Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat

Gedung Graha PPI Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Telp: 021-34830741 Fax: 021-34830757 Email: [email protected]

Kata Pengantar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) dapat dibilang sebagai salah satu landasan yuridis bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Mustahil penyelenggaraan negara yang baik dapat terwujud jika transparansi atau keterbukaan Informasi Publik tidak menjadi bagian dalam penyelenggaraan negera, karena keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Mendasarkan pada hal-hal di atas, Komisi Informasi Pusat (selanjutnya disebut KI Pusat) yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan efesien, akuntabel dengan cara menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki setiap lembaga. KI Pusat memiliki tanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan secara umum kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan Informasi Publik serta sebagai sarana pengawasan publik atas penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KI Pusat selama tahun 2013. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya terjadi proses transisi atau dalam bahasa lain terdapat pergantian Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013 (Periode I), Abdul Rahman Ma’mun, Alamsyah Saragih, Amirudin, Dono Prasetyo, Henny S. Widyaningsih, Ramly Amin Simbolon, dan Usman Abdalik, ke Anggota KI Pusat Periode 2013 – 2017 (Periode II) Abdulhamid Dopopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S.Widyaningsih, John Fresly, Rumadi, Yhannu Setyawan. Proses pergantian tersebut terjadi pada bulan Juli 2013, artinya laporan ini akan menyampaikan pelaksanaan tugas, fungsi yang telah dilaksanakan oleh Anggota KI Pusat Periode I dan Periode II, sehingga laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KI Pusat dibuat mulai dari Januari – Desember 2013. Dengan adanya laporan ini, maka makin terbuka bagi publik untuk melakukan pengawasan tehadap KI Pusat. Demikian juga dengan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KI Pusat makin dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dengan adanya laporan ini, dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen KI Pusat dalam penyelenggaraan negara yang terbuka, transparan, efektif, dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Komisi Informasi Pusat

Abdulhamid Dipopramono

LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013 1. Pendahuluan Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menghadirkan hal yang baru khususnya terkait kehadiran lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan negara yang tidak lagi terbatas pada lembaga fundamental (state organ) seperti eksekutif, legilslatif, dan yudikatif. Di luar itu terdapat lembaga negara tambahan yang pada saat ini lazim disebut sebagai auxiliary state organ, lembaga kuasi negara, lembaga ekstra struktural, maupun sebagai independent and self regulatory bodies yang sifatnya melengkapi, namun memiliki fungsi yang sangat signifikan. Lembaga-lembaga di luar eksekutif, legilslatif, dan yudikatif ini ada yang disebut secara eksplisit di dalam UUD 1945, Undang-Undang, seperti halnya komisi, dewan, badan, komite. Lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi yang beragam, seperti fungsi semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Salah satunya adalah Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Pembentukan KI Pusat diawali dengan penetapan anggota KI Pusat yang berjumlah 7 orang dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, tertanggal 2 Juni 2009, setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI. Masa jabatan KI Pusat Periode I berakhir sesuai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Masa jabatan Anggota KI Pusat Periode I sempat diperpanjang Presiden melalui Keppres Nomor 82/P tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KI Pusat Periode 2009-2013 yang berlaku mulai 2 Juni 2013 sampai ditetatapkannya Anggota KI Pusat Periode II melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2013 tertanggal 16 Juli 2013, yaitu Abdulhamid Dopopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S.Widyaningsih, John Fresly, Rumadi, Yhannu Setyawan. 1.1 Pergantian Anggota Komisi Informasi Pusat Sebagaimana telah disampaikan di atas, KI Pusat terbentuk bersama dengan penetapan Anggota KI Pusat Periode 2009 - 2013. Pada ketentuan Pasal 23 UU KIP, KI Pusat pada pokoknya mempunyai tugas dan fungsi (1) Melaksanakan UU LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

2

KIP; (2) Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik; dan (3) Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tugas dan fungsi KI Pusat, tentunya Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013 memiliki tantangan dan tanggungjawab besar untuk menancapkan pondasi kelembagaan yang benar-benar mandiri dan independen sebagaimana cita-cita yang terkandung dalam UU KIP. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013 untuk mewujudkan cita-cita sebagai lembaga yang mandiri dan independen. Dalam acara seremonial serah terima jabatan dari Anggota Periode I ke Periode II, Abdul Rahman Ma’mun (Anggota KI Pusat Periode 2009 – 2013) menyampaikan “Memori Akhir Masa Jabatan Komisi Informasi Pusat Periode 2009 – 2013” yang diselenggarakan di Kantor KI Pusat pada tanggal 16 Juli 2013, menyampaikan beberapa hal yang telah dicapai Anggota KI Pusat Periode I, antaranya, dalam hal regulasi telah dihasilkan: (i) Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (ii) Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Standar Layanan Informasi Publik; (iii) beberapa Surat Edaran tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan (iv) keputusan penghentian sementara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Adapun kerjasama kelembagaan yang dibangun KI Pusat dilakukan dengan lembaga seperti: (i) Dewan Pers; (ii) Mahkamah Agung; (iii) Badan Pengawas Pemilu; (iv) Komisi Penyiaran Indonesia; (v) Ombudsman Republik Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan kinerja menjalanankan tugas menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Periode I, sejak tahun 2010 sampai Desember 2012 sebanyak 818 perkara yang diterima. Target penyelesaian sengketa informasi publik adalah 60% perkara selesai. Dari jumlah sengketa tersebut, 64% (523 perkara) telah selesai baik melalui proses Mediasi dan/atau Ajudikasi dan hanya 2% (10 perkara) yang diajukan upaya hukum (keberatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Termohon. 1.2 Tantangan Anggota KI Pusat Periode 2013 – 2017 Anggota KI Pusat Periode 2013 – 2017 yang diangkat Presiden RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013, membawa semangat dan paradigma baru dalam melihat, menilai, dan melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi yang diatur dalam UU KIP. Capaian atau keberhasilan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang tersebut tidak hanya diukur dengan jumlah sengketa Informasi Publik yang diselesaikan melainkan, bagaimana Komisi Informasi dapat wewujudkan tujuan UU KIP. Tujuan UU KIP tertuang pada Pasal 3, yang merupakan tujuan besar bangsa ini dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan

LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

3

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Fungsi sebagaimana disebutkan di atas bersifat intangible tapi tidak kalah penting dengan fungsi membuat standar dan menyelesaikan sengketa yang tangible, maka dalam konteks itu keseriusan Anggota KI Pusat Periode 2013-2017 menjadikan Komisi Informasi sebagai lembaga yang kuat dan mandiri terus diupayakan dengan cara merumuskan percepatan program melalui pembentukan 3 (tiga) Gugus Tugas sebagai bentuk sense of crisis situasi untuk mewujudkan tujuan UU KIP dan memperkuat lembaga sebagai lembaga yang mandiri, akuntabel, dan kredibel serta dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam masa transisi Anggota Periode II KI Pusat. Gugus Tugas sebagaimana dimaksud adalah menggantikan sementara pembidangan Komisi Informasi Pusat yang diterapkan pada Periode I yang terdiri dari Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi. Istilah Gugus Tugas digunakan agar langkah-langkah strategis dapat segera diwujudkan sebelum nantinya akan dibentuk pembidangan kelembagaan KI Pusat. Sebagai langkah awal, dibentuk susunan kepemimpinan, terdiri atas Ketua KI Pusat Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua KI Pusat John Fesly. Adapun Gugus Tugas tersebut yaitu: 1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Sengketa Informasi Komisioner : Dyah Aryani Prastyastuti & Yhanny Setyawan 2. Gugus Tugas Revitalisasi Kesekretariatan dan Anggaran Komisioner : John Fresly & Evy Trisulo Dianasari 3. Gugus Tugas Peningkatan Hubungan Badan Publik dan Hubungan Media Massa Komisioner : Henny S. Widyaningsih & Rumadi Dari tiga Gugus Tugas tersebut Anggota KI Pusat Periode II, memilik Gugus Tugas Penyelesaian Sengekata Informasi (GT 1) sebagai tugas prioritas dan diharapkan masing-masing Gugus Tugas selama masa transisi bekerja secara cepat sesuai dengan fokusnya, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua KI Pusat secara periodik. Penjelasan secara komprehensif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya. LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

4

2. Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2013 2.1 Penyelesaian Sengekata Informasi Publik 2.1.1 Gambaran Umum Terjadinya pergantian Anggota KI Pusat Periode I ke Periode II, jelas mempengaruhi salah satu penyelenggaraan fungsi KI Pusat khususnya pada proses penyelesaian sengketa informasi publik yang secara nyata berdampak pada kepentingan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maupun Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Periode I memutuskan untuk menghentikan sementara waktu penyelesaian sengketa informasi publik melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/III/2013, hingga terpilihnya anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013 -2017. Penghentian ini tidak membatasi hak masyarakat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sehingga dengan terpilihnya anggota KI Pusat Periode II pada 2 Agustus 2013, proses penyelesaian sengketa informasi publik mulai terlaksana kembali pada September 2013. Dengan demikian, maka sekitar 6 bulan KI Pusat hanya menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam kurun waktu yang sangat singkat tersebut yakni September hingga Desember 2013, anggota KI Pusat Periode II berupaya secara maksimal melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik, baik yang dilaksanakan di Jakarta maupun di luar Jakarta. Sengketa informasi publik yang berada di luar kota melibatkan pemerintah provinsi yang belum memiliki Komisi Informasi provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jambi. Di bawah koordinasi Gugus Tugas I, fungsi penyelesaian sengketa tidak an sich ditafsirkan dalam melaksanakan persidangan sengketa informasi publik selain itu pula mendorong dan menggugah kesadaran hukum Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik juga ditafsirkan sebagai tugas dan fungsi untuk menyusun dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP, termasuk melaksanakan berbagai kajian hukum guna memperkuat pendapat dan


5

pertimbangan hukum Majelis Komisioner terhadap substansi penyelesaian sengketa informasi publik. 2.1.2 Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1) Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Selama tahun 2013, Komisi Informasi Pusat menerima permohonan penyelesaian sengeta informasi publik sebanyak 377. Jika dirata-rata maka dalam setiap bulannya selama kurun waktu 2013, sebanyak 31 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diterima Komisi Informasi Pusat. Permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Mei 2013, yakni sebanyak 81 permohonan. Sedangkan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi terendah terdap terjadi pada bulan Desember 2013 dengan 6 permohonan (lihat jumlah permohonan pada tabel di bawah ini).

No

Bulan

Jumlah Register

1

Januari

10

2

Februari

10

3

Maret

11

4

April

74

5

Mei

81

6

Juni

52

7

Juli

17

8

Agustus

76

9

September

16

10

Oktober

12

11

November

12

12

Desember

6

Total

377

Tabel 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2013 Per bulan

Adapun status penanganan sengketa informasi yang diregister pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:


6

4%

Status Penyelesaian Sengketa 3%

Dalam Proses Ditolak

3% 0% 3%

Dilimpahkan Dicabut Mediasi Selesai Ajudikasi Selesai

87%

Grafik 1.Presentase Penyelesaian Sengketa per 27 Desember 2013

2) Pokok Sengketa Informasi Publik Sengketa informasi publik yang dimohonkan penyelesaiannya di KI Pusat belum bergeser dari persoalan tentang keuangan dan/atau rencana anggaran kegiatan dari badan publik serta penggadaan barang dan jasa. Padahal sebagaimana tercantum dalam UU KIP, informasi publik tersebut masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

Grafik 2. Jenis Informasi Publik yang Dimohonkan Tahun 2013

2.1.3 Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik Pascaputusan Komisi Informasi Pusat 1) Upaya Keberatan Melalui Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Dalam ketentuan UU KIP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelensaian LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

7

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pemohon dan Termohon diberikan hak hukum untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata usaha Negara. Selama tahun 2013, terdapat beberapa sengketa informasi publik yang telah diputuskan KI Pusat diajukan keberatan oleh Pemohon atau Termohon ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata usaha Negara (lihat pada tabel di bawah ini, pengajuan keberatan atas putusan KI Pusat).

NO 1

2 3 4

5 6

REGISTER PERKARA 066/IV/KIP-PSA-M/2013 008/I/KIP-PSA/2013 277/IX/KIP-PSM-A/2012 288/VII/KIP-PSM-A/2012 208/VI/KIP-PSM-A/2012 188/V/KIP-PSA/2012

PEMOHON HMI Cab Kendari Agus Yahya

TERMOHON Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara PT TUN Suarabaya

Joshua L Siahaan LSM SarvodayaKPODI Agus Yahya

PT Kereta Api Indonesia Persero Kantor Pertanahan Bekasi

Drs. Syahrial Dt. Garang

BPN Kantor Wilayah Sumatera Barat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Universitas Negeri Medan

7

040/IV/KIPPS/2013

Ari Widodo

8

205/VI/KIPP/2012

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

PN Bangil

WILAYAH HUKUM PTUN Kendari

PTUN Surabaya PN Bandung PTUN Jakarta

PTUN Surabaya PTUN Padang

PTUN Jakarta

PTUN Medan

Tabel 2. Upaya Keberatan Pascaputusan Komisi Informasi Pusat

2) Komisi Informasi Pusat Digugat di Pengadilan. Beberapa putusan yang telah dijatuhkan oleh KI Pusat telah menjadi dasar bagi Pemohon dan/atau Termohon mengajukan gugatan terhadap KI Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada argumentasi hukum bahwa putusan KI Pusat merupakan produk dan/atau keputusan badan usaha negara. Adapun gugatan di Pengadilan Negeri didasarkan LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

8

pada gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KI Pusat. Tugas pendampingan terhadap gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada KI Pusat merupakan bagian dari tugas operasional Tim Hukum Komisi Informasi Pusat. (Lihat pada tabel di bawah ini, Jumlah Gugatannya) . No

Register perkara

Kedudukan KIP

1.

Perkara Nomor 171/G/2012/PTU N-JKT Perkara Nomor 173/G/2012/PTU N-JKT Perkara Nomor 181/G/2012/PTU N-JKT Perkara Nomor 450/Pdt.G/2012/P N.JKT.SEL.

Tergugat

5.

Perkara Nomor 401/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST

Tergugat

6.

Perkara Nomor: 6/PDT.G/2014/P N.MTR

Tergugat III

2.

3.

4.

Tergugat

Tergugat

Turut Tergugat

Penggugat

Wilayah Hukum Pengadilan Muhammad Pengadilan Hidayat S Tata Usaha Jakarta Muhammad Pengadilan Hidayat S Tata Usaha Jakarta Muhammad Pengadilan Hidayat S Tata Usaha Jakarta Badan Pengadilan Pelaksana Negeri Kegiatan Jakarta Usaha Hulu Selatan Minyak dan Gas PT. Bank Pengadilan Negara Negeri Indonesia Jakarta (BNI) Pusat Syariah Zaini Aroni Pengadilan (DPD Partai Negeri Golkar NTB) Mataram

Ketera ngan Selesai

Selesai

Selesai

Kasasi

Proses

Proses

Tabel 3. Gugatan Terhadap Komisi Informasi Pusat

3) Memberikan Keterangan terhadap Laporan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik di Kepolisian Pada tahun 2013, Komisi Informasi Pusat telah menerima 4 (empat) permohonan untuk bertindak sebagai ahli pada laporan dugaan tindak pidana keterbukaan informasi di Kepolisian yang dilaporkan oleh Masyarakat. No

Dasar Pengaduan

Putusan Sengketa Informasi


Wilayah Hukum Kepolisian

Permohonan saksi atau ahli

9

1

Laporan Polisi Nomor : LP / B026 / I / 2013 / LPG / SPKT, tanggal 15 Januari 2013

2

Laporan Polisi Nomor : LP / 1484 / V / 2013 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 3 Mei 2012.

3

Laporan Polisi Nomor : 3340 / IX / 2013 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 24 September 2013 Laporan Polisi Nomor : LP / 1819 / V / 2012 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 30 Mei 2012

4

Putusan Komisi Informasi Propinsi Lampung Nomor : 019/VI/KIProv.LPG-PS-MA/2012, tanggal 16 oktober 2012 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 074/PNTPMK.A/KIJBR/XI/2012 -

-

Polda Lampung

Ahli

Polda Metro Jaya

Ahli

Polda Metro Jaya

Ahli

Polda Metro Jaya

Ahli

Tabel 4. Permohonan Sebagai Ahli

2.1.4 Perubahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Hukum acara dalam penyelesaian sengketa informasi publik diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010). Peraturan tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang berlaku pada 29 April 2013. Perubahan peraturan ini terjadi pada masa Periode I. Meski terjadi perubahan Perki PPSIP, guna menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa informasi¸ terhadap permohonan yang telah sampai pada pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya Perki 1 Tahun 2013 tetap diselesaikan dengan menggunakan Perki 2 Tahun 2010. Adapun terhadap permohonan yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan disidangkan dengan menggunakan Perki 1 Tahun 2013.


10

Perubahan mendasar pada Perki 1 Tahun 2013 adalah meletakan tahap Mediasi ke dalam tahap awal pemeriksaan Ajudikasi. Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan yang dihasilkan dari proses Mediasi dikuatkan dalam Putusan Komisi Informasi sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP. 2.1.5 Peningkatan Keahlian dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1) Pelatihan Mediator Bersertifikat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut penyelesaian sengketa informasi ditangani dengan prinsip cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana. Salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara Mediasi. Untuk mendukung keahlian dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota KI Pusat mengikuti Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diselenggarakan Indonesia Institute for ConflictTransformation (IICT) yang tujuannya adalah dapat meningkatkan kompetensi Komisioner Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. 2) Pelatihan Case Management (Manajemen Kasus) Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam memahami sistem administrasi penanganan sengketa informasi publik. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Pramesthi, Cibogo, Bogor pada tanggal 10 - 12 Juli 2013 dengan jumlah peserta 23 orang. Peserta terdiri dari staf administrasi, Asisten Ahli dan beberapa pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Peserta diberikan pelatihan dengan metode pembelajaran aktif. Dengan pemberian pre-test dan post-test terlihat perubahan kemampuan dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan.

3) Peningkatan Kapasitas Panitera Pengganti Kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepaniteraan dalam melayani permohonan penyelesaian sengketa informasi publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan dalam proses persidangan dan paska persidangan penyelesaian sengketa informasi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Pramesthi, Cibogo, Bogor pada tanggal 12 - 13 Juli 2013 dengan jumlah peserta 44 orang. Peserta terdiri dari pegawai sekretariat Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi. Narasumber untuk kegiatan ini adalah Komisioner Komisi Informasi LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

11

Pusat yaitu Henny S. Widyaningsih dan Tenaga Ahli. Serta Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat sebagai fasilitator. 2.1.6 Forum Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Guna memperdalam pemahaman terhadap substansi penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisioner dalam menjatuhkan putusan. Diadakannya beberapa kegiatan diskusi ahli penyelesaian sengketa informasi publik dengan nara sumber dari beberapa pakar hukum dan akademisi, dengan beberapa tema sebagai berikut: 1. Keberadaan Lembaga Quasi Judicial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; 2. Informasi Publik di bidang Pertanahan Pendaftaran; 3. Penerapan Pasal 4 Perki I Tahun 2013 Terkait Vexatious Request (permohonan tidak sungguh-sungguh). 2.1.7 Kunjungan dalam Rangkan Penelitian Keterbukaan Infomasi Publik Isu keterbukaan informasi di Indonesia telah menarik beberapa peneliti luar negeri untuk melakukan penelitian di KI Pusat. Peneliti tersebut antaranya Monica Ang dari Mahasiswa Ilmu Politik Universitas DE La Sella Manila Filiphina dengan tema “Peran Masyarakat Global dalam Advokasi Keterbukaan Informasi”. Kemudian Ward Barenschot peneliti dari Kitlv, Universitas Leiden yang melakukan penelitian tentang Bagi Keterbukaan Informasi di Indonesia. 2.2 Kelembagaan 2.2.1 Gambaran Umum Salah satu syarat atau ciri penting menuju negara yang demokratis adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik, dan hal ini sejalan dengan konsideran dalam bagian menimbang UU KIP. Keterbukaan informasi dalam sebuah negara yang demokratis merupakan bagian dari cita-cita masyarakat untuk dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara yang baik. Berlandaskan hal di atas, KI Pusat sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KIP serta mempunyai tugas untuk menjalankan UU KIP ini, memahami bahwa lembaga ini seyogyanya menjadi atau memberikan contoh kepada lembaga lain untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pengambilan kebijakan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan atau pengambilan kebijakan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui sarana yang mudah diakses oleh publik, sebagaimana diatur dalam UU KIP. LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

12

UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan landasan hukum dalam hal keterbukaan informasi publik. Dalam rangka itu, Periode II, melalui Gugus Tugas Revitalisasi Kesekretariatan Dan Anggaran yang mempunyai tugas dibidang kelembagaan, anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan cakupan tugasnya, yang diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya. 2.2.2 Pembentukan Konsep Pembidangan Kelembagaan KI Pusat Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa adanya pergantian Anggota KI Pusat Periode I ke Periode II, maka Anggota KI Pusat Periode II secara aktif masuk pada bulan Juli 2013 serta berdasarkan catatan memori akhir jabatan tersebut, salah satu hal yang menjadi dasar pemikiran perlu adanya perubahan pembidangan pada tingkat kelembagaan KI Pusat. Pertimbangan perubahan pembidangan mendasarkan pada pemahaman tujuan UU KIP. Inilah yang menjadi tolok ukur pemenuhan Hak atas Informasi Publik, sehingga bidang-bidang pada Anggota Periode I dipandang perlu dilakukan penyegaran guna mewujudkan tujuan UU KIP dan penguatan kelembagaan. Dengan dasar tersebut, Anggota KI Pusat Periode II membuat struktur bidang untuk komisioner yaitu: 1) Gugus Tugas 1 (Hubungan badan publik dan media massa) 2) Gugus Tugas 2 (Revitalisasi kesekretariatan dan anggaran) 3) Gugus Tugas 3 (Percepatan Penangan Sengketa Informasi) Tujuan dari pada pembentukan gugus tugas (task force) sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono yaitu untuk “Memperkuat Komisi Informasi sebagai Lembaga yang Mandiri, Akuntabel, dan Kredibel." (Buka! Informasi Publik hal 2. Edisi 1 Tahun 2013). Konsep kelembagaan Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang dijelaskan di atas telah disosialisasikan ke Komisi Informasi Provinsi pada acara Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan pada September 2013 di Surakarta, Jawa Tengah. Sosiliasasi tersebut dimasukkan untuk memberikan gambaran mengenai konsep Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, bukan untuk menuntut Komisi Informasi provinsi memiliki kelembagaan yang sama, karena pada tingkat kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga KI sebagai lembaga yang kuat dan mandiri sehingga berhasil merumuskan percepatan program melalui


13

pembentukan Gugus Tugas sebagai bentuk sense of crisis (Buka! Informasi Publik, Edisi 1 Tahun 2013). 2.2.3 Penganugrahan dan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Sudah ketiga kalinya, KI Pusat menyelenggarakan Penganugrahan dan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik (dua tahun sebelumnya bernama Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik) yaitu pada tahun 2012 dan 2011 yang dilaksanakan Periode I. Pada tahun 2013, KI Pusat juga melakukan perbaikan instrument penilaian. Tak hanya perbaikan instrument penilaian, KI Pusat juga menambahkan peserta/responden yaitu Badan Usaha Milik Negara dan Partai Politik yang sebelumnya responden hanya dari Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Provinsi. Proses Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik dimulai dengan menyebarluaskan kuesioner ke 323 Badan Publik dan yang mengambilkan sebanyak 123 Badan Publik (lihat table di bawah) untuk diisi secara mandiri kuesioner (Self Assessment Questioner) yang telah disiapkan oleh Tim Penilai Mandiri. Adapun Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan klaster bobot penilaian sebagai berikut: (i) Informasi Dasar dengan bobot penilaian 10%; (ii) Kewajiban Badan Publik untuk Menyediakan Informasi dengan bobot penilaian 20%; (iii) Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi dengan bobot penilaian 30%; dan (iv) Pelayanan Informasi dengan bobot penilaian 40%. No

Kategori Badan Publik

Kirim

Kembali

1

Pemerintahan

140

51

2

Provinsi

34

12

3

BUMN

137

59

4

Partai Politik Nasional

12

1

Jumlah

323

123

Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik tersebut menghasilkan peringkat tingkat kepatuhan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP dengan peringkat (1) adalah Kementerian Keuangan dengan nilai 84,516; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai 80,291; dan (3) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan nilai 77,722. Untuk peringkat kategori Provinsi, peringkat (1) Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 56,832; (2) Provinsi Jawa Timur dengan LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

14

nilai 52,442; dan (3) Provinsi Aceh dengan nilai 52,004. Untuk kategori BUMN peringkat (1) PT. Perusahan Listrik Negara dengan nilai 74,092; (2) PT. Bio Farma dengan nilai 60,652; dan peringkat (3) PT. Taspen dengan nilai 57,696. Dari Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik 2013, KI Pusat berdasarkan hasil penilaian self assessment dan verifikasi didapatkan nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori yaitu untuk Kategori BP Pemerintahan adalah 49,309; nilai rata-rata BP Provinsi adalah 42,722; dan nilai rata-rata Kategori BP BUMN adalah 38,070. Melihat hasil tersebut, Komisi Informasi Pusat berpendapat bahwa tingkat kepatuhan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP belum maksimal, dilihat dari belum mencapai nilai setengah dari Kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU KIP. Karena itu, Komisi Informasi Pusat harus lebih memacu Badan Publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasikan UU KIP. 2.3 Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi 2.3.1 Gambaran Umum UU KIP telah diberlakukan lebih dari 3 (tiga) tahun. UU KIP terbentuk tidak bisa lepas dari aspirasi masyarakat, UU KIP memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengakses informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel. Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik harus sejalan dengan pemahaman masyarakat yang lebih luas terhadap hak dan kewajibannya sebagai Pemohon dan Pengguna Informasi. Menguatnya animo masyarakat untuk melakukan permohonan informasi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan Badan Publik dalam mengelola informasi berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik. Ketidaksiapan Badan Publik dalam mengelola informasi tidak menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa informasi publik. Faktor lain yang tetap perlu diantisipasi adalah tingkat kepuasan Pemohon atas respon Badan Publik serta pengujian kepentingan publik atas informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik harus tetap kuat dan berwibawa. Perbaikan demi perbaikan pola penyelesaian sengketa terus dilakukan untuk mendukung terwujudnya asas penyelesaian yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

15

sederhana. Perwujudan asas ini tidak lepas dari terpenuhinya tujuan undangundang untuk menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan permohonannya dan tepat waktu. Dalam kaitan tersebut menjadi penting untuk mengedukasi Badan Publik agar benar-benar mengimplementasikan UU KIP yang dialaksanakan oleh Bidang Kelembagaan (Periode I) sedangkan pada Periode II dilaksanakan Gugus Hubungan Badan Publik Dan Media Massa. Selain itu penting juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa mereka punya hak untuk mengetahui informasi publik. Oleh karena itu diperlukan media yang mampu menjadi sarana edukasi dan sosialisasi mengenai UU KIP. Komisioner KI Pusat telah berupaya melakukan Advokasi, sosialisasi, dan edukasi Badan Publik dan masyarakat sejak Periode I, dan Periode II. Kesadaran Badan Publik untuk mengimpelemtasikan UU KIP dapat dilihat dari upaya Badan Publik untuk melakukan sosialisasi internal Badan Publik yang melakukan sosialisasi dan mengundang Komisi Informasi Pusat sebagai Narasumber dapat dilihat dari table dibawah ini :

2012

2011

Sumber : Komisi Informasi Pusat, berdasarkan Surat Masuk 2013

Dari Diagram diatas bisa dilihat bahwa Badan Publik Kementerian/Badan/Lembaga Negara yang paling banyak mengadakan sosialisasi UU KIP, namun jika diperhatikan dari jumlah prosentasenya dari LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

16

tahun 2011 sebanyak 67%; 2012 sebanyak 55%; dan 2013 sebanyak 54% faktor turunnya jumlah prosentase di Kementerian/Badan/Lembaga Negara mungkin salah satunya karena Kementerian/Badan/Lembaga Negara yang sudah siap dengan tata kelola internal mereka sudah baik, dan banyak factor lainnya yang menyebabkan turunnya prosentase itu. Jumlah prosentase tahun ke tahun yang paling kecil atau paling sedikit melakukan sosialisasi adalah Perguruan Tinggi. Untuk BUMN dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk melakukan Sosialisasi UU KIP, sedangkan LSM mengalami peningkatan dalam hal sosialisasi. 2.3.2 Penyuluhan dan Penyebaran Standar Layanan Informasi Publik kepada Badan Publik

Kegiatan penyuluhan dan penyebaran Standar Layanan Informasi Publik dini bertujuan untuk memberikan pemahaman tenatang prinsip-prinsi keterbukaan informasi yang diatur di dalam UU KIP serta meningkatkan kesadaran terhadap badan publik dan elemen masyarakat atas hak dan kewajiban yang diatur di dalam UU KIP. Penyuluhan ini dibagi menjadi dua tahap sasaran. Pertama, sasaran penyuluhan dilakukan kepada beberapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik. Kedua, sasaran penyuluhan dilakukan kepada perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, yang dilokukan di dua wilyah Indonesia yaitu Wilayah Barat, Timur dan Pusat.

2.3.3 Dialog Interaktif Dialog Interaktif menjadi penting untuk mengedukasi Badan Publik agar benar-benar menyesuaikan diri dengan atmosfer keterbukaan yang dibawa oleh UU KIP. Dalam hal ini media elektronik seperti siaran radio dan televisi menjadi pilihan yang penting untuk edukasi dan sosialisasi UU KIP serta Komisi Informasi yang menjamin ‘Hak Anda untuk tahu’. Kegiatan ini dilakukan dibeberapa media Televisi dan Radio yang terdiri: Televisi 1. Jak Tv, selama dua kali dengan Tema “Seleksi Anggota KI Pusat Periode 2013-2017” dan “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik.” 2. TV-One, Tema ”Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” 3. TVRI, Tema “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

17

Radio 1. KBR 68H, Tema “Seleksi Anggota KI Pusat Periode 2013-2017” 2. RRI Medan, Tema “Memperingati Tiga Tahun Efektif Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Penguatan PPID” 3. RRI Bengkulu, Tema “Peran Masyarakat dalam Mendorong Penguatan PPID” 4. RRI Surakarta, Tema “Penguatan kelembagaan Komisi Informasi dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” 5. RRI Jakarta, Tema “Peringatan Keterbukaan Informasi Publik dalam kaitannya dengan RTKD” 6. Radio Green FM, Tema “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” 7. Radio Smart FM, Tema “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” 8. Radio KBR 68 H Jakarta, Tema “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” 9. Radio RRI Pro 4, Tema “Open Government dan Pemeringkatan Badan Publik” 2.3.4 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pengembangan dan Pengelolaan Website ini sudah mulai dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2013 melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Pusat Data dan Sarana Informatika serta Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika yang secara berkala melakukan pengembangan Website Komisi Informasi Pusat, yaitu pengembangan dan pengelolaan website, update system, dan update berita mengenai KI Pusat. Pada program rekonstruksi Website KIP juga penambahan konten pada regulasi PPID dimana didalamnya terdapat informasi berkala dan informasi tersedia setiap saat. Di akhir tahun 2013, dilakukan Rekonstruksi Website KI Pusat berbasis mobile support dan terdiri dari struktur engine yang lebih baik dari sisi layout, Image Slide preview/slide rotator, video preview dengan menu maksimal 3 layer, dengan bread-crumb dan instalasi unit server berbasis centos. Server, firewall, dan security system. Dengan adanya server baru tersebut, dilakukan migrasi data dari hosting sewa ke server yang baru. Didalam server yang baru ini, juga terinstalasi roundcube/aplikasi email dengan domain komisiinformasi.go.id. Berdasarkan data kunjungan yang terpantau oleh admin website KIP terjadi peningkatan pengunjung. Adapun rubrik yang banyak dikunjungi pengunjung website KIP adalah berita dan putusan KIP. Dengan demikian


18

adanya rekonstruksi website KIP ini telah mampu meningkatkan trafik kunjungan. 2.3.5 Penerbitan Newsletter Newsletter adalah media atau penerbitan internal berupa majalah berisi sejumlah kegiatan dan pembahasan isu Keterbukaan Informasi Publik serta sebagian kegiatan KI Daerah yang disusun dan diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat. Penyusunan Newsletter di Komisi Informasi Pusat sudah dilakukan sebanyak 3 kali, untuk edisi ke-1 dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan nomor edisi 1/06/2013, tema “Launching tentang PERKI (Peraturan Komisi Informasi) 1 tahun 2013”, untuk edisi ke- 2 pada bulan September 2013 dengan nomor edisi 2/09/2013, tema Rapat Kerja Teknis dan Persiapan Rakornas (Rapat Kerja Nasional). Sedangkan untuk edisi ke-3 pada bulan Desember 2013 dengan nomor edisi 3/12/2013, tema “Pemeringkatan Badan Publik”. Newsletter itu didistribusikan untuk event berskala nasional seperti Rakornas dan Peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Indonesia. Adapun output dari tiga kali penerbitan Newsletter KI Pusat memberikan banyak sosialisasi tentang program dan kegiatan serta pembahasan isu Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat luas khususnya kalangan KI Daerah, PPID Badan Publik, dan LSM. Penerbitan Newsletter KIP dengan edisi yang telah ditingkatkan kualitas penulisan dan perbaikan rubrikasi ini sacara nyata mampu memberikan dampak positif. Dampak positif yang ditunjukkan dari peningkatan pengelolaan Newsletter KIP ini bisa dilihat dari animo yang besar Komisioner KI Provinsi. Setiap edisi penerbitan Newsletter KIP selalu menjadi perhatian serius dari para Komisioner KI Daerah. Bahkan mereka harus bersusahpayah memotret cover Newsletter untuk share ke rekan-rekannya di daerah, ini menandakan minat mereka sangat tinggi terhadap penerbitan majalah ini. Dengan demikian, kehadiran Newsletter edisi baru ini memberikan banyak inspirasi dari Komisioner KI Daerah. Indikator ini menunjukkan pentingnya inovasi penerbitan ini sehingga mampu lebih meningkatkan promosi KIP ke publik. 2.3.6 Advetorial Advetorial adalah Publikasi Program Kerja dan Keberhasilan yang dilakukan oleh lembaga berupa tulisan dan foto yang telah disetujui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk kepentingan promosi atau sosialisasi program kepada masyarakat luas atau publik, Komisi Informasi Pusat sudah melaksanakan penayangan Advetorial yang termudi di media cetak: 1. Majalah Sindo Weekly, judul “Tim Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisioner KIP Periode 2013-2017 LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

19

2. Majalah GATRA, judul “Indonesia Bangkit melalui Keterbukaan Informasi Publik” 3. Majalah GATRA, judul “Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 dan Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2013” 2.3.7 Pemantauan Media Cetak dan Online Nasional tentang Issu Keterbukaan Informasi Publik Pemantauan media cetak dan online nasional sudah mulai dilaksanakan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Nomor: 16A/KEP/KPA/SET.KIP/KOMINFO/02/2013 tertanggal 28 Februari 2013 dan Nomor: 30B/KEP/KPA/SET.KIP/KOMINFO/07/2013 tertanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Media Cetak dan Online Nasional tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat 2013 dengan melibatkan Pusat Informasi Humas dan Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan berita yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, baik media cetak maupun online, kegiatan ini bertujuan sebagai bahan referensi KI Pusat dalam melihat sisi pemberitaan mengenai keterbukaan informasi ataupun mengenai lembaga Komisi Informasi Pusat. Media yang dipantau oleh Tim diantaranya adalah: Cetak (Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jurnal Nasional. Rakyat Merdeka, Seputar Indonesia, Majalah Gatra, Majalah Tempo). Elektronik (Media Online: www.detik.com, www.kompas.com, www.beritasatu.com, www.rmol.com, dll). Kategori pemberitaan yang dipantau dibagi menjadi 4 Kategori: 1). Terkait Keterbukaan Informasi; 2). Komisi Informasi Pusat; 3). Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai Narasumber; 4). Komisi Informasi Provinsi. Adapun hasil dari pemantauan media massa cetak sebagai berikut:


20

Rekap Pemberitaan Media Massa Cetak bulan 3 - 30 September 2013 Kategori No 1 2 3 4 5

Media Indonesia

Jurnal Nasional

Koran Tempo

Koran Sindo

Rakyat Merdeka

Majalah Gatra

Majalah Tempo

TOTAL

2

-

1 -

-

-

-

-

-

3 8 -

5 12 -

4 12 -

1 13 -

3 -

3 7 -

2 -

1 -

5 0 20

Kompas

Republika

Lembaga KI Pusat Komisioner sebagai Narasumber

2

Keterbukaan Informasi Publik Terkait Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi

4 12 -

70 0

Rekap Pemberitaan Media Massa Cetak bulan Oktober 2013 No 1 2 3 4 5

Kategori Lembaga KI Pusat Komisioner sebagai Narasumber Keterbukaan Informasi Publik Terkait Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi

Kompas

Republika

Media Indonesia

Jurnal Nasional

Koran Tempo

Koran Sindo

Rakyat Merdeka

Majalah Gatra

Majalah Tempo

26 -

23 -

1 36 -

1 19 -

1 30 -

1 23 -

4 25 -

7 -

-


TOTAL 0 0 8 189 0

21

Rekap Pemberitaan Media Massa Cetak bulan November 2013

No. 1 2 3 4 5


Kompas

Republika

Media Indonesia

Jurnal Nasional

Koran Tempo

Koran Sindo

Rakyat Merdeka

Majalah Gatra

Majalah Tempo

TOTAL

3 22 -

8 -

26 -

9 -

2 10 -

9 -

1 14 -

1 -

-

0 0 6 99 0

Rekap Pemberitaan Media Massa Cetak bulan Desember 2013

No. 1 2 3 4 5


Kompas

Republika

Media Indonesia

Jurnal Nasional

Koran Tempo

Koran Sindo

Rakyat Merdeka

Majalah Gatra

Majalah Tempo

TOTAL

1 5 -

1 9 -

1 11 -

4 -

1 3 -

3 -

2 9 -

1 -

1 -

1


0 6 45 0

22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Terkait Keterbukaan Informasi setiap bulannya sangat dinamis dan cukup banyak isunya. Sedangkan Kategori Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai Narasumber masih kosong setiap bulannya. 2.3.8 Iklan Layanan Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, maka diperlukan sebuah penayangan Iklan Layanan Masyarakat yang berisi pesan-pesan tentang keterbukaan informasi publik. Iklan Layanan Masyarakat selain sedang banyak disukai, pada salah satu sisi dapat membantu menyampaikan serta memberikan informasi tentang keterbukaan informasi secara lebih utuh dan menyatu secara kontinyu. Iklan Layanan Masyarakat atau Publik Service Announcement (PSA) merupakan media efektif dalam menjangkau khalayak luas, karena di dalamnya ada 3 kekuatan yang menjadi unik dalam penyampaian informasi tersebut seperti gambar, narasi, dan musik. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat ini dilakukan dengan memanfaatkan media massa yang ada, salah satu media yang dipilih oleh Komisi Informasi pusat adalah audio atau lebih dikenal dengan Radio. Komisi Informasi Pusat memilih Radio karena memiliki karakteristik dan keunggulan diantaranya sebagai berikut: a. Mampu menyampaikan pesan secara langsung tanpa dipengaruhi oleh jarak dan waktu b. Mampu membentuk theather of mind bagi para pendengarnya c. Mudah diingat dan dipahami maksud dan tujuan dari Iklan Layanan Masyarakat Komisi Informasi Pusat. Dengan berbagai keunggulan media radio tersebut, maka diharapkan penayangan Iklan Layanan Masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat akan mampu disosialisasikan dengan baik sehingga mampu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Target yang dicapai dari PSA Komisi Informasi Pusat adalah: a. Meningkatnya awareness masyarakat akan informasi mengenai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Tersosialisasinya tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi. Iklan layanan masyarakat tentang keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mengenalkan Komisi Informasi dan Apa itu Badan Publik serta Hak dan Kewajibannya. Iklan Layanan Masyarakat pada tahun ini ditayangkan di Televisi dan Radio. Pada tahun 2013 Komisi Informasi Pusat hanya menayangkan Iklan Layanan Masyaralat melalui Jaringan Radio 68H (200 LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

23

Stasiun Radio Daerah), mulai dari tanggal 5 November sampai dengan 5 Desember 2013 dengan durasi penayangan 60 menit yang disiarkan setiap hari. 2.3.9 Peringatan Internasional Right to Know Day “Hari Hak untuk Tahu Interasional. Kegiatan Peringatan Right to Know Day (RTKD) 2012. Right to Know Day atau Hari Hak untuk Tahu diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 28 September terutama di negara-negara yang telah efektif menerapkan aturan tentang transparansi, Right to Information (RTI) Act, atau Freedom of Information (FOI) Law. Right to Know Day di Dunia dimulai di Sofia, Bulgaria. Gagasan tersebut muncul pada saat pertemuan Internasional tentang advokasi informasi yang berhasil mencetuskan perlunya 1 (satu) hari khusus diberikan untuk mempromosikan kebebasan informasi di dunia. Tujuan adanya Hari Hak untuk Tahu, untuk meningkatkan kesadaran global dari individu untuk mengakses informasi pemerintah dan juga untuk mempromosikan akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia. Prinsip Utama RTK Sebagai berikut : 1. Akses informasi adalah Hak setiap orang; 2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian; 3. Hak untuk Tahu diaplikasikan di semua lembaga publik; 4. Semua permintaan menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya; 5. Para pejabat memiliki tugas untuk melayani Pemohon; 6. Penolakan harus berdasarkan Undang-Undang; 7. Kepentingan publik menjadi Hak yang lebih tinggi dari kerahasiaan; 8. Setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi keputusan yang merugikan; 9. Lembaga publik harus proaktif menginformasikan tentang lembaganya; 10. Hak tersebut dijamin oleh lembaga independen. Tujuan : dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan dan mengedukasi Masyarakat dan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP secara optimal, menguatkan komitmen bersama akan pelaksanaan UU KIP, mencapai dukungan penuh dari pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Acara ini diperingati tanggal 28 September 2013, Komisi Informasi Pusat dan didukung oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelanggerakan kegiatan tersebut di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) Tenggara. LAPORAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2013

24

Acara ini dimeriahkan dengan Lenong Betawi tentang Keterbukaan Informasi, kemudian dilanjutkan dengan Seruan Keterbukaan Informasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Priyo Budi Santoso. Acara ditutup dengan menggelar Aksi Simpatik Keterbukaan Informasi Publik disekitar lapangan silang monas tenggara dengan menandatangai spanduk Hari Hak untuk Tahu, membagikan sticker dan flyer kepada masyarakat yang sedang berada dilingkungan monas dan juga dibagikan kepada sejumlah PPID Badan Publik dan/atau yang mewakilinya. Dalam kegiatan ini juga Komisi Informasi Pusat mendapatkan sponsor dari Pupuk Sriwijaya berupa Kaos yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung.

3. Penutup Demikian Laporan tentang Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KI Pusat tahun 2013 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan UU KIP kepada KI Pusat. Selain sebagai bentuk pertanggungjawabkan KI Pusat, laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen KI Pusat sebagai lembaga yang diberikan fungsi melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya untuk terus memajukan dan memberikan contoh keterbukaan Informasi Publik kepada setiap badan publik yang ada.


25

Komisi Informasi Pusat

Recommend Documents