu dibentuk beberapa Gugus Tugas yang ditugaskan kepada masing-masing


3


anggota Komisi yang disahkan melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat RI No. 06/KEP/KIP/VIII/2013 tentang Gugus Tugas Komisioner Komisi Informasi Pusat tertanggall 15 Agustus 2013. Dalam surat keputusan tersebut terdapat 3 Gugus Tugas dengan pembagian sebagai berikut:

Pembagian tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan diperbaharui melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat RI No. 07/KEP/KIP/VIII/2014 07/KEP/KIP/VIII tertanggal 1 September 2014 tentang Bidang Tugas Anggota Komisi Informasi Pusat dengan telah diselesaikannya tugas-tugas tugas dalam masa transisi pergantian periode anggota KI Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam dal surat keputusan sebelumnya. Sebagaimana tergambar dalam flowchart di bawah ini.

4



Dengan telah disahkannya ketiga bidang tugas tersebut, maka Bidang Tugas Kelembagaan telah dengan resmi berfungsi dalam ruang lingkup tugas berikut:

Menginjak 1 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang esuai amanat yang dituangkan dalam Tugas KI Pusat sesuai surat Keputusan Ketua KI Pusat No. 07/KEP/KIP/VIII/ 2014 tentang Bidang Tugas Anggota Komisi Informasi Pusat, laporan

maka

bidang

pelaksanaan

tugas

Kelembagaan

kegiatan

berdasarkan

menyusun cakupan

na yang disebutkan di atas. Penyusunan tugas sebagaimana laporan ini dilaksanakan sebagaimana amanat surat Keputusan, bahwa masing-masing masing Bidang Tugas harus Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

5


menyampaikan capaian kinerja fungsi dan tugasnya secara rutin dan berkala dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KI Pusat. Laporan pelaksanaan kegiatan ini menjelaskan dan menjabar beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Tugas Kelembagaan dalam periode tahun 20132015. Laporan disusun dalam dua bagian besar sesuai ruang

lingkup

tugas

Bidang

Tugas

Kelembagaan,

sehingga kerangka laporan berbentuk sebagai berikut:  Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Internal Organisasiyang meliputi kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Tata Kelola  Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan

Eksternal

Organisasi

yang

meliputi

kegiatan Kerja Sama Kelembagaan II.

Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Internal Organisasi 1. Review Penyusunan Anggaran Tahun 2014 Penyusunan anggaran Tahun 2014 telah dibahas selama 4 (empat) kali. Pembahasanpertama, kedua dan ketiga dibahas oleh Komisioner Periode 20092013, sementara pembahasan keempat dilaksanakan oleh Komisioner Periode 2013-2017. Pembahasan penyusunan anggaran Tahun 2014 dipandang perlu untuk mereview penyusunan anggaran Tahun 2014 yang telah dibahas dan disusun oleh Komisioner periode

6

pertama.

Kegiatan


review

anggaran

ini


dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 September 2013 di Lor In Hotel Sentul, Bogor. Review penyusunan anggaran Tahun 2014 yang dihadiri

oleh

Ketua

Komisi

Informasi

Pusat

Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, Komisioner Yhannu Henny

S.

Setyawan,

Widyaningsih

menyamakan

persepsi

Evy

Trisulo,

dimaksudkan

dan

program

dan

untuk

yang

akan

dicapai oleh Komisioner Periode 2013-2014. Evy

Trisulo

menyampaikan

dalam

Penyusunan

Rencana Kerja Anggara Lembaga (RKA-L) Komisi Informasi, hal

yang penting untuk

diperhatikan

adalah penyusunannya harus mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2014, mengacu pada pagu sementara, dan menggunakan aplikasi RKA-L 2014. Dari

penyusunan

anggaran

Tahun

2014

masih

terdapat indeks anggaran yang belum sesuai dengan Standar Biaya Umum sehingga perlu diperbaiki. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Kepala Bagian Perencanaan, Tenaga

Ahli,

Asisten

Ahli

dan

Staf

Bagian

Perencanaan. Untuk dapat menyusun anggaran yang sesuai

dengan

regulasi

yang

berlaku,

Komisi

Informasi Pusat menghadirkan pejabat dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan dan dari Kepala

Bagian

Perencanaan

Penyusunan

Kementerian

Anggaran

Biro

Komunikasi

dan

Informatika untuk menjadi narasumber.


7


Dari

paparan

narasumber

yang

tersebut

disampaikan diperoleh

oleh

gambaran

kedua dalam

perencanan penganggaran dalam gambar di samping sebagai berikut: Sementara proses perencanaan dan penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Selain membahas mengenai metode atau proses penyusunan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku, kegiatan ini juga mereview penyusunan 8



anggaran Tahun 2014 yang dimaksudkan agar Komisi Informasi Pusat memiliki Bagian Anggaran tersendiri yang selama ini masih menempel di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui kegiatan ini disimpulkan bahwa perlu adanya pembahasan secara khusus terkait dengan pengelolaan anggaran yang secara mandiri dikelola Komisi Informasi dengan memperhatikan kriteria dan syarat-syaratnya serta ditinjau secara struktural berdasarkan keputusan Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara,

mengenai apakah Komisi Informasi dapat bertindak sebagai pengguna anggaran secara langsung atau tidak. 2. Kepegawaian Komisi Informasi Pusat Sejak terbentuknya Komisi Informasi Pusat tahun 2009, kepegawaian di Komisi Informasi Pusat adalah untuk

memberikan

keuangan

dan

tata

dukungan kelola

di

administratif,

Komisi

Informasi

Pusat.Kepegawaian ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang

berasal

dari

Kementerian

Komunikasi

dan

Informastik dan Pegawai Non Pegawai Negeri (Pegawai Non PNS). Bentuk perbaikan manajemen dalam tata kelola kelembagaan di Komisi Informasi Pusat dilakukan dengan cara evaluasi perbaikan kinerja terhadap seluruh pegawai, baik PNS dan Pegawai Non PNS, juga dilakukan rekrutmen terhadap Pegawai Non PNS.


9


a) Evaluasi

Perbaikan

Kinerja

Pegawai

Komisi

Informasi Pusat i.

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Komisi Informasi Pusat Evaluasi ini dilakukan dengan mengajukan permintaan

ke

Kementerian

KOMINFO

Pengawasan

Keuangan

(BPKP) untuk peraturan

Inspektorat dan dan

Jenderal ke

Badan

Pembangunan

dilakukan Audit Kinerja sesuai

perundang-undangan

terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Komisi Informasi Pusat. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan kinerja yang dilakukan pada awal tahun 2014. ii.

Evaluasi Pegawai Non PNS Komisi Informasi Pusat Evaluasi

Pegawai

Non

PNS

KI

Pusat

ini

dilaksanakan pada bulan Januari 2014 dengan cara melakukan penilaian secara individual berdasarkan metode sasaran kerja pegawai dan perilaku

kerja.

Metode

penilaian

dengan

sasaran kerja pegawai itu meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu dan metode penilaian berbasis

perilaku

kerja

meliputi

orientasi

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama.

10



b) Rekruitmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Komisi Informasi Pusat Manajemen Pegawai Non Pegawai (Pegawai Non PNS) KI Pusat tidak mengenal jenjang karir. Persoalan ini menjadi perhatian Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 karena jenjang karir dipandang perlu untuk meningkatkan mutu dan kinerja pegawai di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Tentunya dengan mengharapkan sumber daya manusia di Komisi Informasi dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Untuk itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk melakukan dan membuat jenjang karir bagi Pegawai Non PNS KI Pusat dengan

menggunakan

careerpath

bagi

Pegawai

strategi KI

penerapan

Non

PNS

dan

rekrutmen secara terbuka untuk mengisi formasi Administrasi Umum, Asisten Ahli dan Tenaga Ahli KI Pusat. Penerapan career path dimulai dengan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Non PNS KI Pusat dengan menggunakan metode pendekatan perilaku kerja

dan

sasaran

kerja.

Sementara,

untuk

penerapan career path dilaksanakan untuk posisi tertentu

yaitu

pada

posisi

Tenaga

Ahli

dan

pelaksanaan ini telah dimulai pada bulan Januari 2014

melalui

pengumuman

resmi

yang

diumumkan kepada seluruh Pegawai Non PNS KI


11


Pusat untuk mengisi satu posisi tenaga ahli bidang hukum dan satu posisi untuk tenaga ahli bidang komunikasi

dengan

syarat-syarat

yang

telah

ditentukan. KI Pusat juga membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat umum melalui open recruitment untuk mengisi posisi Administrasi Umum, Asisten Ahli dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat. Open recruitment

tersebut

telah

dilaksanakan

oleh

Komisi Informasi Pusat dibawah kendali Gugus Tugas

2

dengan

uraian

pelaksanaan

sebagai

berikut: i.

Pelaksanaan Career path Career path dilaksanakan pada bulan Januari 2014 melalui pengumuman resmi yang hanya ditujukan kepada pegawai Non PNS KI Pusat. Career path ini diperuntukkan untuk mengisi posisi sebagai Tenaga Ahli Komisi Informasi Bidang Hukum dan Komunikasi dengan syarat salah satunya adalah sebagai Asisten Ahli Komisi

Informasi

Pusat.

Dari

hasil

pengumuman tersebut, sebanyak dua orang Asisten Ahli residen mendaftarkan diri sebagai Tenaga Ahli Komisi Informasi Bidang Hukum dan Komunikasi. Rangkaian seleksi dilaksanakan dengan cukup ketat, yang terdiri dari: peserta wajib mengikuti tes tulis yang dilaksanakan pada tanggal 2

12



Januari 2014, test psikologi dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2014 dan untuk wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014. Dari

rangkaian

pelaksanaan

tes

tersebut,

hasilnya diumumkan pada tanggal 7 Januari 2014. Dari dua peserta yang mengikuti career path dinyatakan lulus dan mulai mengisi posisi Tenaga Ahli sejak ditetapkan. ii. Open Recruitment Open

recruitment

untuk

mengisi

posisi

administrasi umum, asisten ahli dan tenaga ahli dibuka mulai tanggal 8 hingga 20 Januari 2014. Penerimaan Pegawai Non PNS KI Pusat ini diumumkan melalui website resmi KI Pusat di

dengan

www.komiinformasi.go.id

tahapan

yang

wajib

diikuti

oleh

rincian peserta

meliputi tes tulis, psikotes, wawancara. Sebanyak 16 pelamar mendaftar untuk posisi administrasi umum, 58 pelamar mendaftar sebagai asisten ahli dan 12 pelamar mendaftar untuk

posisi

tenaga

ahli

sehingga

total

keseluruhan pelamar sebanyak 86. Dari total pelamar tersebut kemudian dilakukan seleksi administrasi dan sebanyak 2 pelamar untuk masing-masing posisi asisten ahli dan tenaga ahli

tidak

memenuhi

ditentukan

sehingga

administrasi

total

kualifikasi

dari

pelamar

hasil

yang seleksi

sebelumnya

86

menjadi 84 pelamar. Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

13


Suasana Tes Tertulis Open Recruitment

Tes tulis dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2014. Untuk 16 pelamar yang memilih posisi administrasi umum dalam tes tulis ini yang mengikuti hanya 12 pelamar, sementara untuk posisi asisten ahli dari 57 yang dinyatakan lolos dan yang hadir yaitu 43 pelamar serta posisi

tenaga

mengikuti

tes

ahli

dari

tulis

12

pelamar

sebanyak

9

yang orang.

Berdasarkan penilaian dari Tim Seleksi Tes Penerimaan Calon Pegawai Non PNS Komisi Informasi Pusat, terdapat 55 peserta yang tidak memenuhi score minimal atau passing grade dan sebanyak 30 peserta dinyatakan lulus tes tulis dan diumumkan pada tanggal 5 Februari 2014

melalui

website

www.komisiinformasi.go.id. Peserta yang telah dinyatakan lulus testulis kemudian 14

harus

mengikuti


tahapan

tes


selanjutnya yaitu psikotes yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 dan mengikuti wawancara pertama pada tanggal 19 Februari dan yang lulus wawancara pertama kemudian mengikuti

wawancara

kedua

yang

dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2014. Hasil test wawancara kedua total keseluruhan 11 peserta

dari

posisi

administrasi

umum

berjumlah 1 orang, asisten ahli 8 orang dan tenaga ahli sebanyak 2 orang.

Melalui rapat pleno pada tanggal 4 Maret 2014, ditentukan dari 11 peserta yang mengikuti wawancara

kedua

dinyatakan

lulus

dan

diterima sebagai Pegawai Non PNS sebanyak 1 orang

untuk

mengisi

posisi

administrasi

umum, 6 orang mengisi posisi asisten ahli dan 2

orang

sebagai

diumumkan

tenaga

ahli

yang

melalui

telah

website

www.komisiinformasi.go.id.

Suasana Tes Psikologi Open Recruitment Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

15


Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus, khususnya dalam formasi Tenaga Ahli dan Asisten Ahli, kemudian ditugaskan dalam tiga bidang tugas sebagaimana tercantum dalam Surat

Keputusan

Ketua

KI

Pusat

No.

07/KEP/KIP/VIII/2014. Penugasan ditetapkan melalui pembidangan dengan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana disebutkan dalam Keputusan

Ketua

KI

Pusat

No.

08/KEP/KIP/IX/2014 tentang Bidang Tugas Tenaga

Ahli

Penugasan

dan

Asisten

tersebut

Ahli

KI

dilakukan

Pusat. dengan

penempatan Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat sesuai bakat dan minat serta latar belakang pendidikan, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja secara terstruktur.

3. Penyusunan Regulasi Bidang Tugas Kelembagaan Komisi Informasi

Penyusunan kelembagaan

regulasi

yang

merupakan

terkait pijakan

bidang utama

tugas dalam

pembenahan kelembagaan di Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat maupun dijadikan sebagai pedoman oleh Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/ Kota

di

Indonesia.

Terdapat

beberapa

draft/

rancangan regulasi terkait ruang lingkup bidang tugas Kelembagaan yang telah disusun, yaitu:

16



a) Rancangan Peraturan KI tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi

Rancangan regulasi ini

dimaksudkan

sebagai bagi

pedoman Pemerintah

Pusat

maupun

Provinsi

dan

kabupaten/kota dalam pembentukan Komisi

Informasi

baik

Komisi

Draft Peraturan Pedoman Seleksi Komisi Informasi

Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota. Penyusunan ini perlu dilakukan

untuk

menyempurnakan

mengevaluasi

Keputusan

dan

Ketua

Komisi

Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi

Provinsi

Kabupaten/Kota

yang

dan

Komisi

hingga

saat

Informasi ini

masih

berlaku, serta untuk mengisi kekosongan hukum atas

hal-hal

yang belum diatur dalam surat

keputusan tersebut yang berkenaan dengan seleksi anggota Komisi Informasi.


17


b) Rancangan Pedoman Pengujian Konsekuensi Pengujian Konsekuensi merupakan suatu tahapan yang

terkait

dengan

penyelesaian

sengketa

informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi atau panduan yang dapat dijadikan acuan oleh

Badan

Publik

dalam

melakukan

uji

konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Selain

itu,

pengujian

konsekuensi secara tidak langsung

berkenaan

dengan

kelembagaan

Komisi Informasi sebagai Badan Publik yang juga melakukan

pengujian

konsekuensi

atas

informasi

yang

dikecualikan

dalam

layanan informasi publik. ngan Peraturan Komisi Informasi tentang c) Rancangan Tata Naskah Dinas Regulasi mengenai tata t naskah dinas yang berlaku secara internal di Komisi Informasi perlu dibentuk karena

menunjukkan

an kelembagaan Walaupun

Komisi berlak berlaku

identitas Informasi

internal,

dokumentasi dengan

tidak

rigid.

menutup

kemungkinan bahwa regulasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Informasi provinsi maupun kabupaten/kota, agar terjadi

18



keseragaman

tata

naskah

dinas

secara

menyeluruh. d) Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik dan Perilaku Anggota Komisi Informasi Penyusunan

regulasi

tentang

Kode

etik

dan

Perilaku merupakan amanat UU KIP yang diberikan kepada

Komisi

Informasi

Pusat.

Rancangan

Peraturan KI tentag Kode etik ini merupakan penyempurnaan atas regulasi tentang kode etik sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Komisi

Informasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi yang saat ini masih berlaku sebagai pedoman berperilaku bagi anggota Komisi Informasi. 4. Policy Paper Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Policy

tentang

paper

pemberhentian

Anggota

pengangkatan Komisi

Informasi

dan yang

disusun oleh Komisi Informasi Pusat pada bulan Juli 2014 merupakan tanggapan usulan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tentang draft Keputusan KI Pusat tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Kembali

Anggota

Komisi

Informasi

Provinsi

dan

Komisi Informasi Kabupaten/Kota.


19


Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Komisi Informasi diatur pada Bagian Kedelapan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada bagian tersebut memuat 5 (lima)

pasal

yang

dalam

implementasinya

menimbulkan multi tafsir. Dalam Policy Paper ini dijabarkan

analisis

pengaturan

deskriptif

Pengangkatan

normatif

dan

terhadap

Pemberhentian

anggota Komisi Informasi dimaksud dan sekaligus untuk memberikan tanggapan draft Keputusan KI Pusat yang diusulkan oleh KI Prov. Sumatera Utara perihal

yang

peraturan

sama

dengan

mengharmonisasikan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Analisis komprehensif dilakukan dari aspek formil dan materiil. Dalam latar belakang dan permasalah kebijakan (policy problem and policy question) dijabarkan bahwa berjalannya implementasi UU KIP selama 4 (empat) tahun memasuki 1 (satu) periode keanggotaan Komisi Informasi. Beberapa Komisi Informasi Provinsi telah memasuki

periode

pemilihan

keanggotaan

Komisionernya termasuk Komisi Informasi Pusat, sedangkan Komisi Informasi Provinsi lainnya sedang menunggu berakhirnya masa jabatan. Komisi Informasi Provinsi menafsirkan isi dari Pasal 33 UU KIP sebagai sebuah pintu untuk pengangkatan dan penetapan kembali anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanpa melalui 20

mekanisme

seleksi


terlebih

dahulu.


Penafsiran ini muncul karena Pasal 33 UU KIP menyebutkan

bahwa

Anggota

Komisi

Infomasi

diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat

kembali

untuk

satu

periode

berikutnya. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2013 yang merupakan acara tahunan dimana seluruh Komisi Informasi berkumpul untuk menginventarisir permasalahan atau kendala yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya secara bersama, dan diperolehlah suatu gagasan untuk menyikapi

perpanjangan

masa

jabatan

tanpa

mekanisme seleksi dengan penafsiran terhadap Pasal 33 UU KIP. Pada

Rapat

Kerja

Teknis

Komisi

Informasi

se-

Indonesia Tahun 2014 diusulkan sebuah draft oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara mengenai pedoman anggota

pengangkatan Komisi

dan

Informasi

penetapan

Provinsi

dan

kembali Komisi

Informasi Kabupaten/Kota. Hal-hal yang perlu dicermati dalam draft usulan pedoman anggota

pengangkatan Komisi

dan

Informasi

penetapan

Provinsi

dan

kembali Komisi

Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diusulkan adalah sebagai berikut :


21


No

Substansi

dalam

Syarat- Syarat 1

Legal Analysis

Draft Usulan

Pengangkatan dan Penetapan

Bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 30 UU KIP, Pasal 43 ayat (2) dan (3) UU tentang HAM Bertentangan dengan

2

Mekanisme

ketentuan pada Pasal 31

Pengangkatan dan

dan 32 UU KIP, serta UU

Penetapan

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3

Tatacara

Bertentangan dengan

Pengangkatan dan

ketentuan pada Pasal 30,

Penetapan

Pasal 31 dan 32 UU KIP Bertentangan dengan

4

Ketentuan Khusus

ketentuan pada Pasal 30, Pasal 31 dan 32 UU KIP Bertentangan dengan

5

Ketentuan Penutup

ketentuan pada Pasal 43 ayat (2) dan (3) UU tentang HAM

Latar belakang tersebut kemudian dilakukan analisis secara bentuk/kaidah dokumen (formil review) dan materi

muatan

(materiil

review)

berikut ini: 22


yang

dijelaskan


Bentuk/Kaidah Dokumen (Formil Review) Membaca dan mencermati isi usulan draft Keputusan tentang

Pedoman

Kembali

Anggota

Komisi

Pengangkatan Komisi

Informasi

dan

Informasi

Kabupaten/Kota,

Penetapan

Provinsi

dan

bahwa

draft

tersebut berisi pedoman yang memuat pengaturan (regeling)

bahkan

juga

menyinggung

beberapa

instansi/lembaga lain di luar Komisi Informasi seperti gubernur dan bupati/walikota. Dengan demikian, dari segi

substansi,

draft

ini

berisi

pengaturan

(regelenrechts) serta berlaku dan mengikat umum. Dalam usulannya, pada draft tersebut pengaturan mengenai pedoman pengangkatan dituangkan dalam bentuk Keputusan (Keputusan Ketua KI Pusat). Sesuai

dengan

prinsip

umum

hukum

(general

principle of law) yang telah diterima secara universal, ditegaskan bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum dapat dibedakan menjadi ke dalam dua bentuk, yakni keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas). Sedangkan peraturan adalah instrumen hukum yang berisi norma

yang

bersifat

umum

(abstrak),

berisi

pengaturan, dan berlaku serta mengikat umum. Sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pengaturan yang menghasilkan norma yang bersifat mengatur

(regelingsdaad)

seharusnya

tidak


23


dituangkan dan disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan.” Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Menurut UU tersebut, Peraturan Perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

yang

berwenang

melalui

prosedur

yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 100 (Ketentuan Penutup) UU P3 bahkan dengan tegas

menyebutkan

Presiden,

bahwa

Keputusan

Menteri,

semua

Keputusan

dan

keputusan-

keputusan pejabat lainnya yang bersifat mengatur, harus dimaknai sebagai peraturan. Dengan demikian politik hukum perundang-undangan di Indonesia menghendaki adanya purifikasi antara peraturan dan keputusan, karena memang terdapat perbedaan yang sangat

prinsipal

diantara

keduanya.

Perbedaan

tersebut setidak-tidaknya meliputi tiga hal: 1) Perbedaan isi dan sifat: Peraturan berisi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat umum (regeling). Keputusan berisi suatu penetapan

atau

keputusan

(beschicking)

sifatnya individual, final, dan konkret.

24


yang


2) Perbedaan cara melawannya: Upaya

hukum

untuk

melawan/menggugat

peraturan dilakukan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review). Untuk undang-undang melalui MK sedang untuk peraturan perundang-undangan dibawah undangundang

melalui

MA.Upaya

hukum

untuk

melawan/membatalkan keputusan (keputusan tata usaha negara) dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3) Perbedaan kekuatan berlaku dan mengikatnya: Dengan diundangkannya suatu peraturan di dalam Lembaran

Negara

atau

Berita

Negara,

maka

peraturan tersebut memiliki daya berlaku dan mengikat

umum

(binding

force)

sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 87 UU P3 “Peraturan Perundang-undangan

mulai

mempunyai

mengikat

kekuatan

berlaku pada

dan tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan

Perundang-undangan

yang

bersangkutan. ”Hal tersebut dimaksudkan agar semua orang mengetahui adanya peraturan yang dimaksud sehingga dengan demikian berlakulah asas fiksi hukum “Iedereen wordht geacht de wet te kennen.” Suatu

keputusan/ketetapan

(beschikking)

tidak

dipersyaratkan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara

atau

Berita

Negara

karena


25


keputusan/ketetapan

tidak

dimaksudkan

untuk

berlaku dan mengikat umum. Dari penjelasan-penjelasan diatas jelaslah bahwa harus dibedakan antara peraturan dan keputusan. Karena keduanya memiliki perbedaan yang prinsip, baik dari segi isi, penggunaan, serta kekuatan berlaku dan mengikatnya. Dalam draft yang diajukan oleh KI Provinsi Sumuatera Utara ini, jika dicermati substansi dan ruang lingkupnya jelas-jelas berisi materi muatan yang bersifat pengaturan, berlaku dan mengikat umum. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka disimpulkan

bahwa

draft

yang

dimaksud

mengandung kesalahan formil karena menuangkan norma hukum yang bersifat pengaturan ke dalam sebuah

Keputusan

Ketua

KI

Pusat.

Kesalahan/kekeliruan ini tentu akan berimplikasi pada

keabsahan

ditetapkan

nanti.

draft

yang

dimaksud

Kesalahan/kekeliruan

ketika

prosedur

pembentukan kaidah hukum akan berimplikasi pada keabsahan

kaidah

yang

dimaksud.

Sebagaimana

dijelaskan oleh Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Perubahan Kedua), bahwa kesalahan/kekeliruan peraturan/kaidah dibatalkannya

formil

hukum

kaidah

yang

dari

dapat

suatu

menyebabkan

dimaksud

melalui

pengujian formil (formil review) di Mahkamah Agung.

26



Materi Muatan (Materiil Review) 1. Hubungan antar Pusat dan Daerah Draft yang diajukan berisi materi muatan yang bersifat pengaturan (regelenrechts) serta berlaku dan mengikat umum karena tidak hanya mengatur antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tetapi juga pemangku kekuasaan legislatif dan eksekutif tingkat yang bersangkutan. Dalam

Undang-Undang

tentang

Pemerintahan

No.

32

Tahun

Daerah

(UU

2004

Pemda)

dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan

pemerintahan

yang

menjadi

urusan

Pemerintah (Pusat) berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pemda adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan

agama.

Diluar

sebagaimana Pemerintah sebagian

yang

pemerintahan

dimaksud

dapat

urusan

urusan

diatas,

menyelenggarakan pemerintahan,

maka sendiri

melimpahkan

sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku

wakil

Pemerintah,

atau

menugaskan

sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berasarkan asas tugas pembantuan. Sehingga hal-hal diluar itu merupakan bersangkutan.

hak Pasal

otonomi 25

UU

daerah Pemda

yang juga


27


menegaskan tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang pokok

maupun

hal

lainnya

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan konsep trias politica yang menghendaki pemisahan murni tiga fungsi kekuasaan yaitu eksekutif, legistatif, dan yudikatif saat

ini

mulai

bergeser

ke

arah

penciptaan

struktur organisasi negara yang lebih responsif, efektif,

dan

pelayanan

efisien publik

penyelenggaraan menimbulkan negara

dan

menyelenggarakan mencapai

Pemerintahan.

perubahan

termasuk

kelembagaan

dalam

struktur

bentuk-bentuk

baru.

tujuan

Hal

ini

organisasi dan

Lembaga-lembaga

fungsi baru

tersebut biasa disebut sebagai state auxiliary organs atau auxiliary institution, yang merupakan lembaga negara yang bersifat penunjang. Komisi Informasi

termasuk

dalam

lembaga

negara

penunjang yang fungsinya sebagai pengatur dan fungsi penghukuman secara bersamaan (mixfunction). Dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga negara penunjang, antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan subordinatif melainkan hanya hubungan koordinatif. Hal ini telah ditegaskan pada Bab VII Bagian Kedua UU KIP.

28



Ciri-ciri hubungan pemerintahan yang bersifat vertikal atau subordinasi antara lain adanya hak banding administratif dan keuangan yaitu dalam hal pemasukan terikat pada dana dari pemerintah pusat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan subordinatif antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten/ Kota. Dalam praktiknya, setiap putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan mengikat yang sama dan pengajuan bandingnya atau keberatan adalah ke Pengadilan yang berwenang (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) , bukan ke Komisi

Informasi

diatasnya

(misal

Komisi

Informasi Kabupaten/Kota ke Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Provinsi ke Komisi Informasi Pusat). Begitu juga dalam hal keuangan dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian usulan draft Keputusan KI Pusat yang mengatur pengangkatan dan penetapan kembali anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

akan

penyalahgunaan

wewenang

menimbulkan Komisi

Informasi

Pusat. Penyalahgunaan

wewenang

tersebut

karena

sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan

berkenaan

pertanggungjawaban

yuridis

dari

dengan penggunaan

wewenang tersebut. Wewenang yang diperoleh


29


Komisi Informasi adalah secara atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan (Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe

bevoegdheid).

Dalam

praktik,

mal-

administrasi dapat mencakup melakukan atau tidak

melakukan

didasarkan

tindakan

administrasi

yang

atau

dipengaruhi

oleh

pada

pertimbangan atau perilaku yang tidak wajar. Pertimbangan

yang

tidak

wajar

meliputi

kesewenang-wenangan, sedangkan perilaku yang tidak wajar adalah salah melihat aturan atau prosedur yang relevan dan keliru mengambil pertimbangan yang relevan. Kesimpulannya

adalah

tidak

ada

hubungan

subordinasi antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi

Informasi

Provinsi

maupun

Komisi

Informasi Kabupaten/Kota, melainkan hubungan koordinatif dalam penerapan peraturan-peraturan turunan UU KIP, sehingga Komisi Informasi Pusat tidak dapat memerintahkan lembaga pemangku kekuasaan legislatif dan eksekutif tingkat yang bersangkutan

karena

akan

menimbulkan

penyalahgunaan wewenang (mal-administrasi) dan hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Penafsiran Pasal 33 UU KIP Pasal 33 UU KIP “Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat 30



diangkat

kembali

untuk

satu

periode

berikutnya.” Adanya pembatasan kekuasaan yang tertuang dalam Pasal 33 UU KIP adalah 4 (empat) tahun merupakan

penerapan

asas

demokrasi

yaitu

pembatasan pemerintah secara konstitusional.Eric Nrendt

dalam

buku

An

Introduction

to

Constitution Law mengatakan konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah

melalui

suatu

konstitusi.

Ahli

konstitusi Jepang, Naoki Kaboyasi mengatakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki tujuan merumuskan cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. UUD 1945 Pasal 28 F merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan dasar dikeluarkannya UU KIP karena pasal tersebut menerangkan bahwa setiap orang

berhak

memperoleh

untuk

informasi

berkomunikasi untuk

dan

mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari,

menyimpan, informasi

memperoleh,

mengolah,

dengan

dan

menggunakan

memiliki,

menyampaikan segala

jenis

saluran yang tersedia. Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Hal ini juga ditujukan agar Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

31


rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar moral rights dan possession of a right, tetapi juga sebagai positive rights dan exercise of right (Muhammad Yasin, 2007:142143). Selain hak atas informasi, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) setiap orang juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Pasal 43 ayat (2) dan (3) UU HAM menyebutkan bahwa: “(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam

pemerintahan

dengan

langsung

dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan

dalam

peraturan

perundang-

undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.” Pemahaman

dari

pasal

diatas

dikorelasikan

dengan pengangkatan dan penghentian anggota Komisi Informasi adalah bahwa ketika anggota Komisi Informasi yang hendak diangkat kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UU KIP yang bersangkutan harus juga mengikuti tata cara pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana calon lainnya dan hal ini sudah sangat mengakomodir 32



amanat yang tertuang dalam UUD 1945 serta UU HAM.

Hal

tersebut

pasal-pasal

menunjukkan

mengenai

keterkaitan

pengangkatan

dan

pemberhentian anggota Komisi Informasi karena untuk dapat diangkat kembali harus merujuk pada persyaratan pengangkatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 UU KIP. Berikut

ini

merupakan

tafsiran

implementatif

terhadap Pasal 30 UU KIP Pasal

30

ayat

(1)

UU

KIP

syarat-syarat

pengangkatan anggota Komisi Informasi: Huruf

a

b

Bunyi warga

Tafsir Implementatif

negara antara lain dapat dibuktikan

Indonesia

dengan kartu tanda penduduk

memiliki integritas dan tidak tercela

tidak

antara lain dapat dibuktikan dengan

surat

keterangan

catatan kepolisian

pernah

dipidana

c

karena antara lain dapat dibuktikan melakukan tindak dengan surat keterangan pidana yang catatan kepolisian diancam pidana

dengan 5

(lima)

tahun atau lebih d

memiliki

upaya

yang

terukur


dan

33


pengetahuan dan obyektif untuk mengetahui pemahaman

di pengetahuan

dan

bidang

pemahaman calon Anggota

keterbukaan

Komisi Informasi di bidang

Informasi Publik keterbukaan sebagai dari

Informasi

bagian Publik yaitu

hak

dengan

cara

asasi melakukan uji kemampuan

manusia

dan (tes potensi) secara tertulis

kebijakan publik

dengan

substansi

keterbukaan

informasi

publik.

e

memiliki

antara lain dapat dibuktikan

pengalaman

dengan

dalam

SK

aktivitas Anggaran

Badan Publik

keanggotaan,

Dasar

Rumah

Tangga Badan Publik

bersedia melepaskan keanggotaan f

dan

jabatannya dalam Badan

Publik

apabila

diangkat

menjadi

anggota

dapat

dibuktikan

dengan

surat pernyataan yang dbuat sendiri oleh calonnya

Komisi Informasi

3. Uji Kepatutan dan Kelayakan Terkait dengan pasal lain yang merupakan bagian dari pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Informasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 34



Pasal 31 ayat (2) UU KIP “Dewan

Perwakilan

Rakyat

Republik

Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. Pasal 32 ayat (2) UU KIP “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi

kabupaten/kota

melalui

uji

kepatutan dan kelayakan.”

Pada Pasal 31 dan 32 UU KIP dijelaskan tentang tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan).

Secara

terminologi

kata

“fit”

dan

“proper” dalam bahasa inggris adalah kata sifat yang memiliki arti sama, yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga secara sederhana banyak yang mengartikan Fit and Proper Test sebagai tes kepantasan,

kepatutan

dan

kelayakan,

yang

dipadatkan dalam kalimat tes kemampuan dan kepatutan. Secara praktikal, Fit and Proper Test adalah rangkaian proses yang berupaya memastikan calon pemimpin

memiliki

kompetensi

yang

dipersyaratkan. Untuk melengkapinya sebaiknya juga ada tes potensi selain tes kompetensi. Tes potensi dimaksudkan untuk melihat karakter atau bakat apa yang terdapat dalam diri seseorang, sementara tes kompetensi menggambarkan apa Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

35


yang sudah ada dalam diri mereka dan mucul sebagai perilaku. Dari

penjabaran

kepatutan

dan

pengertian

mengenai

kelayakan

diatas

Uji yang

sesungguhnya merupakan rangkaian dari beberapa tes, maka sudah tepat dalam UU KIP telah mengatur

tentang

pengangkatan

dan

pemberhentian anggota Komisi Informasi dalam beberapa pasal yang antara satu dengan lainnya merupakan satu rangkaian. Dengan kata lain, bahwa pasal 30 UU KIP yang mengatur tentang syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi dapat ditafsirkan sebagai tes potensi, sedangkan pasal 31 dan pasal 32 dapat ditafsirkan sebagai tes kompetensi. Peran DPR atau DPRD sebagai pelaksana dalam uji kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Informasi sesuai dengan UU KIP, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan

demokrasi

dan

menimbulkan

berbagai bentuk perubahan yang lebih memperluas kebebasan masyarakat dan mempersempit ruang lingkup penguasa, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat ikut campur dalam hak prerogatif Presiden

untuk

menentukan

seorang

pejabat

publik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terkait dengan pengertian bahwa uji kepatutan dan kelayakan adalah suatu rangkaian tes bagi calon pejabat,

maka

untuk

pengujian

tes

potensi

diserahkan kepada para pakar di bidangnya yang 36



lazim

disebut

sebagai

Panitia

Seleksi.Dengan

demikian, dalam uji kepatutan dan kelayakan merupakan momen untuk mengkonfirmasi dan membuktikan hasil tes potensi. Sehingga proses demokrasi benar-benar telah dilaksanakan karena para

penguji

baik

tes

potensi

maupun

tes

kompetensi dilakukan oleh pihak yang berbeda. Di

sisi

lain

dengan

menerapkan

prinsip

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan secara filosofis bahwa UU KIP lahir sebagai wujud dari negara yang menganut demokrasi, maka penerapan

aturan

pengangkatan

dan

pemberhentian anggota Komisi Informasi sesuai dengan

aturan

yang

ada

adalah

untuk

menghilangkan persepsi pemerintahan yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam UU KIP sudah sangat jelas diatur bahwa untuk

pengangkatan

calon

anggota

Komisi

Informasi harus melalui tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, 31, dan 32 UU KIP. Hal ini sesuai dengan makna sesungguhnya dari fit and proper test yang seharusnya dilakukan secara periodik atau waktu-waktu tertentu. Dalam konteks ini pula, Carl von Savigny mencetuskan mengenai

Mahzab

Sejarah

(historical

jurisprudence) yaitu aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang

bersama-sama

dengan

masyarakat.Pengetahuan dan pemahaman calon Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

37


anggota Komisi Informasi terhadap hukum yang terus hidup dan berkembang (living law) tetap harus dilakukan penilaian.Jadi, penting untuk tetap dilakukannya tes atas pengetahuan dan sekaligus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan analisis Formil Review diperoleh hasil bahwa draft yang dimaksud mengandung kesalahan formil karena menuangkan norma hukum yang bersifat pengaturan ke dalam sebuah Keputusan Ketua KI Pusat. Kesalahan/kekeliruan ini tentu akan berimplikasi pada keabsahan draft yang dimaksud ketika ditetapkan nanti. Kesalahan/kekeliruan prosedur pembentukan kaidah hukum akan berimplikasi pada keabsahan kaidah yang dimaksud. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Perubahan Kedua), bahwa kesalahan/kekeliruan formil dari suatu peraturan/kaidah hukum dapat menyebabkan dibatalkannya kaidah yang dimaksud melalui pengujian formil (formil review) di Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis Materiil Review diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan subordinasi antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten/Kota, melainkan hubungan koordinatif dalam penerapan peraturan-peraturan turunan UU KIP, sehingga Komisi Informasi Pusat tidak dapat memerintahkan lembaga pemangku kekuasaan legislatif dan eksekutif tingkat yang bersangkutan karena akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang (mal-adminitrasi) dan bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penafsiran Pasal 33 UU KIP harus dikaitkan dengan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UU KIP, dan juga mengharmonisasikan dengan UUD 1945 Pasal 28 F dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 ayat (2) dan (3). Melalui analisis Formil Review dan Materiil Review Komisi Informasi Pusat tidak dapat menindaklanjuti draft usulan yang diajukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

38



5. Kajian Kelembagaan Sekretariat KI Hingga Juli 2015, Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk adalah sejumlah 27. Komisi Informasi Kabupaten sejumlah 3, dan 1 Komisi Informasi Kota. Namun, dari ke-32 Komisi Informasi yang terbentuk tersebut tidak semuanya memiliki sekretariat dan walaupun sudah ada dukungan sekretariat tetapi jabatannya masih rangkap (ex officio). Kondisi jabatan yang rangkap atau masih melekat disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan daerah yang mengaturnya, namun Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) mengatur bahwa kepaniteraan yang bertugas dalam proses penyelesaian sengketa informasi

haruslah

sekretariat

Komisi

Informasi

tersebut. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya Komisi Informasi dengan struktur kesekretarian ex officio untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama,

yaitu

penyelesaian

sengketa

informasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KIP. Untuk

itu

KIPusat

kelembagaan

melakukan

sekretariatKomisi

kajian

mengenai

Informasi

se-

Indonesia untuk melihat bagaimana susunan organ, serta dukungan yang diberikan melalui metodologi wawancara dan pengisian kuesioner oleh Komisi Informasi

di

seluruh

Indonesia

sebagai

responden.Rangkaian kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari kegiatan penyusunan instrumen pengumpulan data, dilanjutkan dengan Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

39


pengumpulan data secara langsung di 2 (dua) lokasi Komisi Informasi Provinsi dan pengumpulan data secara tidak langsung kepada Komisi Informasi seIndonesia termasuk Komisi Informasi Pusat, setelah pengumpulan data dilakukan maka hasil tersebut akan dikaji melalui diskusi yang akan mendatangkan para

ahli

di

bidang

struktur

kesekretariatan,

kemudian dilanjutkan dengan konsinyasi hasil kajian, dan diakhiri dengan diskusi publik dalam rangka mensosialisasikan hasil kajian baik kepada Komisi Informasi di daerah maupun instansi terkait. Dengan disusunnya kajian kelembagaan sekretariat Komisi

Informasi,

tidak

hanya

bermanfaat

bagi

internal Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah tapi juga akan bermanfaat bagi eksternal antara lain instansi yang terkait dan juga masyarakat luas. Pengumpulan data kelembagaan Komisi Informasi seIndonesia guna mencari data dan dokumen yang dibutuhkan dalam kajian ini dilakukan dengan cara penyebaran

kuesioner

kepada

seluruh

Komisi

Informasi se-Indonesia dengan lingkup pertanyaan mengenai kesekretariatan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data langsung kepada Komisi Informasi Provinsi

Kepulauan

Riau

dan

Komisi

Informasi

Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan ini dilakukan karena Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah

satu

locus

pengumpulan

data

karena

merupakan salah satu dari 8 Komisi Informasi 40



Provinsi tertua dilihat dari tahun pembentukannya dan telah melalui proses seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi untuk periode berikutnya serta mewakili Komisi Informasi Provinsi dari wilayah Barat.

Pemilihan

Komisi

Informasi

Provinsi

DKI

Jakarta sebagai salah satu locus penelitian karena merupakan Komisi Informasi yang berada di wilayah Ibu Kota Negara dan didukung oleh Pemerintah Provinsi yang sangat maju serta mewakili Komisi Informasi Provinsi dari wilayah Tengah. Selain pengumpulan data kelembagaan, kajian ini juga dilakukan kegiatan diskusi ahli ini bertujuan untuk

menambah

referensi

mengenai

struktur

kelembagaan yang ideal bagi Komisi Informasi dari sudut

pandang

Kementerian

Dalam

Negeri

dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan membahas hasil pengumpulan data pada Komisi Informasi se-Indonesia yang telah dilakukan. Setelah dilakukan pengumpulan data dan diskusi dengan

ahli,

kegiatan

dilanjutkan

dengan

mengkolaborasikan data-data yang didapat dalam bentuk Kajian Kelembagaan Kesekretariatan Komisi Informas Se-Indonesia yang kemudian dilakukan diseminasi terhadap hasil Kajian tersebut. 6. Penyusunan

SOP

tata

kelola

KI

Pusat

bekerjasama dengan AIPD yang dilaksanakan oleh Pattiro


41


Kegiatan

penyusunan

Standard

Operational

Procedures (SOP) tata kelola Komisi Informasi Pusat dilakukan di Bogor selama tiga hari, tanggal 20 – 22 Februari 2014 yang dilakukan bekerja sama dengan AIPD yang dilakasanakan oleh Patiro.Adapun tujuan dilakukannya penyusunan SOP ini adalah untuk menciptakan keteraturan kerja pada jajaran staff kesekretariatan

Komisi

Informasi

Pusat

dalam

mencapai tujuan lembaga secara efektif dan terarah. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural dan staff di sekretariat Komisi Informasi sebagai pelaksana dari SOP tersebutyang terdiri dari Tenaga Ahli, Asisten Ahli dan staff administrasi sebagai

pelaksana dari

SOP

yang

disusun

dan

didampingi oleh Komisioner Bidang Kelembagaan Evy Trisulo Dianasari. Sebelum

memulai

dilakukan

penyusunan

penjabaran

mengenai

terlebih

dahulu

teori-teori

yang

berkenaan dengan cara penyusunan Setelah

itu,

SOP. dilakukan

inventaris pekerjaan dari masing-masing sesuai pokok

peserta

dengan dan

Daftar

tugas

fungsinya. inventaris

tersebut yang kemudian dibuatkan

alur Standard OperasionalProsedure Asisten Ahli

42



prosedurnya dalam bentuk SOP. Kegiatan ini menghasilkan 30 draft SOP untuk beberapa bagian yakni bagian Umum, Penyelesaian Sengketa

dan

Tenaga

Ahli

serta

Asisten

Ahli.

Meskipun jumlah draft tersebut masih belum dapat mencakup

seluruh

kegiatan,

namun

diharapkan

dapat tetap maksimal dilaksanakan sebagai acuan prosedur bekerja di sekretariat Komisi Informasi Pusat. 7. Penyusunan Renstra 2014 – 2019 bekerjasama dengan Indonesia Parlementary Centre (IPC) Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Komisi

Informasi Pusat dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan segera karena terkait dengan penyusunan arah kebijakan Komisi Informasi Pusat pada masa kerja 2013 – 2017.


43


Kegiatan penyusunan Renstra Komisi

Informasi

Pusat 2013 – 2017 dilakukan

oleh

7

(tujuh) Anggota Komisi Informasi yang difasilitasi oleh Indonesian

Parli Parliamentary

yang

Center

diselenggarakan pada tanggal 19-21 19 Maret 2014 bertempat di Serpong. Kegiatan

ini

didahului

dengan

pemetaan

dan

pemahaman akan kondisi Komisi Informasi yang aktual oleh seluruh Anggota Komisi Informasi. Hal ini dimaksudkan

agar didapat

pemahaman bersama

terhadap situasi, kondisi, dan posisi Komisi Informasi sehingga didapatkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki guna mengatasi tantangan yang ada serta dapat mewujudkan visi misi yang telah dirumuskan.

Visi

yang

telah

tersusun

tersebut

kemudian

dijabarkan dalam misi untuk lebih dapat merinci kekuatan untuk mewujudkan visi tersebut.Rumusan misi yang telah tersusun juga dijabarkan dengan 44



rumusan indikator capaian untuk masing-masing misi per tahunnya, yang dimulai dengan tahun 2014 hingga tahun 2017. Penjabaran capaian indikator per tahunnya nantinya dalam

pelaksanaanya

tertuang

dalam

bentuk

kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, terutama, lebih focus mengarah dalam mewujudkan visi misi. Oleh karenanya, pada hari terakhir kegiatan tersebut, diperkenalkanlah hasil-hasil kegiatan penyusunan renstra

kepada

segenap

jajaran

kesekretariatan

Komisi Informasi Pusat. 8. Forum Group Discussion Pengujian Konsekuensi Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi maka Komisi Informasi Pusat juga berkewajiban membuat regulasi mengenai pengujian

konsekuensi

karena

uji

konsekuensi

merupakan salah satu tahapan dalam proses layanan informasi publik yang dilakukan oleh setiap Badan Publik termasuk Komisi Informasi sendiri. Hal ini secara jelas tertuang dalam UU KIP dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian

sebelum

menyatakan

Informasi

Publik


45


tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang (Pasal 19 UU KIP). Pengujian

konsekuensi

memperhatikan

harus

asas-asas

dilakukan

dalam

UU

dengan

KIP

yaitu

bersifat ketat, terbatas dan pertimbangan tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta pertimbangan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (Pasal 2 UU KIP). Mengingat pentingnya pengujian konsekuensi untuk mencegah

informasi-informasi

yang

dapat

membahayakan negara maka perlu diatur dalam suatu regulasi yang rigid dan seragam bagi seluruh Badan Publik di Indonesia, agar tidak ada perbedaan tafsir

maupun

pengecualiannya.

standar Atas

dalam

melakukan

permasalahan

diperlukan Focus Group

Discussion

tersebut

tentang Uji

Konsekuensi untuk melihat metode dan tahapan dalam

melakukan

uji

konsekuensi

pada

Badan

Publik. III.

Pelaksanaan Kebijakan dan Kajian Pengembangan Kegiatan Eksternal Organisasi 1. Penganugerahan dan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tahun 2013 Komisi

Informasi

menyelenggarakan 46

Pusat

telah

Penilaian Mandiri


empat

kali

Keterbukaan


Informasi Publik. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 kegiatan ini dinamakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian pada tahun 2014 dinamakan Pemeringkatan Badan Publik yang pelaksanaannya

oleh

Bidang

Tugas

Sosialisasi,

Edukasi dan Advokasi. Oleh karena itu, laporan ini hanya menjabarkan kegiatan penganugerahan dan penilaian mandiri keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Bidang Tugas Kelembagaan. Dengan

memperhatikan

beberapa evaluasi

pasca

kegiatan di tahun sebelumnya, Komisi Informasi Pusat

melakukan

perbaikan

instrumen penilaian

dengan menyeluruh pada kegiatan penilaian mandiri keterbukaan informasi publik tahun 2013. Selain itu, evaluasi juga mencakup kemudian

turut

peserta/responden yang

melibatkan

Badan

Usaha

Milik

Negara dan Partai Politik yang sebelumnya hanya terdiri dari unsur Pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Penilaian

Mandiri

Keterbukaan

Informasi

Publik

tahun 2013 merupakan pertama kalinya penilaian yang dilakukan dengan menggunakan instrumen Penilaian

Kuesioner

Mandiri

(Self-Assessment

Questioner). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan Badan Publik penilaian sendiri berkenaan dengan pelaksanaan

keterbukaan

informasi

publik

pada

institusinya. Namun, penilaian sendiri yang dilakukan oleh Badan Publik juga akan dinilai oleh Tim Penilai Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

47


dari

Komisi

persesuaian

Informasi

Puat

pelaksanaan

dengan

Keterbukaan

melihat Informasi

Publik yang sesuai dengan UU KIP dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Proses

Penilaian

Mandiri

Keterbukaan

Informasi

Publik dimulai dengan menyebarluaskan kuesioner ke 323 Badan Publik dan yang mengambilkan sebanyak 123 Badan Publik (baca table di bawah) untuk diisi secara mandiri kuesioner yang telah disiapkan oleh Tim Penilai Mandiri.

Adapun

Kuesioner yang telah

dikirim ke Badan Publik terdiri atas 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan kluster bobot penilaian sebagai berikut: (i) Informasi Dasar, dengan bobot penilaian 10%, (ii) Kewajiban Badan Publik untuk

Menyediakan

Informasi,

dengan

bobot

penilaian 20%, (iii) Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi, dengan bobot penilaian 30 %, dan

(iv)

Pelayanan

Informasi, dengan

bobot

penilaian 40%. No

KategoriBadan Publik

1

Pemerintahan

2

Provinsi

3

BUMN

4

Partai Politik Nasional

Jumlah

48


Kirim

Kembali

140

51

34

12

137

59

12

1

323

123


Setelah kuesioner dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, Tim Penilai kemudian malakukan verifikasi

dokumen

pembuktian

pada

yang

website

dilampirkan Badan

Publik

dan untuk

menghasilkan 10 Badan Publik teratas per kategori untuk dilakukan visitasi. Hasil dari visitasi kepada Badan Publik per kategori, kemudian menghasilkan peringkat

1 sampai 10.

Adapun yang mendapat peringkat 1 sampai 3 per kategori

adalah

pemerintahan,

sebagai

peringkat

Keuangan dengan nilai

berikut: (1)

untuk

kategori

adalah

Kementerian

84,516, (2)

Kementerian

Pekerjaan Umum dengan nilai 80,291, dan (3) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan nilai

77,722; Untuk peringkat kategori

Provinsi, peringkat (1) diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 56,832, (2) Provinsi Jawa Timur dengan nilai 52,442, dan (3) Provinsi Aceh dengan nilai 52,004; Untuk kategori BUMN peringkat (1) yaitu PT. Perusahan Listrik Negara dengan nilai 74,092 , peringkat (2) PT. Bio Farma dengan nilai 60,652, dan peringkat (3) PT. Taspen dengan nilai 57,696. Puncak Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

adalah

penghargaan

atau

dengan

diselenggarakannya

penganugerahan

Keterbukaan

Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat pada Kamis, 12 Desember 2013 di Kantor Istana Wakil Presiden dan pemberian anugerah kepada Badan Publik langsung diberikan oleh Wakil Presiden Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

49


RI Boediono didampingi Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono dan Menteri Komunikasi dan Informatikan Tifatul Sembiring. Komisi Informasi Pusat dalam melakukan Penilaian Mendiri Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Skala Nilai Keterbukaan Informasi dari 0 samapi 100. Dengan

demikian

semakin

besar

nilai

yang

didapatkan Badan Publik maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin tinggi. Dari Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tahun 2013, Komisi Informasi Pusat berdasarkan hasil penilaian self assessment dan verifikasi, nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori sebagai berikut: nilai rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintahan adalah 49,309; nilai rata-rata BP Provinsi adalah 42,722; dan nilai rata-rata Kategori BP BUMN adalah 38,070. Melihat

hasil

tersebut,

Komisi

Informasi

Pusat

berpendapat bahwa tingkat kepatuhan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP masih belum maksimal, dimana bahkan belum mencapai nilai setengah atau 50% dari Kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU KIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat mendorong Badan Publik agar terus memacu implementasi UU KIP.

50



2. Kerjasama antar lembaga (MoU) Di tahun 2014 telah dilakukan 3 (tiga) MoU antar kelembagaan yaitu MoU Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi

Penandatanganan MoU KIP dengan Kementerian Pemuda & Olahraga, Jakarta, 25 Maret 2015

Penandatanganan MoU KIP dengan Ombudsman RI Jakarta, 5 Mei 2015


51


Informasi

Pusat

(KIP)

Pelaksanaan Kampanye

tentang Pemilihan

Kepatuhan Umum

Melalui

Media Penyiaran yang ditanda tangani pada tanggal 28 Februari 2014. Tahun 2015 KIP telah melakukan 2 (dua) MoU, yaitu pada tanggal 25 Maret 2015 MoU Kementerian Pemuda

dan

Olahraga

dengan

KIP

tentang

keterbukaan informasi publik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Tujuan dari nota kesepahaman keterbukaan pembinaan

ini

adalah

informasi dan

untuk

publik

pengembangan

mewujudkan

dalam

rangka

kepemudaan,

keolahragaan dan kepramukaan yang partisipasif, meluas dan akuntabel.

Kunjungan Konsultasi DPR Papua Barat ke Komisi Infomasi Pusat Jakarta, 18 Juni 2015

MoU yang kedua yaitu antara Ombudsman RI dengan KI Pusat yang dilaksanakan pada 5 Mei 2015 tentang

52



peningkatan pengawasan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan sinergi antara Ombudsman RI dengan KIP, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima secara efektif sesuai dengan kewenangan masingmasing. Bentuk

kerjasama

KIP

dengan

lembaga

Negara

lainnya tidak saja ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tetapi juga dilakukan dengan kegiatan audiensi dan konsultasi berkenaan dengan kelembagaan Komisi Informasi.(Tabel 1.) Selain penandatanganan yang telah disebutkan di atas, KI Pusat juga merintis MoU dengan Kepolisian RI. Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) dan Komisi Informasi Pusat telah memulai hubungan baik dan pembahasan draf kerjasama sejak tahun 2013. Secara umum, draf kerjasama akan membahas 16 pasal

dengan tiga poin penting kesepakatan yaitu

penandatanganan

sengketa

informasi

publik,

peningkatan sumber daya manusia, serta penelitian dan

pengkajian. Saat

ini, draf kerjasama telah

memasuki tahap finalisasi akhir yang telah disetujui kedua belah pihak. MoU akan segera ditandatangani setelah pergantian kepemimpinan di Mabes Polri rampung.


53


3. Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Kerja Sama Organisasi Internasional Pengembagangan jaringan kelembagaan dan kerja sama

organisasi

internasional

merupakan

cara

berperan aktif Komisi Informasi secara dalam dunia sional. Salah satu kegiatan yang dilakukan internasional. adalah terlibat dalam satu kegiatan yang terkait dengan

keterbukaan

informasi

yang

bersifat

internasional. Komisi Informasi Pusat yang diwakili oleh Ketua Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, ioner Kelembagaan Evy Trisulo mengikuti mengikut dan Komisioner International

Conference

of

Information

Commissioners (ICIC) IX di Santiago, Chile, pada 21 – 23 April 2015. Konferensi

tersebut

University

Extension

yang

bertempat

Center,

di

Catholic

Santiago,

Chile,

su kerja sama dan pertukaran ilmu, mengangkatisu mediasi,

54

komparasi

penerapan


kebijakan


transparansi, dan komparasi jurisprudensi untuk perkara-perkara yang dibahas

mengenai

kompleks. Selain itu dampak

sosial

juga

transparansi

terhadap pemerintah, hak akses informasi untuk kemajuan pembangunan dan keadilan sosial, serta desain

lembaga,

jurisprudensi,

dan

kerja

sama

internasional. Dalam resolusi ICIC IX yang terdiri enam poin tersebut dimuat konklusi dari empat topik yang dibahas dalam empat komisi pada konferensi, final statement yang didasarkan dari konklusi empat komisi,

dan

konferensi

pernyataan

berikutnya.

tempat Final

penyelenggaraan

statement

resolusi

terdiri: 1. Pembentukan didahului

sekretariat

bersama

dengan

steering

kesekretariatan,

dengan

anggota

yang

akan

committe terdiri

dari

Kanada, Indonesia, Skotlandia, Chile, dan Meksiko.

Suasana Sidang ICIC IX di Santiago, Chile


55


2. Menjadikan mediasi sebagai metode utama dalam upaya penyelesaian sengketa informasi. 3. Mendorong adanya model dan metode yang baku dalam

mengimplementasikan

akses

terhadap

untuk

membagi

putusan-putusan

sengketa

Informasi Publik. 4. Membangun informasi

suatu

tentang

jaringan

informasi yang diputuskan oleh masing-masing komisi informasi di berbagai jursidiksi. 5. Pada butir akhir dari resolusi, dengan subtitle Next Meeting, dinyatakan bahwa pertemuan ICIC X tahun 2017 akan dilaksanakan di Bali, Indonesia, dan mengamanatkan Komisi Informasi Indonesia untuk mengorganisasikannya. Kesepakatan yang menyatakan Indonesia menjadi tuan

rumah

penyelenggaraan

International

Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh (X) pada tahun 2017 mendatang diperkuat secara legal formal dengan sirkuler “Resolution of the 9th

International

Conference

of

Information

Commissiones, ICIC 2015, Santiago de Chile”. Selain kegiatan diatas, dalam rangka penguatan jaringan kelembagaan dan kerjasama internasional, Komisi Informasi Pusat juga turut aktif berperan serta dalam

penyelenggaraan

dan

pembahasan

Open

Government Indonesia (OGI). OGI merupakan bentuk nasionalisasi Pemerintahan

dari

gerakan

Terbuka

inisiatif

dunia

Kemitraan

atau

Open

Governenment Partnership (OGP). Sebagai bentuk 56



peran aktif Komisi Informasi Pusat dalam mengusung keterbukaan informasi publik, KI Pusat bergabung dengan

Tim

Inti

OGI

yang

terdiri

dari

tujuh

Kementerian dan Lembaga Negara. Dalam tiga Rencana Aksi Open Government Indonesia tahun 2014, Komisi Informasi Pusat telah berhasil mencapai target keberhasilan dengan terbentuknya 24 Komisi Informasi Provinsi dan terlaksananya kajian revisi UU KIP. Sedangkan satu capaian yaitu diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat yang mengatur kriteria pemohon informasi masih dalam tahap pembahasan draf. Di tahun 2015, ukuran keberhasilan Rencana Aksi OGI 2015 dari Komisi Informasi Pusat terdiri dari : Terbentuknya Komisi

Informasi

Daerah

di

33

Provinsi;

Terlaksananya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat

mengatur

kriteria

pemohon

informasi

di

seluruh Komisi Informasi Provinsi; Diterbitkannya revisi UU KIP; diterbitkannya peraturan turunan atas Revisi UU KIP dan diterbitkannya peraturan tentang mekanisme

sidang

di

luar

kantor

KI

untuk

memudahkan Pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kantor KI. 4. Pendampingan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Komisi

Informasi

adalahlembaga

berfungsi

menjalankan

peraturan

pelaksanaannya

mandiri

yang

undang-undang

dan

menetapkan

petunjuk


57


teknis

standar

layanan

Informasi

Publik

dan

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (Pasal 23 UU KIP). Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Berdasarkan database status kelembagaan Komisi Informasi di seluruh Indonesia yang dikompilasi oleh Bidang Tugas Kelembagaan, KI Provinsi yang telah terbentuk sampai dengan Juli 2015 adalah sejumlah 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 KI Kabupaten dan 1 KI Kota.Sehingga jumlah total Komisi Informasi di seluruh Indonesia adalah 32. Bahkan pada periode 2013-2017, Khususnya tahun 2014-2015 merupakan masa bagi beberapa Komisi Informasi yang umumnya berdiri

pada

tahun

2010

hingga

2011

untuk

melakukan periodisasi anggota Komisi Informasi. Menurut data tersebut terdapat 8 KI Provinsi yang telah dan sedang dalam proses periodisasi (proses seleksi dan penetapan anggota KI periode ke-2) di tahun 2014 dan 4 KI Provinsi serta 1 KI Kabupaten di tahun 2015.

58



Keberadaan Komisi Informasi di daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga perlu mendapat

dukungan dan

perhatian

dari

Komisi

Informasi Pusat. Dukungan dan perhatian tersebut merupakan

bagian

dari

upaya

KI

Pusat

untuk

mendorong terbentuknya Komisi Informasi Provinsi P di seluruh Indonesia sebagai bagian dari usulan B12 Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

59


Rencana Aksi (Renaksi) Open Komisi

Informasi

Pusat

Government

2015

ditetapkan

oleh

yang

Bappenas. Selain itu, Komisi Informasi Pusat perlu memastikan

dan

masyarakat

terhadap

sebagaimana

memfasilitasi

yang

hak

pemenuhan informasi

tercantum

hak

publik

dalam

Rencana

Strategis Komisi Informasi Pusat 2013-2017, dan berkewajiban

untuk

memastikan

terlaksananya

proses seleksi Komisi Informasi di seluruh Indonesia sesuai aturan yang berlaku yaitu Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi

Informasi

Provinsi

dan

Komisi

Informasi

Kabupaten/Kota. Sehingga, penjelasan diatas yaitu target Renaksi tahun 2015, memastikan terlaksananya Keputusan Ketua

Komisi

Informasi

01/KEP/KIP/III/2010

dan

Pusat

No.

pemenuhan

hak

masyarakat terhadap hak informasi publik, maka dapat

disimpulkan

Kelembagaan

dua

dalam

fokus

upaya

Bidang

Tugas

pembentukan

Komisi

Informasi di seluruh Indonesia, yaitu: 1)

Mempercepat pembentukan Komisi Informasi baru; dan

2)

Memastikan pembentukan

60

terlaksananya Komisi

periodisasi

Informasi


yang

dan sesuai


dengan

Pedoman

Pelaksanaan

Seleksi

dan

Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan fokus tersebut, secara umum Bidang Tugas Kelembagaan menjalin komunikasi aktif dengan pihak yang berperan dalam pembentukan dan periodisasi

Komisi

Informasi,

yaitu

Pemerintah

Daerah dan DPRD, dan melakukan kunjungan dan konsultasi ke pemerintah daerah. Komunikasi aktif tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir adanya pelanggaran

prosedur

seleksi

anggota

KI

sesuai

pedoman seleksi yang berlaku. Khususnya ketentuan mengenai terdapatnya unsur Komisi Informasi yang diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 dalam tim seleksi anggota KI. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, anggota

KI

Pusat

Bidang

Tugas

Kelembagaan

melakukan penjaringan calon anggota tim seleksi untuk

menjadi

perwakilan

dalam

unsur

Komisi

Informasi. Setelah dilaksanakannya langkah-langkah tersebut dan ditetapkannya tim seleksi, anggota KI Pusat melalui anggota bidang tugas kelembagaan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi efektif dengan Tim Seleksi sebelum dimulainya tahapan seleksi dan selama

pelaksanaan

proses

seleksi

hingga

berakhirnya masa kerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi yang akan dilaksanakan telah sesuai dan Laporan Kerja Bidang Kelembagaan |Agustus 2013 - Agustus 2015

61


berdasarkan

pedoman

seleksi

sebagaimana

yang

diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi baru sesuai fokus kegiatan Bidang Tugas Kelembagaan telah dilakukan Komisi Informasi Pusat sejak tahun 2015 melalui

kegiatan

Inisiasi

Pembentukan

Komisi

Informasi Provinsi yang baru dilaksanakan di provinsi Maluku.

Namun,

pendampingan

dan

konsultasi

kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD tentang periodiasasi maupun

anggota

KI

pembentukan

Provinsi/Kabupaten/Kota KI

Provinsi

baru

telah

dilaksanakan KI Pusat di setiap tahunnya dengan menerima kunjungan perwakilan Pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di kantor Komisi

Informasi

kunjungan Informasi

dalam daerah

Pusat.

Berikut

rangka

pembentukan

ke

Komisi

rekap

data Komisi

Informasi

Pusat

(Lampiran). Di tahun 2014 dan 2015, Komisi Informasi Pusat telah memberikan pendampingan, koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk

melaksanakan

periodisasi

anggota

Komisi

Informasi di beberapa daerah, diantaranya KI Banten, KI Kabupaten Bangkalan, KI Papua, KI Sulawesi Selatan

dan

KI

Sumatera

Selatan.

Salah

satu

contohnya, KI Pusat berinisiatif melakukan koordinasi dan

62

komunikasi

dengan


Pemerintah

Provinsi


Lampung dalam rangka Seleksi Calon Anggota KI Prov. Lampung periode 2015 - 2019. Kegiatan

tersebut

akuntabilitas

KI

dimaksudkan Pusat

sebagai

terhadap

bentuk

pelaksanaan

Pedoman Seleksi Calon Anggota KI di daerah, serta menggali wacana yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan pedoman seleksi di masa mendatang.

Masalah

yang

ditemukan

dalam

kunjungan tersebut adalah Tim Seleksi meggunakan pedoman seleksi yang sudah tidak berlaku yaitu Keputusan

Ketua

KI

Pusat

Nomor

02/KEP/KIP/X/2009 yang sudah diubah melalui Keputusan

Ketua

01/KEP/KIP/III/2010 Keputusan

Ketua

KI

Pusat

tentang KI

Nomor

Perubahan Pusat

atas Nomor

02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi

dan

Komisi

Informasi

Kabupaten/Kota.

Melalui kunjungan tersebut, KI Pusat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi yang akan dilaksanakan telah sesuai dan berdasarkan pedoman seleksi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan

Ketua

Komisi

Informasi

Pusat

No.

01/KEP/KIP/III/2010. 5. Asistensi & Konsultasi Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Pada akhir 2014 hingga 2015, terdapat beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk


63


secara kelembagaan1 dan beberapa Komisi Informasi tingkat Provinsi yang telah memasuki periode ke-2.2 Komisi Informasi tingkat Provinsi yang baru terbentuk atau yang memasuki periode ke-2, memerlukan pendampingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KI,

khususnya

dalam

melakukan

penyelesaian

sengketa informasi yang sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan kegiatan kelembagaan KI di daerahsebagai salah satu perwujudan dan tindak lanjut fokus tugas Bidang Tugas Kelembagaan terkait dengan keberadaan KI daerah, yaitu target Renaksi tahun 2015dan pemenuhan hak masyarakat terhadap hak informasi publik berdasarkan Renstra 20132017. Sebagai contoh, apakah Komisi Informasi Provinsi dalam melakukan pemanggilan untuk menyelesaikan sengketa informasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan? Hal ini merupakan satu dari beberapa hal masalah kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi yang menjadi titik berat maksud dan tujuan diperlukannya kegiatan ini. Dengan dilakukan di sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagai tempat menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari secara kelembagaan dan dalam 1

Komisi Informasi Provinsi yang baru terbentuk adalah Komisi Informasi Propinsi Papua, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. (Data Mei 2015) 2 Komisi Informasi Provinsi yang telah memasuki periode ke-2 yaitu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Banten. (Data Mei 2015)

64



menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, diharapkan segala

permasalahan

yang

terkait

dengan

kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan asistensi dan konsultasi secara langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Juli 2015, Pukul 09.00 s.d 17.30 WIB, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Jl. Sawo No. 6, Purus 5, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Sumatera Barat. Selain

memberikan

konsultasi

kelembagaan

bagi

Komisi Informasi yang memerlukan pendampingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KI, Komisi Informasi Pusat juga memberikan masukan bagi permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi di daerah. Salah satunya adalah permasalah mengenai dugaan pelanggaran kode etik di KI Sumatera Utara. Selain itu, KI Pusat juga turut berperan sebagai penengah dalam permasalahan internal KI Jambi yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi KI. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai kondisi hubungan antar Anggota KI dan antara Anggota KI dengan

Sekretariat

kepada

KI

Februari

Pusat

2015.

yang

disampaikan

dalam

kunjungan

Permasalahan

KI

Jambi

tanggal

tersebut

13

diakhiri

dengan disampaikannya dokumen Islah KI Jambi yang menjelaskan kronologis penyelesaian konflik internal yang telah disepakati anggota KI Jambi pada tanggal 23 Juni 2015.


65


6. Audiensi Kelembagaan antara Komisi Informasi Pusat dengan Lembaga Negara lainnya Sebagai bentuk upaya memperkuat jalinan kerja sama

kelembagaan,

melakukan

Komisi

kunjungan

atau

Informasi audiensi

Pusat dengan

beberapa lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung RI dan DPD RI. Kunjungan Komisi Informasi Pusat ke Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tahun 2013

bertujuan

untuk

menjalin

kerjasama

dan

hubungan baik antar kedua lembaga. Terlebih dengan telah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang telah berjalan selama

sekitar

2

tahun

pada

saat

kunjungan

dilakukan. Atas telah berlakunya peraturan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atau kajian atas pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2011 yang menjadi tujuan dilakukannya audiensi tersebut.

66



LAMPIRAN I No. 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

Tanggal 2 Oktober 2014 3 November 2014 3 November 2014 5 November 2014 5 November 2014 5 November 2014 10 November 2014 10 November 2014 10 November 2014 10 November 2014 10 November 2014

Kegiatan Permohonan Audiensi kepada Presiden RI Permohonan Audiensi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Dalam Negeri RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Sekretaris Negara RI Permohonan Audiensi kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Bidang Perekonomian RI. Permohonan Audiensi kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaam RI Permohonan Audiensi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

12

10 November 2014

13

3 Maret 2015

Permohonan Audiensi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

14

22 Juni 2015

Permohonan Audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

Tabel 1. Daftar Audiensi & Konsultasi


67


LAMPIRAN II No. 1 2 3 4 5

68

Tanggal 10 April 2014 8 Januari 2015 15 Januari 2015 18 Februari 2015 25 Februari 2015

6

20 Februari 2015

7

6 Maret 2015

8

10 Maret 2015

9

10 Maret 2015

10

10 Maret 2015

11 12

17 Maret 2015 31 Maret 2015

13

29 April 2015

14

30 April 2015

15

4 Mei 2015

16

7 Mei 2015

17

13 Mei 2015

18

19 Mei 2015

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Kunjungan kerja DPRD Provinsi Banten Kunjungan kerja DPRD Provinsi Banten Konsultasi Dishubkominfo Pemerintah Provinsi Banten Kunjungan kerja DPRD Kepulauan Bangka Belitung Rekomendasi anggota Tim Seleksi mewakili KIP – Pemerintah Provinsi Maluku Permohonan Konsultasi dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Barat Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Kunjungan kerja DPRD Kota Tangerang Pengambilan sumpah/janji Anggota Komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat Konsultasi dari DPRD Kota Cirebon Kunjungan koordinasi SK Perpanjangan masa jabatan Anggota KI Provinsi Lampung Rapat konsultasi KI Provinsi Kepulauan Riau Konsultasi dari Komisi Informasi dan Partisipasi Publik Kabupaten Bulukumba Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pelantikan Anggota KI Provinsi Maluku Permohonan pertimbangan usul pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Musi Banyuasin Kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Pembentukan Tim Seleksi calon



19

25 Mei 2015

20

28 Mei 2015

21

15 Juni 2015

22 23

19 Juni 2015 25 Juni 2015

24

26 Juni 2015

25

7 Juli 2015

Anggota KI DIY 2015-2019 Jadwal kegiatan rekrutmen calon anggota KI Provinsi Sumatera Selatan 2015 Permintaan psikotest dari Diskominfo Pemerintah Provinsi Maluku Konsultasi Komisi Informasi Provinsi Banten Kunjungan kerja DPRD Bengkulu Konsultasi dan koordinasi KI Provinsi Jambi Anggota Tim Seleksi KI Provinsi Bali 2015 – Pemerintah Provinsi Bali Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Klaten

Tabel 2. Data Kunjungan Dalam Rangka Pembentukan Komisi Informasi Daerah Ke Komisi Informasi Pusat


69

Komisi Informasi Pusat

Recommend Documents