Sekretariat Komisi Informasi Pusat Laporan Tahunan TA 2016 KATA PENGANTAR

Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Laporan Tahunan TA 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhoNya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi dan pelaksanaan rencana kerja (Renja). Laporan ini merupakan hasil monev selama 1 tahun terhadap pelaksanaan program kegiatan dengan anggaran Komisi Informasi Pusat. Dari anggaran sebesar Rp 21.698.499.000,- serapan anggaran hanya mencapai Rp 16.301.921.885,-.atau 74,70% dan realisasi fisik mencapai 77%. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan untuk perbaikan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, baik Pimpinan maupun Staf. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat, baik Pimpinan maupun Staf, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah.

Jakarta, 30 Desember 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bambang Hardi Winata

1|P a g e



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan B. Dasar Hukum C. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi D. Sumber Daya Manusia BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya E. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi E. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA A. Realisasi Capaian Kinerja Program B. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan C. Saran-Saran LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Realisasi Anggaran B. Realisasi Fisik C. Realisasi Kinerja D. Realisasi Kegiatan

2|P a g e



BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Dalam rangka menjamin terwujudnya sasaran capaian kinerja sasaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap

pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2016. Monev

dimaksudkan untuk mengetahui informasi sekaligus media informasi atau penjelasan secara rinci tentang segala upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Adapun tujuan Monev adalah : 1. 2.

Sarana evaluasi seluruh aktivitas Komisi Informasi Pusat Mencari solusi terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian

3.

Mendapat tanggapan, informasi dan pemikiran atau saran-saran.

Selanjutnya berdasarkan monev tersebut disusun laporan tahunan Sekretariat KI Pusat Tahun 2016 sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang diterima dari negara.

B. Dasar Hukum Landasan Hukum dari Penyusunan Laporan Monev ini adalah: 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

3|P a g e



C. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat KI Pusat 1. Tugas Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat

adalah

melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan

3. Susunan Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki susunan organisasi sebagai berikut (lihat bagan struktur): a. Bagian Perencanaan, yang terdiri dari Sub Bagian Program dan Suba Bagian Evaluasi dan Pelaporan; b. Bagian Adminitrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Pengaduan Sengketa dan Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Sengketa; c. Bagian Umum, yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan d. Kelompok Jabatan Fungsional

4|P a g e



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/Per/M.Kominfo/03/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN ADMINISTRASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN ADMINITRASI PENGADUAN

SUB ADMINISTRASI PENYELESAIAN SENGKETA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

D. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Komisi Informasi Pusat 1. Tugas 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;

5|P a g e



3) Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. 4) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2. Fungsi Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

3. Susunan Organisasi Pembagian tugas di kalangan Komisioner dilakukan dalam 3 (tiga) bidang: a. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi b. Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisai dan Edukasi c. Komisioner Bidang Kelembagaan Adapun kewenangan dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang strategis dilakukan secara kolektif kolegial.

E.

Sumber Daya Manusia Pada Tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki pegawai sebanyak 73 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 18 orang yang terdiri atas: a) Sekretaris = 1 orang b) Kepala Bagian = 3 orang c) Kepala Subbagian = 6 orang (pada Juli 2016 pensiun 1 orang) d) Staf Fungsional Umum = 8 orang

6|P a g e



2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 55 orang yang terdiri atas : a) Komisioner = 7 orang b) Tenaga Ahli = 5 orang c) Asisten Ahli = 6 orang (pada Agustus 2016 resign 1 orang) d) Sekretaris Ketua = - orang e) Sekretaris Wakil Ketua = 1 orang f) Pengelola Data Informasi = 3 orang g) Staf Administrasi = 14 orang h) Satuan Pengamanan = 5 orang i) Pengemudi = 11 orang j) Pramubakti = 3 orang. Berdasarkan strata pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 18 orang yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang.

Sementara dari jumlah Non PNS sebanyak 55 orang, yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 19 orang dan umumnya berlatar belakang jurusan ilmu hukum dan komunikasi. Selebihnya dengan jumlah 28 orang berpendidikan SLTA dan SLTP.

7|P a g e



BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun pada bulan Agustus ada pemotongan atau self blocking sebesar Rp. 2.983.300.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut

dialokasikan dalam 5 (lima) output atau program kegiatan

sebagai berikut :

1. Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat Perencanaan program atau output Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat memiliki 3 (tiga) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.039.729.000,- atau 4,79%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Layanan Administrasi Anggaran

Uraian

1.

Layanan Laporan dan Anggaran

507.750.000 2,34

-

2.

Layanan Peningkatan Kapasitas

295.920.000 1,36

69.300.000

0,32

236.059.000 1.08

31.065.000

0,14

1.039.729.000 4,79 100.365.000

0,46

(Rp)

(%)

Self

No

Blocking

(%)

Pegawai 3.

Layanan Penyediaan Informasi Jumlah Total (Rp)

2.

Layanan Keterbukaan Informasi Publik Perencanaan program atau output Layanan Keterbukaan Informasi Publik memiliki 4 (empat) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.480.634.000,- atau 43,69%, dengan rincian sebagai berikut :

8|P a g e



Tabel Layanan Keterbukaan Informasi Publik Anggaran

No

Uraian

1.

Layanan Sengketa Informasi

Self Blocking

(%)

(Rp)

(%)

3.065.711.000

14,1

1.035.470.000

4,8

3.256.900.000

15

690.070.000

3,2

2.192.613.000

10,1

487.778.000

2,2

965.410.000

4,45

136.897.000

0,63

2.350.215.000

10,83

Publik 2

Layanan Sosialisasi, Edukasi, dan

Advokasi

Keterbukaan

Informasi Publik dikalangan masyarakat dan Badan Publik 3.

Layanan Kelembagaan dan Jaringan

Komisi

Informasi

dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah 4.

Terbentuknya Informasi

Komisi

Provinsi

Seluruh

Indonesia Jumlah Total (Rp)

3.

9.480.634.000 43,69

Layanan Perkantoran Perencanaan program atau output Layanan Perkantoran memiliki 2 (dua) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.085.136.000,- atau 51,08%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Layanan Perkantoran

No

Uraian

Anggaran (Rp)

1.

Pembayaran Gaji, Uang Lembur,

(%)

Self Blocking

(%)

3.420.700.000 15,77 111.060.000

0,51

7.664.436.000

421.660.000

1,95

11.085.136.000 51,08 532.720.000

2,46

Honorarium dan Vakasi 2.

Penyelenggaraan

Operasional

35,3

dan Pemeliharaan Perkantoran Jumlah Total (Rp) 9|P a g e



4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perencanaan program atau output Pengolah Data dan Komunikasi memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- atau 0,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No 1.

Uraian Pengadaan Alat Pengolah Data Jumlah Total (Rp)

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

33.000.000

0,15

33.000.000

0,15

5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perencanaan program atau output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 0,27%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No 1.

Uraian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Total (Rp)

10 | P a g e

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

60.000.000

0,27

60.000.000

0,27



BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. Layanan Keterbukaan Informasi Publik I. Penyelesaian Sengketa Informasi (Dalam Kota dan Luar Kota) Selama Januari s/d Desember 2016, Komisi Informasi Pusat telah menerima dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi sebanyak 64 register dengan rincian sebagai berikut :

Periode

Jumlah

Januari

5 register

Februari

2 register

Maret

11 register

April

8 register

Mei

7 register

Juni

2 register

Juli

2 register

Agustus

4 register

September

8 register

Oktober

4 register

November

3 register

Desember

8 register

Total

64 Register

Dari 64 kasus tersebut, sebanyak 38 berasal dari perseorangan dan 26 dari Badan Hukum, Terdapat satu permohonan yang tidak layak register karena tidak melengkapi legal standing berupa Akta Notaris, pengesahan KumHAM dan Surat Kuasa yang diajukan oleh pemohon LBH

Jakarta selaku kuasa dari Makmud Murod/ Sri

Wahyungsih dengan termohon BPN Jakarta Barat. Dengan tambahan tersebut maka jelas permohonan penyelesaian sengketa dari 2010 s/d 2016 sebanyak 2.684 kasus permohonan sengketa. 11 | P a g e



Rekapitulasi register sengketa yang telah diselesaikan dari Januari - Desember 2016 sebanyak 54 register sebagai berikut :

Periode

Sepakat

Putusan

Putusan

Penetapan

Mediasi

Ajudikasi

Sela

Pencabutan

Januari

-

-

-

-

0

Februari

1

-

-

-

1

Maret

1

-

-

-

1

April

1

-

-

-

1

Mei

-

1

-

-

1

Juni

-

-

-

1

1

Juli

-

15

4

-

19

Agustus

5

1

-

3

9

1

-

-

1

September

Total

Oktober

1

5

-

2

8

November

4

2

4

-

10

Desember

-

2

-

-

-

Jumlah

13

27

8

6

54

Dengan bertambahnya 54 kasus permohonan pada Januari – Desember 2016 maka jumlah permohonan sengketa mencapai 2.684 kasus dari 2.620 kasus pada tahun 2015 dan jumlah penyelesaian sengketa dari 816 menjadi 870, seperti tabel dibawah ini :

12 | P a g e

Tahun

Jumlah Permohonan

Jumlah yang diselesaikan

2010

76

51

2011

419

186

2012

323

237

2013

377

125

2014

1354

123

2015

71

94

2016

64

54

Jumlah

2.683

870



2. Pengarusutamaan Transparansi dalam Kebijakan Publik a. FGD Persaingan Usaha Tidak Sehat, Barang dan Jasa, Pertanahan dan Pilkada 1) FGD Informasi Publik tentang Pertanahan FGD dengan tema “Informasi Publik tentang Dokumen Pertanahan” telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :  Tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat dengan peserta berjumlah 12 orang terdiri dari elemen KI Pusat, KI Provinsi Bengkulu, LSM dan praktisi. Narasumber adalah Guru Besar Universitas Indonesia bidang Pertanahan, Prof. Arie S. Hutagalung dan Komisioner KI Pusat, Dyah Aryani.  Tanggal 19 Agustus 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat dengan peserta berjumlah 28 orang terdiri dari 9 orang Sekretariat KI Pusat, 10 orang KI Provinsi, LBH Masyarakat, Yayasan Bina Desa, LBH Jakarta, Walhi, Jaringan Advokasi Tambang, Indonesia Legal Roundtable (ILR). Konsorsium Reformasi Hukum nasional (KRHN), Dosen Universitas Pakuan, Bina Konsumen Bandung. Narasumber adalah Dyah Aryani P (Komisioner KI Pusat), Iwan Nurdin (Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria) dan Christian Pantas Pardomuan Purba (Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia).

Melalui kegiatan ini dapat dirumuskan hasil kajian dalam berbagai perspektif yang akan disusun menjadi buku sehingga dapat digunakan sebagai pedoman

penyusunan

putusan

terkait

sengketa

informasi

bidang

pertanahan.

2) FGD di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan FGD di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : 

Tanggal 9 Mei 2016 dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber

adalah R. Fendy Dharma Saputra (Kepala Biro Hukum,

Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP), Ir. Rema Suwenda (Kabid Infrastruktur TI & SI Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), dan Yhannu

13 | P a g e



Setiawan (Komisioner KI Pusat). Peserta berjumlah 14 orang terdiri dari elemen Pemerintah dan LSM. 

Tanggal 30 Agustus 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber adalah Erman A Rahman (Senior Director for Programs The Asia Foundation) dan Yhannu Setiawan (Komisioner KI Pusat). Adapun peserta berjumlah 15 Orang, terdiri dari KI Provinsi Jawa Timur, KI Provinsi Jawa Barat, KI Provinsi Sumatera Barat, KI Provinsi Kalimantan Selatan, KI Provinsi Papua, Transparancy International Indonesia (TII), serta Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat. Melalui kegiatan ini dapat dirumuskan masukan dan pandangan mengenai pedoman penyusunan putusan pengadaan barang dan jasa serta model dan bentuk-bentuk kebijakan transparan dan keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta pengklasifikasian dan identifikasi jenis-jenis informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Penyusunan Kompilasi Putusan KI Pusat Bidang Pertanahan dan SDA Kajian Putusan Bidang Pertanahan dan SDA dilaksanakan tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI dan Komisioner KI Pusat. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berasal dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Forest Watch Indonesia (FWI), PATTIRO, LBH Jakarta, dll. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghimpun dan mengkompilasi putusan KI Pusat di bidang pertanahan, berupa dokumen yang berisi kaidah-kaidah norma putusan Komisi informasi atas sengketa informasi di bidang pertanahan serta menghasilkan suatu pedoman atau acuan bagi anggkota Komisi Informasi dalam memutus suatu perkata yang pokok materinya pertanahan sehingga mengurangi disparitas putusan.

Melalui kegiatan ini dapat dirumuskan adanya keluaran himpunan putusan Komisi Informasi Pusat tentang sengketa infomasi publik di bidang pertanahan.

14 | P a g e



4. Pengembangan SDM Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah 1) Bimtek PSI dan Legal Drafter Bimtek PSI dan Legal Drafter dilaksanakan sebanyak 2 kali di 2 lokasi.  Tanggal 14 – 16 Maret di Batam. Narasumber yaitu Evy Trisulo Dianasari (Komisioner KI Pusat) dan Diah Aryani Prastyastuti (Komisioner KI Pusat). Output yang dihasilkan adalah (1) tercapainya 36 orang peserta Komisioner yang memahami

penyelesaian

sengketa

informasi,

(2)

terbentuknya

persepsi

administrasi penyelesaian sengketa dan kesamaan persepsi.  Tanggal 30 Mei – 1 Juni 2016 di Bali yang diikuti oleh 43 komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Bali, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku. Narasumber kegiatan ini adalah Komisioner KI Pusat Dyah Aryani dan Evy Trisulo serta Tenaga Ahli KI Pusat, Agus Wijayanto Nugroho dan Fathul Ulum. Adapun materi yang disampaikan mengenai administrasi Penyelesaian Sengketa dengan penjelasan sebagai berikut:  Syarat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu : 

Fotokopi identitas Pemohon



Surat Permohonan Informasi serta pendukungnya



Surat/Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



Pernyataan Keberatan serta pendukungnya.

 Beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi:  informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon  Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, s ehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala.  Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon

15 | P a g e



 Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan  Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.  Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan dokumen antara yang tertulis dalam surat/formulir permohonan

penyelesaian

sengketa

dengan

dokumen-dokumen

yang

disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan penyelesaian sengketa informasi

yaitu

dengan

melakukan

Verifikasi

Kelengkapan

Dokumen

diantaranya : • Fotokopi identitas Pemohon/kuasanya; • Surat kuasa, apabila dikuasakan; • Surat permohonan informasi beserta dokumen pendukung lainnya seperti surat tanda terima atau bukti pengiriman; • Surat pemberitahuan tertulis atau jawaban tertulis dari Badan Publik terhadap surat permohonan informasi (jika ada); • Surat keberatan beserta dokumen pendukung lainnya seperti surat tanda terima atau bukti pengiriman; • Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh Badan Publik (jika ada); • Dokumen pendukung lainnya, jika ada.  ”Pengertian Istilah dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”  Komisi

Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan

Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.  Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

16 | P a g e



penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang. Komisi

Informasi mempunyai kewenangan Absolut sesuai pasal 26 yang

menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga yang memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sedangkan Kewenangan Relatif (Pasal 27 UU KIP) : a) Komisi Informasi Pusat Melayani sengketa Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. b) Komisi Informasi Provinsi Melayani sengketa Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. c) Komisi Informasi Kab/Kota Melayani sengketa Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. Adapun output yang dihasilkan adalah tercapainya 43 orang komisioner KI Provinsi yang menerima penjelasan dan bahan materi tentang alur PSI dan meningkatnya pemahaman Peserta terhadap Alur Penyelesaian Sengketa, yang terlihat dari nilai pre dan post test.

2. Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian Sengketa Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Mei 2016 di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya bagi pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi secara baik dan benar sekaligus upaya percepatan penyelesaian sengketa informasi. Peserta berjumlah 41 orang yang terdiri dari seluruh panitera/

17 | P a g e



panitera pengganti Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia. Narasumber : Yhannu Setyawan ( Komisioner KI Pusat ), John Fresly ( Komisioner KI Pusat), dan Bambang Hardi Winata ( Sekretaris KI Pusat ). Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan (1) 41 orang peserta yang memahami tentang Penataan Administrasi dan Case Management Penyelesaian Sengketa Informasi, (2) 41 orang Panitera / Panitera Pengganti yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan berkas sengketa secara baik dan benar.

5. Semiloka Komisi Informasi Pusat dengan Badan Peradilan Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali di 2 lokasi dalam bentuk Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasca Putusan.  Tanggal 5 – 7 April 2016 di Medan bekerja sama dengan KI Provinsi Sumatera Utara. Hadir sebagai Narasumber yaitu Wakil Ketua PTUN Medan, Dosen Universitas Sumatera Utara, Evy Trisulo Dianasari (Komisioner KI Pusat) dan Diah Aryani Prastyastuti (Komisioner KI Pusat).  Tanggal 25 April 2016 di Manado bekerja sama dengan KI Provinsi Sulawesi Utara. Peserta yang hadir berjumlah 26 orang yang terdiri dari Komisioner KI Provinsi, Pemda Sulawesi Utara, dan perwakilan mahasiswa dari Universitas di Sulawesi Utara. Narasumber terdiri dari Yhannu Setyawan (Komisioner KI Pusat), Toar Pailingan (Akademisi Universitas Sam Ratulangi), Yusuf Ngogo (Hakim PT Manado). Melalui kegiatan ini berhasil merumuskan formulasi baru pelaksanaan penetapan eksekusi atas putusan Komisi Informasi.

6. Penanganan Sengketa Pasca Putusan Kegiatan ini berjalan selama 1 (satu) tahun kalender. Pada tanggal 2 November 2016 dilakukan rapat koordinasi Tim penyelesaian sengketa pasca putusan yang dihadiri 10 orang terdiri dari Komisioner bidang PSI, Kabag APPS, Kasubag Adm PSI, TA, AA dan staf Administrasi PSI. Dalam catatan Tim Penangan diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 8 register sengketa yang keberatan, yaitu : 18 | P a g e


NO

NO REGISTER


PEMOHON

TERMOHON

HUKUM WILAYAH PENGADILAN

1

028/IV/KIPPS/2015

Hasan Saman

PT. Pelindo

2

058/XII/KIPPS/2015

ICJR

Kemensetneg PTUN Jakarta

3

057/XII/KIPPS/2015

FWI

Kementerian Agama

PTUN Jakarta

4

016/III/KIPPS/2016

Hotmaria

Perkumpulan Husada

PN Jakarta Pusat

5

064/XII/KIPPS/2016

Muhitf Afif

PT. PLN

PN Jakarta Pusat

6

025/IV/KIPPS/2016

Kontras

Setneg

PTUN Jakarta

7

056/XI.KIPPS.2015

Greenpeace

KLHK

PTUN Jakarta

8

040/VIII.KIPPS/2016

LSM Ammindo

PT. KTI

PTUN Serang

KET

PN Jakarta Utara

II. Layanan Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik dikalangan Masyarakat dan Badan Publik 1. Forum Diskusi dalam Rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) Tahun 2016 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016 yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi Badan Publik untuk mengimplementasikan UU KIP secara optimal, menguatkan komitmen bersama akan pelaksanaan UU KIP agar pemerintah (Badan Publik) konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung tanggal 16 Mei 2016 di Wisma Antara dengan menghadirkan Narasumber Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Bupati Soppeng Supriansa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Ketty Tri Setyorini, Sekretaris Jenderal Seknas Fitra Yenny Sucipto dan Deputi Komunikasi Publik KSP Eko Sulistyo. 19 | P a g e



Dalam acara ini ditandatangani MOU antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Pengelolaan Informasi Desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa. MOU ditandatangani oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono dan Sekjen Kementerian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi. Selain itu dilaksanakan juga Forum Diskusi terkait Keterbukaan Informasi di Desa. Acara ini dihadiri peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari Badan Publik Pusat, Komisi Informasi Provinsi, LSM dan Rekan-rekan Media. Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan (1) 150 orang yang menerima penjelasan dan materi tentang KIN, (2) Mou tentang penyelesaian informasi desa.

2. Fasilitasi Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk outbond dan Diskusi Media sebanyak 3 kali di 3 lokasi :  Tanggal 1 -2 Juni 2016 di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya akan hak kebebasan memperoleh informasi. Kegiatan ini bertajuk “Relasi UU KIP dan UU Pers untuk Jaminan Akses Informasi”. Narasumber dari Komisi Informasi Pusat, yaitu Rumadi Ahmad dan Henny S Widyaningsih, serta Juniardi, Ketua KI Lampung periode 2010-2014. Peserta yang hadir meliputi perwakilan Kantor Berita Antara Pusat, Radio Elshinta Jakarta, Organisasi Non pemerintah di Lampung, LBH Pers, LBH Bandar Lampung, Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Lampung, PWI Lampung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, serta perwakilan media cetak, online, televisi dan radio di Lampung.

Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan 28 orang peserta dari kalangan media dan masyarakat yang menerima penjelasan tentang keterbukaan informasi public serta tersedianya database untuk kalangan media.  Tanggal 28 – 29 Juli 2016 di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Narasumber yaitu Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), dan Satriyadi (Ketua KI Povinsi Kalimantan Tengah). Peserta berjumlah 40 orang

20 | P a g e



terdiri dari elemen LSM, Yayasan, Perkumpulan Organisasi Adat, Mahasiswa dan Media. Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan suatu hubungan yang baik dan saling memahami peran dan fungsi satu sama lain antara Komisi Informasi dengan masyarakat sipil dan media.  Tanggal 8 – 10 Sepember 2016 di Bangka Belitung dengan tema “Peran Pers Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”. Narasumber adalah Dodi Hendriyanto (News Manager Bangka Pos), Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), dan Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat). Peserta berjumlah 36 orang terdiri dari unsur: Media, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Babel, dan Dishubkominfo Kabupaten Bangka. Melalui kegiatan ini dapat dihasilkan jaringan komunikasi secara personal, kelembagaan, dan aktivitas antara Komisi Informasi dengan kalangan media di Provinsi Bangka Belitung. 3. Workshop Potensi Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang memanfaatkan berbagai momentum, yaitu sebagai berikut:  Pameran dalam rangka Partisipasi Hari Hak untuk Tahu Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemenkominfo, Komisi Informasi Pusat berpartisipasi dengan mendirikan Booth Klinik Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2016 di Universitas Indonesia, Depok. Peserta yang mengunjungi Klinik Keterbukaan Informasi dalam pameran ini sebanyak 100 orang, meliputi Kementerian/Lembaga Negara, Mahasiswa dan Masyarakat Umum. Selain itu dilaksanakan Forum Diskusi oleh Komisi Informasi Pusat di kantor Dewan Pers dan sebelumnya menyebarluaskan cindera mata kepada masyarakat luas di Commuter Line selama 2 hari.  Pameran dalam rangka Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 17-19 November 2016 di Harris Hotel and Convention, Bandung.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian

Kominfo, Komisi Informasi Pusat berpartisipasi megikuti acara Klinik Keterbukaan Informasi Publik dan sosialisasi Keterbukaan Informasi melalui Pertunjukan Rakyat

21 | P a g e



untuk menarik perhatian pengunjung diadakan juga doorprize dengan mengemas pertanyaan-pertanyaan tentang Komisi Informasi. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya sekitar 200 orang yang mengetahui dan memahami UU KIP.

4.

Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan klinik keterbukaan informasi sebanyak 3 kali di 3 lokasi : 1) Sosialisasi di Kalangan Perguruan Tinggi  Tanggal 23 Maret 2016 dilaksanakan di Kampus USU Medan. Narasumber adalah Dr. Mahyudin (Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara), Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat). Adapun peserta yang hadir berjumlah 90 orang, berasal dari:  Universitas Sumatera Utara (USU)  Universitas Negeri Medan (UNIMED)  Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)  Universitas HKBP Nommensen (UHN)  Universitas Darma Agung (UDA)  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)  Universitas Medan Area (UMA)  Institut Teknologi Medan (ITM)  Humas USU, dan beberapa organisasi eksternal mahasiswa. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai keterbukaan informasi pada mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai aspek keterbukaan informasi public dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu keterbukan informasi publik. Dengan kegiatan ini dihasilkan sebanyak 90 orang mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik. Hal ini diketahui berdasarkan hasil Pre dan Post Test yang dilakukan oleh Tim.  Tanggal 18 Mei 2016 dilaksanakan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur yang diikuti oleh 75 mahasiswa dari Perguruan Tinggi yaitu:

22 | P a g e



 Universitas Brawijaya Malang  Universitas Negeri Malang  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  Politeknik Negeri Malang  Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang  Universitas Muhammadiyah Malang  Universitas Merdeka Malang  UPBJJ Universitas Terbuka Malang  Universitas Islam Malang  Universitas Kanjuruhan Malang  Universitas Widyagama  Universitas Tribhuwana Tunggadewi  Institut Teknologi Nasional  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI Kota Malang)  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Malang  Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Malang  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari: 1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S (Rektor Universitas Brawijaya) 2. Henny S. Widyaningsih (Komisioner KI Pusat) 3. Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat) 4. Ketty Tri Setyorini (Ketua KI Provinsi Jawa Timur) 5. Zulaikha (Komisioner KI Provinsi Jawa Timur) 6. Bambang Hardi Winata (Sekretaris KI Pusat)

Dengan kegiatan ini dihasilkan sebanyak 75 orang mahasiswa yang menerima penjelasan dan bahan materi tentang keterbukaan informasi publik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap UU No.14 Tahun 2008, yang diketahui dari hasil Pre dan Post Test yang diberikan kepada peserta.

23 | P a g e





Tanggal 24 Agustus 2016 di UI Depok dengan tema “Stadium General dan Klinik Keterbukaan Informasi”. Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), dan Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff (PPID UI). Peserta berasal dari Humas UI, Tim Pengelola Informasi PPID UI, Mahasiswa UI, Perguruan Tinggi di Jabodetabek dan Jurnalis.

Melalui kegiatan ini dihasilkan jejaring mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik yang ada disekitarnya serta meningkatnya pemahaman terhadap fungsi dan peran mahasiswa dalam implementasi UU KIP. Hal ini diketahui dari hasil Pre dan Post Test.

2)

Sosialisasi layanan Informasi Badan Publik Sektor Pendidikan, kesehatan, Keuangan, dan Ketenaga Kerjaan Luar negeri a. Sektor Pendidikan  Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 di Mataram, Lombok dengan tema “Lokakarya Standardisasi Standar Layanan Informasi Publik di Sektor Pendidikan”. Narasumber kegiatan ini adalah Sekjen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Komisioner KI Pusat. Peserta yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari PPID Kemenristek, PPID Kemendikbud, PPID Kemenag, PPID Perguruan Tinggi Badan Hukum, PPID Perguruan Tinggi Negeri, Komisi Nasional Pendidikan Indonesia, PGRI, BAN-PT serta NGO Lokal NTB. Melalui kegiatan ini dihasilkan satu persepsi yang sama tentang standardisasi layanan informasi pada sektor pendidikan. b. Sektor Keuangan  Kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Badan Publik pada Sektor Keuangan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Batam. Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), dan N.E Fatmawati (PPID Kementerian Keuangan).

Peserta

berjumlah

58

orang

yang

terdiri

dari

Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat, BUMN, SKPD Pemprov Kepri, KI Prov Kepri, dan Pemkot Batam. 24 | P a g e



Melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang sama kepada peserta sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Sektor Keuangan. Hal ini diketahui dari hasil Pre dan Post Test.

5. Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Infromasi Publik Kegiatan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dari bulan Februari – Desember 2016. Kegiatan ini melibatkan Komisioner, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, serta pejabat

dari Pusat Informasi Humas

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Media yang dipantau adalah media cetak dan media online. Media Cetak; Kompas, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Majalah Tempo, Republika, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan, dan Sindo. Sedangkan untuk media online; detik, kompas.com, beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com, dll. Format yang dipakai untuk form pemantauan media cetak yaitu menggunting berita yang dianggap sesuai dengan keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk media online langsung dipantau melalui laptop. Hasil dalam kegiatan ini adalah berupa klipingan rekapitulasi berita dan analisis tentang suatu berita atau isu yang sedang ramai dibicarakan untuk dijadikan bahan kebijakan atau pers release.

6. Dialog Interaktif Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek dan gagasan tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat luas melalui TV dan Radio. Sebagai berikut: a) Dialog Interaktif dilaksanakan di TV pada tanggal :  16 Mei 2016 dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik di Wisma Antara Jakarta  8 September 2016 di TVRI Bangka Belitung dalam rangka media gathering  14 Desember 2016 di TV Berita Satu dan 19 Desember di TV News dalam rangka pemeringkatan Badan Publik.

25 | P a g e



b) Dialog Interaktif di Radio Dialog Interaktif dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Diskusi UU KIP dan Media Gathering di Bangka Belitung yang diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :  Tanggal 8 September 2016 di RRI Sungailiat, dengan narasumber Rumadi Ahmad di Sungailiat.  Tangal 12 Mei 2016 di Radio Jakarta FM  Tanggal 17 Mei 2016  Tanggal 13 Desember 2016  Tanggal 20 Desember 2016 di DFM

c) PSA Keterbukaan Informasi Publik PSA Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :  Tanggal 26 April 2016 di Jakarta  Tanggal 20 Mei 2016 di TV One, Metro TV, I News  Tanggal 31 Mei 2016 di KA TV 13, Radio KBR 68H 7. Diseminasi Hasil Telaahan terhadap berbagai Kebijakan Negara Kegiatan ini dilaksanakan dalan bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa” tanggal 21 Desember 2016 di Jakarta. Narasumber terdiri dari Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Bito Wikantosa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa,

Kementerian

Desa

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi Hak Masyarakat Desa Atas Informasi Publik, Oktofianus J. R (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri Pemerintah Desa dan BPD Untuk Layanan Informasi Publik). Peserta yang hadir berjumlah 18 orang yang terdiri dari KI Provinsi, Pejabat Struktural KI Pusat, Tenaga dan Asisten Ahli KI Pusat, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (Kemekominfo), dan Dirjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu). Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft Standar Layanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa serta masukan terhadap Draft Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa. 26 | P a g e



III. Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah 1. Monev dan Pemeringkatan Badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui komitmen Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik melalui pemeringkatan. Dilakukan dalam beberapa tahap: Pertama: penyusunan Instrumen Monev dan Pemeringkatan Badan Publik tanggal 22 – 24 Maret 2016 di Bogor. Peserta terdiri dari Tenaga Ahli, Asisten Ahli, staf administrasi KI Pusat serta dari FOINI, IPC, TII, Seknas FITRA, dan ICJR. Pembahas adalah Prof.Dr. Ibnu

Hamad (Guru Besar Universitas

Indonesia) dan Evy Trisulo Dianasari (Komisioner KI Pusat). Tujuan adalah untuk menentukan

instrument

yang

akan

digunakan

berupa

Self

Asessment

Quessionare (SAQ).

Kedua : Pengiriman Kuesioner Jumlah Kuesioner (SAQ) yang dikirim sebanyak 393 Badan Publik. Dari jumlah tersebut yang mengisi dan mengembalikan sebanyak 198 Badan Publik (50,3%)., dengan rincian sebagai berikut :

No

Kategori Badan Publik

Mengisi

Persentase

1

Kementerian

34

24

70,59

2

Pemerintah Provinsi

34

20

58,82

3

Lembaga Negara/LPNK

43

33

76,74

4

Lembaga Non Struktural

79

28

40,34

5

BUMN

119

48

40,34

6

Perguruan Tinggi Negeri

72

35

48,61

7

Partai Politik Nasional

12

10

83,33

393

198

50,38%

Jumlah

27 | P a g e

Jumlah



Ketiga : Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung Verifikasi dilakukan terhadap kuesioner yang dikirimkan oleh Badan Publik dan selanjutnya dilakukan penilaian terhadap media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh Badan Publik. Verifikasi situs/portal ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada Pasal 9 UU KIP.

Keempat : Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) dan Visitasi VLA dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada 20 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk setiap kategori Badan Publik. Selanjutnya dilakukan Visitasi terhadap 15 Badan Publik pada tanggal 22 November – 25 November 2016 dalam kota dan 28 November – 13 Desember 2016 di luar kota.

a. Konsinyasi Pemeringkatan Kegiatan ini dilakukan di Bogor pada tanggal 10 – 11 November 2016 dengan jumlah peserta 25 orang terdiri dari 2 komisioner KI Pusat, Sekretaris KI Pusat, dan 20 verifikator KI Pusat dan 1 verifikator dari FOINI. Output dari kegiatan ini adalah daftar peringkat Badan Publik berdasarkan kategori : Kementerian, Lembaga, LNS, BUMN, Perguruan Tinggi, Pemprov, dan Partai Politik Nasional.

b. Penganugerahan dan seminar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 di Istana Wakil Presiden. Kegiatan ini di hadiri oleh Komisioner, Sekretaris KI Pusat, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Sekretariat KI Pusat, 7 kategori Badan Publik, serta KI Provinsi. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla.

28 | P a g e



2. Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia dilaksanakan di Hotel Novotel Palembang pada tanggal 25-28 Oktober 2016. Hari pertama dikhususkan untuk agenda City Tour Kota Palembang dan peserta menginap di Wisma Atlet Jakabaring Sport City. Tema Kegiatan Rakornas 2016 adalah “Keterbukaan Informasi Sebagai Kunci Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan”. Peserta berjumlah 211 orang, yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, KI Kabupaten/Kota, DishubKominfo Provinsi Papua Barat, DisKominfo Pemprov NTT, Biro Humas dan PDE Pemprov Sulawesi Tenggara, DishubKominfo Maluku Utara, dan DishubKominfo Kalimantan Utara. Ketidakhadiran para Narasumber membuat Komisioner KI Pusat mengambil keputusan untuk menunjuk peserta Rakornas dari KI Provinsi menjadi Narasumber, yaitu:  Syamsu Rizal, SE (Ketua KI Prov Sumbar)  M. Fuad Kamil, ST (Ketua KI Prov Maluku)  M. Zen Al Faqif (Komisioner KI Prov Jawa Barat)  Drs. Dodi Riyadmadji, MM (Kepala Pusat Penerangan dan Informatika, Kemendagri) satu – satunya yang hadir adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui kegiatan ini dihasilkan rekomendasi dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang review UU KIP, Isu Aktual, dan Penyelenggaraan Pemilu.

3. Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 September 2016 di Bogor dengan tema “Harmonisasi Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi”. Kegiatan ini diikuti oleh 130 orang peserta, yang terdiri dari : 1) 6 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat. 2) 87 orang perwakilan dari 29 Komisi Informasi Provinsi 3) 9 orang perwakilan dari 3 Komisi Informasi Kabupaten 4) 3 orang perwakilan dari Komisi Informasi Kota 5) 10 orang Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat. 6) 15 orang Sekretariat. 29 | P a g e



Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ke-6 adalah sebagai berikut : a. Review Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) b. Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi c. Penguatan Peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu)

Sedangkan kompartemen yang telah dirumuskan sebagai berikut : a. Daftar paparan permasalahan terkait 3 (tiga) kompartemen yang dihadapi oleh Komisi Informasi akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional. b. Daftar pembagian tugas kepada Komisi Informasi atas permasalahan yang dihadapi terkait 3 (tiga) kompartemen di atas. c. Draf hasil pembahasan atas permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Informasi terkait 3 kompartemen akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional. d. Naskah kesepakatan atas permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Informasi terkait 3 kompartemen di atas akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional.

4. Kajian Review Perki 1 Tahun 2010 Kegiatan Kajian Review Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dilaksanakan dalam bentuk Konsinyasi pada tanggal 29 – 30 April 2016 di Hotel Grand Preanger, Bandung. Peserta berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 5 orang Komisioner KI Jawa Barat dan 20 orang dari KI Pusat. Output yang dihasilkan adalah Daftar Isian Masalah (DIM) dan draft Revisi Perki Nomor 1 Tahun 2010.

IV. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Seluruh Indonesia 1. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Sulawesi Barat Acara Inisiasi Pembentukan KI Provinsi di Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2016 dengan agenda audiensi bersama Sekretaris Daerah Sulawesi Barat dan Audiensi bersama Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Audiensi mendiskusikan proses Panitia Seleksi (pansel) dan proses pelantikan Calon Anggota Komisi Informasi. Adapun Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan 30 | P a g e



bersama masyarakat dan LSM di Provinsi Sulawesi Barat. Output adalah terbentuknya KI Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Mei 2016.

2. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Kegiatan Inisiasi KI Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2016 dengan rangkaian acara sebagai berikut : a.

Rapat Teknis dengan Panitia Daerah : tanggal 31 Mei 2016

b.

Forum Diskusi Publik : tanggal 1 Juni 2016

c.

Konferensi Pers : tanggal 1 Juni 2016

d.

Audiensi KI Pusat dengan DPRD: tanggal 1 Juni 2016

e.

Rapat Teknis dengan Timsel : tanggal 1 Juni 2016 pukul 19.30 – 21.30 WIB

f.

Audiensi KI Pusat dengan Gubernur : tanggal 2 Juni 2016

g. Rapat Teknis Sekretariat KI Pusat dan Staf Biro Humas dengan Sekretariat DPRD tanggal 3 Juni 2016

Peserta Forum Diskusi Publik berjumlah 53 orang terdiri dari perwakilan LSM, Pers, Pemprov, Anggota dan Staf Komisi I DPRD, serta mahasiswa. Narasumber terdiri dari Abdulhamid Dipopramono (Ketua KI Pusat), Abdurrahman Shaleh (Ketua DPRD Sulawesi Tenggara), dan Muhammad Jufri L. (Ketua Puspaham Kendari). Output yang dihasilkan (1) terbentuknya Pansel dan jadwal kerja, (2) dukungan Pemprov dan DPRD terhadap percepatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Pada bulan November 2016, pemerintah Provinsi telah mengusulkan 13 orang calon Komisioner ke DPRD untuk dilakukan Fit and Proper Test.

3. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Kalimantan Utara Kegiatan Inisiasi Pembentukan KI Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 April 2016 dalam dua bentuk yaitu, pertama Audiensi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD serta FGD. Kunjungan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19 April 2016 diterima oleh Ketua Komisi I DPRD dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. DPRD menyambut baik kedatangan dan maksud Komisi Informasi Pusat dalam hal percepatan pembentukan KI Provinsi Kalimantan Utara. Demikian juga dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang berjanji akan

31 | P a g e


segera


merealisasikan

terbentuknya

Komisi

Informasi

Provinsi.

Selanjutnya

dikeluarkan Surat Permohonan Penugasan Personil Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 2 Juni 2016 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kedua : FGD dalam rangka Percepatan Pembentukan Komisi Informasi Kalimantan Utara pada tanggal 20 April 2016 yang diikuti oleh 52 orang peserta terdiri dari berbagai elemen yaitu Pemerintah, Masyarakat, Mahasiswa dan Media. Narasumber kegiatan ini adalah : 1. Evy Trisulo (Komisioner KI Pusat) 2. Norhayati Andris (Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara) 3. Dr. Suriyansyah, M.AP (Asisten III Bidang Adm. Umum) 4. Desiana Samos ir (Ketua Indonesia Parliamentary Center)

Adapun output yang dihasilkan adalah (1) tercapainya pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara; (2) tercapainya peserta sejumlah 52 orang pada diskusi dalam rangka mendorong pembentukan KI Kalimantan Utara. Selanjutnya pada bulan November 2016 sudah terbentuk Tim Pansel Calon Komisi Informasi Kalimantan Utara.

4. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Maluku Utara Kegiatan Inisiasi pembentukan Komisi Informasi Melalui FGD dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Mei 2016. Hari pertama tanggal 18 Mei 2016 audiensi kepada Gubernur

Maluku

Utara,

yang

diwakili

oleh

Wakil

Gubernur

DR.

Zeth

Sahuburua.,SH.,MH. Dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo menyampaikan agar pemerintah Provinsi Maluku Utara segera membentuk Komisi Informasi Provinsi, sesuai amanah UU. Setelah itu di lanjutkan dengan Audiensi kepada DPRD Provinsi Maluku Utara. Namun hal ini tidak terlaksana karena Anggota sedang masa reses.

Pada hari ke dua dilanjutkan dengan FGD bersama Masyarakat, LSM, Media Lokal dan Tokoh Masyarakat. LSM yang hadir adalah LSM Maluwaji, LSM Rorano, LBH

32 | P a g e



FH Univ Khairun, LBH Maluku Utara serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari Biro Humas. Acara FGD diisi Oleh Narasumber Evy Trisulo Dianasari Komisioner KI Pusat, DR.H. Wahda Z. Imam, Ketua Komisi I DPRD Prov Maluku Utara, Ir. Hasbi Pora Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Komisioner Evy menitipkan pesan kepada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara agar segera membentuk Panitia Seleksi dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi di Provinsi Maluku Utara. Ouput yang dihasilkan adalah tercapainya peserta FGD yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik serta mendorong terbentuknya Pansel dan Jadwal kerja.

5. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Papua Barat Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 4 – 7 April 2016 dengan rangkaian acara sebagai berikut : a. Rapat Koordinasi dengan Panitia Daerah : tanggal 4 April 2016 b. Forum Diskusi Publik : tanggal 5 April 2016 c. Konferensi Pers : tanggal 5 April 2016 d. Audiensi KI Pusat dengan DPRD : tanggal 5 April 2016 e. Rapat Koordinasi dengan Biro Humas dan Protokol : tanggal 6 April 2016 f. Audiensi KI Pusat dengan Gubernur : tanggal 6 April 2016 g. Rapat Evaluasi dengan Panitia Daerah : tanggal 7 April 2016 Kegiatan Forum Diskusi Publik, diikuti oleh peserta sebanyak 42 orang terdiri dari perwakilan LSM, Pers, mahasiswa, dan Pemda setempat. Narasumber adalah Henny S. Widyaningsih (Komisioner KI Pusat); Prof. Charlie D. Heatubun (Wakil Ketua Timsel Calon Anggota Komisioner KI Prov Papua Barat), dan Yan Christian Warinussy (Direktur LP3BH Manokwari), serta moderator oleh Markus Sabarofek (Dishubkominfo Papua Barat).

Ouput yang dihasilkan adalah Surat Permohonan Wakil Gubernur kepada DPRD untuk melakukan Fit and Proper Test terhadap 10 orang calon anggota Komisioner hasil seleksi.

33 | P a g e



B. Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 1. Penyusunan LAKIP KIP Tahun 2015 LAKIP Komisi Informasi Pusat dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Januari 2016 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berjumlah 17 orang, terdiri dari Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan staf administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Informasi Pusat Tahun 2015.

2. Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Februari 2016 di Bogor. Peserta kegiatan ini berjumlah 24 orang, terdiri dari Ketua Komisi Informasi Pusat, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Pejabat, dan staf administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2015.

3. Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Program Anggaran Sekretariat KI Pusat Tahun 2016 a. Laporan Triwulan I Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Peserta terdiri dari Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Staf Sekretariat serta Kabag Evalap dan Staf Biro Perencanaan Kominfo. Output yang dihasilkan berupa laporan Triwulan I Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016.

b. Laporan Semester I Tahun 2016 Kegiatan Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2016 di Bogor. Peserta kegiatan ini berjumlah 17 orang terdiri dari unsur Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Output kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Semester I Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016.

34 | P a g e



c. Laporan Triwulan III Tahun 2016 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Peserta berjumlah 20 orang terdiri dari Pejabat dan Staf Sekretariat KI Pusat dan 2 orang dari Biro Perencanaan Kominfo. Output yang dihasilkan berupa laporan Triwulan III.

4.Penyusunan LAPTAH Sekretariat KI Pusat Tahun 2016 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Park Hotel Bandung. Peserta berjumlah 23 orang terdiri dari Pejabat dan Staf Sekretariat KI Pusat serta TA. Output dari kegiatan ini adalah Draft Laporan Tahunan Sekretariat KI Pusat Tahun Anggaran 2016. Draft final telah diselesaikan pada minggu ke-4 Desember 2016.

5. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KI Pusat Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : a. Triwulan I dilaksanakan tanggal 27 Juni 2016

di Kantor Komisi Informasi Pusat

dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. b. Semester I dilaksanakan tanggal 28 November 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. c. Triwulan III dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya Laporan Keuangan .

6. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KI Pusat Penyusunan Laporan BMN dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu: a. Triwulan I dilaksanakan tanggal 17 Juni 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang di Kantor Komisi Informasi Pusat serta pendampingan dari Biro Umum oleh Titiek Meidiana Hafsyah. b. Semester I dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2016 di Jakarta. c. Triwulan III dilaksanakan tanggal 25 November 2016 di Jakarta. d. Triwulan IV dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2016. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya Laporan BMN.

35 | P a g e



7. Penyusunan Laporan Permohonan PSI Penyusunan Laporan Permohonan PSI dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu: a. Triwulan I dilaksanakan tanggal 27 April 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. b. Triwulan II dilaksanakan tanggal 30 Juni 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Peserta rapat yang hadir ada 10 orang terdiri dari 2 komisioner KI Pusat, 1 orang Biro Hukum Kementerian Kominfo, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, Kabag, Kasubbag dan staf Sekretariat KI Pusat. c. Triwulan III dilaksanakan tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. d. Triwulan IV dilaksanakan tanggal 22 Desember 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya laporan permohonan PSI.

8. Penyusunan Renja dan Anggaran Tahun 2017 a. Penyusunan Renja Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk konsinyasi usulan kerja tahun 2017 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen ADIK dan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15-17 April 2016 di Bandung. Peserta berjumlah 24 orang terdiri dari Pejabat Struktural, Staf Sekretariat, serta Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat. Narasumber yang hadir

adalah Sumariyandono (Kasubdit Analisis dan Formulasi

Kebijakan Pendanaan) dan Dewi Sri Sotijaningsih (Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas). Rangkaian pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh para Narasumber dilanjutkan dengan Konsinyasi/Pemaparan materi kelompok dari masingmasing bidang kegiatan. Output yang dihasilkan adalah: a) Tersusunnya berbagai gagasan, konsep, masukan, dan usulan tentang Renja Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 b) Tersusunnya Draft Renja Komisi Informasi Pusat Tahun 2017. Draft ini kemudian ditetapkan menjadi dokumen Renja.

36 | P a g e



b. Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017 Kegiatan ini diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 12 – 14 Mei 2016 di Bogor. Output yang dihasilkan berupa Draft RAB yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. Penyusunan RKA-K/L Tahun 2017 ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Mei 2016 di Yogyakarta. Peserta berjumlah

22 orang, terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf

Sekretariat KI Pusat, Tenaga Ahli,

Asisten Ahli. Narasumber yang hadir adalah

Teddy Kurniadi Firman dan Alex Yozvel dari Ditjen Anggaran, Kemenkeu serta Yayan Hendrayana dan Noverman Sitanggang dari Biro Perencanaan, Kemenkominfo. Output yang dihasilkan adalah Draft RKA-K/L Sekretariat KI Pusat Tahun Anggaran 2017. Draft ini kemudian ditetapkan menjadi dokumen RKA-KL – DIPA.

9. Capacity Building Pengembangan Pegawai  Outbond Dilaksanakan dalam bentuk ceramah, motivasi, diskusi, dan outbondpada tanggal 2628 Februari 2016 di Lembang, Bandung. Hadir sebagai narasumber adalah Zae Hanan dari ZAEnterprise serta Ust.Uci Al-Farizi. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya 68 orang pegawai yang dapat memahami tentang motivasi dan kapasitas kerja di Komisi Informasi Pusat.  Penyertaan Diklat Dalam rangka pengembangan Sumberdaya Manusia di Komisi Informasi Pusat diberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan. Adapun pegawai yang telah diikutsertakan dalam Pelatihan sebanyak 3 orang dalam bentuk (1) Pelatihan Legislative Drafting Training Basic Level Jimly Scholl of Law and Goverment pada 1-3 Mar 2016 dan (2) Pelatihan Protokol, Public Speaking & Table Manner tgl 17-18 Mar 2016 di Bandung.  Rekrutmen Pegawai Proses Rekrumen pegawai dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2016, dilanjutkan dengan Seleksi Administrasi pada tanggal 9 Nopember, tes tertulis pada tanggal 11 Nopember, Psikotes pada tanggal 19 Nopember 2016 yang menghasilkan 24 orang calon pegawai Komisi Informasi Pusat. Selanjutnya dilaksanakan wawancara untuk menentukan 2 (dua) orang yang terpilih.

37 | P a g e



10. Pengembangan dan Pengelolaan Website Teknologi Informasi berupa website merupakan elemen penting dalam memberikan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dalam rangka kewajiban Badan Publik untuk berkontribusi dalam menjalankan keterbukaan informasi sesuai Undang undang Nomor 14 tahun 2008. Dalam undang undang tersebut Badan Publik diperintahkan untuk memberikan informasi ke masyarakat. Hal ini terdapat pada pasal 13 ayat (1) “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”. Selanjutnya pasal 7 ayat (6) UU KIP berbunyi: “Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.” Komisi Informasi Pusat memiliki website dengan domain https://Komisiinformasi.go.id. Dalam website tersebut terdapat informasi yang tersedia setiap saat dan berkala. Disamping itu Komisi Informasi juga memiliki aplikasi berbasis website untuk proses pengelolaan Permohonan Informasi Publik. Dalam prosesnya terdapat formulir permohonan informasi publik, proses register, grafik permohonan informasi, serta lembar disposisi digital. Selain itu Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan MSI mengembangkan Aplikasi SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi). Aplikasi tersebut mengakomodir terhadap CMS (Case Management System) penyelesaian sengketa informasi yang berlaku secara nasional. Dari 28 Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk, 22 KI Provinsi sudah menggunakan aplikasi Ini. Output kegiatan ini (1) meningkatnya pelayanan dalam memberikan informasi kepada Masyarakat, dengan menciptakan website yang mudah diakses serta aman mengakses situs www.komisiinformasi.go.id dan (2) terdokumentasinya dokumen Persidangangan di Komisi Informasi Provinsi, (3) tersediannya informasi dan data yg dapat diakses oleh publik.

38 | P a g e



11. Pelaksanaan Operasional PPID Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dilakukan pada Tahun 2010 melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 04/KIP/SK/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Keputusan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah pada Tahun

2015,

melalui

Keputusan

Komisi

Informasi

Pusat

Nomor

68-

A/KEP/KIP/VII/2015. Keputusan tentang PPID KI Pusat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Ketiga regulasi tersebut, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada KI Pusat dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID KI Pusat berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dalam pelaksanaan Oprasional PPID Komisi Informasi Pusat, Petugas layanan informasi di mudahkan dengan aplikasi eppid.komisiinformasi.go.id yang sudah mengakomodir formulir permohonan informasi, disposisi elektronik, alert untuk permohonan informasi, buku besar dan rekap permohonan informasi.

PPID Komisi informasi Pusat selama Periode Januari-Desember 2016 telah memiliki rekapitulasi informasi dengan kategori dibawah ini.

39 | P a g e



Komposisi permohonan informasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut;

Output : Tersedianya informasi dan data sesuai dengan Klasifikasi informasi publik. Serta proses pengolah informasi yg terdokumentasi.

C.Layanan Perkantoran Layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan dukungan teknis dan administrasi oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa. Adapun Kegiatan Layanan Perkantoran Sekretariat KI Pusat meliputi 2 (dua) komponen sebagai berikut:

40 | P a g e



1. Pembayaran gaji, Uang Lembur, Honorarium dan Vakasi Kegiatan ini meliputi layanan pembayaran gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan anak istri, tunjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, tunjangan PPh, tunjangan beras, uang makan dan tunjangan kinerja untuk PNS dan belanja honor tetap. Sampai dengan Triwulan III tahun 2016 telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan untuk 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KI Pusat, namun pada periode bulan Juli menjadi 17 orang dikarenakan terdapat 1 orang PNS yang telah memasuki masa pensiun, dan pembayaran honor tetap untuk 7 (tujuh) orang Komisioner.

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a) Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan terhadap sejumlah 12 unit kendaraan operasional roda 4 dan 6 unit roda 2 sebagai berikut : 

Roda 4

NO

JENIS KENDARAAN / MERK / TYPE

TAHUN

JUMLAH

1

Sedan / Toyota Vios /1.5E M/T

2009

7 Unit

Komisioner

2

Minibus / Toyota Kijang Innova E

2009

1 Unit

Sekretaris

3

Minibus Isuzu Panther/TBR 54F Turbo LM

2010

1 Unit

Operasional

4

Minibus Toyota Avanza/G 1.3 AT

2011

3 Unit

Kabag

JUMLAH

KET

12 Unit

 Roda 2 No. Jenis Kendaraan/Merk/Type 1.

Sepeda

Tahun

Motor/Honda/Absolute/Revo 2009

Jumlah

Keterangan

3 Unit

NF11B1D MT 2.

Sepeda

Motor/Honda/Supra

X125 2009

1 Unit

NF125TR MT 3.

Sepeda

Sepeda

Motor/Honda/Mega

Pro 2011

1 Unit

Motor/Honda/Supra

41 | P a g e

Ops

Bag

APPS X125 2011

1 Unit

NF125TRF Jumlah

Bag

Umum

GL15A1RR MT 4

Ops

Ops Umum

6 Unit

Bag



Pada bulan November 2016 telah diusulkan penghapusan kendaraan dinas Komisioner sebanyak 4 unit mobil sebagai syarat untuk pengadaan sewa kendaraan dinas komisioner di tahun 2017, yang pada saat laporan ini dibuat masih dalam proses.

b) Pemeliharaan Sarana Gedung Pemeliharaan dilakukan terhadap alat pendingin ruangan (AC) di setiap ruang kerja meliputi 13 unit AC Split dan 2 unit AC Floor.

c) Langganan Daya dan Jasa Meliputi belanja langganan telepon dan internet. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan menggunakan 2 (dua) provider yakni Telkom dan Biznet dengan kapasitas 7 Mbps dedicated untuk biznet dan 3 & 2 up to. Selain itu juga untuk membiayai Layanan Jasa SSL Certificate an. PT Manggala Cipta Indonesia (WarungSSL) yang secara periodik setiap tahunnya dilakukan perpanjangan.

d) Pengadaan Seragam OB, Pengemudi, dan Satpam Pada tahun Anggaran 2016 ini telah diadakan pengadaan pakaian Jas Panitera (12 Steel), Seragam Sopir, Pramusaji (84 Stel), dan Security (10 Stel).

e) Operasional Perkantoran dan Pimpinan Kegiatan ini meliputi belanja keperluan perkantoran (termasuk sewa mesin foto copy), Belanja pengiriman surat dinas, pembayaran penghasilan pegawai non PNS (Tenaga dan

Asisten

Ahli,

Tenaga

Administrasi,

Sekretaris,

Pengolah

Data,

Sopir,

Pramubhakti, dan Satpam), pembayaran THR pada bulan Oktober 2016, honorarium pengelola keuangan dan Belanja barang non operasional lainnya.

f)

Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer Pelaksanaannya meliputi pemeliharaan PC, Laptop, Printer dan Inventaris kantor.

g) Sewa Gedung Untuk Tahun 2016 ini sewa gedung untuk kantor KIP sama seperti tahun sebelumnya. Adapun gedung yang disewa bertempat di Gedung Graha Pusat Perdagangan Indonesia Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat. Selain itu belanja sewa juga digunakan

42 | P a g e



untuk membiayai sewa apartemen salah satu Komisioner KIP selama 12 bulan.

h) Pencetakan, Penerbitan, Penggandaan dan Laminasi Pengadaan pencetakan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat meliputi : 1) Pencetakan Buku Perki Nomor 1 Th 2014 tentang Standar Layanan Sengketa Informasi Pemilu sebanyak 750 Eksemplar 2) Pencetakan UU KIP sebanyak 750 eksemplar 3) Cetak kalender dinding sebanyak 300 Eksemplar 4) Buku agenda 2016 sebanyak 100 eksemplar 5) Kertas Kop garuda tengah dan pinggir 6) Amplop KIP ukuran besar dan kecil 7) Amplop coklat KIP sebanyak 200 eksemplar 8) Brosur KIP sebanyak 1000 eksemplar 9) Buku PerKI 1-5/2016 sebanyak 200 eks 10) Cetak Amplop (1000 eks), Map & Paper Bag (500 eks), Tanda terima (5bh)

E. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan alat pengolah data yang di Tahun 2016 terdiri dari 4 PC All in dan 1 Scan Printer dengan proses pengadaan melalui e-katalog.

F. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Tahun 2016 terdiri dari meja dan kursi rapat, kursi tunggu, serta audio conference.

43 | P a g e



BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA A. Realisasi Capaian Kinerja Program 1. Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Presentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak. Sampai dengan Desember 2016, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 2684 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 870 kasus atau 32,41%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 60% maka capaian target kinerja sebesar 54,02%. Khusus untuk Tahun 2016, dari 64 permohonan sengketa, yang dapat diselesaikan sebanyak 54 kasus permohonan atau 84,37%.

b.

Presentase Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, badan publik diwajibkan untuk : (1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID; (2) Memiliki SOP Layanan Informasi Publik; (3) Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Dengan demikian badan Publik dianggap sudah melaksanakan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 apabila sudah memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat belum memiliki instrument atau mekanisme untuk

44 | P a g e



mengetahui apakah suatu badan publik sudah atau belum melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data tentang jumlah PPID. Peran atau kontribusi Komisi Informasi Pusat

terkait PPID adalah memberikan

bimbingan teknis dan penyuluhan kepada badan publik/PPID serta memberikan edukasi dan advokasi kepada anggota/kelompok masyarakat sebagai pengguna dan pemohon

informasi agar menyadari haknya atas akses informasi publik.

Selain itu putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi dapat juga menjadi faktor pendorong bagi badan publik untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas PPID serta melakukan penataan dan pembenahan SOP Standar Layanan Informasi Publik. Sampai dengan Desember 2016 jumlah PPID yang sudah terbentuk dari 584 jumlah badan publik yang dapat diintervensi adalah sebanyak 402 PPID atau 73,36%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 65% maka capaian target

kinerja

menjadi

112,86%.

Namun

capaian

ini

masih

dapat

diperdebatkan. Parameter lain yang dapat dijadikan acuan adalah kegiatan Monev Badan Publik Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016. Dalam kegiatan ini, Komisi Informasi Pusat mengirimkan SAQ (Self Asessment Quesionare) sebanyak 393 kepada 393 Badan Publik. Namun yang mengembalikan hanya 198 atau 50,28%. Bila dikonversi dengan target sebesar 65%, maka capaian kinerja menjadi 77,51%. c.

Persentase Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sampai dengan Desember 2016 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk 29 provinsi atau 85,29%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian target kinerja adalah sebesar 85,29%. Namun dengan catatan bahwa di Papua Barat dan Sulawesi Tenggara sudah tahap menunggu proses Fit and Proper Test. DPRD sedangkan di Kalimantan Utara dalam tahap proses Pansel, adapun di Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur sama sekali belum melakukan proses seleksi.

45 | P a g e


2.


Persentase Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran dan kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Peran dan kedudukan ini bersifat layanan administrasi dan dukungan teknis atau dengan kata lain berupa layanan dukungan operasional perkantoran sehari-hari, seperti: dukungan SDM (termasuk kepaniteraan), keuangan, sarana prasarana, serta koordinasi pelaksanaan rencana program dan anggaran. Oleh karena dukungan tersebut harus penuh, maka target yang ingin dicapai adalah 100% layanan/bulan.

Sampai dengan Desember 2016 realisasi mencapai 12 bulan/layanan atau 100%. Bila dikonversi dengan target 100%, maka capaian target kinerja adalah 100%. Dalam capaian ini tidak termasuk pengadaan barang modal yang sedang dalam proses. Sedangkan penyusunan laporan-laporan, Renja dan anggaran diadakan sesuai dengan siklus waktu atau tahapannya.

B. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Fisik  Capaian Kinerja Anggaran Pada tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan 23 Desember 2016 mencapai sebesar Rp. 16.301.921.885,- atau 74,70%, dengan rincian sebagai berikut: 1. Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat Rp. 821.592.450,- atau 79,02%. 2. Layanan Keterbukaan Informasi Publik Rp. 5.883.658.020,- atau 62,06% terdiri dari: a. Bidang Penyelesaian Sengketa Rp. 1.307.885.266 atau 42,66%. b. Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Rp. 2.317.966.018 atau 71,17%. c. Bidang Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi Rp. 1.533.723.236 atau 69,95%. d. Terbentuknya Komisi informasi Provinsi Seluruh Indonesia Rp. 724.083.500 atau 75%.

3. Layanan Perkantoran Rp. 9.517.442.474,- atau 84,90%. 46 | P a g e



4. Perangkat Pengolah Data dan Informasi Rp. 32.710.000,- atau 99,12%. 5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 46.518.941,- atau 77,53%.

 Capaian Kinerja Fisik Capaian Fisik adalah capaian target berdasarkan kuantitas satuan volume, seperti: jumlah laporan, dokumen, layanan/bulanan ataupun unit. Uraian Capaian Fisik dapat dilihat pada lampiran. Sampai dengan Desember 2016, serapan capaian fisik Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebesar 77%, dengan rincian sebagai berikut : 1. Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 84%. 2. Layanan Keterbukaan Informasi Publik 63%. 3. Layanan Perkantoran 100%. 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100%. 5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 76%.

BAB V 47 | P a g e



PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program kegiatan sebagian tidak sesuai dengan jadwal dan lokasi yang direncanakan. 2. Pelaksanaan kegiatan tidak berbasis pada sasaran dan capaian target kinerja. 3. Realisasi program dan anggaran sebagian mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Salah satu penyebab adalah adanya Sellf Blocking Anggaran sebesar 13,77%.

B. SARAN-SARAN

1. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab terhadap target capaian kinerja. Artinya pelaksanaan program kegiatan belum dikaitkan dengan capaian kinerja atau output/hasil. 2. Diadakannya rapat Evaluasi Bulanan antar pimpinan pelaksana program kegiatan. 3. Diadakannya sanksi bagi pelaksanaan yang belum/terlambat menyusun laporan kegiatan. 4. Memberikan pemahaman secara terus menerus tentang kewajiban mewujudkan capaian target kinerja organisasi.

48 | P a g e

REALISASI ANGGARAN PER JENIS OUTPUT SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016 Periode : Desember 2016 REALISASI BULAN NOVEMBER 2016

PAGU KODE

URAIAN

%

(Rp)

(Rp) 3020

%

%

OUTPUT

TOTAL PAGU

SISA (Rp)

%

%

OUTPUT

TOTAL PAGU

Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

3020.001

Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat

1.039.729.000

4,76

821.592.450

79,02

3,76

218.136.550

20,98

1,00

3020.002

Layanan Keterbukaan Informasi Publik

9.480.634.000

43,44

5.883.658.020

62,06

26,96

3.596.975.980

37,94

16,48

3020.994

Layanan Perkantoran

11.209.876.000

51,37

9.517.442.474

84,90

43,61

1.692.433.526

15,10

7,76

3020.996

Perangkat Pengolah Data dan Informasi

33.000.000

0,15

32.710.000

99,12

0,15

290.000

0,88

0,00

3020.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

60.000.000

0,27

46.518.941

77,53

0,21

13.481.059

22,47

0,06

21.823.239.000

100,00

16.301.921.885

74,70

5.521.317.115

JUMLAH (Rp)

Jakarta, Januari 2017 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Drs. Bambang Hardi Winata, MM NIP. 195612181980031003

25,30

Tabel Perbulan Realisasi Output Program Kegiatn Tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat Bulan : Desember No. I

Uraian Layanan Keterbukaan Informasi Publik 1 2

3

Volume

Realisasi

Keterangan

27 Dokumen

Ajudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi

1 Dokumen

Sudah

Pengarusutamaan Transparasi dalam Kebijakan Publik, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

a. FGD Persaiangan Usaha Tidak Sehat, Barang dan Jasa, Pertahanan dan Pilkada (8 kali)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2016 di Jakarta , 24 April 2016 di Jakarta, 9 Mei 2016 di Jakarta. 19 Agustus 2016 di Jakarta, 30 Agustus 2016 di Jakarta, 31 Agustus 2016 di jakarta

b. Diskusi Ahli Role Model Alternatif Penyelesaian Sengketa (1 Kegiatan)

Belum

self blocking

Penyusunan Modul Penyelesaian Sengketa informasi Publik

1 Dokumen

Belum

a. FGD Penyusunan Modul di Jakarta (2 Kegiatan)

4 5

b. Konsinyasi Penyusunan Modul PSI di Bogor (1 Kegiatan)

self blocking

c. Diseminasi Modul PSI di Makassar (1 Kegiatan)

self blocking

Evaluasi Pelaksanaan Implementasi PSI

1 Dokumen

Belum

Penyusunan Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat Bidang Pertanahan dan SDA

1 Dokumen

Belum

self blocking

a. Kajian Putusan Bidang Pertanahan dan SDA di Jakarta (2 Kegiatan)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2015 di Jakarta

b. Konsinyasi Kajian Putusan Bidang Pertanahan dan SDA di Depok (1 Kegiatan)

Belum

self blocking

c. Diseminasi Kajian Putusan Bidang Pertanahan dan SDA di Padang (2 Kegiatan)

Belum

self blocking

6

Pengembangan SDM PSI Publik Komisi Informasi Daerah

1 Dokumen

a. Bimtek PSI dan Legal Drafter di Denpasar dan Batam (2 Kegiatan)

b. 7

Bimtek Penataan Administrasi dan Case Management System Penyelesaian Sengketa di Yogyakarta (1 Kegiatan)

Semiloka Komisi Informasi Pusat dengan Badan Peradilan

1 Dokumen

Sudah Sudah

dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Maret 2016 di Batam, tanggal 30 - 1 Juni 2016 di Bali

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Mei 2016 di Yogyakarta

Belum

a. Audiensi dengan Mahkamah Agung di Jakarta (1 Kegiatan)

Belum

self blocking

b. Diskusi Ahli Penyelesaian Sengketa Publik Pasca Putusan di Medan dan Makassar (2 Kegiatan)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 April 2016 di Medan dan 24 - 26 April 2016 di Manado

c. Semiloka Penyelesaian Sengketa Publik Pasca Putusan di Jakarta (2 Kegiatan)

Belum

self blocking

Penanganan Sengketa Pasca Putusan Informasi, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

Proses berjalan 1 tahun

Forum Diskusi dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2016, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan ada tanggal 16 Mei 2016 di Jakarta

Diseminasi Hasil Telaahan terhadap berbagai Kebijakan Negara, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 21 Desember 2016 di Jakarta

1 Dokumen

Sudah

Dilaksanakan pada tanggal 31 Mei - 3 Juni 2016 di Lampung, dilaksanakan pada tanggal 27 - 29 Juli 2016 di Palangkaraya,dilaksanaka pada tanggal 7 - 10 September 2016 di Bangka Belitung

12 Workshop Potensi Keterbukaan Informasi Publik

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan tanggal 28 September 2016 di Jakarta

13 Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik

1 Dokumen

Sudah

8 9 10 11

Fasilitas Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media, Lokasi : Lampung, Palembang, Pontianak

a. Sosialisasi di Kalangan Perguruan Tinggi, Lokasi : Depok, Malang, Medan

b. 14

Sosialisasi layanan Informasi Badan Publik Sektor Pendidikan, kesehatan, Keuangan, dan Ketenaga Kerjaan Luar negeri, Lokasi : Jakarta, Mataram, Batam

Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Infromasi Publik, Lokasi : Jakarta (11 bulan)

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Maret 2016 di Medan, tanggal 17 - 19 Mei 2016 di Malang, tanggal 24 Agustus 2016 di Depok

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 Februari 2016 di Mataram, dilaksanakan tanggal 17 - 19 Agustus 2016 di Batam

Sudah

11 bulan dilaksanakan dan diskusi media dilaksanakan pada tanggal 26 april 2016 di Jakarta

15 16

17

18

19 20

Pembuatan Logo dan Penulisan tentang Keterbukaan Informasi, Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Belum

self blocking

Sosialisasi melalui media Massa, Lokasi : Jakarta

1 Dokumen

Sudah

Masih sisa beberapa volume dilaksanakan tanggal 8 September 2016 di Bangka Belitung,tanggal 14 Desember 2016 di berita satu, 19 des 2016 di TV News dilaksanakan pada tanggal 12 mei 2016 di Jakarta dan tanggal 17 mei 2016 di Jakarta, 13 Desember 2016 di Jakarta, 20 des 2016 di DFM, 16 Mei 2016 dalam rangka hari KIN

a. Dialog Interaktif TV (3 kali)

Sudah

b. Dialog Interaktif Radio (4 kali)

Sudah

c. PSA Keterbukaan Informasi Publik (6 kali)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 26 april 2016 di Jakarta, 20 Mei (PSA TV one, Metro TV, I News), 31 Mei (KA TV 13, Radio KBR 68 H), 8 september (TV di Bangka Belitung)

Belum

self blocking

a. Penyusunan dan Pencetakan Newsletter (6 Edisi/2 bulan)

Belum

self blocking

b. Penyusunan dan Pencetakan Jurnal KIP (3 Edisi/4 bulan)

Belum

self blocking

Penyusunan dan Pencetakan Media KIP, Lokasi : Jakarta

Monev dan Pemeringkatan badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

1 Dokumen

1 Dokumen

Sudah

a Instrumen di Jakarta (1 kegiatan)

Sudah

sudah dilakukan tanggal 22 - 24 Maret 2016 di Bogor

b Konsinyasi di Bogor (1 kegiatan)

Sudah

c Visitasi di 15 Lokasi (1 kegiatan)

Sudah

d Seminar dan Penganugerahan di Jakarta (1 kegiatan)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 10-11 november 2016 di bogor Jakarta dan Luar Jakarta 22 November - 13 Desember 2016 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta

Rakornas KI se-Indonesia, Lokasi: Makassar

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Oktober 2016 di Palembang

Rakernis KI se - Indoenesia, Lokasi : Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 September 2016 di Bogor

1 Dokumen

Sudah

sebagian tahapan sudah dilaksanakan

21 Kajian Reviw Perki 1 Tahun 2010 - FGD di Jakarta (2 Kegiatan)

Belum

- Konsinyasi di Bandung (1 Kegiatan)

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 April 2016 di Bandung

Belum

- Uji Publik di Surabaya (1 Kegiatan) 22

II

Penyusunan Standar Layanan Transpransi informasi di Sektor SDA

1 Dokumen

Belum

self blocking

- FGD di Jakarta (2 kegiatan)

self blocking

- Konsinyasi Publik di Jakarta (1 kegiatan)

self blocking

- Uji Publik di Yogyakarta (1 kegiatan)

self blocking

23 Inisiasi Pembentukan KI Sulawesi Barat Melalui FGD dan Audiensi

Sudah

sudah dilakukan tanggal 28 - 31 Maret 2016

24 Inisiasi Pembentukan KI Sulawesi Tenggara Melalui FGD dan Audiensi

Sudah

dilakukan pada tanggal 30 Mei - 4 Juni 2016 di Kendari

25 Inisiasi Pembentukan KI kalimantan Utara Melalui FGD dan Audiensi

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 17 - 21 April 2016 di tanjung selor

26 Inisiasi Pembentukan KI Maluku Utara Melalui FGD dan Audiensi

Sudah

Dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Mei 2016 di Ternate

27 Inisiasi Pembentukan KI Papua Barat Melalui FGD dan Audiensi

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 4 - 8 April 2016

Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat 1

13 Dokumen

Penyusunan Laporan


a Penyusunan laporan Tahunan Komisi Infromasi Pusat Tahun 2015, Lokasi : Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Februari di Bogor

b Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat KI Pusat, Lokasi : Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Desember di Bandung

c Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, Lokasi : Banten

1 Dokumen

Sudah

Triwulan I dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 di Jakarta, Semester II dilaksanakan di Bogor pada tanggal 19 - 21 Juli 2016, Triwulan III dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016

d Penyusunan LAKIP KIP Tahun 2015, Lokasi : Bogor

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Januari 2016 di Bandung

e Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KI Pusat, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada bulan 27 Juni 2016 di Jakarta, laporan triwulan 3 tanggal 13 desember 2016 di jakarta

f Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KI Pusat, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 17 juni 2016 di Jakarta, triwulan 4 BMN 14 desember 2016

g Penyusunan Laporan Permohonan PSI, Lokasi: Jakarta

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada bulan Maret dan Juni 2016 di Jakarta

2

3

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2017

2 Dokumen

Sudah

a Penyusunan Rencana Kerja, Lokasi: Jakarta

Sudah

b Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 April 2016 di Bandung

Pagu Indikatif di Bandung

pada tanggal 12 - 14 Mei 2016 di Bogor

RKAKL di Yogyakarta

pada tanggal 27 - 29Mei 2016 di Yogyakarta

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KI Pusat

1 Dokumen

Proses masih berjalan

a Capacity Building Pengembangan Pegawai (1 kegiatan)

Sudah

b Rekruitmen Pegawai (1 kegiatan)

Belum

c Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (1 kegiatan)

Belum

4

Penyelenggarakan Perpustakaan dan Pendokumentasian

1 Dokumen

Belum

5

Pengembangan dan Pengelolaan Website

1 Dokumen

Sudah

Pelaksanaan Operasional PPID

1 Dokumen

Sudah

dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Februari 2016 di Bandung


6

III Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Honorarium dan Vakasi 2.

11 Bulan dilaksanakan dan Rapat Koordinasi PPID dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 april 2016 di Bogor

12 Bulan

11 Bulan Sudah

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Sudah

A. Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (1 Tahun)

Belum

B. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4/2,

Sudah

C. Pemeliharaan Sarana Gedung

Sudah

D. Langganan Layanan Daya dan Jasa

Sudah

E. Pengadaan Seragam OB, Pengemudi dan Satpam

Sudah

beberapa tahun tidak dieksekusi

proses berjalan 1 tahun

F. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (1 Tahun)

Sudah

G. Kerjasama Instansi Dalam Negeri

Sudah

H. Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer (1 Tahun)

Sudah

I. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi (1 Tahun)

Sudah

- Penerbitan Jurnal

Sudah

- Pencetakan

Sudah

- Pendistribusian

Sudah

J. Sewa Gedung (1 Tahun)

Sudah

IV Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

9 Unit

1. Pengadaan Alat Pengolah Data V Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1. Pengadaan Inventaris Kantor, Lokasi: Jakarta

Sudah Sudah

8 Unit

PC All in One 4 Unit, Windows 4 unit, Scanner 1 Unit

Sudah Sudah

Meja Rapat 1 Unit, Meja Kerja 4 Unit, Kursi Tuggu 2 Unit, Audio Conference

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT s/d DESEMBER 2016

Tabel 1 : Kondisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO. 1

2

URAIAN

2014

2015

2016

Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

-

12 Bulan

12 Bulan

- Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis yang diselesaikan

-

12 Bulan

12 Bulan

- Realisasi

-

100%

100%

- Target

-

100%

100%

- Capaian Kinerja

-

100%

100%

- Sisa Layanan

-

- Bulan

- Bulan

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2549

2620

2684

- Jumlah kasus yang diselesaikan

722

816

870

- Realisasi

28,32

31,15

32,41

- Target

90%

55%

60%

- Capaian Kinerja

31,47

56,63

54,02

- Sisa Kasus

1827

1804

1814

% Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

% Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3 a % Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Realisasi Jumlah PPID yang sudah terbentuk

339

341

402

- Jumlah Badan Publik yang dapat diintervensi

694

694

548

- Realisasi

48,85

49,14

73,36

- Target

90%

60%

65%

- Capaian Kinerja

54,27

81,89

112,86

355

353

146

Realisasi Jumlah PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

166

180

198


414

386

393

- Realisasi

40,10

46,63

50,38

- Target

90%

60%

65%

- Capaian Kinerja

44,55

77,72

77,51

248

206

195

Jumlah Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

34

34

34

- Jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk

26

28

29

- Realisasi

76,47

82,35

85,29

- Target

90%

80%

100%

- Capaian Kinerja

84,97

100%

88,24%

8

6

5

- Sisa Badan Publik yang belum membentuk PPID 3 b % Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

- Sisa Badan Publik yang belum membentuk PPID 4

% Fasilitasi Pembentukan Komisi informasi Provinsi

- Sisa Provinsi yang belum terbentuk

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT s/d DESEMBER 2016

Tabel 1 : Kondisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) NO. 1

2

URAIAN

2014

2015

2016

Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

-

12 Bulan

12 Bulan

- Jumlah Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis yang diselesaikan

-

12 Bulan

12 Bulan

- Realisasi

-

100%

100%

- Target

-

100%

100%

- Capaian Kinerja

-

100%

100%

- Sisa Layanan

-

- Bulan

- Bulan

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

2549

2620

2684

- Jumlah kasus yang diselesaikan

722

816

870

- Realisasi

28,32

31,15

32,41

- Target

90%

55%

60%

- Capaian Kinerja

31,47

56,63

54,02

- Sisa Kasus

1827

1804

1814

% Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi

% Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3 a % Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Realisasi Jumlah PPID yang sudah terbentuk

339

341

402


694

694

548

- Realisasi

48,85

49,14

73,36

- Target

90%

60%

65%

- Capaian Kinerja

54,27

81,89

112,86

355

353

146

Realisasi Jumlah PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

166

180

198


414

386

393

- Realisasi

40,10

46,63

50,38

- Target

90%

60%

65%

- Capaian Kinerja

44,55

77,72

77,51

248

206

195

Jumlah Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

34

34

34

- Jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk

26

28

29

- Realisasi

76,47

82,35

85,29

- Target

90%

80%

100%

- Capaian Kinerja

84,97

100%

88,24%

8

6

5

- Sisa Badan Publik yang belum membentuk PPID 3 b % Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik

- Sisa Badan Publik yang belum membentuk PPID 4

% Fasilitasi Pembentukan Komisi informasi Provinsi

- Sisa Provinsi yang belum terbentuk

.RPLV L ,QIRUP DVL 3XVDW

'LJLWDOO\VLJQHGE\ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDW '1FQ .RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW JQ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDWF ,QGRQHVLD O ,'R .,3XVDW RX .,3XVDW H VXVDQWRUL]NL#JP DLOFRP 5HDVRQ,DP DSSURYLQJWKLV GRFXPHQW /RFDWLRQ 'DWH

Sekretariat Komisi Informasi Pusat Laporan Tahunan TA 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents