KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
'a s li PUTUSAN Nomor: 347/X/KIP-PS-A/2013
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 347/X/KIP-PS-A/2013 yang diajukan oleh:
Nama Alamat
: Herbert Sitorus, S.H : Jl. Haji Ten, Gg Lempuyang, No.35, RT/RW 03/006, Kelurahan Kayu Puti, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210.
selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Nama
: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Alamat
: Jl. Ir Djuanda Nomor 36, Jakarta Pusat Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Endang Suhendar, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang beralamat di Jl. Ir Djuanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor
12/BNPB/SKK/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014 dari Ir. Fatchul Hadi selaku Sekretaris Utama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; 1
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan Nomor Register: 347/X/KIP-PS/2013.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Nasional Penanggulangan Bencana. [2.3] Pada tanggal 17 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID [2.4] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6]
Alasan Pemohon mengajukan permohonan infromasi publik berdasarkan berkas
permohonannya ialah: 1. Berdasarkan Informasi yang kami dapatkan bahwa diduga dalam pelaksanaan ke -2 pengadaan tersebut telah melanggar aturan dimana pelaksanaanya hanya dilakukan dalam tempo 17 hari. 2. Diduga bahwa Panitia Lelang serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak dalam pengadaan tersebut tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Apabila dugaan tersebut benar adanya maka PPK yang bertindak dalam pengadaan tersebut adalah ilegal karena melanggar syarat syahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yaitu pada ayat (2) kecakapan 2
untuk membuat perjanjian dikarenakan PPK tersebut tidak cakap karena syarat kecakapan menurut Perpres No.54 tahun 2010 tersebut adalah harus memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa. Atas penjelasan diatas maka perjanjian tersebut Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. 3. Sebagai salah satu control masyarakat terhadap Penyelenggara Negara untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara sesuai dengan peruntukannya serta sebagai control dalam Transparansi Keuangan Negara.
Petitum [2.7] Memohon untuk diberikan copy sebagaimana ppruntukan informasi publik yang diminta serta menyediakan informasi publik seluas-luasnya atas penggunaan APBN.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon pada tanggal 12 Agustus 2013; 2. Bahwa Pemohon tidak menerima Jawaban dari Termohon; 3. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon (atasan PPID) pada tanggal 17 September 2013 yang dibuktikan dengan Tanda Terima dari pihak Termohon; 4. Bahwa ada pencoretan atau perbaikan tanggal Keberataan pada form registrasi perkara di Komisi Informasi Pusat dari tanggal 16 Agustus 2013 menjadi 16 September 2013. Hal itu semata-mata adalah kesalahan ketik; 5. Bahwa tanggal 16 September 2013 itu adalah tanggal dibuatnya/ditulisnya Surat Keberatan untuk Termohon. Sedangkan Surat Keberatan itu sendiri disampaikan dan diterima Termohon pada tanggal 17 September 2013 yang dibuktikan dengan tanda terima dari Termohon; 6. Bahwa tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengekata Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
Surat-Surat Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: 3
Salinan
Surat P-l
Formulir
Permohonan
03/PPID/BNPB/08/2013, tertanggal
Informasi 12 Agustus
publik 2013
nomor:
Kepala PPID
Termohon. Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi yang ditulis pada tanggal 16
Surat P-2
September 2013 dan disampaikan kepada Kepala BNPB pada tanggal 17 September 2013. Surat Tanda Terima (bukti penerimaan) pengajuan Keberatan tertanggal 17
Surat P-3
September 2013. Foto Copy Identitas Pemohon
Surat P-4
[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. .
b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan Keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon menerima Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 12 Agustus 2013; 2. Bahwa Termohon tidak menjawab Permohonan Pemohon; 3. Bahwa Termohon menerima Keberatan dari Pemohon tertanggal 17 September 2013; 4. Bahwa Termohon tidak menanggapi Keberatan Pemohon.
Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l
Surat Kuasa Khusus Termohon Nomor 12/BNPB/SKK/I/2014
Surat T-2
Foto Copy Identitas Termohon
4
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No, 1 Tahun 2013). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam
sengketa informasi; 3. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi; dan 4. Kewenangan Komisi
Informasi
Pusat untuk memeriksa
dan
memutus
permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 5
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (atasan PPID di BNPB), karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID, 3, Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan Pemohon Individu atau Warga Negara Indonesia berdasarkan surat P-4. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur; Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing).
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: 6
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.9] Menimbang Termohon adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di amantkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). [3.10] Menimbang bahwa kedudukan Termohon berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10 disebutkan: (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Pasal 17 disebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata keija Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden. [3.11] Menimbang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1) disebutkan: Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.13] Menimbang berdasarkan fakta persidangan permohonan; 7
1. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (atasan PPID Badan Publik), karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID. 3. Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan; Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keija sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan paragraf [3.14] Majelis berpendapat jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon belum memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. Batas waktu 30 hari bagi Termohon untuk menjawab atau menanggapi Keberatan Pemohon belum terlewati. Dari tanggal 17 September 2013 (waktu pengajuan Keberatan) sampai tanggal 22 Oktober 2013 (waktu pengajuan Permohonan PSI) hanya 24 hari keija, sehingga Pemohon belum dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat. D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 8
tentang Keterbukaan Informasi Publik jancto Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon (atasan PPID Badan Publik), .karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID. 3. Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo oleh Termohon, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa; Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Pusat yaitu; Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Pusat.
9
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.21] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.
Putusan sela oleh majelis [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo. 4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
3.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo.
4.
Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik belum memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Menyatakan tidak menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon (niet ontvankelijke verklaard). Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdulhamid Dipopramono selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S Widyaningsib dan John Fresly masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 dan diucapkan 10
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan achmad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
(Henny S Widyaningsih)
(John Fresly) Panitera Pengganti
Ramlan Achmad
11
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta,
Februari 2014
Panitera Pengganti
12
