KOMISI INFORMASI PUSAT
FO
RM
A
SI P
Yang terhormat, 1. Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi 2. Para Menteri, 3. Para Pimpinan Lembaga Negara, 4. Para Gubernur, 5. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural, 6. Para Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Provinsi, 7. Para Pimpinan BUMN, 8. Para Rektor, 9. Para Perwakilan Partai Politik Nasional, 10. Para Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan
U
JAKARTA, ISTANA NEGARA, 15 DESEMBER 2015
SA
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2015
T
REPUBLIK INDONESIA
N
Assalamualaikum Wr,Wb Selamat pagi dan Salam sejahtera
IS
II
Sebagai umat yang beragama, sudah seharusnya kita mengawali hari dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala Rahmad dan Perkenan-Nya hingga kita dapat hadir di sini dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015.
M
Bapak Jokowi dan seluruh undangan yang saya muliakan,
K
O
Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jokowi, karena pada tahun ini Presiden RI berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Sikap dan komitmen keterbukaan tersebut sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam mewujudkan Revolusi Mental. Sikap atau Mental yang dulunya menganggap sebuah informasi publik adalah rahasia, informasi publik adalah hanya untuk kalangan terbatas haruslah direvolusi secara total. Proses-proses pengambilan keputusan atau
A
Bapak Jokowi dan para undangan yang terhormat,
SI P
U
SA
T
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup publik hukumnya wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Negara telah menjamin hal ini melalui UU KIP. Namun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa dengan adanya jaminan ini bukan berarti bahwa kemudian masyarakat merasa bebas untuk memaksa mengetahui seluruh informasiinformasi. Tentu ada pengecualian terhadap akses informasi yang dikategorikan tertutup. Demikian pula untuk Badan-badan publik tidak perlu alergi dengan adanya UU KIP ini. Jangan dijadikan UU KIP sebagai beban, tapi justru jadikan UU KIP sebagai tameng dari kekritisan masyarakat yang semakin cerdas. Ada hak dan kewajiban bagi masyarakat dan bagi badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Bila mental keterbukaan ini telah menjadi sikap dan budaya Indonesia, tidak ada rasa saling curiga antar komponen bangsa, insyaaallah pemerintahan yang bersih akan terwujud. Karena sesungguhnya dengan mental keterbukaan informasi adalah langkah dini mencegah korupsi.
IS
II
N
FO
RM
Dalam acara ini telah hadir para pimpinan badan publik yang telah berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi, oleh karenanya ijinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmennya. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dan peran aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi pada badan publik masing-masing melalui metode penilaian mandiri. Dengan metode ini, badan publik akan mengetahui indikator-indikator keterbukaan informasi dan kemudian memiliki refleksi diri terhadap tingkat keterbukaan informasi setelah dilakukannya penilaian mandiri. Dengan diketahuinya indikator keterbukaan informasi yang tertuang dalam instrumen penilaian mandiri yang telah disusun oleh Komisi Informasi Pusat, maka kedepannya diharapkan masing-masing badan publik akan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan tingkat keterbukaan informasi di badan publiknya.
M
Bapak Jokowi dan para undangan yang berbahagia,
K
O
Sebelum saya melaporkan penyelenggaraan kegiatan ini, mohon perkenan untuk secara singkat menyampaikan keberadaan Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Komisi Informasi adalah pengawal keterbukaan informasi di Indonesia, yang memiliki tugas utama menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan badan publik terkait dengan informasi publik. Dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini lebih kurang 5000 kasus sengketa informasi publik telah diregister oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Dengan prosentase lebih dari 70% telah memiliki Putusan yang incraach dan mayoritas diselesaikan melalui Mediasi. Disamping menyelesaikan sengketa informasi
U
SA
T
publik, tugas lainnya adalah menjalankan UU KIP itu sendiri yakni termasuk mewujudkan Masyarakat Informasi di Indonesia. Bukanlah suatu tugas yang mudah karena keterbukaan informasi adalah mencakup mental, mindset, sikap dan budaya yang memerlukan komitmen, konsistensi, koordinasi, kolaborasi dan komunikasi untuk mewujudkannya. Sebagai lembaga pengemban UU KIP, Komisi Informasi di Indonesia sungguh merupakan perangkat yang strategis untuk mewujudkan Nawacita di Indonesia. Oleh karenanya pada kesempatan berharga ini, mohon Bapak Jokowi dapat memberikan arahan dan dukungan agar Komisi Informasi dapat menjadi lembaga yang lebih mandiri dalam menjalankan amanah UU, serta mampu meningkatkan perannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
M
IS
II
N
FO
RM
A
SI P
Hal penting yang ingin kami laporkan ke Bapak Jokowi adalah tentang kewajiban seluruh provinsi di Indonesia untuk memiliki Komisi Informasi sebagaimana mandat UU. Bahwa sejak lahirnya UU KIP tahun 2008, hingga saat ini telah terbentuk 28 Komisi Informasi Provinsi. Meskipun UU telah memerintahkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia wajib memiliki Komisi Informasi, namun kenyataannya hingga saat ini masih ada 6 provinsi yang belum berkomitmen untuk menjalankan amanah UU KIP. Upaya Komisi Informasi Pusat untuk mendorong segera terbentuknya Komisi Informasi di keenam provinsi dimaksud adalah dengan melakukan audiensi dan diskusi dengan Kepala Daerah dan DPRD setempat, menggelar forum-forum diskusi dengan koalisi masyarakat sipil setempat. Namun demikian kunci utamanya adalah komitmen para kepala daerah. Kami berharap dengan berkenannya Presiden RI menyampaikan anugerah keterbukaan informasi publik di Istana Negara saat ini dapat menjadi pendorong bagi provinsi-provinsi yang belum berkomitmen terhadap keterbukaaan informasi untuk segera membentuk Komisi Informasi. Hal ini juga menambah rasa optimis bagi kami pengawal keterbukaan informasi karena telah membuktikan bahwa Presiden RI, Bapak Jokowi memiliki komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan informasi. Jika diperkenankan kami akan menyebutkan keenam provinsi tersebut adalah Provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara dan Kalimantan Utara.
K
O
Bapak Jokowi dan para undangan yang kami hormati, Selanjutnya, kami akan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan “Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015” sebagai berikut : A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang juga bertugas memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diminta (Pasal 26 Angka 2 huruf c UU KIP). Oleh karena itu, setiap tahun Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
SA
T
Tahun ini adalah untuk ke lima kalinya Komisi Informasi Pusat melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan suatu metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur.
U
B. Maksud dan Tujuan
A
SI P
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan Badan Publik.
RM
C. Ruang Lingkup
IS
II
N
FO
Pada tahun ini, sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 386 Badan Publik menjadi ruang lingkup kegiatan ini, yang dikategorikan atas : 1) Kementerian, 2) Pemerintah Provinsi, 3) Lembaga Negara, 4) Lembaga Non Struktural, 5) BUMN, 6) Perguruan Tinggi Negeri, dan 7) Partai Politik Nasional
K
O
M
D. Metodologi
Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire) ke seluruh Badan Publik, yang kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Publik itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website Badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner. Penggunaan metode self-assessment ini dipilih oleh KI Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan Badan
Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam mengelola informasi publik.
RM
A
SI P
U
SA
T
Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas pertanyaan-pertanyaan untuk dapat dilakukan penilaian secara mandiri, dengan bobot penilaian per indikator sebagai berikut : 1) Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25 % 2) Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20 % 3) Indikator Pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25 % 4) Indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik, bobot nilai 30 % Pada tahun ini penilaian lebih ditekankan pada indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik mengingat pelaksanaan UU KIP telah berjalan 5 tahun. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan Badan Publik akan dapat memulai pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang telah diumumkan dan disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian implementasi UU KIP tidak hanya sekedar sebagai formalitas semata, namun benar-benar dapat menjadi andalan mewujudkan keterbukaan informasi yang selaras dengan nawa cita.
II
N
FO
E. Tahapan Pemeringkatan Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki 4 tahap. Pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner KI Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli serta Administratif sebanyak 18 orang.
K
O
M
IS
1. Tahap Pengiriman Kuesioner Kuesioner yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Publik telah dikirimkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Proses pengembalian kuesioner ke Tim Penilai Komisi Informasi Pusat ditutup pada tanggal 23 Nopember 2015, dengan rekapitulasi pengembalian sejumlah 47 % terinci sebagai berikut :
No
Kategori Badan Publik
Kirim
Kembali
1
Kementerian
34
29
2
Pemerintah Provinsi
34
15
3
Lembaga Negara
42
25
79
28
5
BUMN
120
51
6
Perguruan Tinggi Negeri
65
27
7
Partai Politik Nasional
12
5
386
180
Jumlah
47%
T
Lembaga Non Struktural
SA
4
SI P
U
2. Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung Verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi Pusat melalui media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh Badan Publik. Verifikasi situs/portal ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada Pasal 9 UU KIP.
FO
RM
A
3. Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) VLA dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada 20 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Badan Publik.
II
N
4. Tahap Visitasi Badan Publik Tahap ini dilakukan terhadap 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi per kategori. Visitasi ditekankan untuk menilai informasi setiap saat, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan pada awal bulan Desember 2015.
K
O
M
IS
F. Tingkat Partisipasi kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik dengan menggunakan instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri dimulai sejak tahun 2013. Pada kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan secara umum tingkat partisipasi Badan Publik yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. a. Tingkat partisipasi : dari tahun 2013 hingga tahun 2015, dengan didasarkan pada jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner, badan publik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini cenderung meningkat yakni pada tahun 2013 sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% dan pada tahun 2015 sebesar 47%. Hal ini dapat dijadikan indikasi yang baik bahwa semakin banyak Badan Publik di Indonesia yang melaksanakan UU KIP.
SI P
U
SA
T
b. Partisipan : dari tahun 2013 hingga tahun 2015, makin diperluas untuk pengkategorian Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih memberikan keobyektifan penilaian. Tahun 2013 dikategorikan menjadi 4 yakni Badan Publik Pemerintahan/Kementerian, Badan Publik BUMN, Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Badan Publik Partai Nasional. Pada tahun 2014 dikembangkan menjadi 6 kategori yakni dengan memisahkan kategori Kementerian dengan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural dan mulai dilakukan pemeringkatan untuk kategori badan publik Perguruan Tinggi Negeri. Tahun 2015 dengan memperhatikan saran dan masukan dari badan publik, kategori Lembaga Negara dipisahkan dengan Lembaga Non Struktural, sehingga pada tahun 2015 menjadi 7 kategori.
K
O
M
IS
II
N
FO
RM
A
Dari data pengembalian kuesioner sebagai tolok ukur tingkat partisipan per kategori badan publik dalam kurun 3 tahun adalah sebagai berikut : Kementerian: jumlah pengiriman kuesioner di 34 Kementerian, tiap tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sejumlah 36 %, tahun 2014 71 % dan tahun 2015 sejumlah 85 % memberikan respon untuk melakukan penilaian mandiri keterbukaan informasi di badan publiknya; Untuk Pemerintah Provinsi: pengiriman kuesioner di 34 provinsi, tahun 2013 sejumlah 35% turut berpartisipasi, tahun 2014 meningkat menjadi 59 %, namun di tahun 2015 ada penurunan menjadi sejumlah 44%. Untuk Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural: jumlah badan publik yang mengembalikan kuesioner relatif tetap yakni sejumlah 41% dari 120 kuesioner yang dikirimkan; Kategori Badan Publik BUMN: yang berpartisipasi dalam kegiatan ini juga relatif tetap yakni sejumlah 40% dari 120 kuesioner yang dikirimkan; Sementara untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri yang dimulai tahun 2014, dari sejumlah 65 PTN yang dikirimi kuesioner, sejumlah 26% turut berpartisipasi, dan tahun 2015 meningkat menjadi 40 % Dan untuk kategori Partai Politik Nasional, KI Pusat mengirimkan kuesioner ke 12 partai politik nasional, dan memberikan apresiasi kepada partai politik nasional yang mengembalikan kuesioner sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi yakni pada tahun 2013 sejumlah 1 parpol, tahun 2014 sejumlah 4 parpol, tahun 2015 sejumlah 5 parpol walaupun tidak semua kuesioner yang dikembalikan dapat dilakukan penilaian karena tidak dapat diverifikasi.
G. Hasil Pemeringkatan :
A
SI P
U
SA
T
a. Daftar Nominasi Badan Publik (urutan berdasar abjad) 1. Kategori BP Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian Kementerian Sekretariat Negara
II
N
FO
RM
2. Kategori BP Lembaga Negara : Arsip Nasional RI Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Tenaga Nuklir Bank Indonesia Kejaksaaan Agung Komisi Yudisial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
K
O
M
IS
3. Kategori BP Lembaga Non Struktural : Badan Pengawas Pemilu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura Dewan Jaminan Sosial Nasional Dewan Ketahanan Nasional Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kategori BP Pemerintah Provinsi :
SA
T
Aceh Banten Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Sumatera Selatan
FO
RM
A
SI P
5. Kategori BP BUMN : PT Adhi Karya PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Bio Farma PT INTI PT Jasa Raharja PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Pelindo 3 PT Perhutani PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN)
U
K
O
M
IS
II
N
6. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Bengkulu Universitas Brawijaya Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Universitas Jambi Universitas Lambung Mangkurat Universitas Padjajaran Universitas Sumatera Utara UIN Sunan Gunung Jati
b. Urutan Peringkat Badan Publik :
T
Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah :
A
SI P
U
SA
1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 45,285 2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara : 48,976 3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 22,096 4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 49,946 5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 35,944 6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 22,000
RM
Hal ini menjadi parameter bahwa rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan, yakni belum mencapai nilai setengah dari kewajiban Badan Publik sesuai dengan yang diamanatkan UU.
FO
Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 per kategori adalah :
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: UIN. Sunan Gunung Jati Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Bengkulu Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Lambung Mangkurat Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Jambi Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Sumatera Utara Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Universitas Indonesia Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Padjajaran Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
II
a.
N
1. Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri :
IS
b.
K
O
M
c.
d. e. f. g. h. i.
31,039 32,833 33,875 36,597 41,236 45,560 62,796 62,986 77,653
Univ. Gadjah Mada Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Univ. Brawijaya
j.
87,861
2. Kategori BP BUMN :
c.
43,026 47,304
SI P
d.
T
b.
38,477
SA
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Adhi Karya Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Bank Tabungan Negara (BTN) Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Pelindo III Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jasa Raharja Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT INTI Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Perhutani Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Bio Farma Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: PT Taspen
U
a.
e.
A
f.
RM
g. h.
FO
i.
N
j.
47,735 54,054 54,237 57,584 82,010 84,838 96,500
3. Kategori BP Lembaga Non Struktural Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komnas HAM Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Jaminan Sosial Nasional Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawas Pemilu Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Pertimbangan Presiden Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Dewan Ketahanan Nasional Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
II
a.
IS
b.
K
O
M
c.
d. e. f. g. h. i.
27,746 29,804 35,924 50,967 53,320 64,843 65,621 66,850 67,117
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
j.
86,750
4. Kategori BP Lembaga Negara Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kejaksaaan Agung Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Bank Indonesia Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Komisi Yudisial Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia (LAPAN) Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Arsip Nasional RI (ANRI)
70,390
SA
b.
68,327
T
a.
74,981
U
c.
SI P
d. e.
A
f.
RM
g. h.
FO
i.
83,223 83,382 83,779 85,556 95,511
98,056
II
N
j.
80,667
5. Kategori BP Pemerintah Provinsi :
IS
a.
K
O
M
b. c. d. e. f. g. h.
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Daerah Istimewa Yogyakarta Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Sumatera Selatan Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Banten Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kalimantan Barat Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Barat Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Tengah Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Nusa Tenggara Barat Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi:
61,206 70,397 71,172 71,623 72,994 74,861 80,417 81,188
Kalimantan Timur Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Jawa Timur Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Aceh
i. j.
88,639 94,111
77,747
79,136
U
b.
Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Sekretariat Negara Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian PAN & RB Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Komunikasi dan Informatika Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pertanian Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Kesehatan Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perhubungan Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Perindustrian Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi: Kementerian Keuangan
SA
a.
T
6. Kategori BP Kementerian :
SI P
c. d.
A
e.
RM
f. g.
FO
h. i.
87,417 87,542 89,778 91,445 92,153 94,611 99,722
II
N
j.
84,550
K
O
M
IS
7. Kategori Partai Politik Nasional: Pada kategori ini tidak dilakukan pemeringkatan karena kesemuanya tidak mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat memberikan Penghargaan atas komitmennya dalam Keterbukaan Informasi Publik, kepada : Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
Pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap
keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini akan dapat lebih ditingkatkan.
T
Demikian laporan kami dan mohon kepada Presiden RI, Bapak Jokowi untuk berkenan memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
K
O
M
IS
II
N
FO
RM
A
SI P
U
SA
Wassalammualaikum, Wr, Wb
