KATA PENGANTAR. Jakarta, November 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat. Drs. Bambang Hardi Winata, MM

Sekretariat Komisi Informasi PusatLaporan Triwulan III 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait sehingga Laporan Triwulan III tahun 2016 dapat disusun. Laporan Triwulan III ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari capaian rencana kerja dan sasaran kinerja pegawai. Dengan kata lain Laporan Triwulan III ini berisi tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran (RKP) dan Laporan Kinerja Pegawai (SKP). Laporan Triwulan III ini mempunyai beberapa fungsi dan manfaat, antara lain sebagai sarana evaluasi secara kuantitatif atas segala upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target dan sasaran melalui pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan secara transparan dan benar. Akhir kata semoga Laporan Triwulan III ini dapat bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Jakarta, November 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Drs. Bambang Hardi Winata, MM

1|Page


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan B. Dasar Hukum C. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi D. Sumber Daya Manusia BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya E. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik B. Pelaksanaan Edukasi dan Advokasi C. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Jaringan Komisi Informasi D. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi E. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya F. Layanan Perkantoran G. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi H. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA A. Realisasi Capaian Kinerja Program B. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan C. Saran-Saran LAMPIRAN – LAMPIRAN A. Realisasi Anggaran B. Realisasi Fisik C. Realisasi Kinerja D. Realisasi Kegiatan

2|Page


BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Dalam rangka menjamin terwujudnya capaian kinerja sasaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2016. Monev dimaksudkan untuk mengetahui informasi sekaligus media informasi atau penjelasan secara rinci tentang segala upayayang telah dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Tujuan Monev, antara lain adalah: 1.1 Sarana evaluasi seluruh aktivitas Komisi Informasi Pusat 1.2 Mencari solusi terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian 1.3 Mendapat tanggapan, informasi dan pemikiran atau saran-saran.

B. Dasar Hukum Landasan Hukum dari Penyusunan Laporan Monev ini adalah: a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); d. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

3|Page


C. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat KI Pusat 1. Tugas Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat

adalah

melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan

3. Susunan Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki susunan organisasi sebagai berikut (lihat bagan struktur): a. Bagian Perencanaan, yang terdiri dari Sub Bagian Program dan Suba Bagian Evaluasi dan Pelaporan; b. Bagian Adminitrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Pengaduan Sengketa dan Sub Bagian Administrasi Penyelesaian Sengketa; c. Bagian Umum, yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan d. Kelompok Jabatan Fungsional

4|Page


Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/Per/M.Kominfo/03/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

BAGIANPEREN CANAAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN ADMINISTRASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SUB BAGIAN ADMINITRASI PENGADUAN

SUB ADMINISTRASI PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

D. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Komisi Informasi 1. Tugas - Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. - Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi

dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; - Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah

selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota 5|Page


belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. - Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas

menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

2. Fungsi Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

3. Susunan Organisasi Komisi Informasi Terdiri dari 3 bidang yang dibagi menjadi : a. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi b. Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisai dan Edukasi c. Komisioner Bidang Kelembagaan

E.

Sumber Daya Manusia Pada Tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki kekuatan personalia atau pegawai sebanyak 71 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipilberjumlah18 orang yang terdiri atas: a) Sekretaris = 1 orang b) Kepala Bagian = 3 orang c) Kepala Subbagian = 6 orang d) Staf Fungsional Umum = 8 orang 2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipilberjumlah 52 orang yang terdiri atas : a) Komisioner = 7 orang b) Tenaga Ahli = 5 orang c) Asisten Ahli = 6 orang

6|Page


d) e) f) g) h) i) j)

Sekretaris Ketua Sekretaris Wakil Ketua Pengelola Data Informasi Staf Administrasi Satuan Pengamanan Pengemudi Pramubakti

= - orang = 1 orang = 2 orang = 14 orang = 3 orang = 11 orang = 3 orang.

Berdasarkan strata pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 18 orang yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan berpendidikan SLTAsebanyak 4 orang. Sementara dari jumlah Non PNS sebanyak 53 orang, yang berpendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 19 orang dan umumnya berlatar belakang jurusan ilmu hukum dan komunikasi. Selebihnya berpendidikan SLTA dan SLTP sebanyak 26 orang.

7|Page


BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,-(Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun ada pemotongan atau self blocking sebesar Rp. 2.983.300.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 13,75%. Seluruh pagu anggaran tersebut dialokasikan dalam 5 (lima) output atau program kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat Perencanaan program atau outputLayanan Administrasi Komisi Informasi Pusat memiliki 3 (tiga) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.039.729.000,- atau 4,79%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Layanan Administrasi No

Uraian

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

1.

Layanan Laporan dan Anggaran

507.750.000

2,34

2.

Layanan Peningkatan Kapasitas Pegawai

295.920.000

1,36

3.

Layanan Penyediaan Informasi

236.059.000

1.08

Jumlah Total (Rp)

1.039.729.000

4,79

Dari jumlah tersebut terdapat Self Bloking sebesar Rp 100.365.000,- atau 0,46 %.

2.

Layanan Keterbukaan Informasi Publik Perencanaan program atau outputLayanan Keterbukaan Informasi Publik memiliki 4 (empat) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.480.634.000,- atau 43,69%, dengan rincian sebagai berikut :

8|Page


Tabel Layanan Keterbukaan Informasi Publik

No

Uraian

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

1.

Layanan Sengketa Informasi Publik

3.065.711.000

14,1

2

Layanan Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi

3.256.900.000

15

2.192.613.000

10,1

965.410.000

4,45

9.480.634.000

43,69

Keterbukaan

Informasi

Publik

dikalangan

masyarakat dan Badan Publik 3.

Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah

4.

Terbentuknya

Komisi

Informasi

Provinsi

Seluruh Indonesia Jumlah Total (Rp)

Dari jumlah tersebut terdapat Self Bloking sebesar Rp 2.350.215.000,- atau 10,83 %)

3.

Layanan Perkantoran Perencanaan program atau outputLayanan Perkantoran memiliki 2 (dua) suboutput dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.085.136.000,- atau 51,08%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Layanan Perkantoran

No

Uraian

Anggaran (Rp)

1.

Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Honorarium

Persentase (%)

3.420.700.000

15,77

7.664.436.000

35,3

11.085.136.000

51,08

dan Vakasi 2.

Penyelenggaraan

Operasional

dan

Pemeliharaan Perkantoran Jumlah Total (Rp)

Dari jumlah tersebut terdapat Self Bloking sebesar Rp 532.720.000,- atau 2.46 %. 9|Page


4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perencanaan program atau output Pengolah Data dan Komunikasi memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- atau 0,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

No 1.

Uraian Pengadaan Alat Pengolah Data Jumlah Total (Rp)

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

33.000.000

0,15

33.000.000

0,15

5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perencanaan program atau output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memiliki 1 (satu) komponen kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 0,27%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No 1.

Uraian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Total (Rp)

10 | P a g e

Anggaran (Rp)

Persentase (%)

60.000.000

0,27

60.000.000

0,27


BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

I.LayananKeterbukaan Informasi Publik 1. Penyelesaian Sengketa Informasi Dalam Kota dan Luar Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 26 ayat 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi

mempunyai tugas menetapkan

prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi serta menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang - Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu - waktu jika diminta.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi non Litigasi melibatkan berbagai pihak. Pertama, Internal yang terdiri Majelis Komisioner, Panitera Pengganti, serta staf pendukung.Kedua,Eksternal sebagai Pemohon dan Termohon. Dengan semakin berkembangnya jenis kasus yang ditangani, maka diperlukan pengembangan pengetahuan dan skill terkait penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik kepada para pihak internal tersebut diatas. Selama Triwulan III, jumlah permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 14 kasus, seperti tabel berikut. No

Bulan

Jumlah (Kasus)

1

Juli

2

2

Agustus

4

3

September

8

Total

11 | P a g e

14


Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Juli - September 2016 Jumlah

8 4

2 Juli

Agustus

September

Dengan demikian sejak tahun 2010 s/d September 2016 jumlah permohonan penyelesaian

sengketa

yang

masuksebanyak

2.669

kasus

dan

yang

baru

dapatdiselesaikan sebanyak 850 kasus (31,85%).

Jumlah sengketa informasi yang dapat diselesaikan pada Triwulan III adalah sebagai sebanyak 29 kasus, dengan rincian putusan sebagai berikut:

Penyelesaian Sepakat Mediasi

Jumlah Sengketa yang diselesaikan 5

Putusan Ajudikasi

17

Penetapan (Pencabutan)

3

Putusan Sela

4

Total

29

Tablekinerja penyelesian sengketa informasi sampai dengan Juli-September 2016

Dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi, pemohon diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu Pemohon Perorangan/individu dan Pemohon dari Badan Hukum. Pemohon dari Perorangan mensyaratkan adanya KTP atau identitas diri lainnya sebagai tanda Warga Negara Indonesia. Sedang Non Individumensyaratkan adanya akta pendirian atau surat kuasa dari Badan Hukum tersebut. Dari 14 permohonan sengketa, jumlah permohonan sebanyak 10, dengan rincian sebagai berikut:

12 | P a g e


Klasifikasi Pemohon

Jumlah

Individu

9

Non Individu/Badan Hukum

1

Jumlah

10

Tabel. Jumlah Permohonan sengketa berdasarkan Klasifikasi Pemohon

2.

Pengarusutamaan Transparasi dalam Kebijakan Publik a. FGD di bidang Pertanahan FGD di bidang Pertanahan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Christian Pantas Pardomuan Purba (Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia), Iwan Nurdin (Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria), dan Dyah Aryani Prastyastuti (Komisioner KI Pusat). Sedangkan peserta berjumlah 14 orang, terdiri dari KI Provinsi Jawa Barat, KI Provinsi Banten, KI Provinsi Sumatera Barat, KI Provinsi Riau, Akademisi Universitas Pakuan Bogor serta beberapa Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang dokumen pertanahan dan bentuk-bentuk permainan/mafia pertanahan yang kerap terjadi semenjak sebelum merdeka hingga kini banyak sengketa dan penggusuran-penggusuran. Kegiatan FGD sebelumnya di bidang pertanahan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016.

b. FGD di bidang Barang dan Jasa FGD di bidang Barang dan Jasa dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber adalah Erman A Rahman (Senior Director for Programs The Asia Foundation) dan Yhannu Setiawan (Komisioner KI Pusat). Adapun peserta berjumlah 15 Orang yang terdiri dari KI Provinsi Jawa Timur, KI Provinsi Jawa Barat, KI Provinsi Sumatera Barat, KI Provinsi Kalimantan Selatan, KI Provinsi Papua, Transparancy International Indonesia (TII), serta Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat. 13 | P a g e


Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan pandangan mengenai model dan bentuk-bentuk kebijakan transparan dan keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta pengklasifikasian dan identifikasi jenis-jenis informasi publik dalam pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya kegiatan FGD di bidang barang dan jasa telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2016.

c. FGD Persaingan Usaha Tidak Sehat Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Kantor Komisi Informasi Pusat. Narasumber adalah Yhannu Setiawan (Komisioner KI Pusat), Dedy Kurniadi, SH, MH (Managing Partner Law Office), dan Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME (Vice Chairman Lembaga Kajian Persaingan Usaha dan Kebijakan Universitas Indonesia). Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta, yang terdiri dari Komisioner KI Pusat, Komisioner KI Provinsi, Komisioner KI Kabupaten/Kota, Akademisi, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap pengelolaan Informasi Publik dalam Perlindungan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, serta rumusan jenis-jenis informasi publik dalam perlindungan usaha tidak sehat dan pengecualian informasi.

II. Layanan Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik dikalangan Masyarakat dan Badan Publik 2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik a. Sosialisasi di Kalangan Perguruan Tinggi Kegiatan Sosialisasi di Kalangan Perguruan Tinggi dilaksanakan pada 24 Agustus 2016 di UI Depokdalam bentuk“Stadium General dan Klinik Keterbukaan Informasi Tahun 2016 di Universitas Indonesia”. Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), dan 14 | P a g e


Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff (PPID UI). Peserta berasal dari Humas UI, Tim Pengelola Informasi PPID UI, Mahasiswa UI, Perguruan Tinggi di Jabodetabek dan Jurnalis.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuknya jejaring mahasiswa yang paham, sadar, dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik yang ada disekitarnya serta meningkatnya pemahaman fungsi dan peran mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam implementasi UU KIP.Sebelumnya kegiatan Sosialisasi di Kalangan Perguruan tinggi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 di Universitas Sumatera Utara dan 18 Mei 2016 di Universitas Brawijaya, Malang.

b.Sosialisasi Standar Layanan Informasi Badan Publik pada Sektor Keuangan Kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Badan Publik pada Sektor Keuangan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Batam. Narasumber adalah Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), dan N.E Fatmawati (PPID Kementerian Keuangan). Peserta berjumlah 58 orang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat, SKPD Pemprov Kepri, KI Prov Kepri, dan Pemkot Batam.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Sektor Keuangan.

2. Fasilitas Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media a. Fasilitas Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Juli 2016 di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Narasumber yaitu Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat), Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), dan Satriyadi (Ketua KI Povinsi Kalimantan Tengah). Peserta berjumlah 40 orang, terdiri dari elemen LSM, Yayasan, Perkumpulan Organisasi Adat, Mahasiswa dan Media. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta suatu hubungan yang baik dan saling memahami peran dan fungsi satu sama lain antara Komisi Informasi dengan masyarakat sipil dan media.

15 | P a g e


b. Kegiatan inijuga dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Sepember 2016 di Bangka Belitung dengan tema “Peran Pers Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”. Narasumber adalah Dodi Hendriyanto (News Manager Bangka Pos), Henny S Widyaningsih (Komisioner KI Pusat), dan Rumadi Ahmad (Komisioner KI Pusat). Peserta berjumlah 36 orang terdiri dari unsur: Media, Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Dinas Kominfo Provinsi Babel, dan Dishubkominfo Kabupaten Bangka. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangunnya jaringan komunikasi secara personal, kelembagaan, dan aktivitas antara Komisi Informasi dengan kalangan media Provinsi Bangka Belitung.

c. Kegiatan Fasilitas Pembentukan Simpul Jaringan Masyarakat dan Media juga dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Juni 2016 di Lampung.

3.

Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Infromasi Publik Kegiatan Pemantauan Media Cetak dan Onlinetentang Keterbukaan Informasi Publik sudah dilakukan dari bulan Februari – September 2016. Kegiatan ini melibatkan Komisioner, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, serta pejabat

dari Pusat

Informasi Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Objek Media yang dipantau adalah media cetak dan media online. Media Cetak bersumber dari Kompas, Koran Tempo, Majalah Gatra, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Majalah Tempo, Republika, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan, dan Sindo. Sedangkan untuk media online bersumber dari detik, kompas.com, beritasatu, tempo.co, rmonline, hukumonline, liputan6.com, vivanews, okezone.com, dll.

Format yang dipakai untuk form pemantauan media cetak dan online masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk media cetak, yaitu dengan menggunting berita yang dianggap sesuai dengan keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk media online langsung dipantau melalui laptop.

Hasil dalam kegiatan ini adalah berupa klipingan rekapitulasi berita dan analisis tentang suatu berita atau isu yang sedang ramai dibicarakan. 16 | P a g e


2.4 Dialog Interaktif Dialog Interaktif dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Diskusi UU KIP dan Media Gathering di Bangka Belitung yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 8 September 2016 yaitu: 1. Dialog Interaktif di TVRI Bangka Belitung, dengan narasumber Henny S. Widyaningsih di Pangkal Pinang. 2. Dialog Interaktif di RRI Sungailiat, dengan narasumber Rumadi Ahmad di Sungailiat.

Sebelumnya kegiatan dialog interaktif juga telah dilaksanakan di TV pada tanggal 16 Mei 2016 dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik di Wisma Antara serta dialog interaktif Radio dilaksanakan di D’FM sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 dan 17 Mei 2016

III. Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah 1. Monev dan Pemeringkatan badan Publik dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun peringkat Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa

tahap,Pertama:

Konsinyasipenyusunan

Instrumen

Monev

dan

Pemeringkatan Badan Publik pada tanggal 22 – 24 Maret 2016 di Bogor. Peserta terdiri dari Tenaga Ahli, Asisten Ahli, staf administrasi KI Pusat serta dari FOINI, IPC, TII, Seknas FITRA, dan ICJR. Pembahas adalahProf.Dr. Ibnu Hamad (Guru Besar Universitas Indonesia) dan Evy Trisulo Dianasari (Komisioner KI Pusat). Tujuan adalah untuk menentukan instrument yang akan digunakan berupa self asessment quessionare (SAQ).

17 | P a g e


Kedua : Pengiriman Kuesioner Jumlah Kuesioner (SAQ) yang dikirim sebanyak 393 Badan Publik. Dari jumlah tersebut yang mengisi dan mengembalikan kepada KI Pusat sebanyak 198 Badan Publik (50,3%)., denganrincian sebagai berikut :

No

KategoriBadan Publik

Jumlah

Mengisi

Persentase

1

Kementerian

34

24

70,59

2

Pemerintah Provinsi

34

20

58,82

3

Lembaga Negara/LPNK

43

33

76,74

4

Lembaga Non Struktural

79

28

40,34

5

BUMN

119

48

40,34

6

Perguruan Tinggi Negeri

72

35

48,61

7

Partai Politik Nasional

12

10

83,33

393

198

50,38%

Jumlah

Ketiga : Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung Verifikasi dilakukan terhadap kuesioner yang dikirimkan oleh Badan Publik. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi Pusat melalui media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh Badan Publik. Verifikasi situs/portal ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada Pasal 9 UU KIP.

Keempat : Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) VLA dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada 20 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk setiap kategori Badan Publik. Selanjutnya akan dilakukan Visitasi terhadap 15 Badan Publikpada tanggal22 November – 25 November 2016 dalam kota dan 28 November – 11 Desember 2016di luar kota. 18 | P a g e


Pengumuman Peringkat Badan Publik akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

2. Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 September 2016 di Bogor dengan tema “Harmonisasi Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi”. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 130orang peserta, yang terdiri dari : 1) 6 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat. 2) 87 orang perwakilan dari 29 Komisi Informasi Provinsi 3) 9 orang perwakilan dari 3 Komisi Informasi Kabupaten 4) 3 orang perwakilan dari Komisi Informasi Kota 5) 10 orang Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat. 6) 15 orang Sekretariat.

Adapun rekomendasi

yangdihasilkan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ke-6

adalah sebagai berikut : a. Review Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) b. Pengarusutamaan Isu Aktual Keterbukaan Informasi c.

Penguatan Peran Komisi Informasi dalam Penyelenggaraan Demokrasi (Pemilu)

Sedangkankompartemen yang telah dirumuskan sebagai berikut : a. Daftar paparan permasalahan terkait 3 (tiga) kompartemen di atas yang dihadapi oleh Komisi Informasi yang akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional. b. Daftar pembagian tugas kepada Komisi Informasi atas permasalahan yang dihadapi terkait 3 (tiga) kompartemen di atas. c.

Draf hasil pembahasan atas permasalah yang dihadapi oleh Komisi Informasi terkait 3 (tiga) kompartemen di atas yang akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional.

d. Naskah kesepakatan atas permasalah yang dihadapi oleh Komisi Informasi terkait 3 (tiga) kompartemen di atas yang akan disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional.

19 | P a g e


IV.

Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 1. Penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2016 Kegiatan Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2016 di Bogor. Peserta kegiatan ini berjumlah 17 orang terdiri dari unsur Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Output kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Semester I Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016.

V. Layanan Perkantoran Layanan

perkantoran

merupakan

kegiatan

layanan

dukungan

teknis

dan

administrasiSekretariat Komisi Informasi Pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang melibatkan baik barang maupun jasa. Adapun kegiatan Layanan Perkantoran Sekretariat KI Pusat sampai dengan bulan September meliputi 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji, Uang Lembur, Honorarium dan Vakasi Kegiatan ini meliputi layanan gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan anak istri, tunjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, tunjangan PPh, beras, uang makan dan lembur untuk PNS dan Belanja honorarium tetap. Sampai dengan Triwulan III tahun 2016 telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan kepada 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KI Pusat, dan juga telah dilaksanakan pembayaran honor terhadap pegawai non PNS. Selain itu juga dibayarkan honor bulanan sebanyak 7 orang Komisioner. Adapun honor diberikan kepada KPA< PPK, Pejabat-pejabat SPM, Bendahara, 5 orang staf pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan dan BMN. . 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Perawatan Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan terhadap 12 unit kendaraan operasional roda 4 dan 6 unit roda 2 sebagai berikut :

20 | P a g e


NO

1

2

JENIS KENDARAAN / MERK / TYPE Sedan / Toyota Vios /1.5E M/T Minibus / Toyota Kijang Innova E

TAHUN

JUMLAH

2009

7 Unit

2009

1 Unit

2010

1 Unit

2011

3 Unit

KETERANGAN Komisioner

Sekretaris

Minibus Isuzu 3

Panther/TBR 54F Turbo

Keuangan / BMN

LM 4

Minibus Toyota Avanza/G 1.3 AT JUMLAH

No.

Kabag

12 Unit

Jenis Kendaraan/Merk/Type

Tahun

Jumlah

1.

Sepeda Motor/Honda/Absolute/Revo NF11B1D MT

2009

3 Unit

2.

Sepeda Motor/Honda/Supra X125 NF125TR MT

2009

1 Unit

3.

Sepeda Motor/Honda/Mega Pro GL15A1RR MT

2011

1 Unit

4

Sepeda Motor/Honda/Supra X125 NF125TRF

2011

1 Unit

Jumlah

6 Unit

Keterangan : Kendaraan roda 2 tersebut digunakan bentuk operasional 3 Bagian serta Pengelola Keuangan/BMN. b. Pemeliharaan dan Pengembangan Software/Hardware Komputer Pelaksanaannya meliputi pemeliharaan PC, Laptop, Printer dan Inventaris kantor. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya Laptop sering menjadi beban pemakai. c. Perjalanan Dinas d. Operasional Perkantoran e. Dst 21 | P a g e


BAB IV REALISASI CAPAIAN KINERJA i.

Realisasi Capaian Kinerja Program

1. Persentase Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peran dan kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Peran dan kedudukan ini bersifat layanan administrasi dan dukungan teknis atau dengan kata lain berupa layanan dukungan operasional perkantoran sehari-hari, seperti: dukungan SDM (termasuk kepaniteraan), keuangan, sarana prasarana, serta koordinasi pelaksanaan rencana program dan anggaran. Oleh karena dukungan tersebut harus penuh, maka target yang ingin dicapai adalah 100% layanan/bulan.

Sampai dengan September 2016 realisasi mencapai 9 bulan/layanan atau 75%. Bila dikonversi dengan target 100%, maka capaian target kinerja adalah 75%. Dalam capaian ini tidak termasuk pengadaan barang modal yang sedang dalam proses. Sedangkan penyusunan laporan-laporan, Renja dan anggaran diadakan sesuai dengan siklus atau tahapannya.

2. Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Presentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Salah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui Mediasi dan/atau 22 | P a g e


Ajudikasi nonlitigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak. Sampai dengan September 2016 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 2669 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan sebanyak 850 kasus atau 31,85%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 60% maka capaian target kinerja triwulan III sebesar 53,08%. Khusus pada Triwulan III Tahun 2016, terdapat 14 jumlah permohonan sengketa yang masuk, dan yang diselesaikan sebanyak 29 kasus permohonan.

b.

Presentase Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, badan publik diwajibkan untuk : (1) Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID; (2) Memiliki SOP Layanan Informasi Publik; (3) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Dengan demikian badan Publik dianggap sudah melaksanakan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 apabila sudah memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal ini Komisi Informasi Pusat belum memiliki instrument atau mekanisme untuk mengetahui apakah suatu badan publik sudah atau belum melaksanakan ketiga kewajiban tersebut. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data tentang jumlah PPID.

Peran atau kontribusi Komisi Informasi Pusat

terkait PPID adalah memberikan

bimbingan teknis dan penyuluhan kepada badan publik/PPID serta memberikan edukasi dan advokasi kepada anggota/kelompok masyarakat sebagai pengguna dan pemohon

informasi agar menyadari haknya atas akses informasi publik.

Selain itu putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi dapat juga

menjadi faktorpendorong badan

publik untuk membentuk

dan/atau

meningkatan kapasitas PPID penataan dan pembenahan SOP Standar Layanan Informasi Publik.

23 | P a g e


Sampai dengan September 2016 jumlah PPID yang sudah terbentuk adalah sebanyak 402 PPID dari 584 jumlah badan publik yang dapat diintervensi atau 73,36%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 65% maka capaian target kinerja menjadi 112,86%.

Bila mengacu kepada SAQ Monev Badan

Publik dalam Penerapan

Keterbukaan Informasi di Badan Publik Tahun 2016, yang mengembalikan SAQ sehingga dianggap cenderung terbuka adalah 198 Badan Publik. Bila dikaitkan dengan jumlah SAQ yang dikirimkan kepada 393 Badan Publik, maka capaiannya menjadi 50,38% . c.

Persentase Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sampai dengan September 2016 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk 29 provinsi atau 85,29%. Bila dikonversi dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian target kinerja triwulan III adalah sebesar 85,29%.

ii. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja Fisik  Capaian Kinerja Anggaran Pada tahun 2016 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.698.499.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran mencapai sebesar Rp. 12.150.703.912,- atau 55,68 %, dengan rincian sebagai berikut: NO 1. 2.

URAIAN

REALISASI

Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat Layanan Keterbukaan Informasi Publik a.Bidang Penyelesaian Sengketa b.Bidang

Sosialisasi,

Edukasi

dan

Advokasi c.Bidang Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi d.Terbentuknya

Komisi

Provinsi Seluruh Indonesia 24 | P a g e

Informasi

%

Rp. 663.831.300,Rp. 4.141.029.879,-, Rp. 1.135.806.536

37,05%.

Rp. 1.899.694.268

58,33%

Rp. 396.493.575

18,08%.

Rp. 709.035.500

73,44%


3. 4. 5.

Layanan Perkantoran Perangkat

Pengolah

Rp. 7.292.363.792,Data

dan Rp. 32.710.000,-

Informasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp.

20.768.941,-

 Capaian Kinerja Fisik Capaian Fisik adalah capaian target berdasarkan kuantitas satuan volume, seperti: jumlah laporan, dokumen, layanan/bulanan ataupun unit. Uraian Capaian Fisik dapat dilihat pada lampiran. Sampai dengan Triwulan III, serapan capaian fisik Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebesar 59,68%, dengan rincian sebagai berikut : NO

25 | P a g e

URAIAN

CAPAIAN

1.

Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat

55,84%

2.

Layanan Keterbukaan Informasi Publik

53,10%

3.

Layanan Perkantoran

75%

4.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100%

5.

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

63%


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Beberapa program kegiatandilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal dan lokasi yang direncanakan. 2. Pelaksanaan kegiatan tidak berbasis pada sasaran dan capaian target kinerja. 3. Realisasi program dan anggaran tidak mencapai target yang sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

B. SARAN-SARAN

1. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab terhadap target capaian kinerja. Artinya pelaksanaan program kegiatan belum dikaitkan dengan capaian kinerja atau output/hasil. 2. Diadakannya rapat Evaluasi Bulanan antar pimpinan pelaksana program kegiatan. 3. Diadakannya sanksi bagi pelaksanaan yang belum/terlambat menyusun laporan kegiatan. 4. Memberikan pemahaman secara terus menerus tentang kewajiban mewujudkan capaian target kinerja organisasi.

.RPLVL ,QIRUPD VL 3XVDW

26 | P a g e

'LJLWDOO\VLJQHGE\.RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW '1FQ .RPLVL,QIRUPDVL 3XVDWJQ .RPLVL ,QIRUPDVL3XVDW F ,QGRQHVLDO ,'R ., 3XVDWRX .,3XVDW H VXVDQWRUL]NL#JPDLOFR P 5HDVRQ,DPWKHDXWKRU RIWKLVGRFXPHQW /RFDWLRQ 'DWH

KATA PENGANTAR. Jakarta, November 2016 Sekretaris Komisi Informasi Pusat. Drs. Bambang Hardi Winata, MM

Recommend Documents