KOMISI INFORMASI PUSAT

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 175/V/KHNPS-A/20I2

KOMISI INFORMASI PUSAT KEPLDMK INDONESIA

I. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan meirr.ins Sengketa Informasi Publik Nomor: 175/V/KIP-PS-Ay2flT2 yang diajukan oleh: Nama

: H enir Astiauto SH Fanny D inn San jaya SH

Pekerjaan

: Advokat/P e nasihat Hu f <j n’/Konsultan Hukum

Alamat

; Kantor Heny Astiya ito, S.A. & Rekan Advokat, Jalan Taman Siswa '

Nomor 97. Lt IL W^ogunan, Mergangsan, Yogyakarta

'

Dalam persidangan ajudik£rf mcwuKili: Nama

: W idart i

.

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

. Plemburaiu R17RW 02/24, Sarihaijo, Ngagllk, Sleman

berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 10 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Nai ia

: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI Jogjakarta.

Alamat

: J[. Brigjen Katamso Yogyakarta

Selanjutnya Disebut Sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; 1

Telah Mendengar Keterangan Ahli: Telah membaca Uji Konsekuensi Termohon; Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA A, Pendahuluan [2.1 J Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

informasi

kepada

Komisi

Informasi

02/NonXil/lV/2012 tertanggal 5 Mei 2012

Pusat

melaiui

surat hvriomor

diterima dan terdaftar di kenan'teraan

Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Mei 2012.

Kronologi [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepeda Termohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Badan Pertanman Nasional Kabupaten Sleman melalui surat nomor 01 /Non. L il/1/2012 tertanggal I? Februari 2012. Dan diterima oleh lermohon tanggal 19 Januari 2012. Adapun mfornasi yang diminta adalah riwayat singkat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 5861, Surat Ukur Nomor 338/Sn.Agung/1999 luas 282 meter jersegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman.

[2.3]

Termohon

menjav^b

permohonan

informasi

melalui

surat

nomor

206/34.04/11/2012 tertanggal 7 Februari 2012, Surat tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan Perai -ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 agar saudara mengajukan permohonan oK.'T Konfirmasi data melalui loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada hari dan jam kerja dengan dikenakan tariff Rp 50.000,00 per

12 4] Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat bernomor 02/Non.Lit/TII/2012 tertanggal 27 Maret 2012. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada tanah sawah Nomor Letter C, 1463 seluas 1175 meter persegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman yang sudah berubah kepemilikan menjadi 3 (tiga) bagian atas nama Kartodinomo. Sarju, Sarotto Hadi, ketigata sudah diterbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak 2

Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman yang salah satu bagiannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5861/Sendangagung, Surat Ukur tanggal 2 Januari 1999 Nomor 00338/Setidangagung/1999, Luas 381 meter persegi, NIB : 13.04,04,03,06453, atas nama Sarju berdasarkan SKPT {Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 95/2012. [2,5] Termohon menjawab melalui surat bernomor 0396/300.34/IV/2012 tertanggal 2 April 2012 yang menyatakan bahwa yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah adalah: 1) Instansi yang herkepentingan dengan pelaksanaan tugasnya (Pasal 192 ayat ^3,i) dan pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 192 ayat (4)). 2) Selain yang tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 137 n y i (2) PMNA/KABPN No.3 Tahun 1997, informasi dapat diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Berkenaan dengan keberadaan dokumen dimaksud berada di i'untor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka untuk memohon informasi mengenai tanah dimaksud dapat Saudara ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupa^" Sleman, [2.6] Pemohon mengajukan keberatan kepada Kcpa'u Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yrgyikarta mdalui surat bernomor Ol/Ntm.LMV/2012 tertanggal 23 April 2012 [2.7] Termohon menjawab melalui surat UAnOmor 0541/300-34/IV/20I2 tertanggal 30 April 2012 yang menyatakan bahwa aksrs informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi yang bersangkutan Pemfokan nak Atas Tanah dapat diberikan atas perintah pengadilan dalam hal perkara pt\!ata dan permintaan Kepolisian dalam rangka penyidikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. [2.9] Pemohon telah mengailkan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi In forma?' Pusat mdalui sitrat bernomor 02/Non,Lit/lV/2012 tertanggal 5 Mei 2012 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Mei 2017 [2,K<] V elah mdalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), nakr

MPP menetapkan melalui Penetapan K1P RI Nomor 39/VI/KlP-PN’lF-

MPPA/2012 tertanggal 6 Juni 2012 menetapkan menerima

permohonan sengketa

informasi dan akan diselesaikan melalui ajudikasi.

3

[2.11J Sidang ajudikasi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan 10 September 2012 dengan dihadiri oieh Pemohon dan Termohon dalam sidang ajudikasi a quo yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.12] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak dipenuhi oleh Termohon

Tujuan Permohonan Informasi [2,13] Pemohon Mengajukan permohonan informasi untuk mengetahu' bagaimana proses Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor SSGl/Sendangagn.ig, Surat [Jkur tanggai 2 Januari 1999 Nomor 00338/Sendarigagurig/l9o9, Lu.ii 381 meter persegi, N1R : 13.04.04.03.06453, atas nama Sarju.

Petitum [2.14] JVIohun kepada Komisi Informasi Pusat

dapat menyelesaikan sengketa

informasi publik sesuai dengan Undang-Unmog nomor 14 Tahun 200S tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti MK Keterangan Pemohon [2.15] Menimbang balu* a di prrsidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut; 1. 2. 3.

1

5.

Bahwa pada dasarnya Pemohon merupakan anak angkat dari pernikahan Sukioo dan RjL.tiyen.. Bahwr: iu.dno meninggal 20 Februari 1989 dan Rantiyem meninggal tanggal 4 Agustus 1997; Bahwa orang tua angkat meninggal dan meninggalkan harta warisan bempa -anah Leter C No. 1643 sduas 1175 meter di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman atas nama Rant iyem; Bahwa setelah meninggalnya Ibu Rantiycm, Pemohon datang ke Kelurahan Sendang Agung dan mendapatkan informasi dari Kelurahan yang menyatakan bahwa Rantiyem punya peninggalan sawah dan yang berhak mendapatkannya adalah saudara kandungnya, Kakaknya dan ibu Pemohon Dasiyem. Berhubung Ibu Dasyiem telah meninggal maka Pemohon menjadi ahli waris Ibu Rantiyem; Bahwa Pemohon yang merupakan anak angkat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor;06/Pdt.P/l999/PNYK, tertanggal 14 Januari 1999, tidak hanya itu Pemohon sejak masih kecii juga sudah

4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

dikepyakken (diumumkan), maka seharusnya mendapatkan bagian warisan dari orangtua angkat; Bahwa tanah L,eter C No* 1643 seluas 1175 mctcT di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman atas nama Rantiyem telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan sudah disertifikatkan yang salah satunya alas nama Sarju; Bahwa karena itu, Pemohon berharap mendapat salinan dari Badan Pertanahan Nasional sehingga Pemohon dapat mengetahui proses pemindahan kepemilikan tanah kepada tiga nama yaitu Kartodinomo, Pawirodihatjo dan Dasiyem; Bahwa informasi mengenai riwayat tanah yang pada awalnya masih berstatus Letter C inilah yang Pemohon butuhkan, sebab Pemohon hanya mengetahui nama dan luas tanah dalam SKPT namun tidak mengetahui proses perpindahannya: . Bahwa karena Pemohon hanya mengetahui nama dan luas dari tanah tersebut, maka Pemohon menghendaki untuk mengetahui proses perpindahannya dan meminta informasi kepada BPN; Bahwa dari 3 (tiga) bidang tanah yang sudah disertifikatkan, ["t/mebcii hanya meminta informasi yang alas nama Sarju; karena Pemohon kondisi ukonominya tidak cukup; Bahwa sepengetahuan Pemohon, ahli waris hanya 3 (tiga) orang; yaitu Pawirodiharjo (kakak kandung Rantiyem' nomor ^atu), Kartodinomo Kakak nomor dua dan Ibu Dasiyem merupakan Ibu kandung Pemohon; sementara Sarju merupakan anak lembu petang (kumpul kebo) Pawirodmarjo; Bahwa 1 bidang tanah atas nama Pawirodiharjo, 1 nidang tanah lagi atas nama Sarwonohadi yang membeli dari Darsiycn. dan '-ang atas nama Sarju yang ingin Pemohon ketahui; Bahwa Pemohon tidak bisa melibai .^uiat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang isinya hanya nama, ,ua tanah, dan sebagainya sehingga Pemohon perlu surat yang jelas agar ada d as. v hukum untuk melakukan upaya hukum lanjutan, Kafau semua prose r, w ant dan ketentuan sudah benar maka Pemohon tidak akan mempermasaUVunnya dan meminta informasi; Bahwa Pemohon menseiohm adunya pembahan kepemilikan Letter C. No. 1643 seluas J 175 meter rtas t'am a Rantiyem dari SKPT; Bahwa Pemohon ininya ingin mengetahui proses pemindahan nama yang awalnya tanah Letter C No. 1643 seluas 1175 meter atas nama Rantiyem berubah menjadi nama Sarju;

Surat-Surat FKrn ohun [2,16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukii surat sebagai berikut:

Bukti

Dokumen

P- I

Copy Surat Kuasa Widart i kepada Heniy Ast iyan to,, S.H, Fanny Dian Sanjaya,, S.H, tertanggal 10 Januari 2012

P- 2

Copy Surat Kuasa Khusus Pidana Widurti kepada Heniy Astiyanto., S.H, Fanny Dian Sanjaya., S.H, tertanggal 10 Januari 2012

S

P -3

Copy Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Izin Sementara Praktik Advokat Fanny Dian Sanjaya., S.H., Kartu Tanda Kependudukan Kartu Izin Advokat Heniy Astiyanto., S.H

P 4

Copy Surat Permohonan Informasi R ivvayatS ingkat Tanah No, Ql/Non,Lit/I/2012 kepada Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman atas nama Widarti, tertanggal 18 Februari 2012 ;

P -5

Copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman No.206/34.04/11/2012, perihal Permohonan Informasi Riwayat Singkat Tanah, tertanggal 07 Februari 2012.

P -6

Copy Surat permohonan petikan/salinan/dokumen pendaftaran oo.02yNon.Lit/Ul/2012, Lertagga] 27 Maret 2012

P -7

Copy surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nn. 0396/300 3 4 /V/id 12, hal Permohonan Petikan/Salinan/dokumen pendaftaran taoah, tertanggal 2 April 2012

P -8

Copy Surat keberatan, No.01/Non.Lit 3 v /20 12, tertanggal 23 April 2012 :

P-9

Copy surat Kantor Wilayah B . lAti Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyr.kaiv No. 0541 /300.34/1V/20 J2, hal keberatan, tertanggal 30 Ap u 2012.

P

10

Copy Surat No.02/No.t.Lil/IV/20l2, hal Permohonan Penyelesian Sengketa Inform as t, tertanggal 5 Mei 2012.

p- n

Copy P me tap mi Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: Q6/Pdt.P/l9Y7PN.Yk, diputus pada tanggal 14 Januaril999

P - 12

Cooy Duplikat Akta Nikah Sukitio dan Nji Fadmaredjo alias : Rnttym Nomor: KK. 12.05.05/Dup.07/05/2012, tertanggal 30 Mei i 2912

r - 13

Copy Duplikat Akta Nikah Radjijo dan Suwitiredjo Al Dasijem, Nomor: KK. 12.4.l6/Dup.N/14/2012, tertanggal 11 Juni 2012

P - 14

Copy Akta Kutipan Kematian utas nama SUKINO Nomor,AM.691,00013949, tertanggal 1 Juni 2012, dikeluarkan di Dinas Dinduk Capi! Kota Yogyakarta i

P

15

Copy Akta Kutipan Akta Kematian atas nama Rantijem Nomor.AM,691.00013950, tertanggal 1 Juni 2012, dikeluarkan di Dinas Dinduk Capit Kota Yogyakarta.

s

P - 16

Copy Kartu Keluarga tertanggal 19-03*2012

P - 17

Copy Surat Pengantar dari Kelurahan Pringgokusuman Rtikuri Warga Nomor 21, Rukun Tentangga 71, Yogyakarta, Nomor: 214/G/2012, tertanggal 12-06-2012

P -1 8

Copy Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris dari Ny Widarti, tertanggal 5 Mei 2012

P - 19

Copy Kartu Tanda Kependudukan Nomor;3471051304430001, atas nama Sumardjo

P -2 0

Copy Kartu Tanda Kependudukan Nomor:3471056812650001, t',as nama Sri Umiyatun

P - 21

Copy Surat Pernyataan Ny, Hadi Purwanto/Faton ah icru^ggl S Mei 2012

: P -2 2

Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1PJ0086/04051939/01631. atas namaNy. Hadi Purwanlo/Falonah

Widarti

Nomor:3404121903120007,

P - 23

Copy Surat Pernyataan Slimini, tertunggc1 r 8 Mei 2012

P - 24

Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:3471137112660009, atas nama Sumini

P -25

Copy Kutipan akta it kah tomor 467-G3/X/2011 tanggal 5 oktober j 2011 antara Wide ti dan Slamet

P -26

Copy Kartu Tar-da Penduduk Nomor:3404126302660001, atas nama widarti

P' - 27

Copy Akta Kutipan Akta Kematian atas nama Dasiyem Ne:nor, AM,691,00012870, tertanggal 9 Mrnet 2012, dikeluarkan di Dinas Dinduk Captl Kota Yogyakarta

P -^

Copy Kartu Keluarga tetangga 123 November 1998

r- - j )

Copy Letter C 1463 percil 34 S 11 luas 950 Seb dan percil 35 luas 175 M2 a,n B, Rantiyem Desa Sendangagung Kec. Minggir,

~

; P - 30

Copy Pembayaran pajak PBB atas nama ratijcm

P- 31

Copy Surat pernyataan bardinian (sarju) tetanggal 3 Oktober 2011

! !

7

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan ('uO peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2,18] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon hadh dan memberikan keterangan sebagai beikut: ]. Bahwa dokumen sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon berada di Kantor Pertanahan Sleman; 2. Bahwa untuk memperoleh informasi terkait t e tiga n warkah maka ada aturan khusus mengenai Warkah dan pertanahan r ntara Km adalah riwayat tanah, dan bal tersebut dapat diberikan untuk hal-ha' kh'>sut: 3. Bahwa untuk ilu, sebagaimana j aw-rim Termohon, khusus mengenai pihak yang bu kati pemegang hak tanah d b u r dalam pasal 187 UU Pokok Agraria. 4. Bahwa pemberian informasi tenutU tentang data fisik dan yuridis mengenai sebidang tanah hanya dapn diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT\ 5. Bahwa sebagaimana ya.'g riaftn dalam Pasal 192 UU Pokok Agraria, Pemilik tanah dapat diberikan :,e*Kan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi da's t per", buku an hak atas namanya yang tersimpan di kantor Pertanahan; 6. Bahwa untuk keperluan dari iti stan si atau Badan Publik karena ket ugas airnya dapat diberikan biasanya untuk penyelidikan pihak kepolisian atau kejaksaan. 7. Rahwn unttm ini copy Warkah, Termohon tidak bisa memberikan karena tetap harus h ^ td a di kantor Termohon dan hanya memberi copy-an. Kalau bukan p-megaug hak, maka yang bisa diberikan hanya SKPT. Undang-undangnya mengulur demikian; Bibw-a dalam Pasal 192 ayat (3) disebutkan; dokumen dapat diberikan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk melaksanakan tugasnya, apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi ini terkait dengan hal-hal pribadi: 9. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 35 Juftcio Pasal 192 adalah Pemegang hak atas tanah tersebut dan instansi yang berwenang, misalnya pengadilan; 10. Bahwa yang diminta Pemohon merupakan informasi yang bersifat pribadi, jadi hanya pemegang liak yang dapat memperolehnya; rnisalanya aliliwarisnya, S

namun apabila ahli waris belum tercatat sebagai pemegang hak maka tidak bisa memperoleh informasi; [2.19] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi tanggai

10 September

2012

Termohon menyampaikan uji konsekuensi sebagai berikut: Sehubungan dengan Sengketa Informasi antara Sdr, W id art i sebagai Pemohon Informasi melalui kuasa hukumnya Henty Astiyanto, SI f dan Fanny Di an Sanjaya SH, yang mengajukan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta* dengan ini Kami selaku kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101 l/sk-34/VUJ/20l2 tanggal 01 Agustus 2012 menyampaikan permintaan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai berikut: Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta telah memberikan Infom aN nro Aktif & Pasif sesuai dengar ketentuan yang telah diatur di dalam Pasdl 1 huruf r Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 'Imtang Badan Pertanahan Nasional dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan menyebarluaskan informasi tanpa harus dengan permohonan yang dapat diakses oleh Penggu m' Informasi Publik antara lain : 1. CCTV I.okct Pelayanan Kantor Pertanahan st Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Monitoring Pelayanan LARA SITA 3. Informasi Berkas Bermasalah / Selesai *■'a 4. Informasi Berkas Permohonan via SMS 5. Informasi Berkas Permohonan via NT3 Bahwa untuk menetapkan informasi ;><mg dlkecualikan harus dilakukan uji konsekuensi melalui tiga, tahapan yakni alasan ynrid s, tujuan dari alasan yuridis dan mengecek relevansinya; I. Alasan Yuridis : 1. Undang - Undang N:\ o Tahun I960. Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini m eliputi: a. oeiigukuran perpetaan dan pembukuan tanah; p. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; n. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa TakyaL yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran hiaya-biaya tersebut. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 3, 4, 33, 34 dan 35. Pasal 3 9

Pendaftaran tanah bertujuan : a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas w t u bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak Jain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan mmah susun yang sudah terdaftar; u. u ntuk tersel enggar ariya terti h admi nistroft pertanahan. Pasal 4 (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebag iftnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u kepada pemegang hak yang be^an^'mlan diberikan sertipikot hak atas tanah. (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimok^uu 'b!am Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dai. s?nian rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk imUrtrl. (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan liapusnya Jiak atas bidang .atiah dan hak miiik ulas satuan rumah susun vvajib didaftar. rasai n (1) Dalam rangka penyajian data P*ih d a . duta yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan lu lu usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. (2) Bentuk, earn pengisian, pcryuUpanan, pemeliharaan, dan penggantian peLa pendaftaran, daftar .d a b snrat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Pintal 34 (1) Sedap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yurkis yang tersimpan di do Ioni peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur d ■'n bui^j tanah. (2) n:,u, lisik dnn data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan lugasnya. *3) l^rayaraian dan tata cara untuk memperoleh keterangnti mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 35 (1) Dokumen-dokumen yang meru pakan alat pemhuktian yang celah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi canda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat Lain van a ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. [2) Palu pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayaL Cl) harus tetap 10

berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. (J'l Dengan izin tertulis doti Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud padu ayat (LJ kepatin instansi lain yang memerlukan nrifuk pelaksanaan lugasnya. (4j Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadiii suatu perkara* asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ala u Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim doti para pihak yang hersangknlan. (5) Secara bertahap data pendaftaran ranah disimpan dan disajikan de^gui menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. (61 Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau 'nik'-jb.m sebagaimana dimaksud pada ayat f5) mempunyai kekuatan oe^bujaian sesudah ditandalangani dan dibubuhi cap dinas ok h Kanlor Pertanahan yang bersangkutan. (7) Hentuk, cora penyimpanan, penyajian dan penebar usail dokumendokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (Tj. demikian juga cam penyimpanan dan penyajian data pendultaran Lanub dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oieh Menteri, 3, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kenala R\dan Perumahan Nasional (PMNA/KARPN) No. 3 Tahun 1997 icjna.ip Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeri titah (PP) No, 24 Tahun 149'f mengenai Pendaftaran Tanah yang mengamanatkan bahwa bahwa v?ng aapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tancl! -^dalali; a. Pasal I 87 PMNAVKABPN No. d Tahun 1997 (1) Informasi tenbti.g -datu fisik dan data yuridis yang ada pada pola pendaftarai' fl-Jia: tanah, sunat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum d-m oeuat diberikan kepada pihak yang herkepentingan secara visual atau secara. tertulis. (2) Informasi tertulis let thing data fisik dan darta yuridis mengenai ^bidang tanah sebagaimana dimaksud pada iyat (1) diberikan dalam bc.nt-.ik Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuat daftar isian 209, b. Pasal 1S8 FMNA/KABPN No. 3 Tahun 1997 (1) fnfbrmiSi dalam peta pendaftaran dapat diherikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang m Km inLa informasi Lursohut dail keperluannya, (2) Kepada pemegang h:tk dapat diberikan salinan atau luluoopy petn yang menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidangbidang tanah yang berbatasart, c. Pasal 189 Kecuali dalam hal Surai. Keterangan Pendaftaran Tanah

yang

diberikan 11

dalam rangka pernerikstlan sertipikal S ^ a im a n a dimaksud dalam Pasal 97, untuk memperoleh informasi mengenai data Tisik dan atau data yuridis bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan permohonan tertulis dongan menyebutkan keperluannya. d. Pasal 190 Salinan peta pendaftaran tanah dai i desa/kelurahan yang bidang-bidang tanahnya sudah selesai dictufiur diserahkan kepada Pemerintah Dcsa/Kclurahan yang bersangkutan dan instansi lain yang berkepentingan menurut ketersediaannya, e, PasuJ 191 Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hany.' diberikan kepada Instansi Pemerintah yntig memerlukan untuk hept iuan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang nv^’yehutkaii keperluan tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui ole*, K°nda Kantor Pertanahan. f.

Pasal 192 {I] Semua daftar umum dan dokumen-dukumen vang lelah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran meru pakai. tUkumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut r-eratun^ perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk melaksanakan ketentuan Scbi.gaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor lIertariihar. menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantm Pertanahan setemp^ ^Uagai penanggung-jawah. (3] Dengan i tin tertulis duri Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan unti1k pc1fl1.sanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekan: .m dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor P e r t ? . (d) Dengan Uin K r piala. Kantnr Wilayah kepada pemegang hak yang hersangkuteu' Japat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran ttinah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya v.
4. Uncsng-TJndang "Nomor 14 tahun 20Ok tentang Undang-Undang Keterbukaan fatbninu>i Publik Ba^;ail Kedua “ Tujuan” Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk : £1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan sua lu kepul iisan publik j b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

12

e, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup erang banyak; f, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan /atau g, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan infurmasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pasal (i ayat ,1 huruf c Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik; sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: in farmasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. BAB V 1NPORMASI YANG DIKECUAUKAN Phsol 17 belia p Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Femobo.-i ’.uojinasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mcngi.1r napkin isi akta otentik yang bersifat pribadi dan keinau&n terakhir ataupun wasiaL j^esenrang; k Infomtnsi Publik yang apabila dibuka duit diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribaJg yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2, riwayat, kondisi dan perawatan. pem’ji atan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; j . kondisi keuangan, aset, peT.daptan. dan rekening bank seseorang; 4. hasilhasil evaluasi gehubur'gL.n dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan se berang; dan,'atau 5. catatan yang mevyangk’-a pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan saiuar pt,v,didikan formil dan satuan pendidikan nonformal. j. informasi yang ri-Nk bo^eh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, Pasal 18 Tidak termasuk informasi yung dikeoualiJum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan hurufti, antara lain apabila : a. pfhnk rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau b, oe ’r.6,'ungkapn n berkaitan dengan posis i se seorang da Iam jabatan-j a bstan publik. 5. ' 'U Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearaipan : a. Pasal 3 j Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara daji kegiatan yang menggunakan sumber dana Negara dinyatakan sebagai nrsip milik negara, b. Pasal 81 Ketentuan Pidana Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/alau niemiiiki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam PaSal 33 untuk kepentingan SCndiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2 30.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 13

Pengertian 1 Dokumen : Surat yang tertulis atau terceiak yang dapat diapakai sebagai bukti keterangan (Menurut Kamus Bahasa Indonesia). Dokumen Pertanahan : Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan. Sehingga dokumen pertanahan termasuk dalam kategori arsip milik negara. Karenanya tala kelola atas dokumen tersebut terikat puEa oleh ketentuan tata kelola yang diatur oleh UU Arsip, i^ebih jauh, UU Araip juga mengatur kerahasiaan jmatu arsip antara lain dengan alasan apabila arsip tersebut dibuka dapat mengungkap rahasia rU’-t data pribadi. IT.

TN.

Tujuan dari alasan yuridis : Untuk melindungi Dokumen Negara /Arsip Negara agar salinannya ridikjstu i kepada selain Pemegang hak, Relevansi dari alasan yuridis : 1. Bahwa Pemohon Bukan Pumogang Hak sebagaimana tersebut daiam Pasal 192 ayal (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala ^adan Pertanahan Nasional (FMNA/KABPN) No. 3 Tahun 1997 tentang ketenlnan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997. ' 2. Bahwa Pemohon memohon Periknn/SnJhan/Dokumeii Pendaftaran Tanah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan (Pas-ai i i a ' N umur 14 Tahun 200®). 3. Bahwa informasi yang diminta. Pcnioboo ^d.Jah Informasi yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Lindaugao /anu Pasal 17 UU Numor 14 Tahun 2Q0S, Pemohon tidak pernah melakukan ^„ik^atan hukum, bukan sebagai pemegang hak 7 bekas pemegang hak. Aset milik berupa ianali ^ m ilik i nilai ekonomis dan kepetnilikannya termasuk informasi prihan: yang dikccualikan berdasarkan LTIKFP, apabila dibuka dan diberikan1opada 'demnhon dapat mengungkap rahasia pribadi. 4 . Bahwa berdasar P? *al 1 ™ ayat 1 PMNA/KABPN Nomor 3 Tahun 1997. Informasi temang da'* fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar Ltuiiih, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan Vepuda pihak yang berkepentingan sebara visual atau secara tertulis. Tciii dar pasa1 tumebul Pemohon dapat melihat dokumen data tisik, data yuridis tetapi tiriol' termasuk warkah yartg ada patin Kantor Pertanahan . 5. TKnwa ykgiiwui yang melanggar rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut oerihteh dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 203 0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. E5 Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Umum Kepegawaian BPN RI sampai saat ini sudah banyak Pegilwni BPN yang (erkerui sanksi terkait dengan pelonggaran dalam memberikan salinan Dokumen Negara; Arsip Negara kepada selain Temegang hak, 7. Bahwa di dalam Ketentuan Pidana Pass i 81 UU Nomor 43 Tahun 2009, maksud dengar sengaja menguasai dan/ulati memiliki Dokumen NcgaraMrsip Negara adalah seseorang mcnguasai/memiliki dokumen Negara secara sadar kemudian dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan dilarang oleh Undang-undang. L4

Surat-Surat Termohon [2.20} Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: B u k ti T - 1

S u ra t K u a s a K h u s u s N o m o r ; 101 ] / s k - 3 4 / V J H / 2 Q l2 ta n g g a l 0 1 A g u s t u s 2012

R tik ti T - 2

H a s il u ji k o n s e k u e n s i T e rm o h o n te rta n g g a l 10 S e p te m b e r 2 0 1 2

Keterangan Ahli ; [2.23} Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2012 Majelis Kor leaner menghadirkan ahli di bawah sumpah berikut: Ahli, Dra. H. AHMAD ZUHDi MUHDLUR. SH, M.Hum, Ahli

Waris,

dibaw^h sumpah menjelaskan; Terkail Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Umum 1. Bahwa sebelum lahirnya UU Mu, 3 Ihun 2006 lenLar.g Perubahan aLas UU Ko 7 tahun J!?S9 tentang Peradilan Agami maka pendapa,- puak dapat dilakukan di Pengadilan Umum, maka setelah tahimya UU terebut maka yang mempunyai kewenangan absolute untuk menetapkan "rang i^enjadi anak angkat adalah Pengadilan Agama; 2. Bahwa penetapan anak NoniottOO/Pdt P/hl^VFNYK, tertanggal 14 Jauunrt l ‘J99, yang dike!urakan oleh Pengalian Negeri sebelum UU "NO-3 Tahun 2(KW5, memang memang menjadi kewejiarjaj^ Pengadilan Umum; setelah UU No. 3 tail urt 2006 maka kewenangan ab«,lu>c ada di Pengadilan Agama terkail dengan pengangkatan anak dari om.itg-Q^r,g beragama Tslain. 3. Bahwa sebetulnya yair namanya hukum negara itu merupakan formalisasi, apabila ada salah s,7/>
6-

Terkait lin k Anu k Angkut Bahwa aturan mengenai hak anak angkat terhadap orangtua angkat sudah ditegaskan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Kill), bahwa anak angk.nl memiliki bagian harta 1/3 dari orangtna angkatan ya. Namun, apabila orang Lua angkatnya tidak berwasiat kepada Etnak angkatnya, maka anak angkat mendapat secara otomatis dari lembaga wasiat wajihah, lembaga wasiat wajibah itu bukan merupakan instansi tapi system;

15

7,

a, 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. i(

17.

Bahwa yang dimaksud dengan Wasiat wajihah adalah wasiat yang bcrsiiat wajib artinya seorang pewaris apabila berwasiat atau tidak dianggap sebagai wasiat karena bubungan ibu angkat dan anak angkat bersifat interaktif; Bahwa kenena adanya asas Ij 'bori, dimana sesoraug mau tidak mau menjadi ahli waris dengan segala konsekuensinya tanpa hams ditentukan oleh pengadilan; Bahwa apabila melihat silsilah dari Ibu Rantiyem, tldnk ada anak dan satusatunya anak yang mencul Ibu Widaiti yang diangkal oleh Ibu Tt&ntiyein, dan sisi Isilah saudara Rantiyem, untuk masalah pembagian warisan biasanya pengadilan melihat leHebih dahulu apakah ada anak angket atau tidak, kemudian melihat saudara-saudara dari pewaris (ahli waris yang lain), maka dari harta warisan akun diambil maksimal 1/3 terlebih dahulu untuk diberikan kepada muri' angkat, dan selebihnya akan dibagi kepada saudari pewaris (Rantiyein), apcdiia saudnr ttantiyem sepakat nriluk memberikan Ichili dari 1/3, boleh-boleh e’J*: Bahwa melihat dnri silsilah keluarga Kantiyem, yang mana lb" Widarti (pemohon) merupakan anak saudam kaildtmg Ratltiyertl yaitu Hai .\iy_i.r yang teluh meninggal terlebih dahulu maka Widarti sebagai anak kar.Uuj.'g l'arsiyem juga mendapatkan bagian; dengan demikian Pemohon bisa rvcnidik’ posisi dua sekaligus yang pertama .sebagai anak angkat dari Rantiyen (pewaris) dan kemudian dari ahli waris pengganti dari Dasyicm (Ibu kandung Widarti); Bahwa bila bicara struktur dari waris ini, memang posisi Ibu Widarti mendupal dua bagian dari Anak angkat dsn men gantikan ibanya Kalau anak angkat didahulukan maka anak angkat dapat 1/3 keriuhan pembagiannya diun.itki.ui ahli waris yang lain; Bahwa antuk hubungan darah tidak ad? nu bj.^ n dengan ibu angkuL untuk nama masih bmts-nya (perwalian) kepada. orang tua sedarah (nasab), kontek yang dibicarakan dalam perkembangan hukum islam adalah suai harta warisan bukan struktur nasabiiya; Bahwa penegajan dari ahli wa ia, po..isi anak angkat yang mendapatkan bagian dari harta peninggal pewaris ;jt>l .nenjadi ahli wart is tapi posisinya disamakan dengan ahli waris: Bahwa persoalan p?”“tapan pengadilan yang diputus selelah meninggalnya Pewaris (Rantiyeir) tin*:k mwnbaialkacl anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah, apabila Widarti sudah dijadikan anak angkat sejak ceil sebelum ibu Rantiyern meninggal, dengan artis n posisi anak angkat sejak masih kecil sebagai anak dari Ibu Darsyiem, sifatnya ij'buri yang sifatnya interaktif, dan secara yuridis sudni: dianggap sebagai anak angkat sehingga meskipun penetapan anak angki t d [pengadilan ditetapkan setelah ahli waris meninggal masih berhak m -mper*.naikan pcmh&gaian waris yang sudah dibagi; Uahe^ masalah hubungan kewarisan tidak ada kadal uarkanya, kulau sudah ■liS'jgi maka harus dikoneksi; Bahwa apabila pembagian wurisan yang sudah disepakati oleh ahli waris dan ditatarkan di kelurahan atau kc instansi yatig berwenang dfin masih menyisnhkan ahli waris yang belum mendapatkan bagian- dan masih menjadi sengkata maka bisa diulang dan kalau sudah disepakati maka tidak hisa dibagi; Bahwa melihat dori jumlah ahli waris dari ahli waris Jbu Kantiyem maka seluruh harta diambil telebih dahulu 1/3* lalu 2.'3 dibagi menjadi 5 dan Widaiti sebagai penganti dari Darsiycm mendapatkan 1/5. kalau sudah dibagi terlebih dahulu dan Darsiyem mendapat !'3 maka itu jumlah yang melebihi.

16

1K. Bahwa pewaris pengganti maupun anak angkat berhak untuk mengetahui pembagian pada siapa harta waris dibagi berikut alasan/kcLcnluan pembagian alas tanah milik aim, Rantiyem,

Pemeriksaan tertutup [2.22] Menimbang bahwa pada tanggal 10 iitpteniher 20l2f Majelis Komisioner me Lakukan pemeriksaan tertutup yang didapat fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa dalam dokumen warkah terkail SHM No. 5SGI terdapat surat pernyataan waris atas tanah milik Ny. Ramticm yang dibuat pada tanggal 28 Oktober I9°2 yang ditandatangani olcli Kepala Dusun Tengahan Wetan a,n Ny. fJulasr.'iao pada tanggal LI November 1998 dan Kepala Desa Sendang Agung j\>. Ors, Hadji d Radawi pada Tanggal I LNovember 1998, 2. bahwa dnlmn dokumen warkah terkait SHM No. 5861 terdapat surat penyataan pembagian warisan atas tanah milik Ny. REintiem yang dibuat entk; tv.iggal 28 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Teng?!;,:n W ^a» a.n Ny, Stilnsmiati pada tangga] 11 November 1998 dan Kepala Der? Sendang Agung a. n Drs. Hadjid Radawi pada tanggal 11 November 1998, 3. Bahwa dalam dokumen warkah terkait SHM N'o. 5SG3 terdapat surat keterangan kenmiian bahwa Pawiro Diharjo rel alt meninggal pacu, [ptiggai 7 Agustus tahun 1996, 4. Bahwa dalam pernyataan pembagian warisan schapminiana dimaksud pada butir b. Letter C 1463 pereli 34 S IL Luas 950 Seo i percil 35 Juas 175 M2 a,n B. Rantiycm Desa. ftundangugung Kee, ielah beralih kupemitikaii kepada tiga saudara kandung .sebagai ah 1i ’r,in; y&iru: (I) Kaitn Dinomn; (2) Pawirn Diharjo; (3) Ny, Dasiem, 5. Bahwa masing-masing ahli wa Es mendapatkan: (]) Karto Dinntnn: 375 M2 dari pencil 34 S U; (2) Pawiro 375 M2 dari percil 34 S il; (3J Ny. Dusiera: 200 M2 dari percil 34 5P 0u i [ 75 M2 dari pereLl 35 S U. f> Bahwa ada saat Ny, Pj>-e.n< meninggal pada tanggal 4 Agustus 1997, dua ahli waris telah menim-; 4a l e ,1'n ia, yakni: (l )Ny. Dtisiem pada tan y ai 25 Mei 1972, [2) Pawirn Diharjo tanggal 7 Agustus tahun 1996, 7, Bahwa dua ahli waris (aim Ny. Daaiycm dan Pawiro Diharjo) yang idah meningga1 tersebut digantikan oleh Waris Pengganti, yakni: (1) Widarti sebagai ahli waris p^g&anti dari Ny, Dasiein; (2) Sarju sebagai waris pengganti dari film, l'awico Diharjo 8, B .nwa dalam dokumen warkah terdapat informasi/dokumen yang dikecualiknn sebagaimana di maksud Pasal 17 huruf h U1JKIP .sehingga miluk nOTieperolehnay harus sesuai dengan pasal 1E ayat (2) "UU KIP. 3. KESIMPULAN PARA PHI A K

Kesimpulan Pemolinn [3. H Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan; 17

2. Bahwa dalam kesimpulannya pemohon berpendapnl sesuai dengan tujuan Pemohon terhadap tuni ulun dari Pemohon memberikan keterangan warkahvvarkah secara tertulis karena Pemohon memandang itu bukan merupakan rahasia negara dan informasi yang dimohon bukan merupakan masalah pendata dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ahli dalam persidangan yang berpfindapal Pemohon berhak UJltuk memperoleh informasi mengenai wfirk^ih karena telah dilindungi dan dijamin UU.

Kesimpulan Termohon 13,2j Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sehagai berkui: 1. Bahwa Termohon

menyampaikan

kesimpulan

secara

’isa.'

'h

muka

persidangan. 2. Bahwa dari kesimpulannya, Termohon tetap pada ketr ituan Pusaf 1B7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Dadar dertanahjui Nasional Nomor %Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemtmun Pemerintah Nomur 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Bahwa bermohon berpendapat P^noho- merupakan pil tak yang tidak berkepentingan yang tidak bisa Mcnhuktikan datu fisuai berupa SKFT sebagai pemegang hak 4. Bahwa Termohon aks:: l ;sa memberikan informasi apabila ada perbualau hukum Ler lebih

apabila tidak ada perbuatan hukum maka Termohon

tidak akan bisa memberikan informasi yang dimohon,

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4 1] Klee imbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah

nic.

IV:rmohQnan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur

Pasa’ '.'5 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2 k Pasal 37 ayat (2) I ITTNomor 14 Tahun 200K tentang Keterbukaan Informasi Publik (L'U K.lP)ywK:Jo Pasal 3 ayat (2) huruf n. Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 lentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pubiik (Perki PPSTP), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. [4,21 Menimbang bahwa schelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akun mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 13

I- Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan n g'HO'-, 2, Kedudukan hukum (legal Mending) Pemohon. 'terhadap kedua hal tersebut di utas, Majelis berpendapat sebagai berikut;

A, Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I angka 5, Pasal 26 ayat (1) hnnjf a, Pasal 27 ayut {1} huruf a. bt o, duit d. Papai 35 ayal (l) huruf d IJET KIP jancio Pasal 3 ayat (2) huruf a dan bt Pnsul 3 ayal (3] huruf o, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki n^mor 2 Tahun 201U tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PT.21P) nada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengit*» foiomifisi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa pennohonaua a quo merupakan oermnhnnana penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan alus perminLaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ?=tsa! 35 ayal (1) huruf e UU KIP Jincto Paaal 3 ayat (3) huruf e dan Pasal 3 ayat

1 "rki PPS1P.

[4.5] Menimbang berdasarkan uraian '.isn^, |> ,agraf [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat hahwa Komisi Informasi b e rw en w memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.6J Menimbang bahwa pasal 27 ayat (2) UU KIP Joncta Pasal 4 ayat (1) Perki PFSIF pada pokoknya i,engatur bahwa Komisi Informasi Pusal berwenang menyelesaikan Sengekela f iformasi Publik apabila peranolionan penyelesaian Sengketa informasi Publik mt^yar^Kut badan publik pus&T,

[4.7j Monimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang mempunyai kantor uenvakilan di Piovinsi Di Jogjakarta

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 14.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi FuSat berwenang memeriksa, memutus, dan menjenuhkan putusan terhadap permonan aqua

19

[4 9] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adaJah sebagaimana tersebut di paragraf [2.12]

DUH1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara msmi melalui surat panggilan ajudlkasi 1 (pertama] Untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 2 Agustus 2012.

(4.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Termobom telah dipanggil secara resmi me,*,ui surat panggilan ajudikasi II (dua) untuk menghadiri sidang ajudikasi tart'£t' IG September 2012

[4.12] Menimbang Paial 2 ayat <3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap informasi Publik lianis dapat diperoleh setiap Pe.riohon Informasi Pub tik dengan cepat dan tepat waktu, biaya rimmu, ij.ui cam sederhana"

[4.14] Menimbang Pasal 46 Perki Kumor2 Tahui? .'010 TMrtang PPSiP yang berbunyi: Pemeriksaan di persidangan diiakuka; a. inende ngarkan dan/atau m: np1:oj' firmasi keterangan Pemob on: b. mendengarkan dan/aia i mengonfirmasi keterangan Termohon; e. mendengarkan ketenu/gnn saksi, jika ada dan/atau diperlukan; d. mendengarku' k-'terangan ahli, jika ada dan/tirau diperlukan; e. mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/uLau diperlukan; f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbiiu.tnn; keadaan, dan/atau p^rirtiwa yang bersesuaian dengan alat-alat hukti lain yang dapul dij idikan petunjuk, jika diperlukan: g. mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika, ada dan/atau diperlukan li. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohoa [4.15] Mcnimhang bahwa berdasarkan Plasal I angka 12, Pasal 35 ayat (1J huruf d, Pasal 36, Pasal 37 LU K1P junetst Pasal l angka S dan Pasal 30 ayat 0 ] huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Taburi 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIPJyVincrc- Pasal 1 angka 6, Pasal b, Pasal 7, dan Pasat 8 Perki Nomor 2 Tahun 2010 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon

Informal Pub [it yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4J 61 Menimbang bahwa berdasarkan fakla di persidangan: I. Bahwa

Ikmolion

mengajukan permohonan

informasi

kepada Termohon

mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman melalui surat nomor Ol/Non.Lit/l/2012 tertanggal 13 Februari 20]2, Uari diterima oleh Termohon tanggal 19 Januari 2012. Adapun Informasi yang diminta adalah riwayat singkat tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomo; 5861, Surai Ukur Nomor 338/$ii.Aguni5/]999 luas 382 meter persegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Sleman.fhukti P - 4) 1. Bahwa termohon menjawab permohonan informasi m hal ii surat numar 2 U6/3 4,04/11/2012 tertanggal 7 Februari 20 L2, Surat tersehut menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 vahun 2010 agar saudara mengajukan permohonan SKPT Konfirmasi data melalui loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada iitih de n jam kerja dengan dikenakan tarif Ttp 50,000,00 per bidang, [bukti P 4 j 3, Bahwa

Pemohon

02/N oh.Lh/1IL'20 12

permohonan terianggH

27

informasi Maret

melalui 2012,

surat

Pemohon

bernomor mengajukan

permohonan untuk mendaratkan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah ya, ^ ^-simpan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada tanan rawan "Nomor l etter <2.14(53 seluas 1175 meter persegi di Kelurahan Sendang Agung, Kecamatan Mlnggir, Sleman yang sudah bdilbah kepemilikan menjadi J (tiga) bagian atas rama Kartodinomo, Sarju, Sarumu Hadi, ketiga t’.uih dileibiikan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik oleh Badan Perumahan Kabcnatcn Sicilian yang salah satu bagiannya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 586 E/Scndangagung, Surat Ukur tanggal 2 Januari

1999 Nomor

M)338/SendangagL[ng/l999s Luas 381 meter persegi, NJB r 13.04,04,03,06453, aras nama Sarju berdasarkan SK PT (Sitrat Keterangan Pendaftaran Tanah J Nomor : 95/2011 (bukti P -fi) 4, Bahwa Termohon menjawab melalui surat bernomor 03 96/3 00,34,TV/2012 tertanggal 2 April 2012 yang menyatakan bahwa yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah adalah:

21

1) Instansi yang berkepentingan dengan pelaksanaan tugasnya (Pasal 192 ayat (3)) dan pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 192 ayat (4)j. 2) Selain yang tersebut diatos sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2] PMNA/KABPN No.3 Tahun 1997, infonnasi dapat diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Berkaiaan dengan keberadaan dubimen dimaksud berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, maka umu k memohon iri formasi mengenal tanah dimaksud dapat Saudara ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, (bukti P - 7} 5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah liddni" Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalu' v.rat bernomor Q]/Non,LMVV2012 tertanggal 23 April 2012, (bukti P - 8) 6 . Bahwa Termohon menjawab melalui surat bernomor 054 j/1Q(J-34/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang menyatakan bahwa akses ttifo.'nr.si yang berkaitan dengan hakdiak pribadi yang bersangkutan Pemilikan Hak Atas Tanah dapat diberikan alas perintah pengadilan dalam hal porkjra perdata dan permintaan Kepolisian dalam nangka penyidikan sebagai aN bitD" dukim perkara pidana, (bukti P - 9) 7. Rahwa Pemohon telah mengajukan perm .’boi'-m penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat nwiAt: i-arat bernomor 02/Non.Lit'IV/20l2 tertanggal 3 Mei 2012 diterima d. n 'ertkiflar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Met 2012 ibtAtJ ? - 10) [4.3 7] Menimbang bahwa berdorkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf' [4.20] Majelis K audapat bahwa Pomohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal .tUmiling) set'igal Pemohon.

C. Kedudukan hfokuiu (Legal Standing) Termohon

[4.22] Menimbang baliwa berdasarkan Pasal t angka (3). PasaJ 1 angka (8), Pasal 1 angka (9) IVal 7 Pasal 8 UU K1P jimelo Pasal 1 angka (3), Pasal i angka (4), Pasal l ans \a *X> Pasal G, Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9, Pasal 10 Pork i SLIP/unt^ Pasal I angka 4, Pisal 3 angka 5n Pasal I angka 7 Perki PPS1P yang pada pokoknya Termohon

merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian. penyediaan, daji'atati pelayanan informasi di badan publik

[4.2 3J Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

22

1, Bahwa Termohon adalah badan publik. Pusat yang tnetnepuny&i perwakilan di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. 2. Bahwa berdasarkan Pasal

33
PJo.24 tabun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 33 (!) Datam rangktz penyajian data ftsik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tala ttsaha pendaftaran tanah datum daftar unnim yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah area; ukur, buku tanah dan daftar nama. (2)

Bentuk

cara pengisian,

penyimpanan,

pernelihcsuan,

dan

penggantian jjeta pendaftaran, daftar tanah, surat ukurfu.hu *r^iah daft daftar nama ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 34 (1) Setiap arang yang berkepentingan ferhak mengetahui dattijisik dan data yuridis, yang tersimpan di dr.dm p: ta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dart buku tanak (2) Data fisik dan datayufdii y a .g tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi ,'cnicn.tuih tertentu untuk heperiuati pelaksanaan tugasnya. (d) P e r s y a r a dorr tata cara jtnink memperoleh keterangan mengenai data sebagi imaua dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) ditetapkan oleh

UI

Menteri.

, Sohwti berdaraknn PasnJ \ 92 Peraturan Menteri Negara Agraiia/Kepalu Radan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peru (urun PemerinLah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan: Piisul 192

(!) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang ialah dipergunakan sebagai dasar jrantlaftarun merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undiingun yang berlaku.

23

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud path ayat (i) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dart

pegawai

Kantor

Pertanahan

setempat

\ehagal

p&tanggung'l 0 ) Dengan kin terintis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kattior Pertanahan.

(4.24] Men imbang Termuhiin ruanberikan tanggapan tertulis alas keb^Uan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada intinya memberitahukan bahwa Ve^obcii bukan merupakan pihak yang berkepentingan dan informasi yang dlmobcr. merupakan iiitbrirjiisi yang di kecualikan

(4.25] Menimbang bahwa berdadarkan uraian pada p ^ g n if [4.22] dan [4.24] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon membau I i 5’ urat kedudukan hukum (legal selanjutnya Majelis akan mtonpertin'tangkan pokok pemohonan

D, Tujuan Pengguna a a IuformaU ?ubUk [4.26] Menimbang bahwa bend isai/an : 1. Pasal 2K F Perubahan krempal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 (UUD R[ Tabun 1945) juneto Pasal 4 aym (1) dan ayal (2) UU KT pada pokoknya mengatur baliwa setiap orang dijamin haknya atas infbnv^i da~ berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. P'sal 1 ?yal [j ) UU KIP menyalakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berlvjt mengajukan permohonan informasi publik disertai altiian; d. PasaJ 6 ayat (!) dan ayat (2] UU KIF yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi

publik yang dimiiUa termasuk informasi publik yang

dEkecualikan; b Permohonan dilakukan cidak sesuai dengan ketentuan pemndangundangan;

24

4, Pasal 7 ayat (1) UU KIP Junclc Pasal ]4 PERK1 SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Diid&n Publik wajib menyediakan memberikan daiPatau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikaa sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf o PRRKT SUP menyatakan bahwa Badan Puhllk berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termabuk informasi publik yang dikectialikaiifaihasEi dengan disc riai alasan seria pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; (i. Pasal 19 ayat U) PERKl SLIP yeng menyatakan bahwa setiap c atia V-rrhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengstahu’ inforr.dsi serta mepdapatkan salinan infonnaji publik; 7. Pa>ial 22 PLRKI SLIP yang menyatakan bahwa selu roh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang difocualikari dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi puWik. K, Pasal 17 huruf h angka Sfundo Pasal l S ay 'u

I iuruf a UU KTP:

Pasal 17 huruf h angka 3 menyebutku’ "eiiap Badar Publik wajib membuka flkses bagi setiap Pemohon LnfrMmsi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali; h. Infomasi PubIi’, y^ng apabila dibuka dan dibel ikan kepada Pemohon Informasi Pu1"i’k Lipat mengungkap rahasia pribudL yUiLu; 1. fL'vaya* dan kondtsi anggota keluarga;

2 fiwayal, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, .

dan psikis se$cnrang; d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening hank seseorang;

4 dst,,. Pasal 18 (2) Ilurof a “Tidak termasuk informasi yang rtikccuaJiUim sebagaimana dimaksud dais m Pusul 17 huruf g dan huruf h. unlaru [ain aniihiia :

a, pihak yang rahasianya diuneltan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

25

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi

pubWla

kepada

termohon.

pemohon

telah

mencantumkan

alasan

pcrmolionanaJiya.

[4.2S] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.26 J dan [4,27] majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemobona telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pokok Permohonan [4.29] Menimbang bahwa dari laku hukum, dalil Pemohon, serta bukti s'unst. Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yan? tidal dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukujr. tegi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.

Pemohon telah mengajukan permohonan in^TTiasi Puhlik -bagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b.

Pemohon lelah menempuh upaya kcb.ok:^ K-poda Termohon —bagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

F. Pendapat Majelis

[4.30]

Menimbang mengenai

i-gal standing Pemohon

dan Termohon telah

dipertimbangkan olchMajel-: komisioner di paragraf sebelumnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan alasan penolakan pemberian informasi.

Apu ku h peo»vcu'n meni pakan pihak yang herkepentin gan [4.31 P Munimbung bahwa Rautiyem meninggal pada tanggal 4 Agustus 1997 dan m eS ejg Jkart harm warisan berupa tanah Leter C No. 1643 seluas i 175 meier di Kelurahan Sendang Agung. Kecamatan Minggir, Sleman.(bukti P-15 dan P-29)

[4.321 Meniinbaugn bahwa FUnliycm memiliki ahli waris hanya 3 (Liga) orang yaitu Pawjrodiliarjn (kakak kandung Rfiniiyom nomor satu) memiliki anak Sarju, Kartodinomo (kakak nomor dua), dan Ibu Dasiyem memiliki anak kandung Pemohon .(vide fakta pemeri ks an n tertutup)

25

[4.33] Men inibang bahwa pada saatNy. Rantiyem meningeal pada tanggal 4 AguSlus 1997. dua abEi waris telah meninggal dunia, yakni: ( l) Ny. l>a$iem pada tanggal 25 Mei 1972, (2) Pttwim Dihaijo padn tanggal 1 Agustus tahun I99G. (vide fakta pemeriksaan tertutup)

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.33] bahwa dua ahli waris (atm Ny. Dasiyem dan Pawiro Diliarjo) yang telah meninggal tersebut digantikan oteh Waris Pengganti, yakni: (1) Widaiti sebagai ahli waris pengganti dari Ny. Dasiem; (2) S:rju sebagai waris pengganti dari aim. Pawirn D ikijn. (vide fakta pemeriksaan terti'f'n)

[4.35] Menimbang bahwa Pemohon yang merupakan anak angkat b^rjAsarfcan penetapan Pengadilan Negeri Yngyakana NomfjnOb/Pdt.P/lPW/P^VK.. tertanggal 14 Januari 1999. (bukti P-l 1]

[4.3d] Menimbang berdasarkan kelerangan ahii dkldiir" persidangan dan di bawah sampah menerangkan: }.

2.

J.

j.

J.

Bahwa aturan mengenai hate anak "'flpA.it terhadap orang fua angkuti sut'Iah ditegaskan dalam Pasat 209 ayu1 (?) Kompilasi Huh.itn Islam (KHIJ, bahwa anah angkat memiliki bagian ha.^-n U I dari OtVtttgtUfl angkatanya. Namun, apabila orang Sua angkatnya iiaak hew a d at kepada anak angkatnya, maka anak angka! mendapat svm u i e'amuds dari lembaga wojHiah, tembaga wasiat wajibat itu buke t merupakan instansi tapi system; Bahwa yang dimaki U dengan Wasiat wajibah adalah wasiat ywng bersifat wajib artinya serrm g pewaris apabila henvasiett atau tidak dianggap sebagai was iaf karvtta hubungjn /bu angkat dan anak angkat bersifat interaktif; Bahwa kerena adanya iZtiir [j'hari, dimana sesarang mau tidak mau menjadi ahli iRV’ 'v dengan segala konsekuensinya iimpa harus ditentukan oleh pengo 'dan, lau memang Pemohon menjadi uhii Bahwa apabila melihat silsilah dari ibu Rmtiyem, tidak ada antik-anak dan satusu’unya anak yang mencul Ibu Widard yang diangkat oleh Ibu Ratryyem, dan ,tsd$Hah saudara Rantiyefn, untuk masalah pembagian warisan biasanya pengadilan me iikat terlebih dahulu apakah ada anak angkat atau, tidak, kemudian welihttf saudara-saudara dari pe-w-ans tahh wuri$ yang lain), maka dari harta waris akan diambil maksimal 1/3 terlebih dahulu uniuk diberikan kepada a/uik angkat, dan selebihnya akan dibagi kvpotla staukim px':waris (Riiniiyetn); apabila sandar Rtmliyvm sepukat untuk. memberikan lebih dari 1/3, boleh-boleh saja; Bahwu melihat dari silsilah keluarga Rontiyem, yang mana arigJbr/ Ibu Widarti (pemohon/ merupakan anak dari saudara kandung Rtwtiyem yaitu Darstyam yang salah meninggal terlebih dahulu maka Widarti sebagai anak kandung Darsiyem jaga mendapatkan bagian; dengan demikian Pemohon bisa memiliki posisi dua sekaligus yang pertama sebagai anak tingkat dari Ranth-em 21

/pewaris} d m kemudian dari ahfai waris pengganti dari Dasyient (ibu kandung Widarti) [4.37] Menim ha ngn Pasal 34 ayat (1) Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan: (I) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis ycmg tersimpan di datum peln pendaftaran, daftar tanah, surai ukur dan hrdm turuih. [4.38] Menimbang berdasarkan Pasa! I angka 12 Peraturan Menteri Negara Agrvia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang K't-ntuar, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendamaian Panah Warfcah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik oai: drfj yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidan 1 1,,.ah tersebut.

[4.39] Menimbang berdasarkan pasal Tasal 33 dan Pa^l 34 Peraturan Pemerintah No,24 tahun 1997 tantang pendaftaran tanah seliantsr.ya Kauiur Pertanahan mengelola dokumen informasi tersebut dengan baik.

[4.40] Menimbang Majelis Komisioue: b^rd^aika. fakta di persidangan dan basil pemi'ikgaan tertup berpendapat ha'iwa V.idurli selaku abii waris pengganti aim. Dasiyem sekaligus sebagai anai j-ogkat aim. Rantiycm dapat dikategorikan sebagai pihak yang be rke pen Lingar. !:j»ro
[4.41 P M-nimbung bahwa berdasarkan paragraf [4.40] maka majelis komisioner hcL^wr dtpat bahwa Tujuan dari alasan yuridis Untuk melindungi Dokuincn Negara ,'Ars'p Negara agar salinannya tidak jatuh kepada selain Pemegang hak tidak relevan karena pemohon merupakan piliak yang berkepentingan

Apakah pemohon meru pukau pihak yang berhak mengetahui riwayat peralihan tanah

28

[4.42] Menimbang bahwa keterangan ahli menyatakan bahwa anak angkat dan ahli waris pengganti adalah wajib untuk diikut sertakan dalam musyawarah pembagian harta waris Rantiyem,

[4.43] Menimbang sarju dan widatfi solaku ahli waris pengganti wajib untuk diikut sertakan didarn musyawarah pembagian hstila waris Rantiycm.

[4.44] Menimbang berdasarkan paragraf [4,42] dan paragraf [4.43] majelis berpcndru&t bahwa widoiti selaku

pewaris pengganti maupun

«nak angkat berhad untuk

mengetahui pembagian pada siapa harta waris dibagi berikut alasWkefmtiiaii pembagian atas tanah milik ahn. Rantiyein.

Apakah informasi warkali merupakan informsni yang d ikecuali han berdasarkan pasal 17 huruf h angka 3 UU KIFV [4.45] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dini .ihnnkau oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pa.su] i7 huruf h «r.^ka i yang menyebutkan " Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi se.'am Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informan i Pliblik, kecuaii: h. Infomasi Publik yang rpabi'a dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat m^^ungkap rahasia pribadi- yaitu: 1, riwayat dr. kondisi anggota keluarga;

2 rlwaytit, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan L’isik, dan .

psikis seseorang; j„ kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

s* seorang; 4 dst...

[4.45] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa informasi yang di kecualikHn ■lalain Pasal 17 huruf h angka 3 merupakan informasi terbuka bagi pihak yang rahasianya diungkap dimana Pentoboit merupakan pihak yang rahasianya diungkap dan sebagai pemohon informasi atas informasinya sendiri.

[4.47] Menimbang Majelis Komisioner berdasarka fakta di persidangan dan liasil pemeriksaan tertutup berpendapat bahwa W id arti selaku ahli waris pengganti aim. 35

Dasiyem sekaligus sebagai anak angkat aim, Ranliyem dapat dikategorikan sebagai pihak yang akan mengungkapkan informasi atas informasinya sendiri dan berhak ttaa aset, karena ahli waris dari aim Rantiycm serta berkedudukan sejajar dengan Sarju selaku ahli waris pengganti aim Favrarodlliarjo.

[4.4S] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berdasarka fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan tertutup berpendapat bahwa informasi tertulis yang dapat dibmkan Termohon kepada Pemohon terkait informasi proses Dasar Penerbitan Sertifikat Ta\n»i Hak Mifik Numor 5S6l:$eitdangiigimg, Surat Ukur tanggul 2 Januari 1999 N < w 0033K/Sendungtigong/1999, Luas 3BI meter peruegi* NIB : 13.04,04.03 od45... alas nama Sarju kepada Pemohon adu ia h : Surat Penetapan Waris aim. Rautr i^ i. Su^at Pembagian Harta waris aim. Rjmtiyem, surat Pcnetanan waris Pa yit-^iiharjo, dan Sitrat Pembagian Harta Waris Pawirndiharlo.

[4.49] menimbun e berdasarkan paragraf [4.44] dun [4.4*] majelis berpendapuL alasan penolakan memeberikiin informasi berdasirkar. uj' konsekuensi yang menyatakan bahwa memberi informasi sebagaimana p a r ^ -f K.48J dapat mengungkapkan rahasia pribadi sebnpiinlAlls dinyatakan duLur pu.'agtuf [4.45] EidalaJl tidak relevan karena pemohon merupakan pihak yang mh; .sianva diungkap.

Apakah seluruh dokumer. o

kah termasuk informasi yang iliketualiltan karena

merupakan rahasia j a k b n sebagaimana dlfltnr ffleh tJU KIP pasal (i ayat (3) huruf d? [4.50] Mei i'.ning bahwa dEllam uji konsekuensi termohon menyebutkan alasan ttievnnsi dari alasan yuridis berdasarkan penjeiusan Kepjio

Bagian

Umiun

Kekv^av aian BPK R[ sampai saat ini sudah banyak Pegawai BPN yang terkena sanksi terklit dengan pelanggaran dalam memberikan salinan Dokumen Negam/Arsip Negara kepada selain Pemegang liak. [4.51] Menimbang Iwhwa majelis komisioner berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak ulas informasi maka pendapat Termohon dalam uji kosekuensi sebagaimana disebut dalam paragraf [4.501 sudah tidak relevan .

30

14.52] Menimbang bahwa dalam uji konsekuensi termohon menyebutkan aalsan relevansi dari alasan yuridis: I, Bahwa Pegawai yang melanggar rahasia jabatan menurut silatnya atau menurut perintah dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2Q10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2„ Bnhwa di dalam Ketentuan Pidana P m l fl 1 UU Nomor 43 Tahun 2009, maksud dongan sengaja menguasai dan/atau memiliki Dokumen Negara/Arsip Negara adaluh seseorang menguasai/memiliki dokumen Negara secara sadar kemudian dipergunakan untuk melakukan sualu kejahatan yang dapat menimbulkan sieVu akibat hukum dan dilarang oleh Undang-undang. [4.53] Menimbang Majelis Knmisioner berpendapat berdasarkan pasal 17 mim. i UU KIT menyebutkan: "fliejifuranf/urtr atau Mn'tJlSMHit antar Sudan Pub*'k 'auv intra BadatJ Publik, y&ig menuntt sif&fy'a dirahasiakan kecuali r.cas p^asan Informasi atau pensaefHan’\ maka majelis berpendapat bahwa alasan Tdnnohoii dalam uji kosekueusi sebagaimana disebut dalam paragraf ]4.52j ^udah tidak relevan

[4.54J Menimbang bahwa telah diadakan sidang ^>d;k*ui pada tanggal 2 Agustus 2012

dan 10 September 2012 yang di hadiri oleh P;om;oL dan Termohon. [4.551 Menimbang Pasal 2 ayat (3) l U R.1P yang berbunyi: ^Setiap Tnformasi Pubhk harus dapat diperoleh setiap Pemohon Lifoi-masi Publik dengan cepat

tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’1

5. K£SIMPULAN

Berdasarkan

sr luruh uraian

dan fakta hukum di

atas.

Majelis Knmisioner

berkesimpulan: r^.'j per

misi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus a quo.

[5 2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a qnv. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing} untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo. 31

6, AMAK n r m s A N

Memutuskan,

[6,1] Menyalakan mengabulkan pcrmohoun informasi Pemohon untuk sebagian;

[ft 2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon terkait dengan proses Das?: Pencrbilan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor SBOl/SendangugiJiig, Surat LiUir w g g a l 2 Januari 19!>9 Nomor ^10>3S/Scndangaellne; 199,?, Luas 3£1 mete1: p^esrut. M P 1 13.04.04.03.064 53, atas nama Sarju adalah informasi yang ditecuadks.. kecuali bagi Pemohott;

[ft. 3j Menyalakan informasi duri wurkah proses Dasav Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5863'Sendangagun& Surat Uku1- +=m^al 2 Januari ]999 ISIumur 00338:'Sendun gugu ng' 1999. Luas 381 naet'" pl.-s
nama Sarju adalah informusi yang tcrh
[6.4] Memerintahkan kepada Trroohon untuk memberikan informasi setara tertulis sebatas pada inlhrmasi pr,t?* f>asar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomur SSbl/Sendangagung,

oiral

Ukur

tanggal

2

Januari

1999

Nomor

003jS/Sendangjigiing:lL999: Luas 381 meter persegi, N[fl : 13.04.04,03.06453, atas nama Sarju kepatit P stiuiIuhi adalah : Surat Fepefauan W aris aim. Rantiytm, Surat PciDbagiav T[fl-tii waris ahn, Rantivem, guru! Penetapan waris Fawirudiliprio. dan aura» Ft mharian Harta Waris Faulrodlharin nelamliat-lanibatiiya 14 (empat bc:vi:; b iri kerja sejuk putusan ini diterima Termohon,

Jiran ikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mujelrs Komisioner yaitu Abdul Rahman M a'inun selaku Ketuu merangkap Anggota, dan Ahmad Alaimyah Saragih, Dunu Frusetyu masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 11 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebul di atas, dengart didamping

32

oleh ludah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Mnjelis

(Abdul Rahman Ma’muit) Anggota Majelis

Anggota Majelis

Petugas Kepaniteraj’.

(Indal*

J-_aliayu)

L'muk Salinan putusan u,: 'all dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada nuisyamkai berdasarkan Undang-Undang Nu. 14 Tahun 1008 lemang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Kumis! Informasi Nomor 2 Tahun 2010 teriseng Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 September 2012 Petugas Kepaniteraan

33