Sekretariat Komisi Informasi Pusat

2015 Sekretariat Komisi Informasi Pusat Gedung Wisma ITC Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat Tlp: 021-34830741 Fax: 021-34830757 Email: [email protected] www Sekretariat Komisi Informasi Pusat Gedung Wisma ITC Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat Tlp: 021-34830741 Fax: 021-34830757 Email: [email protected]

LAPORAN TAHUNAN

Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015

Sekretariat Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat Telp: 021-34830741 Fax: 021-34830757 Email: [email protected]

Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Laporan Tahunan TA 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhoNya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi dan pelaksanaan rencana kerja (Renja). Laporan ini merupakan hasil monev selama 1 tahun terhadap pelaksanaan program kegiatan dengan anggaran Komisi Informasi Pusat. Pada tahun anggaran 2015 ini, terdapat lonjakan anggaran yang secara teknis oleh Sekretariat KI Pusat yaitu dari Rp. 11.841.961.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 21.698.499.000 (83,23%) sebuah kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menggambarkan kepercayaan terhadap Sekretariat KI Pusat semakin bertambah sekaligus bertambahnya beban kerja dan tanggung jawab yang semakin berat. Oleh karena itu bisa dipahami kerja berat Sekretariat KI Pusat selama setahun ini akhirnya belum maksimal menyelesaikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Terlihat angka serapan selama tahun 2015 hanya mencapai 79,07% atau terserap Rp. 17.157.687.234,-. Dari anggaran tersebut kami bertekad untuk tahun 2016 dengan meningkatkan kemampuan yang ada, kami akan bekerja lebih luas untuk menyelesaikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Diharapkan Laporan Tahunan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan untuk perbaikan peningkatan kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, baik Pimpinan maupun Staf, pada masa yang akan datang.

1|P a g e



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat, baik Pimpinan maupun Staf, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah.

Jakarta, Desember 2015 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bambang Hardi Winata

2|P a g e



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan B. Dasar Hukum C. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi D. Sumber Daya Manusia

1 3 4 4 4 5 6

BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya E. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

8 8 9 10 11 11 12 12 13

BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi E. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

14 14 31 37 44 47 49 52 52

BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA A. Realisasi Capaian Kinerja Program

53 53

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-Saran

57 57 57

LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Realisasi Anggaran B. Realisasi Fisik C. Realisasi Kinerja D. Realisasi Kegiatan E. Dokumentasi

3|P a g e



BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Untuk mengkomunikasikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran negara tahun 2015, maka perlu dibuat Laporan Tahunan Sekretariat KI Pusat.

Laporan ini dimaksud untuk mengetahui informasi sekaligus media informasi atau penjelasan secara rinci tentang segala upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Tujuan pembuatan Laporan Tahunan, antara lain adalah : 1.

Sarana evaluasi seluruh aktivitas Komisi Informasi Pusat

2.

Mencari solusi terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian

3.

Mendapat tanggapan, informasi, dan pemikiran atau saran-saran.

B. Dasar Hukum Landasan Hukum dari Penyusunan Laporan Monev ini adalah: 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4|P a g e



C. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 1. Tugas Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan; dan d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. 3. Susunan Organisasi Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki susunan organisasi sebagai berikut (lihat bagan struktur): a. Bagian Perencanaan, yang terdiri dari Sub Bagian Program dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; b. Bagian Adminitrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Pengaduan Sengketa dan Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Sengketa; c. Bagian Umum, yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

5|P a g e



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/Per/M.Kominfo/03/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN ADMINISTRASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN ADMINITRASI PENGADUAN

SUB ADMINISTRASI PENYELESAIAN SENGKETA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

D.

Sumber Daya Manusia Pada Tahun 2015 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki kekuatan personalia atau pegawai sebanyak 67 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut:

6|P a g e



1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 19 orang yang terdiri atas: a) Sekretaris

=

1 orang

b) Kepala Bagian

=

3 orang

c) Kepala Subbagian

=

6 orang

d) Staf Fungsional Umum

=

9 orang

2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 48 orang yang terdiri atas : a) Komisioner

=

7 orang

b) Tenaga Ahli

= 5 orang

c) Asisten Ahli

=

6 orang

d) Sekretaris Ketua

=

1 orang

e) Sekretaris Wakil Ketua

= -

f) Pengelola Data Informasi

=

g) Staf Administrasi

= 11 orang

h) Satuan Pengamanan

=

i) Pengemudi

= 11 orang

j) Pramubakti

=

2 orang 3 orang

2 orang.

Berdasarkan strata pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 19 orang yang berpendidikan S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 3 orang, dan sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SLTA.

Sementara dari jumlah Non PNS sebanyak 53 orang, yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 10 orang dan umumnya berlatar belakang jurusan ilmu hukum dan komunikasi. Selebihnya dengan jumlah 26 orang sebagian besar berpendidikan SLTA dan SLTP.

7|P a g e



BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN Pada tahun 2015 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus semb ilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan rib u rupiah). Seluruh pagu anggaran tersebut dialokasikan dalam 8 (delapan) output atau program kegiatan sebagai berikut:

A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Program Penyelesaian Sengketa memiliki 6 (enam) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.747.088.000,- atau 12,66%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No 1.

Uraian Penyelesaian

Sengketa

Anggaran (Rp) Informasi

Melalui

Persentase (%)

1.210.900.000

5,58

583.950.000

2,69

Acara

447.628.000

2,06

Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi

139.080.000

0,64

192.990.000

0,89

172.540.000

0,80

2.747.088.000

12,66

Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi di Luar Jakarta dan di Jakarta 2.

Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI

3.

Penyusunan

3

Modul

Hukum

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4.

Informasi 5.

Kompilasi,

Eksaminasi,

dan

Diseminasi

Putusan Komisi Informasi 6.

Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Informasi Jumlah Total (Rp)

8|P a g e



B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Program Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi memiliki 9 (sembilan) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.361.333.000,- atau 20,09%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-2. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi No

Uraian

Anggaran (Rp)

1.

Diseminasi Hasil Telaahan dan Pendapat

Persentase (%)

136.720.000

0,63

285.820.000

1,32

202.400.000

0,93

200.000.000

0,92

Hukum Tentang Kebijakan Negara Terkait Keterbukaan Informasi Publik 2

Lomba Debat dan Lomba Design Logo Keterbukaan

Informasi

di

Kalangan

Mahasiswa 3.

Diseminasi Tentang Hak Masyarakat sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi dalam Rangka Hari Hak Untuk Tahu International (RTKD)

4.

Pemantauan

Media

Cetak

dan

Online

Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5.

Dialog Interaktif di TV dan Radio

1.407.900.000

6,49

6.

PSA Keterbukaan Informasi Publik

1.730.150.000

7,97

7.

Penyusunan dan Pencetakan Jurnal KIP

113.220.000

0,52

8.

Penyusunan dan Pencetakan News Letter

133.360.000

0,61

9.

Pengembangan

151.763.000

0,70

4.361.333.000

20,09

Jaringan

Media

Melalui

Media Gathering Jumlah Total (Rp)

9|P a g e



C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi memiliki 12 (dua belas) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.552.734.000,- atau 11,77%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-3. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan

No 1.

Uraian Peningkatan

(Rating)

Badan

Publik

Anggaran

Persentase

(Rp)

(%)

dalam

378.196.000

1,74

Forum Konsultasi Badan Publik Dalam Penerapan

142.830.000

0,66

231.900.000

1,07

112.184.000

0,52

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik 2.

Peraturan Keterbukaan Informasi Publik 3.

Inisiasi Keanggotaan dan Kerjasama Organisasi International

4.

Asistensi

dan

Konsultasi

Kelembagaan

dan

Akti vitas Komisi Informasi Daerah 5.

Rakornas Komisi informasi se-Indonesia

560.950.000

2,59

6.

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia

165.150.000

0,76

7.

Pengembangan

Website

323.044.000

1,49

Pengembangan

224.800.000

1,04

172.068.000

0,79

dan

Pengelolaan

Layanan Informasi 8.

Koordinasi Jaringan

Dalam

Rangka

Kelembagaan

dan

Aktivitas

Komisi

Informasi 9.

Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

10. Kajian

Reviu

Undang-undang

Keterbukaan

121.840.000

0,56

Informasi Publik 11. Kerjasama Kelembagaan (MoU) dengan Lembaga

45.460.000

0,21

74.312.000

0,34

2.552.734.000

11,77

Pemerintah dan Non Pemerintah 12. Layanan Informasi PPID Jumlah Total (Rp)

10 | P a g e



D. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Program Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya memiliki 4 (empat) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 619.640.000,- atau 2,85%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-4. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya No

Uraian

1.

Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat

2.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2016

3.

Penyelenggaraan Perpustakaan

4.

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat Jumlah Total (Rp)

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

213.340.000

0,98

178.950.000

0,82

25.000.000

0,12

202.350.000

0,93

619.640.000

2,85

E. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Program Pembentukan Komisi Informasi Provinsi memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 237.402.000,- atau 1,09%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-5. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

No 1.

Uraian Inisiasi Pembentukan KI Provinsi Jumlah Total (Rp)

11 | P a g e

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

237.402.000

1,09

237.402.000

1,09



F. Layanan Perkantoran Kegiatan Operasional Layanan Perkantoran memiliki 2 (dua) komponen kegiatan, yaitu 001 untuk belanja pegawai dan 002 untuk belanja operasional perkantoran sehari-hari dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.327.124.000,- atau 42,99%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-6. Layanan Perkantoran No 1.

Uraian Pembayaran

Gaji,

Anggaran (Rp) Uang

Persentase (%)

Lembur,

4.701.829.000

21,67

dan

4.625.295.000

21,32

9.327.124.000

42,99

Honorarium, dan Vakasi (001) 2.

Penyelenggaraan

Operasional

Pemeliharaan Perkantoran (002) Jumlah Total (Rp)

G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Program Pengolah Data dan Komunikasi memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 537.100.000,- atau 2,48%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel-7. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No 1.

12 | P a g e

Uraian

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

Pengadaan Alat Pengolah Data

537.100.000

2,48

Jumlah Total (Rp)

537.100.000

2,48



H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Program Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.316.078.000,- atau 6,07%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran No 1.

13 | P a g e

Uraian

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

Pengadaan Inventaris Kantor

1.316.078.000

6,07

Jumlah Total (Rp)

1.316.078.000

6,07



BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1.1 Jumlah Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Jumlah permohonan yang teregister setiap bulannya di tahun 2015 termuat dalam statistik pada Grafik 1. Jumlah total permohonan pada tahun 2015 adalah sebanyak 71 permohonan. Grafik 1. Jumlah Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Per Tahun 2015 25

20

15 Individu

10

Badan Publ ik

5

0

Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya fluktuasi permohonan yang tidak merata pada setiap bulannya. Jumlah permohonan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebanyak 22 kasus.

14 | P a g e


1.2


Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Selama tahun 2015 Komisi Informasi Pusat hanya berhasil menyelesaikan sebanyak 94 kasus sengketa, dengan rincian 49 sengketa di dalam kota dan 45 sengketa di luar kota, sepert terlihat pada Tabel-9. Klasifikasi penyelesaian meliputi: Putusan Ajudikasi, Sepakat Mediasi, Penetapan/Pencabutan, dan Putusan Sela. Dari 94 Sengketa Informasi Publik yang berhasil diselesaikan selama tahun 2015, sebanyak 11 kasus dari register tahun 2013, 40 kasus dari register tahun 2014, dan sebanyak 43 kasus dari register tahun 2015. Artinya dari 70 kasus register tahun 2015, baru 43 kasus yang dapat diselesaikan, sisanya masih dalam penyelesaian sengketa berjalan. Tabel-9. Jumlah Sengketa Yang diselesaikan Pada Tahun 2015 PENYELESAIAN

JUMLAH

Putusan Ajudikasi

19

Sepakat Mediasi

34

Penetapan/Pencabutan

23

Pembatalan Registrasi

1

Putusan Sela

17

Jumlah

94

1.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik per Tahun Selama tahun 2010 – 2015 terdapat 2.620 permohonan sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat. Sebagaimana terlampir dalam Tab el-10. Tabel-10. Jumlah Sengketa Informasi per Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Permohonan Sengketa 76 419 323 377 1354 71

Jumlah

2620

Tahun

15 | P a g e

Jumlah Penyelesaian Sengketa

%

51 186 237 125 123 94

67,1 44,4 73,4 33,2 9,1 132

816

31,1



2. Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI Kegiatan Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI terbagi menjadi 3 yaitu FGD, Konsinyasi, dan Sosialisasi. Kegiatan FGD diadakan selama 4 (empat) kali dengan mengambil beberapa tema, yaitu: 1. Pada tanggal 23 April 2015 di NAM Centre Jakarta, dilaksanakan FGD tentang Meninjau Permasalahan Norma Dalam Perki 1 Tahun 2013. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Hadi M.Djuraid (Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Keterbukaan Informasi Publik), Yhannu Setiawan dan Dyah Aryani P. Jumlah peserta sebanyak 25 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat serta Sekretariat. 2. Pada tanggal 29 Juni 2015 di Ruang Sidang Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta, dilaksanakan FGD tentang Uji Konsekuensi. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Paulus Widiyanto (Praktisi) dan Evy Trisulo Dianasari. Jumlah peserta sebanyak 17 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat serta Sekretariat KIP. 3. Pada tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Sidang Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta, dilaksanakan FGD tentang Penyusunan Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI dengan Tema Permasalahan Norma dalam Perki 1 Tahun 2013 Tinjauan Dalam Sisi Pemohon. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Tama S.Langkun (ICW), Dyah Aryani Prastyastuti, Yhannu Setiawan. Jumlah peserta sebanyak 15 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat serta Sekretariat KIP. Dengan demikian 3 regulasi yang dihasilkan sebagai berikut:  Peraturan KI tentang Pemeriksaan Setempat.  Peraturan KI tentang Mediator Pembantu.  Peraturan KI tentang Persidangan Jarak Jauh.  Draft Peraturan KI tentang Pengujian atas Konsekuensi.

3. Penyusunan 3 Modul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur prosedur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, namun pengaturan tersebut belum lengkap dan rinci menjabarkan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam Peraturan

16 | P a g e



Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, masih terdapat beberapa regulasi yang harus diatur sebagaimana perintah Perki 1/2013, diantaranya tentang pemeriksaan setempat, pemeriksaan jarak jauh, mediator pembantu, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal di atas, Komisi Informasi Pusat menyusun beberapa peraturan sebagai bentuk dari amanat Perki 1/2013 dengan meminta masukan-masukan dari ahli di dalam maupun di luar lembaga Komisi Informasi Pusat melalui Focus Group Discusssion (FGD). Kegiatan FGD diadakan selama 6 (enam) kali dengan mengambil beberapa tema, yaitu: 1) Pada tanggal 7 Juli 2015 dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB s.d. 18.00 WIB di Kantor Komisi Informasi, Graha PPI Lantai 5, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat. FGD tentang pembahasan Modul Kepaniteraan Komisi Informasi. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Pri Pambudi Teguh selaku Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, Evy Trisulo (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dyah Aryani (Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 18 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat,

Komisioner Komisi Informasi, Panitera MK, Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, Panitera PTUN Jakarta, Panitera KPPU, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung. 2) Pada tanggal 7 Agustus 2015 dilaksanakan pada pukul 15.00 s.d. 18.00 WIB di Kantor Komisi Informasi, Graha PPI Lantai 4, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat. Kegiatan focus Group Discussion tentang penyusunan Modul di Bidang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi dengan tema Modul Ajudikasi. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Wahidin (PTUN Jakarta), Yhannu Setyawan (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dyah Aryani (Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 14 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Provinsi. 3) Pada tanggal 19 Agustus 2015 dilaksanakan pada pukul 15.00 s.d. 18.00 WIB di Kantor Komisi Informasi, Graha PPI Lantai 4, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat. Kegiatan focus Group Discussion tentang pembahasan Modul Penyelesaian 17 | P a g e



Sengketa Informasi Seri Mediasi Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Siti Megadyanti Adam (IICT), Yhannu Setyawan

(Komisioner Komisi

Informasi Pusat), Dyah Aryani (Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 14 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat serta Komisioner Komisi Informasi Provinsi. 4) Pada tanggal 5 November 2015 dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB s.d. 14.00 WIB di NAM Centre, Jl. Angkasa Kav.B 10 No 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta. Dalam kegiatan focus Group Discussion (FGD) tersebut yang menjadi Narasumber adalah Dyah Aryani

dan Evy Trisulo D Komisioner KI Pusat. Jumlah peserta

sebanyak 17 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat serta Komisioner Komisi Informasi. 5) Pada tanggal 9 November 2015 dilaksanakan pada pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB di Kantor Komisi Informasi, Graha PPI Lantai 4, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, untuk temanya tentang pembahasan Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Seri Mediasi. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah Sri Mamudji (IICT), Yhannu Setyawan

(Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dyah Aryani

(Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 15 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat, Komisioner KI Pusat dan Provinsi, serta PPID Kementerian. 6) Pada tanggal 10 November 2015 dilaksanakan di Hotel Balairung, Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur. Kegiatan focus Group Discussion tentang pembahasan Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Seri Ajudikasi. Dalam FGD tersebut yang menjadi Narasumber adalah A.A. Oka Mahendra (Akademisi Peraturan Perundang-Undangan), Yhannu Setyawan (Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dyah Ar yani (Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 15 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat, Komisioner KI Pusat dan Provinsi, serta PPID Kementerian. 7) Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di laksanakan pada tanggal 22 – 24 November 2015 di Pohon Inn Hotel Kota Batu Jawa Timur. Dengan tema Penyelesaian Sengketa Informasi. Bimtek tersebut yang menjadi Narasumber adalah Yhannu Setyawan

(Komisioner Komisi Informasi Pusat), Dyah Aryani

(Komisioner Komisi Informasi Pusat). Jumlah peserta sebanyak 30 orang, yang

18 | P a g e



berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat, Komisioner KI Pusat dan Provinsi, serta Sekretariat Ketujuh kegiatan tersebut menghasilkan buku PSI modul seri kepaniteraan, Modul PSI seri mediasi dan Modul PSI seri Kepaniteraan, untuk digunakan sebagai acuan Komisi Informasi se-Indonesia serta telah disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia pada Oktober 2015. Dengan demikian 3 modul yang dihasilkan sebagai berikut:  Modul Kepaniteraan Komisi Informasi  Modul di bidang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi  Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Seri Mediasi.

4. Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi Penyelesaian sengketa informasi yang melibatkan KI Pusat sebagai Termohon telah diselesaikan oleh Komisi Informasi provinsi. Putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Informasi provinsi hampir sebagian besar diputuskan permohonan yang diajukan Pemohon Gugur. Dalam pertimbangannya, Putusan yang menyatakan permohonan Gugur berdasarkan Pasal 30 Perki PPSIP disebabkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut. “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.” Kegiatan ini melibatkan Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk Kompilasi dalam Tim Hukum adalah Imamudin. Adapun kasus permohonan sengketa informasi tersebut adalah sebagai berikut:

19 | P a g e



1. KI Prov. Aceh NO

No Register

1 019/VIII/KIA-PS/2014 2 020/VIII/KIA-PS/2014 3 021/VIII/KIA-PS/2014

Pemohon

I

MATA UMAT

Jadwal Sidang II III 04-Sep-14

MATA UMAT

08-Sep-14

MATA UMAT

08-Sep-14

IV

29-Sep-14 29-Sep-14 30-Sep-14

Keterangan

Salinan Putusan

Gugur

Sudah diterima

Gugur

Sudah diterima

Gugur

Sudah diterima

4 026/VIII/KIA-PS/2014

Muh. Hidayat S.

08-Okt-14 10/10/2014

Gugur

Sudah diterima

5 027/VIII/KIA-PS/2014

Muh. Hidayat S.

08-Okt-14 10/10/2014

Gugur

Sudah diterima

6 031/X/KIA-PS/2014

Muh. Hidayat S.

Pemeriksaan Awal

17/10/2014

2. KI Prov DKI No

No Register

Pemohon

0424/VI/KIP-DKI1 PSI/2013,

Perkumpulan Sahabat Muslim

0431/VI/KIP-DKI2 PSI/2013, 0034/II/KIP-DKI3 PS/2014 0033/II/KIP-DKI4 PS/2014

Perkumpulan Sahabat Muslim Yeremias Buku Weko, SH Yeremias Buku Weko, SH

20 | P a g e

Jadwal Sidang II III

I 08-Okt-14

15-Okt-14

IV

Keterangan Putus

08-Okt-14

15-Okt-14

Putus

29-Apr-15

12-Mei-15

Gugur

29-Apr-15

12-Mei-15

Gugur

Salinan Putusan Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima



3. KI Prov. Jateng NO

No Register

Pemohon


I

IV

Keterangan

1 033/SI/VII/2014

Muh. Hidayat S.

02-Sep-14

09-Okt-14

Putus

2 037/SI/VII/2014

Muh. Hidayat S.

05-Sep-14

09-Okt-14

Putus

Salinan Putusan

Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima

3 0089/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

4 0092/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

5 0090/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

6 0087/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

7 0085/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

Sudah diterima Sudah diterima

8 0091/SI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

07-Jan-15

14-Jan-15

Gugur

Sudah diterima

21 | P a g e



4. KI Prov. Kaltim I


Muh. Hidayat S.

22-Okt-14

15-Jan-15

2

0019/REGPSI/VIII/2014

Muh. Hidayat S.

22-Okt-14

22/10/2014

3


Muh. Hidayat S.

22-Okt-14

4


Muh. Hidayat S.

22-Okt-14

15-Jan-15

5


Muh. Hidayat S.

22-Okt-14

22/10/2014

sidang awal

6

0023/REGPSI/XI/2014

Muh. Hidayat S.

27-Jan-15

04-Feb-15

sidang awal

7

0026/REGPSI/XI/2014

Muh. Hidayat S.

27-Jan-15

04-Feb-15

sidang awal

I


NO 1

No Register 0017/REGPSI/VIII/2014

Pemohon

29-Jan-15

IV 04-Jun15

Keterangan Putus

Salinan Putusan Sudah diterima

sidang awal sidang awal 29-Jan-15

12-Mei15

Putus

Sudah diterima

5. KI Prov. DIY NO 1

22 | P a g e

No Register 003/IX/KIPDIYPS/2014

Pemohon Muh. Hidayat S.

10-Sep-14

12-Sep-14

IV

Keterangan PUTUSAN

Salinan Putusan



6. KI Prov. NTB NO 1 2 3 4 5 6

No Register 005/VIII/KI.NTBPS/2014 006/VIII/KI.NTBPS/2014 008/VIII/KI.NTBPS/2014 009/VIII/KI.NTBPS/2014 010/VIII/KI.NTBPS/2014 011/VIII/KI.NTBPS/2014

Pemohon


I

Keterangan

Muh. Hidayat S.

03-Sep-14

14-Sep-14

Putus

Muh. Hidayat S.

03-Sep-14

14-Sep-14

Putus

Muh. Hidayat S.

03-Sep-14

14-Sep-14

Putus

Muh. Hidayat S.

03-Sep-14

14-Sep-14

Putus

Muh. Hidayat S.

14-Sep-14

Putus

Muh. Hidayat S.

14-Sep-14

Putus

Seluruh permohonan sengketa DIGUGURKAN karena tidak hadirnya Pemohon.

23 | P a g e

IV

Salinan Putusan Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima Sudah diterima



Adapun substansi dari penyelesaian sengketa pasca putusan adalah: 4.1

Upaya Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan ke Komisi Informasi apabila Pemohon telah menempuh permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KIP juncto Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Peki SLIP) dan mengajukan keberatan kepada badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU KIP juncto Pasal 30 Perki SLIP.

Apabila Pemohon telah menempuh hal-hal yang disebutkan di atas, maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. Putusan

yang

dikeluarkan

Komisi

Informasi melalui

ajudikasi

nonlitigasi

disetarakan dengan putusan pengadilan, hal tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 23 UU KIP yang berbunyi “yang dimaksud Ajudikasi Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.”

Oleh karenanya, apabila salah satu pihak (Pemohon dan Termohon) keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat menempuh upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri, apabila yang menjadi Termohon adalah badan publik selain badan publik negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang menjadi Termohon adalah badan publik negara.

Walaupun Komisi Informasi tidak menjadi para pihak dalam upaya hukum yang diajukan pada badan peradilan tingkat lanjut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, namun KI Pusat juga perlu melakukan

tertib

administrasi

(pencatatan) untuk memantau

permohonan

penyelesaian sengketa informasi yang sudah atau telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisioner apakah telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau ada upaya keberatan pasca putusan KI Pusat. 24 | P a g e



Dalam beberapa putusan yang dijatuhkan KI Pusat, terdapat yang tidak menerima atau salah satu pihak yang keberatan (lihat putusan-putusan KI Pusat yang diajukan keb eratan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri pada tab el di b awah ini) baik itu diajukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut daftar keberatan selama Agustus – November 2015:

No 1

Register perkara 199/VI/KIP-PS-

Pemohon

Termohon

Wilayah Hukum Pengadilan

FDSI

PSSI

PN Pusat

FWI

Kemenhut

PTUN Jakarta

339/VII/KIP-

Citra Hartati,

Kemenhut

PTUN Jakarta

PS/2014

SH.,MH.

301/XII/KIP-

Hardjendro

Kantor Pertanahan

PTUN Jakarta

A/2014 2

1369/XII/KIPPS/2014

3

4

PS/2012

Kab. Kebumen

4.2 Konsultasi Hukum Konsultasi hukum bagi masyarakat maupun Badan Publik dapat melalui fax, telephone, surat, atau datang langsung ke kantor Komisi Informasi Pusat. Sepanjang tahun 2015, Komisi Informasi Pusat menerima beberapa kunjungan masyarakat maupun Badan Publik untuk konsultasi secara langsung ke kantor Komisi Informasi Pusat.

Melalui konsultasi tersebut masyarakat diharapkan dapat paham mengenai keterbukaan informasi publik dan keberadaan Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut bahwa Komisi Informasi sebagai lembaga yang mengawal keterbukaan dan lembaga yang menjamin hak masyarakat atas informasi itu.

25 | P a g e



Berikut konsultasi hukum bagi masyarakat maupun Badan Publik selama Agustus – November 2015:

a. Agustus No. 1

2

Tanggal 3 Agustus 2015

4 Agustus 2015

Pemohon Konsultasi Darmawan Utomo

Lukas N. M au , SH. (Biro Hukum Setda Prov. NTT)

Konsultan

Tentang

Aditya NS & Reno Bima Yudha

Konsultasi mengenai informasi

Aditya NS & Annie Londa

Penanganan pengaduan

publik.

informasi publik dan sidang sengketa informasi publik pada SKPD Lingkup Pemerintah Tahun 2014-2015.

3

7 Agustus 2015

Kristianik

Fathul Ulum &

Tertundanya sidang yang sudah

Siti Azizah

dilaksanakan satu kali dan selanjutnya sampai sekarang belum dilanjutkan.

4

5

11 Agustus 2015

11 Agustus 2015

Ir. Fajar Suryapakku

Arisman Harya

Fathul Ulum &

Tidak mendapat tanggapan oleh

Nur Latifah

BPN Jakarta Timur.

Fathul Ulum

Informasi keberatan, cara permohonan informasi.

6

26 Agustus 2015

Riki Zulhemi (Dinas Perhubungan Kominfo Kab. Bengkalis Riau)

26 | P a g e

Tya Tirtasari

Koordinasi



b. September No. 1

Tanggal 2 September 2015

Pemohon Konsultasi

Konsultan

Tentang

Rosidin (Kementerian

Bambang Hardi

Konsultasi tentang

Agama)

Winata & Reno Bima

PPID

Yudha 2

3 September 2015

Sulastyono

Reno Bima Yuda

Konsultasi

3

9 September 2015

Renaldi Sofyan

Agus WN & Feri

UU 15 tahun 20016

Firdaus

4

9 September 2015

Siti Kurniasih

Agus WN

UU 14 Tahun 2008 Permohonan Informasi dan sengketa informasi

5

9 September 2015

Syarif Paputungan

Aditya NS

Keputusan/ hasil dari pejabat Direktorat M inerba Kementerian ESDM yang lama tidak dilanjutkan oleh Pejabat Direktorat M inerba yang baru.

6

10 September 2015

Oktavianus Sihombing

Siti Ajijah

Konsultasi

7

17 September 2015

Kristianik

Annie Londa

Keputusan dari KI Jawa Timur dikabulkan/dibuka tetapi data yang diminta tidak diberikan lalu bagaimana langkah berikutnya.

8

30 September 2015

Bambang Soebroto

Agus WN

Konsultasi Hukum tentang informasi.

27 | P a g e



c. Oktober No.

1

Tanggal

13 Oktober 2015

Pemohon Konsultasi Sumadjono

Konsultan

Aditya NS

Tentang

Konsultasi pengaduan sengketa di BPN

2

20 Oktober 2015

Kristianik

Annie Londa

Langkah selanjutnya setelah M asalah di KI Jatim sudah dibuka untuk informasi yang diminta tetapi tidak diberikan oleh Termohon.

4.3 Pendampingan Komisioner dalam tugas sebagai Ahli dalam Badan Peradilan Umum Pendampingan Komisioner dalam tugas sebagai Ahli dalam badan peradilan umum diperlukan dalam menyiapkan materi atau substansi yang dibutuhkan dalam keterangan Komisioner sebagai Ahli. Materi mengenai informasi khususnya informasi yang dikecualikan merupakan materi yang secara khusus hanya dapat dinilai berdasarkan UU KIP, kepatutan, dan kepentingan umum. Pendapat ataupun keterangannya tersebut haruslah dilakukan dengan seksama dan penuh ketelitian dan oleh karenanya Tim Hukum

memberikan

berbagai kajian

terkait substansi

yang

diperlukan

dalam

persidangan keterangan Ahli oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat dimaksud. Berikut pendampingan Komisioner dalam tugas sebagai Ahli dalam badan peradilan umum selama Agustus – November 2015: a)

Agus Wijayanto Nugroho diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Ahli pada bulan Agustus 2015 dalam dugaan tindak pidana tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang RI No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan dengan cara pelapor meminta SK Gubernur DKI Jakarta terkait pengangkatan Ir. Djangga Lubis sebagai

28 | P a g e



Direktur utama PD. Pasar Jaya, namun tidak diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kemudian pelapor menggugat ke Komisi Informasi DKI Jakarta dan keluar putusan tanggal 17 November 2014 yang isinya mengharuskan Gubernur DKI Jakarta memberikan Surat Keputusan tersebut namun sampai saat ini Surat Keputusan tersebut tidak diberikan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 34 / I / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 6 Januari 2015. b)

Agus Wijayanto Nugroho didengar keterangannya sebagai AHLI pada tanggal 1 Oktober 2015 dalam dugaan perkara tindak pidana dibidang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2013 di Jakarta Selatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 2161 / VI /2015/PMJ/ Dit Reskrimsus, tanggal 3 Juni 2015 dengan pelapor Sdr. RINALDI, SH.

5. Kompilasi, Eksaminasi, dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi Diseminasi dilakukan di Hotel NAM Centre Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2015, dengan Tema Diseminasi Putusan Komisi Informasi Pusat Dalam Bingkai Hukum Progresif. Narasumber Yhannu Setiawan, Evy Trisulo Dianasari, Dyah Aryani Prasyastuti. Jumlah peserta sebanyak 26 orang, yang berasal dari Komisioner, TA, AA Komisi Informasi Pusat, serta Komisioner Komisi Informasi.

Dalam buku ini memuat beberapa putusan-putusan KI Pusat yang menarik dari segi pertimbangan sehingga hal ini dapat diikuti oleh komisi informasi provinsi atau kabupaten/kota, hal ini dikarenakan sejak terbentuk pada tahun 2009 dan mulai melaksanakan tugasnya pada tahun berikutnya (2010), Komisi Informasi Pusat telah menerima dan menyelesaikan banyak sengketa informasi publik. Demikian juga telah banyak sengketa informasi yang sudah diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Dalam perjalanannya melaksanakan tugas penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan UU KIP, Komisi Informasi Pusat tidak jarang melahirkan putusan-putusan yang berdimensi penemuan hukum (rechtsvinding).

29 | P a g e



Adapun materi pokok putusan yang dimasukkan dalam buku ini untuk sementara hanya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut prosedural penyelesaian sengketa informasi, yang menjadi objek pemeriksaan awal, seperti (i) Kewenangan Komisi Informasi Pusat, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif; (ii) Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; (iii) Kedudukan hukum (legal standing) Termohon; dan (iv) Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik. Sedangkan untuk pokok permohonan akan dimuat dalam buku selanjutnya.

6. Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Informasi Mengikuti beberapa Pelatihan : 1) Auditor Hukum bersertifikat di JimliSchool pada tanggal 10 – 14 Agustus 2015, 2) Kontrak Drafting di JimliSchool.

 Evaluasi dan Rekomendasi PSI Dalam hal pelaksanaan program kegiatan bidang PSI hendaknya tetap dijalankan agar tujuan dari perencanaan kegiatan tercapai, sehingga berdasarkan hal-hal di atas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 1. Dalam hal penguatan kapasitas bagi sekretariat (kepaniteraan) dan komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi dengan adanya modul yang telah diselesaikan maka dalam kegiatan selanjutnya difokuskan pada menyamakan pemahaman dalam bidang PSI dengan mendasarkan pada modul yang ada. 2. Dalam realisasi regulasi yang sudah diselesaikan dalam tahap penyusunan draf, maka finalisasi atas draf yang sudah ada harus direalisasikan, hal tersebut untuk menjadi upaya yang strategis untuk menunjang dalam PSI. 3. Untuk mensinergiskan efektifitas putusan komisi informasi yang menyangkut isu strategis maka komisi informasi hendaknya tetap mewarnai setiap kebijakan yang dirumuskan ditingkat nasional sehingga isu keterbukaan informasi menjadi isu bersama dalam setiap perumusan kebijakan yang diambil oleh lembaga legistalif atau eksekutif.

30 | P a g e



B. PELAKSANAAN EDUKASI, SOSIALISASI, DAN ADVOKASI Komisi Informasi Pusat memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik. Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses Informasi Publik sekaligus Badan Publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dengan adanya tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses Informasi Publik. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga advokasi kepada masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Badan Publik tentang masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Langkah-langkah sosialisasi, edukasi, dan advokasi tersebut berguna untuk mempengaruhi dan mendorong masyarakat dan Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 2.1

Pengembangan jaringan Media melalui Media Gathering dan Diskusi Media Diskusi Media dilaksanakan 2 kali, yakni: a. Pelaksanaan pertama dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 10 – 12 April 2015, dengan Narasumber: Henny S Widyaningsih (Komisioner KIP), I Nyoman Gde Legawa Partha ( Komisioner KI Provinsi Bali), dan Made Santeri (Tokoh Pers Bali). Kegiatan Diskusi Media di Bali dilanjutkan dengan Media Gathering. b. Pelaksanaan kedua dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Narasumber: Henny S Widyaningsih (Komisioner KIP), Djoko Tetuko (Tokoh Media). Pelaksanaan Diskusi Media dilanjutkan dengan kunjungan media ke redaksi Jawa Pos. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain; 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat (peserta) mengenai UU KIP dan Komisi Informasi. 2. Terwujudnya jaringan kerja sama diantara Komisi Informasi dengan Media.

31 | P a g e


2.2


Diskusi Publik dalam Peringatan 5 tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pencanangan Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Kegiatan ini bertujuan sebagai refleksi setelah 5 tahun Implementasi UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mencanangkan tanggal 30 April sebagai hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Joeang Jakarta pada tanggal 30 April 2015 dengan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai keynote speaker, dan Narasumber: Abdulhamid Dipopramono (Ketua KIP), Yanuar Nugroho

(Deputi IV Kantor Staf Presiden ), Sulastio (IPC), DR H Muhammad

Gamari Sutrisno (Komisi I DPR RI). Dalam acara ini juga diperdengarkan untuk pertama kalinya Mars Komisi Informasi.

Selain diskusi publik, dalam kegiatan ini Komisi Informasi memberikan penghargaan dalam bentuk piagam kepada pihak yang telah bekerjasama dengan baik dengan Komisi Informasi. Pihak-pihak tersebut adalah: Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kepolisian Negara RI, Gubernur Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen, ANRI, KPI, KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia, ICEL, dan MSI – USAID.

2.3

Dialog Interaktif

a. Televisi 1. Tanggal 27 April 2015 di Metro TV dengan Narasumber: Henny S Wid yaningsih (Komisioner KI Pusat), Meuthia Hafid ( Komisi I DPR RI) dengan tema: peringatan 5 tahun implementasi UU KIP. 2. Tanggal 28 April 2015 di MNC TV dengan Narasumber: Herry Siswanto (Kementerian Keuangan), Henny S Wid yaningsih (Komisioner KI Pusat). 3. Tanggal 29 April 2015 di TV One dengan Narasumber: Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Hendri (ICEL). 4. Tanggal 4 Mei 2015 di TVRI dengan Narasumber: Rumadi (Komisioner KI Pusat), Farhkan ( KI Provinsi DKI Jakarta). 32 | P a g e



5. Tanggal 7 Oktober 2015 di TVRI penayangan Final Lomba Debat. 6. Tanggal 14 Oktober 2015 di TVRI Aceh dengan Narasumber Ketua KI Pusat dan Ketua KI Aceh dan Tokoh LSM MATA. 7. Tanggal 15 Oktober Liputan Langsung Aceh TV Pembukaan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. 8. Tanggal 21 Desember 2015 di JakTV dengan narasumber Ketua KI Pusat. b. Radio 1. Tanggal 10 April 2015 di Pro 2 Bali dengan Narasumber: Rumadi Ahmad (Komisioner KIP), I Gde Legawa Partha (Ketua Komisi Informasi Bali), Bambang Hardi Winata ( Sekretaris KIP). Dengan Audiens 25 orang dari unsur LSM, Pers, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, dan Badan Publik. 2. Tanggal 22 Mei 2015 di RRI Surabaya dengan Narasumber: Rumadi Ahmad (Komisioner KIP), Ketty Tri Setyorini (Ketua Komisi Informasi Jawa Timur), Bambang Hardi Winata ( Sekretaris KIP). 3. Tanggal 15 Oktober 2015 di Radio Seurambi FM dengan Narasumber Sekretariat KI Pusat dan Komisioner KI Aceh. 4. Tanggal 15 Oktober 2015 di RRI Aceh dengan Narasumber Rumadi (Komisioner KI Pusat) dan Wakil Ketua KI Aceh. 5. Tanggal 16 Oktober 2015 di Rumoh PMI dengan Narasumber Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Komisioner KI Sumbar dan Ketua Sekretariat KI Aceh. 6. Tanggal 5 November 2015 di RRI Jakarta dengan Narasumber Sekretaris KI Pusat Bambang Hardi Winata dan Pansel Lomba Debat Feri Firdaus dengan tema Lomba Debat Keterbukaan untuk mahasiswa seluruh Indonesia.

2.4 Penyusunan dan Penerbitan News Letter Penerbitan News Letter sebagai media publikasi KIP yang menuangkan tulisan reportase dan opini terkait Keterbukaan Informasi Publik yang bertitel majalah Buka! Sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam Tahun 2015. 1) Edisi Pertama Januari – Februari 2015 mengangkat tema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik dalam RPJMN 2015 -2019 33 | P a g e



2) Edisi Kedua bulan Maret – April 2015 mengangkat tema Menuju Badan Publik Yang Terbuka 3) Edisi Ketiga bulan Mei – Juni 2015 mengangkat tema Mengawal Transparansi Dana Desa 4) Edisi Keempat bulan November 2015 mengangkat tema Right To Know Day

2.5 Pemantauan Media Kegiatan ini bermaksud sebagai bentuk monitoring perkembangan isu Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat dengan tujuan: (1) Mengetahui kecenderungan pemberitaan tentang Keterbukaan Informasi di media; (2)

Mengetahui

perkembangan

persepsi

Keterbukaan

Informasi

Publik

di

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini akan menghasilkan output berupa : 1. Laporan dan analisa pemantauan harian 2. Laporan dan analisa pemantauan bulanan

Bentuk kegiatan pemantauan berita adalah mengumpulkan potongan-potongan berita di media cetak dan media online tentang issu Keterbukaan Informasi Publik setiap hari kerja, mengklasifikasi, dan menganalisis isi berita tersebut. a. Media Cetak: - Surat kabar harian : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jurnas, Sindo, Jakarta Post - Majalah : Tempo, Gatra b. Media Online: detik, kompas.com, beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan media, tim pelaksana bekerjasama dengan Dirjen IKP dan PIH Kemenkominfo.

34 | P a g e


2.6


Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional (The International Right To Know Day) Tujuan kegiatan Right to Know Day di Indonesia adalah untuk: 1. Menguatkan komitmen bersama akan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mencapai dukungan penuh dari pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, dan akuntabel; 3. Meningkatkan implementasi Undang-Undang KIP di Badan Publik; 4. Meningkatkan motivasi masyarakat agar memahami dan menggunakan haknya untuk akses informasi.

Peringatan Right To Know Day dilaksanakan dalam dua kegiatan yang berbeda, yakni sebagai berikut: 1. Pada tanggal 28 September 2015, bentuk kegiatan dilakukan di area Car Free Day dengan acara orasi di panggung terbuka yang dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Provinsi, PPID Badan Publik, mahasiswa, dan Koalisi Masyarakat Sipil penggiat keterbukaan, dilanjutkan dengan melakukan senam bersama, membuka Klinik Keterbukaan, pembagian kaos, pelepasan balon keterbukaan informasi publik serta Long March sepanjang jalur Car Free Day yang diiringi musik perkusi. 2. Pada tanggal 29 September 2015, dilaksanakan forum diskusi publik yang diselenggarakan di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara dengan Keynote Speaker Menteri Sekretaris Negara Prof. Praktikno, Profesor Rhenald Kasali, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Ir.Joko Agung M.M.

2.7

Lomba Debat Keterbukaan Informasi Publik untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia Penyelenggaraan Lomba

debat mahasiswa

tentang

keterbukaan merupakan

rangkaian dari peringatan Right to Know Day pada tanggal 5 – 7 Oktober 2015. Diikuti oleh 16 Universitas dari seluruh Indonesia yakni: Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Unpad, UIN Syarif Hidayatullah, UI, Universitas Mercu Buana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Brawijaya, UGM, Universitas 35 | P a g e


Palangkaraya,


Universitas

Tanjung

Pura,

Universitas

Airlangga,

Universitas

Hasanuddin, Universitas Negeri Semarang, Universitas Soedirman, Universitas Lampung. Babak Penyisihan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat Republik di Jakarta Senin – Rabu, 5 s.d. 6 Oktober 2015. Babak Final dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2015 di Auditorium Hotel Citi M Jakarta Pusat dan ditayangkan di TVRI dengan finalis tim UIN Syarif Hidayatullah, Unpad, Universitas Andalas, dan UI. Penyelenggaraan Lomba Debat Kegiatan ini memiliki tujuan: 1. Memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya Lomba Debat yang baru pertama kali dilaksanakan oleh KI Pusat

berjalan

dengan

lancar.

Kekurangan

yang

harus

diperbaiki

untuk

penyelenggaraan Lomba Debat berikutnya terkait dengan persiapan dalam pengkoordinasian personil dan peserta lomba.

2.8 Penerbitan Jurnal Keterbukaan Penerbitan

Jurnal Keterbukaan merupakan salah satu

wadah yang

dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuangkan ide, gagasan, dan pemikiran terkait keterbukaan informasi publik secara akademis. Penerbitan Jurnal keterbukaan Edisi 1 pada bulan Desember 2015.

Edisi 1 Jurnal Keterbukaan diisi oleh tulisan dari Ketua Komisi Informasi Pusat, Komisioner, dan penulis lepas yang mempunyai kepedulian terhadap UU KIP.

36 | P a g e



2.9 Iklan Layanan Masyarakat (Advetorial dan PSA) Iklan Layanan Masyarakat melalui media Televisi diproduksi dengan talent Komisioner KI Pusat Henny S Wid yaningsih dan Rumadi serta Cak Lontong. PSA ditayangkan 4 kali di Televisi Metro TV dan TVOne. Pesan

dalam

Iklan

tersebut berupa

himbauan

kepada masyarakat untuk

menggunakan hak mendapatkan informasi publik. Iklan ini bertujuan mengedukasi Masyarakat dan Badan Publik melalui Televisi. Sedangkan untuk media cetak dilaksanakan dalam bentuk advertorial sebanyak tiga kali. Pertama, Republika dua kali dan Indopos sekali dengan mengangkat tema; 1) Lima Tahun Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2) Pra Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015, dan 3) Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015 . 

Evaluasi dan Rekomendasi Bidang ASE : 1. Urgensi koordinasi kegiatan bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi dengan Bidang PSI dan Kelembagaan mutlak diperlukan, agar kegiatan menjadi lebih sinergis dan alokasi waktu lebih terstruktur. 2. Perencanaan jadwal rangkaian kegiatan harus lebih disusun secara matang agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir kekurangan yang pernah terjadi dalam kegiatan sebelumnya. 3. Rapat koordinasi sebelum kegiatan program dilaksanakan mutlak diperlukan agar masing-masing personil yang bertugas paham akan tugasnya masing-masing.

C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi Secara

umum

program

ini

dilaksanakan

untuk memberi penguatan

terhadap

kelembagaan PPID, Badan Publik, dan Komisi Informasi sekaligus untuk mendorong Badan Publik. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan:

37 | P a g e



3.1 Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi Daerah Kegiatan dilaksanakan di Komisi Informasi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni – 3 Juli 2015. Narasumber Komisioner KI Pusat, Komisioner KI Provinsi, Peserta adalah staf KI Prov. Sumbar. Output kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman kelembagaan pada komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

3.2

Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain: a. Penyusunan instrumen, dilaksanakan pada bulan April, berupa rapat di kantor dengan tim kajian. b. Pengumpulan data, dilaksanakan dengan metode wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung dilaksanakan di KI Prov dan Pemprov Kepulauan Riau serta KI Prov dan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan pada bulan April dan Mei Tahun 2015. c. Diskusi Ahli, dilaksanakan pada bulan Mei dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. d. Konsinyasi Penyusunan Laporan Kajian Kelembagaan, dilaksanakan pada bulan Juni di NAM Centre dengan mengundang Komisioner KI Jawa Barat dan KI Banten.

Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu Laporan Hasil Kajian yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Hasil pengumpulan data secara langsung di dua Komisi Informasi Provinsi yaitu, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta; b. Kompilasi hasil pengumpulan data dari seluruh Komisi Informasi se-Indonesia; c. Hasil diskusi dan masukan para ahli; dan d. Pencetakan hasil kajian kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi.

38 | P a g e


3.3


Layanan Informasi PPID Pada Layanan PPID sudah adanya laporan permohonan informasi dan konsultasi dan terekapitulasi per bulan, untuk kegiatan PPID sudah dilaksanakan karena sudah disahkan SK PPID yang baru. Untuk rekap laporan layanan PPID juga sudah dibuat dengan periode 1 bulan. Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi terkait informasi mengenai Komisi Informasi Pusat. (Laporan lengkap PPID dibuat tersendiri).

3.4

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Kegiatan Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia telah dilakukan pada tanggal 21 – 23 Agustus 2015 di Tangerang, Banten. Kegiatan ini mengambil Tema “Menuju Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2015 yang Terstruktur dan Terukur”. Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyamakan konsep atau rencana strategis di bidang Keterbukaan Informasi Publik secara makro di Indonesia dan untuk membuat kontribusi nyata atas permasalahan atau kepentingan terkait Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hari pertama dimulai dengan Rapat Pleno I pemaparan konsep Rakernis dan Usulan Tema Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. Dilanjutkan dengan hari kedua dimulai dengan Rapat Komisi. Rapat Komisi untuk selanjutnya dirumuskan sebagai hasil Rakernis pada Rapat Pleno. Rapat Komisi dibagi menjadi bidang PSI, ASE, dan Kelembagaan. Setiap Komisi memberikan rekomendasi Rapat Kerja Teknis ke-5 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2015 dalam bentuk Berita Acara. Kegiatan ini diikuti oleh 132 orang peserta yang terdiri KI Pusat, KI Provinsi, KI Kota/Kabupaten, Tenaga Ahli KI Pusat, Asisten Ahli KI Pusat, dan dari Sekretariat KI Pusat. Output dari kegiatan ini adalah berupa kegiatan Rapat Kerja yang dihadiri oleh Komisi Informasi se-Indonesia yang diharapkan akan menghasilkan penentuan tema Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2015 dan langkah teknis atas permasalahan atau kepentingan terkait dengan implementasi tema yang akan disepakati.

39 | P a g e


3.5


Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia telah dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada tanggal 15 – 17 Oktober 2015. Tema kegiatan Rakornas 2015 adalah “Keterbukaan Informasi Memperkuat Kepribadian dan Kemandirian Bangsa”. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 192 peserta. Peserta terdiri dari KI Pusat, KI Pro vinsi, dan KI Kabupaten/Kota. Pembahasan hari pertama Rakornas dibuka dengan Laporan Panitia oleh Sekretaris KI Pusat. Dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dari terselenggaranya Rakornas ini adalah menyelaraskan strategi peningkatan kinerja Komisi Informasi seluruh Indonesia untuk mewujudkan budaya keterbukaan informasi sebagai wujud penegakan demokrasi di Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua KI Pusat yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu Komisioner KI Pusat tidak bisa hadir dikarenakan sedang dalam pelatihan selama 6 bulan. Agenda seminar nasional yang sebelumnya telah diagendakan, dihapus karena Narasumber tidak bisa hadir. Komisi Informasi masuk list dalam lembaga yang akan dibubarkan. Mari kita buktikan dengan kinerja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang kita.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa merupakan suatu kebanggan tahun ini Aceh mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Rakornas Komisi Informasi. Salah satu aspek penting reformasi birokrasi adalah mendukung terciptanya pemerintahan transparan melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan diharapkan juga Komisi Informasi terus melakukan visioning kepada jajaran pemerintah, sehingga budaya transparansi akan mendorong birokrasi meningkatkan kompetensinya. Hari kedua dilaksanakan Rapat Pleno I (Pelaporan Komisi Informasi se-Indonesia), Rapat Pleno II (Sidang Komisi), dan Rapat Pleno III (Perumusan dan Laporan Hasil Rakornas 2015). Hari ketiga ditutup dengan City Tour dan Temu Media.

40 | P a g e



Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi dari 3 bidang Komisi yaitu Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE), dan Komisi Kelembagaan, yang dapat mendukung terciptanya koordinasi yang menyeluruh antar Komisi informasi se-Indonesia dan adanya kesepakatan upayaupaya yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menjadi lembaga yang mandiri, akuntabel, dan kredibel. Dalam kegiatan ini terdapat kendala diantaranya adalah tidak hadirnya Narasumber dikarenakan kurangnya persiapan dalam mempersiapkan Rakornas. Serta sulitnya untuk mengkonfirmasi mengenai kedatangan para Narasumber.

3.6

Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi Kegiatan Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Akti vitas Komisi Informasi pada tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 April dengan menghadiri International Conference of Information Comissioners (ICIC) IX di Santiago, Chile. Kegiatan ini diikuti oleh 3 Komisioner dari Komisi Informasi Pusat yaitu Abdulhamid Dipopramono, John Fresley dan Evi Trisulo Dianasari. Pada

kegiatan

tersebut

disepakati

bahwa

Indonesia menjadi

tuan

rumah

penyelengaraan International Conference of Information Comissioners (ICIC) X pada tahun 2017 mendatang.

3.7

Kajian Review Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan Kajian Review Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 di Jakarta. Bentuk kegiatan ini dilaksanakan dalam format sarasehan. Narasumber yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 6 Orang, terdiri dari:

41 | P a g e



1. Andreas H. Pareira (Anggota DPR tahun 2004 – 2009 dan 2014 – 2019) 2. Agus Sudibyo (Koalisi untuk Kebebasan Informasi) 3. Dedy Djamaluddin Malik (Anggota DPR tahun 2005 – 2009) 4. Hajriyanto Y. Thohari (Anggota DPR tahun 2004 – 2009) 5. Paulus Widiyanto (Anggota DPR tahun 1999 – 2004) 6. Tosari Widjaja (Anggota DPR tahun 2004 – 2009) Peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 29 orang yang terdiri dari Komisioner KI Pusat, KI Provinsi, Sekretaris KI Pusat, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, IPC, Pattiro, ICEL, Seknas Fitra, TI-Indonesia, dan ICW. Output dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan sejarah pembuatan UU KIP dari penyusun UU KIP. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, maka diharapkan akan bermanfaat bagi internal Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah tapi juga akan bermanfaat bagi eksternal antara lain instansi yang terkait dalam hal ini pemangku kebijakan dan juga masyarakat luas. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan ini pada kurangnya waktu yang lebih lama untuk dapat menguraikan lebih detail mengenai kekurangan UU KIP sebagai review dalam pelaksanaan UU ini yang telah berlaku selama 6 tahun.

3.8

Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi Pada Pengembangan dan pengelolaan web site KI Pusat sampai dengan Tahun 2015 telah dilakukan, sedangkan dari sisi teknis adanya penambahan menu PPID pada halaman depan dan penambahan menu Kuesioner untuk monitoring dan evaluasi badan publik untuk pemeringkatan badan publik, dan penambahan menu buku yang terdiri dari kumpulan buku-buku terbitan Komisi Informasi Pusat. Disamping itu juga tim pengelola website juga melakukan FGD website dalam pengembangan aplikasi SIMSI (sistem manajemen informasi penyelesaian sengketa). Meskipun aplikasi SIMSI ini belum dapat digunakan oleh pihak internal, namun pada tahun 2015 ini lebih pada penguatan internal untuk menguasai aplikasi SIMSI.

42 | P a g e


3.9


Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 yang dimulai dengan konsinyasi instrumen di Tangerang, Banten pada tanggal 23 – 24 Oktober 2015 dengan Narasumber Nuryamin Aini (Dosen UIN Syarif Hidayatullah), Gati Gayatri (Litbang Kementerian Kominfo), dan Evi Trisulo Dianasari (Komisioner KI Pusat). Terdapat 7 kategori Badan Publik yang terdiri dari Kementerian/KL, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik Nasional. Kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan kuesioner ke seluruh Badan Publik di Indonesia sebanyak 386 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 180 kuesioner. Dari 180 kuesioner yang kembali, lalu dilakukan verifikasi terhadap masing-masing Badan Publik melalui website dan data dukung SAQ. Dari hasil verifikasi tersebut didapatkan 10 besar Badan Publik dari masing-masing kategori untuk dilakukan visitasi ke Jakarta dan Luar Jakarta.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penganugerahan dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Seminar Pemeringkatan Badan Publik dengan Tema “Implementasi Open Goverment Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah”. Hadir sebagai Narasumber Bpk. Mahfudz Sidik (Ketua Komisi I DPR RI), Desiana Samosir (IPC/FOINI), Roy Abimanyu (Kantor Staff Presiden). Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah didapatkannya peringkat Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP pada tahun 2015.

43 | P a g e



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemeringkatan Badan Publik yaitu kurangnya persiapan waktu sehingga mempengaruhi distribusi undangan, koordinasi antar panitia agar ditingkatkan lagi serta data konfirmasi peserta kurang akurat. Evaluasi secara keseluruhan pada kegiatan bidang kelembagaan adalah terkait dengan waktu. Tidak adanya rencana yang memuat waktu pelaksanaan yang sering kali membuat tidak terlaksananya beberapa kegiatan dengan baik. Hal ini yang harus diantisipasi pada tahun selanjutnya, untuk membuat waktu pelaksanaan yang sedikit rigid, dengan memperhitungkan batasan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam melakukan kegiatan.

D.

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI Hingga saat ini di provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi adalah Provinsi NTT (1958), Sulawesi Tenggara (1959), Sulawesi Barat (2004), Maluku Utara (1999), Papua Barat (1999), dan Kalimantan Utara (2012). Provinsi NTT sebagai provinsi tertua yang telah dibentuk selain provinsi yang telah disebutkan di atas menjadi prioritas utama dalam program inisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan regulasi hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi NTT belum terbentuk. Selama tahun 2013 – 2015 sebanyak 12 (dua belas) sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat dengan termohon dari Provinsi NTT.

Selain sebagai provinsi tertua yang sejatinya sudah mengimplementasikan UU KIP ini dan maraknya masyarakat yang menuntut hak atas informasi serta potensi besar yang dimiliki baik dari sisi sumber daya alam maupun kebijakan-kebijakan publik yang memiliki semangat transparansi menjadi salah satu prioritas tahun ini yang diharapkan dapat mewujudkan Komisi Informasi. Peran aktif Pemerintah Provinsi dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mendorong semangat keterbukaan informasi publik dalam proses percepatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi NTT.

44 | P a g e



Kegiatan ini dilaksanakan di 2 Provinsi : 1. Provinsi NTT Audiensi dengan Gubernur Provinsi NTT dan Diskusi Publik Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi NTT. Waktu

: 25 – 26 November 2015

Jumlah Tim KIP

: 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

Narasumber FGD

-

2 (dua) orang Komisioner KIP;

-

1 (satu) orang Sekretaris KIP;

-

2 (dua) Tenaga Ahli KIP;

-

2 (dua) Asisten Ahli KIP; dan

-

2 (dua) orang sekretariat KIP.

: 1 (satu) orang Komisioner KIP; 1 (satu) orang Pemerintah Provinsi; dan 1 (satu) orang pegiat Keterbukaan Informasi.

Moderator FGD

: 1 (satu) orang Komisioner KIP.

Fasilitator FGD

: 2 (dua) orang Tenaga Ahli KIP.

Jumlah Peserta FGD: 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Akademisi, Tim Seleksi, dan Masyarakat Sipil (LSM). Output

: Rekomendasi dari masyarakat Sipil untuk pembentukan KI Provinsi yang disampaikan kepada DPRD provinsi NTT dan Pemerintah NTT, Pertemuan dengan Pimpinan DPRD serta Ketua 7 Fraksi DPRD, Pertemuan dengan Sekda Provinsi NTT.

45 | P a g e



2. Provinsi Maluku Kegiatan ini dilaksanakan pada : a. Audiensi dengan Gubernur Provinsi Maluku dan FGD Inisisasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Maluku. - Waktu

: 18 – 21 Mei 2015

- Jumlah Tim KIP

: 9 orang yang terdiri dari :

- Narasumber FGD

-

2 orang Komisioner KIP;

-

1 orang Sekretaris KIP;

-

2 Tenaga Ahli KIP;

-

2 Asisten Ahli KIP; dan

-

3 orang Sekretariat KIP.

: - 1 orang Komisioner KIP; - 1 orang Pemerintah Provinsi; dan - 1 orang pegiat Keterbukaan Informasi.

- Moderator FGD

: 1 orang Komisioner KIP.

- Fasilitator FGD

: - 1 orang Tenaga Ahli KIP; dan - 1 orang Asisten Ahli KIP.

- Jumlah Peserta FGD

: 26 orang yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Akademisi, Tim Seleksi, dan Masyarakat Sipil (LSM).

- Output

:

Berupa

Laporan

Kegiatan

Inisiasi

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi yang merupakan hasil dari Focus Group Disscusion yang

membahas

masyarakat keterbukaan pemerintahan

di

mengenai

Provinsi informasi

pemahaman

Maluku

terhadap

dan

kesiapan

dalam menjalankan

Undang Keterbukaan Informasi Publik.

46 | P a g e

Undang-



E. LAYANAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 5.1 Penyusunan Laporan KI Pusat Tahun 2015 Dalam penyusunan laporan KI Pusat terdapat 4 jenis laporan yaitu: a. Pada tanggal 20 – 22 Desember 2015 telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2015 di Bandung, Jawa Barat. Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Tahunan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015. b. LAKIP Sekretariat KI Pusat Tahun 2014 sudah dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Februari 2015 di Pustiknas Kemenkominfo. c. Laporan Keuangan dan Monev Program Tahun anggaran 2015 terdiri dari:  Pembuatan laporan Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 April 2015 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Output yang dihasilkan berupa laporan Triwulan I.  Kemudian pada tanggal 9 – 11 Juli 2015 diadakan pembuatan Laporan Semester I di Bogor. Output yang dihasilkan berupa Laporan Semester I Tahun 2015.  Pada tanggal 18 – 19 Desember 2015 di Kantor Komisi Informasi Pusat dilaksanakan Penyusunan Laporan Triwulan III. Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Triwulan III. d. Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 September 2015 di Bogor. Kegiatan ini diikuti Oleh Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat, serta Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat. Output yang dihasilkan berupa Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2014. 5.2 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Dalam kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran, terdapat 2 (dua) pelaksanaan kegiatan yaitu penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan RKA-K/L. Pen yusunan Renja dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Juni 2015 di Bogor, Jawa Barat . Hadir sebagai Narasumber adalah Tri Harpini, Dewi Kartikasari dari Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sumaryandono dan Dewi Sri Sotijaningsih dari Sub Direktorat Komunikasi dan Informatika 47 | P a g e



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Peserta sejumlah 26 orang terdiri dari unsur PNS, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan staf di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Output dari kegiatan ini adalah terumuskannya berbagai gagasan, konsep, masukan, dan usulan tentang Renja KI Pusat Tahun 2016 serta tersedianya dokumen perencanaan berupa Renja KI Pusat Tahun 2016. Sedangkan untuk penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2015 di Bogor. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL/DIPA) Tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Juli 2015 di Bandung. Peserta terdiri dari Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Pejabat, dan Staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Hadir sebagai Narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Teddy Kurniadi Firman dan Alexei Yo zval selaku Narasumber Pendamping serta Narasumber dari Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Moh. Nur Syamsi Rizal dan Yayan Hendrayana selaku Narasumber Pendamping. Output dari kegiatan ini antara lain terumuskannya berbagai gagasan, konsep, masukan, dan usulan tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 dan tersedianya konsep Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016.

5.3

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat Pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan khususnya dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja, dimana unsur yang dinilai adalah sasaran kerja pegawai dan perilaku. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 April 2015 di Anyer, Banten. Hadir sebagai Narasumber adalah Zae Hanan, Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat) dan Bambang Hardi Winata (Sekretaris KI Pusat). Peserta yang hadir berjumlah 71 orang terdiri dari seluruh pegawai KI Pusat. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman tentang pentingnya konsep kebersamaan dan loyalitas terhadap manajemen dan organisasi.

48 | P a g e



F. Layanan Perkantoran Pelayanan perkantoran adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang dapat melibatkan baik barang maupun jasa. Berikut uraian Kegiatan Layanan Perkantoran Sekretariat KI Pusat sampai dengan bulan Desember meliputi 2 (dua) komponen sebagai berikut: 1. Pembayaran gaji, Uang Lembur, Honorarium, dan Vakasi Kegiatan ini meliputi layanan gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan anak istri, tunjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, tunjangan PPh, beras, uang makan dan lembur untuk PNS, dan Belanja honorarium tetap. Namun untuk kegiatan lembur tidak terlaksana dengan alasan tidak memenuhi persyaratan. 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh.Sampai dengan Tahun 2014, kegiatan ini tidak dilaksanakan. b. Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan terhadap sejumlah 12 unit kendaraan operasional roda 4 dan 6 unit roda 2 sebagai berikut:

NO

JENIS KENDARAAN / MERK / TYPE

TAHUN

JUMLAH

1

Sedan / Toyota Vios /1.5E M/T

2009

7 Unit

2

Minibus / Toyota Kijang Innova E

2009

1 Unit

2010

1 Unit

2011

3 Unit

3 4

Minibus Isuzu Panther/TBR 54F Turbo LM Minibus Toyota Avanza/G 1.3 AT JUMLAH

12 Unit

Keterangan : Jumlah kendaraan operasional roda 4 yang digunakan oleh Komisioner KIP, Sekretariat KIP, dan Kepala Bagian Sekretariat KIP, serta kendaraan operasional KIP dengan rincian sebagai berikut :

49 | P a g e



a. Komisioner KIP

: 7 Unit

b. Sekretaris KIP

: 1 Unit

c. Bagian Umum

: 1 Unit

d. Bagian Perencanaan

: 1 Unit

e. Bagian APPS

: 1 Unit

f. Kendaraan Operasional

: 1 Unit

No.

Jenis Kendaraan/Merk/Type

Tahun

Jumlah

1.

Sepeda Motor/Honda/Absolute/Revo NF11B1D MT

2009

3 Unit

2.

Sepeda Motor/Honda/Supra X125 NF125TR MT

2009

1 Unit

3.

Sepeda Motor/Honda/Mega Pro GL15A1RR MT

2011

1 Unit

4

Sepeda Motor/Honda/Supra X125 NF125TRF

2011

1 Unit

Jumlah

6 Unit

Keterangan : Jumlah kendaraan roda 2 yang digunakan oleh Sub Bagian dan Staf KIP serta kendaraan operasional KIP dengan rincian sebagai berikut : a. Bagian Umum 4 Unit b. Bagian Perencanaan 1 Unit c. Bagian APPS 1 Unit

c. Perawatan Sarana Gedung Meliputi

biaya

pemeliharaan

AC

dan

pemeliharaan

jaringan/instalasi.

Sudah

terlaksanakan. d. Langganan Daya dan Jasa Meliputi belanja langganan listrik, telepon, dan internet. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulannya.

50 | P a g e



e. Pengadaan Pakaian Seragam Pengadaan pakaian seragam ini diperuntukan bagi Komisioner KI Pusat (sudah direalisasikan), Pegawai (Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Staf Administrasi), Satpam, Pramubakti, dan Pengemudi telah direalisasikan. f. Operasional Perkantoran dan Pimpinan Meliputi belanja keperluan perkantoran (ATK, sewa mesin foto copy), Belanja pengiriman surat dinas, Honorarium pengelola keuangan dan Belanja barang non operasional lainnya. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulannya. g. Kerjasama Instansi Dalam Negeri Kegiatan Kerjasama Instansi Dalam Negeri sudah dilaksanakan. h. Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer Pelaksanaannya meliputi pemeliharaan PC, Laptop, Printer, dan Inventaris kantor. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya Laptop sering menjadi beban pemakai. i. Pencetakan, Penerbitan, Penggandaan, dan Laminasi Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, baik dalam sampul maupun tidak. Pengadaan pencetakan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat meliputi: 1) Pencetakan Buku Perki Nomor 1 Th 2014 tentang Standar Layanan Sengketa Informasi Pemilu sebanyak 100 Eksemplar 2) Cetak kalender dinding, duduk, dan buku agenda 2014 masing-masing sebanyak 100 Eksemplar 3) Map Garuda sebanyak 1000 Eksemplar 4) Kertas Kop garuda tengah dan pinggir 5) Amplop KIP ukuran besar dan kecil

51 | P a g e



j. Sewa Gedung Meliputi Sewa gedung kantor dan Sewa tempat tinggal untuk Komisioner. Sewa gedung dimaksud adalah sewa gedung kantor KI Pusat yang menempati Gedung International Trade Center yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat dan Sewa Apartemen untuk tempat tinggal anggota KIP an. Yhannu Setiawan. G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang sudah diadakan adalah Laptop sebanyak 11 unit, Printer sebanyak 7 unit, Scanner sebanyak 2 unit, 7 unit Hardisk Eksternal, aplikasi kios-K, aplikasi e-PPID, dan TV Display.

H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran meliputi: 1. TV Monitor sebanyak 6 unit 2. Bracket Table Mount sebanyak 3 unit 3. CCTV dan pemasangan sebanyak 19 unit 4. Kelengkapan DVR 16 chfhd cctv 1 unit 5. Kelengkapan 4 chfhd 1 unit 6. Kabel dan pemasangan cctv 1 unit 7. Bracket cctv 1 unit 8. Pengadaan instalasi jaringan LAN 1 buah 9. Meubeulieur 1 unit

52 | P a g e



BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA A. Realisasi Capaian Kinerja Program I. Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diukur dari pencapaian kinerja sebagai berikut: 1. Presentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Salah satu tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi dimana. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak. Sampai dengan Juni 2015 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 2620 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 816 kasus atau 31,15%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 55% maka capaian target kinerja sampai dengan tahun 2015 sebesar 57,54%. Capaian target kinerja ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan capaian target kinerja ini terutama karena adanya revisi target dari 90% menjadi 55%.

2. Presentase Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan

ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008,

badan publik diwajibkan untuk: (1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID; (2) Memiliki SOP Layanan Informasi Publik; (3) Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. 53 | P a g e



Dengan demikian badan Publik dianggap sudah melaksanakan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 apabila sudah memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat belum memiliki instrument atau mekanisme untuk mengetahui apakah suatu badan sudah atau belum melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data tentang jumlah PPID. Peran atau kontribusi Komisi Informasi Pusat terakit PPID adalah memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan kepada badan/PPID serta memberikan edukasi dan advokasi kepada anggota/kelompok masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi agar menyadari haknya atas akses informasi. Selain itu putusan Komisi Informasi dalam

penyelesaian sengketa informasi dapat

mendorong badan publik untuk membentuk PPID dan meningkatkan kapasitasnya serta melakukan penataan dan pembenahan SOP Standar Layanan Informasi Publik.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah PPID yang sudah terbentuk dari 694 jumlah badan yang dapat diintervensi adalah sebanyak 341 PPID atau 49,11%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 60% maka capaian target kinerja menjadi 91,90%. Capaian ini mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 54,26% mengingat adanya revisi target dari 90% pada tahun 2014 menjadi 60% tahun 2015. 3. Persentase Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Sampai dengan tahun 2015 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk 28 provinsi atau 82,35%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 80% maka capaian target kinerja sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 100%. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 84,97%. Hal ini disebabkan adanya penurunan target dari 90% menjadi 80%.

54 | P a g e



4. Tersedianya Dukungan Teknis dan Dukungan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi (KI) Pusat Tersedianya dukungan teknis dan dukungan manajemen dalam

rangka

kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat dapat diukur dari capaian kinerja sebagai berikut: A. Persentase Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran dan kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Peran dan kedudukan ini bersifat layanan administrasi dan dukungan teknis atau dengan kata lain berupa layanan dukungan operasional perkantoran sehari-hari, seperti: dukungan SDM (termasuk kepaniteraan), keuangan, sarana prasarana, serta koordinasi pelaksanaan rencana program dan anggaran. Oleh karena dukungan tersebut harus penuh, maka target yang ingin dicapai adalah 100% layanan/bulan. Sampai dengan tahun 2015 realisasi mencapai 12 bulan/layanan atau 100%. Bila dikonversi dengan target 100%, maka capaian target kinerja adalah 100%. B. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Pada tahun 2015 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran mencapai sebesar Rp. 17.157.687.234,- atau 79,07%, dengan rincian sebagai berikut: 1.

Penanganan Sengketa Informasi Publik Rp. 1.507.263.948,-

2.

Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Rp. 4.032.607.993,-

3.

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi Rp. 1.820.411.849,-

55 | P a g e



4.

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 555.464.250,-

5.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Rp. 194.489.900,-

6.

Layanan Perkantoran Rp. 8.293.527.094,-

7.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 243.450.000,-

8.

Pengadaan Inventaris Kantor Rp. 510.472.200,-

C. Realisasi Capaian Fisik Pada tahun 2015, serapan capaian fisik Sekretariat Komisi Informasi sebesar 83%, dengan rincian sebagai berikut : 1.

Penanganan Sengketa Informasi Publik 69%.

2.

Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi 96%.

3.

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi 78%.

56 | P a g e

4.

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 100%.

5.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 100%.

6.

Layanan Perkantoran 100%.

7.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 86%.

8.

Pengadaan Inventaris Kantor 79%.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Secara umum, target capaian kinerja dan anggaran Komisi Informasi Pusat sampai dengan Tahun 2015 dapat dikatakan tidak terlalu buruk. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015, namun belum dapat terlaksana. Dari total pagu anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebesar Rp. 21.698.499.000,yang terealisasi sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp. 17.157.687.234,- atau 79,07%. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran antara lain adalah: 1. Kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting serta refocusing. 2. Rendahnya koordinasi dalam persiapan rencana pelaksanaan program kegiatan. 3. Perbedaan persepsi mengenai rencana program kegiatan dan anggaran di antara Sekretariat dan Komisioner. 4. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan.

B. SARAN-SARAN 1. Diadakannya Rapat Evaluasi Bulanan realisasi program kegiatan dan anggaran. 2. Adanya upaya mengenai percepatan dalam pelaksanaan rencana program. 3. Memberikan pemahaman secara terus menerus tentang kewajiban melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan.

57 | P a g e

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN ANGGARAN 2015 Periode : s/d Desember 2015

KODE

URAIAN

%

(Rp)

(Rp) 3020

SISA

REALISASI s/d BULAN INII 2015

PAGU

%

%

OUTPUT

TOTAL PAGU

(Rp)

%

%

OUTPUT

TOTAL PAGU

Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

51

Belanja Pegawai

4,701,829,000

21.67

4,222,821,041

89.81

19.46

479,007,959

10.19

2.21

52

Belanja Barang

15,127,492,000

69.72

12,180,943,993

80.52

56.14

2,946,548,007

19.48

13.58

53

Belanja Modal

1,869,178,000

8.61

753,922,200

40.33

3.47

1,115,255,800

59.67

5.14

21,698,499,000

100

17,157,687,234

79.07

4,540,811,766

JUMLAH (Rp)

Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bambang Hardi Winata, MM NIP. 195612181980031003

20.93

REALISASI ANGGARAN PER JENIS OUTPUT SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN ANGGARAN 2015 Periode : s/d Desember 2015

URAIAN

%

(Rp) 3020

SISA

REALISASI s/d BULAN INII 2015

PAGU KODE

(Rp)

%

%

OUTPUT

TOTAL PAGU

%

(Rp)

OUTPUT

% TOTAL PAGU


3020.01.001 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008

2,654,282,000

12.23

1,507,263,948

56.79

6.95

1,147,018,052

43.21

5.29

3020.01.002 Pelaksanaan Edukasi Dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik

4,350,733,000

20.05

4,032,607,993

92.69

18.58

318,125,007

7.31

1.47

3020.01.003 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi

2,656,140,000

12.24

1,820,411,849

68.54

8.39

835,728,151

31.46

3.85

3020.01.005 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

619,640,000

2.86

555,464,250

89.64

2.56

64,175,750

10.36

0.30

3020.01.006 Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

237,402,000

1.09

194,489,900

81.92

0.90

42,912,100

18.08

0.20

9,327,124,000

42.99

8,293,527,094

88.92

38.22

1,033,596,906

11.08

4.76

537,100,000

2.48

243,450,000

45.33

1.12

293,650,000

54.67

1.35

1,316,078,000

6.07

510,472,200

38.79

2.35

805,605,800

61.21

3.71

21,698,499,000

100.00

17,157,687,234

79.07

4,540,811,766

3020.01.994 Layanan Perkantoran 3020.01.996 Perangkat Pengolah Data dan Informasi 3020.01.997 Pengadaan Inventaris Kantor JUMLAH (Rp)

Jakarta, Januari 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bambang Hardi Winata, MM NIP. 195612181980031003

20.93

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT Periode : s/d Desember 2015

KODE 1 059.01.01

3020 3020.001

3020.001.101

011 521211 521213 521219 522141 522151 524111 524113 3020.001.102 012 521114 521211 521213 521219 522151 524111 524113 524114 524119

JENIS BELANJA / MAK 2 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika


PAGU DIPA (Rp) 3

REALISASI s/d BULAN LALU 4

21,698,499,000

14,539,661,322

21,698,499,000

14,539,661,322

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 Tahun 2008

2,654,282,000

1,324,627,448

Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non Litigasi di Luar Jakarta dan di Jakarta, Lokasi : Seluruh Indonesia

1,210,900,000

888,602,148

1,210,900,000

888,602,148

25,500,000 23,500,000 118,700,000 139,500,000 60,000,000 806,800,000 36,900,000

9,511,500 21,150,000 15,434,350 64,788,000 160,437,800 613,230,498 4,050,000

583,950,000

145,676,500

Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI

583,950,000

145,676,500

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

13,500,000 109,450,000 7,500,000 8,640,000 243,600,000 50,450,000 8,550,000 39,100,000 103,160,000

1,906,500 1,750,000 4,420,000 137,600,000 -

Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non Litigasi di Luar Jakarta dan di Jakarta Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI, Lokasi: Denpasar, Jakarta

%

67.01

REALISASI BULAN INI 5

%

2,618,025,912

12.07

2,618,025,912 6.10

182,636,500

REALISASI s/d s/d BULAN INI 6 (4+5) 17,157,687,234

SISA DANA s/d BULAN INI 7 (3-6)

%

79.07

17,157,687,234 0.84

1,507,263,948

4,540,811,766

4,540,811,766 6.95

1,147,018,052

85,487,500

974,089,648

236,810,352

85,487,500

974,089,648

236,810,352

24,589,500 22,700,000 17,416,350 64,788,000 166,737,800 657,007,998 20,850,000

910,500 800,000 101,283,650 74,712,000 106,737,800 149,792,002 16,050,000

0

145,676,500

438,273,500

0

145,676,500

438,273,500

1,906,500 1,750,000 4,420,000 137,600,000 -

13,500,000 107,543,500 5,750,000 4,220,000 106,000,000 50,450,000 8,550,000 39,100,000 103,160,000

15,078,000 1,550,000 1,982,000 6,300,000 43,777,500 16,800,000

-

3020.001.103 013 521114 521211 521213 521219 522151 524111 524113 524114 524119 3020.001.104 014

Penyusunan 3 Modul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Lokasi : Jakarta, Surabaya Penyusunan 3 Modul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

228,418,800

219,209,200

198,418,800

30,000,000

228,418,800

219,209,200

0 35,800,300 2,150,000 11,168,500 179,300,000 0 0 0 0

13,500,000 26,349,700 2,500,000 648,500 64,300,000 43,778,000 8,550,000 39,100,000 21,780,000

Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi, Lokasi : Jakarta dan Luar Jakarta

116,280,000

28,500,000

28,500,000

57,000,000

59,280,000

Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi

116,280,000

28,500,000

28,500,000

57,000,000

59,280,000

0 57,000,000 0 0 0

4,000,000 4,500,000 21,080,000 23,800,000 5,900,000

Kompilasi, Eksaminasi dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi

521211 521213 521219 522151 524113 524114

Belanja Bahan Honor Ouput Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Informasi, Lokasi: 3,020,001,106 Jakarta

521211 521213 521219 522151 524114

30,000,000

13,500,000 62,150,000 4,650,000 10,520,000 243,600,000 43,778,000 8,550,000 39,100,000 21,780,000

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kompilasi, Eksaminasi dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi, Lokasi: Jakarta, 3020.001.105 Tanjung Pinang

016

447,628,000

198,418,800

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Bahan Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

521211 521213 521219 522151 524113

015

447,628,000

Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Informasi Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

4,000,000 61,500,000 21,080,000 23,800,000 5,900,000 122,984,000 122,984,000 24,972,000 54,000,000 12,012,000 12,600,000 4,800,000 14,600,000

5,800,300 2,150,000 11,168,500 179,300,000 -

28,500,000 -

28,500,000 -

58,430,000

38,649,000

97,079,000

25,905,000

58,430,000

38,649,000

97,079,000

25,905,000

1,704,000 48,000,000 1,695,000 0 12,000,000 33,680,000

23,268,000 6,000,000 10,317,000 12,600,000 7,200,000 19,080,000

0

5,000,000

167,540,000

0

5,000,000

167,540,000

0 1,500,000 3,500,000 0 0

9,640,000 1,500,000 40,000,000 52,000,000 64,400,000

24,750,000 33,680,000

172,540,000

5,000,000

172,540,000

5,000,000

9,640,000 3,000,000 43,500,000 52,000,000 64,400,000

30,000,000 -

1,500,000 3,500,000 -

1,704,000 23,250,000 1,695,000 12,000,000 -

-

3020.002

Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik

3020.002.201 Forum Diskusi Memperingati Lima Tahun Berlakunya UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 021 521211 521213 521219 522151 524113 524114 3020.002.202

022

78,040,000

105,230,000

78,040,000

105,230,000

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

15,000,000 3,900,000 5,340,000 19,400,000 6,900,000 27,500,000

12,080,000 3,450,000 45,000,000 12,900,000 6,300,000 25,500,000

Lomba Debat dan Lomba Design Logo Keterbukaan Informasi di Kalangan Mahasiswa, Lokasi: Jakarta

321,810,000

286,637,900

Lomba Debat dan Lomba Design Logo Keterbukaan Informasi di Kalangan Mahasiswa

321,810,000

286,637,900

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Diseminasi Tentang Hak Masyarakat Sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi 3020.002.203 dalam Rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional, Lokasi: Jakarta

521211 521213 521219 522141 522151 524113 3020.002.204 024

3,297,531,393

Forum Diskusi Memperingati Lima Tahun Berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lokasi: 2x/2 objek

521114 521211 521213 521219 522151 524113 524114

023

4,350,733,000

2,000,000 44,400,000 10,400,000 22,120,000 156,700,000 6,300,000 79,890,000

15.20

735,076,600

4,032,607,993

18.58

318,125,007

0

105,230,000

27,190,000

0

105,230,000

27,190,000

12,080,000 3,450,000 45,000,000 12,900,000 6,300,000 25,500,000

2,920,000 450,000 39,660,000 6,500,000 600,000 2,000,000

0

286,637,900

35,172,100

0

286,637,900

35,172,100

979,500 38,573,400 10,150,000 25,475,000 125,500,000 7,350,000 78,610,000

1,020,500 5,826,600 250,000 3,355,000 31,200,000 1,050,000 1,280,000

-

979,500 38,573,400 10,150,000 25,475,000 125,500,000 7,350,000 78,610,000

3.39

-

218,100,000

190,417,000

0

190,417,000

27,683,000

218,100,000

190,417,000

0

190,417,000

27,683,000

52,500,000 16,400,000 71,300,000 45,000,000 10,500,000 22,400,000

30,765,000 17,550,000 69,002,000 45,000,000 8,600,000 19,500,000

30,765,000 17,550,000 69,002,000 45,000,000 8,600,000 19,500,000

21,735,000 1,150,000 2,298,000 0 1,900,000 2,900,000

Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta

231,130,000

174,943,993

46,610,000

221,553,993

9,576,007

Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik

231,130,000

174,943,993

46,610,000

221,553,993

9,576,007

22,000,000 14,600,000 91,300,000

14,941,400 8,712,000 56,900,000

17,909,400 11,326,000 88,900,000

4,090,600 3,274,000 2,400,000

Diseminasi Tentang Hak Masyarakat Sebagai Pengguna dan Pemohon Informasi dalam Rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

521111 Belanja Keperluan Kantor 521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output Kegiatan

-

-

2,968,000 2,614,000 32,000,000 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota

28,600,000 6,700,000 67,930,000

20,457,693 6,500,000 67,432,900

1,400,400,000

1,365,538,000

Dialog Interaktif di TV 8x dan Radio 6x

1,400,400,000

1,365,538,000

Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

16,100,000 1,304,050,000 54,000,000 26,250,000

9,000,000 1,274,538,000 62,350,000 19,650,000

1,730,150,000

966,850,000

1,730,150,000

966,850,000

40,150,000 1,690,000,000

966,850,000

109,020,000

200,000 200,000

3020.002.205 Dialog Interaktif di TV 8x dan Radio 6x, Lokasi : Jakarta 025 521213 521219 522151 524113

3020.002.206 PSA Keterbukaan Informasi Publik (TV, Raadio, Advetorial), Lokasi: Jakarta 026

PSA Keterbukaan Informasi Publik (TV, Raadio, Advetorial)

521213 Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3020.002.207 Penyusunan dan Pencetakan Jurnal KIP 027 521114 521211 521213 521219 524113

Penyusunan dan Pencetakan Jurnal KIP Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3020.002.208 Penyusunan dan Pencetakan News Letter 028

Penyusunan dan Pencetakan News Letter

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521211 521213 521219 524113

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3,020,002,209 Pengembangan Jaringan Media Melalui Media Gathering, Lokasi: Medan 029

Pengembangan Jaringan Media Melalui Media Gathering

521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

109,020,000

29,485,693 6,500,000 67,432,900

885,693 200,000 497,100

180,836,000

1,546,374,000

145,974,000

180,836,000

1,546,374,000

145,974,000

10,150,000 1,448,374,000 66,550,000 21,300,000

5,950,000 144,324,000 12,550,000 4,950,000

439,550,000

1,406,400,000

323,750,000

439,550,000

1,406,400,000

323,750,000

1,406,400,000

40,150,000 283,600,000

39,760,000

39,960,000

69,060,000

39,760,000

39,960,000

69,060,000

200,000 -

12,000,000 51,000,000 36,780,000 5,140,000 3,900,000

9,028,000 -

1,150,000 173,836,000 4,200,000 1,650,000

439,550,000

12,000,000 51,000,000 36,780,000 5,340,000 3,900,000

200,000 -

27,500,000 12,260,000 -

110,320,000

57,436,200

28,320,600

85,756,800

24,563,200

110,320,000

57,436,200

28,320,600

85,756,800

24,563,200

14,000,000

2,475,000

2,475,000

66,000,000 16,240,000 6,880,000 7,200,000

34,872,000 12,180,000 2,359,200 5,550,000

59,132,600 16,240,000 2,359,200 5,550,000

11,525,000 6,867,400 0 4,520,800 1,650,000

151,763,000

150,278,300

0

150,278,300

1,484,700

151,763,000

150,278,300

0

150,278,300

1,484,700

10,067,000 2,050,000 750,000

10,064,000 2,050,000 640,000

10,064,000 2,050,000 640,000

3,000 0 110,000

24,260,600 4,060,000 -

-

522141 522151 524111 524113 524119 3020.003 3020.003.301

031 521114 521211 521213 521219 522151 524111 524113 524114 524119 3020.003.302

Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2,656,140,000

1,411,653,557

Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta dan 11 Provinsi Lainnya

361,496,000

37,983,400

199,491,092

237,474,492

124,021,508

Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta dan 11 Provinsi Lainnya

361,496,000

37,983,400

199,491,092

237,474,492

124,021,508


6,000,000 36,226,000 37,350,000 9,400,000 41,600,000 113,740,000 12,300,000 78,800,000 26,080,000

129,500 18,640,000 37,150,000 8,900,000 96,491,592 8,250,000 29,930,000 -

5,814,500 20,808,400 37,150,000 0 13,600,000 96,491,592 8,250,000 29,930,000 25,430,000

185,500 15,417,600 200,000 9,400,000 28,000,000 17,248,408 4,050,000 48,870,000 650,000

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi

Forum Konsultasi Badan Publik Dalam Penerapan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta, Pekan Baru

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3020.003.303 Inisiasi Keanggotaan dan Kerjasama Internasional, Lokasi : Jakarta

521114 521211 521213 521219 522141 522151 524113 524114

5,685,000 2,168,400 4,700,000 25,430,000

-

1,350,000 0 4,900 0 16,800

10,650,000 18,500,000 6,309,100 4,200,000 97,865,200

Forum Konsultasi Badan Publik Dalam Penerapan Peraturan Keterbukaan Informasi 032 Publik 521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output Kegiatan

033

10,650,000 18,500,000 6,309,100 4,200,000 97,865,200

12,000,000 18,500,000 6,314,000 4,200,000 97,882,000

6.51

408,758,292

1.88

1,820,411,849

8.39

835,728,151

76,160,000

0

0

0

76,160,000

76,160,000

0

0

0

76,160,000

9,050,000 1,450,000 4,380,000 34,700,000 26,580,000

-

-

-

9,050,000

-

-

-

1,450,000

231,900,000

Inisiasi Keanggotaan dan Kerjasama Internasional

231,900,000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3,400,000 57,000,000 6,150,000 21,550,000 40,000,000 25,800,000 5,400,000 72,600,000

0

0

0 -

0 -

-

4,380,000 34,700,000 26,580,000 0

231,900,000

0

231,900,000 3,400,000 57,000,000 6,150,000 21,550,000 40,000,000 25,800,000 5,400,000 72,600,000

3020.003.304 034 521211 521219 522151 524111

Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivasi Komisi Informasi Daerah, Lokasi: Bangka Belitung, Kalimantan Selatan

62,772,000

Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivasi Komisi Informasi Daerah

62,772,000

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa

4,000,000 8,220,000 10,500,000 40,052,000

3020.003.305 Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia, Lokasi: Banten 035 521211 521213 521219 522141 522151 524111 524119

521114 521211 521213 521219 522151 524119

521213 521219 522131 522151 524114 3020.003.308

0 -

0 -

0

62,772,000

0

62,772,000

-

4,000,000 8,220,000 10,500,000 40,052,000

708,440,700

68,721,100

777,161,800

18,876,200

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2015

796,038,000

708,440,700

68,721,100

777,161,800

18,876,200

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

68,050,000 24,500,000 26,180,000 10,800,000 38,200,000 348,858,000 279,450,000

66,064,300 24,000,000 20,620,400 8,000,000 38,200,000 346,412,100 273,865,000

1,985,700 500,000 5,559,600 2,800,000 0 2,445,900 5,585,000

0

172,101,000

3,969,000

0

172,101,000

3,969,000

0 15,225,000 2,500,000 3,026,000 13,200,000 138,150,000

1,500,000 575,000 150,000 1,674,000 0 70,000

16,292,200

74,356,300

248,687,700

16,292,200

74,356,300

248,687,700

42,585,000 6,571,300 0 25,200,000 0

2,515,000 5,572,700 200,000,000 33,800,000 6,800,000

65,538,700 24,000,000 18,835,400 8,000,000 14,700,000 306,351,600 271,015,000

176,070,000

172,101,000

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia

176,070,000

172,101,000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

1,500,000 15,800,000 2,650,000 4,700,000 13,200,000 138,220,000

3020.003.307 Pengembangan dan Pengelola Website Layanan Informasi, Lokasi: Jakarta 037

0

796,038,000

3020.003.306 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia, Lokasi: Tangerang 036

0

15,225,000 2,500,000 3,026,000 13,200,000 138,150,000

525,600 1,785,000 23,500,000 40,060,500 2,850,000

-

323,044,000

58,064,100

Pengembangan dan Pengelola Website Layanan Informasi

323,044,000

58,064,100

Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

45,100,000 12,144,000 200,000,000 59,000,000 6,800,000

27,685,000 5,179,100 25,200,000 -

Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi

241,500,000

239,686,057

0

239,686,057

1,813,943

241,500,000

239,686,057

0

239,686,057

1,813,943

Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi 038 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

1,500,000 240,000,000

239,686,057

14,900,000 1,392,200 -

-

239,686,057

1,500,000 313,943

3,020,003,309 039 521114 521211 521213 521219 522151 524111 524113 524114 524119

Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi, Lokasi: DKI (Lokus Penelitian), Aceh, Palangkaraya (Diskusi)

161,148,000

108,764,300

80,217,100

188,981,400

27,833,400

Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

161,148,000

108,764,300

80,217,100

188,981,400

27,833,400

5,000,000 19,050,000 16,900,000 6,840,000 29,100,000 50,668,000 5,880,000 10,760,000 16,950,000

991,000 15,450,000 2,416,900 22,100,000 50,376,400 6,930,000 10,500,000 -

14,327,000 16,900,000 9,248,900 28,300,000 88,265,500 6,930,000 10,500,000 -

5,000,000 4,723,000 0 2,408,900 800,000 37,597,500 1,050,000 260,000 16,950,000

121,840,000

70,646,000

0

70,646,000

51,194,000

0

70,646,000

51,194,000

750,000 5,100,000 2,096,000 62,700,000 0 0

7,670,000 8,200,000 2,464,000 15,500,000 6,600,000 10,760,000

0

2,900,000

26,960,000

0


3020.003.310 Kajian Reviu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta 040 521211 521213 521219 522151 524113 524114

Kajian Reviu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kerjasama Kelembagaan (MoU) dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, 3,020,003,311 Lokasi: Jakarta 041

Kerjasama Kelembagaan (MoU) dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

121,840,000 8,420,000 13,300,000 4,560,000 78,200,000 6,600,000 10,760,000

70,646,000 750,000 5,100,000 2,096,000 62,700,000 2,900,000

29,860,000

2,900,000

2,900,000

26,960,000

6,000,000 2,300,000 7,260,000

2,000,000 -

-

2,000,000 -

-

900,000

4,000,000 2,300,000 7,260,000 13,400,000

44,036,800

57,104,800

17,207,200

44,036,800

57,104,800

17,207,200

1,504,800 15,450,000 -

44,550,000 12,377,200 4,650,000 5,080,000

14,300,000

900,000

3,020,003,312 Layanan Informasi PPID, Lokasi: Jakarta

74,312,000

13,068,000

Layanan Informasi PPID

74,312,000

13,068,000

Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

44,550,000 13,882,000 10,800,000 5,080,000

521213 521219 524113 524114

-

29,860,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

042

13,336,000 1,450,000 6,832,000 6,200,000 37,889,100 14,510,000

618,000 12,450,000 -

40,150,000 886,800 3,000,000 -

3020.005

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

619,640,000

493,882,250

3020.005.501

Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat, Lokasi: Bogor

213,340,000

142,375,000

61,582,000

203,957,000

9,383,000


213,340,000

142,375,000

61,582,000

203,957,000

9,383,000

58,435,000 9,375,000 480,000 48,580,000

0

58,435,000 0 9,375,000 480,000 48,580,000

1,065,000 900,000 125,000 20,000 20,000

0

53,415,000 2,875,000 260,000 50,280,000

53,415,000 -

1,235,000 3,550,000 500,000 50,600,000

8,167,000

54,787,000

3,503,000

3,932,000 2,360,000 14,165,000 34,330,000 0 37,320,000

1,318,000 640,000 1,515,000 30,000 #VALUE!

3,525,000 400,000 2,500,000 2,010,000 28,885,000

475,000 100,000 200,000 50,000 2,755,000

051

2

61,582,000

0

555,464,250

2.56

64,175,750

A 521114 521211 521219 524119

Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat 2014 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

59,500,000 900,000 9,500,000 500,000 48,600,000

B 521211 521219 524119

Penyusunan Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2015, Lokasi: Bandung Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

54,650,000 3,550,000 500,000 50,600,000

C

Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Program Anggaran Tahun 2015 (Triwulan I,III-Semester), Lokasi: Jakarta dan Banten

58,290,000

46,620,000

5,250,000 3,000,000 15,680,000 34,360,000

3,170,000 1,790,000 7,330,000 34,330,000

40,900,000

37,320,000

4,000,000 500,000 2,700,000 2,060,000 31,640,000

3,525,000 400,000 2,500,000 2,010,000 28,885,000

178,950,000

171,378,000

0

171,378,000

7,572,000

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2016

82,670,000

171,378,000

0

171,378,000

88,708,000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2016, Lokasi: Jawa Barat Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

82,670,000

82,498,000

0

82,498,000

172,000

2,530,000 1,600,000 9,200,000 4,120,000 65,048,000 -

0 600,000 4,500,000 0 53,848,000 59,120,000

521211 521219 524114 524119 D 521211 521219 522151 524111 524119 3020.005.502 052 A 521211 521219 522151 524111 524114 524119

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyusunan LAKIP Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahuh 2014 Lokasi: Bogor Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2016, Lokasi: Jawa Barat

2,530,000 1,000,000 4,700,000 4,120,000 11,200,000 59,120,000

-

2,530,000 1,600,000 9,200,000 4,120,000 65,048,000 -

-

762,000 570,000 6,835,000 0 -

-

3,580,000

B 521211 521219 522151 524111 524119

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL/DIPA) Tahun 2016, Lokasi: Bogor dan Batam Belanja Bahan Belanja Barang Non Opersional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3020.005.503 Penyelenggaraan Perpustakaan

96,280,000 2,350,000 1,000,000 4,700,000 33,020,000 55,210,000

Penyelenggaraan Perpustakaan

25,000,000 7,200,000 1,800,000 16,000,000

3020.005.504 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat, Lokasi: Bogor 054 521211 521219 522131 522151 524111 524119 3020.006

521211 521213 522151 524119 521219 524111

0 -

0

180,129,250

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat

202,350,000

180,129,250

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

13,150,000 500,000 20,000,000 11,800,000 1,860,000 155,040,000

12,769,250 11,800,000 1,260,000 154,300,000

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

237,402,000

91,449,700

237,402,000

FGD dengan Kelompok Strategis Belanja Bahan honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Biasa

88,880,000

7,400,000

2,200,000 32,680,000 54,000,000

150,000 1,000,000 4,700,000 340,000 1,210,000

0

25,000,000

0

25,000,000

0

0 -

202,350,000

3020.006.601 Inisiasi Pembentukan KI Provinsi, Lokasi: NTT, Maluku Utara 061

2,200,000 32,680,000 54,000,000

25,000,000

521213 Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya

053

88,880,000

0 -

7,200,000 1,800,000 16,000,000

0

180,129,250

22,220,750

0

180,129,250

22,220,750

12,769,250 11,800,000 1,260,000 154,300,000

380,750 500,000 20,000,000 600,000 740,000

103,040,200

194,489,900

42,912,100

91,449,700

103,040,200

0

237,402,000

237,402,000

91,449,700

103,040,200

0

237,402,000

8,900,000 2,900,000 22,200,000 33,570,000 1,000,000 168,832,000

4,191,400 1,450,000 8,900,000 13,620,000 500,000 62,788,300

2,845,000 1,300,000 13,300,000 420,000 16,950,000 68,225,200

7,036,400 2,750,000 22,200,000 14,040,000 17,450,000 131,013,500

1,863,600 150,000 0 19,530,000 16,450,000 37,818,500

-

3020.994

Layanan Perkantoran

3020.994.001 Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Honorarium dan Vakasi, Lokasi: Jakarta 001 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512111 512211 512411 512412 002 A 521113

9,327,124,000

7,451,549,974

523121 C 523121 D 522111 522112 522119 E 521119 F 521111 521114 521115 521219

841,977,120

3.88

8,293,527,094

38.22

1,033,596,906

9,327,124,000

7,451,549,974

841,977,120

8,293,527,094

1,033,596,906

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4,701,829,000

3,733,036,139

489,784,902

4,222,821,041

479,007,959

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Honor Tetap Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (tunj. Khusus/kegiatan) Belanja Pegawai Transito

792,720,000 11,000 68,379,000 19,910,000 135,344,000 8,549,000 23,083,000 44,785,000 161,040,000 16,835,000 2,493,600,000 80,245,000 747,576,000 109,752,000

858,954,100 18,121 72,036,980 17,584,576 126,490,000 8,450,000 36,445,909 44,488,720 87,679,000 17,205,000 1,838,900,000 624,783,733 -

858,954,100 18,121 72,036,980 17,584,576 126,490,000 8,450,000 36,445,909 44,488,720 102,163,000 17,205,000 2,196,300,000 742,684,635 -

66,234,100 7,121 3,657,980 2,325,424 8,854,000 99,000 13,362,909 296,280 58,877,000 370,000 297,300,000 80,245,000 4,891,365 109,752,000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

4,625,295,000

3,718,513,835

352,192,218

4,070,706,053

554,588,947

Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (1 tahun)

23,040,000

0

0

0

23,040,000

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

23,040,000

Perawatan Kendaraan Roda 4/2

465,310,000

302,299,988

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

465,310,000

302,299,988

Perawatan Sarana Gedung

29,840,000

1,687,600


29,840,000

1,687,600

138,000,000

83,459,985

15,564,000 74,436,000 48,000,000

15,563,639 48,667,819 19,228,527

Pengadaan Seragam OB, Pengemudi, dan Satpam

104,040,000

55,620,000

Belanja Barang Operasional Lainnya

104,040,000

55,620,000

1,178,780,000

861,901,877

917,000,000 24,000,000 166,260,000 71,520,000

619,680,806 10,991,042 110,250,000 120,980,029

Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Operasional Perkantoran dan Pimpinan (1 Tahun) Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Non Operasional Lainnya

14,484,000 357,400,000 117,900,902 -

23,040,000 -

B

34.34

-

-

53,510,728

355,810,716

109,499,284

355,810,716

109,499,284

1,687,600

28,152,400

1,687,600

28,152,400

99,754,485

38,245,515

15,563,639 54,108,894 30,081,952

361 20,327,106 17,918,048

30,700,000

86,320,000

17,720,000

30,700,000

86,320,000

17,720,000

174,991,990

1,036,893,867

141,886,133

747,650,296 11,211,042 131,790,000 146,242,529

169,349,704 12,788,958 34,470,000 74,722,529

53,510,728 0 16,294,500 5,441,075 10,853,425

127,969,490 220,000 21,540,000 25,262,500

G 524111 524113 524114 H 523121 I 521219 J 522141 3020.996

Kerjasama Instansi Dalam Negeri

384,100,000

317,423,432

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

330,800,000 18,000,000 35,300,000

290,480,032 15,300,000 11,643,400

Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer (1 Tahun)

84,985,000

53,425,953


84,985,000

53,425,953

188,000,000

40,375,000

Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi (1 Tahun) Belanja Barang Non Operasional Lainnya

188,000,000

40,375,000

Sewa Gedung dan Interior (1 Tahun)

2,029,200,000

2,002,320,000

Belanja Sewa

2,029,200,000

2,002,320,000

537,100,000

152,300,000

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

3020.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data 011 532111 3020.997

532111

14,200,000

46,181,568

310,975,032 15,300,000 11,643,400

19,824,968 2,700,000 23,656,600

67,625,953

17,359,047

67,625,953

17,359,047

0

40,375,000

147,625,000

40,375,000

147,625,000

42,000,000

2,044,320,000

15,120,000

14,200,000 -

42,000,000 0.70

337,918,432

91,150,000

2,044,320,000 0.42

243,450,000

15,120,000 1.12

293,650,000

537,100,000

152,300,000

91,150,000

243,450,000

293,650,000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537,100,000

152,300,000

91,150,000

243,450,000

293,650,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

537,100,000

243,450,000

293,650,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

3020.997.001 Pengadaan Inventaris Kantor - Lokasi : Jakarta 011

20,495,000 20,495,000 -

152,300,000

1,316,078,000

316,667,000

91,150,000 1.46

193,805,200

0.89

510,472,200

2.35

805,605,800

1,316,078,000

316,667,000

193,805,200

510,472,200

805,605,800

Pengadaan Inventaris Kantor

1,316,078,000

316,667,000

193,805,200

510,472,200

805,605,800

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1,316,078,000

316,667,000

510,472,200

805,605,800

193,805,200

Jakarta, Januari 2016 Kepala Bagian Perencanaan

Drs. Daulat Siregar NIP. 195910191986031002 Keterangan SPM LS No. 177 tanggal 01 Desember SPM LS No. 178 tanggal 01 Desember SPM LS No. 179 tanggal 01 Desember SPM LS No. 180 tanggal 01 Desember SPM LS No. 181 tanggal 01 Desember SPM LS No. 182 tanggal 03 Desember SPM LS No. 183 tanggal 04 Desember SPM LS No. 184 tanggal 04 Desember SPM LS No. 185 tanggal 07 Desember SPM LS No. 186 tanggal 07 Desember SPM LS No. 187 tanggal 07 Desember

2015 sebesar Rp 85.400.000 sebagai Pembayaran Belanja Pegawai berdasarkan surat keputusan Presiden RI Nomor: 85 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 2015 sebesar Rp 93.300.000 sebagai Pembayaran Belanja Pegawai berdasarkan SK Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nomor: 01 s/d 28 Tahun 2015 tanggal 2Januari 2015 2015 sebesar Rp 42.860.000 sebagai Pembayaran Belanja Barang Sesuai SK Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nomor: 30 s/d 49 Tahun 2015 tanggal 2 januari 2015 2015 sebesar Rp 999.000.000 sebagai Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2015 sebesar Rp 8.750.000 sebagai Pembayaran Uang Makan PNS Bulan November 2015 2015 sebesar Rp 58.950.451 sebagai Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Bulan Nopember 2015 untuk 19 pegawai 2015 sebesar Rp 30.700.000 sebagai Pembayaran Belanja Barang sesuaikwitansi No. 049/TPL/KWT/07/2015 tanggal 30 oktober 2015 (Pengadaan Pakaian Seragam Panitera dan Majelis) 2015 sebesar Rp 19.675.000 sebagai Pembayaran Belanja Barang sesuai kwitansi No. 41/MJA-KWT/11/2015 tanggal 25 November 2015 (Pekerjaan Pengadaan Barang Cetakan) 2015 sebesar Rp 111.066.500 sebagai Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Barang 2015 sebesar Rp 32.573.000 sebagai Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Barang 2015 sebesar Rp 77.508.500 sebagai Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Barang

SPM LS No. 188 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp 103.040.200 sebagai Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Barang SPM LS No. 189 tanggal 07 Desember SPM LS No. 190 tanggal 14 Desember SPM LS No. 191 tanggal 14 Desember SPM LS No. 192 tanggal 14 Desember SPM LS No. 193 tanggal 14 Desember SPM LS No. 194 tanggal 14 Desember SPM LS No. 195 tanggal 14 Desember SPM LS No. 196 BATAL SPM LS No. 197 tanggal 21 Desember SPM LS No. 198 tanggal 22 Desember SPM LS No. 199 tanggal 23 Desember SPM LS No. 200 tanggal 31 Desember SPM LS No. 201 tanggal 31 Desember SPM LS No. 202 tanggal 31 Desember SPM LS No. 203 tanggal 31 Desember SPM LS No. 204 tanggal 31 Desember SPM LS No. 205 tanggal 31 Desember SPM LS No. 206 tanggal 31 Desember SPM LS No. 207 tanggal 31 Desember SPM LS No. 208 tanggal 31 Desember SPM LS No. 209 tanggal 31 Desember SPM LS No. 210 tanggal 31 Desember SPM LS No. 211 tanggal 31 Desember SPM LS No. 212 tanggal 31 Desember SPM LS No. 213 tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp 97.845.071 sebagai Penggantian Uang Persediaan Untuk Belanja Barang 2015 sebesar Rp 42.860.000 sebagai Pembayaran Belnaja Barang sesuai SK Sekretaris KI Pusat 2015 sebesar Rp 93.300.000 sebagai Pembayaran Belanja Pegawai sesuai SK Sekretaris KI Pusat 2015 sebesar Rp 85.400.000 sebagai Pembayaran Belanja Pegawai sesuai SK Sekretaris KI Pusat 2015 sebesar Rp 58.950.451 sebagai Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS desember 2015 untuk 19 pegawai 2015 sebesar Rp 158.686.200 sebagai Pembayaran Belanja modal sesuai dengan SPK No. 33/SPK-PPK/Set.KIP/KOMINFO/09/2015 tanggal 22 september 2015 2015 sebesar Rp 5.441.075 sebagai Pembayaran Belanja barang rekening telpon bulan september 2015 2015 sebesar Rp 198.000.000 sebagai Pembayaran Belanja barang sesuai dengan SPK No. 43/SPK-PPK/Set.KIP/KOMINFO/12/2015 tanggal 14 desember 2015 2015 sebesar Rp 163.000.000 sebagai Pembayaran Belanja barang sesuai dengan SPK No. 45/SPK-PPK/Set.KIP/KOMINFO/12/2015 tanggal 17 desember 2015 2015 sebesar Rp 197.000.000 sebagai Pembayaran Belanja barang sesuai dengan SPK No. 42/SPK-PPK/Set.KIP/KOMINFO/12/2015 tanggal 14 desember 2015 2015 sebesar Rp 41.750.000 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 66.083.000 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 267.128.732 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 5.734.000 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 51.653.653 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 44.000.000 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 23.650.000 sebagai penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja modal, pengesahan atas pertanggungjawaban UP TA 2015 2015 sebesar Rp 23.650.000 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 78.420.600 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 63.941.060 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 61.582.000 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 45.157.419 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja barang, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 23.500.000 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja modal, pengesahan atas PTUP TA 2015 2015 sebesar Rp 35.119.000 sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja modal, pengesahan atas PTUP TA 2015

REALISASI FISIK TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT S/D DESEMBER 2015

NO 1

SUB KEGIATAN

TARGET/RENCANA REALISASI FISIK 1 TAHUN

S/D JANUARI Jumlah % Capaian

SEMESTER I REALISASI TRIWULAN S/D FEBRUARI Jumlah % Capaian

S/D MARET Jumlah % Capaian

S/D APRIL Jumlah % Capaian

REALISASI TRIWULAN S/D MEI Jumlah % Capaian

S/D JUNI Jumlah % Capaian

3020.001 Laporan Penanganan Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No.14 Tahun 2008

6

0,084

1,40

0,168

2,80

0,318

5,30

0,523

8,72

0,673

11,22

0,878

14,63

3020.002.Dokumen Pelakasanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik

9

0

0,00

0,09

1,00

0,43

4,78

2,79

31,03

3,53

39,21

3,87

42,99

3020.003.Dokumen Penguatan Kelembagaan PPID dengan Komisi Informasi

12

0

0,00

0,03

0,23

1,09

9,04

1,14

9,52

1,20

10,00

1,26

10,48

3020.005. Dokumen Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

8

0

0,00

1

12,50

2

25,00

3,33

41,63

3,33

41,63

5,33

66,63

3020.006. Dokumen Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

2

0

0,00

0

0,00

1

0,00

1

50,00

1,25

62,50

1,25

62,50

6

3020.994. Bulan Layanan Layanan Perkantoran

12

1

8,33

2

16,67

3

25,00

4

33,33

5

41,67

6

50,00

7

3020.996. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

35

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3020.997. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

86

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

170

1,084

0,64%

3,29

1,93%

7,83

4,61%

12,79

7,52%

14,98

8,81%

18,58

10,93%

2

3

4

5

8

JUMLAH

REALISASI FISIK TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT S/D DESEMBER 2015 SEMESTER II NO 1

SUB KEGIATAN

TARGET/RENCANA REALISASI FISIK 1 TAHUN

S/D JULI Jumlah % Capaian

REALISASI TRIWULAN S/D AGUSTUS Jumlah % Capaian

S/D SEPTEMBER Jumlah % Capaian

S/D OKTOBER Jumlah % Capaian

REALISASI TRIWULAN S/D NOVEMBER Jumlah % Capaian

S/D DESEMBER Jumlah % Capaian

3020.001 Laporan Penanganan Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No.14 Tahun 2008

6

1,111

18,52

1,427

23,78

1,577

26,28

1,84

30,62

2,65

44,2

4,13

69

3020.002.Dokumen Pelakasanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik

9

3,96

43,99

4,05

44,99

5,14

57,10

7,05

78,33

7,39

82,11

8,61

96

3020.003.Dokumen Penguatan Kelembagaan PPID dengan Komisi Informasi

12

2,32

19,29

4,54

37,85

5,60

47

6,91

58

7,71

64

9,33

78

3020.005. Dokumen Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

8

6,16

77,00

6,16

77,00

7,16

89,50

7,16

89,50

7,16

89,5

8

100

3020.006. Dokumen Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

2

1,25

62,50

1,25

62,50

1,25

62,50

1,25

62,50

2

100

2

100

6

3020.994. Bulan Layanan Layanan Perkantoran

12

7

58,33

8

66,67

9

75,00

10

83,33

11

91,7

12

100

7

3020.996. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

35

1

1,71

1

1,71

1

1,71

27

76

27

76

29,6

86

3020.997. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

86

0

0,03

0

0,03

0

0,03

64

74,45

65

75,62

68

79

170

22,43

13,19%

26,06

15,33%

30,4

17,86%

124,8

73,43%

129,5

76,20%

142

83,348%

2

3

4

5

8

JUMLAH

Jakarta,

Januari 2016

Daulat Siregar NIP. 195910191986031002

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT s/d DESEMBER 2015

Tabel 1 : Kondisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO. 1

2

URAIAN

2014

2015

Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

-

12 Bulan

- Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis yang diselesaikan

-

12 Bulan

- Realisasi

-

100%

- Target

-

100%

- Capaian Kinerja

-

100%

- Sisa Layanan

-

- Bulan

2549

2620

722

816

- Realisasi

28.32

31.15

- Target

90%

55%

- Capaian Kinerja

31.47

56.63

- Sisa Kasus

1827

1804

Realisasi Jumlah PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

339

341

- Jumlah Badan Publik yang dapat diintervensi

694

694

- Realisasi

48.85

49.14

- Target

90%

60%

- Capaian Kinerja

54.27

81.89

355

353

% Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

% Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Jumlah kasus yang diselesaikan

3

% Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

- Sisa Kasus 4

% Fasilitasi Pembentukan Komisi informasi Provinsi

Jumlah Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

34

34

- Jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk

26

28

- Realisasi

76.47

82.35

- Target

90%

80%

- Capaian Kinerja

84.97

100%

8

6

- Sisa Kasus

Tabel Realisasi Program Kegiatan Tahun 2015 Sekretariat Komisi Informasi Pusat Bulan : s/d Desember No Uraian Output I

Volume

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sesuai UU No. 14 Tahun 2008

6 Laporan

Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi dan atau Ajudikasi Non Ligitasi

1 Laporan

1. A. Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi dan atau Ajudikasi Non Ligitasi di Jakarta B. Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi dan atau Ajudikasi Non Ligitasi di Luar Jakarta

Realisasi

Keterangan

Kasus

Kasus

Kasus

Kupang

2 Penyusunan 3 Regulasi di Bidang Hukum Acara PSI, Lokasi : Jakarta, Denpasar (Sosialisasi)

3

1 Laporan

Sudah

A. FGD di Jakarta (6 Kegiatan)

Sudah

20 April, 29 Juni, 6 Juli 2015

B. Konsinyasi di Bogor (3 Kegiatan)

Sudah

22-23 Oktober di Nam Centre

C. Sosialisasi di Denpasar dan Jakarta (2 Kegiatan/Lokasi)

Belum

Penyusunan 3 Modul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Lokasi : Jakarta, Surabaya

1 Laporan

Sudah

A. FGD di Jakarta (6 Kegiatan)

Sudah

7 Juli, 7 & 19 Agustus, 5, 9, 10 November 2015 di Jakarta

B. Bimtek di Surabaya dan Jakarta (2 Kegiatan/Lokasi)

Sudah

22-24 November 2015 di Malang

4

5

6

II

Penanganan Sengketa Pasca Putusan Komisi Informasi, Lokasi Jakarta dan Luar Jakarta

2

Sudah

A. Honor Tim (10 Bulan)

Sudah

B. Jakarta (diskusi 2 Kegiatan)

Belum

C. Luar Jakarta (5 Lokasi)

Belum

Kompilasi, Eksaminasi dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi, Lokasi : Jakarta dan Tanjung Pinang

1 Laporan

Sudah

B. Eksaminasi di Jakarta 1 Kegiatan)

Belum

C. Diseminasi di Jakarta dan Tanjung Pinang (2 Kegiatan)

Sudah

Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Informasi, Lokasi : Jakarta

1 Laporan

10 Bulan

Sudah

A. Kompilasi (10 Bulan)

10 Bulan

13 November 2015 di Jakarta

Belum

A. Pelatihan Kepaniteraan (1 Kegiatan)

Belum

B. Pelatihan Mediator (1 Kegiatan)

Belum

Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik 1

1 Laporan

9 Dokumen

Forum Diskusi Memperingati Lima Tahun Berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

Lomba Debat Keterbukaan Informasi di Kalangan Mahasiswa

1 Dokumen

Sudah

A. Lomba Debat (publikasi, promosi, lomba)

dilaksanakan tanggal 30 april 2015 di jakarta

Sudah

sudah dilaksanakan di Jakarta tanggal 57 Oktober 2015

3

Diseminasi tentang hak masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu International (RTKD), Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 27 - 28 September 2015 di Jakarta

4

Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi: Jakarta (11 bulan)

1 Dokumen

Sudah

8 Bulan di Jakarta

5

Diaolg Interaktif di TV 8x dan Radio 6x, Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Sudah

A. TV (8 Kegiatan)

Sudah

dilaksanakan tanggal 27, 28 dan 29 April 2015 (Metro, Sindo dan TVone) tanggal 4 Mei 2015 TVRI, 7 Okt 2015 di TVRI, 14 dan 15 Okt 2015 di Aceh, 21 Desember 2015 di JAKTV

B. Radio (6 Kegiatan)

6

III

PSA Keterbukaan Informasi Publik (TV, Radio, Advetorial), Lokasi : Jakarta

Sudah

1 Dokumen

10 April 2015 di RRI Bali, 22 Mei 2015 di Surabaya, 15 Okt 2015 di Seurambi FM dan RRI Aceh, 16 Okt 2015 di Rumoh PMI Aceh, 5 Nov 015 di RRI

Belum

A. TV (7 Kegiatan)

Sudah

sudah 4 kali dilaksanakan

B. Radio (3 Kegiatan)

Sudah

sudah 2 kali dilaksanakan

C. Advetorial (3 Edisi)

Sudah

sudah 3 kali dilaksanakan di jakarta Edisi I Bulan Desember 2015

7

Penyusunan dan Pencetakan Jurnal KIP (3 edisi/4 bulan)

1 Dokumen

Sudah

8

Penyusunan dan Pencetakan News Letter (4 edisi/3bulan)

1 Dokumen

sudah

9

Pengembangan Jaringan Media melalui Media Gathering, Lokasi : Medan

1 Dokumen

Sudah

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi 1 Pemeringkatan (Rating) Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi : DKI Jakarta dan 11 Provinsi Lainnya A. Konsinyasi Instrumen di Bogor (1 Kegiatan)

Edisi I Bulan Jan-Feb 2015, Edisi II Bulan Maret-April, Edisi III Bulan Mei-Juni, Edisi IV Bulan November . di laksanakan tanggal 10 - 12 April 2015 di Bali, 22 Mei 2015 Di Surabaya

12 Dokumen 1 Dokumen

Sudah Sudah

sudah dilaksanakan di Tangerang tanggal 23-24 Oktober 2015

2

3

B. Uji Publik di Jakarta (2 Kegiatan)

Belum

C. Seminar di Jakarta (1 Kegiatan)

Sudah

D. Visitasi di 11 Provinsi (1 Kegiatan)

Sudah

Forum Konsultasi Badan Publik Dalam Penerapan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Belum

A. Konsinyering di Jakarta (1 Kegiatan)

Belum

B. Konsultasi di Jakarta (1 Kegiatan)

Belum

Inisiasi Keanggotaan dan Kerjasama Organisasi International, Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Belum

A. Publikasi dan Promosi (1 Kegiatan)

Belum

B. Seminar/diskusi (1 Kegiatan)

Belum

4

Asistensi dan Konsultasi Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi Daerah (2 Provinsi), Lokasi : Kalimantan Selatan

1 Dokumen

Sudah

5

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia, Lokasi : Aceh

1 Dokumen

Sudah

6

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia, Lokasi: Tangerang

1 Dokumen

Sudah

Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi (12 bulan), Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Sudah

7

Dilaksanakan tanggal 15 Desember 2015 di Gedung RRI 7-8 Desember 2015 Visitasi di Luar Kota, 9-11 Desember 2015 Visitasi didalam Kota

Sudah dilaksanakan di Padang tanggal 30 Juni - 3 Juli 2015 Sudah dilaksanakan di Aceh tanggal 15 17 Oktober 2015 Sudah dilaksanakan tanggal 21 -23 Agustus 2015 di Banten


Sudah

12 Bulan

B. FGD di Jakarta (2 Kegiatan)

Sudah

Sudah dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2015 di Jakarta

C. Pemasangan Sistem Informasi PSI Online (1 Kegiatan)

Belum

8 9

10

Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Aktivitas Komisi Informasi, Lokasi: Luar Negeri

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 21-23 April 2015

Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi. Lokasi : Aceh, DKI (Lokus Penelitian) dan Palangkaraya (Diskusi).

1 Dokumen

Sudah

Sudah 2 kali dilaksanakan bulan April dan Mei

A.Penelitian di Aceh dan Jakarta (2 Lokasi)

Sudah

B. Diskus Hasil Penelitian di Palangkaraya (1 Kegiatan)

Belum

Kajian Reviu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

A. FGD di Jakarta (2 Kegiatan) 11 Kerjasama Kelembagaan (MoU) dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah (2 Lembaga) Lokasi : Jakarta (2 Kegiatan)

Sudah

dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2015 di Jakarta

Sudah 1 Dokumen

Sudah

1 MoU

1 Dokumen

A. Rapat Koordinasi di kantor (2 Kegiatan) B. Penandatanganan MoU di kantor (2 Kegiatan) 12 Layanan Informasi PPID, Lokasi : Jakarta

IV

Sudah

12 Bulan


Sudah

11 Kali

B. Rapat Teknis di Kantor (4 Kegiatan)

Sudah

Sudah 3 kali dilaksanakan bulan November 2015

C. Rapat Koordinasi di Luar Kantor (2 Kegiatan)

Belum

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 1


8 Dokumen Belum

2

V

A. Penyusunan Laporan Tahunan Komisioner Tahun 2014, Lokasi: Bogor

1 Dokumen

Sudah

B. Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Tahun 2015, Lokasi : Bandung

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 12 - 13 September 2015 di Bogor 20-22 Desember 2015 di Bandung

C. Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Program Anggaran Tahun 2015 (Triwulan I,III-Semester I) Lokasi: Jakarta dan Banten (3 Kegiatan)

1 Dokumen

Sudah

Triwulan I dilaksanakan tanggal 1 - 2 April 2014 di Jakarta, Semester I dilaksanakan tanggal 9 - 11 Juli 2015 di Bogor, Triwulan tanggal 18-19 Desember 2015 di Jakarta

D. Penyusunan Lakip Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014, Lokasi: Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 12 - 14 Feb 2015 di Tangerang

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2016, Lokasi : Jawa Barat

Belum

A. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2016, Lokasi : Jawa Barat

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 15 - 17 Juni 2015 di Bogor

B. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL/DIPA) tahun 2016, lokasi: Bogor dan Bandung

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 3 - 5 Juli 2015 di Bandung

- Pagu Indikatif di Bogor

Sudah

dilaksanakan tanggal 29 Juni - 1 Juli 2015 di Bogor

- Pagu Definitif di Bandung

Belum

3

Penyelenggaraan Perpustakaan 1 tahun

1 Dokumen

Belum

4

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KIP Lokasi : Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 17 - 19 April 2015 di Banten

Sudah

Kalimantan Barat

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi 1

Inisiasi Pembentukan KI Provinsi, Lokasi: NTT, Maluku Utara

2 Dokumen/ Provinsi

VI

A. FGD dan Audiensi di NTT (1 Kegiatan)

1 Dokumen

Sudah

NTT, 25-27 November 2015

B. FGD dan Audiensi di Maluku Utara (1 Kegiatan)

1 Dokumen

Sudah

Maluku Utara (18 - 21 Mei 2015)

12 Bulan Layanan

Sudah

12 Bulan

Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Honorarium dan Vakasi

Sudah

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Sudah

A. Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

(1 Tahun)

Belum

B. Perawatan Kendaraan Roda 4/2,

Sudah

C. Perawatan Sarana Gedung

Belum

D. Langganan Daya dan Jasa

Sudah

E. Pengadaan Seragam OB, Pengemudi dan Satpam

Sudah

F. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (1 Tahun)

Sudah

G. Kerjasama Instansi Dalam Negeri

Sudah

H. Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer (1 Tahun)

Sudah

I. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi (1 Tahun)

Sudah

- Penerbitan Jurnal

Sudah

- Pencetakan

Sudah

- Pendistribusian

Sudah

J. Sewa Gedung dan Interior (1 Tahun)

Sudah

VII

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

35 Unit

Sudah

1. Pengadaan Alat Pengolah Data

35 Unit

27 unit Sudah terealisasi

VIII Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

86 Unit

Sudah

1. Pengadaan Inventaris Kantor, Lokasi: Jakarta

86 Unit

Sudah

Sudah diadakan tanggal 29 Juli 2015 berupa Laptop (11 Unit), Printer (7 Unit) dan Scanner (2 Unit), 7 unit hardisk eksternal, aplikasi kios-K, aplikasi e-ppid, aplikasi tv display

Sudah dilaksanakan tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 3 unit, TV monitor 6 unit, brecket table mount3 unit, cctv dan pemasangan 19 unit, kelengkapan DVR 16 chfhd cctv 1 unit, kelengkapan 4 chfhd cctv 1 unit, kabel dan pemasangan cctv 1 unit, brecket cctv 1 unit, pada bulan Oktober telah diadakan pengadaan instalasi jaringan LAN 1 buah, meubeulieur 1 unit, tas koper besar 2 unit, lambang burung garuda 2 buah, tatakan dan palu majelis 2 buah, akrilik 12 unit, bendera merah putih 2 buah, Al-Qur'an 2 buah, kitab Injil 2 buah, stempel KIP dan panitera 4 unit, kabel roll 20 meter 2 unit, mebelieur 1 Unit, 3 unit LED TV, mebelieur untuk ruang sidang lt. 4

FOTO DOKUMENTASI

Sidang Ajudikasiantara KONTRAS dan TNI AD di Jakarta, 15 Januari 2015

MOU antara KI Pusat dan Kemenpora di Jakarta, 25 Maret 2015

Media Gathering di Bali, 9-12 April 2015

Capacity Building di Anyer, 17-19 April 2015

FGD : Meninjau Permasalahan Norma Perki Th 2013 di Jakarta, 23 April 2015

Dialog Interaktif di Metro TV, 27 April 2015

Diskusi Publik 5 Tahun Pelaksanaan UU KIP di Gedung Joeang Jakarta, 30 April 2015

Inisiasi Pembentukan KI Prov Maluku, 18-21 Mei 2015

Visit Media Jawa Pos di Surabaya, 22 Mei 2015

Rakernis Komisi Informasi Se- Indonesia di Serpong, 21-23 Agustus 2015

Right To Know Day di Bunderan HI Jakarta, 27 September 2015

Diskusi Publik dalam rangka RTKD di Gedung Krida Bhakti Jakarta, 28 September 2015

Peserta Lomba Debat Mahasiswa di Jakarta, 5-7 Oktober 2015

Final Lomba Debat Mahasiswa di Jakarta, 7 Oktober 2015

Rakornas Komisi Informasi Se- Indonesia di Aceh, 15 – 17 Oktober 2015

Sidang Luar Kota antara Ruben Nyong Poety dan Kejaksaan Negeri Waikabubak di Sumba Barat Daya, 28 Oktober 2015

Bimtek Penyusunan Modul PSI di Malang, 22-24 November 2015

Penganugerahan dan Pemeringkatan Badan Publik di Istana Negara, 15 Desember 2015

Presiden memberikan trofi peng hargaan kepada pemenang Pemeringkatan Badan Publik di Istana Negara, 15 Desember 2015

Seminar Pemeringkatan Badan Publik di RRI Jakarta, 15 Desember 2015

Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Recommend Documents