KATA PENGANTAR. Parepare, 5 Januari 2016 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Drs. H. NURDIN AMIN, MM NIP

i

KATA PENGANTAR Berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

telah menyusun Laporan Kinerja dengan menggunakan pedoman

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tahun 2015 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masingmasing program yang dilaksanakan oleh subagian-subagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Beberapa sasaran

yang

belum tercapai pada tahun anggaran 2015,

diantaranya Penyelenggaraan Pelantikan /Pengambilan sumpah Janji Pejabat Struktural disebabkan karena Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk Tahun 2015 tidak ada pergantian/pengangkatan Pejabat Struktural yang baru baik Pejabat eselon III maupun Eselon IV, berikutnya Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) belum dilaksanakan karena belum adanya Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan proses penghapusan ditahun 2015, kegiatan Tuntutan Ganti Rugi tidak dilaksanakan mengingat KPU Kota Parepare hingga saat ini tidak memiliki Laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditetapkan atas hasil Pemeriksaan BPK. Selain itu kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Parepare, sangat tergantung pada Proses Pengajuan dari DPRD Kota Parepare yang hingga akhir tahun 2015 tidak terdapat Pengajuan dari DPRD Kota Parepare. Sasaran-Sasaran Kinerja yang telah dilaksanakan disadari bahwa mungkin dilaksanakan belum secara maksimal, meskipun Pemilihan

Umum

demikian

Sekretariat

Komisi

Kota Parepare berusaha semaksimal mungkin melakukan

perbaikan kinerjanya melalui evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan yang disepakati sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Parepare, 5 Januari 2016 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Drs. H. NURDIN AMIN, MM NIP. 195812311982061036 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan Undang-undang Repubilik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah. Selanjutnya disebut bahwa

tugas

dan

wewenang

Sekretariat

memfasilitasi

Komisioner

KPU

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam DIPA KPU Kota Parepare Tahun 2015 pada DIPA Awal terdiri dari 2 (dua) program, yang selanjutnya terbit DIPA Revisi 1 yang memunculkan 1 (satu) program baru, sehingga jumlah program kegiatan Tahun 2015 menjadi 3 (tiga) Program. Keberhasilan satu program dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Parepare untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat. Laporan

Kinerja

Sekretariat

Komisi

Pemilihan

Umum

Kota Parepare

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 1.736.293.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi misi yang tertuang dalam 3 Program yaitu : I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. A. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU : 1. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa anggaran pada Pos Belanja realisasi telah sesuai dengan

bahan dan Perjalanan

dikarenakan

kebutuhan. Penyusunan laporan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. 2. Terwujudnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran. Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target yang direncanakan

iii

3. Terlaksananya layanan perkantoran; Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, pencapaian kegiatannya sudah sangat baik, ditandai dengan telah terbayarnya gaji, honorarium dan tunjangan tepat waktu.

B.

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. 1. Terwujudnya Dokumen Perencanaan kebutuhan Logistik dan Pedoman dan hasil Evaluasi manajemen Logistik Pemilu dan Database logistik Pemilu Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan Evaluasi terhadap system perencanaan

Logistik

Prmilu

Tahun

2014,

serta

Pemeliharaan

dan

penginventarisasian Eks Logistik Pemilu 2014, yang pelaksanaan kegiatannya tertuang dalam dokumen Laporan Perencanaan kebutuhan Logistik dan Pedoman dan hasil Evaluasi manajemen Logistik Pemilu dan Database logistik Pemilu.

C. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data; 1. Terwujudnya dokumen perencanaan dan data kepemiluan; Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 RKAKL KPU Kota Parepare Tahun 2016, Rencana Kerja KPU Kota Parepare Tahun 2015, Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik. 2. Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan umum. Terwujudnya Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 yang akuntabel

D. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 1. Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Parepare telah berupaya mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, hal ini ditandai dengan diikutsertakannya Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas dan Staf Subbagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Parepare dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penggantian antar Waktu (SIMPAW).

iv

E. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Pendataan dan Penginventarisasian BMN dan Pencatatan BMN melalui Aplikasi SIMAK BMN secara berkala. 2. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Kegiatan Pengelolaan Persediaan dilaksanakan melalui kegiatan Stock Opname barang persediaan yaitu Kotak dan Bilik Suara 3. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip dilaksanakan dengan cara melakukan Inventarisasi Arsip-Arsip Pemilu dan arsip lainnya, mengelompokkan Arsip Dinamis dan Statis. 4. Layanan Perkantoran Kegiatan Layanan perkantoran berupa pembayaran honorarium tenaga honorer secara tepat waktu, pembelian kebutuhan operasional perkantoran berupa ATK, barang cetakan, alat rumah tangga, langganan surat kabar, fan air minum pegawai, semuan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan. Selain itu melakukan pembayaran langganan Listrik, Telepon dan Air tepat waktu, pengiriman surat-surat dinas, baik ke KPU Provinsi maupun ke KPU RI. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan bangunan dengan melakukan penataan halaman Parkir untuk kendaraan

Roda 2 dan Pengecetan Ruangan. Kegiatan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dengan tujuan agar dapat mempertahankan fungsi dari kendaraan dinas. Kegiatan Pembuatan Pakaian Dinas bagi PNS dan non PNS. Kegiatan Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan secara tepat waktu.

F. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariar KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Terwujudnya

Pelaksanaan

Evaluasi

terhadap

LAKIP

tahun

2014

yang

diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya penyempurnaan terhadap LAKIP dan pembuatan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2015.

G. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan pengadaan Peralatan dan mesin serta meubelair perkantoran. v

H. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengekta dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. 1. Advokasi dan Bantuan Hukum Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan kajian-kajian terhadap Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2014, baik yang terjadi di KPU Kota Parepare maupun di KPU Daerah lainnya, serta Potensi terjadinya Gugatan hasil Pemilu dan Pilkada. 2. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan dan pendokumentasian Produk-produk hukum

yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan, Putusan MK maupun Putusan MA. 3. Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada Workshop/ Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU. Kegiatan ini juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan, yaitu dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

I. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan Pendidikan Pemilih. 1. Pusat Pendidikan Pemilih Kegiatan ini telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan menggunakan pihak ke tiga KPU Parepare telah melaksanakan Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada. 2. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Kegiatan Informasi dan Publikasi dan Sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana dengan melakukan

pertemuan

dengan pihak terkait,

diantaranya Kalangan Media dalam rangka pengembangan kehumasan Pemilu dan kegiatan Sosialisasi bagi Pendidikan Pemilih khususnya Pemilih Pemula.

vi

DAFTAR ISI

Halaman Judul

………………………………………………………..

i

Kata Pengantar

………………………………………………………..

ii

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………..

iii

Daftar Isi

………………………………………………………..

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………

1

B. Maksud dan Tujuan …………………………………………

2

C. Tujuan dan Fungsi …………………………………………..

3

D. Potensi dan Permasalahan ………………………………...

14

D.1. Potensi ………………………………………………….

14

D.2. Permasalahan …………………………………………

15

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Komponen Rencana Kinerja ……………………………….

17

B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………

19

B.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU …………………………...

19

B.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU ……………………………………………

19

B.3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ……………………………….

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………...

21

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………

22

A.2. Analisis Capaian Kinerja ……………………………….

24

A.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun 2014 …………………………………….

33

B. Realisasi Anggaran …………………………………………..

36

B.1. Pagu Anggaran ………………………………………….

36

B.2. Realisasi Belanja ………………………………………..

37

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………...

40

vii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemilihan umum sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber dan Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum yaitu dengan menyusun Laporan Kinerja yang dahulu disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan kinerja menyatakan bahwa penyampaian laporan Kinerja setiap instansi pemerintah

merupakan

perwujudan

kewajiban

suatu

lembaga

untuk

mempertahankan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk perwujudan dari usaha mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia sebagai upaya reformasi birokrasi dalam menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan negara yang bersih, bebas dari KKN selaras dengan azas-azas 1

penyelengaraan Negara yang baik yang meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas profesionalitas, azas professional dan azas akuntabilitas Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama yaitu : (1) Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan (2) Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang dimana 2 fungsi utama LK tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap instansi pemerintah. Tujuan LK yaitu memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder), memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TUPOKSI, serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan. Manfaat

LK

yaitu

mendorong

instansi

pemerintah

untuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif, responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja

(LK) merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK

KPU

Parepare

memuat

pencapaian

kinerja

pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare serta Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019.

2

LK Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare ini menjelaskan bagaimana upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Parepare pada tahun 2015. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2015 berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja KPU Kota Parepare di tahun 2016.

C. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan meliputi : (1) Pemilihan Anggota DPR, DPRD dan DPD (2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta (5) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Komisi

Pemilihan

Umum

(KPU)

KPU

Kota

Parepare

sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum memiliki struktur organisasi beserta tugas-tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam :  Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;



Memberikan dukungan teknis administratif;



Membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

perlengkapan

penyelenggaraan

pemilu

menyelenggarakan pemilu; 

Membantu

pendistribusian

anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

3



Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;



Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;



Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan 

Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

Mengadakan pemilu

dan

kepala

mendistribusikan

daerah

dan

wakil

perlengkapan kepala

daerah

penyelenggaraan kabupaten/kota

berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU 

Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan



Memelihara arsip dan dokumen pemilu



Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota



Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

4. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 

Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota;



Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota;



Memberikan

pelayanan

administrasi

yang

meliputi

ketatausahaan,

kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu di Kabupaten/Kota; 

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;



Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten/Kota;



Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota;



Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten/Kota;

4



Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu di Kabupaten/Kota;



Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;



Membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemilu

dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota 5. Tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab

dalam

hal

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  Subbagian Program dan Data Mempunyai tugas, mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.  Subbagian Hukum Melaksanakan

inventarisasi,

pengkajian,

dan

penyelesaian

sengketa hukum , penyuluh peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.  Subbagian Teknis dan Hupmas Mengumpulkan data dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antara waktu anggota

DPRD

Kabupaten/Kota,

pengisian

keanggotaan

DPRD

Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanankan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.  Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi

5

7. Staf pelaksana pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota a. Staf pelaksana pada subbagian program dan data mempunyai tugas: 

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;



Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;



Mengelola, menyusun data pemilih;



Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;



Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;



Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;



Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;



Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;



Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;



Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagaian program dan data;



Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU kabupaten/kota;



Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;



Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota;



Menyusun dan merencanakan anggaran Proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;



Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas:  Mengumpulan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;  Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;  Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk addvokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum 6

 Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;  Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;  Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserte pemilu dan pelaporannya;  Menyusun

dan

mengelola

verifikasi

calon

Anggota

DPRD

Kabupaten/Kota;  Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;  Mengumpulkan

dan

menyusun

bahan-bahan

untuk

verifikasi

administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;  Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;  Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;  Mengumpilkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;  Menghimpun

dan

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;  Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;  Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  Menyusun

dan

melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

subbagian hukum Kabupaten/Kota;  Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;  Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan; c. Staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat mempunyai tugas: 

Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota; 7



Menyusun draft pembagian daerah pemillihan dan alokas kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;



Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu;



Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;



Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota



Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;



Mengumpulkan

dan

mengidentifikasi

bahan

pemberitaan

dan

penerbitan informasi pemilu; 

Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;



Mengumpulkan

dan

mengidentifikasi

bahan

dan

informasi

pelaksanaan kampanye; 

Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;



Mengumpulakan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;



Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;



Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;



Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;



Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;



Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;



Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas;



Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

8

d. Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik 1) Keuangan  Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;  Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;  Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;  Menyiapkan dan

menyusun bahan-bahan untuk keperluan

realisasi anggaran ( SAI dan LPJ/LPAK );  Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;  Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;  Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;  Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;  Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;  Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;  Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM

sebelum

diajukan

dan

ditandatangani

oleh

pejabat

penandatangan SPM;  Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;  Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;  Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;  Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;  Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

9

2) U m u m -

Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum;

-

Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat– menyurat dan ekspedisi;

-

Menyusun

dan

melaksanakan

penomoran,

pengetikan,

dan

pengadaan naskah dinas; -

Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;

-

Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

-

Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

-

Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

-

Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

-

Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

-

Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

-

Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif;

-

Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik negara;

-

Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

-

Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

-

Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

-

Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;

-

Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Logistik o Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik; o Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu; o Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya; o Mengalokasikan barang keperluan pemilu o Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu; o Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota; 10

o Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota; o Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota; o Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; o Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Parepare berjumlah 29 Orang yang terdiri atas : A. Jumlah pegawai berdasarkan golongan : Golongan I

=

-

Golongan II

=

4 Orang

Golongan III

=

15 Orang

Golongan IV

=

2 Orang

B. Jumlah pejabat struktural Sekretaris

=

1 Orang

Kasubbag Program dan Data

=

1 Orang

Kasubbag Tekhnis dan Hupmas =

1 Orang

Kasubbag Hukum

=

1 Orang

Kasubbag Umum

=

1 Orang

=

8 Orang

C. Jumlah pegawai honorer

11

KETUA NUR NAHDIYAH, SE

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ABDULLAH

SUDIRMAN, ST

MURSALIN, SE

ANGGOTA HASRUDDIN HUSEIN, SH

12

SEKRETARIS DRS.H.NURDIN AMIN,MM

KASUBAG PROGRAM & DATA

KASUBAG HUKUM

KASUBAG TEKNIS & HUPMAS

KASUBAG KEUANGAN, UMUM, & LOGISTIK

H.SANTOSO,S.SOS,MM

H.MUH. DARWIS, SH

JASMIN, P,SE

ST. MIHDAR, M, BAc

STAFF 1. SAHABUDDIN, SE 2. ERNA LISAW, SE 3. MUHAMMAD FAHRI ARIF `

STAFF 1. IDUL FITRI, SH 2. ANDI NURHANDAYANI, SH 3. A. FITRIA WE TENRI PADA,SST

STAFF 1. 2. 3.

ZAINAL ABIDIN MUH. ASRUL, SE MUHAMMAD ARKHAM

STAFF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ABD. SALIM, S.PD WAPIYAH,S.SI.,MSi SITTI KADRIYAH K,S.IP KASMA IRMAWATI THAHIR,SE MUSLIMIN MARWIN M HARTUTY NASRUDDIN GUNAWAN SUNANDAR AMIRULLAH MADANI RAHMAN RUSLAN ANWAR, IQBAL

16. Sunandar 17. RIZKY MELRIANI TANDI, S.Kom NIP.198605052010122004

13

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan terselenggaranya

pelaksanaan pemilihan

tugas

umum

yang

pokok

dan

berkualitas

fungsi dan

tersebut, dapat

yakni

menjamin

pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada umumnya dan KPU Kota Parepare khususnya, disamping performa lembaga demokrasi lainnya Pengawas

Pemilu

seperti

(Bawaslu) dan jajarannya (Panitia Pengawas Pemilu),

Badan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan,

Aspek

Sumber

Daya

Manusia,

Aspek

Kepemimpinan,

Aspek

Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

D.1. Potensi a. Aspek Kelembagaan Dari hasil evaluasi organisasi KPU Kota Parepare telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dapat disimpulkan bahwa Struktur kelembagaan KPU secara umum telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban, dengan analisis sebagai berikut : 14

 Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.  Reposisi kelembagaan yang dilakukan oleh KPU RI hingga ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, melalui Program Reformasi Birokrasi dan penerapan berbagai inovasi Pelayanan Publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Upaya

untuk

meningkatkan

Kualitas

Sumber

Daya

Manusia

telah

diupayakan dengan melalui pemberian izin tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan sebagainya sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas dan kompetensi secara bertahap.

c. Aspek Kepemimpinan Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :  Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.  Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen Organisasi.  Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.  Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan public atas eksistensi organisasi.

D.2. Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi beragam, mulai dari yang bersifat Konstitusional, Institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi factual. Adapun permasalahan KPU Kota Parepare berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

15

1. Kelembagaan  Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain Panwaslu, Pemerintah Kota Parepare menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu.  Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada in efisiensi kerja organisasi.  Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.  Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.  Perubahan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. 2. Sumber Daya Manusia  Sebagian PNS di KPU Kota Parepare masih merupakan Tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya : 

Masih adanya ketergantungan KPU Kota Parepare kepada Pemerintah Daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat.



Adanya potensi loyalitas ganda dari PNS terkait dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan

di

instansi asal.  Jumlah dan posisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.  Sistem Reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. 3. Perencanaan dan Anggaran  Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.  Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi.  Sistem Perencanaan Anggaran masih menggunakan sistem Top – Dawn, sehingga anggaran yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan.

16

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. A. Komponen Rencana Kinerja Dokomen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : 1. Sasaran Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 2. Program Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 3. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

17

4. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok : 1. masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 2. keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 3. hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat. 4. manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 5. dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesipik dan jelas , (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,dan (4) tidak bias.

18

B. Perjanjian Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada awal tahun 2015 telah menyusun Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare an Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, adapun ringkasan Perjanjian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : B.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU. 1.

Menyusun Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.

Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

3.

Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

PNS serta Pembayaran

Uang Kehormatan Komisioner KPU 4.

Melaksanakan Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 2014

5.

Melaksanakan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

6.

Menyusun Program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Tahun 2016

7.

Pengelolaan Program dan revisi DIPA

8.

Melaksanakan Rapat-Rapat Kerja dan Koordinasi

9.

Penyusunan

LAKIP/Laporan

Kinerja

Tahun

2014

dan

Penyusunan

TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015 10. Pengolahan Data Laporan Kegiatan 11. Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Uji Kompetensi dan Tes Integritas dalam rangka Alih Status PNS; 12. Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis 13. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara 14. Melaksanakan proses Penghapusan Barang Milik Negara 15. Melaksanakan Pengelolaan Persediaan Barang (Stock Opname) 16. Melaksanakan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hsil Pemeriksaan Laporan Barang Milik Negara 17. Melakukan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 18. Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran 19. Mengikuti kegiatan Evaluasi terhadap LAKIP / Laporan Kinerja B.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 1.

Melaksanakan Pengadaan Meubelair / Peralatan dan Mesin

19

B.3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1.

Menyusun Laporan Advokasi dan Bantuan Hukum terkait atas Sengketa Hukum Pemilu

2.

Menyusun

Dokumentasi

dan

Informasi

Produk-Produk

Hukum

terkait

Pelaksanaan Pemilu (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan, Putusan MK dan Putusan MA). 3.

Melaksanakan Penyuluhan / Evaluasi / Workshop / Kajian atas Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada

4.

Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi atas laporan PAW Anggota DPRD Kota Parepare

5.

Melaksanakan Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014 dan Pemilukada.

6.

Melaksanakan Bimtek / Sosialisasi Regulasi Pemilu / Pemilukada

7.

Melaksanakan Pengembangan Kehumasan Pemilu.

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumla. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karateristik komponen realisasi, dalam kondisi : (1) Semakin Tinggi Realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Capaian

Persentase Pencapaian = --------------------------------------- x 100% Rencana

(2) Semakin Tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Pencapaian Kinerja

Rencana – (Realisasi-Rencana) = -------------------------------------------- x 100% Rencana

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis KPU Kota Parepare dan sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interprestasi atas capaian kinerja sasaran dan indikator sasaran. 21

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan Realisasi Kinerja Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja Tahun 2015, dapat diilustrasikan dalam tabel : Tabel 1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 NO.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

80%

75%

95%

12 Laporan

12 Laporan

100%

80%

80%

100%

12 Laporan

100%

1.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan

Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan / Pemahaman Pejabat Perbendaharaan pada KPU Kota Parepare dalam Pengelolaan Keuangan

2.

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyampaian dan kevalidan Laporan Keuangan

3.

4.

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu secara tepat

Jumlah Laporan 12 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kevalidan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kota Parepare

80%

80%

100%

Persentase pelaksanaan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai kebutuhan

80%

80%

100%

Persentase pelaksanaan pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP

90%

90%

100%

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Logistik Pemilu secara tepat waktu dan benar

80%

80%

100%

5.

Tersusunnya Program dan Rencna Kerja RKA K/L Tahun 2016

Persentase kesesuaian Program dan Rencana Kerja dengan RKA K/L Tahun 2016

75%

75%

100%

6.

Terlaksananya Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015

Jumlah Dokumen yang diajukan untuk kesesuaian Pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA yang akan dilaksanakan

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

7.

Terlaksananya penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015

Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN tahun 2015 yang tersedia tepat waktu

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

22

NO.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

4 Dokumen

4 Dokumen

100%

8.

Terlaksananya Laporan pelaksanaan kegiatan KPU berdasarkan PP 39

Jumlah Dokumen berdasarkan Sistem Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan Per Triwulan berdasarkan PP 39Tahun 2006 (e-monev Bappenas)

9.

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

90%

90%

100%

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai yang dikenai Sanksi

2%

0%

0%

10.

Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Persentase Pegawai yang tercatat Data Base Kepegawaian Secara Akurat

100%

100%

100%

11.

Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara berdasarkan SAP

Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib

90%

90%

100%

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK

1 Laporan

1 Laporan

100%

Jumlah Peraturan KPU yang telah diarsipkan Tahun 2015

14 PKPU

14 PKPU

100%

Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan aturan Kearsipan

70%

70%

100%

12.

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.

13.

Meningkatnya kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

Persentase Hasil Notulen Rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah Rapat selesai

70%

70%

100%

14.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kota Parepare

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi

20%

0%

0%

15.

Terlaksananya pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan LAKIP Tahun 2014

Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

16.

Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum

Persentase ketepatan waktu penyuluhan dan penyebaran informasi produk hukum terhadap stakeholder

100%

100%

100%

17.

Terlaksananaya penyuluhan /evaluasi kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Persentase penyiapan bahan kajian penyuluhan dalam rangka pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang ada

100%

100%

100%

23

NO. 18.

19.

SASARAN KINERJA Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam pelaksanaan Pergantian antar Waktu. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Terpenuhinya persiapan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare

4 Orang

0

0%

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula bagi siswa-siswi SMA / SMK / MA se Kota Parepare

20 Sekolah

20 Sekolah

100%

Terlaksananya Riset Partisipasi Pemilu

1 Laporan

1 Laporan

100%

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi tokoh Masyarakat dan Stakeholder lainnya.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan Sosilisasi Pemilu dan Pemilukada bagi kalangan Pers dan Media

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kunjungan ke media elektronik (Radio Peduli Parepare)

13 Kali

13 Kali

100%

Persentase Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan Kerja Pegawsai yang berfungsi dengan Baik

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Jumlah Laporan Pengadaan Saran dan Prasarana

A.2.

Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengurukan kinerja sasaran strategic dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran ke 1 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan dari Target 80% dapat direalisasikan 95% indikatornya adalah meningkatnya pengetahuan / pemahaman Pejabat Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan, hal ini disebabkan karena adanya diklat-diklat maupun bimbingan teknis yang sering dilaksanakan oleh jajaran Dirjen Perbendaharaan yang 24

dihadiri oleh pejabat perbendaharaan KPU Parepare, walaupun belum seluruh pejabat perbendaharaan yang berkesempatan mengikutinya. Hal ini diangap memenuhi target. 2. Sasaran ke 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditargetkan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Pertama : Jumlah Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditargetkan 12 Laporan dan terealisasi 100%. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dibuat setiap bulan secara tertib dan tepat waktu, hingga akhir tahun dapat dicapai sebanyak 12 laporan (1 Laporan setiap bulan). Kedua : Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyampaian dan kevalidan Laporan Keuangan yang ditargetkan 80%, dan terealsiasi 100%. Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu telah dilakukan dengan baik, baik Rekonsiliasi Di KPPN Parepare maupun Pengiriman Laporan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Sasaran ke 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran mempunyai 2 (dua) indikator Kinerja, Pertama : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan target 12 Laporan dan terealiasi 100% dimana Setiap Laporan dibuat setiap bulan hingga akhir tahun dapat terealisasi 12 Laporan sebagaimana yang ditargetkan. Kedua : Persentase

Ketepatan

Waktu

Penyelesaian

dan

kevalidan

Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) KPU Kota Parepare ditargetkan 80% dan dapat direalisasikan 100% dari yang ditargetkan. Penyelesaian dan Validasi LPPA setiap bulannya dapat diselesaikan sebelum tanggal 10 sebagaimana yang ditargetkan oleh KPU RI. 4. Sasaran

ke

4

:

Terselenggaranya

Pengelolaan

Data, Dokumentasi,

Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu secara tepat mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, Pertama : Persentase pelaksanaan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai kebutuhan ditargetkan 80% dapat dicapai 100% dari target. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu. Kedua : Persentase Pelaksanan Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP ditargetkan 90% dapat di capai 100% dari target. Dalam pencapaian kualitas peningkatan Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP tersebut dilakukan dengan jalan melakukan pemeriksaan terhadap eks logistik Pemilu berupa Surat Suara dari setiap TPS yang telah digunakan, selanjutnya surat suara tersebut disimpan ditempat yang aman mengingat surat suara masih merupakan Dokumen Negara yang masih dibutuhkan. 25

Ketiga : Persentase pelaksanaan Inventarisasi Logsitk Pemilu secara tepat waktu dan benar yang ditargetkan 80% dapat dicapai 100% dari target. Pelaksanaan Inventarisasi dialakukan dengan jalan melaksanakan Stock Opname Kotak dan Bilik Suara yang telah digunakan dalam Pemilu 2014. 5. Sasaran ke 5 : Tersusunnya Program dan Rencana Kerja RKA K/L Tahun 2016, dengan indikator Persentase Kesesuaian Program dan Rencana Kerja dengan RKA K/L Tahun 2016 ditargetkan 75% dengan Realisasi 100% dari target. Pencapaian target persentase kesesuaian program dan rencana kerja dengan RKA K/L Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar 75% sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/KPTS/KPU/Tahun/2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, realisasinya mencapai 100%. Target sebesar 75% tersebut, bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sangat realitis dan itu telah dibuktikan dengan indikatornya KPU Kota Parepare telah menyusun rencana program anggaran berbasis kinerja yang tertuang dalam Term Of Reference

(TOR)

dan

Rencana

Anggaran

Biaya

(RAB)

yang

di

sinkronisasikan dalam Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) dan RKA K/L KPU Kota Parepare Tahun 2016. Indikator lainnya adalah penyerapan penggunaan anggaran Tahun 2015 realisasinya mencapai 96%. Ini berarti persentase kesesuaian program dan rencana kerja RKA K/L Tahun 2015 dan Tahun 2016 tepat sasaran sesuai azas kemanfaatan. 6. Sasaran ke 6 : Terlaskananya Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015 dengan Indikator Jumlah Dokumen yang diajukan untuk kesesuaian Pengelolaan DIPA demngan Revisi DIPA yang akan dilaksanakan yang ditargetkan 2 (dua) Dokumen dan dapat terealisasi 100%. Pencapaian realisasi jumlah dokumen yang diajukan untuk kesesuaian pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 melampui target yang direncanakan. Dari 2 dokumen yang ditargetkan KPU Kota Parepare telah merealisasikan 3 dokumen atau 150 % dari target yang ditetapkan. Indikatornya dapat dilihat pada tiga (3) dokumen masing-masing pada Kode Kegiatan

3355.994.001

Pengelolaan

Perbendaharaan,

serta

Sistem

Akuntansi Pelaporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Sub. Kegiatan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS. Pengajuan Revisi DIPA ini di sebabkan bertambahnya 1 Orang Pegawai Negeri Sipil

yang pindah dari KPU

Kabupaten Kolawe Sulawesi Tenggara ke KPU Kota Parepare, sehingga secara langsung mengakibatkan bertambahnya gaji PNS yang bersangkutan. 26

Indikator berikutnya yakni dokumen kedua pada pelaksanaan Revisi DIPA Kode Sub. Kegiatan 511129 Belanja Uang Makan PNS. Revisi DIPA ini dilakukan disebabkan adanya kekurangan belanja uang makan Pegawai Negeri Sipil atas kepindahan PNS dari KPU Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ke KPU Kota Parepare. Dokumen ke tiga pada kode kegiatan 3356. Penegeloaan

data,

Dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian

dan

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu bertambah Rp.1.000.000,- dari jumlah pagu Rp. 6.395.000,- menjadi Rp. 7.395.000,- Kode kegiatan 3357. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data bertambah Rp.4.600.000,0 dari jumlah Pagu Rp. 16.592.000,- menjadi Rp. 21.192.000,- dan Kode Kegiatan 3358. Pembinaan Sumber Daya, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian berkurang sebesar Rp. 5.600.000,- dari jumlah Pagu Rp. 403.461.000,- menjai Rp. 397.861.000,-. Pengurangan dan penambahan dari 3 (tiga) kode kegiatan tersebut, disebabkan adanya beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan dan harus segera ditangani dengan merevisi sesuai posedur

dan

mekanisme

yang

ada. Dokumen

ke

3

(tiga)

adalah

bertambahnya jumlah anggaran pada DIPA KPU Kota Parepare Tahun 2015 pada Kode Kegiatan 3362. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana yakni Sub Kegiatan 3362.521213. Honor Output Kegiatan sebesar Rp. 2.700.000,- dan Sub. Kegiatan 532111. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 140.000.000,7. Sasaran ke 7 : Terlaksananya penyusunan LAKIP tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015 dengan Indikator Jumlah Dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015 yang tersedia tepat waktu dengan target 2 (dua) dokumen dan dapat terealisasi 100% dari target. Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU Kota Parepare dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga dua (2) dokumen yang merupakan target dari pelaksanaan penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN 2015, realisanya mencapi 100%. Indikatornya dapat dilihat dengan laporan penyusunan LAKIP Tahun 2015 pada bulan Februari 2015 dan laporan Penetapan Kenerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Strukturak KPU Kota Parepare pada Bulan Maret 2015. Penyampaian LAKIP dan TAPKIN dimaksud, merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, bahwa LAKIP merupakan bentuk laporan yang wajib dibuat bagi

instansi

pemerintah

yang

berfungsi

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja instansi dan sarana untuk mengevaluasi kinerja 27

bagi instansi pemerintah sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh instansi bersangkutan. Penyampaian LAKIP KPU Kota Parepare yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaannya berdasarkan Surat Menpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi. 8. Sasaran ke 8 : Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPU berdasarkan PP 39 Tahun 2006 dengan target 4 (empat) Dokumen dan terealiasi 100%. Pencapaian target jumlah dokumen berdasarkan Sistem Aplikasi Pelaksanaan PP 39 Tahun 2006, sebanyak 4 dokumen KPU Kota Parepare telah dilaksanakan dan dilaporkan kegiatannya sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya mencapai 100 %. Indikatornya adalah KPU Kota Parerpare telah melaporkan pada periode Tri Wulan I dilakukan pada Awal Bulan April, Tri Wulan II dilaksanakan pada Bulan Juli, Tri Wulan III pada Bulan Oktober dan untuk Tri Wulan IV akan dilaksanapak pada Awal Bulan Januari 2016. Sistem pelaporannya melalui penginputan aplikasi e-monev PP 39 Tahun 2006 Bappenas. Sistem aplikasi tersebut sangat membantu dan memudahkan pelaksanaan penggunaan anggaran dan penyerapan realiasai anggaran KPU Kota Parepare setiap Tri Wulan, karena secara nasional langsung dapat diketahui dengan cepat, tepat dan akurat. 9. Sasaran ke 9 : Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Pertama : Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu dengan Target 90% dan terealisasi 100% dari target. Pelaksanaan Layanan Administrasi kepegawaian kepada seluruh Pegawai khususnya Pegawai organik telah dilakukan dengan tepat waktu, salah satunya adalah Pemberian Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang telah memenuhi persyaratan, Pembuatan KP4 bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan susunan

Anggota

Keluarga

yang

tertanggung.

Kedua

:

Persentase

Pelanggaran Disiplin Pegawai yang dikenai sanksi dengan target 2% namun Realisasi Nihil. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Pegawai yang mendapatkan hukum Pelanggaran Disiplin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian. 10. Saaran ke 10 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian, Indikator kinerjanya Persentase Pegawai yang tercatat Data Base Kepegaawaian secara Akurat, dengan target kinerja 100%, dapat direalisasikan 100%. 28

Pencapaian tersebut dapat terealisasi dengan adanya pendataan PNS lingkup sekretariat KPU Kota Parepare melalui Aplikasi PUPNS yang dikembangkan oleh BKN, maka seluruh PNS yang berada di lingkup KPU Parepare baik yang berstatus PNS Organik maupun PNS DPK Pemda Kota Parepare, telah tercatat pada Data Base Kepegawaian BKN. 11. Sasaran ke 11 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, Pertama : Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, dengan target 90% dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui pencatatan BMN yang baru, melakukan pemeriksaan BMN yang digunakan disetiap bagian-bagian

ruangan,

melakukan

identifikasi

terhadap

BMN

yang

mengalami kerusakan, selanjutnya melakukan Rekonsiliasi Internal melalui Aplikasi SIMAK BMN dengan Bagian Keuangan melalui Aplikasi SAIBA, kemudian Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL dan selanjutnya melakukan Pengiriman Data ke Tingkat Wilayah. Tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dengan Tertib dan Tepat Waktu. Kedua : Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan SAK, dengan target 1 (satu) Laporan dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian ini berdasarkan pada Hasil Rekonsiliasi yang telah dilakukan baik secara internal dengan bagian Keuangan (Aplikasi SAIBA), maupun Rekonsiliasi dengan Pihak KPKNL, yang selanjutnya hasil Rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan yang disebut Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN). 12. Sasaran ke 12 : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip, memiliki 2 (dua) indikator, Pertama : Jumlah Peraturan KPU yang telah diarsipkan Tahun 2015, dengan target 14 Peraturan KPU (PKPU) dengan realiasi 100% dari target. Pencapaian ini dilakukan melalui Pengumpulan Bahan-bahn Peraturan KPU terkait masalah Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang berjumlah 14 PKPU yng selanjutnya regulasi-regulasi tersebut diarsipkan dalam kelompok Arsip Dinamis. Kedua : Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan aturan kearsipan, dengan target 70% dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian tersebut dilakukan dengan beberapa tahap : pertama ; mengumpulkan seluruh arsip-arsip, kedua ; mengelompokkan Arsip dinamis dan statis, ketiga ; Arsip Dinamis dikelompokkan kembali kedalam dua kelompok yaitu Arsip Aktif dan Arsip In Aktif. 29

13. Sasaran ke 13 : Meningkatnya kualitas Layanan Persidangan dan Protokol dengan indikator kinerja Persentase Hasil Notulen Rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah rapat selesai, dengan target 70% dan terealisasi 100%. Capaian ini dilakukan dengan cara mengikuti standar prosedur

penyampaian Notulen Rapat ke pimpinan, yaitu setelah

Rapat dilaksanakan, Notulis melakukan penataan Notulen Rapat secara Rapih

sebelum menyerahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani dan

disebarkan

kepada

seluruh

peserta

Rapat

sebagai

bahan

untuk

melaksanakann hasil putusan rapat. Hal ini dikerjakan kurang dari 3 hari setelah rapat selesai. 14. Sasaran ke 14 : Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Parepare, dengan indikator kinerja ; persentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi, dengan target 20%, dan realisasi Nihil (0%). Capaian ini disebabkan karena sepanjang tahun 2015 kondisi Kantor KPU Kota Parepare relatif aman dan kondusif, tidak terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan keamanan kantor. 15. Sasaran ke 15 : Terlaksananya Evaluasi terhadap Laporan LAKIP Tahun 2014, dengan target 1 (satu) Dokumen dan Realisasi 100% dari target. Pencapaian target tersebut setelah Sekretariat KPU Kota Parepare bersama kabupaten/kota lainnya diundang oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Evaluasi terhadap LAKIP tahun 2014 yang telah dibuat. Hasil evaluasi tersebut memutuskan bahwa LAKIP 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemyesuaian LAKIP 2014 sebagaimana regulasi tersebut di atas dan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2015. 16. Sasaran ke 16 : Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum, dengan indikator ; Persentase ketepatan waktu penyuluhan dan penyebaran informasi produk hukum terhadap stakeholder, dengan target 100% dan terealisasi 100% dari target. Terlaksananya persentase ketetapan waktu penyuluhan dan penyebaran informasi produk Hukum terhadap stoke holder yang ada, hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami semua produk Hukum 30

atau regulasi yang ada sehingga dapat dicermati dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dimasa mendatang. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka KPU Kota Parepare (Divisi Hukum) akan memberikan Penyuluhan Informasi produk Hukum terhadap komponen masyarakat terlebih kepada KPU Kota Parepare bersama dengan jajarannya sehingga dapat menyebarkan informasi produk hukum secara luas, sehingga segala kendala dan akibat hukum yang dapat timbul dapat di minimalisir. 17. Sasaran ke 17 : Terlaksananya penyuluhan / evaluasi kajian Peraturan KPU dengan Indikator Persentase penyiapan bahan kajian penyuluhan dalam rangka pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang ada, dengan target 100% dan realisasi 100% dari target. Terlaksananya penyiapan bahan kajian penyuluhan terhadap regulasi yang ada, yaitu dengan mengidentifikasi semua produk hukum yang terkait dengan Pemilu dan Pemilukada secara hirarki, sehingga bahan tersebut lebih mudah dianalisa dan dipahami untuk dapat lebih dikembangkan kepada semua stoke holder, yang nantinya lebih dikembangkan lagi terhadap masyarakat luas yang ada di Kota Parepare. 18. Sasaran ke 18 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW). Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Sasaran ini memiliki 6 (enam) indikator Kinerja : Pertama : Terpenuhinya persiapan pelaksanaan Pergantian antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare dengan target 4 Orang dan terealisasi Nihil. Hal ini disebabkan karena hingga akhir tahun 2015 tidak terjadi Proses PAW Anggota DPRD Kota Parepare. Kedua : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikn Pemilih Pemula bagi siswa-siswi SMA / SMK / MA se Kota Parepare, dengan target 20 Sekolah dan dapat terealisasi 100%. Pencapaian ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah SMA sederajat dengan sasaran Siswa-siswi yang tergolong dalam kelompok Pemilih Pemula, untuk mensosialisasikan sistem Pemilu di Indonesia dan manfaat ikut serta dalam pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif, Presiden maupun Pemilukada. Ketiga : Terlaksananya Riset Partisipasi Pemilu dengan target 1 (satu) Laporan dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian ini didasarkan pada usaha KPU Kota Parepare untuk mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan melakukan Riset yang diserahkan kepada Pihak Ketiga, dan setelah proses riset yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut selama 2 (dua) bulan, dan menghasilkan Laporan Hasil Riset Partisipasi Masyarakat. 31

Keempat : Terlaksananya kegiatan Sosialkisasi Pendidikan Pemilih bagi tokoh masyarakat dan Stakeholder lainnya, dengan target 1 (satu) kegiatan dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Stakeholder yang terkait dengan sasaran memberikan pengetahuan terkait Regulasi dan sistem pemilukada serentak.

Kelima

:

Terlaksananya

kegiatan

Sosialisasi

Pemilu

dan

Pemilukada bagi kalangan Pers dan Media dengan target 1 (satu) kegiatan dan terealisasi 100%. Capaian ini didasari oleh kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Parepare pada Awal Desember Tahun 2015, dengan mengundang Pers dan Media Cetak maupun elektronik sebagai peserta, dengan materi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak. Keenam : Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kunjungan ke Media elektronik yaitu Radio Peduli Parepare. Dalam pelaksanaannya setiap komisioner secara bergiliran sebanyak 13 kali mengisi acara wawancara di Radio Peduli Parepare menyampaikan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak. 19. Sasaran ke 19 : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasasarana Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran, memiliki 2 (dua) Indikator kinerja, Pertama : Persentase Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target 100% dan terealisasi 100% dari yang ditargetkan. Pencapaian tersebut didasari oleh proses pengadaan Peralatan dan Mesin serta Meubelair kantor yang dilakukan di bulan Nopember 2015. Kedua : Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana, dengan target 1 (satu) Dokumen) dan terealisasi 100% dari target. Pencapaian ini didasari oleh Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Meubelair kantor yang telah dibuat setelah proses pengadaan.

32

A.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014

Tabel 2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 TAHUN 2015 NO.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan

Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan / Pemahaman Pejabat Perbendaharaan pada KPU Kota Parepare dalam Pengelolaan Keuangan

2.

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

80%

75%

-

-

12 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

80%

80%

-

-

12 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kevalidan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kota Parepare

80%

80%

-

-

Persentase pelaksanaan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai kebutuhan

80%

80%

-

-

Persentase pelaksanaan pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP

90%

90%

-

-

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Logistik Pemilu secara tepat waktu dan benar

80%

80%

-

-

75%

75%

-

-

Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyampaian dan kevalidan Laporan Keuangan 3.

4.

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu secara tepat

TAHUN 2014

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

5.

Tersusunnya Program dan Rencna Kerja RKA K/L Tahun 2016

Persentase kesesuaian Program dan Rencana Kerja dengan RKA K/L Tahun 2016

6.

Terlaksananya Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015

Jumlah Dokumen yang diajukan untuk kesesuaian Pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA yang akan dilaksanakan

2 Dokumen

2 Dokumen

-

-

7.

Terlaksananya penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015

Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN tahun 2015 yang tersedia tepat waktu

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

33

NO.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

TAHUN 2014

Target

Realisasi

Target

Realisasi

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Triwulan

4 Triwulan

8.

Terlaksananya Laporan pelaksanaan kegiatan KPU berdasarkan PP 39

Jumlah Dokumen berdasarkan Sistem Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan Per Triwulan berdasarkan PP 39Tahun 2006 (e-monev Bappenas)

9.

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

90%

90%

-

-

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai yang dikenai Sanksi

2%

0%

100%

0%

10.

Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Persentase Pegawai yang tercatat Data Base Kepegawaian Secara Akurat

100%

100%

-

-

11.

Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara berdasarkan SAP

Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib

90%

90%

100%

100%

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah Peraturan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun

14 PKPU

14 PKPU

-

-

Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan aturan Kearsipan

70%

70%

-

-

12.

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.

13.

Meningkatnya kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

Persentase Hasil Notulen Rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah Rapat selesai

70%

70%

-

-

14.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kota Parepare

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi

20%

0%

-

-

15.

Terlaksananya pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan LAKIP Tahun 2014

Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

16.

Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum

Persentase ketepatan waktu penyuluhan dan penyebaran informasi produk hukum terhadap stakeholder

100%

100%

-

-

17.

Terlaksananaya penyuluhan /evaluasi kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Persentase penyiapan bahan kajian penyuluhan dalam rangka pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang ada

100%

100%

-

-

34

TAHUN 2015 NO.

18.

19.

SASARAN KINERJA

Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam pelaksanaan Pergantian antar Waktu. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA Target

Realisasi

Target

Realisasi

Terpenuhinya persiapan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare

4 Orang

0

4 Orang

0

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula bagi siswasiswi SMA / SMK / MA se Kota Parepare

20 Sekolah

20 Sekolah

-

-

Terlaksananya Riset Partisipasi Pemilu

1 Laporan

1 Laporan

-

-

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi tokoh Masyarakat dan Stakeholder lainnya.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

-

Terlaksananya kegiatan Sosilisasi Pemilu dan Pemilukada bagi kalangan Pers dan Media

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

-

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kunjungan ke media elektronik (Radio Peduli Parepare)

13 Kali

13 Kali

-

-

Persentase Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan Kerja Pegawsai yang berfungsi dengan Baik

100%

100%

-

-

Jumlah Laporan Pengadaan Saran dan Prasarana

1 Dokumen

1 Dokumen

Pada Tahun 2014 Kegiatan KPU Kota Parepare di dominasi oleh kegiatan-kegiatan yang terfokus pada kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sedangkan pada tahun 2015 ditekankan pada kegiatan rutin dan kegiatan pasca Pemilu diantaranya : Inventarisasi Logistik Pemilu, evaluasi pengadaan logistik Pemilu, dan Riset Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

35

B.

REALISASI ANGGARAN B.1. Pagu Anggaran Pagu Anggaran Tahun 2015 yang tertuang Dalam Dokumen Anggaran DIPA adalah sebagai berikut : 1. Pagu Awal senilai Rp. 1.593.593.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3 Pembagian Pagu Anggaran Per Jenis Belanja

No. 1. 2.

Jenis Belanja

Pagu Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang

Rp. 1.045.876.000,Rp. 547.717.000,-

Total

Rp. 1.593.593.000,-

2. Pagu Setelah Revisi senilai Rp. 1.736.293.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.1 Pembagian Pagu Anggaran Per Jenis Belanja

No. 1. 2. 3.

Jenis Belanja

Pagu Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Rp. 1.045.876.000,Rp. 550.417.000,Rp. 140.000.000,-

Total

Rp. 1.736.293.000,-

Pagu tersebut dialokasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu : Tabel 4 Pembagian Pagu Anggaran Per Program No.

Nama Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

2. 3.

Total

Pagu Anggaran Rp. 1.537.333.000,Rp.

142.700.000,-

Rp.

56.260.000,-

Rp. 1.736.293.000,-

36

Pembagian Pagu Anggaran berdasarkan Kegiatan : Tabel 5 Pembagian Pagu Anggaran Per Kegiatan No. I. 1. 2.

3. 4. 5. 6. II. 7. III. 8.

9.

Nama Kegiatan

Pagu Anggaran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarna dan Prasarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan sumber daya Manusia, pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan diLingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan B imbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Total

Rp. 1.537.333.000,Rp. 1.107.415.000,Rp.

7.395.000,-

Rp.

21.192.000,-

Rp.

2.170.000,-

Rp.

397.861.000,-

Rp.

1.300.000,-

Rp.

142.700.000,-

Rp.

142.700.000,-

Rp.

56.260.000,-

Rp.

3.380.000,-

Rp.

52.880.000,-

Rp. 1.736.293.000,-

B.2. Realisasi Belanja Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut : Tabel 6 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja

No. 1. 2. 3.

Jenis Belanja

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Belanja Pegawai Rp. 1.045.876.000,- Rp. 1.060.592.843,Belanja Barang Rp. 550.417.000,- Rp. 485.753.569,Belanja Modal Rp. 140.000.000,- Rp. 139.975.000,-

99,47 88,25 99,98

Total

97,12

Rp. 1.736.293.000,- Rp. 1.686.321.412,-

37

Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 7 Realisasi Anggaran Per Program No. 1.

2.

3.

Pagu Anggaran

Nama Program

Realisasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 1.537.333.000,- Rp. 1.501.008.212 KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 142.700.000,- Rp. 142.295.000 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Rp. Politik Total

56.260.000,- Rp.

% 97,64

99,72

43.018.200

76,46

Rp. 1.736.293.000,- Rp. 1.686.321.412

97,12

Realisasi Anggaran Per Kegiatan dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 8 Realisasi Anggaran Per Kegiatan No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. III. 8.

9.

Nama Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarna dan Prasarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan sumber daya Manusia, pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan diLingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan B imbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Total

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Rp. 1.537.333.000

Rp. 1.501.008.212

97,64

Rp. 1.107.415.000

Rp. 1.100.349.743

99,36

Rp.

7.395.000

Rp.

3.980.000

53,82

Rp.

21.192.000

Rp.

17.752.000

83,77

Rp.

2.170.000

Rp.

2.040.000

94,01

Rp.

397.861.000

Rp.

376.286.469

94,58

Rp.

1.300.000

Rp.

600.000

46,15

Rp.

142.700.000

Rp.

142.295.000

99,72

Rp.

142.700.000

Rp.

142.295.000

99,72

Rp.

56.260.000

Rp.

43.018.200

76,46

Rp.

3.380.000

Rp.

2.580.000

76,33

Rp.

52.880.000

Rp.

40.438.200

76,47

Rp. 1.686.321.412

97,12

Rp. 1.736.293.000

38

Dari Tabel-tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Belanja KPU Kota Parepare Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.686.321.412,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) dari Total Pagu DIPA sebesar Rp. 1.736.293.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sekitar 97,12% realisasi anggaran. Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap (tidak digunakan) sebesar Rp. 49.973.674,(Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 2,82%. Anggaran yang tidak terserap (sisa anggaran) tersebut terdiri dari : 1. Sisa hasil pelaksanaan kegiatan 2. Kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2015 (Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK, yaitu TGR, Penghapusan BMN, dan Kegiatan Pergantian Antar Waktu.

39

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap segala kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 didasarkan pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditentukan dimana rata-rata setiap indikator kinerja tersebut mencapai 100% sehingga berada pada kategori SANGAT BAIK. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupaya sedapat mungkin agar dapat lebih meningkatkan pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan di tahun mendatang Adapun gambaran umum hasil dari capaian kinerja selama tahun 2015 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut : 1. Pengelolaan sistem administrasi dan keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel, telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 2. Pengelolaan sistem administrasi Keuangan dan Barang yang telah diintegrasikan, diantaranya adalah Aplikasi SAIBA dan SIMAN, kemudian integrasi SAIBA dan E-monev Anggaran, dan lain-lain. 3. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik mulai dari pengadaan aset kepegawaian,

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

perkantoran,

pelayanan

administrasi persuratan dan, pengelolaan arsip serta data-data yang diperlukan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, masih terdapat berbagai macam kekurangan, dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut diantaranya : 1. Masih rendahnya kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang tersedia 2. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia

Aparatur di

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Pusat 3. Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai dan mendukung 4. Kualitas pola manajemen kepegawaian yang masih rendah.

Untuk itu, agar dapat meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang, maka kami mendorong KPU RI selaku induk organisasi kiranya dapat melakukan : 1. Penambahan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan KPU Kota Parepare. 2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan kepada Sumber Daya Manusia Aparatur di tingkat KPU Kab/Kota agar lebih intensif 40

3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang menunjang jalannya kegiatan kerja 4. Kualitas pola manajemen kepegawaian lebih ditingkatkan agar dapat lebih teratur dan terarah.

Selain itu, KPU Kota Parepare dengan kondisi yang ada saat ini, juga terus berupaya melakukan peningkatan kinerja dengan jalan berupaya menyusun konsep Alur Sistem Kerja Internal yang lebih efektif dan efisien.

41

PENGUKURAN KINERJA

Nama Lembaga

:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Tahun

:

2015

No.

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

80%

75%

95%

12 Laporan

12 Laporan

100%

80%

80%

100%

12 Laporan

100%

1.

Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Perbendaharaan

Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan / Pemahaman Pejabat Perbendaharaan pada KPU Kota Parepare dalam Pengelolaan Keuangan

2.

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyampaian dan kevalidan Laporan Keuangan

3.

4.

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu secara tepat

Jumlah Laporan 12 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kevalidan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kota Parepare

80%

80%

100%

Persentase pelaksanaan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai kebutuhan

80%

80%

100%

Persentase pelaksanaan pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP

90%

90%

100%

Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Logistik Pemilu secara tepat waktu dan benar

80%

80%

100%

5.

Tersusunnya Program dan Rencna Kerja RKA K/L Tahun 2016

Persentase kesesuaian Program dan Rencana Kerja dengan RKA K/L Tahun 2016

75%

75%

100%

6.

Terlaksananya Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015

Jumlah Dokumen yang diajukan untuk kesesuaian Pengelolaan DIPA dengan Revisi DIPA yang akan dilaksanakan

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

7.

Terlaksananya penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015

Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN tahun 2015 yang tersedia tepat waktu

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

No.

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

4 Dokumen

4 Dokumen

100%

8.

Terlaksananya Laporan pelaksanaan kegiatan KPU berdasarkan PP 39

Jumlah Dokumen berdasarkan Sistem Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan Per Triwulan berdasarkan PP 39Tahun 2006 (e-monev Bappenas)

9.

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

90%

90%

100%

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai yang dikenai Sanksi

2%

0%

0%

10.

Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Persentase Pegawai yang tercatat Data Base Kepegawaian Secara Akurat

100%

100%

100%

11.

Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara berdasarkan SAP

Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib

90%

90%

100%

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK

1 Laporan

1 Laporan

100%

Jumlah Peraturan KPU yang telah diarsipkan Tahun 2015

14 PKPU

14 PKPU

100%

Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan aturan Kearsipan

70%

70%

100%

12.

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.

13.

Meningkatnya kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

Persentase Hasil Notulen Rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah Rapat selesai

70%

70%

100%

14.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kota Parepare

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi

20%

0%

0%

15.

Terlaksananya pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan LAKIP Tahun 2014

Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

16.

Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum

Persentase ketepatan waktu penyuluhan dan penyebaran informasi produk hukum terhadap stakeholder

100%

100%

100%

17.

Terlaksananaya penyuluhan /evaluasi kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Persentase penyiapan bahan kajian penyuluhan dalam rangka pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang ada

100%

100%

100%

No. 18.

19.

Sasaran Program / Kegiatan Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam pelaksanaan Pergantian antar Waktu. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran

Target

Realisasi

% Capaian

Terpenuhinya persiapan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare

4 Orang

0

0%

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula bagi siswa-siswi SMA / SMK / MA se Kota Parepare

20 Sekolah

20 Sekolah

100%

Terlaksananya Riset Partisipasi Pemilu

1 Laporan

1 Laporan

100%

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi tokoh Masyarakat dan Stakeholder lainnya.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan Sosilisasi Pemilu dan Pemilukada bagi kalangan Pers dan Media

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kunjungan ke media elektronik (Radio Peduli Parepare)

13 Kali

13 Kali

100%

Persentase Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan Kerja Pegawsai yang berfungsi dengan Baik

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Pengadaan Saran dan Prasarana