PEMERINTAH KOTA PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini nantinya digunakan sebagai pedoman sekaligus acuan dalam menata sistem perencanaan pembangunan diKota Parepare serta seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga tercipta kesatuan pikir, kesatuan rencana dan tindakan demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Parepare. Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 ini. Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan serta niat yang tulus dari usaha kita untuk mewujudkan Kota Parepare Yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat, mendapatkan pahala dari Allah SWT, Amin. Parepare, 21 Agustus 2014 WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

i

-

1 -

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang

: a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disusun dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi Kota Parepare sesuai dinamika perkembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur, maka perlu adanya pengintegrasian, sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan Kota Parepare; b. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi visi, misi serta program kerja Walikota Tahun 20132018, disusun perencanaan jangka menengah sebagai arah prioritas pembangunan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi serta program kerja Walikota; d. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e.bahwa..................

-

2 -

: e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243); 9.Peraturan.................

-

3 -

: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009); 17.Peraturan.................

-

4 -

: 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) ; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat; 21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah...................

-

5 -

1. Daerah adalah Kota Parepare. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Parepare. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Parepare. 6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Parepare. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia. 8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 9. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. 12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai diinginkan pada akhir periode perencanaan.

keadaan

yang

13. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi. 14.Strategi................

-

6 -

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi. 15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD. 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 20. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan Daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. 21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran. BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip : a. transparan; b. responsif; c. efisien; d.efektif..............

-

7 -

d. efektif; e. akuntabel f. partisipatif g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berkelanjutan. Pasal 3 Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. dokumen perencanaan harus menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dokumen perencanaan disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing; c. dokumen perencanaan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; dan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1)

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD, dimaksudkan : a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; b. menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah; c. menyediakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD; d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Parepare; e. menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.

(2)

RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Daerah, yakni terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat. BAB..............

-

8 -

BAB IV RUANG LINGKUP RPJMD Pasal 5 (1) RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas Daerah dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis dan Isu-Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan BAB XI Penutup (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD . BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD Pasal 6 (1) Setiap SKPD berkewajiban menyampaikan Rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD. (2) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan melalui Musrenbang atau cara lain yang ditentukan. (3) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD. Pasal 7 (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Departemen Dalam Negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan. (2)Peraturan.............

-

9 -

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat. BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 8 (1) Walikota melakukan pembangunan daerah.

pengendalian

terhadap

perencanaan

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan maupun terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. (3) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk program dan/atau kegiatan masingmasing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 9 (1) Pengendalian yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (2) Pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan biaya, dan kendala yang dihadapi. (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda. (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian................

-

10 -

Bagian Kedua Evaluasi Pasal 10 (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maupun hasil rencana pembangunan daerah. (3) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya. Pasal 11 (1) Evaluasi yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda, meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun berikutnya. Pasal 12 Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota. Pasal 13 (1) Naskah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda dan persetujuan dari Walikota. (2) Kepala Bappeda berhak menolak Renstra SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RPJPD dan RPJMD. (3) Dalam hal Renstra SKPD ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Renstra SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Pasal 14 Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. Pasal................

-

11 -

Pasal 15 Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VII PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJMD Bagian Kesatu Perubahan Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD dengan alasan : a. diperlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku; b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau c. terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB.................

-

12 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 21 Agustus 2014 WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare pada tanggal 21 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 13 TAHUN 2014

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : ( 9 TAHUN 2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Drah kurun waktu 5 tahun mendatang RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari vivi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan. RPJMD memuat arah dan kebijakan umum dan program Satuan kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan pedoman dalam penyusrencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Parepare pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Parepare. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan : “Transparan” adalah membuka diri terhadap masyarakat untuk memperlolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

-

2 -

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terhadi di daerah. “Efisien” adalah kemampuan mencapai target dengan masukan terendah dengan keluaran maksimal. “Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal. “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasl akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusu komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. “Berkeadilan” adalah prinsip keseimnbangan antarwilayah, sector, pendapatan, gender dan usia. “Berkelanjutan” adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan dan sosial. Pasal 3 Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanan pembangunan daerah. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6 ...........

-

3 -

Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Musrenbang Daerah” adalah upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 ...........

-

4 -

Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 112

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1-1

1.1.Latar Belakang...........................................................................

I-1

1.2.Maksud dan Tujuan...................................................................

I-2

1.3.Landasan Hukum.......................................................................

I-3

1.4.Hubungan

BAB II

RPJMD

dengan

Dokumen

Perencanaan

Lainnya......................................................................................

I-6

1.5.Sistematika Penulisan ...............................................................

I-7

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ...................

II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ...............................................

II-1

2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah .....................................

II-1

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah......................................

II-1

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis...............................

II-2

2.1.1.3. Topografi.............................................................

II-2

2.1.1.4. Geologi................................................................

II-3

2.1.1.5. Hidrologi.............................................................

II-4

2.1.1.6. Klimatologi..........................................................

II-6

2.1.1.7. Penggunaan Lahan..............................................

II-7

2.1.2 Potensi pengembangan wilayah .......................................

II-9

2.1.2.1. Kawasan Budidaya..............................................

II-11

2.1.3 Wilayah rawan bencana ...................................................

II-14

2.1.4 Demografi ..........................................................................

II-16

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................

II-18

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................

II-18

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.......................................

II-18

2.2.1.2. Struktur PDRB...................................................

II-18

2.2.1.3. PDRB PerKapita................................................

II-21

2.2.1.4. Laju Inflasi.........................................................

II-22

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran............................................

II-22

2.2.1.6.Kemiskinan.............................................................

II-23

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia..............................

II-24


ii

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

2.2.2. Kesejahteraan masyarakat ................................................

II-25

2.2.2.1 Angka melek Huruf.................................................

II-25

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah.........................................

II-26

2.2.2.3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi..........................

II-27

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup...................................

II-28

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk.................................

II-29

2.2.2.6. Rasio Penduduk Yang Bekerja...............................

II-30

2.2.3. Seni budaya dan olahraga ................................................

II-32

2.3. Aspek Pelayanan Umum............................................................

II-32

2.3.1. Layanan urusan wajib ....................................................

II-32

2.3.2. Layanan urusan pilihan ..................................................

II-111

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................................

II-122

2.4.1. Fasilitas wilayah/infrastruktur .......................................

II-122

2.4.2. Iklim berinvestasi ..........................................................

II-123

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .........................................

III-1

3.1 Kinerja keuangan masa lalu .......................................................

III-2

3.1.1. Kinerja pelaksanaan APBD .............................................

III-2

3.1.2. Neraca daerah ..................................................................

III-12

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ...........................

III-20

3.2.1. Proporsi penggunaan anggaran .......................................

III-22

3.2.2. Analisis pembiayaan .......................................................

III-26

3.3 Kerangka Pendanaan ..................................................................

III-33

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS..............................................

IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan ......................................................

IV-1

4.2 Isu-Isu Strategis..........................................................................

IV-35

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.......................................

V-1

5.1 Visi Pembangunan......................................................................

V-1

5.2 Misi Pembangunan......................................................................

V-2

5.3. Tujuan dan Sasaran ...................................................................

V-2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN......................................

VI-1

6.1 Strategi Pembangunan...............................................................

VI-1

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan...................................................

VI-3


iii

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................................................ BAB

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

VIII

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .................................

VII-1

VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKANTOR KINERJA DAERAH ...............

IX-1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ......

X-1

BAB XI P E N U T U P ................................................................................

XI-1


iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Halaman Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2012 .................................................................

2.2.

Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan Di Kota Parepare ................................................

2.3.

II-3

Perkembangan Kapasitas Produksi Air Bawah Tanah, 2008 – 2013 ..............................................................................................

2.4.

II-1

II-4

Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2008 – 2013 ...............................................................................................

II-5

2.5.

Produksi air (dalam M3) Kota Parepare, 2008 – 2013...................

II-5

2.6.

Jumlah Curah Hujan, Kecepatan Angin, dan Suhu Udara RataRata Tiap Kecamatan Di Kota Parepare......................................

II-7

2.7.

Komposisi Penggunaan Lahan......................................................

II-8

2.8.

Potensi Pengembangan Wilayah per Kecamatan Berdasarkan RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031.......................................

II-10

2.9.

Kriteria Kawasan Budidaya...........................................................

II-12

2.10

Luas Sistem Lahan pada Kawasan Budidaya Kota Parepare ........

II-14

2.11

Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare ......

II-15

2.12.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2012 (Juta)....................

2.13.

Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB di Kota Parepare Tahun 2008 – 2012 ........................................................

2.14

II-18

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Parepare Tahun 2008 – 2012.............................................................................................

2.15.

II-19

II-28

Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Parepare Tahun 20082012................................................................................................. II-30

2.16.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Parepare Tahun 20082012 ................................................................................................ II-30

2.17.

Perkembangan Seni,Budaya, dan Olahraga di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

II-32

2.18

Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Parepare Tahun 2008-2012

II-35

2.19

Rasio Guru/Murid di Kota Parepare Tahun 2008-212 ................... II-36

2.20

Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata ..........................................


II-37

v

2.21

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf Tahun 20082012 ...............................................................................................

II-38

2.22

Fasilitas Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012...............

II-39

2.23

Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008-2012 ..............................

II-39

2.24

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota parepare Tahun 2008-2012 ............................................................

2.25

Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ............................................................

2.26

II-41

Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Parepare Tahun 2008-212 ..............................................................

2.28.

II-41

Angka Melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................................................

2.27

II-40

II-41

Rasio Posyandu per satuan balita diKota Parepare Tahun 20082012 ................................................................................................ II-42

2.29.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................

2.30.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................................

2.31.

II-43

II-44

Rasio Dokter per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 20082012 ................................................................................................ II-44

2.32.

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................................

2.33.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................................................................

2.34.

II-48

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBS BTA Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................

2.38.

II-47

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

2.37.

II-47

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................................................

2.36.

II-46

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................................................

2.35.

II-45

II-48

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Parepare Tahun 2008-2012...................................................

II-50

2.39.

Cakupan kunjungan bayi Kota Parepare Tahun 2008-2012...........

II-51

2.40.

Cakupan Puskesmas Kota Parepare Tahun 2008-2012..................

II-51


vi

2.41.

Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Parepare Tahun 2008-2012

2.42

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ............................................................

2.43.

II-54

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Parepare Tahun 2008-2012 .....................................................................................

2.45.

II-52

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 .....................................................................................

2.44.

II-52

II-54

Rasio TPS Per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................... II-55

2.46.

Panjang Jalan Dilalui Roda 4 per 1000 penduduk..........................

2.47

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

2.48.

II-56

II-56

Rumah tangga pengguna air bersih Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................... II-57

2.49.

Rumah tangga Pengguna Listrik Kota Parepare Tahun 2008-2012 II-58

2.50.

Rumah tangga bersanitasi Kota Parepare Tahun 2008-2012..........

II-59

2.51.

Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Parepare ...........................

II-59

2.52.

Rumah Layak Huni Kota Parepare Tahun 2013-2018 ................... II-60

2.53.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

2.54.

II-61

Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................

II-62

2.55.

Rasio ijin trayek Kota Parepare Tahun 2008-2012......................... II-64

2.56.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................................

2.57.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................................

2.58.

II-66

II-66

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................................

II-67

2.59.

Pemasangan rambu-rambu Kota Parepare Tahun 2008-2012........

II-67

2.60.

Volume Penanganan Sampah Kota Parepare Tahun 2008-2012.... II-68

2.61.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................... II-69

2.62.

Pencemaran Status Mutu Air Kota Parepare Tahun 2008-2012....

2.63.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Kota Parepare Tahun 2008-2012..............................................


II-70

II-71 vii

2.64.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................

2.65

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................

2.66

II-72

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................................

2.67.

II-72

II-73

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................

II-72

2.68.

Penegakan Hukum Lingkungan Kota Parepare Tahun 2008-2012

II-74

2.69.

Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................................................................

II-75

2.70.

Rasio bayi berakte kelahiran Kota Parepare Tahun 2008-2012...... II-76

2.71.

Persentase pasangan berakte nikah Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................... II-76

2.72.

Kepemilikan KTP Kota Parepare Tahun 2008-2012 .....................

2.73.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

2.74

II-76

II-78

Jumlah PNS di Lembaga Pemerintah Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................... II-79

2.75

Rasio KDRT di Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................

2.76

Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur .......................... II-81

2.77

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan .........................................................................

2.78.

II-80

II-82

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................... II-82

2.79.

Rasio Akseptor KB Kota Parepare Tahun 2008-2012....................

II-83

2.80.

Cakupan Peserta KB Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......

II-83

2.81.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

II-84

2.82.

Sarana Sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........................

II-85

2.83.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................... II-85

2.84.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................

2.85.

II-86

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare Tahun 20082012 ..............................................................................................


II-87 viii

2.86.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kota Parepare Tahun 2008-2012 .........................................................................

2.87.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare Tahun 20082012 ..............................................................................................

2.88.

II-87

II-64

Pencari Kerja yang ditempatkan Kota Parepare Tahun 2008- II-89 2012 ..............................................................................................

2.89.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Tahun 2008-2012

2.90.

Keselamatan dan Perlindungan di Kota Parepare Tahun 2008-

II-89

2012 ............................................................................................... II-90 2.91.

Persentase Koperasi Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012.........

II-91

2.92.

Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UMKM ...............................

II-92

2.93.

Usaha Mikro dan Kecil Kota Parepare Tahun 2008-2012 ............

II-93

2.94.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................... II-94

2.95.

Sarana peyelenggaraan seni dan budaya Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................... II-95

2.96.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................

2.97.

II-95

Jumlah organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Kegiatan Pemudaan Kota Parepare Tahun 2008-2012 .................................

II-95

2.98.

Gelanggang/Balai Remaja Kota Parepare Tahun 2008-2012......... II-96

2.99.

Lapangan Olahraga Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................

2.100.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta

II-96

Pembinaan Poltik Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012.......... II-97 2.101.

Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........................................................................

2.102.

Jumlah

Linmas

Kota

Parepare

Tahun

2008-

2012........................... ................................................................. 2.103.

II-98

II-98

Jumlah Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................

II-99

2.104.

Penegakan Perda Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...................

II-99

2.105.

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Parepare Tahun 20082012 ...........................................................................................

2.106.

II-100

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................


II-100

ix

2.107.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.108.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......................................................

2.109.

II-101

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK Tahun 20082012 ...........................................................................................

2.110

II-101

Cakupan

Sarana

Prasarana

Perkantoran

II-102

Pemerintahan

Desa/Kelurahan Kota Parepare Tahun 2008-2012......................

II-103

2.111.

Ketersediaan Pangan Utama Kota Parepare Tahun 2008-2012

II-104

2.112.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kota Parepare Tahun 2008-2012 .................................................................................

2.113.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................

2.114

II-105

II-106

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......................................................

II-106

2.115.

PKK Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 .............................

II-106

2.116.

Posyandu Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................

II-107

2.117

Pengelolaan Arsip secara baku Kota Parepare Tahun 20082012 ...........................................................................................

2.118

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................

2.119

II-108

Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.120

II-107

II-108

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................

II-109

2.121

Jumlah Perpustakaan di Kota Parepare Tahun 2008-2012..........

II-110

2.122

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.123

Koleksi Buku Yang tersedia diPerpustakaan Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......................................................

2.124

II-112

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................

2.126

II-111

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................

2.125

II-110

Kontribusi Produksi Kelompok Tani

terhadap PDRB Kota

Parepare Tahun 2008-2012 ....................................................... RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

II-112

II-113 x

2.127

Jumlah Kelembagaan Petani Kota Parepare Tahun 2008-2012

2.128

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Parepare Tahun

II-114

2008-2012 ..................................................................................

II-115

2.129

Kerusakan Kawasan Hutan Kota Parepare Tahun 2008-2012

II-116

2.130

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

II-117

2.131

Produksi Perikanan Kota Parepare Tahun 2008-2012................

II-117

2.132

Konsumsi Ikan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................

II-118

2.133

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Parepare Tahun 20082012 ...........................................................................................

II-119

2.134

Kunjungan Wisata di Kota Parepare Tahun 2008-2012..............

II-119

2.135

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.136

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.137

II-121

Jenis dan Jumlah Bank dan cabang Kota Parepare Tahun 20082012 ............................................................................................

2.139

II-120

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

2.138

II-120

II-122

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......................................................................

II-123

2.140

Angka Kriminalitas Kota Parepare Tahun 2008-2012................

II-124

2.141

Jumlah dan Macam Pajak Daerah Kota Parepare Tahun 20082012 ...........................................................................................

3.1.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota

Parepare Tahun 2008-2012 ........................................................ 3.2.

III-3

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ........................................................

3.3.

II-124

III-7

Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..................................................................................

III-10

3.4.

Realisasi Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ......

III-12

3.5.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ............................

3.6.

III-13

Neraca Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun 20082012............................................................................................


III-15

xi

3.7.

Rasio Likuiditas Kota Parepare Tahun 2008-2012 ....................

III-20

3.8.

Rasio Solvabilitas Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...................

III-21

3.9.

Rasio Aktivitas Kota Parepare Tahun 2008-2012......................

III-22

3.10.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...............................................

3.11.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012.............................

3.12.

3.14.

II-26

Realisasi Surplus/Defisit APBD Kota Parepare Tahun 20082012 ...........................................................................................

3.13.

III-25

III-27

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ........................................................

III-28

Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-

III-29

2012 ........................................................................................... 3.15.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......................................................................

3.16.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-2012 .......................................................................

3.17.

III-33

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Parepare Tahun 2010-2012....................................

3.19

III-31

Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...............................................

3.18.

III-30

III-35

Proyeksi Asumsi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Daerah 2013-2018 ......................................................................

III-37

3.20.

Proyeksi Pendapatan Kota Parepare Tahun 2014-2018..............

III-39

3.21

Proyeksi Belanja dan Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ..................................................................

3.22.

Kapasitas

Riil

Kemampuan

Keuangan

Daerah

III-42

Untuk

Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Parepare

III-44

Tahun 2014-2018 ....................................................................... 4.1

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Parepare............

5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota

6.1.

IV-2

Parepare Tahun 2013-2018 .......................................................

V-5

Strategi Pembangunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-

VI-2

2018............................................................................................. 6.2.

Arah Kebijakan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018........


VI-8

xii

7.1.

Kebjakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 ........................................................

8.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ..................................................................................

8.2

9.1.

VII-2

VIII-2

Keselarasan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 .............................

VIII-20

Indikator Kinerja Kota Parepare Tahun 2013-2018....................

IX-2


xiii

DAFTAR GRAFIK Grafik Halaman 2.1. Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 ........................ II-16 2.2.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare

II-16

Tahun 2008-2012 .............................................................................. 2.3.

Persentase Penyebaran Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012

II-17

2.4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 ...............................

II-18

2.5.

Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2008 – 2012 .................................

2.6.

Perbandingan PDRB Perkapita Penduduk Kota Parepare dengan PDRB Perkapita Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012..............................

2.7.

II-22

Perbandingan Tingkat Pengangguran Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2011 ..................................................................

2.9.

II-21

Laju Inflasi Kota Parepare dibandingkan dengan Laju Inflasi Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012 ..................................................................

2.8.

II-20

II-23

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2012 ...................................................................

II-24

2.10. Perbandingan IPM Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2009-2012 .........................................................................................

II-25

2.11. Angka Melek Huruf di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ................

II-26

2.12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Parepare Tahun 2008-2012 ..........

II-27

2.13. Angka Usia Harapan Hidup di Kota Parepare Tahun 2008-2012.....

II-29

2.14.

Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 ...........................

2.15. Rasio Penduduk yang bekerja

Kota Parepare dengan Prov.

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 ................................................. 2.16.

II-30

II-31

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012.............

II-33

2.17. APS Jenjang Pendidikan SMP/MTs .................................................

II-33

2.18. APS Jenjang Pendidikan SMA/MA .................................................

II-34

2.19. Jumlah arus penumpang angkutan umum Kota Parepare Tahun 2008 – 2012 ......................................................................................

II-64

2.20. Uji KIR Angkutan Umum Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...........

II-65


xiv

2.21. Persentase Penanganan Sampah Kota Parepare Tahun 2008-2012...

II-68

2.22. Kepemilikan KTP Kota Parepare Tahun 2008-2012.........................

II-77

2.23. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 ...............................................................


II-79

xv

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun kedepan sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah,

RPJMD

merupakan

bagian

integral

dari

Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa penyusunan RPJMD

harus

memperhatikan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pare-Pare Tahun 2005-2025. Di dalam dokumen RPJPD disebutkan

bahwa

Visi

Jangka

Panjang

Kota

Parepare

adalah

“Terwujudnya Masyarakat Maju yang Religius dan Berdayatahan Lingkungan”. Dengan demikian, Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Terpilih sebagaimana telah dituangkan kedalam dokumen RPJMD juga mengacu

kepada

Visi

dan

Misi

RPJPD

dan

arahan-arahan

pembangunan daerah RPJPD. Secara substansial, dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota Parepare tahun 2013, telah terpilih H. M. Taufan Pawe, SH, MH. dan Ir. H. A. Faisal Andi Sapada, SE, MM. sebagai 2018

Walikota dan Wakil Walikota Parepare untuk periode 2013-

dan telah dilantik pada tanggal 30 Oktober 2013. Selain visi,


Bab I - 1

misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dokumen RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan kebijakan umum, program dari SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: a. Pendekatan Teknokratis, merupakan pendekatan yang menggunakan metoda dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. b. Pendekatan Partisipatif, merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan dalam proses

pengambilan

keputusan,

adanya

transparasi

dan

akuntabilitas dalam proses perencanaan serta kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan. c. Pendekatan Politis, adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik dimana visi, misi danprogram pembangunan daerah yang ditawarkan oleh masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih pada saat kampanye kemudian disusun kedalam Rancangan RPJMD. d. Pendekatan

Top-Down

dan

Bottom-Up,

merupakan

proses

perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana

hasilnya

diselaraskan

melalui

musyawarah

yang

dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Walikota/Wakil Walikota Parepare terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab I - 2

satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 20132018 adalah untuk : 1. Menjabarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Parepare periode 2013-2018; 2. Menyediakan

rumusan

strategi,

kebijakan

dan

program

pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih terarah dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan; 3. Menyediakan indikasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dituangkankedalam APBD dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare; 4. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai, baik oleh APBN maupun APBD; 5. Menyediakan rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD; 6. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare setiap tahunnya selama periode 20132018. 1.3.

Landasan Hukum Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dilandasi

oleh peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab I - 3

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang (Lembaran

Rencana Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5243); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Bab I - 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Rencana

Pembangunan

dan Evaluasi Pelaksanaan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) ; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;


Bab I - 5

21. Peraturan Daerah

Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76); 1.4.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 mempunyai kaitan erat

dengan RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025, dimana RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari arahan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat di dalam RPJPD tahapan kedua dan ketiga. Selanjutnya RPJMD Kota Parepare juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 karena secara substansial tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan pada RPJMD Kota Parepare Keterkaitan

harus saling terkait dengan RPJMD Sulawesi Selatan. ini

untuk

menjamin

konsistensi

arah

dan

upaya

pembangunan antara Kota Parepare dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga berlaku antara Kota Parepare dan Nasional. Dari segi keruangan, RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2008-2028 dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kota Parepare juga memperhatikan RPJMD kabupaten sekitar mengingat posisi strategis Parepare sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktifitas ekonomi di Sulawesi Selatan. Pada saat RPJMD ini disusun, pemerintah Kota Parepare juga sedang menyusun Kajian Lingkungan Strategis Daerah (KLHS), sehingga sinergitas antar kedua dokumen tetap menjadi perhatian. RPJMD Kota Parepare 2013-2018 selanjutnya akan menjadi acuan bagi Renstra SKPD dalam lingkup Kota Parepare. Selain itu, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dimana dokumen RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),

Rencana Kerja (Renja)

SKPD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) setiap


Bab I - 6

tahunnya.

Dengan

demikian

diharapkan

sasaran

dan

tujuan

pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Secara skematik, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pedoman Renja KL

Renstra KL

APBN

Pedoman

RAPBN

dijabarkan RKP

RPJM Nasional

Menjadi acuan dan diselaraskan melalui Musrenbang

Acuan

Pedoman

RPJP Daerah

dijabarkan RPJM Daerah

RKP Daerah

Pedoman

Pedoman

Renstra SKPD

1.5.

APBD

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Pedoman

diperhatikan

RPJP Nasional

Pedoman

Pedoman

RAPBD

RKA SKPD

Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kota Pare-Pare Tahun 2013-2018 terdiri atas

10 (sepuluh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1. Bab I. Pendahuluan Pada bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.


Bab I - 7

2. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Didalam Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi

serta

indikator

capaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang mencakup meliputi 3 (tiga) aspek analisis, yatu aspek kejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum (urusan wajib dan pilihan), dan aspek daya saing daerah. 3. Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaannya. Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan untuk lima tahu kedepan dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, rencana penggunaan kapasitas riil serta alokasi anggaran berdasarkan prioritas. 4. Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis Daerah Bab ini merupakan bagian yang penting dalam dokumen RPJMD karena akan menjelaskan tentang butir-butir penting isu-isu strategis

yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5

(lima) tahun mendatang. Penyajiannya meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. 5. Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Walikota/ Wakil Walikota Parepare Terpilih Periode 2013-2018 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi, kemudian

dijabarkan

kedalam

misi,

tujuan

dan

sasaran.

Keterkaitan antara visi, misi serta tujuan dan sasaran digambarkan dalam sebuah matriks. 6. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mancapai

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

daerah

serta

bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi tersebut. 7. Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini akan menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan

daerah

yang

dirinci

berdasarkan

urusan

pemerintahan.


Bab I - 8

8. Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta indikator dan target kinerja (output dan outcome) sepanjang periode RPJMD. 9 Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini akan menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari Walikota/Wakil Walikota Parepare terpilih pada akhir periode masa jabatan. 10. Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini

berisi arahan tentang pelaksanaan pembangunan pada

transisi pemerintahan daerah tahun 2019 serta kaidah pelaksanaan RPJMD.


Bab I - 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pada Bab II ini memuat semua data dan informasi yang berhubungan dengan Gambaran Umum Kondisi daerah mencakup data kondisi geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi yang diolah sekurang-kurangnya memberikan gambaran tentang perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir. 2.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru,

Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan

LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Kelurahan

1

BACUKIKI

66,70

4

2

BACUKIKI BARAT

13,00

6

3

UJUNG

11,30

5

4

SOREANG

8,33

7

99,33

22

TOTAL LUAS WILAYAH Sumber : Buku Parepare Dalam Angka 2013

Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut, nampak bahwa Kecamatan Bacukiki yang memiliki luas wilayah yang besar yaitu 66,70 km2 namun hanya terdiri dari 4 (empat) kelurahan sedangkan bila dibandingkan dengan Kecamatan Soreang yang luas wilayahnya hanya RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 1

8,33 Km2 memiliki 7 kelurahan. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, Kecamatan Bacukiki mempunyai jumlah penduduk yang relative kecil hanya sebesar 14.787 jiwa, sedangkan di Kecamatan Soreang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 44.405 jiwa. Keberadaan penduduk di setiap kecamatan cukup

berpengaruh

terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah maka semakin luas cakupan terhadap pelayanan. Oleh karena itu agar aksessibilitas terhadap pelayanan bisa lebih luas maka pembagian wilayah juga diperluas termasuk dalam hal ini adalah pembagian kelurahan. Terkait dengan batas wilayah, Kota Parepare berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan sebuah selat disebelah barat yaitu berbatasan dengan Selat Makassar. 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Secara

geografis,

Kota

Parepare

terletak

pada

jalur

perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat.

Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49”

Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). 2.1.1.3. Topografi Wilayah

Kota

Parepare

apabila

ditinjau

dari

aspek

topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80persen luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan meter

diatas

permukaan

laut

(mdpl),

ketinggian 25 – 500

dengan

dataran

tinggi

bergelombang dan berbukit (88,96 persen) dengan fungsi dominan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 2

untuk lahan perkebunan (18,56persen), kehutanan (43,04persen), dan daerah permukiman (1,57persen), serta sebagian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04persen) dengan fungsi permukiman

(2,80persen),

pertanian

(9,40persen)

dan

perikanan

(0,24persen). Luas Wilayah berdasarkan ketinggian dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan di Kota Parepare disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan Di Kota Parepare No

Kecamatan

Luas Ketinggian Wilayah (Ha) 8-25 m 26-100 m 101-500 m

0-7 m

> 500 m

1

Soreang

70,84

38,6

914,64

105,92

-

2

Ujung

87,16

214,78

476,64

54,40

-

3

Bacukiki

154,6

776,4

2.668,78

3.119,0

316,11

4

Bacukiki Barat

*

*

*

*

*

312,6

1.029,78

5.060,06

2.279,32

316,11

Jumlah

Sumber : Data Pokok Kota Parepare Ket (*): Data Menyatu dengan Kec. Induk

Berdasarkan

Tabel

2.2,

Kota

Parepare

sebagian

besar

wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >500 meter dpl. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, berada pada ketinggian 0-500 m dpl. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa morfologi Kota Parepare terbagi atas morfologi rendah dan tinggi (perbukitan/pegunungan). 2.1.1.4. Geologi Geologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu: (1) dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meter di atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) perbukitan

secara

luas

menempati

bagian

barat

wilayah

kota,

memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50 sampai 250 meter di atas permukaan laut terutama di Kecamatan Bacukiki dan Lapadde. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 3

2.1.1.5. Hidrologi Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu : a. Sumur dalam P-1D Harapan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman (dekat perumahan H. Soekarno) b. Sumur dalam P-1E Harapan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman (dekat perumahan H. Soekarno) c. Sumur dalam P-2F Soreang yang berlokasi dil. Jl. A. Makkulau (dekat Jl. A. Mappagulung) d. Sumur Dalam P-4C Takkalao yang berlokasi di Pertigaan Jl. Kebun Sayur Utara dan Jl. A. Makkulau e. Sumur Dalam P-5B Wekke’e yang berlokasi di Jl. Wekke'e (dekat perumahan Jawi-Jawi) Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Bawah Tanah Tahun 2008 –2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Air Bawah Tanah ltr/dt ltr/dt ltr/dt ltr/dt ltr/dt ltr/dt Sumur Dalam P-1 D Harapan Sumur Dalam P-1 E Harapan Sumur Dalam P-2 B Soreang Sumur Dalam P-2 C Soreang Sumur Dalam P-2 E Soreang Sumur Dalam P-2 F Soreang Sumur Dalam P-4 B Takkalao Sumur Dalam P-4 C Takkalao Sumur Dalam P-5 B Wekke’e Sumur Dangkal Labatu

8,87 16,45 18,20 15,32 5

8,87 16,45 18,20 15,32 5

8,21 16,63 17,51 16,58 5

8,20 12,49 16,27 17,16 15,44 5

8,32 12,61 16,53 17,40 14,84 5

8,57 12,86 17,72 18,32 14,45 5

Sumber Data: PDAM Kota Parepare, Tahun 2013

Sedangkan perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.4.sebagai berikut. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 4

Tabel 2.4 Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan Tahun 2008 - 2013 2008 ltr/dt

2009 ltr/dt

2010 ltr/dt

2011 ltr/dt

2012 ltr/dt

2013 ltr/dt

IPA I Sungai Karajae

39,41

37,69

38,67

38,22

38,46

38,18

IPA II Sungai Karajae

36,65

36,47

37,22

38,50

38,72

38,51

IPA III Sungai Karajae

16,42

16,10

16,10

15,12

16,24

17,63

IPA IV Sungai Karajae

16,41

16,37

16,84

39,95

39,76

42,25

IPA V Sungai Karajae

17,57

17,69

17,26

15,24

16,48

17,81

Air Permukaan

Sumber Data: PDAM Kota Parepare, Tahun 2013

Dari tabel di atas, Secara umum kenaikan dan penurunan kapasitas produksi setiap sumber tergantung pada jam operasi pompa, apabila terjadi gangguan misalnya terjadi pemadaman listrik, atau kerusakan pompa, maka

produksi air bersih tidak dapat terbentuk

akibat tingkat kekeruhan air yang cukup tinggi sehingga pompa tidak dapat dioperasikan akibatnya kapasitas produksi air juga menurun. Adapun gambaran perkembangan produksi air baik yang terpakai maupun tidak terpakai dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.5. Produksi Air (dalam M3) Kota ParepareTahun 2008 - 2013 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Air diproduksi

4.018.913

4.209.050

4.693.551

5.281.146

5.579.686

5.777.522

Air terjual

3.139.924

3.278.943

3.549.217

3.748.494

4.059.737

4.055.616

1.043

2.154

558

2.334

1.420

2.056

877.946

927.953

1.143.776

1.530.318

1.518.529

1.719.850

21.85

22.05

24,37

28,98

27,22

29.77

Air tidak terjual : - Pengurasan Pipa - Pemadam Kebakaran Tingkat Kehilangan Air (M3) - Prosentase

Sumber Data PDAM Kota Parepare, Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, Air yang diproduksi

selama Tahun

2008-2013 terus meningkat, hal ini disebabkan karena jam operasi pompa juga meningkat dan adanya peningkatan kapasitas produksi (up rating) pada tahun 2010. Demikian juga dengan air terjual juga meningkat karena adanya penambahan pelanggan sehingga kebutuhan air meningkat. Sedangkan untuk tingkat kehilangan air yang semakin meningkat setiap tahunnya diakibatkan oleh beberapa faktor


yaitu

Bab II - 5

banyaknya kebocoran pipa, banyaknya meteran air yang macet dan rusak. Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air Sungai Karajae. Sungai ini mempunyai debit air 100 liter/detik pada musim kemarau dan 500 liter/detik pada musim hujan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan. Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah. 2.1.1.6. Klimatologi Kondisi iklim di wilayah Kota Parepare terbagi dalam dua zona yakni zona hujan masing-masing zona C2 dan D2. Zona iklim tipe C2 ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar 5-6 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian barat Kota Parepare sampai pesisir pantai dengan luas ± 60% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan Zona iklim tipe D2 ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar 3-4 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian timur Kota Parepare dengan luas ±40% dari luas wilayah Kota Parepare. Dengan demikian, Kota Parepare didominasi oleh tipe iklim C2 dimana jumlah bulan basah lebih dominan dibanding bulan kering.Data Curah Hujan di Kota Parepare selama Tahun 2008 hingga Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Bab II - 6

Tabel. 2.6. Jumlah Curah Hujan di Kota Parepare Tahun 2008-2013 No

BULAN

2008 CH Hh (mm)

2009 CH Hh (mm)

2010 CH Hh (mm)

2011 CH Hh (mm)

2012 CH Hh (mm)

2013 CH Hh (mm)

1

Januari

409

15

519

15

378

15

249

20

160

12

456

10

2

Pebruari

307

16

273

14

111

12

267

12

323

10

103

4

3

Maret

592

15

225

11

345

12

379

19

242

11

182

8

4

April

238

8

163

9

171

11

205

20

272

10

-

-

5

Mei

97

6

278

12

270

17

66

5

123

4

149

7

6

Juni

152

5

54

3

279

17

9

2

101

5

249

11

7

Juli

40

7

-

-

138

13

-

-

98

5

183

13

8

Agustus

19

4

-

-

346

18

-

1

22

2

55

6

9

September

83

10

7

2

233

21

12

1

20

2

-

-

10

Oktober

154

11

69

6

367

18

332

13

158

6

7

3

11

November

375

17

49

6

299

20

251

15

105

10

286

9

12

Desember

550

20

275

13

423

23

501

13

250

11

514

14

Jumlah

3.016

134

1.912

91

3.360

197

2.271

121

1.874

88

2.184

85

Sumber : Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2013 Keterangan : CH = Curah Hujan Hh = Hari Hujan = Tidak ada hujan selama bulan tersebut 0 = Curah Hujan < 0,5 mm

Berdasarkan tabel di atas, curah hujan tertinggi di Kota Parepare terjadi pada Tahun 2010 yaitu sebesar 3.360 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 197 dan curah yang terendah pada Tahun 2012 sebesar 1.874 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 88. 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu Hutan, Persawahan dan Lahan Kering, namun untuk lebih jelasnya Komposisi penggunan lahan di Kota Parepare pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Bab II - 7

Tabel. 2.7 Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2008-2012 NO 1

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Hutan lindung (Ha)

3.215

3.215

2.050

2.050

-

Hutan suaka alam dan wisata (Ha)

13,50

13,50

97,90

13,50

-

Luas Lahan Hutan

Hutan produksi terbatas (Ha)

2

3

352

352

352

352

436

Hutan bakau (Ha)

5

5

5

5

-

Hutan rakyat (Ha)

550

550

550

550

-

4.136

4.136

3.055

2.971

436

Sawah Terigasi (Ha)

300

300

300

405

405

Sawah Tadah Hujan (Ha)

633

633

623

518

518

933

933

923

923

923

Rawa-rawa (Ha)

7,51

7,51

2

2

2

Ladang / Tegalan (Ha)

2.273

2.273

1.828

1.824

1.818

-

-

-

-

7.145

-

-

2.281

2.281

1.830

Lahan Persawasahn

Lahan Kering

Usaha lain (Ha)

4

Lahan Pertambangan (Ha)

-

-

-

-

-

5

Danau/Telaga(Ha)

-

-

-

-

-

6

Waduk (Buatan)

-

-

-

-

-

7

Kolam ikan air tawar (Ha)

2

2

2

2

-

8

Tambak ikan (Ha)

11,15

11,15

11,15

74

-

9

Padang Rumput Alam (Ha)

2.026

2.026

2.026

2.026

-

10

Tanah Tandus/Tanah Rusak (Ha)

-

-

-

1.549

-

11

Tanah Terlantar (Ha)

-

-

-

-

-

Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah kolam/empang/tambak (Ha)

-

-

-

-

82

Danau/Telaga Alam Ladang/Tegalan/Kebun/Padang Rumput Kebun campuran

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perkebunan

-

-

-

-

-

12

Hutan

-

-

-

-

45

Perumahan dan Pemukiman (Ha)

120

369

378

824

824

Industri (Ha) Bangunan Lainnya/Perkantoran (Ha) Non Sawah sementara yang tidak diusahakan Waduk (Buatan)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lainnya (Ha) Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Parepare Tahun 2013


323

Bab II - 8

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa untuk Luas Wilayah Hutan pada tahun 2008 sebesar 4.136 Ha dan pada tahun 2011 menurun menjadi

2.971 Ha,

kemudian Lahan Persawahan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengalami perubahan sedangkan untuk Lahan kering mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami penurunan. Untuk luas penggunaan lahan bukan sawah khusunya lahan perumahan dan permukiman selama kurun waktu 5 (lima) tahun

selalu mengalami peningkatan dimana pada

tahun 2008 sebesar 120 Ha dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 824 Ha. 2.1.2.

Potensi Pengembangan Wilayah Pada prinsipnya pemanfaatan ruang merupakan perwujudan

dari upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pola pemanfaatan

ruang

adalah

bentuk

menggambarkan ukuran, fungsi, serta dan/atau

kegiatan

alam.

Hasil

pemanfaatan karakter

ruang

kegiatan

yang

manusia

dari pemanfaatan ruang meliputi;

lokasi, sebaran, permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, pariwisata,

pertambangan

dan

mineral,

pola

penggunaan

tanah

perdesaan dan perkotaan, serta penggunaan budi daya lainnya. Potensi Pengembangan Wilayah per Kecamatan yang ada di Kota Parepare berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare (RTRW) Tahun 2011-2031 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.


Bab II - 9

Tabel. 2.8 Potensi Pengembangan Wilayah per Kecamatan berdasarkan RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031 Kecamatan Ujung Struktur Ruang :  Pembukaan Jalan Akses ke dan dari Pelabuhan Cappa Ujung – Kawasan Industri  Jalur Kereta Api Makassar – Parepare sebagai bagian dari Rencana Jalur Kereta Api Trans Sulawesi  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Kawasan labukkang dan sekitarnya (Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusettasi dan Kelurahan Ujung Bulu)

Pola Ruang :  Kawasan Industri dan Pergudangan Lapadde  Kawasan Pelabuhan Nusantara dan Cappa Ujung  Kawasan peruntukan Perdagangan dan Jasa Lakessi dan sekitarnya, Kelurahan Ujung Sabbang  Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lahan-lahan hasil Reklamasi (Kelurahan Labukkang) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal (Kawasan Pasar Senggol dan Kawasan Reklamasi Labukkang bagian selatan)

Kecamatan Bacukiki Struktur Ruang :

 Pembukaan Jalan Akses ke dan dari Jl. Swaka Alam Lestari – Jl. Jend. M. Yusuf  Pengembangan jalan lingkar luar serta membuka akses jalan baru sesuai kepentingan  Pembukaan jalan baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukan pembangunan yang meliputi jalan akses yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan dan permukiman

 Jalur Kereta Api Makassar – Parepare sebagai bagian dari Rencana Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Pola Ruang : Kawasan Hutan Lindung daerah penyangga hutan lindung (Kawasan keanekaragaman Hayati) Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan perdagangan dan Jasa WekkeE dan sekitarnya (Kelurahan LompoE, Kelurahan Galung Maloang)  Kawasan Budidaya perikanan darat (Kelurahan Wattang Bacukiki)    

Kecamatan Soreang Struktur Ruang :  Pembukaan jalan akses ke dan dari Hutan Alitta 1 – Hutan Alitta 2  Pembukaan jalan akses ke dan dari Pelabuhan Cappa Ujung – Kawasan Industri  Jalur Kereta Api Makassar – Parepare sebagai bagian dari Rencana Jalur Kereta Api Trans Sulawesi

Pola Ruang :  Kawasan Hutan Mangrove (Kawasan Taman Estuari) yang terletak di Muara Sungai Sorang  Kawasan Taman Hutan Penelitian dan Wanawisata yang terletak di Kompleks Hutan Alitta Kelurahan Bukit Harapan  Kawasan Kebun Raya yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan  Kawasan Perdagangan dan Jasa Lakessi  Kawasan Industri dan Pergudangan Lapadde  Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Lakessi dan sekitarnya (Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Lare dan Kelurahan Ujung Baru)  Kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa lahan-lahan hasil reklamasi (Kelurahan Wattang Soreang)  Kawasan Budidaya Perikanan Darat (Kelurahan Wattang Soreang)

 Kawasan Budidaya Perikanan, Budidaya Rumput Laut (Kelurahan Wattang Soreang)


Bab II - 10

Kecamatan Bacukiki Barat Struktur Ruang :  Pengembangan Jalan Lingkar Luar serta membuka Akses Jalan baru sesuai kepentingan  Pembukaan Jalan Akses ke dan dari Jl. Mattirotasi Baru- Tonranngeng  Pembukaan Jalan Baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukan pembangunan yang meliputi jalan akses yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan dan pemukiman  Jalur Kereta Api Makassar – Parepare sebagai bagian dari Rencana Jalur Kereta Api Trans Sulawesi

Pola Ruang : Kawasan Hutan Mangrove (Kawasan Taman Estuari) yang terletak di Muara Sungai Sorang Kawasan Terumbu Karang Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Sumpang MinangaE dan sekitarnya (Kelurahan Sumpang MinangaE, Kelurahan Cappa Galung dan Kelurahan LumpuE)  Kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa lahan-lahan hasil reklamasi (Kelurahan LumpuE)  Kawasan Budidaya Perikanan Darat (Kelurahan LumpuE)  Kawasan Budidaya Perikanan Terumbu Karang sebagai Kawasan Konservasi Alam (Kelurahan LumpuE)    

Sumber : Dokumen RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031

2.1.2.1. Kawasan Budidaya Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budi daya yang dimaksudkan meliputi kawasan yang dapat dikembangkan perdagangan/jasa,

sebagai kawasan

kawasan perkantoran,

perumahan, kawasan

kawasan

industri

dan

pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pelayanan umum dan kawasan peruntukan perikanan. Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011 – 2031, yaitu :


Bab II - 11

a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budi daya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budi daya yang berlainan. c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budi daya tertentu ke jenis lainnya. Sedangkan penentuan kawasan budi daya didasarkan pada : a. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi bagi penetapan kawasan budi daya di wilayah Kota Parepare. b. Kriteria menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang. c. Hasil analisis kesesuaian lahan. Pada dasarnya peruntukan kawasan budi daya, dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian. Kriteria kawasan budi daya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut ini. Tabel.2.9 Kriteria Kawasan Budi daya No.

Jenis Kawasan Budi daya

I. Hutan Produksi Kawasan Hutan produksi terbatas Kawasan hutan produksi Tetap

Kawasan hutan produksi konversi Kawasan Hutan Rakyat II. Kawasan Pertanian

Definisi Kawasan yang diperun-tukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam Kawasan hutan yang bilamana diperlukan, dapat dialih gunakan Kawasan hutan yang dibangun dan dimiliki oleh masyarakat dan berada di luar kaasan hutan milik negara

Kawasan tanaman pangan lahan basah

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh baik secara almi maupun dengan tahnis

Kawasan tanaman pangan lahan kering

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan


Kriteria Penetapan Skor 125 - 175 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan). Skor < 125 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan). Skor < 125 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan dengan volume tegakan hanya mencapai 20 m3 per hektar) Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh perorangan atau kelompok di atas tanah yang dibebani hak milik Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah, mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan dan pengairan yang memiliki: a. Ketinggian < 1000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm Kawasan yang sesuai untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

Bab II - 12

No.

Jenis Kawasan Budi daya

Kriteria Penetapan

Definisi a. b. c.

Kawasan tanaman tahunan/perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan baik tanaman pangan maupun bahan baku industri.

Kawasan peternakan

Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan penggembalaan ternak

Kawasan perikanan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam, maupun perairan darat lainnya

III. Kawasan Pertambangan Kawasan Pertambangan

IV. Kawasan Perindustrian Kawasan Peruntukan industry

V. Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata VI. Kawasan Pemukiman Kawasan Permukiman

Ketinggian < 1000 m dpl Kelerengan < 10 % Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 2000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm Kawasan yang sesuai untuk peternakan dan penggembalaan hewan besar, yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 1000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Luas tanah dan iklim yang normal untuk padang rumput gembala Kawasan yang sesuai untuk perikanan yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: Kelerengan < 8 % Persediaan air yang cukup

Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan

Memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta geologi, dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan

Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, yakni berupa pemusatan industri

Wilayah yg dapat dimanfaatkan untuk industri dengan tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedia sumber daya air baku yang cukup, memiliki sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat

Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata

Memiliki obyek dan dayatarik wisata, mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman

Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dan utilitas pendukung.


Seperti terlihat pada Tabel 2.9 diatas, hutan produksi adalah salah satu bentuk dari suatu kawasan budi daya. Berdasarkan peta padu serasi, di Kota Parepare terdapat kawasan hutan produksi seluas 3.482 ha. Namun karena kawasan ini berada pada daerah kelerengan antara 41 - 60%, Kementerian Lingkungan Hidup (2007) mengeluarkan Peta Menuju Indonesia Hijau (Peta MIH) yang menempatkan kawasan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 13

hutan produksi ini sebagai kawasan lindung. Hal ini didasarkan pada Inmendagri No. 8 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kelerengan 40% atau lebih, dan atau berada di atas ketinggian 2.000 m atau lebih di atas permukaan laut (dpl), harus menjadi kawasan hutan lindung. Dengan demikian, kawasan budi daya di Kota Parepare semuanya berada di luar kawasan hutan negara dan di luar wilayah sempadan sungai. Kawasan budi daya di Kota Parepare, terdiri dari lima sistem lahan, dimana setiap sistem lahan tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mendukung berbagai kegiatan budi daya, baik budi daya pertanian, perikanan maupun kehutanan.

Sistem lahan

terluas pada kawasan budi daya adalah sistem dataran lava basa berbukit kecil (BTK) yang luasnya mencapai 2.939,22 ha, sedangkan luasan terkecil sistem teras-teras sungai yang berombak sampai bergelombang (SMI) dengan luas 84,67 ha. Luas total kawasan budi daya di Kota Parepare mencapai 3.023.89 ha atau 34,23 persen dari luas Kota. Karakteristik setiap sistem lahan pada kawasan budi daya, diperlihatkan pada Tabel 2.10 Tabel. 2.10 Luas Sistem Lahan Pada Kawasan Budi daya Kota Parepare No

System Lahan

Kode

Lereng (%)

1. 2. 3. 4. 5.

Punggung bukit yang sangat curam di atas vulkanik basa Dataran lava basa berbukit kecil Bukit yang agak curam di atas kerucut vulkanik basa Kipas aluvial vulkanik melereng landai Teras-teras sungai yang berombak sampai bergelombang

BMS BTK GSM KNJ SMI

41-60 16-25 16-25 2-8 2-8

Luas (ha) 114,41 2.939,22 702,40 553,60 84,67


2.1.3.

Wilayah Rawan Bencana Wilayah rawan bencana alam, diarahkan pada daerah-daerah

yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut:  Untuk

tanah

longsor

diarahkan

pengendaliannya

dengan

menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 14

pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.  Untuk daerah rawan banjir dan

luapan air sungai diarahkan

pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran Sungai Karajae.  Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.  Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan

perumahan

dan

permukiman

serta

kawasan

yang

diidentifikasi rawan bencana kebakaran.  Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare. Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.2.11 Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare Kecamatan

Rawan Bencana

Lokasi Evakuasi

Ujung

- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Bulu (rawan longsor) - Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)

Bacukiki Barat

- Cappa Galung, (rawan longsor) - Lapangan Upacara Kota - Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan) - Lapangan Sumpang - Belakang SMKN 1/SMPN 5, kampung lapangape (rawan longsor) - Kawasan Kampung Baru/Kesuma Timur (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)

Bacukiki

- Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan - Lapangan Lemoe longsor) - Lapangan Lompoe

Soreang

- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor) - Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran) - Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor) - Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor) - Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor) - Pesisir Pantai.

-

Lapangan A. Makkasau SMAN 4 Polsek Ujung Lapangan Korem

- Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri) - Lapangan Lauleng - Lapangan Takkalao - Lapangan Kavelari - Lapangan Umpar



Bab II - 15

2.1.4.

Demografi Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun

2008-2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare tersebut disajikan dalam Grafik 2.1 Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 135.000 130.000 125.000

132.048

130.582

129.262

120.000 115.000

118.842

117.063

110.000 105.000 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Sumber : Parepare Dalam Angka, 2013

Dari grafik tersebut di atas, jumlah penduduk Kota Parepare pada Tahun 2008 sebesar 117.063 jiwa dan meningkat pada Tahun 2012 sebesar 132.048 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,62 persen.

Jumlah

Penduduk

tersebut

terdiri

atas

Laki-laki

dan

Perempuan dimana komposisinya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2008-2012 Laki-laki

61.810 59.132 57.931

Tahun 2008

Perempuan

67.527

68.285

65.781 63.481

63.055

63.763

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

57.032

Tahun 2009

Sumber : Parepare Dalam Angka, 2013

Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa komposisi penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki dalam kurun 5


Bab II - 16

(lima) tahun, dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk wanita sebesar 59.132 jiwa meningkat menjadi 68.285 jiwa pada tahun 2012, sedangkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebesar 57.931 jiwa meningkat menjadi 63.763 jiwa pada tahun 2012. Besarnya jumlah penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki disebabkan karena penduduk laki-laki didaerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Adapun penyebaran penduduk di Kota Parepare tersebar di 4 (empat) kecamatan dimana persentase penyebarannya dapat dilihat pada Grafik 2.3 Grafik 2.3 Persentase Penyebaran Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012

KEC. SOREANG 33%

KEC. BACUKIKI 11%

KEC. UJUNG 25%

KEC. BACUKIKI BARAT 31%

Sumber : Parepare Dalam Angka, 2013

Dari gambar tersebut di atas, nampak bahwa penyebaran penduduk di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun paling banyak di Kecamatan Soreang yaitu sebesar 33 persen atau sebesar 207.506 jiwa sedangkan penyebaran penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bacukiki sebesar 11 persen atau hanya 71.807 jiwa. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembagian wilayah kelurahan di kecamatan tersebut dimana di Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk terbesar sehingga wilayahnya dibagi menjadi 7 kelurahan sedangkan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk paling kecil sehingga wilayahnya hanya dibagi menjadi 4 kelurahan saja.


Bab II - 17

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya, dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2008-2012 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Grafik 2.4 dibawah ini. Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 9,00

8,41

8,50

7,78

8,00 7,50 7,00 6,50

6,98

7,93

8,18

8,37 7,79 7,65

7,56

7,92 Kota Parepare Prov. Sulsel

6,73

6,00

6,20

5,50 5,00 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013

Grafik 2.4. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mengalami peningkatan cukup cepat dari 6,98 persen pada tahun 2007 hingga 8,41 persen di tahun 2010, namun pada dua tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare cenderung melambat. Selama periode 2007-2012, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2010. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan kecuali pada tahun 2008 dan tahun 2012 sebesar 7,92 persen. 2.2.1.2. Struktur PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Parepare berdasarkan harga berlaku meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,4 tahun 2012. Peningkatan nilai PDRB tersebut RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 18

dikontribusi oleh peningkatan setiap tahun semua sektor-sektor PDRB kecuali penggalian dan pertambangan pada tahun 2012. Dari sembilan sektor ekonomi yang ada didalam PDRB Kota Parepare, terdapat tiga sektor yang mempunyai nilai PDRB terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2012 (Juta). NO

LAPANGAN USAHA

2008 93.229,80

2009 107.242,19

TAHUN 2010 119.453,81

2011 138.016,90

2012 151.591,43

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

4.368,65

4.722,87

5.157,44

6.261,53

7.375,45

3

Industri Pengolahan

34.175,33

37.241,68

40.814,95

45.922,23

50.448,48

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

18.221,91

20.715,07

24.084,06

27.256,41

30.898,31

5

Bangunan

114.086,07

128.422,27

146.975,52

174.606,92

203.940,88

6

Perdagangan, Hotel dan Restaurant

361.888,47

406.075,01

450.358,45

526.383,69

598.957,37

7

Angkutan dan Komunikasi

292.341,35

322.493,73

365.748,64

410.202,88

449.123,68

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

160.321,75

201.031,87

266.652,39

309.690,79

374.342,65

9

Jasa-jasa

220.152,28

291.211,41

376.718,49

435.214,58

509.843,02

1.298.785,61

1.519.156,10

1.795.963,75

2.073.555,93

TOTAL

2.376.521,26

Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013,

Berdasarkan Tabel 2.12, terlihat bahwa perekonomian Kota Parepare

selama

periode

2008-2012

digerakkan

oleh

sektor

Perdagangan, Hotel dan Restauran; sektor Angkutan dan Komunikasi; dan sektor Jasa-jasa. Hal ini tercermin dari kontribusi masing-masing ketiga sektor ekonomi tersebut. Sektor perdagangan berkontribusi pada kisaran 25 – 28 persen, sektor transportasi dan komunikasi berkisar 19-22 persen, dan sektor jasa berkisar 16-21 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kota Parepare digerakkan oleh sektor tersier. Secara rata-rata, sektor perdagangan, hotel, dan restoran berkontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB, namun kecenderungannya menurun hingga tahun 2012 dan digantikan oleh sektor jasa-jasa. Untuk melihat RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Kontribusi Sektor Bab II - 19

Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2008– 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2008– 2012 Kontribusi Sektor Ekonomi (%) No

Sub Sektor

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Ratarata (%)

1

Pertanian

7,18

7,06

6,65

6,66

6,38

6,79

2

Pertambangan dan Penggalian

0,34

0,31

0,29

0,3

0,31

0,31

3

Industri Pengolahan

2,63

2,45

2,27

2,21

2,12

2,34

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,4

1,36

1,34

1,31

1,10

1,30

5

Bangunan

8,78

8,45

8,18

8,42

8,58

8,48

6

Perdagangan, hotel dan restaurant

27,86

26,73

25,08

25,39

25,20

26,05

Pengangkutan dan Komunikasi 22,51 21,23 Keuangan, Persewaan dan jasa 8 12,34 13,23 perusahaan 9 Jasa-jasa 16,95 19,17 Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013

20,37

19,78

19,90

20,76

14,85

14,94

15,75

14,22

20,98

20,99

21,45

19,91

7

Grafik 2.5 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2008 – 2012

Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan

grafik

tersebut,

nampak

bahwa

Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restaurant dalam kurun waktu lima tahun selalu memberikan kontribusi yang besar yaiturata-rata sebesar 26,05 persen kemudian diikuti oleh sektor Pengangkutan dan

komunikasi

dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,76 persen, hal ini disebabkan karena Kota Parepare merupakan kota jasa dan kota transit dari


Bab II - 20

berbagai

daerah

sehingga

dengan

keberadaan

Pelabuhan

juga

mempengaruhi perkembangan sektor pengangkutan khususnya. 2.2.1.3. PDRB Per Kapita Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat

mendukung

maupun

yang

langsung

dirasakan

oleh

masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Grafik 2.6 Perbandingan PDRB Perkapita Penduduk Kota Parepare dengan PDRB Perkapita Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000

19.192.249 16.929.030 14.669.010 17.997.404 12.567.364 15.879.340 10.825.425 13.893.981 12.782.990 11.094.698

5.000.000

Kota Parepare Provinsi Sulsel

0 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2013

Berdasarkan Grafik 2.6. PDRB Perkapita Kota Parepare terus mengalami

peningkatan

dari

Tahun

2008-2012

yaitu

dari

Rp.9.895.924,- pada tahun 2008 hingga mencapai Rp. 17.997.404,pada tahun 2012. PDRB Perkapita Kota Parepare berada dibawah Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Selatan yang bertumbuh dengan rata-rata 16,62 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Parepare hanya 14,85 persen. Walaupun demikian, Kota Parepare memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadi peluang baik bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor – sektor usaha yang prospektif.


Bab II - 21

2.2.1.4. Laju Inflasi Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi

karena

adanya

kenaikan

harga

barang

dan

jasa

yang

dikonsumsi masyarakat baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali.Pada tahun 2008, laju inflasi Kota Parepare sangat tinggi mencapai angka sebesar 13,34 persen kemudian menurun terus hingga mencapai 3,49 persen tahun 2012. Rendahnya laju kenaikan harga barang dan jasa di Kota Parepare adalah cukup menguntungkan masyarakat di Kota Parepare. Grafik Laju inflasi di Kota Parepare untuk kurun waktu Tahun 2008-2012 dapat dilihat berikut ini. Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Parepare dibandingkan dengan Laju Inflasi Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012

Laju Inflasi 16,00% 13,34%

14,00% 12,00% 10,00%

12,40%

8,24%

8,00%

6,56%

6,00% 5,79%

4,00% 2,00%

3,39%

2,88%

3,49%

Kota Parepare Prov. Sulsel

1,60%

0,00% Tahun 2008

4,41%

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan laju kenaikan harga barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan, maka inflasi di Kota Parepare masih berada dibawah rata-rata provinsi terutama

pada

tiga

tahun

terakhir.

Hal

ini

mengindikasikan

pemerintah Kota Parepare telah berhasil mengendalikan tingkat harga barang dan jasa. 2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 22

dimana pengangguran terbuka dapat diartikan sebagai mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, tidak mencari pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.8 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2012 25,00% 20,00%

19,18%

15,00%

13,63% 11,85%

10,00%

Kota Parepare 7,97%

8,90%

9,04%

8,37%

5,00%

6,56%

Prov. Sulsel 5,87% 4,21%

0,00% Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare selama kurun waktu Tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 mencapai angka 19,18 persen dan pada tahun 2012 turun hingga 4,21 persen. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran Prov.Sulsel, maka Kota Parepare

masih

memiliki

tingkat

pengangguran

yang

tinggi

dibandingkan dengan Prov. Sulsel kecuali pada Tahun 2012, dimana tingkat pengangguran di Kota Parepare berada dibawah tingkat pengangguran Prov. Sulsel sebesar 5,87persen.

2.2.1.6. Kemiskinan Dalam kurun waktu tahun 2008-2011, persentase tingkat kemiskinan di Kota Parepare selalu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi. Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Parepare sebesar 8.320 jiwa dan turun menjadi 7.741 RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 23

jiwa pada tahun 2011. Hal ini menandakan bahwa Program-program Pemerintah Kota Parepare dalam rangka mengurangi angka kemiskinan sudah cukup baik. Meskipun demikian, pemerintah Kota Parepare tetap berupaya untuk merumuskan kebijakan dan program-program yang dapat memperluas lapangan kerja sehingga jumlah penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja terserap lebih banyak untuk bekerja

dibandingkan

dengan

yang

menganggur.

Lebih

jelasnya

perbandingan atara tingkat kemiskinan Kota Parepare dengan Prov. Sulsel dapat dilihat pada Grafik 2.9 dibawah ini. Grafik 2.9 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2012 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tingkat Kemiskinan Kota Parepare

7,10%

6,52%

6,53%

5,91%

5,58%

Tingkat Kemiskinan Prov. Sulsel

13,34%

12,31%

11,60%

10,27%

9,82%

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks

Pembangunan

Manusia

merupakan

salah

satu

indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini

secara mudah dapat memberikan posisi kinerja

pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi IPM suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. IPM Kota Parepare dapat dilihat pada Grafik 2.10.


Bab II - 24

Grafik 2.10 Perbandingan IPM Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2009-2012 80,00 78,00

77,45

77,78

78,19

78,63

76,00 74,00 72,00 70,00

70,94

71,62

72,14

73,29


68,00 66,00 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia, Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan grafik tersebut di atas, sejak kurun waktu Tahun 2009-2012, IPM Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahun, dimana pada tahun 2009 sebesar 77,45 terus meningkat mencapai 78,63 persen tahun 2012 atau meningkat sebesar 1,18 poin. Bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain yang ada di Prov. Sulsel, maka Kota Parepare menempati posisi ke 2. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Kota Parepare terhadap pendidikan, kesehatan dan juga daya beli masyarakat semakin tinggi. 2.2.2.

Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Angka Melek Huruf Tingkat

pendidikan

yang

tinggi

secara

tidak

langsung

mencerminkan keberhasilan pendidikan yang telah diusahakan, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di Kota Parepare adalah Angka Melek Huruf (AMH).


Bab II - 25

Grafik 2.11 Angka Melek Huruf di Kota Parepare Tahun 2008-2012 100,00% 95,00%

96,49%

97,06%

97,16%

97,17%

97,33%

90,00% 85,00%

Kota Parepare 85,63%

87,75%

87,00%

88,07%

88,39%

Prov. Sulsel

80,00% Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Statistik Kota Parepare, Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013

Angka melek huruf di Kota Parepare selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 96,49 persen menjadi 97,33 persen pada tahun 2012. Peningkatan angka melek huruf merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan dan disamping itu, adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Bila dibandingkan dengan Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sulawesi Selatan, AMH Kota Parepare berada diatas dari ratarata Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012, AMH Provinsi Sulsel hanya 88,39 persen, sementara Kota Parepare telah mencapai angka 97,33 persen. Hal ini menandakan bahwa taraf pendidikan di Kota Parepare jauh lebih baik dari kab/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, angka AMH belum bisa mencapai angka 100persen disebabkan karena masih ada penduduk usia lanjut tidak bisa membaca dan menulis. 2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah Selain indikator AMH, indikator penting lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk.


Bab II - 26

Grafik 2.12 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Parepare Tahun 2008-2012 12,00 10,00

9,45

8,00

7,50

6,00

9,63

7,23

9,63

7,72

7,92

7,41

7,84

9,76

9,89

7,94

7,97


7,95

7,92

Nasional Linear (Nasional)

4,00 2,00 0,00 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Sumber : Statistik Kota Parepare, Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 213

Grafik 2.12 memperlihatkan perkembangan capaian indikator pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Selama empat tahun terakhir (2009-2012), rata-rata lama sekolah penduduk usia sekola di Kota Parepare semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun sedikit kurang membaik jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2008. Namun secara rata-rata, rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Parepare setara dengan tingkat SLTP. Pada tahun 2008, rata-rata lama sekolah sebesar 9,45 telah memperlihatkan kinerja pendidikan yang cukup baik. , maka rata-rata lama sekolah di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun berada di atas rata-rata angka Provinsi Sulawesi Selatan bahkan rata-rata angka nasional. Hal ini

menunjukkan

menyelesaikan

bahwa

pendidikan

penduduk hingga

Kota

tingkat

Parepare

SD

dan

rata-rata

SLTP

serta

kesadaran masyarakat Kota Parepare dibidang pendidikan sudah semakin baik. 2.2.2.3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKBH=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran


Bab II - 27

hidup pada tahun yang sama. Lebih jelasnya data AKHB Kota Parepare disajikan dalam Tabel 2.14. Tabel 2.14 Angka Kelangsungan Hidup Bayidi Kota Parepare Tahun 2008 – 2012 NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA DAN JENIS DATA

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Jiwa

29

14

19

19

27

Jiwa

2.878

2.494

2.494

2.323

2.070

Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)

10

6

8

8

13

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)

990

994

992

992

987

Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tahun 2013

Dari Tabel 2.14, nampak bahwa angka kematian bayi selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2009, angka kematian bayi terkecil selama periode tersebut, namun mengalami peningkatan hingga tahun 2012 mencapai angka 13 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan batasan Capaian Indikator MDGs Angka Kematian Bayi diharapkan berada dibawah 35 per 1000 kelahiran hidup. Ini berarti meskipun terjadi peningkatan angka kematian bayi namun

AKB Kota Parepare selama kurun waktu lima tahun masih

berada dibawah 35. Dengan demikian AKB yang rendah tersebut secara tidak langsung mempengaruhi AKHB yang setiap tahunnya terus meningkat. 2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup Salah satu indikator kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan adalah Angka Usia Harapan Hidup, jika dibandingkan dengan Angka Usia Harapan Hidup Prov. Sulawesi Selatan maka AUHH Kota Parepare berada di atas, seperti pada Grafik 2.13 dibawah ini.


Bab II - 28

Grafik 2.13 Angka Usia Harapan Hidup di Kota Parepare Tahun 2008-2012 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00

74,27

73,92

74,49

74,71

Kota Parepare

69,60

TAHUN 2008

70,00

69,80

69,00

TAHUN 2009

TAHUN 2010

70,20

TAHUN 2011

70,45

Prov. Sulsel

TAHUN 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tahun 2013

Pada tahun 2008 angka usia harapan hidup Kota Parepare mengalami peningkatan dari 69,00tahunmenjadi 74,71 tahun di tahun 2012 atau menduduki posisi diatas dari rata-rata Provinsi Sulsel. Tingginya angka usia harapan hidup tersebut menandakan bahwa kesadaran

masyarakat

Kota

Parepare

tentang

kesehatan

sudah

semakin baik. 2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Jumlah balita gizi buruk di Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 berfluktuasi namun menurun drastis di tahun 2012. Ini berarti telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam menekan jumlah balita yang menderita gizi buruk.


Bab II - 29

Tabel 2.15 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO


SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Balita Gizi Buruk

Jiwa

1

6

23

49

14

2

Jumlah Balita

Jiwa

-

-

9.053

9.236

8.689

%

-

-

0,25

0,53

0,16

Persentase balita gizi buruk Kota Parepare

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Buku IPM Kota Parepare Tahun 2013

Jika

dibandingkan

dengan

rata-rata

Provinsi

Sulawesi

Selatan, nampak bahwa persentase balita gizi buruk di Kota Parepare dikategorikan rendah atau berada dibawah angka 10 persen menurut klasifikasi status gizi yang dibuat oleh WHO, bahkan untuk tahun 2008-2011 posisinya berada di atas persentase balita gizi buruk Prov. Sulsel dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen. Grafik 2.14 Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 Kota Parepare

Prov. Sulsel

0,53%

0,25% 0,16% 0,10% 0,02% TAHUN 2010

TAHUN 2011

0,07%

TAHUN 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Buku IPM Kota Parepare Tahun 2013

2.2.2.6. Rasio Penduduk yang bekerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan angkatan

kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan

kerja

harus

diimbangi


dengan

investasi

yang

dapat

Bab II - 30

menciptakan kesempatan kerja dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tabel 2.16 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO


SATUAN

1

Jumlah Penduduk yang bekerja

2

Angkatan kerja Rasio penduduk yang bekerja

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

jiwa

44.755

47.355

51.587

50.829

51.819

jiwa

55.478

54.825

58.522

55.230

54.095

%

80,67

86,37

88,15

92,03

95,79

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dan Buku IPM Kota Parepare Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kota Parepare yang telah bekerja dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 hampir selalu meningkat. Hingga pada tahun 2012 dengan rasio penduduk yang telah bekerja sebesar 95,79 persen maka tersisa 4,21 persen yang masih mencari pekerjaan. Perbandingan antara rasio penduduk yang bekerja di Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 2.15 Rasio Penduduk yang bekerja Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 100,00% 95,00%

90,96%

91,63%

91,10%

90,00%

92,03%

85,00% 80,00%

95,79%

93,44%

86,37%

94,13%

88,15% Kota Parepare Prov. Sulsel

80,67%

75,00% 70,00% Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dan Buku IPM Kota Parepare Tahun 2011

Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Parepare mengalami peningkatan namun masih berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan kecuali pada tahun 2012, rasio penduduk yang bekerja di Kota Parepare sebesar 95,79 persen berada diatas Prov. Sulsel sebesar 94,13


Bab II - 31

persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 masih ada sekitar 4,21 persen penduduk di Kota Parepare yang masih mencari kerja dibanding dengan Prov. Sulsel sebesar 5,87 persen. 2.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis terhadap fokus seni budaya dan olah raga dilakukan

terrhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Berdasarkan Tabel 2.17, nampak bahwa perkembangan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk sejak tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 115 grup kesenian pada tahun 2012 sedangkan untuk jumlah Klub Olahraga dan jumlah Gedung Olah raga tidak mengalami peningkatan. Tabel 2.17 Perkembangan Seni,Budaya, dan Olahraga di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

30

40

45

50

115

-

-

-

-

-

A.

KEBUDAYAAN

1

Jumlah Grup Kesenian

2

Jumlah Gedung

B.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

Jumlah Klub Olahraga

60

60

60

60

60

2

Jumlah Gedung Olahraga

1

1

1

1

2

Sumber : Dinas OPP Kota Parepare Tahun 2013

Pada tabel diatas, jumlah klub olahraga selama tahun 2008 hingga 2012 yang berjumlah 60 adalah merupakan klub yang telah terdaftar di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata sedangkan yang belum terdaftar sementara dalam proses pendataan. 2.3.

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah Perhatian Pemerintah terhadap sumber daya manusia secara dini semakin meningkat, hal tersebut terkait juga dengan

Program

Wajib

Belajar

Sembilan

tahun

yang

dicanangkan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 32

Partisipasi Sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Grafik 2.16

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI Kota Parepare dengan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00%

98,78%

95,71%

97,59%

97,37%

96,64% 96,53%

98,82%

97,00%

97,16%

95,42%

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 APS SD/MI Kota Parepare

APS SD/MI Prov.Sulsel

Sumber : Buku IPM Kota Parepare Tahun 2012 LPPD Kota Parepare Tahun 2013 BPS-RI Tahun 2012

Grafik 2.16 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Kota Parepare untuk tingkat jenjang pendidikan SD/MI meningkat setiap tahunnya dari 95,42 persen menjadi 98,82 persen. Peningkatan tersebut sedikit lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga posisinya selalu berada di atas Prov. Sulsel hingga pada tahun 2012 mencapai 98,82 persen. Grafik 2.17 APS Jenjang Pendidikan SMP/Mts 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

78,99%

80,96%

82,63%

84,04%

87,69% APS SMP/MTs Prov. Sulsel

88,21%

89,31%

87,87%

90,77%

91,37%

APS SMP/MTs Kota Parepare

Tahun 2008Tahun 2009Tahun 2010Tahun 2011Tahun 2012 Sumber :

Buku IPM Kota Parepare Tahun 2012 LPPD Kota Parepare Tahun 2013 BPS-RI Tahun 2012


Bab II - 33

Pada tahun 2008 hingga Tahun 2012, APS untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs di Kota Parepare mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 91,37 persen. Secara keseluruhan APS SMP/MTs Kota Parepare selalu berada di atas APS Prov. Sulsel. Kondisi yang sama untuk APS jenjang pendidikan SLTA. Grafik 2.18 APS Jenjang Pendidikan SMA/MA 70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

55,20% 56,55% 52,29%

51,67%

57,09% 61,50% 53,00%

56,66%

65,73% 61,60% APS SMA/MA Kota Parepare

30,00%

APS SMA/MA Prov. Sulsel

20,00% 10,00% 0,00% Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Buku IPM Kota Parepare Tahun 2012 LPPD Kota Parepare Tahun 2013 BPS-RI Tahun 2012

Untuk APS jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun juga meningkat cukup tajam dari 56,20 persen menjadi 65,73 persen dan posisinya setiap tahun berada di atas APS Prov. Sulsel. Dari ketiga tabel APS berdasarkan jenjang pendidikan telah

mengindikasikan

adanya

keberhasilan

dibidang

pendidikan di Kota Parepare terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. b. Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Indikator output lainnya di bidang pendidikan yang telah dicapai oleh pemerintah di Kota Parepare adalah rasio ketersediaan sekola per penduduk usia sekolah. Untuk jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan jumlah sekolah pada tahun 2012 sebesar 1:188 yang berarti setiap sekolah mampu menampung murid sebanyak 188 siswa. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 dengan rasio RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 34

1:166. Pada tahun 2012, total jumlah penduduk usia sekolah sebesar 24.286 meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebesar 21.073 jiwa. Tabel 2.18 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota ParepareTahun 2008-2012 Pendidikan Dasar NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah sekolah SD

unit

90

90

90

89

89

2

Jumlah sekolah MI

unit

7

7

7

7

8

3

Jumlah Sekolah SMP

unit

21

19

22

22

23

4

Jumlah Sekolah MTs

unit

9

9

9

9

9

Total Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs )

unit

127

125

128

127

129

5

Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun

Jiwa

13.999

14.826

14.728

16.278

16.434

6


Jiwa

7.074

7.467

7.004

7.779

7.852

Total Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jiwa

21.073

22.293

21.732

24.057

24.286

1 : 166

1 : 178

1 : 170

1 :189

1 : 188

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

Sumber : Buku Parepare Dalam Angka Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013

Kondisi yang sama pada jenjang pendidikan sekolah menengah, dimana jumlah penduduk usia 16-19 tahun mengalami peningkatan cukup drastis khususnya dalam dua tahun terakhir, sementara ketersediaan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2012, setiap sekolah menampung siswa sebanyak 263 siswa. Pendidikan Menengah NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah sekolah SMA/SMK

unit

20

20

21

21

21

2

Jumlah sekolah MA

unit

8

7

8

8

8

Jumlah sekolah total SMA/MA/ SMK

unit

28

27

29

29

29

Jumlah penduduk usia 16-19 tahun

jiwa

8.084

7.471

6.594

9.993

7.614

1 : 227

1 : 345

1 : 263

3

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 1 : 289 1 : 277 sekolah Sumber : Buku Parepare Dalam Angka Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 35

c. Rasio Guru/Murid Selain indikator ketersediaan sekolah, indikator rasio guru murid juga sebagai salah satu indikator output di bidang pendidikan. Di Kota Parepare, rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama pada periode 2008-2012 berkisar pada 1:11 hingga 1:13. Artinya bahwa setiap satu orang guru rata-rata menangani atau mengawasi murid sebanyak 11 atau 13 siswa.

Ini

berarti ketersediaan guru di Kota Parepare cukup tinggi. Tabel 2.19

Rasio Guru/Murid di Kota ParepareTahun 2008-2012 Pendidikan Dasar NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

908

971

TAHUN 2010

2011

2012

1.041

1.048

1.044

1

Jumlah guru SD

orang

2

Jumlah guru MI

orang

71

49

97

97

106

3

Jumlah guru SMP

orang

631

619

660

696

622

4

orang

85

94

160

166

150

orang

1.695

1.733

1.958

2.007

1.922

5

Jumlah guru MTs Total Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs ) Jumlah murid SD

siswa

16.543

16.981

17.951

17.380

17.005

6

Jumlah murid MI

siswa

469

469

469

469

601

7

Jumlah murid SMP

siswa

6.385

6.825

7.796

7.118

7.106

8

Jumlah murid MTs Total Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs )

siswa

472

759

773

773

730

siswa

23.869

25.034

26.989

25.740

25.442

1 : 13

1 : 12

1 : 11

1 : 12

1 : 11

Rasio guru/murid


Demikian

halnya

untuk

jenjang

pendidikan

SLTA.

Selama lima tahun terakhir (2008-2012), rata-rata setiap satu orang guru menangani atau mengawasi 8 siswa, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.


Bab II - 36

Pendidikan Menengah NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2010

2008

2009

2011

2012

1

Jumlah guru SMA/SMK

orang

819

824

555

908

923

2

Jumlah guru MA Total Jumlah Guru SMA/SMK/MA Jumlah murid SMA/SMK

orang

178

164

169

176

188

orang

997

988

724

1.084

1.111

siswa

7.257

7.265

7.084

7.551

7.752

753

847

809

7.837

8.398

8.561

1 : 11

1:8

1:8

5 6

Jumlah murid MA siswa 728 742 Total Jumlah murid siswa 7.985 8.007 (SMA/MA/SMK) Rasio guru terhadap murid 1:8 1:8 Sumber : Buku Parepare Dalam Angka Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013

d. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Tabel 2.20 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Tahun 2008-2012 Pendidikan Dasar NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Kelas

kelas

876

891

904

958

1325

2

Jumlah guru sekolah pendidikan dasar

orang

1.927

2.078

2.305

2.171

2.332

3

Jumlah Murid Pendidikan Dasar

siswa

24.735

25.100

25.667

25.764

25.780

Rasio Guru per kelas rata-rata

orang

2

2

3

2

2

Rasio murid per kelas rata-rata

siswa

28

28

28

27

19


Pendidikan Menengah NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Kelas

kelas

282

302

309

303

348

2

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah

orang

178

164

169

176

188

3

Jumlah Murid pendidikan menengah

siswa

728

742

753

847

809


orang

4

3

2

4

3

Rasio Murid per kelas rata-rata

siswa

28

27

25

28

25


Berdasarkan tabel di atas, Rasio guru per kelas rata rata untuk jenjang pendidikan dasar berkisar antara 2 sampai 3 guru

per

kelas

sedangkan

untuk

jenjang

pendidikan

menengah sekitar 2 sampai 4 guru per kelas, kemudian rasio murid pendidikan dasar per kelas rata-rata 19-28 siswa


Bab II - 37

sedangkan pendidikan menengah rata-rata rasio murinya per kelas adalah 25-28 siswa, ini menujukkan tingkat pelayanan publik di bidang pendidikan terkait dengan ketersediaan guru cukup baik. e. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Tabel 2.21 memperlihatkan perkembangan seluruh penduduk usia di atas 15 tahun yang melek huruf dan capaian kinerjanya

selama periode 2008-2012. Dengam

memperhatikan kinerja capaian penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang melek huruf dapat disimpulkan bahwa kinerjanya sudah terkategori baik berkisar 95 persen dari seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang melek huruf. Meskipun demikian, masih ada sekitar 5 persen yang masih perlu upaya serius untuk mencapai 100 persen. Tabel 2.21 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten dan Kota

2

Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se Kabupaten dan Kota Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

jiwa

1.250

860

817

776

737

jiwa

2.158

908

862

818

777

persen

57,92

94,71

94,78

94,87

94,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013

f. Fasilitas Pendidikan Tingkat pelayanan

publik

di

bidang

pendidikan

semakin baik apabila ditunjang oleh ketersediaan fasilitas pendidikan.

Dengan

mencermati

Tabel

2.22

dapat

disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan di Kota Parepare sangat baik yang tercermin dari capaian bangunan dengan kondisi baik khususnya untuk jenjang pendidikan SD. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA masih perlu ditingkatkan yang tercermin dari kondisi bangunan baru RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 38

berkisar pada 75,41 persen pada tahun 2012. Diharapkan ke depan dapat mencapai 100 persen kondisi bangunan menjadi lebih baik. Tabel 2.22 Fasilitas Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 Pendidikan Dasar NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI yang Kondisi bangungan baik

2

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

87

88

92

93

92

Jumlah sekolah (SD/MI)

unit

97

97

97

96

97

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

%

89,69

90,72

94,85

96,88

94,85


Pendidikan Menengah NO 1

2

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

17

17

19

19

19

unit

21

22

25

26

27

unit

38

39

44

45

46

Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

unit

58

55

60

60

61

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

%

65,52

70,91

73,33

75,00

75,41

Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik Total Jumlah sekolah (SMP/MTs + SMA/SMK/MA) kondisi bangunan baik


g. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.23 Pendidikan Anak Usia DIni Tahun 2008-2012

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

siswa

2.466

2.466

1.901

1.714

2.244

2

Jumlah Anak usia 4-6 Tahun

siswa

4.180

4.809

4.893

5.511

5.561

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

%

59,00

51,28

38,85

31,10

40,35


Dari tabel tersebut di atas, jumlah anak usia 4-6 tahun mengalami peningkatan cukup signifikan dari 4.180 pada tahun 2009 menjadi 5.561. Sementara jumlah murid pada jenjang TK berfluktuasi dan pada tahun 2012 kembali


Bab II - 39

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah anak usia 4-6 tahun, jumlah yang terserap ke dalam jenjang sekolah TK masih sangat rendah (dibawah 50) persen. Hal ini

berarti masih perlu ada upaya untuk

mendorong peningkatan penduduk usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan TK. h. Angka Putus Sekolah Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS)SMP/MTs

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

%

0,10

0,11

0,08

0,11

0,10

%

0,35

0,35

0,33

0,24

0,00

1,84

1,67

0,93

Angka putus sekolah (APS) % 1,66 3,75 SMA/SMK/ MA Sumber : Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013 3

Berdasarkan tabel di atas, Angka putus sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu mengalami perubahan setiap tahunnya sedangkan untuk angka putus sekolah tingkat SMP/MTs pada tahun 2008 sebesar 0,35% dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2012 mencapai angka 0 persen. i. Angka Kelulusan Indikator pelayanan publik yang diukur dari tingkat kelulusan siswa menurut jenjang pendidikan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari kinerja yang dicapai selama lima tahun terakhir (2008-2012). Pada jenjang pendidikan SD, belum 100 persen murid lulus. Pada jenjang SMP meskipun tidak mencapai 100 persen namun tingkat kelulusan sangat mendekati 100 persen yakni 99,68 persen. Selama periode tersebut, tingkat kelulusan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan semakin membaik. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 40

Tabel 2.25 Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

2 3

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

%

90,47

100,55

91,00

96,17

94,66

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

60,58

94,95

99,96

99,62

99,68

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

90,65

91,59

88,42

87,57

91,42


j. Angka Melanjutkan Tabel 2.26 Angka Melanjutkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

98,15

114,54

104,04

114,26

117,06

166,95

151,81

141,27

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke % 156,61 215,03 SMA/SMK/MA Sumber : Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013 2

Dari

tabel

tersebut

diatas,

melanjutkan berdasarkan jenjang

secara

umum

angka

pendidikan melebihi 100

persen diakibatkan banyaknya siswa sekolah berasal dari luar daerah Kota Parepare. k. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tabel 2.27 Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Parepare Tahun 2008-2012 2008

2009

TAHUN 2010

orang

1.905

2.216

1985

2.090

2.798

orang

0

0

0

0

0

orang

1.905

2.216

1.985

2.090

2.798

orang

2.924

3.066

3.029

3.255

3.443

65,53

64,21

81,27

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1

2

3

Jumlah guru berijazah kualifikasi D IV Total Guru Berijazah kualifikasi S1/D IV Jumlah Seluruh Guru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)

Guru yang memenuhi % 65,15 72,28 kualifikasi S1/D-IV Sumber : Dinas Pendidikan Kota Parepare Tahun 2013


2011

2012

Bab II - 41

Tabel 2.27 tersebut memperlihatkan banyaknya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada tahun 2012, jumlah guru yang ada di seluruh Kota Parepare sebanyak 3443 orang. Dari angkat tersebut, hanya 2.788 orang yang berkualifikasi S1 atau sekitar 81 persen. Ini berarti masih sekitar 19 persen (645 orang) yang belum berijazah S1. 2.3.1.2. Kesehatan a. Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita dapat dilihat pada Tabel 2.28 dibawah ini. Tabel 2.28 Rasio Posyandu per satuan balita diKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Posyandu

unit

112

115

117

119

120

2

Jumlah Balita

jiwa

6.571

6.442

9.053

9.236

8.689

1 : 59

1: 56

1 : 77

1 :78

1 : 72

Rasio posyandu per satuan balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2013

Pada Tahun 2008 setiap posyandu rata-rata mampu melayani sebanyak 59 balita dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2012 mencapai rata-rata 72 balita untuk setiap posyandu, hal ini menunjukkan adanya peningkatan salah satunya adalah berupa penambahan sarana

posyandu.

Diharapkan

pada

5

(lima)

tahun

mendatang sarana dan prasarana posyandu bisa bertambah sehingga animo masyarakt untuk membawa balitanya ke posyandu semakin meningkat.


Bab II - 42

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Pada Tahun 2008, jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh Puskesmas, Poliklinik dan Pustu yang ada sebesar 5.090 jiwa. Jumlah ini dari tahun 2009 hingga 2012 mengalami penurunan seiring dengan adanya penambahan sarana Poliklinik dan Pustu sebanyak 1 sampai 2 unit yang menandakan bahwa jumlah penduduk yang dilayani sudah tersebar. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.29 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SAT

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Jumlah Puskesmas

unit

6

6

6

6

6

2

Jumlah Poliklinik

unit

2

3

3

3

3

3

Jumlah Pustu

unit

15

17

17

19

19

4

Total Puskesmas, Polklinik, Pustu

unit

23

26

26

28

28

5

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

1 : 19.511

1 : 19.807

1 : 21.544

1 : 21.764

1 : 22.008

1 : 58.532

1 : 39.614

1 : 43.07

1 : 43.527

1 : 44.016

1 : 7.804

1 : 6.991

1 : 7.604

1 : 6.873

1 : 6.950

1: 5.090

1:4.571

1:4.972

1:4.664

1:4.716

Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio poliklinik per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk ,

Rasio Puskesmas, Polklinik,Pustu per satuan penduduk


c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan,

asuhan

keperawatanyang

berkesinambungan,

diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Parepare disajikan dalam tabel berikut ini.


Bab II - 43

Tabel 2.30 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

Jumlah Rumah Sakit

unit

4

4

4

4

4

Rumah Bersalin

unit

2

2

2

2

2

Rumah Sakit Khusus

unit

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

1 : 16.723

1 :16.977

1 :18.466

1 :18.654

1 :18.864

Total Jumlah Penduduk

jiwa

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk


Dari tabel tersebut, jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Parepare sejak Tahun 2008-2012 berjumlah 7 unit sehingga rasionya terhadap jumlah penduduk juga tidak mengalami kenaikan yang drastis. Adapun Rumah Sakit yang ada Di Kota Parepare terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta sebanyak 4 unit, Rumah Sakit Khusus sebanyak

1 unit

(RSK Lauleng),

dan

Rumah Bersalin

sebanyak 2 unit. d. Rasio Dokter per satuan penduduk Indikator

rasio

dokter

per

jumlah

penduduk

menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikanoleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan

dengan

terpadu,

idealnya

standar satu

sistem

orang

pelayanan

dokter

kesehatan

melayani

2.500

penduduk. Tabel 2.31 Rasio Dokter per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio dokter per satuan penduduk

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

56

60

64

71

84

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

1: 2.090

1 :1.981

1 : 2.020

1 : 1.839

1 : 1.572



Bab II - 44

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada tahun 2008 untuk 1 orang dokter mampu memberikan pelayanan kepada penduduk sebanyak 2.090 jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 jumlah penduduk yang dilayani

oleh

seorang

dokter

sebanyak

1.572.

Hal

ini

menandakan bahwa jumlah dokter yang ada di Kota Parepare selama

kurun

waktu

lima

tahun

terus

mengalami

peningkatan setiap tahunnya, dari 56 orang dokter pada tahun 2008 menjadi 84 dokter pada tahun 2012. e. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Jumlah tenaga medis di Kota Parepare pada tahun 2008 sebanyak 397 orang dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 441 orang pada tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap tenaga medis yang ada bisa berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga medis tersebut. Indikator ini untuk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.32 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah Tenaga Medis

2

Jumlah Penduduk

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

397

418

421

437

441

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

1 : 295

1 : 284

1 : 307

1 : 299

1 : 299

Rasio tenaga medis per satuan penduduk


Tabel 2.32 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, sebanyak

295

jiwa

yang

mampu

diberikan

pelayanan

kesehatan oleh setiap 1 orang tenaga medis dan pada tahun 2012 naik menjadi 299 jiwa. Hal ini berarti

peningkatan

jumlah tenaga medis seiring dengan pertambahan penduduk


Bab II - 45

yang juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang dilayani. f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Data

dari

Dinas

Kesehatan

mengenai

cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani selama kurun waktu Tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan. Data mengenai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tergambar pada Tabel 2.33. Tabel 2.33

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

1

2

BIDANG / URUSAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

Jml Komplikasi

262

321

349

453

469

Ibu

622

543

543

511

511

%

42,12

59,12

64,27

88,65

91,78

SATUAN

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Berdasarkan kebidanan

yang

tabel

ditangani

diatas,

cakupan

komplikasi

setiap

tahunnya

mengalami

peningkatan dari 42,12 persen pada tahun 2008 menjadi 91,78 persen. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan jumlah bidan

yang

cukup,

dan

sudah

ditempatkan

disetiap

kelurahan sehingga mudah mendeteksi komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. g. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Parepare pada Tahun 2008 adalah sebesar 80,35 persen dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 105,57 persen. Hal ini menunjukkan

jumlah

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan dalam menangani persalinan masih RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 46

kurang, sehingga tidak bisa melayani persalinan pada ibu bersalin secara maksimal. Tabel 2.34 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

2

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

2.404

2.054

2.530

2.046

2.579

orang

2.992

2.592

2.592

2.440

2.443

%

80,35

79,24

97,61

83,85

105,57

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


Dari tabel diatas, pada tahun 2012 jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya ibu hamil dari luar wilayah Kota Parepare yang melakukan persalinan di Kota Parepare. h. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Pada tahun 2008-2009, cakupan kelurahan UCL sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan UCL sudah meliputi seluruh kelurahan yang ada. Tabel 2.35 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah kelurahan UCI

Kelurahan

22

22

22

22

22

2

Jumlah seluruh kelurahan

Kelurahan

22

22

22

22

22

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

100

100



Bab II - 47

i. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan

Balita

Gizi

Buruk

di

Kota

Parepare

untukkurun waktu 2008-2012 sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena penanganan yang cepat terhadap semua balita gizi buruk

atau bila ditemukan langsung

dirawat baik rawat inap maupun rawat jalan sehingga selama kurun waktu tersebut sudah tidak ditemukan lagi balita gizi buruk yang tidak mendapatkan perawatan. Tabel 2.36 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010 2011

2012

1

Jumlah baliti gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Balita

1

6

23

49

14

2

Jumlah seluruh baliti gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

balita

1

6

23

49

14

%

100

100

100

100

100

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan


j. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Untuk melihat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Basil Tahan Asam) di Kota Parepare selama kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.37 dibawah ini. Tabel 2.37 Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBS BTA Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Penderita baru TB BTA (+) yang ditemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun

orang

172

202

203

191

217

2

Jumlah perkiraan penderita TB BTA (+) yang ditemukan dalam kurun waktu yang sama

orang

241

242

242

242

245

83,47

83,88

78,93

88,57

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit % 71,37 TBC BTA Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 48

Berdasarkan

Tabel

2.37,

nampak

bahwa

jumlah

perkiraan penderita TBC relative tidak mengalami perubahan signifikan, hanya pada tahun 2012 bertambah 3 penderita. Dari angka tersebut, jumlah penderita TBC yang diobati setiap

tahunnya

hampir

pengobatannya adalah

selalu

meningkat.

semua penderita TB Paru

Cara yang

ditemukan akan langsung ditindaklanjuti dengan pengobatan secara insentif melalui paket pengobatan yang diminum secara lengkap dan teratur sehingga diharapkan penderita akan sembuh. Akan tetapi dalam proses pengobatan tidak tertutup

kemungkinan

terjadinya

kegagalan

pengobatan

akibat dari paket pengobatan yang tidak terselesaikan atau Drop Out (DO), terjadinya retensi obat atau kegagalan dalam penegakan diagnosa diakhir pengobatan. Oleh karena itu cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Parepare mengalami kenaikan yang berfluktuatif dimana pada Tahun 2012 cakupannya mencapai 88,57 persen. k. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Data yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Parepare selama kurun waktu Tahun 2008-2012 adalah melihat jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata 1 (Puskesmas) dan dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Parepare.


Bab II - 49

Tabel 2.38 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata 1 (Puskesmas)

2

Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota (Jamkesmas dan Jamkesda)

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Jml

47.476

35.776

37.391

30.988

28.564

Jml

26.170

26.170

26.170

26.170

26.170

142,88

118,41

109,15

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat % 181,41 136,71 miskin Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2013

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin pada tahun 2008 sebesar 181,41 persen yang

berarti

bahwa

setiap

warga

miskin

melakukan

kunjungan 2 (dua) kali dalam setahun hingga tahun 2012 menurun menjadi melakukan kunjungan 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin. l. Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan bayi di Kota Parepare selama tahun 2008-2012 juga terus meningkat, hal ini dtandai dengan

semakin

meningkatnya

jumlah

kunjungan

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar wilayah

bayi

di satu

pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2008

sebesar 281 jumlah kunjungan meningkat diatas dari 7 kali lipat menjadi 2.093 pada tahun 2012. Secara keseluruhan cakupan kunjungan bayi sudah melebihi 100 persen pada tahun

2012.

Hal

ini

menandakan

semakin

tingginya

kesadaran ibu-ibu untuk memeriksakan bayinya ke sarana kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar misalkan imunisasi yang lengkap bagi bayinya. Jumlah seluruh bayi lahir hidup dan jumlah kunjungan per setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 2.39.


Bab II - 50

Tabel 2.39 Cakupan kunjungan bayi Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

kunjungan

281

664

486

2.121

2.093

2

Jumlah seluruh bayi di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

bayi

2.878

2.494

2.494

2.323

2.070

%

9,76

26,62

19,49

91,30

101,11

Cakupan kunjungan bayi


m. Cakupan puskesmas Sepanjang

periode

2008-2012,

fasilitas

puskesmas

tidak mengalami peningkatan hanya berjumlah 6 unit. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah kecamatan di Kota Parepare adalah 4, dengan demikian cakupan Puskesmas melampaui 100 persen. Tabel 2.40 Cakupan Puskesmas Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Puskesmas

Unit

6

6

6

6

6

2

Jumlah seluruh kecamatan

unit

4

4

4

4

4

Cakupan puskesmas

%

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00


n. Cakupan Puskesmas Pembantu Berbeda dengan ketersediaan Puskesmas, ketersediaan fasilitas

Puskesmas

pembantu

masih

lebih

rendah

dibandingkan dengan jumlah seluruh desa/kelurahan di Kota Parepare. Jumlah Puskesmas Pembantu yang tersedia hanya berjumlah 19 unit pada tahun 2012 bertambah sebanyak 2 unit

dibandingkan

Desa/kelurahan

yang

tahun

2011.

selayaknya

Sementara memiliki

jumlah

Puskesmas

Pembantu sebanyak 22 desa/kelurahan. Dengan demikian, cakupan Puskesmas Pembantu sampai tahun 2012 masih berkisar 86,36 persen. Berarti ke depan masih perlu ada


Bab II - 51

tambahan unit Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap desa/kelurahan. Tabel 2.41 Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Puskesmas Pembantu

Unit

15

17

17

19

19

2

Jumlah seluruh desa/kelurahan

unit

22

22

22

22

22

77,27

86,36

86,36

Cakupan puskesmas % 71,43 80,95 pembantu Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2013

2.3.1.3. Pekerjaan Umum a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Jalan merupakan sarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar perekonomian. Peningkatan aktivitas

ekonomi

masyarakat

menuntut

peningkatan

pembangunan jalan yang bertujuan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setidaknya ketersediaan jalan yang ada harus berjalan paralel dengan kondisi jalan yang baik pula. Tabel 2.42

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dalam kondisi Rusak Sedang Panjang jalan dalam kondisi Rusak Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat

2 3 4 5

SATUAN

Panjang jalan seluruhnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

km

174,210

179,350

182,153

197,421

208,249

km

37,675

38,481

41,802

39,624

39.386

km

92,725

92,725

92,725

80,725

79.205

km

-

-

-

-

-

km

304,609

310,556

316,680

317,770

326,840

%

57,19

57,75

57,52

62,13

63,72

Sumber : Buku Parepare Dalam Angka Tahun 2013


Bab II - 52

Tabel

2.42

menunjukkan

bahwa

panjang

jalan

seluruhnya di Kota Parepare sejak tahun 2008 – 2012 terus mengalami

peningkatan

meskipun

dengan

tingkat

pertumbuhan yang lambat. Demikian halnya dengan status jalan dengan kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 174,21 kmpada tahun 2008 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 208,249 km pada tahun 2012. Meskipun terdapat peningkatan panjang jalan dengan kondisi baik dan tidak ditemukan kondisi jalan dalam keadaan rusak berat namun panjang jalan kondisi rusak masih relatif besar yaitu sekitar 92,725 km pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 79,205 km. Hal ini tentu saja masih menjadi perhatian pemerintah Kota Parepare ke depan. Pembangunan

infrastruktur

jalan

tidak

hanya

memperhatikan pembangunan panjang jalan namun tak kalah

penting

juga

adalah

pemeliharaan

jalan

perlu

diperhatikan. Data tersebut masih memperlihatkan proporsi jalan dengan kondisi baik hanya 63,72 persen pada tahun 2012, yang berarti masih terdapat 36,28 persen dalam keadaan rusak. b. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Perkembangan

sarana

dan

prasarana

umum

khususnya tempat ibadah di Kota Parepare tidak terlalu signifikan, peningkatannya dalam kurun waktu tahun 20082012 mengalami penurunan. Hal ini ditandai padatahun 2008 total tempat ibadah yang ada sebesar 197 unit dan pada tahun 2012 menjadi 167 unit. Penurunan pembangunan tempat ibadah disebabkan karena ada tempat ibadah yang berubah statusnya misalnya keberadaan langgar pada tahun 2011 dan 2012 sudah tidak ada lagi demikian juga dengan mushollah

yang

pada

tahun

2009-2012

mengalami

penurunan disebabkan karena ada sebagian yang sudah direnovasi menjadi masjid atau sarana ibadah lainnya.


Bab II - 53

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan,

rasio

tempat

ibadah persatuan

penduduk

cenderung meningkat setiap tahun. Artinya setiap tempat ibadah menampung sekitar 791 penduduk pada tahun 2012. Kondisi

ini

mengindikasikan

masih

perlu

sarana

dan

prasarana ibadah. Tabel 2.43 Rasio tempat ibadah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Masjid

unit

106

106

118

121

122

2

Langgar

unit

5

5

5

-

-

3

Musholla

unit

64

64

33

24

24

4

Gereja kristen

unit

17

17

18

15

14

5

Gereja katolik/ kapel

unit

2

2

2

2

2

6

Pura/Kuil

unit

1

1

1

1

1

7

Vihara/Cetya/Kelenteng

unit

2

2

4

4

4

Jumlah tempat Ibadah

unit

197

197

181

167

167

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

594

603

714

782

791

Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk


c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tabel 2.44 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

unit

8.727

9.696

10.773

11.970

13.300

2

Jumlah Rumah Tinggal

unit

16.514

18.348

20.386

22.651

25.167

Persentase Rumah Tinggal bersanitasi

%

52,85

52,84

52,85

52,85

52,85


Dari tabel tersebut diatas, jumlah rumah tinggal di Kota Parepare yang sudah berakses sanitasi pada tahun 2008 sebesar 8.727 unit dan terus meningkat menjadi 13.300 unit pada tahun 2012. Secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Parepare dalam kurun waktu tahun

2008-2012

tidak

mengalami

peningkatan

yang

signifikan atau masih berkisar 50 persen. Kondisi ini berarti masih ada separoh rumah tinggal yang belum memiliki RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 54

sanitasi

dan

menjadi

perhatian

bagi

pemerintah

Kota

Parepare pada periode mendatang. d. Rasio TPS Per Satuan Penduduk Tabel 2.45 Rasio TPS Per Satuan PendudukKota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah daya tampung TPS

m3

620

620

620

680

710

2

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

5,30

5,22

4,80

5,21

5,38

Rasio TPS per satuan penduduk

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Parepare, Tahun 2013

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah

per

1.000

jumlah

penduduk.

Tabel

2.45

memperlihatkan daya tampung tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk di Kota Parepare. Pada tahun 2008, jumlah daya tampung TPS sebesar 620 m3, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 710 m3. Ini berarti terjadi peningkatan, namun jika dilihat jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, rasio TPS per satuan penduduk pada tahun 2012 adalah 5,38 yang artinya setiap 5,38 m3 TPS melayani atau digunakan oleh 1000 penduduk. Tentunya rasio harus ditingkatkan dan hal ini dapat dicapai jika pertambahan jumlah penduduk dibarengi dengan pertambahan jumlah TPS. e. Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Jumlah panjang jalan seluruhnya di Kota Parepare meningkat dari 304,609 km pada tahun 2008 menjadi 326,840 pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Parepare, jumlah panjang jalan yang dilalui roda 4 per 1000 penduduk pad atahun 2008 baru mencapai 2,602 km/1000 penduduk. Kondisi ini menandakan bahwa jumlah panjang jalan yang dilalui roda 4 masih jauh lebih


Bab II - 55

rendah daripada jumlah penduduk. Implikasinya adalah di Kota Parepare masih dibutuhkan pembangunan infrastruktur panjang jalan khususnya yang dilalui kendaraan roda 4. Data mengenai panjang jalan yang dilalui Roda 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.46 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 per 1000 penduduk Di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

1

Jumlah Panjang Jalan

2

Jumah Penduduk

2008

2009

2010

2011

2012

km

304,61

310,56

316,68

317,77

326,84

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

2,450

2,433

2,475

Panjang jalan dilalui Roda 4 km/1000 2,602 2,613 per 1000 penduduk penduduk Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2013

f. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) Tabel 2.47 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kota Parepare Tahun 2008-2012

NO 1

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Km

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

174,210

179,350

182,150

197,420

208,250

316,680

317,770

326,840

57,52

62,13

63,72

Panjang seluruh jalan Km 304,609 310,556 Kabupaten yang ada Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 % 57,19 57,75 KM/Jam ) Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2013 2

Dari tabel tersebut diatas,meskipun panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi jika dipersentasekan dengan panjang seluruh jalan kabupaten yang ada terlihat masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat pada panjang seluruh jalan kabupaten yang ada pada tahun 2008 sebesar 304,609 km sementara dalam kondisi baik sebesar 174,210 km atau sekitar 57,19 persen. Pada Tahun 2012 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 208,250 km dari panjang seluruh jalan kabupaten yang ada sebesar 326,840 km atau 63,72 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap pergerakan

aktivitas


perekonomian

di

Kota

Parepare. Bab II - 56

Implikasinya adalah pada periode pemerintahan ke depan, sedapat mungkin kondisi jalan tersebut lebih ditingkatkan. 2.3.1.4. Perumahan a. Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah

rumah

tangga

di

Kota

Parepare

yang

menggunakan air bersih terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin membaik. Pada tahun 2008 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 15.273 unit atau sekitar 60,10 persen dari jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan pada tahun 2012 sebesar 17.263 unit atau sekitar 57,45 persen. Sehingga secara persentase rumah tangga pengguna

air

bersih

dalam

kurun

waktu

lima

tahun

menurun. Hal ini terutama diakibatkan oleh pertambahan jumlah rumah tangga lebih cepat daripada pertambahan rumah tangga pengguna air bersih. Atau setiap rumah tangga tidak semuanya menjadi pengguna air bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.48. Tabel 2.48

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Pelanggan PDAM)

Unit

15.273

16.135

16.452

16.575

17.263

2

Jumlah seluruh rumah tangga

Unit

25.412

26.659

28.879

29.948

30.049

55,35

57,45

Rumah tangga pengguna % 60,10 60,52 56,97 air bersih Sumber : PDAM &Buku Parepare Dalam Angka Tahun 2013

b. Rumah tangga pengguna listrik Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik di sektor rumah tanggamaupun industri, listrik memegang perananyang sangat vital. Kebutuhan akan listrik diKota Parepare dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).


Bab II - 57

Tabel 2.49 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik

Unit

21.710

23.835

24.681

26.182

27.638

2


Unit

25.412

26.659

28.879

29.948

30.049

%

85,43

89,41

85,46

87,42

91,98

Rumah tangga pengguna listrik


Berdasarkan

tabel

tersebut,

tenaga

listrik

yangdisalurkan oleh PLN sebagian besardigunakan oleh rumah tangga yaitu pada tahun 2008 sebesar85,43 persen rumah tangga dan pada tahun 2012 mencapai 91,98 persen rumah tangga yang menggunakan listrik. Hal ini berarti jumlah pelanggan PLN bertambah setiap tahunnya. Namun demikian, setiap pertambahan rumah tangga nampaknya tidak langsung berlangganan PLN yang ditandai oleh masih ada sekitar 8 persen rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang belum menggunakan listrik. c. Rumah tangga bersanitasi Pada tahun 2008 rumah tangga bersanitasi di Kota Parepare

sebanyak

10.068

unit

dan

terus

mengalamipeningkatan hingga tahun 2012 sebanyak 15.342 unit.

Meskipun

mengalami

peningkatan,

namun

secara

persentase baru mencapai 51 persen dari jumlah seluruh rumah tangga yang ada. Kondisi ini berarti masih sekitar 49 persen

rumah tangga belum menggunakan sanitasi. Data

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini.


Bab II - 58

Tabel 2.50 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah rumah tangga bersanitasi

Unit

10.068

11.186

12.428

13.808

15.342

2

Jumlah seluruh Rumah Tangga

Unit

25.412

26.659

28.879

29.948

30.049

%

39,62

41,96

43,03

46,11

51,06

Rumah tangga ber-Sanitasi

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2013

d. Lingkungan Pemukiman Kumuh Di

Kota

Parepare

nampaknya

masih

terdapat

lingkungan perumahan kumuh. Pada tahun 2010 luas lingkungan kumuh 31,09 ha dan pada tahun 2011 menurun menjadi 17,75 ha, namun pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 27,40 ha. Penambahan luasan tahun 2011 ke 2012 diakibatkan oleh pelaksanaan up dating lingkungan kumuh, dimana pada tahun 2011 pendataan dilakukan berdasarkan titik-titik kumuh Kota Parepare, namun ada perubahan permintaan dari kementerian sehingga pada tahun 2012 dilakukan

pendataan

berdasarkan

lingkungan

kumuh,

sehingga terjadi perbedaan luasan. Upaya pemerintah untuk menurunkan persentase pemukiman kumuh masih tetap menjadi perhatian dan akan dilaksakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tabel 2.51 Lingkungan Pemukiman KumuhKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

ha

-

-

31,09

17,75

27,40

2

Luas Wlayah

ha

-

-

9.933

9.933

9.933

Lingkungan pemukiman kumuh

%

-

-

0,31

0,18

0,28

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tahun 2013


Bab II - 59

e. Rumah Layak Huni Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin bertambah dan semakin meningkatnya sektor-sektor usaha di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan suatu tempat hunian yang lebih layak semakin sulit. Berdasarkan Tabel 2.54 jumlah rumah Kota Parepare semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun untuk rumah yang tidak layak huni belum teridentifikasi dari tahun 2008 s.d 2011 sehingga pada tahun 2012 dilakukan pendataan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni tahun 2012 tersebut sebanyak 3.375 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 22 kelurahan. Tabel 2.52 Rumah Layak Huni Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah rumah layak huni

unit

-

-

-

-

29.416

2

Jumlah rumah tidak layak huni

unit

-

-

-

-

3.375

3

Jumlah seluruh rumah

unit

-

-

28.789

29.719

31.172

Rumah layak huni

%

94,37


Rumah layak huni yang terdata tahun 2012 tersebut akan ditangani secara bertahap melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Perumahan Rakyat, atau melalui anggaran Dinas Tata Ruang dan Perkim Prov. Sulawesi Selatan maupun melalui APBD Kota Parepare. 2.3.1.5. Penataan Ruang a. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan di Kota Parepare selama lima tahun

terakhir bangunan

mengalami yang

peningkatan

memperoleh

IMB

setiap juga

tahun.

Jumlah

memperlihatkan

peningkatan setiap tahun, namun jumlah ini merupakan IMB RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 60

bangunan baru. Tahun 2008 jumlah bangunan berIMB sebanyak 3.817 unit dan terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2012 mencapai 8.449 unit. Ada peningkatan rata-rata 82% dalam kurun waktu 2008-2012. Penambahan ini menunjukkan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Parepare dari tahun ke tahun. Walaupun

demikian

masih

banyak

bangunan-

bangunan yang belum memiliki IMB. Peningkatan rasio bangunan berIMB disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah bangunan baru di Kota Parepare. Bangunan yang tidak

memiliki

IMB

ini

sebenarnya

adalah

bangunan-

bangunan lama/tua sehingga perlu ada langkah kongkrit dalam menertibkan bangunan-bangunan tanpa IMB tersebut. Berdasarkan Perwali No. 47 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimana salah satu pasalnya adalah tentang pemutihan IMB, yang sebelumnya perlu dilakukan inventarisasi kembali bangunan yang ada di Kota Parepare untuk mengetahui usia bangunan yang belum memiliki IMB tersebut.

Disamping

itu

diperlukan

juga

peningkatan

kesadaran masyarakat untuk menyadari pentingnya izin mendirikan bangunan. Tabel 2.53 Rasio bangunan ber-IMB per 100 bangunan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah bangunan ber IMB

2 3

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

3.817

4.732

5.887

6.996

8.449

Jumlah Bangunan

unit

26.719

27.634

28.789

29.719

31.172

Tidak Memiliki IMB

unit

22.902

22.902

22.902

22.723

22.723

BG ber-IMB/ 100 bangunan

14,29

17,12

20,45

23,54

27,10

Rasio bangunan berIMB per 100 bangunan


2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD Perdakan,

sangat

yang memiliki dasar hukum atau sudah di diperlukan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

didaerah karena didalam dokumen perencanaan tersebut telah memuat RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 61

semua arah pembangunan yang ingin dicapai beberapa tahun kedepan. Ketersediaan dokumen perencanaandari tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.54

Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN 2010

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/ Tidak Ada

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA

Ada/ Tidak Ada

3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang teah ditetapkan dengan PERKADAhy

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

%

90

90

90

90

90

2008

2009

2011

2012

Ada (Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tentang RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025) Ada (Perda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013)

Sumber : Bappeda Kota Parepare, Tahun 2013

Dokumen perencanaan RPJPD Kota Parepare berlaku untuk kurun waktu 2005– 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Selanjutnya dokumen RPJMD Kota Parepare yang merupakan dokumen lima tahunan untuk periode Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2008 – 2013, sedangkan dokumen RKPD merupakan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sehingga dokumennya harus selalu ada setiap tahunnya. Adapun Peraturan Walikota yang mengatur tentang RPKPD tersebut yaitu :


Bab II - 62

-

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2007 tentang RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2008

-


-


-


-


-

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 Terkait dengan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

telah diakomodir dalam RKPD walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan dapat terlaksana karena adanya faktor-faktor yang kurang mendukung misalnya dari sisi anggaran. 2.3.1.7. Perhubungan a. Jumlah arus penumpang angkutan umum Pada grafik berikut ini, nampak bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari 4.875.000

orang

pada

tahun

2008

menurun

menjadi

4.488.000 orang pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung seperti terminal penumpang yang belum dimanfaatkan seoptimal mungkin.


Bab II - 63

Grafik 2.19 Jumlah arus penumpang angkutan umum Kota Parepare Tahun 2008 – 2012 Jumlah Arus Penumpang 5.000.000

4.875.000

4.900.000 4.800.000

4.776.000 4.664.000

4.700.000

4.513.000

4.600.000 4.500.000 4.400.000

4.488.000

4.300.000 4.200.000 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Sumber data : Dinas Perhubungan Kta Parepare Tahun 2013

b. Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setiap tahunnya terus meningkat dari 96 ijin pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga 150 ijin pada tahun 2012. Peningkatan jumlah tersebut dirasakan masih kurang oleh Dinas Perhubungan oleh karena itu perlu ada penambahan trayek baru dan ditargetkan pada periode RPJMD berikutnya

bisa mencapai 300 ijin trayek yang

dikeluarkan. Tabel 2.55

Rasio ijin trayekKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

ijin

96

115

127

163

150

2

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

1.219

1.033

1.018

801

880

Rasio ijin trayek

Sumber data : Dinas Perhubungan Kta Parepare Tahun 2013

c. Jumlah uji KIR angkutan umum Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang di impor baik yang dibuat dan/atau


Bab II - 64

dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Grafik 2.20 Uji KIR Angkutan Umum Kota Parepare Tahun 2008-2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0

380

307

323 256

196

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012


Dari grafik tersebut, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Parepare untuk kurun waktu Tahun 2008-2010 mengalami penurunan dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 307 jumlah ujiKIR angkutan umum. Naik turunnya jumlah tersebut tergantung pada jumlah kendaraan yang masuk di Kota Parepare atau semakin banyak jumlah kendaraan yang masuk maka jumlah uji KIR angkutan tersebut juga semakin tinggi. d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus Dari segi sarana prasarana angkutan, Kota Parepare hingga saat ini memiliki 3 pelabuhanlaut yaitu: Pelabuhan Nusantara yang merupakan pelabuhan yang terbesar di Kota Parepare, yang digunakan untuk bongkar muat barang, hewan, dan penumpang antar pulau seperti pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Pelabuhan

Cappa Ujung

merupakan

pelabuhan kedua yang ada di Kota Parepare dan melayani bongkar muat hewan ternak, penumpang dan kapal tanker yang bermuatan bahan bakar, Pelabuhan Lontangnge yaitu pelabuhan yang kelasnya dibawah Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Capa Ujung dengan areal kerja hanya 900 meter persegi, kapal yang bersandar adalah perahu bermotor dan kapal kayu untuk bongkar muat barang atau pelayanan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 65

penumpang lokal atau antar pulau terutama Indonesia Timur. Sedangkan untuk terminal bis, Kota Parepare juga sudah memiliki 3 buah terminal penumpang yaitu masing-masing berada di LumpuE, Lapadde dan Soreang, namun ketiga terminal ini belum maksimal pemanfaatannya. Tabel 2.56 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Parepare Tahun 2008-2012 No

Tahun

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah pelabuhan laut

3

3

3

3

3

2.

Jumlah pelabuhan udara

-

-

-

-

-

3.

Jumlah terminal bis

3

3

3

3

3

Jumlah

6

6

6

6

6


e. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Sesuai standar dari Dirjen Perhubungan, maka lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kota Parepare dalam kurun waktu tahun 2008-2012 tidak mengalami perubahan yaitu tetap 15 sampai 30 menit. Tabel 2.57 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

menit

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

Lama pengujian 15 s/d 30 15 s/d 30 15 s/d 30 15 s/d 30 kelayakan angkutan menit menit menit menit menit umum (KIR) Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2013

f.

15 s/d 30 menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang biaya pengujian kelayakan angkutan umum, maka biaya tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap pada kisaran Rp. 47.500,/Rp.57.500,- .


Bab II - 66

Tabel 2.58 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Kota Parepare Tahun 2008-2012 BIDANG / URUSAN

NO

SATUAN

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500


g. Pemasangan rambu-rambu Pemasangan rambu-rambu yang diperlukan untuk kelancaran transportasi pada dasarnya telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.59 Pemasangan rambu-rambuKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah pemasangan ramburambu per tahun

unit

30

38

28

38

32

2

Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada

unit

30

38

28

38

32

Pemasangan rambu-rambu

%

100

100

100

100

100


2.3.1.8. Lingkungan Hidup a. Persentase Penanganan Sampah Volume sampah di Kota Parepare pada tahun 2008 adalah 177.025 m3 dan yang tertangani adalah 172.645 m3 sehingga yang tidak tertangani 4.380 m3.

Volume sampah

yang tidak tertangani terus meningkat tiap tahunnya yakni pada tahun 2009 sebesar

6.105 m3, tahun 2010 sebesar

13.870 m3, pada tahun 2011 sebesar 12.775 m3 dan 2012 sebesar 12.510 m3. Dimana Volume sampah yang ditangani relative sehingga

stagnan ke

(tidak depan

mengalami masih

peningkatan

diperlukan

drastis)

peningkatan

penanganan yang intensif seiring dengan peningkatan volume sampah tersebut.


Bab II - 67

Tabel 2.60 Volume Penanganan Sampah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

Volume sampah 1 m3 172.645 172.645 yang ditangani Volume produksi 2 m3 177.025 178.850 sampah Sumber data : Dinas Kebersihan Tahun 2013

2010

2011

2012

166.805

169.360

171.185

180.675

182.135

183.595

Grafik 2.21 Persentase Penanganan Sampah Kota Parepare Tahun 2008-2012 Persentase Penanganan Sampah 97,53%

96,53% 92,32%

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

92,98%

93,24%

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber data : Dinas Kebersihan Tahun 2013

Berdasarkan Grafik 2.21, persentase penanganan sampah di Parepare mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 persentasenya sebesar 97,53 persen dan menurun hingga 93,24 persen pada tahun 2012. Salah satu penyebabnya kemungkinan karena sarana dan prasarana yang ada seperti mobil pengangkut sampah yang usianya rata-rata

sudah

tua

sehingga

mempengaruhi

proses

pengangkutan sampah dari tempat sampah skala rumah tangga menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selain dari pada itu pertambahan penduduk Kota Parepare tidak dibanrengi dengan peningkatan luasan wilayah pelayanan pengangkutan sampah yang jika hal ini ingin dicapai tentunya melalui penambahan armada agar menjangkau wilayah pemukiman dan perumahan yang belum terlayani. b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persentase penduduk berakses air minum atau dapat dikatakan sebagai cakupan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kota Parepare untuk kurun waktu tahun 2008RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 68

2012

terus

meningkat

setiap

tahunnya.

Berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 1999, tanggal 31 Mei 1999 tentang Kinerja PDAM yang salah satu penilaian adalah cakupan pelayanan, Pelayanan air bersih suatu daerah terhadap masyarakat dianggap ideal apabila sudah dapat terlayani sebanyak 80 persen dari jumlah penduduk.

Untuk

melihat

perkembangan

Persentase

Penduduk Berakses Air Minum atau cakupan pelayanan PDAM Kota Parepare dari tahun 2006 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.61 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Penduduk berakses air minum/Jumlah Penduduk terlayani

jiwa

92.202

97.374

99.312

102.330

105.876

2

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

%

78,76

81,94

76,83

78,36

80,18

Persentase Penduduk berakses airminum

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat kalau persentase penduduk berakses air minum atau cakupan pelayanan pada tahun 2012 sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang mana Pemerintah Pusat telah menetapkan cakupan pelayanan air bersih secara nasional adalah 80 % dari jumlah penduduk, sedangkan untuk Kota Parepare sesuai hasil Audit BPKP Propinsi Sulawesi Selatan tahun buku 2012 sudah mencapai 80,18 % penduduk yang terlayani air bersih.


Bab II - 69

c. Pencemaran Status Mutu Air Tabel 2.62 Pencemaran Status Mutu Air Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya

2

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Pencemaran status mutu air

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Kawasan

1

2

3

2

1

Kawasan

8

8

8

8

8

%

12,50

25

37,50

25

12,50

Sumber: BLHD Kota Parepare Tahun 2013

Dari pencemaran

tabel status

tersebut mutu

di air

atas, di

Kota

nampak

bahwa

Parepare

tidak

mengalami perkembangan dari Tahun 2008-2012, dimana jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya sebanyak 4 kawasan dari 8 lokasi kawasan yang ada sehingga bila dipresentasekan maka pada tahun 2008 hungga tahun 2012 baru sekitar 50 persen, adapun uraiannya sebagai berikut : -

Untuk Kawasan Pemukiman yang terdiri dari Kawasan Perumahan Lapadde (BTN Pepabri, Lapadde Mas dan Sao Asri), Kawasan Perumahan Soreang (Pondok Indah Soreang dan Soreang Indah Permai), Kawasan Perumahan Bacukiki (Perumnas Lompoe dan BTN Pondok Indah Lumpue), sampai saat ini belum dilaksanakan pemantauan status mutu airnya

-

Sumber Mata Air : Lappa Anging (dipantau Tahun 2010), Belakang SDN 71/Jompie (dipantau Tahun 2011), Kawasan Hutan Jompie (Tidak pernah dipantau), dan Sumur Jodoh Cempae (dipantau tahun 2010)

-

Kawasan Industri : Depot Pertamina Soreang (dipantau setiap tahun kerjasama dengan PPE Sumapapua)


Bab II - 70

d. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Tabel 2.63

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

Wilayah

3

3

3

3

4

Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Wilayah

6

6

6

6

6

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

%

50,00

50,00

50,00

50,00

66,00

1

Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

2

Sumber : BLHD Kota Parepare Tahun 2013

Di Kota Parepare masih terdapat wilayah yang rawan longsor. Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, sejak tahun 2008 hingga 2012, jumlah wilayah yang rawan longsor masih

tetap

6

wilayah.

Dari

jumlah

tersebut

baru

separuhnya (3 dari 6 wilayah) yang telah ditangani melalui penghijauan atau 50 persen penanganannya dilaksanakan oleh

Badan

Lingkungan

Hidup,

walaupun

demikian

kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya

sudah

baik

meskipun

belum

maksimal.

Adapun uraian lokasi wilayah rawan longsor sebagai berikut: -

Lorong Maspul (belum pernah dihijaukan)

-

Daerah Aliran Sungai Karajae (sudah pernah dihijaukan)

-

Kawasan sekitar SMU Negeri 5 (sudah pernah dihijaukan)

-

Kawasan Hutan Jompie (Sudah dihijaukan)

-

Sepanjang KM 1/Jl. Jend. A. Yani (belum pernah dihijaukan)

-

Sepanjang

Jl.

Jend.

Sudirman

(sebagian

sudah

dihijaukan)


Bab II - 71

e. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tabel 2.64 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL

perusahaan

0

0

0

0

0

2

Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

perusahaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan % 0 amdal. Sumber : BLHD Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.66, nampak bahwa selama kurun waktu

Tahun

2008

hingga

Tahun

2012

belum

ada

Perusahaan yang wajib AMDAL. Itu dikarenakan memang sampai saat ini belum ada satu pun usaha atau kegiatan yang cakupan area dan dampaknya berskala AMDAL. Sehingga untuk saat ini perhatian instansi terkait hanya mencakup usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL. Tabel 2.65 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN

2008 Jumlah perusahaan yang 1 memiliki Dokumen UKLperusahaan 3 UPL Jumlah seluruh 2 perusahaan wajib UKLperusahaan 3 UPL Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan % 100 UKL-UPL Sumber : BLHD Kota Parepare Tahun 2013

2009

2010

2011

2012

3

5

10

18

3

5

10

23

100

100

100

78,26

Dari tabel tersebut diatas, jumlah perusahaan yang telah

memiliki

dokumen

UKL-UPL

setiap

tahunnya

cenderung meningkat kecuali pada tahun 2012 belum semuanya perusahaan wajib UKL-UPL memiliki dokumen UKL-UPL atau masih ada tersisa 5 perusahaan.


Bab II - 72

Tabel 2.66

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah usaha yang memiliki dokumen SPPL

2

Jumlah seluruh usaha wajib SPPL

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

perusahaan

0

0

0

4

6

perusahaan

0

0

0

5

8

0,00

0,00

0,00

80,00

75,00

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan % SPPL Sumber : BLHD Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah seluruh usaha yang telah memiliki dokumen SPPL selama 2 tahun terakhir sudah meningkat, hal ini menunjukkan sudah mulai adanya

kesadaran

pengelola

usaha

untuk

menyusun

dokumen SPPL. f. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah dalam kurun waktu lima tahun terus meningkat hingga tahun 2012, daya tampung TPS mencapai 710 m3, hal ini seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Parepare, oleh karena rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, jumlah daya tampung TPS baru berkisar 5,38 m3 per satuan penduduk. Tabel 2.67 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah daya tampung TPS (m3)

2

Jumlah Penduduk

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

m3

620

620

620

680

710

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

4,80

5,21

5,38

Tempat pembuangan sampah (TPS) per m3 5,30 5,22 satuan penduduk Sumber : Dinas Kebersihan Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 73

g. Penegakan Hukum Lingkungan Tabel 2.68 Penegakan Hukum LingkunganKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda (Jumlah yang sudah diawasi)

Kasus

5

6

8

5

7

2

Jumlah Kasus lingkungan yang ada (Jumlah pengaduan masyarakat)

Kasus

5

6

8

5

7

Penegakan hukum lingkungan

%

100

100

100

100

100

Sumber : BLHD Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.68, sejak Tahun 2008 sampai Tahun

2012

jumlah

rata-rata

kasus

lingkungan

yang

ditangani oleh Instansi Badan Lingkungan Hidup yaitu 6 kasus, dimana setiap tahun telah diawasi dan diselesaikan kasusnya

oleh

Pemerintah

Daerah.

Pengawasan

yang

dilakukan berdasarkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fakta ini menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di

Kota

Parepare

sudah

mencapai

100

persen

setiap

tahunnya. 2.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kota Parepare setiap tahunnya terus meningkat yaitu pada tahun 2008 untuk setiap 2 orang penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah hanya 1 yang ber KTP akan tetapi pada tahun 2012 hampir setiap penduduk yang lebih dari 17 tahun atau sudah menikah sudah pasti memiliki KTP. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kota Parapare untuk memiliki KTP.


Bab II - 74

Tabel 2.69 Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP

2

Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP atau sudah menikah

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

orang

35.618

39.423

43.228

47.228

78.428

orang

86.588

87.738

88.109

88.538

88.809

2,43

2,23

2,04

1,87

1,13

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kota Parepare Tahun 2013

Dari data pada Tabel 2.69 terlihat bahwa rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk di Kota Parepare mengalami penurunan dari tahun ke tahun mulai 2008 sampai dengan tahun 2012. Menurunnya rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dari tahun ke tahun di Kota Parepare disebabkan meningkatnya kesadaran penduduk Kota Parepare mengenai pentingnya kepemilikan KTP dan adanya perekaman massal KTP Elektronik bagi penduduk Kota Parepare pada kegiatan penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012. b. Rasio bayi berakte kelahiran Jumlah

penduduk

di

Kota

Parepare

yang

telah

menikah pada tahun 2008 sebesar 6.664 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 8.006 jiwa, namun rasio bayi yang berakte kelahiran juga tidak statis. Hal ini menandakan bahwa meski kesadaran pasangan menikah yang baru memiliki anak masih kurang untuk segera mengurus akte kelahiran anaknya tetapi berdasarkan data pada tabel 2.70, terus mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman

penduduk

tentang

pentingnya

kepemilikan

dokumen akta kelahiran dan belum maksimalnya sosialisasi ke masyarakat.


Bab II - 75

Tabel 2.70 Rasio bayi berakte kelahiran Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah penduduk ber KK

Orang

19.688

18.999

13.659

15.827

24.642

2

Jumlah penduduk yang telah menikah

Orang

6.664

7.114

7.481

7.848

8.006

2,95

2,67

1,83

2,02

3,08

Rasio bayi berakte kelahiran

Sumber : Dinas Kependudukan &Capil Kota Parepare Tahun 2013

c. Persentase pasangan berakte nikah Tabel 2.71 Persentase pasangan berakte nikah di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah pasangan nikah yang berakte nikah

2

Jumlah keseluruhan pasangan nikah

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Pasangan

6.054

6.470

6.814

7.167

7.319

Pasangan

6.664

7.114

7.481

7.848

8.006

%

90,8

90,9

91,1

91,3

91,4

Persentase pasangan berakte nikah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Parepare Tahun 2013

Bedasarkan Tabel 2.71, nampak bahwa kesadaran dari pasangan yang sudah menikah untuk memiliki akta nikah semakin baik, hal ini ditandai dari persentase pada tahun 2008 sebesar 90,8 persen dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 91,4 persen. d. Kepemilikan KTP Tabel 2.72 Kepemilikan KTPKota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Jumlah penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah /sudah menikah)

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

35.618

39.423

43.228

47.228

78.428

orang

86.588

87.738

88.109

88.538

88.809

53,34

88,31

Kepemilikan KTP % 41,15 44,93 49,06 Sumber : Dinas Kependudukan &Capil Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, kesadaran masyarakat Kota Parepare untuk memiliki KTP sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang memiliki KTP setiap tahunnya RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 76

terus meningkat,

hingga tahun 2012 jumlah kepemilikan

KTP penduduk Kota Parepare mencapai 78.428 orang atau 88,31 persen. Salah satu faktor meningkatnya kepemilikan KTP di Kota Parepare terutama di Tahun 2012 disebabkan adanya kegiatan perekaman massal KTP penduduk Kota Parepare pada kegiatan penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Grafik 2.22 Kepemilikan KTP Kota Parepare Tahun 2008-2012 100,00%

88,31%

80,00% 60,00% 40,00% 20,00%

44,93%

41,13%

49,06%

53,34%

Kepemilikan KTP

0,00% Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012


Dari

grafik

tersebut

dapat

diketahui

bahwa,

kepemilikan KTP penduduk Kota Parepare terus meningkat hingga tahun 2012. Tiga program utama Pemerintah Pusat sejak Tahun 2010 yang dimulai dengan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan

KTP

Elektronik

berbasis

Nomor

Induk

Kependudukan merupakan pendukung utama meningkatnya kepemilikan KTP hingga

mencapai 88,31 persen di Tahun

2012.


Bab II - 77

e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Tabel 2.73 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

2008

2009

TAHUN 2010

jiwa

5.426

10.609

15.711

20.001

24.213

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

%

4,64

8,93

12,15

15,32

18,34

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran

2

SATUAN

2011

2012


Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk terus meningkat setiap tahun dan hingga Tahun 2012 mencapai 18,33 persen. Beberapa faktor yang mendukung meningkatnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk antara lain mulai digunakannya akta kelahiran sebagai salah satu syarat dalam pengurusan

penerbitan

dokumen

keimigrasian,

sebagai

dokumen pelengkap pengurusan sertifikasi guru dan lainlain. 2.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Persentase Pemerintah

partisipasi

perempuan

di

Lembaga

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kota Parepare dari tahun ketahun terus meningkat. Pada tahun 2012 berjumlah 4.783 orang, terdiri dari 2.052 orang PNS laki-laki dan 2.731 orang PNS perempuan. Jika dilihat berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan jauh lebih besar dibanding pegawai laki-laki. Fenomena ini dikarenakan PNS di Kota Parepare didominasi oleh guru; dimana jumlah guru perempuan lebih banyak daripada jumlah guru laki-laki.


Bab II - 78

Tabel 2.74 Jumlah PNS di Lembaga Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

PNS Laki-laki

1.950

1.989

2.107

2.108

2.052

PNS Perempuan

2.268

2.427

2.672

2.766

2.731

Total

4.218

4.416

4.779

4.874

4.783

Jenis Data


Grafik 2.23 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012

60,00% 50,00%

53,77% 46,23%

54,96% 45,04%

44,09%

57,10%

56,75%

55,91%

43,25%

42,90%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 PNS Laki-laki

PNS Perempuan


Dari

grafik

tersebut,

nampak

bahwa

persentase

perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah (khusus di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare) dalam kurun waktu lima tahun rata-rata sebesar 55,70 persen dan sisanya sebesar 44,30 persen adalah PNS Laki-laki. Fakta ini mengindikasikan

bahwa

tingkat

partisipasi

perempuan

khususnya yang berprofesi sebagai PNS cukup tinggi. b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare masih merupakan isu yang menarik perhatian pemerintah. Hal ini ditandai oleh adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika


Bab II - 79

pada tahun 2008, jumlah kasus KDRT sebanyak 50 kasus, pada

tahun

2012

meningkat

menjadi

56

kasus.

Perkembangan jumlah KDRT pada periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.75 Rasio KDRT di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Kasus

50

40

40

46

56

1

Jumlah KDRT yang terjadi (Jumlah keluarga yang bermasalah KDRT)

2


RT

25.412

26.659

28.879

29.948

30.049

Rasio KDRT

%

0,20

0,15

0,14

0,15

0,19

Sumber : Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2013

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa Rasio KDRT terhadap jumlah seluruh rumah tangga mengalami penurunan dari 0,20 menjadi 0,19. Hal ini berarti sekitar 0,19 persen dari seluruh rumah tangga terjadi kasus KDRT. Meskipun

angka

ini

masih

relative

kecil

namun

kecenderungan meningkat sehingga perlu perhatian dari pemerintah terkait. Kasus KDRT pada umumnya didominasi oleh Perempuan dan Anak sehingga program-program dan kegiatan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan lebih dioptimalkan untuk tahun mendatang sehingga rasio KDRT ini bisa ditekan atau tidak terjadi lagi. Salah satu kegiatan yang

perlu

dipertimbangkan

adalah

memberikan

pengetahuan kepada masyarakat tentang pengertian gender di dalam rumah tangga. c. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir, jumlah pekerja anak yang berusia 5 – 14 Tahun terus meningkat hingga mencapai 3.104 jiwa pada tahun 2012 atau sekitar 5,74 persen bila dibandingkan dengan jumlah pekerja yan berusia 15 tahun ke atas.

Tingginya angka pekerja anak dibawah umur ini dipengaruhi

oleh


beberapa

faktor,

diantaranya

faktor

Bab II - 80

ekonomi

yang

pekerjaan

mengharuskan

sedangkan

usia

mereka

mereka

untuk

masih

mencari

dalam

usia

sekolah. Oleh karena itu perlu perhatian dari Pemerintah sehingga anak-anak tersebut bisa lebih mengutamakan sekolah di usia mereka tersebut dibandingkan dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tabel 2.76

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Jiwa

-

-

3.080

3.099

3.104

Jumlah pekerja yang berusia 15 tahun keatas

jiwa

55.478

54.825

58.522

55.230

54.095

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

-

-

5,26

5,61

5,74

1

Jumlah pekerja anak yang berusia 5-14 tahun

2


d. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak kecenderungan meningkat mulai tahun 2009 hingga 2012. Dari seluruh jumlah pengaduan tersebut, nampaknya tahunnya.

tidak Pada

perlindungan

semua Tahun

perempuan

mampu 2012, dan

terselesaikan dari

anak

90 baru

setiap

pengaduan sekitar

56

pengaduan atau 62,22 persen yang terdaftar melalui jalur hukum.

Meskipun

demikian,

upaya

yang

dilakukan

pemerintah terkait telah memperlihatkan kinerja yang cukup membaik yang ditandai oleh adanya peningkatan jumlah pengaduan yang terselesaikan. Untuk lebih mendorong peningkatan

persentase

jumlah

pengaduan

yang

terselesaikan,

diharapkan pada tahun-tahun mendatang

diperlukan peningkatan upaya dari berbagai stakeholder.


Bab II - 81

Tabel 2.77

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan NO 1

2

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan (Jumlah kasus yang terdatar melalui jalur hukum)

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

pengaduan

50

40

40

46

56

Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak

pengaduan

76

61

63

77

90

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

65,79

65,57

63,49

59,74

62,22


2.3.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Rata-rata jumlah anak per keluarga Tabel 2.78 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

jiwa

60.359

59.612

59.717

62.770

61.326

Jumlah keluarga

jiwa

28.074

28.160

28.707

29.974

30.210

Rata-rata jumlah anak per keluarga

jiwa

2,15

2,12

2,08

2,09

2,03

1

Jumlah jiwa dalam keluarga

2

Sumber : Badan KB &PP Kota Parepare Tahun 2013

Pada

Tabel

2.78

diatas,

memperlihatkan

perkembangan jumlah keluarga dan jumlah penduduk dalam setiap keluarga. Pada tahun 2008, jumlah jiwa dalam keluarga sebesar 60.359 jiwa dan cenderung meningkat hingga tahun

tahun 2011 mencapai 62.770 namun data pada 2011

ini

dianggap

tidak

valid

karena

adanya

perubahan aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga (PMDK) sehingga data pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 61.326 jiwa. Namun secara keseluruhan, rata-rata jumlah anak per keluarga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 anak adalah 2 anak. Fakta ini sejalan dengan program Pemerintah


Bab II - 82

yang mencanangkan Program KB Nasional yaitu dengan dua anak cukup. b. Rasio Akseptor KB Tabel 2.79 Rasio Akseptor KB Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah akseptor KB

2

Jumlah pasangan usia subur

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

11.085

11.458

11.934

12.396

12.630

pasangan

18.054

18.368

18.438

19.698

18.984

61,40

62,38

64,73

62,93

66,53

Rasio akseptor KB


Berdasarkan tabel diatas, Rasio akseptor KB aktif menujukkan

dari

tahun

2008

sampai

tahun

2012

mengalami peningkatan, hal ditunjukkan dengan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi mengalami

peningkatan,

walaupun

pada

tahun

2011

mengalami menurunnya ini di sebabkan adanya perubahan aplikasi pemutahiran data keluarga mengalami perubahan yang menyebabkan data mengalami gangguan yang tidak bisa diatasi karena SKPD terkait hanya menerima program dari

pusat dan setelah dilakukan konfirmasi di pusat

ternyata tidak memberikan solusi sesuai yang diharapkan, namun pada tahun 2012 aplikasi sudah normal kembali sehingga sudah diperoleh data yang valid. c. Cakupan Peserta KB Aktif Tabel 2.80 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah peserta proyeksi program KB Aktif

2

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

17.930

17.927

19.205

18.984

19.794


orang

18.054

18.368

18.438

19.698

18.984

Cakupan peserta KB aktif

%

99,31

97,60

104,16

96,38

104,27



Bab II - 83

Berdasarkan tabel 2.80, cakupan peserta KB Aktif di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun dapat dikatakan berhasil. Pada Tahun 2010 dan 2012 cakupannya di atas 100 persen atau jumlah peserta program KB Aktif melebihi dari jumlah pasangan usia subur yang ada. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masih ada pasangan yang sudah tidak subur lagi namun tetap menjadi peserta program KB aktif. d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tabel 2.81 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

2

Jumlah Keluarga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

keluarga

10.304

15.881

13.906

14.515

12.974

keluarga

28.074

28.160

28.707

29.974

30.210

%

36,70

56,40

48,44

48,43

42,95


Dari tabel 2.81 diatas, jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 di Kota Parepare meningkat cukup tajam dari 10.304 di tahun 2008 menjadi 12.974 di tahun 2012. Jika dirasiokan dengan jumlah keluarga di Kota Parepare nampak bahwa persentase jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dibawah dari 50 persen dan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan status masyarakat ke arah yang lebih baik atau adanya peningkatan tarap hidup dari keluarga tersebut.


Bab II - 84

2.3.1.12. Sosial a. Sarana Sosial Tabel 2.82 Sarana Sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

unit

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

10

10

10

10

10

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2013

Dari tabel 2.82 tersebut, jumlah sarana sosial yang ada di Kota Parepare selama kurun waktu 2008-2012 tidak pernah

mengalami

sebanyak

10

unit.

peningkatan Hal

ini

atau

perlu

jumlahnya menjadi

tetap

perhatian

Pemerintah Kota Parepare untuk menyediakan sarana sosial tambahan sehingga anak-anak terlantar, orang tua jompo dan

Pekerja

sosial

lainnya

bisa

tertampung

dengan

maksimal. b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tabel 2.83 PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

3

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan

jiwa

126

231

369

1.290

1.852

2

Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

jiwa

1.377

2.755

4.132

5.510

6.888

Jumlah seluruh PMKS yang ada

jiwa

8.610

8.610

8.610

8.610

8.610

%

9,15

8,38

8,93

23,41

26,89

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada tahun 2000 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan melalui APBD I sebanyak 126 jiwa atau 9,15 persen dari jumlah PMKS yang seharusnya diberikan bantuan sebesar 1.377 jiwa, hal ini disebabkan karena Dinas Sosial baru terbentuk pada Bulan Mei Tahun 2008 sehingga pelaksanaan pemberian bantuan melalui RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 85

APBD II belum dapat dilaksanakan. Selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 persentase PMKS yang memperoleh bantuan

sosial

selalu

meningkat

hingga

tahun

2012

mencapai 26,89 persen atau sebanyak 1.852 jiwa dari jumlah

PMKS

6.885

jiwa

Realisasi

PMKS

yang

yang

seharusnya

diberikan

bantuan. menerima

bantuan

setiap

tahunnnya mengalami kenaikan namun tidak signifikan karena PMKS yang memperoleh bantuan sosial tergantung dari anggaran bantuan sosial yang ada pada SKPD terkait. c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tabel 2.84 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah PMKS yang tertangani

jiwa

126

231

369

1.290

1.852

2


jiwa

8.610

8.610

8.610

8.610

8.610

4,29

14,98

21,51

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan % 1,46 2,68 sosial Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2013

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal dapat dilihat dari Tabel 2.84 diatas yaitu jumlah PMKS yang tertangani setiap tahun mengalami penurunan dan pada saat yang sama jumlah PMKS masih cukup tinggi meskipun angkanya konstan. Oleh karena itu, pada tahun mendatang diharapkan perhatian pemerintah lebih diarahkan untuk menangai masalah tersebut.


Bab II - 86

2.3.1.13. Ketenagakerjaan a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tabel 2.85 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Angkatan kerja 15 tahun ke atas

jiwa

55.478

54.825

58.522

55.230

54.095

2

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

jiwa

82.097

82.987

89.363

89.036

91.651

%

67,58

66,06

65,49

62,03

59,02

Angka partisipasi angkatan kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2013 Parepare Dalam Angka Kota Parepare Tahun 2013

Dari tabel tersebut diatas, Angka Partisipasi Angkatan kerja di Kota Parepare yang berumur di atas 15 tahun menurun setiap tahun selama periode pengamatan. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan. Penurunan ini dipengaruhi oleh supply penduduk usia kerja yang melanjutkan ke jenjang

pendidikan

yang

semakin

meningkat

sehingga

mengurangi angka angkatan kerja tiap tahunnya. b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Tabel 2.86 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja

Orang

14

20

12

17

13

2

Jumlah perusahaan

perusahaan

764

784

802

815

822

1,50

2,09

1,58

Angka sengketa pengusaha-pekerja per % 1,83 2,55 tahun Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2013

Dari Tabel 2.86 tersebut diatas, jumlah perusahaan yang ada di Kota Parepare setiap tahun terus mengalami peningkatan, padatahun 2008 ada 764 perusahaan hingga tahun 2012 sebanyak 822 perusahaan yang terdiri dari 3 kategori

perusahaan

yaitu

:

Perusahaan

Besar

yang

mempekerjakan 50-100 orang, Perusahaan Sedang yang RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 87

mempekerjakan 10-50 orang dan Perusahaan Kecil yang mempekerjakan 1-10 orang. Terkait

dengan

sengketa

antara

pekerja

dan

pengusaha adalah pengaduan pemutusan hubungan kerja, tuntutan hak pesangon, kenaikan upah dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selama 5 tahun terakhir telah selesai ditangani 76 kasus, hal ini menunjukkan berkurangnya pengaduan karena adanya upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja melalui sosialisasi dan penyuluhan

terhadap

Ketenagakerjaan Perusahaan

di

dan

pelaksanaan

Perusahaan,

Pekerja

agar

Undang-Undang

menghimbau tetap

kepada

menjaga

kondisi

hubungan industrial yang harmonis untuk menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Penyelesaian kasus mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan tetap mengutamakan musyawarah LKS Bipartit dan LKS

Tripartit

diberdayakan

dalam

penanganan

dan

pencegahan kasus. c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Parepare cenderung menurun hingga tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mengalami peningkatan. Ini berarti penduduk usia kerja lebih banyak menjadi bukan angkatan

kerja

baik

sebagai

rumah

tangga

maupun

bersekolah. Tabel 2.87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah penduduk angkatan kerja

2

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Jiwa

55.478

54.825

58.522

55.230

54.095

Jiwa

76.310

76.993

83.744

81.369

85.791

67,88

63,05

TIngkat partisipasi % 72,70 71,21 69,88 angkatan kerja Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 88

d. Pencari Kerja yang ditempatkan Pada

tahun

2008,

jumlah

pencari

kerja

yang

ditempatkan sebanyak 1.101 orang atau 53,45 persen dari jumlah pencari kerja yang mendaftar. Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun secara keseluruhan ratarata pencari kerja yang ditempatkan sudah 51,94 persen dari pencari kerja yang mendaftar. Tabel 2.88

Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

orang

1.101

920

607

464

501

2

jumlah pencari kerja yang mendaftar

orang

2.060

1.765

1.439

866

858

%

53,45

52,12

42,18

53,58

58,39

Pencari kerja yang ditempatkan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2013

e. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguram terbuka Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2012 mencapai 4,21 persen. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah penggangur terbuka usia angkatan kerja pada tahun 2008 sebesar 10.073 orang menjadi 2.276 orang pada tahun 2012. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.89 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota ParepareTahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja

2

Jumlah Penduduk Angkatan kerja

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

10.723

7.470

6.935

4.401

2.276

orang

55.478

54.825

58.522

55.230

54.095

%

19,33

13,63

11,85

7,97

4,21

Tingkat pengangguran terbuka


Pada

tahun

2008,

jumlah

pencari

kerja

yang

ditempatkan sebanyak 1.101 orang atau 53,45 persen dari jumlah pencari kerja yang mendaftar. Angka ini berbanding RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 89

terbalik dengan jumlah pencari kerja yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun secara keseluruhan ratarata pencari kerja yang ditempatkan sudah 51,94 persen dari pencari kerja yang mendaftar. f. Keselamatan dan Perlindungan Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 di Kota Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 ada 124 perusahaan hingga tahun 2012 ada 248 perusahaan yang sudah menerapkan K3. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.90 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3

2

Jumlah perusahaan yang ada di wilayah pada tahun berkenan Keselamatan dan perlindungan

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

perusahaan

124

166

220

224

248

perusahaan

764

784

802

815

822

%

16,23

21,17

27,43

27,48

30,17


Dari tabel tersebut di atas, perusahaan yang telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mencapai angka 30,17 persen dari jumlah perusahaan yang memiliki sarana objek K3 dan resiko kecelakaan kerja dan tetap diupayakn melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga

semua

pentingnya

K3

perusahaan ditempat

dapat

kerja,

mengerti

menghimbau

ari

dan

kepada

perusahaan yang telah membentuk P2K3 (Panitia pembina keselamatan kerja dan kesehatan kerja) di perusahaan agar menerapkan K3 ditempat kerja..


Bab II - 90

2.3.1.14. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Persentase Koperasi Aktif Tabel 2.91 Persentase Koperasi Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah koperasi aktif

unit

122

127

117

98

103

2

Jumlah seluruh koperasi Induk

unit

185

187

196

202

204

Persentase koperasi aktif

%

65,95

67,91

59,69

48,51

50,49

Sumber : Dinas Perindagkop & UKM Kota Parepare Tahun 2013

Tahun

2008

jumlah

koperasi

di

Kota

Parepare

sebanyak 185 unit dan terus meningkat hingga Tahun 2012 sebanyak 204 unit namun dari peningkatan jumlah koperasi tersebut tidak seiring dengan jumlah koperasi yang aktif setiap tahunnya. Peningkatan jumlah koperasi setiap tahun disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang sudah merasakan manfaatnya, ditambah

dengan

adanya

program-program

pemerintah

dibidang permodalan yang memberikan ransangan kepada masyarakat

dalam

bentuk

dana

stimulan

sedangkan

penyebab dari penurunan jumlah koperasi aktif karena SDM pada koperasi termasuk pengelola koperasi dan anggota koperasi serta keinginan dari masyarakat masih rendah., disamping itutidak seimbangnya antara beban dan jumlah personil dibidang koperasi dengan jumlah binaan koperasi di Kota Parepare. Tahun

2009

persentase

jumlah

koperasi

aktif

mengalami peningkatan sebesar 1,96 % dari Tahun 2008, sedangkan pada Tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan persentase koperasi aktif yang cukup besar. Penurunan ini disebabkan koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, tidak melaporkan keragaan (laporan triwulan) koperasi, pengurus koperasi sudah tidak aktif dan koperasi tersebut sudah tidak melaksanakan aktifitas lagi. Tahun 2012 persentase koperasi aktif meningkat lagi sebesar 1,98 % seiring dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 91

terhadap

koperasi

yang

bermasalah.

Perhatian

dari

Pemerintah Daerah untuk memberdayakan kembali koperasi yang

ada

sehingga

bisa

bermanfaat

bagi

masyarakat

khususnya dibidang regulasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi. b. Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UMKM Jumlah UKM Non BPR/LKM UMKM selama kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 sebanyak 3.050 UKM aktif hingga Tahun 2012 mencapai 4.349 seperti yang disajikan pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.92 Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UMKM NO 1

BIDANG / URUSAN Jumlah UKM BPR/LKM UKM

aktif

SATUAN non

Jumlah UKM non BPR / LKM UKM

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

3.050

3.385

3.751

3.949

4.349

unit

3.050

3.385

3.751

3.949

4.349

Sumber : Dinas Perindagkop & UKM Kota Parepare Tahun 2013

c. Presentase Usaha Mikro Usaha Mikro yang ada di Kota Parepare selama lima tahun mengalami persentase peningkatan yang cukup baik dari jumlah seluruh UMKM yang ada di Kota Parepare. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah usaha mikro yang ada di Kota Parepare. Iklim usaha semakin kondusif memunculkan usaha mikro baru serta peran Pemerintah Daerah Kota Parepare yang terus memberikan dukungan dan bimbingan terhadap usaha baru.


Bab II - 92

Tabel 2.93 Usaha Mikro dan Kecil Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Usaha Mikro

unit

10.096

5.218

5.230

14.485

14.485

2

Jumlah Usaha Kecil

unit

-

4.878

2.213

515

567

15.000

15.052

96,57

96,23

3

Jumlah seluruh UMKM unit 10.096 10.096 7.443 Presentase Usaha % 100 51,68 70,27 Mikro Sumber : Dinas Perindagkop & UKM Kota Parepare Tahun 2013

Dari tabel tersebut diatas, pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro sebanyak 14.485 unit disebabkan karena animo masyarakat untuk membuat usaha mikro juga meningkat, selanjutnya pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah usaha kecil dari 2.213 pada tahun 2010 menjadi 515 unit pada tahun 2011, hal ini disebabkan karena data UKM pada tahun 2008-2010 masih merupakan data

dari

bidang

koperasi

sebelum

terpisah

dengan

UKM(kelembagaan baru) dan nanti pada tahun 2011 bidang UKM bersipsah dengan bidang koperasi (pasca kelembagaan baru) sehingga baru diadakan pemutakhiran data usaha mikro, inilah yang menyebabkan penurunan dratis data usaha mikro seperti pada tabel diatas. 2.3.1.15. Kebudayaan a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Parapare tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2012 hanya 5 kali penyelenggaraan

festival

seni

dan

budaya

yang

dilaksanakan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk menarik para wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Parepare dan secara tidak langsung juga bisa menambah pendapatan asli daerah.


Bab II - 93

Tabel 2.94 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

3

5

5

5

5


Berdasarkan

Tabel

2.94

di

atas,

jumlah

penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Parepare tidak mengalami peningkatan atau relative konstan, yaitu hanya 5 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Adapun Festival seni dan budaya yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Parepare terdiri dari : Festival Salo KarajaE (sifatnya resmi), Event Duta Pariwisata, Festival Lampion, Festival Seni dan Budaya dalam rangka HUT Kota Parepare, Festival Seni dan Budaya dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. b. Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Parepare sangat terbatas dan peningkatannya tiap tahun hampir tidak ada kecuali pada tahun 2011 dan 2012 ada penambahan sarana untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 1 sampai 3 unit. Tabel 2.95

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kota Parepare Tahun 2008-2012

NO

1

BIDANG / URUSAN

Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

1

1

1

1

Unit


Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya kota parepare terlihat konstan dari tahun 2008 – 2010 dengan jumlah 1 unit yang permanen dan berlokasi di Salo KarajaE.


Bab II - 94

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Tabel 2.96 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya diKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan

situs

1

1

1

2

2

2

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah terdaftar

situs

10

16

21

21

21

28

35

41

52

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum memiliki nomor situs 21 Inventaris BCB Sumber : Dinas OPP Kota Parepare Tahun 2013 3

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu tahun 2008-2012, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang yang ada di Kota Parepare terdata sebanyak 52 titik namun hanya 21 situs yang telah terdaftar sebagai benda cagar budaya dan telah memiliki inventaris dari Badan Pelestarian Cagar Budaya, yang belum terdaftar atau belum memiliki Nomor Inventaris Terdata sebanyak 21 situs sedangkan yang telah dilestarikan hanya sebanyak 2 buah situs. 2.3.1.16. Kepemudaan dan Olahraga a. Jumlah organisasi Pemuda dan Olahraga, Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan jumlah organisasi pemuda dan olahraga, kegiatan kepemudaan pada tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak

terlalu

mengalami

peningkatan

bahkan

jumlah

kegiatan olahraga mengalami penurunan dari tahun 2009 sebanyak 10 kegiatan olahraga hingga tahun 2012 turun menjadi 6 kegiatan olahraga saja. Tabel 2.97 Jumlah organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Kegiatan PemudaanKota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah organisasi pemuda

organisasi

29

29

29

29

29

2

Jumlah organisasi olahraga

Organisasi

28

28

28

29

29

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan

34

34

36

36

36

4 Jumlah kegiatan olahraga kegiatan Sumber : Dinas OPP Kota Parepare Tahun 2013

10

6

6

6


Bab II - 95

b.

Gelanggang/Balai Remaja Selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 jumlah gelanggang/balai remaja yang dimliki oleh Pemerintah Daerah tidak mengalami penambahan yaitu hanya 2 unit saja. Jumlah ini tergolong sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu penambahan unit gelanggang/balai remaja perlu

menjadi

perhatian

Pemerintah

Daerah

sehingga

kreatifitas dari anak-anak remaja yang ada di Kota Parepare bisa meningkat. Tabel 2.98 Gelanggang/Balai Remaja Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah Gelanggang /balai remaja yang dimiliki daerah

2

Jumlah Penduduk

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

2

2

2

2

2

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

0,02

0,02

0,02

Gelanggang/balai remaja (selain 0,02 0,02 swasta) Sumber : Dinas OPP Kota Parepare Tahun 2013

c. Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga yang dimiliki oleh Kota Parepare selama tahun 2008 hingga 2012 adalah sebanyak 174 unit atau tidak mengalami penambahan. Sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka jumlah lapangan olahraga yang ada per 1000 penduduk berkisar antara 1 hingga 2 lapangan olahraga saja, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.99 Lapangan Olahraga Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah lapangan olahraga di kab/Kota

Buah

174

174

174

174

174

2

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

Lapangan olahraga

unit

1,5

1,5

1,3

1,3

1,3



Bab II - 96

2.3.1.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta Pembinaan Politik Daerah Tabel 2.100 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP serta Pembinaan Poltik Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan

-

-

3

1

2

2

Kegiatan pembinaan politik daerah

Kegiatan

6

7

2

4

4

Sumber : Badan Kesbang dan Poltik Kota Parepare Tahun 2013

Dari tabel tersebut diatas, pada tahun 2008 dan 2009, kegiataan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sering dilakukan namun bukan berbentuk kegiatan

hal ini

disebabkan karena belum terbentuknya forum komunikasi LSM dan nanti pada tahun 2010 baru terbentuk sehingga setiap tahun dianggarkan dalam bentuk kegiatan yaitu Forum Komunikasi dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk kegiatan pembinaan pendidikan politik tahun 2008 dan 2009 sangat meningkat karena menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilukada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pada

Tahun 2010 hingga 2012,

kegiatannya menurun karena berkurangnya aktifitas momen nasional.


Bab II - 97

2.3.1.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tabel 2.101 Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

67

48

48

45

43

1

Jumlah Polisi Pamong Praja (khusus PNS)

2

Jumlah Penduduk

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

orang

6

4

4

3

3

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Polisi Pamong Praja (khusus PNS) pada Tahun 2008 sebanyak 67 orang dan pada

tahun

2012

menurun

menjadi

43

orang

saja.

Penurunan jumlah polisi pamong praja ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal mutasi pegawai atau banyak Polisi Pamong Praja yang dipindahkan ke SKPD lain dan berpindah ke daerah lain, sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 orang penduduk berkisar 3 sampai 6 orang saja selama kurun waktu lima tahun. b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Tabel 2.102 Jumlah Linmas Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah Linmas

2

Jumlah Penduduk Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

orang

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil



Bab II - 98

Dari data yang ada pada tabel 2.102 tersebut diatas, jumlah Linmas per 10.000 penduduk selalu nihil karena Seksi Linmas sendiri baru masuk di Satuan polisi pamong praja pada tahun 2010 dan belum pernah diadakan pengkaderan anggota Linmas hingga sekarang . c. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Jumlah pos siskamling ada di Kota Parepare selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebanyak 176 unit dan bila dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada maka rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah rata-rata sebanyak 8 unit pos siskamling per kelurahan. Tabel 2.103

Jumlah Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah pos siskamling

unit

176

176

176

176

176

2

Jumlah desa/kelurahan

Kelurahan

22

22

22

22

22

unit

8

8

8

8

8

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan


d. Penegakan Perda Tabel 2.104 Penegakan Perda Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

Jumlah penyelesaian penegakan Perda Jumlah pelanggaran Perda Penegakan Perda

2008

2009

2010

2011

2012

pelanggaran

12

11

2

1

6

pelanggaran

15

15

13

10

10

%

80

73

15

10

60


Berdasarkan

tabel

tersebut

di

atas,

jumlah

penyelesaian penegakan perda pada tahun 2008 sebanyak 12

pelanggaran

namun

pada

tahun

2012

hanya

6

pelanggaran sedangkan jumlah pelanggaran perda yang terjadi setiap tahunnya mengalami penurunan dari 15 kasus RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 99

pelanggaran pada tahun 2008 menjadi 10 pelanggaran saja. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan–peraturan yang ada termasuk Peraturan Daerah. e. Cakupan patroli petugas Satpol PP Tabel 2.105 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam Cakupan patroli petugas Satpol PP

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

Nihil

Nihil

557

243

153

Orang

Nihil

Nihil

557

243

153


Berdasarkan Tabel 2.105, cakupan patroli petugas satpol PP Kota Parepare dari tahun ketahun mengalami penurunan yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Hal disebabkan karena jumlah aparat Satpol PP yang juga mengalami penurunan. f. Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketentraman, Keindahan) di Kab/Kota

K3

(Ketertiban,

Jumlah penyelesaian terhadap pelanggaran K3 pada tahun 2008 adalah sebanyak 418 pelanggaran dari 557 pelanggaran K3 yang ada selanjutnya pada tahun 2012 ada 183 pelanggaran K3 dan yang diselesaikan sebanyak 169 pelanggaran jadi masih tersisa 14 pelanggaran yang belum ditangani. Tabel 2.106

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3

Pelanggaran

0

0

418

35

169

2

Jumlah pelanggaran K3

Pelanggaran

0

0

557

35

183

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (di Kab/Kota

%

0,00

0,00

75,04

100,00

92,35



Bab II - 100

g. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/Kota Tabel 2.107 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Parepare Tahun 2008-2012

NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah petugas perlindungan masyarakat

2

Jumlah Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

orang

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

%

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


Berdasarkan data pada Tabel 2.107 dapat dilihat, bahwa petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Kota Parepare dari tahun 2008 ke tahun 2012 tidak ada atau nihil, hal ini disebabkan karena belum pernah diadakan perekrutan petugas Linmas oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. h. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya

disingkat

PPK

adalah

sumber

daya

yang

berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari

bahaya

manajemen

kebakaran kebakaran,

dengan

membentuk

selanjutnya

wilayah

disingkat

Wilayan

Manajemen Kebakaran (WMK) oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota

sesuai

wilayah

yurisdik

urusan

pemerintahannya. Tabel 2.108 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Luas Wilayah

km

99,33

99,33

99,33

99,33

99,33

2

Luas Wilayah WMK yang ditangani

km

5,6

45,0

7,0

17,0

17,5

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

17,74

2,21

14,19

5,84

5,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2013


Bab II - 101

i. Tingkat Waktu Tanggap Daerah WMK Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran,

yang langsung melakukan

tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Dalam kurun waktu Tahun 2008 hingga 2012, jumlah ketepatan

waktu

tindakan

pemadam

kebakaran

yang

dilakukan adalah 15 menit. Tabel 2.109 Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran Jumlah kejadian kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

menit

24

32

35

201

127

kejadian

24

32

35

201

127

%

100

100

100

100

100

SATUAN

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2013

j. Cakupan

sarana

prasarana perkantoran pemerintahan

desa/kelurahan yang baik Cakupan

sarana

perkantoran

untuk

desa

dan

kelurahan selama lima tahun tidak ada penambahan kantor. Namun yang menarik bahwa dari seluruh kantor yang ada semua dalam kondisi baik, sehingga aktivitas perkantoran dapat terlaksana dengan baik.


Bab II - 102

Tabel 2.110

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa/kelurahan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010 2011

2012

1

Jumlah kantor pemerintahan desa/kelurahan yang baik

kantor

22

22

22

22

22

2

Jumlah seluruh pemerintahan desa/kelurahan

kantor

22

22

22

22

22

%

100

100

100

100

100

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa /kelurahan yang baik

Sumber : Kantor Kecamatan se-Kota Parepare, Tahun 2013

2.3.1.19. Ketahanan Pangan a. Regulasi Ketahanan Pangan Terkait dengan regulasi ketahanan pangan di Kota Parepare maka sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 terdapat satu regulasi yang diterbitkan berupa

Peraturan

Walikota yaitu Peraturan Walikota No 62 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Pangan Lokal. Selanjutnya untuk menguatkan pelaksanaan Undang Undang Pangan Tahun 2012 didaerah maka didalam periode RPJMD Tahun 2013-2018 di targetkan lebih dari 1 dokumen yang mengatur tentang regulasi ketahanan pangan di Kota Parepare. b. Ketersediaan Pangan Utama Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama di Kota Parepare per tahunnya cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 18.777 ton, tahun 2011 mencapai angka tertinggi

yaitu

26.964

ton,

hanya

pada

tahun

2012

mengalami penurunan 25.958 ton namun tidak dibawa angka tahun 2010.


Bab II - 103

Tabel 2.111 Ketersediaan Pangan Utama Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

ton/tahun

-

18.777

25.335

26.964

25.958

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

158,00

196,00

206,49

196,58

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun

2

Jumlah Penduduk Ketersediaan pangan utama

kg/tahun/ perkapita

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.111 di bawah dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan utama Kota Parepare selama 4 tahun berturut-turut hampir selalu meningkat dimana pada tahun2009 sebesar 158 kg/tahun/perkapita dan pada tahun 2012 sebesar 196,58 kg/tahun/perkapita. capaian

ini

belum

memenuhi

Namun

target pemerintah

Kota

Parepare sesuai target renstra tahun 2008 – 2013. Meskipun nilai ketersediaan pangan ini tidak memenuhi target tapi dari tingkat ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan pangan utama sudah cukup tersedia dan masyarakat tidak mengalami

kelangkaan

pangan.

Berdasarakan

tingkat kebutuhan perkapita penduduk kg/kap/tahun

. Untuk

kota

Parepare

standar

sebesar 133 dengan

jumlah

penduduk tahun 2012 sebanyak 132.048 jiwa dibutuh ketersediaan pangan sekitar 17.562

ton . Dengan tingkat

ketersediaan pangan Kota Parepare pada angka 25.958 ton maka dapat dijelaskan bahwa tingkat ketersediaan pangan ini sudah mencukupi. Sedangkan

adanya kelebihan pada

nilai 8.396 ton merupakan angka yang tidak statis , hal ini karena Kota Parepare merupakan wilayah persinggahan barang pangan untuk selanjutnya dikirim ke daerah lain Beberapa

faktor

yang

mempengaruhi

tingkat

ketersediaan pangan utama antara lain tingkat produksi pangan domestik

di Kota Parepare, sistem

distribusi

pangan melalui mekanisme pasar dan lembaga distribusi pangan lainya dan pola konsumsi pangan masyarakat . Makanya

pada

periode


RPJMD

Tahun

2013

–

2018

Bab II - 104

ditargetkan untuk peningkatan produksi petani, sistem distribusi

yang

lebih

kompleks

dengan

pembangunan

cadangan pangan di tingkat kecamatan dan kelurahan dan peningkatan pola konsumsi pangan yang berpedoman pada B2SA (Beragam , Bergizi, Seimbang dan Aman). 2.3.1.20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Rata-rata jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (LPM)

binaan

lembaga

Tabel 2.112 Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010 2011

2012

1

Jumlah kelompok binaan LPM

Klp

220

220

220

220

220

2

Jumlah LPM

Klp

22

22

22

22

22

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

Klp

10

10

10

10

10

Sumber : BPMK Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.112 tersebut di atas, jumlah LPM yang ada di Kota Parepare sselama taun 2008-2012 tidak mengalami

peningkatan

hal

ini

disebabkan

karena

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2007

tentang

Pembentukan

LPM

bahwa

LPM

dibentuk disetiap kelurahan hanya 1 (satu) kelompok dan setiap

kelompok

terdiri

dari

10

(sepuluh)

orang

dan

penambahan LPM tersebut nanti bertambah setelah ada pemekaran wilayah. b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK yang ada di Kota Parepare selama Tahun 2008 hingga 2012 adalah 27 kelompok sedangkan jumlah kelompok binaan PKK adalah sebanyak 270 kelompok sehingga bila dirata-ratakan selama tahun 2008 hingga 2012 hanya 10 kelompok yang merupakan binaan PKK. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Bab II - 105

Tabel 2.113 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

TAHUN 2010 2011

2012

1

Jumlah kelompok binaan PKK

Klp

270

270

270

270

270

2

Jumlah PKK

Klp

27

27

27

27

27

Rata-rata jumlah kelompok binaanPKK

Klp

10

10

10

10

10


c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi Berdasarkan Tabel 2.114, terlihat bahwa persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berprestasi kota parepare tahun 2008-2012 hanya berkisar 5,45%. Tabel 2.114

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN 2010

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

2011

2012

1

Jumlah LPM berprestasi

Klp

6

6

6

6

6

2

Jumlah LPM

Klp

110

110

110

110

110

5,45

5,45

5,45

5,45

LPM Berprestasi % 5,45 Sumber : BPMK Kota Parepare Tahun 2013

d. PKK Aktif Persentase PKK yang aktif di Kota Parepare selama kurun waktu Tahun 2008 hingga 2012 adalah sebesar 100 persen atau dari jumlah PKK yang ada sebanyak 27 kelompok, semuanya sudah aktif, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.115 PKK Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah PKK Aktif

Klp

27

27

27

27

27

2

Jumlah PKK

Klp

27

27

27

27

27

PKK aktif

%

100

100

100

100

100



Bab II - 106

e. Posyandu Aktif Tabel 2.116 nampak bahwa persentase posyandu yang aktif dari tahun 2008 ke tahun 2012 relatif tidak mengalami peningkatan, yakni hanya sekitar 110 sampai 112 buah saja.Jumlah posyandu yang aktif menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk pelayanan

kesehatan

ibu

dan

anak

juga

ssemakin

meningkat. Tabel 2.116 Posyandu Aktif Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah Posyandu Aktif

2

Total Posyandu

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

Klp

110

110

112

112

112

Klp

112

114

115

115

115

97,39

97,39

97,39

Posyandu aktif % 98,21 96,49 Sumber : BPMK Kota Parepare Tahun 2013

2.3.1.21. Kearsipan a. Pengelolaan Arsip secara baku Pengelolaan arsip secara baku di Kota Parepare selama 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami penurunan dari 10 SKPD pada tahun 2010 menjadi sisa 5 SKPD pada tahun 2012. Datanya disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.117 Pengelolaan Arsip secara baku Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SAT

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

1

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

Unit

0

25

10

3

5

2

Jumlah SKPD

Unit

32

32

33

33

33

%

-

78.12

30,30

9,09

15,15

Pengelolaan arsip secara baku

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013

Penyebabnya

terjadinya

jumlah

SKPD

yang

menerapkan arsip secara baku karena SKPD masih kurang memahami

pentingnya

pengarsipan

dokumen

yang

disatukan di Gedung Arsip, disamping itu sarana dan prasarana pengarsipan kurang memadai seperti Gedung Arsip tidak representatif sehingga diharapkan Gedung Arsip RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 107

yang

sudah

dibangun

bisa

segera

dioptimalkan

pemanfaatannya. b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Upaya untuk meningkatkan pengelola kearsipan di Kota Parepare masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah

kegiatan

peningkatan

SDM

untuk

pengelolaan

kearsipan justru menurun dari tahun sebelumnya. Tabel 2.118 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Kegiatan

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

0

1

0

4

2


2.3.1.22. Komunikasi dan Informatika a. Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informatika Tabel 2.119 Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

jaringan

-

-

84

85

85

SATUAN

1

Jumlah jaringan telpon genggam

2

Jumlah surat kabar nasional

Jenis

3

3

3

3

3

3

Jumlah surat kabar lokal

Jenis

5

5

5

5

5

4

Jumlah penyiaran radio

Penyiaran

6

6

6

6

3

5

Jumlah TV Lokal

Penyiaran

1

1

1

1

1

2

2

3

1

6 Pameran/expo kali 2 Sumber : Dinas Infokom Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.119 di atas, menunjukkan bahwa jumlah jaringan komunikasi dan informatika dalam bentuk jaringan telpon genggam, surat kabar nasional, surat kabar lokal,

TV lokal dan pameran relatif stabil selama kurung

waktu 2008-2012, sementara untuk penyiaran radio, relatif stabil dari tahun 2008 – 2011 dan pada tahun 2012, jumlah penyiaran radio mengalami penurunan karena adanya regulasi dari Balai Monitoring Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik


Indonesia

yang

melarang Bab II - 108

beroperasinya penyiaran radio yang tidak memiliki izin (radio liar). b. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Tabel 2.120 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah wartel / warnet

2

Jumlah Penduduk

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

47

47

40

35

21

jiwa

117.063

118.842

129.262

130.582

132.048

0,40

0,40

0,31

0,27

0,16

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Sumber : Dinas Infokom Kota Parepare Tahun 2013

Keberadaan warnet/wartel cukup menunjang aktivitas penduduk di Kota Parepare. Berdasarkan data pada Tabel 2.120,

terlihat

bahwa

rasio

warnet

terhadap

jumlah

penduduk dari tahun 2008 ke tahun 2012 terus mengalami penurunan dari angka 0,40 persen pada tahun 2008 menjadi hanya 0,16 persen pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh

keberadaan alat telekomunikasi yang

mobile. Keberadaan jaringan Wireless Fidelity (WiFi) di beberapa lokasi di Kota Parepare seperti di cafe-cafe, menyebabkan pemanfaatan

masyarakat

lebih

menggandrungi

teknologi WiFi dalam penggunaan internet

yang aksesnya lebih cepat dan beberapa tempatnya sifatnya gratis. Hal lain yang menyebabkan menurunnya penggunaan internet di warnet karena para operator telekomunikasi seluler menyediakan paket internet yang memiliki harga terjangkau

di

masyarakat

dan

penggunaannnya

lebih

mudah dan akses internet yang lebih cepat. 2.3.1.23.Perpustakaan a. Jumlah perpustakaan Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang ada di Kota Parepare selama kurun waktu lima tahun terakhir berjumlah 1 unit, namun Perpustakaan yang RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 109

mendapat pembinaan dari perpustakaan milik pemerintah daerah sebanyak 156 unit pada tahun 2008 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 181 unit sedangkan jumlah perpustakaan se Kota Parepare diluar dari milik Pemerintah Daerah selama tahun 2008-2012 sebanyak 211 unit. Tabel 2.121

Jumlah Perpustakaan di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah

2

3

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

unit

1

1

1

1

1

Jumlah perpustakaan se Kota Parepare

unit

211

211

211

211

211

Jumlah Perpustakaan yang mendapat pembinaan dari perpustakaan milik pemerintah daerah

unit

156

178

180

180

181

unit

212

212

212

212

212

Total


b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tabel 2.122

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Kota Parepare Tahun 2008-2012

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah kunjungan orang ke perpustakaan per tahun

2

Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Orang

0

17.750

29.659

30.606

30.989

Orang

0

25.550

31.025

32.850

32.850

%

0

69.47

95.60

93.17

94.34


Berdasarkan data pada tabel diatas, maka jumlah pengunjung perpustakaan per tahunnya selama 4 (empat) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 mencapai 30.989 orang dan jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. (catatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi baru dibentuk pada pertengahan Tahun 2008)


Bab II - 110

c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tabel 2.123 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

2

Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

3

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Judul

4.312

5.670

6.815

7.377

7.701

Eksamplar

12.567

15.901

19.320

21.432

22.590

Jumlah koleksi judul buku yang harus tersedia (sesuai standar perpustakaan nasional)

Judul

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

%

34,31

35,66

35,27

34,42

34,09


Berdasarkan data pada Tabel 2.123 terlihat bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Kota Parepare relative tidak mengalami peningkatan dari sisi persentase, yaitu sekitar 34 persen sampai 35 persen. Ini berarti minat baca penduduk masih perlu ditingkatkan. (Jumlah penduduk <200.000 jiwa jumlah koleksi minimal 5.000 judul) 2.3.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas adalah salah satu cara untuk mengukur berapa besar produksi

tanaman pangan dan tanaman

hortikultura yang di dapatkan dalam 1 ha. Peningkatan maupun penurunan produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : penggunaan teknologi baru, penggunaaan bibit unggul, penggunaan pupuk berimbang dll. Dikota Parepare produktivitas dan produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, dan Kacang Hijau) mulai dari tahun 2008 sampai RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 111

pada tahun 2012 sangat berfluktuasi seperti yang terlihat pada tabel 2.123. Hal ini disebabkan sebagian besar petani di Kota Parepare tidak mempergunakan anjuran pemerintah yaitu 7 tepat yaitu 1) Tepat penggunaan benih /bibit, 2) Tepat penggunaan

pupuk,

3)

Tepat

Waktu

tanam,

4)

Tepat

Pengolahan Lahan 5) Tepat irigasi, 6) Tepat panen 7) Tepat pola tanam serta adanya pengaruh iklim. Tabel 2.124 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Luas areal tanaman padi dari sektor pertanian/perkebunan lainnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Ton

8.477

6.862

6.149

7.065

6.191

Ha

1.667

1.400

1.273

1.320

1.765

Ton/Ha

5,09

4,90

4,83

5,35

3,51

Sumber : Dinas PKPKKota Parepare Tahun 2013

Tabel 2.124. menunjukkan bahwa di Kota Parepare pada tahun 2008 sampai pada tahun 2012 luas pertanaman padi atau

bahan pangan utama lokal lainnya pada sektor

pertanian mengalami peningkatan dari 1.667 ha menjadi 1.765 yaitu naik sebesar 465 Ha. Hal ini disebabkan adanya bantuan dari pemerintah berupa Hand traktor sebanyak 40 unit, sehingga motivasi petani dalam pengolahan lahan pertaniannya meningkat. b. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Tabel 2.125 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB NO 1

2

BIDANG / URUSAN Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

2008

2009

TAHUN 2010

Juta Rp

51.186

55.075

54.347

56.107

57.504

Juta Rp

655.255,15

707.234,86

766.745,34

826.486,23

891.923,09

%

7,81

7,79

7,09

6,79

6,45

SATUAN

2011

2012

Sumber : Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 112

Tabel

2.125

menunjukan

kontribusi

sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kota Parepare selama lima tahun. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kontribusinya terus menerus mengalami penurunan yakni dari angka 7,81 persen pada tahun 2008 menjadi 6,45 persen pada tahun 2012.

Penurunan ini menandakan bahwa

terdapat sektor-sektor lain dalam PDRB yang mengalami peningkatan

lebih

cepat

dibandingkan

dengan

sektor

pertanian. c. Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB Produksi pertanian juga dapat dilihat dari peran serta kelompok tani di Kota Parepare. Tabel 2.126 menggambarkan bahwa jumlah produksi padi dari hasil kelompok tani nampaknya berfluktuasi setiap tahun. Dengan demikian kontribusinya

terhadap

PDRB

juga

mengalami

ketidakstabilan dan cenderung menurun di tahun 2012 hanya sebesar 79,75 persen dari tahun 2011 sebesar 92,58 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 motivasi petani untuk

menanam

padi

lebih

tinggi

di

banding

dengan

menanam palawija serta di dukung oleh iklim yang baik. Sedangkan

rata-rata

peningkatan

kontribusi

produksi

kelompok petani terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun sebesar 3,89 persen. Ini menunjukkan bahwa kelompok tani dalam memproduksi padi sangat optimis melakukan usaha taninya. Tabel 2.126 Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

Ton

5.423

5.423

4.720

6.541

4.937

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama didaerah (ton) per tahun

Ton

8.447

6.862

6.149

7.065

6.191

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

%

64,20

79,03

76,76

92,58

79,75

NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) per tahun

2



Bab II - 113

d. Cakupan Bina Kelompok Petani Dari jumlah seluruh kelompok petani yang ada di Kota Parepare

sebanyak

87

kelompok

tani

ternyata

belum

semuanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah per tahunnya dimana pada tahun 2008 hanya 32 kelompok petani dan pada tahun 2012 menjadi 40 kelompok petani atau pemberian bantuan tersebut tidak setiap tahun ada. Sehingga secara keseluruhan hingga tahun 2012, cakupan bina kelompok petani belum mencapai 50 persen atau hanya 40.8 persen saja. Sedangkan berdasarkan kelembagaan dari gabungan beberapa kelompok tani (Gapoktan) terdapat 11 Gapoktan yang sudah terbentuk dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Pada tahun 2010 telah menerima pembinaan berupa bantuan sosial PUAP dan pendampingan sebanyak 8 gapoktan kemudian 3 gapoktan pada tahun 2011. Tabel 2.127 Jumlah Kelembagaan Petani Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Klp

32

-

27

-

40

Klp

87

87

87

98

98

Jumlah gapoktan yang mendapat pembinaan/ bantuan

-

-

-

8

11

11

Jumlah seluruh gapoktan yang ada

-

-

-

8

11

11

Cakupan bina kelompok petani

%

36,78

-

65,52

50,00

70,41

1

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan/ bantuan Pemkot per tahun

2

Jumlah seluruh kelompok tani yang ada

3 4

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.127 di atas, secara keseluruhan cakupan bina kelompok petani baik dari tahun 2008 ke tahun hingga 2012 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sudah mencapai sebesar 70,41 persen, selanjutnya berdasarkan kelembagaan petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terbentuk dari tahun 2010 sampai tahun 2011 sudah memenuhi target dengan pembinaan dan pendampingan 100 persen.


Bab II - 114

2.3.2.2. Kehutanan a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Luas total hutan dan lahan kritis selama tahun 2008 hingga 2012 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 seluas 1.490 Hektar dan pada tahun 2012 hanya seluas 490 hektar. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya

perubahan

alih

fungsi

pada

lahan

tersebut.

Sedangkan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan kritis yang sudah dilakukan sangat jauh berbeda dari luas hutan dan lahan kritis itu sendiri. Pada tahun 2008 luas hutan dan lahan kritis sebesar 1.490 hektar namun yang direhabilitasi hanya 50 hektar saja dan pada tahun 2012 luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi hanya 10 hektar dari 490 hektar yang ada. Tabel 2.128 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

-

-

10

1.004

10

2

Luas total hutan dan lahan kritis

Ha

1.490

1.290

1.290

1.280

490

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

-

-

0,78

78,44

3,62


Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2008-2009 tidak ada hutan yang direhabilitasi namun luas hutan berkurang, hal ini disebabkan karena lahan yang tadinya kritis tumbuh alami. Pada Tahun 2011 penanganan terhadap hutan dan lahan kritis sebesar 1.004 Ha, namun karena adanya faktor seperti kebakaran hutan, cuaca ekstrim, dan penebangan pohon oleh masyarakat maka hutan dan lahan kritis yang belum direhabilitasi bertambah menjadi 490 Ha. Dengan mengacu pada Tabel 2.126, terlihat bahwa rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kota Parepare dari tahun


Bab II - 115

ke tahun relative sangat kecil pada kisaran 2 persen sampai 3 persen saja. b. Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan kawasan hutan pada tahun 2010 adalah seluas 65 hektar dari 2.499 luas kawasan hutan yang ada namun pada tahun 2012 kerusakan tersebut meningkat hingga 100 hektar. Penyebabnya karena masih adanya masyarakat yang melakukan perambahan hutan misalnya dengan melakukan penebangan pohon-pohon dihutan tanpa meminta izin kepada pihak yang terkait. Persentase luas kawasan hutan pada tahun 2012 baru sekitar 4 persen saja atau masih tergolong sedikit, namun kesadaran masyarakat tetap harus lebih ditingkatkan dalam menjaga dan melestarikan hutan agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. Tabel 2.129 Kerusakan Kawasan HutanKota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Luas kerusakan kawasan hutan (Ha) Luas kawasan hutan (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

Ha

-

-

65

4

100

Ha

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

%

-

-

2,60

0,16

4,00

SATUAN


Berdasarkan Tabel 2.129, dapat disimpulkan bahwa kerusakan tertinggi kawasan hutan di Kota Parepare terjadi pada tahun 2012 dengan angka 4 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2011 dengan angka 0,16 persen. 2.3.2.3. Pariwisata a. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Parepare dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 hanya berkisar pada 0,25 persen. Walaupun jumlah kontribusi terhadap

sektor

pariwisata

setiap

tahunnya

meningkat

namun bila dibandingkan terhadap total PDRB secara


Bab II - 116

keseluruhan maka kontribusinya tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena masih ada potensi-potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dan PDRB. Tabel 2.130 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRBTahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata Jumlah PDRB

SAT

2008

2009

TAHUN 2010

2011

2012

Dalam Juta Rp

3.335,30

3.865,21

4.156,14

5.074,29

6.054,03

Dalam Juta Rp

1.298.778,61

1.519.156,10

1.795.963,76

2.073.555,94

2.376.521,26

0,24

0,25

Kontribusi sektor % 0,26 0,25 0,23 Pariwisata terhadap PDRB Sumber : Dinas OPP dan Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013

2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan a. Produksi Perikanan Produksi perikanan di Kota Parepare selama tahun 2008 hingga 2012 hampir mencapai 100 persen atau sudah hampir mencapai target daerah. Pada Tahun 2008 jumlah produksi ikan sebesar 3.800 ton dari 3.870 yang ditargetkan daerah atau sudah 98,19 persen. Posisi Kota Parepare yang strategis karena berbatasan dengan perairan yaitu Teluk Parepare membawa keuntungan yang besar khususnya dalam produksi ikan didaerah ini namun disamping posisi yang strategis maka naik turunnya jumlah produksi ikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya faktor cuaca yang sangat berpengaruh. Tabel 2.131 Produksi Perikanan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah produksi ikan

Ton

3.800

3.407

3.135

3.317

3.329

2

Target daerah

Ton

3.870

3.480

3.200

3.400

3.400

%

98,19

97,90

97,97

97,56

97,91

Produksi perikanan


Dari tabel tersebut diatas, produksi perikanan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan karena adanya penyaluran Bantuan dari pemerintah melalui RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 117

kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap, kegiatan pengembangan pengembangan

usaha usaha

perikanan

budidaya,

kegiatan

pengolahan/pemasaran

perikanan

sejak tahun 2012 yang diperuntukkan bagi masyarakat pesisir baik nelayan tangkap, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil kelautan dan perikanan seperti pengadaan perahu, alat tangkap, benih, pakan dan alat pengolah/pemasaran. b. Konsumsi Ikan Persentase Konsumsi ikan bagi masyarakat di Kota Parepare

dapat

dikatakan

hampir

sebanding

dengan

persentase produksi perikanan yaitu selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 97,70 persen. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2008 jumlah konsumsi ikan sebesar 29,21 kg dari target daerah sebesar 30 kg kemudian pada tahun 2012 jumlah konsumsi ikan meningkat menjadi 30,92 kg dari 31,92 kg target daerah. Tabel 2.132

Konsumsi Ikan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah konsumsi ikan

Kg

29,21

29,87

30,25

30,73

30,92

2

Target daerah

Kg

30,00

30,00

31,00

31,62

31,92

Konsumsi ikan

%

97,37

99,57

97,58

97,19

96,87


Berdasarkan Tabel 2.132 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah konsumsi ikan masyarakat Kota Parepare dari tahun ke tahun relatif stabil pada kisaran 29 kg sampai dengan 31 kg, hal ini disebabkan karena produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil-hasil perikanan juga meningkat disamping itu peran ibu-ibu pengolah

hasil

perikanan

dan

kelautan

juga

semakin

meningkat dalam memproduksi abon ikan, nugget, otak-otak dan bakso ikan yang digemari oleh konsumen mulai dari anak-anak

sampai


orang

dewasa

karena

selain

Bab II - 118

mengkonsumsi ikan itu sehat, hasil olahan kelautan dan perikanan memberikan cita rasa yang enak dan gurih. c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kelompok binaan

Nelayan di Kota Parepare terbagi

dalam beberapa bentuk yakni kelompok nelayan, kelompok tambak,

kelompok

penjual

ikan

dan

kelompok

wanita

nelayan. Pada tahun 2011 baru berkisar 45 kelompok dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 61 kelompok. Pada tahun 2011, jumlah kelompok binaan yang mendapatkan bantuan mencapai 99,33 persen atau masih ada sebanyak 3 kelompok nelayan yang belum mendapat bantuan. Tabel 2.133 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

1

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda per tahun

2

Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

Klp

-

-

45

42

10

Klp

-

-

45

45

61

Cakupan bina kelompok % 100 93,33 16,39 nelayan Sumber : Dinas PKPK & Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2013

2.3.2.5. Pariwisata a. Kunjungan Wisata Jumlah kunjungan wisata di Kota Parepare mengalami peningkatan dari 225.594 orang pada tahun 2007 meningkat mendekati dua kali lipat menjadi 489.580 orang pada tahun 2012.

Banyaknya

jumlah

kunjungan

tersebut

turut

memengaruhi aktivitas ekonomi di Kota Parepare. Tabel 2.134 Kunjungan Wisata di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Jumlah seluruh kunjungan wisata di Kota Parepare

orang

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

225.594

361.882

392.882

395.000

489.580



Bab II - 119

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Peran sektor pariwisata terhadap pembentukan nilai tambah PDRB cenderung meningkat dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota

Parepare

khususnya

SKPD

terkait

telah

berhasil

mendorong peningkatan nilai tambah sektor pariwisata. Ke depan,

diharapkan

nilai

tambah

tersebut

dapat

lebih

ditingkatkan dengan melalui berbagai program strategis. Tabel 2.135

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB NO 1

BIDANG / URUSAN

SATUAN

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

%

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

29,49

28,92

28,38

30,00

30,25


2.3.2.5. Perdagangan a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tabel 2.136 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor perdagangan

Juta Rp

151.953,85

160.554,46

169.198,29

183.901,62

198.025,26

2

Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Hotel

Juta Rp

2.119,12

2.287,76

2.505,61

2.683,09

3.103,94

3

Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Restaurant

Juta Rp

39.177,05

41.702,14

46.039,22

49.770,08

56.139,81

Juta Rp

193.250,02

204.544,36

217.743,12

236.354,79

257.269,01

Juta Rp

655.255,15

707.234,86

766.745,34

826.486,23

891.923,09

Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

%

23,19

22,70

22,07

22,25

22,20

Kontribusi sub sektor Hotel terhadap PDRB

%

0,32

0,32

0,33

0,32

0,35

Kontribusi sub sektor Restaurant terhadap PDRB

%

5,98

5,90

6,00

6,02

6,29

28,60

28,84

4 5

Jumlah kotribusi PDRB dari sektor perdagangan, Hotel dan Restaurant Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan % 29,49 28,92 28,40 restaurant terhadap PDRB Sumber : Dinas Perindagkop dan Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013


Bab II - 120

Dari Tabel 2.136, terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant terhadap PDRB Kota Parepare pada tahun 2008 sebesar 29,49 persen dan pada tahun

2012

kontribusi

turun

sektor

menjadi

28,84

perdagangan,

persen.

hotel

Penurunan

dan

restaurant

terhadap PDRB disebabkan karena nilai tambah sub sektor hotel

dan

sehingga

restaurant

juga

mempengaruhi

meningkat

setiap

kontribusinya

tahunnya

terhadap

PDRB

meskipun sub sektor perdagangan tiap tahunnya juga meningkat nilai tambahnya. 2.3.2.6. Perindustrian a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Seperti sektor-sektor lainnya, nilai tambah sektor industri juga mengalami peningkatan secara absolut setiap tahun. Akan tetapi pertumbuhannya cukup lambat sehingga turut mempengaruhi perannya terhadap total PDRB di Kota Parepare. Tabel 2.137 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

1

Jumlah kotribusi PDRB dari sektor industri

2

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Juta Rp

19.214,46

20.078,18

20.607,29

21.747,12

22.972,24

Juta Rp

655.255,15

707.234,86

766.745,34

826.486,23

891.923,09

%

2,93

2,84

2,69

2,63

2,58

Sumber : Dinas Perindagkop dan Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2013

Dari Tabel 2.137, terlihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Parepare dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan yakni dari 2,93 persen pada tahun 2008 menjadi 2,58 persen pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai tambah sektor industri lebih lambat dibanding peningkatan nilai tambah sektor Hotel dan Restaurant, sektor keuangan dan jasa lainnya. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 121

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Jenis dan Jumlah Bank dan cabang Salah satu indikator daya saing daerah Kota Parepare adalah banyaknya lembaga keuangan yang berada di Kota Parepare. Dalam kurun waktu 2008-2012, jumlah bank setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yakni 13 buah Tabel 2.138

Jenis dan Jumlah Bank dan cabang di Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Bank Milik Pemerintah

buah

5

5

5

5

5

2

Bank Milik Swasta Nasional

buah

7

7

7

7

7

3

Bank Milik Swasta Asing

buah

-

-

-

-

-

4

Bank Milik Pemerintah Daerah

buah

1

1

1

1

1

Jenis dan Jumlah Bank

buah

13

13

13

13

13

Sumber : Bagian Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013

b. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota Parepare sebagai tempat transit bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan biasa, baik menggunakan jalur laut maupun darat. Sebagai akibatnya, tingkat hunian terhadap kamar hotel maupun permintaan terhadap pelayanan jasa akomodasi lainnya dan juga pelayanan restoran semakin meningkat. Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya diKota Parepare pada tahun 2012 adalah sebanyak 33 buah dimana terdapat satu hotel bintang satu dan 32 hotel non bintang.


Bab II - 122

Tabel 2.139

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 2

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN

Hotel Bintang Satu Hotel Non Bintang

buah buah

2008 15

2009 16

2010 1 16

2011 1 25

2012 1 32

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

buah

15

16

17

26

33

Sumber : Bagian Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa jenis, kelas dan jumlah penginapan / hotel kota parepare tahun 2008-2012 terus meningkat setiap tahunnya, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai tempat transit bagi para pendatang. 2.4.2.

Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Angka Kriminalitas Faktor keamanan di suatu daerah merupakan salah faktor untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang cukup baik. Di Kota Parepare nampaknya masih banyak ditemukan angka kriminalitas yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan investor untuk menanamkan modalnya. Tabel 2.138 menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Parepare cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Dari berbagai

tindakan kriminalitas, bentuk kriminalitas

tertinggi adalah Ranmor.


Bab II - 123

Tabel 2.140 Angka Kriminalitas Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1

BIDANG / URUSAN Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun : - Uang Palsu - Pembunuhan

SATUAN Kasus

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

95

131

65

86

460

42 1

52 2

0 3

1 1

1 1

- Perkosaan

0

0

0

3

16

- Perjudian

24

39

14

7

7

- Penganiayaan Berat

1

1

1

2

206

- Ranmor

20

17

47

72

0

- Pencurian

0

0

0

0

229

- Narkotika - Pengrusakan Kantor Pemerintah/POLRI - Pengrusakan Tempat Ibadah

7

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Penimbunan BBM

0

0

0

0

0

- Unjuk Rasa

0

0

0

0

0

- Penjarahan

0

0

0

0

0

Jumlah Penduduk jiwa 117.063 118.842 129.262 130.582 Angka kriminalitas per 10.000 kasus 8 11 5 7 penduduk Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Parepare Tahun 2013

132.048

b. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Selama tahun 2008-2012, semua Jenis Pajak Daerah di Kota Parepare dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sedangkan untuk Retribusi Daerah dikelola oleh beberapa SKPD terkait. Data mengenai jumlah dan macam Pajak dan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.141 Jumlah dan Macam Pajak DaerahTahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah pajak dan Retribusi daerah 1

- Pajak Daerah

jenis

6

6

6

8

7

2

- Retribusi Jasa Umum

jenis

11

12

12

12

10

3

- Retribusi Jasa Usaha

jenis

5

5

5

5

5

4

- Retribusi Perizinan Tertentu

jenis

5

5

5

8

5

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, semua jenis Pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dimana selama RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab II - 124

35

kurun waktu tahun 2008-2010 ada sebanyak 6 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Galian C (pada Tahun 2012 berubah nama/nomenklatur menjadi

Pajak

berdasarkan

Mineral

Bukan

Undang-undang

Logam

Nomor

28

dan

Batuan

tahun

2009)

sedangkan pada tahun 2011 ada penambahan 2 macam Pajak Daerah yaitu Pajak Air Tanah dan BPHTB yang pengelolaannya diserahkan ke daerah masing-masing. Pada Tahun 2012 Pajak Hiburan dihilangkan

karena Peraturan

daerah belum ditetapkan dan nanti setelah Peraturan Daerah

Nomor

14

Tahun

2012

ditetapkan

maka

pemungutannya dilaksanakan pada tahun 2013. Untuk Retribusi Jasa Umum pada tahun 2009 hingga tahun 2011 bertambah Retribusi untuk Jasa Kepariwisataan yang dikelola oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata mengelola Retribusi Jasa Kepariwisataan namun pada tahun 2012 berganti nama menjadi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi jasa Usaha pada tahun 2008 hingga 2010 terdiri atas 5 (lima) macam yaitu : Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Rumah Potong Hewan, sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu selama tahun 2008-2010 terdiri dari 5 macam yaitu Retribusi

IMB,

Retribusi

Gangguan/Keramaian

(SITU),

Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Jasa Kontruksi dan Retribusi Izin Lokasi/PPT dan pada tahun 2011 bertambah 1 macam lagi retribusi yaitu retribusi pelayanan jasa ketatausahaan.


Bab II - 125

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan,

pertanggunggjawaban

sampai

pada

pemeriksaan atas APBDyang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepareyang terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerahmerupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. 3.1. 3.1.1.

Kinerja Keuangan Masa lalu Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan

untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 1

daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Realisasi pelaksanaan APBD di Kota Parepare untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2008-2012 disajikan dalam bentuk Tabel

3.1.

yang

meliputi

komponen

pendapatan,

belanja,

dan

pembiayaan pembangunan


Bab III - 2

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

U R A I A N

1

PENDAPATAN

1,1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Derah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN (Rp) 2008 348.047.840.175,45

2009 367.764.342.715,17

2010 425.448.760.956,81

2011 498.111.568.537,12

2012 534.261.112.750,55

31.104.316.740,45

37.378.318.089,91

45.252.486.012,78

50.922.101.827,46

52.629.180.248,07

4.550.374.546,00

4.920.298.409,00

6.771.935.247,00

10.048.244.933,36

12.161.925.837,00

19.130.606.639,00

23.104.875.157,56

31.702.011.599,00

33.904.447.525,00

8.202.282.963,00

Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan

1.145.664.787,45

1.633.659.242,94

1.672.269.564,04

2.785.890.655,00

2.737.677.623,38

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

6.277.670.768,00

7.719.485.280,41

5.106.269.602,74

4.183.518.714,10

29.527.293.824,69

1,2

Dana Perimbangan

291.902.594.027,00

309.581.865.255,26

318.683.012.551,00

332.671.912.173,75

411.474.441.326,00

1.2.1

Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

22.747.965.827,00

23.086.862.255,26

28.870.094.351,00

26.871.259.173,75

28.547.328.274,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

229.446.628.200,00

242.064.003.000,00

266.298.518.200,00

276.395.953.000,00

332.564.413.052,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

39.708.000.000,00

44.431.000.000,00

23.514.400.000,00

29.404.700.000,00

50.362.700.000,00

1,3


25.040.929.408,00

20.804.159.370,00

61.513.262.393,03

114.517.554.535,91

70.157.491.176,48

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

7.500.000.000,00

-

-

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain

13.558.572.207,00

12.695.699.570,00

16.591.464.708,03

19.371.530.833,91

22.244.632.156,48

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

2.957.611.000,00

-

88.816.819.262,00

37.379.685.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain

3.982.357.201,00

5.150.848.800,00

5.963.534.467,00

6.329.204.440,00

10.533.174.020,00

1.3.6

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

Jumlah Pendapatan


-

-

38.958.263.218,00

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

-

Bab III - 3

NO

U R A I A N

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2008

2009

2010

2011

2012

2

BELANJA DAERAH

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

2,1

Belanja Tidak Langsung

160.084.537.964,33

182.971.412.024,41

212.812.446.958,68

251.890.152.243,64

260.782.038.292,14

2.1.1

Belanja Pegawai

141.246.059.901,00

161.849.124.933,00

197.168.845.225,00

242.465.804.331,00

254.406.533.608,00

2.1.2

Belanja Bunga

3.747.228.898,33

2.376.826.817,41

3.634.813.721,68

3.529.810.000,64

4.788.879.332,14

2.1.3

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja Hibah

3.624.351.450,00

12.954.300.401,00

6.184.793.000,00

1.495.025.000,00

445.000.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

11.306.547.715,00

5.662.709.873,00

5.633.195.012,00

4.205.012.912,00

430.450.000,00

2.1.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490.925.352,00

2.1.8

Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuanagan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

160.350.000,00

128.450.000,00

190.800.000,00

194.500.000,00

220.250.000,00

2,2

Belanja Langsung

173.342.127.607,00

208.922.402.810,00

262.918.328.050,00

264.238.917.679,00

214.246.787.330,00

2.2.1

Belanja Pegawai

17.730.928.400,00

21.173.782.997,00

22.539.885.850,00

22.121.444.400,00

17.451.637.950,00

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

63.014.505.096,00

83.599.191.247,00

106.598.622.649,00

119.407.904.075,00

117.500.364.156,00

2.2.3

Belanja Modal

92.596.694.111,00

104.149.428.566,00

133.779.819.551,00

122.709.569.204,00

79.294.785.224,00

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

14.621.174.604,12

(24.129.472.119,24)

(50.282.014.051,87)

(18.017.501.385,52)

59.232.287.128,41

2.1.7

Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)


Bab III - 4

NO

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN

U R A I A N

2008 78.219.564.040,84

2009 92.554.090.778,32

2010 69.882.351.575,58

2011 25.257.209.747,45

2012 60.552.261.569,76

68.621.674.660,47

87.873.932.127,82

68.127.344.750,08

22.297.229.795,71

1.766.284.009,54

53.719.825.946,47

73.784.396.837,82

61.917.482.490,08

16.423.707.875,71

1.317.971.878,45

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3,1

3.1.2

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan

-

-

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

14.901.848.714,00

14.083.085.287,00

6.209.862.260,00

5.873.521.920,00

-

3.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

250.615.993,09

3.1.6

Penerimaan Utang Daerah

-

6.450.003,00

-

-

197.696.138,00

68.621.674.660,47

87.873.932.127,82

68.127.344.750,08

22.297.229.795,71

1.766.284.009,54

9.597.889.380,37

4.680.158.650,50

1.755.006.825,50

2.959.979.951,74

58.785.977.560,22

3.1.1

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3,2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

3.2.2

Penyertaan Modal (Infestasi) Pemerintah Daerah

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

-

-

-

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

7.597.889.380,37

985.988.435,50

1.255.006.825,50

2.959.979.951,74

58.535.977.560,22

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

683.131.269,00

500.000.000,00

-

250.000.000,00

3.2.5

Pembayaran Utang Pajak

-

11.038.946,00

-

-

-

Pembayaran Utang Retensi

-

-

-

-

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

9.597.889.380,37

4.680.158.650,50

1.755.006.825,50

2.959.979.951,74

58.785.977.560,22

Pembiayaan Netto

59.023.785.280,10

83.193.773.477,32

66.372.337.924,58

19.337.249.843,97

(57.019.693.550,68)

3,3 SILPA Tahun Berkenan Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare, Tahun 2013

73.644.959.884,22

61.394.637.219,08

16.090.323.872,71

1.319.748.458,45

2.212.593.577,73


Bab III - 5

3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

merupakan

penerimaan

pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Secara umum pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, 2008-2012 diuraikan pada Tabel 3.2. berikut ini :


Bab III - 6

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

1 1,1

U R A I A N

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

RATARATA PERT. (%)

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2008

2009

2010

2011

2012

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

11,09

31.104.316.740,45

37.378.318.089,91

45.252.486.012,78

50.922.101.827,46

52.629.180.248,07

14,47

4.550.374.546,00

4.920.298.409,00

6.771.935.247,00

10.048.244.933,36

12.161.925.837,00

27,33

19.130.606.639,00

23.104.875.157,56

31.702.011.599,00

33.904.447.525,00

8.202.282.963,00

1,19

1.1.1

Pajak Derah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3


1.145.664.787,45

1.633.659.242,94

1.672.269.564,04

2.785.890.655,00

2.737.677.623,38

26,91

1.1.4


6.277.670.768,00

7.719.485.280,41

5.106.269.602,74

4.183.518.714,10

29.527.293.824,69

116,47

1,2

Dana Perimbangan

291.902.594.027,00

309.581.865.255,26

318.683.012.551,00

332.671.912.173,75

411.474.441.326,00

9,37

1.2.1

Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

22.747.965.827,00

23.086.862.255,26

28.870.094.351,00

26.871.259.173,75

28.547.328.274,00

4,10

1.2.2

Dana Alokasi Umum

229.446.628.200,00

242.064.003.000,00

266.298.518.200,00

276.395.953.000,00

332.564.413.052,00

9,84

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

39.708.000.000,00

44.431.000.000,00

23.514.400.000,00

29.404.700.000,00

50.362.700.000,00

16,65


25.040.929.408,00

20.804.159.370,00

61.513.262.393,03

114.517.554.535,91

70.157.491.176,48

45,95

-

-

-

-

-

-

7.500.000.000,00

-

-

-

-

-

13.558.572.207,00

12.695.699.570,00

16.591.464.708,03

19.371.530.833,91

22.244.632.156,48

19,56

-

2.957.611.000,00

-

88.816.819.262,00

37.379.685.000,00

-51,58

3.982.357.201,00

5.150.848.800,00

5.963.534.467,00

6.329.204.440,00

10.533.174.020,00

75,94

-

-

38.958.263.218,00

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

1,3 1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3


1.3.4


1.3.5


1.3.6

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Jumlah Pendapatan

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

11,42

Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013


Bab III - 7

Berdasarkan Tabel 3.2, nampak bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare untuk kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami

peningkatan

dimana

pada

tahun

2008

sebesar

Rp.

348.047.840.174,45,- meningkat menjadi Rp. 534.261.112.750,55,pada tahun 2012 atau bertumbuh dengan rata-rata 11,09 persen per tahun. Besaran pendapatan daerah dikontribusi oleh pendapatan asli daerah yang bertumbuh

secara rata-rata 14,47 persen per tahun,

Dana Perimbangan bertumbuh setiap tahun dengan rata-rata 9,37 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah bertumbuh sebesar 45,95 persen per tahun.

Penjelasan lebih rinci dari setiap komponen

pendapatan daerah adalah: a. Pendapatan Asli Daerah Selama periode 2008-2012, PAD mengalami peningkatan mendekati 2 kali lipat dari Rp 31,1 milyar menjadi Rp 52, 6 milyar di tahun 2012. Secara rata-rata PAD Kota Parepare bertumbuh 14,47 persen setiap tahunnya dalam kurun waktu 2008-2012. Bila dilihat dari komponen PAD itu sendiri, maka pertumbuhan terbesar diberikan oleh komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat dari Rp. 6.277.670.768,-pada tahun 2008 menjadi Rp.29.527.293.824,69,- pada tahun 2012 atau tumbuh secara ratarata sebesar 116,47 persen. Kemudian pertumbuhan terbesar juga diberikan oleh komponen Pajak Daerah dengan pertumbuhan sebesar 27,33 persen per tahun. Meskipun retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, namun sumbangannya menempati urutan pertama dari seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang

berasal

dari

APBN

untuk

mendukung

pelaksanaan

kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Peningkatan terbesar pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Khusus yang memiliki pertumbuhan dengan rerata sebesar 16,65 persen selama lima tahun, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak


Bab III- 8

hanya meningkat sebesar 4,10 per tahun persen atau berada dibawah Dana Alokasi Umum yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,84 persen. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rata-rata pertumbuhan pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berfluktuatif atau tergantung pada kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga anggarannya tidak setiap tahun ada. Meskipun demikian, lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap menjadi penting sebagai sumber pendapatan daerah Kota Parepare. Secara rinci proporsi sumber-sumber Pendapatan Daerah didalam APBD Kota Parepare digambarkan dalam Tabel 3.3. berikut ini :


Bab III- 9

Tabel 3.3 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

U R A I A N

PROPORSI (%) 2008

2009

2010

2011

2012

RATARATA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

PENDAPATAN

1,1


8,94

10,16

10,64

10,22

9,85

9,96

1.1.1

Pajak Derah

14,63

13,16

14,96

19,73

23,11

17,12

1.1.2

Retribusi Daerah

61,50

61,81

70,06

66,58

15,59

55,11

1.1.3


3,68

4,37

3,70

5,47

5,20

4,48

1.1.4


20,18

20,65

11,28

8,22

56,10

23,29

83,87

84,18

74,91

66,79

77,02

77,35

7,79

7,46

9,06

8,08

6,94

7,86

1.2.2

Dana Perimbangan Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak Dana Alokasi Umum

78,60

78,19

83,56

83,08

80,82

80,85

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

13,60

14,35

7,38

8,84

12,24

11,28

7,19

5,66

14,46

22,99

13,13

12,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal

29,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5,99

54,15

61,02

26,97

16,92

31,71

38,15

0,00

14,22

0,00

77,56

53,28

29,01

15,90

24,76

9,69

5,53

15,01

14,18

0,00

0,00

63,33

0,00

0,00

12,67

Jumlah Pendapatan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,2 1.2.1

1,3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hibah

Berdasarkan tabel tersebut, Dana perimbangan menyumbang total pendapatan daerah rata-rata sebesar 77,35 persenper tahun selama lima tahun 2008-2012. Sementara sumbangan PAD masih cukup rendah hanya berkisar 8,94 -10,64 persen atau rata-rata 9,96 persen pada periode yang sama. Hal ini berarti peran dana transfer terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kota Parepare lebih mendominasi dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lain.


Bab III- 10

Penyumbang terbesar dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum secara rata-rata mencapai 80,85 persen setiap tahunnya. Penyumbang terbesar ke dua adalah dana alokasi khusus dan ketiga adalah dana bagi hasil. Sumbangan Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah juga memperlihatkan peran yang relative besar dengan rata-rata 62,41 persen. Meskipun DAU memberi sumbangan cukup besar namun cenderung menurun hingga tahun 2012. Pada periode yang sama, berkontribusi

terbesar

terhadap

sumber penerimaan PAD yang pendapatan

asli

daerah

adalah

retribusi daerah dengan rata-rata sumbangannya sebesar

55,11

persen per tahun. Namun demikian, sumbangannya terhadap total pendapatan daerah baru berkisar 5,51 persen. Sumber penerimaan PAD yang lain seperti pajak daerah meskipun masih relative kecil namun cenderung meningkat hingga tahun 2012. Hal ini berarti pajak daerah dan sumber PAD yang lain masih mempunyai peluang untuk lebih ditingkatkan. Sementara retribusi daerah pada tahun 2012 memperlihatkan nilai penerimaan yang menurun drastis dibandingkan dengan

tahun

sebelumnya.

Ke

depan,

faktor-faktor

penyebab

penurunan angka tersebut harus menjadi perhatian agar ke depan tidak mengalami penurunan dan seluruh sumber-sumber PAD dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah.

Secara

keseluruhan

dapat

disimpulkan

bahwa

tingkat

ketergantungan Pemerintah Kota Parepare terhadap pemerintah pusat didalam membiayai pembangunan daerah masih cukup tinggi. 3.1.1.2. Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja daerah Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 yang terdiri dari Belanja TidakLangsung dan Belanja Langsung, dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.


Bab III- 11

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

U R A I A N

RATARATA GR (%)

REALISASI BELANJA (Rp) 2008

2009

2010

2011

2012

2

BELANJA DAERAH

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

10,26

2,1


160.084.537.964,33

182.971.412.024,41

212.812.446.958,68

251.890.152.243,64

260.782.038.292,14

16,99

2.1.1

Belanja Pegawai

141.246.059.901,00

161.849.124.933,00

197.168.845.225,00

242.465.804.331,00

254.406.533.608,00

18,06

2.1.2

Belanja Bunga

3.747.228.898,33

2.376.826.817,41

3.634.813.721,68

3.529.810.000,64

4.788.879.332,14

24,68

2.1.3

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja Hibah

3.624.351.450,00

12.954.300.401,00

6.184.793.000,00

1.495.025.000,00

445.000.000,00

182,73

2.1.5


11.306.547.715,00

5.662.709.873,00

5.633.195.012,00

4.205.012.912,00

430.450.000,00

-16,19

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

-

-

-

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

-

490.925.352,00

-

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

160.350.000,00

128.450.000,00

190.800.000,00

194.500.000,00

220.250.000,00

2,2

Belanja Langsung

173.342.127.607,00

208.922.402.810,00

262.918.328.050,00

264.238.917.679,00

214.246.787.330,00

17,07 83,27 5,15

2.2.1

Belanja Pegawai

17.730.928.400,00

21.173.782.997,00

22.539.885.850,00

22.121.444.400,00

17.451.637.950,00

-3,82

2.2.2


63.014.505.096,00

83.599.191.247,00

106.598.622.649,00

119.407.904.075,00

117.500.364.156,00

16,54

2.2.3

Belanja Modal

92.596.694.111,00

104.149.428.566,00

133.779.819.551,00

122.709.569.204,00

79.294.785.224,00

-1,71

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

10,26

Jumlah Belanja

-

Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare, Tahun 2013


Bab III- 12

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa terdapat hubungan paralel antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam kurun waktu 2008-2012 belanja daerah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Belanja daerah meningkat

dari Rp

333,4 milyar di tahun 2008 meningkat menjadi Rp 475 milyar pada tahun 2012 atau bertumbuh dengan rata-rata 10,26 persen per tahun. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhannya masih jauh dibawah dari

rata-rata

pertumbuhan

pendapatan

daerah.

Dalam

periode

tersebut, Belanja Daerah yang terbesar terjadi pada Belanja Tidak Langsung

dimana

dalam

kurun

waktu

lima

tahun

mengalami

pertumbuhanrata-rata 16,99 persen setiap tahunnya sedangkan untuk Belanja Langsung hanya mengalami peningkatan rata-rata 5,15 persen. Jika dicermati lebih rinci, alokai belanja tidak langsung terbesar adalah belanja pegawai dengan tingkat pertumbuhan per tahun ratarata 18,06 persen jauh lebih tinggi daripada alokasi belanja modal didalam belanja langsung. Tabel 3.5 memperlihatkan proporsi realisasi belanja terhadap total belanja daerah Kota Parepare, 2008-2012. Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

U R A I A N

PROPORSI (%) 2008

2009

2010

2011

2012

RATA-RATA (%)

2

BELANJA DAERAH

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2,1


48,01

46,69

44,73

48,80

54,90

48,63

2.1.1

Belanja Pegawai

88,23

88,46

92,65

96,26

97,56

92,63

2.1.2

Belanja Bunga

2,34

1,30

1,71

1,40

1,84

1,72

2.1.3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Belanja Hibah

2,26

7,08

2,91

0,59

0,17

2,60

2.1.5


7,06

3,09

2,65

1,67

0,17

2,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,04

2.1.6 2.1.7

Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuanagan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

0,10

0,07

0,09

0,08

0,08

0,08

2,2

Belanja Langsung

51,99

53,31

55,27

51,20

45,10

51,37

2.2.1

Belanja Pegawai

10,23

10,13

8,57

8,37

8,15

9,09

2.2.2


36,35

40,01

40,54

45,19

54,84

43,39

2.2.3

Belanja Modal

53,42

49,85

50,88

46,44

37,01

47,52

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah Belanja


Bab III - 13

Jika dilihat dari proporsi belanja sesuai dengan data pada tabel tersebut, maka Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah adalah rata-rata sebesar 51,37 persen lebih besar bila dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung yang hanya sebesar 48,63 persen. Proporsi terbesar pada Belanja Langsung berasal dari Belanja Modal dengan rata-rata sebesar 47,52 persen dalam kurun waktu 5 (lima Tahun). Untuk Belanja Tidak Langsung, terjadi peningkatan setiap tahunnya terutama bersumber dari Belanja Pegawai yang terus meningkat dimana proporsinya pada Tahun 2008 sebesar

88,23

persen dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 97,56 persen. 3.1.2.

Neraca Daerah Neraca adalah gambaran mengenai posisi keuangan suatu

entitas dalam hal ini posisi keuangan Pemerintah Kota Parepare yang terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kota Parepare tahun 2008-2012 disajikan pada tabel berikut ini.


Bab III - 14

Tabel 3.6 Neraca Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 KODE

Uraian

1 1.1 1.1.1

ASET ASET LANCAR Kas Kas di kas daerah Kas di Bendahara BLUD Kas di Bendahara Pengeluaran kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (BLUD) Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang Lain-lain

1.1.2 1.1.3

1.1.4

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR Pertumbuhan Aset Lancar (%)


Tahun Anggaran 2008

2009

2010

2011

79.872.568.580,15 74.859.732.930,82 71.922.160.841,82 1.733.837.988,00 1.203.734.101,00 2.521.606.409,33 75.744.650,00 1.627.200,00

67.812.273.355,41 63.168.670.493,08 59.183.604.051,08 2.740.328.442,00 1.244.738.000,00 2.628.550.310,33 347.789.932,00 912.988.258,00

25.005.991.073,04 16.668.044.613,71 15.320.217.412,71

-

GR (%)

2012

1.347.827.201,00 1.799.531.707,33 100.540.617,00 1.597.402.090,00

14.844.148.311,78 1.354.034.666,45 276.064.727,45 1.068.999.939,00 8.970.000,00 7.480.510.630,33 736.411.196,00 6.645.060.434,00

23.793.930.503,22 2.245.918.263,73 1.351.217.047,01 61.620.456,72 827.160.071,00

-

-

-

14.496.948.378,00

13.273.900,00 31.104.813,00 2.399.855.846,33

3.173.900,00 25.163.387,00 1.339.434.833,33

3.173.900,00 13.093.267,00 85.321.833,33

3.173.900,00 10.543.267,00 85.321.833,33

3.173.900,00 12.631.916,00 42.000.000,00

(15,22) (13,35) (37,72)

2.491.229.240,00

2.015.052.552,00

6.538.414.752,00

6.009.603.015,00

5.532.673.902,49

37,87

79.872.568.580,15 47,72

67.812.273.355,41 (15,10)

25.005.991.073,04 (63,12)

14.844.148.311,78 (40,64)

23.793.930.503,22 60,29

(2,17)

5.920.689,00 16.015.338.337,00 1.435.190.143,00 25.394.000,00

(23,05) 39,89 (7,22) (65,53)

80,50 203,08 11.259,85

Bab III- 15

KODE 1.2 1.2.1

1.2.2

1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

Uraian INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bergulir Investasi Dalam Proyek Pembangunan Investasi non permanen lainnya / Pinjaman kepada Masyarakat Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang (%) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP Pertumbuhan Aset Tetap (%)


Tahun Anggaran

GR (%)

2008 12.260.213.609,11 1.395.751.705,75 1.395.751.705,75 -

2009 14.678.083.609,11 1.313.621.705,75 1.313.621.705,75 -

2010 11.817.373.706,75 1.670.373.705,75 1.291.498.705,75 -

2011 11.718.211.375,00 1.571.211.374,00 1.365.036.374,00

2012 13.039.376.058,20 1.503.615.919,00 1.337.990.919,00 -

-

-

378.875.000,00

206.175.000,00

165.625.000,00

(21,75)

10.864.461.903,36 10.864.461.903,36 12.260.213.609,11 (11,52)

13.364.461.903,36 13.364.461.903,36 14.678.083.609,11 19,72

10.147.000.001,00 10.147.000.001,00 11.817.373.706,75 (19,49)

10.147.000.001,00 10.147.000.001,00 11.718.211.375,00 (0,84)

11.535.760.139,20 11.535.760.139,20 13.039.376.058,20 11,27

(13,05) 2,74

1.212.193.326.072,29 235.791.539.635,00 99.348.299.191,04 402.362.019.515,20 454.649.628.607,00 3.751.675.407,00 16.290.163.717,05 1.212.193.326.072,29 9,08

1.311.119.707.172,24 239.150.546.652,00 112.008.058.336,04 415.302.386.690,20 508.263.581.700,00 4.179.314.407,00 32.215.819.387,00 1.311.119.707.172,24 8,16

1.448.647.488.927,24 241.253.334.052,00 129.181.903.221,04 450.544.332.257,70 577.327.540.386,00 5.703.531.112,00 44.636.847.898,50 1.448.647.488.927,24 10,49

1.616.047.555.693,24 242.259.559.152,00 152.542.845.194,04 521.982.544.431,70 628.495.693.667,00 9.523.936.913,00 61.242.976.335,50 1.616.047.555.693,24 11,56

1.663.357.194.226,24 219.218.234.152,00 161.152.360.234,04 545.496.557.150,70 657.143.873.167,00 9.887.741.613,00 70.458.427.909,50 1.663.357.194.226,24 2,93

6,63 (1,36) 10,36 6,41 7,76 23,73 37,71

2,13 2,21 (0,77)

(2,43)

8,44

Bab III- 16

KODE

Uraian

1.4 1.3.1

DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8

ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang Retsribusi Piutang CV. Kilat Piutang Lima Utama Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA Pertumbuhan Aset Lainnya (%) JUMLAH TOTAL ASET Pertumbuhan Aset (%)

2 2.1

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2.1.2 2.1.3

Utang Bunga Utang Pajak


Tahun Anggaran 2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

3.062.259.129,79 1.627.200,00 56.094.963,00 20.549.250,00 852.367.500,00 2.131.620.216,79 3.062.259.129,79 229,05

GR (%)

1.600.242.326,40 852.367.500,00 694.976.460,00 52.898.366,40 1.600.242.326,40 (57,59)

3.198.076.689,74 1.627.200,00 56.094.963,00 20.549.250,00 852.367.500,00 2.267.437.776,74 3.198.076.689,74 99,85

930.638.913,00 1.627.200,00 56.094.963,00 20.549.250,00 852.367.500,00 930.638.913,00 (70,90)

1.305.926.350.587,95 10,39

1.396.808.140.826,50 6,96

1.486.401.492.620,03 6,41

2.119.193.779,41

3.381.133.024,59

15.220.688.518,83

69.376.764.386,67

31.874.486.822,42

11.038.946,00

6.450.003,00

577.720.741,00

25.316.208,00

27.403.997,00

1.220.094.214,12 -

970.569.445,09 -

2.600.252.991,59 -

4.718.488.609,44 -

4.554.612.837,26 819.969.859,00

1.645.672.174.509,81 10,72

27.022.400.000,00 27.022.400.000,00 27.022.400.000,00 782,43 1.727.212.900.787,66 4,95

(33,33) (33,33) (33,33) 614,06 (33,33) 196,57

7,89

1745,59

Bab III- 17

KODE

Uraian

2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

Utang Retensi Utang Belanja Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Pertumbuhan Kew. Jangka Pendek (%)

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pertumbuhan Kew. Jangka Panjang (%) JUMLAH KEWAJIBAN Pertumbuhan Kewajiban (%)

3 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR Pertumbuhan Ekuitas Dana Lancar (%)


Tahun Anggaran 2008

GR (%)

285.808.952,00 568.697.667,29 33.554.000,00 2.119.193.779,41 (67,54)

2009 169.881.700,00 1.914.942.126,00 243.255.755,50 5.883.000,00 70.150.995,00 3.381.133.024,59 59,55

2010 1.099.324.400,00 8.353.814.880,00 243.255.755,50 2.346.319.750,74 15.220.688.518,83 350,17

2011 5.452.369.819,00 56.171.476.964,00 243.255.755,50 2.765.857.030,73 69.376.764.386,67 355,81

2012 13.402.500,00 23.028.536.403,00 664.704.195,43 2.765.857.030,73 31.874.486.822,42 (54,06)

128,78

16.621.016.335,21 1.134.092.621,21 14.901.848.714,00 585.075.000,00 16.621.016.335,21 (62,80)

30.786.287.778,50 1.216.278.777,50 28.984.934.001,00 585.075.000,00 30.786.287.778,50 85,23

34.406.574.532,26 973.023.022,00 32.848.476.510,26 585.075.000,00 34.406.574.532,26 11,76

37.554.239.421,53 973.023.022,00 35.956.141.399,53 625.075.000,00 37.554.239.421,53 9,15

31.613.352.915,60 1.188.925.577,53 30.424.427.338,07 31.613.352.915,60 (15,82)

5,50

18.740.210.114,62 (130,34)

34.167.420.803,09 144,77

49.627.263.051,09 361,92

106.931.003.808,20 364,95

63.487.839.738,02 (69,88)

134,29

77.753.374.800,74 73.644.959.883,82 1.203.734.101,00 2.521.606.409,33 2.491.229.240,00

64.431.140.330,82 61.917.482.490,08 1.244.738.000,00 2.628.550.310,33 2.015.052.552,00

9.785.302.554,21 16.090.323.872,71 1.799.531.707,33 6.538.414.752,00

(54.532.616.074,89) 1.319.748.458,45 8.970.000,00 7.480.510.630,33 6.009.603.015,00

(8.080.556.319,20) 2.212.593.577,73 5.920.689,00 16.015.338.337,00 5.532.673.902,49

(2.108.154.833,41)

(3.374.683.021,59)

(14.642.967.777,83)

(69.351.448.178,67)

(31.847.082.825,42)

77.753.374.800,74 63,55

64.431.140.330,82 (17,13)

9.785.302.554,21 (84,81)

(54.532.616.074,89) (657,29)

(8.080.556.319,20) (85,18)

(156,17)

Bab III- 18

KODE 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Uraian

GR (%)

2008 1.209.432.765.672,59 12.260.213.609,11 1.212.193.326.072,29

2009 1.298.209.579.692,59 14.678.083.609,11 1.311.119.707.172,24

2010 1.426.988.927.014,73 11.817.373.706,75 1.448.647.488.927,24

2011 1.593.273.786.776,50 11.718.211.375,00 1.616.047.555.693,24

2012 1.671.805.617.368,84 13.039.376.058,20 1.663.357.194.226,24

1.600.242.326,40

3.198.076.689,74

930.638.913,00

3.062.259.129,79

27.022.400.000,00

#REF!

(16.621.016.335,21)

(30.786.287.778,50)

(34.406.574.532,26)

(37.554.239.421,53)

(31.613.352.915,60)

#REF!

1.209.432.765.672,59 11,54

1.298.209.579.692,59 7,34

1.426.988.927.014,73 9,92

1.593.273.786.776,50 11,65

1.671.805.617.368,84 4,93

9,08

-

-

-

-

JUMLAH EKUITAS DANA Pertumbuhan Ekuitas Dana (%)

1.287.186.140.473,33 13,73

1.362.640.720.023,41 5,86

1.436.774.229.568,94 5,44

1.538.741.170.701,61 7,10

1.663.725.061.049,64 8,12

JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS DANA PERTUMBUHAN KEWAJIBAN + EKUITAS DANA (%)

1.305.926.350.587,95

1.396.808.140.826,50

1.486.401.492.620,03

1.645.672.174.509,81

1.727.212.900.787,66

10,39

6,96

6,41

10,72

4,95

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI Pertumbuhan Ekuitas Dana Investasi (%)

3.3 3.3.1

Tahun Anggaran

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

#REF! #REF!

-

8,05

7,89

Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare, Tahun 2013


Bab III- 19

Berdasarkan Neraca Daerah Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 tersebut, maka hasil analisis neraca daerah sekurangkurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut : a. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Didalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Ouick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka

pendek.

Berdasarkan

formula

tersebut

maka

hasil

Perhitungan untuk Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Kota Parepare selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Rasio Likuiditas Kota Parepare Tahun 2008-2012 URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2008

2009

2010

2011

2012

Rasio Lancar (%)

3769,01

2005,61

164,29

21,40

74,65

Rasio Quick (%)

3651,45

1946,01

121,33

12,73

57,29

RASIO LIKUIDITAS

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, menunjukkan Rasio Lancar Pemerintah Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terus mengalami penurunan dimana pada Tahun 2008 sebesar 3769,01 persen dan pada Tahun 2012 turun hingga mencapai 74,65 persen. Walaupun terjadi penurunan yang tajam atas rasio likuiditas, namun kondisi ini termasuk kategori rasio likuiditas yang baik karena aset lancar masih cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi di satu sisi dan di sisi lain terjadi penurunan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.


Bab III - 20

b. Rasio Solvabilitas Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap total Aset yang secara langsung membandingkan

Total Kewajiban (Kewajiban

Jangka Pendak dan Kewajiban Jangka Panjang) dibagi dengan Total Asset. Sedangkan untuk Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas secara langsung membandingkan Total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan formula terbut maka hasil dari Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah

Kota Parepare selama 5

(lima) tahun terakhir tahun 2008-2012

sebagaimana pada tabel

berikut : Tabel 3.8 Rasio Solvabilitas Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN ANGGARAN

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Rasio Total Hutang terhadap total Asset (%)

1,44

2,45

3,34

6,50

3,68

Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas (%)

1,46

2,51

3,45

6,95

3,82


Berdasarkan

Tabel

3.8

di

atas,

menunjukkan

Rasio

Solvabilitas Pemerintah Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 sebesar 1,44 persen dan pada Tahun 2012 meningkat hingga mencapai 3,68 persen untuk rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas dari 1,46 persen tahun 2008 meningkat menjadi 3,82 persen pada tahun 2012. Peningkatan rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Parepare untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya masih terkategori sangat baik, karena pendanaan utang untuk membiayai aktivitas pemerintah masih sangat kecil.


Bab III - 21

c. Rasio Aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kota Parepare untuk terkonversi menjadi kas untuk mendukung pelayanan

publik. Rasio Aktivitas selama 5 (lima)

tahun terakhir tahun 2008-2012

sebagaimana disajikan pada

Tabel 3.9 berikut: Tabel 3.9 Rasio Aktivitas Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN ANGGARAN

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

2,72

2,70

2,20

3,98

8,61

273,72

408,13

238,74

381,06

380,73

Rata-rata Umur Piutang Rata-rata Umur Persediaan Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, menunjukkan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 rata-rata umur piutang sebesar 2,71 persen dan meningkat menjadi 8,61 persen pada Tahun 2012. Sementara rata-rata umur persediaan pada tahun 2008 sebesar 273,72 hari meningkat menjadi 380,73 hari. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan piutang dan pengelolaan persediaan relatif masih butuh perbaikan. 3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu Terkait

dengan

pengelolaan

keuangan

daerah,

pemerintah

memberikan pedoman dasar dengan menerbitkan PP No. 58/2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

setelah

sebelumnya

menerbitkan Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan

APBD

dan

Penyusunan

Perhitungan

APBD.

Kepmendagri ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 22

Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerah yang

akuntabel,

akselerasi

transparan

pembangunan

dan

dan

berkinerja

peningkatan

untuk

mendorong

kualitas

pelayanan

masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu secara efisien mengalokasikan

sumberdaya

pembangunan

daerah,

semata-mata

untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus mampu teralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat, karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal dari masyarakat itu sendiri. Faktanya, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, antara kepentingan masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidak sejalan. Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik, tidak direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkali justru menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja (fiscal needs) akan senantiasa tidak terkendali

besarnya.

Sebaliknya,

pemerintah

daerah,

termasuk

Pemerintah Kota Parepare memiliki keterbatasan untuk menarik uang dari masyarakat, karena di samping akan berdampak negatif pada melemahkan daya beli masyarakat dan timbulnya biaya tinggi bagi investasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar masyarakat masih berada dalam tekanan kemiskinan yang berkepanjangan. Keragu-raguan Pemerintah Kota dalam meningkatkan pendapatan daerah ini menyebabkan kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity) menjadi sangat rendah. Kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang rendah dan kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang semakin lebar, oleh karena itu untuk memperkecil kesenjangan fiskal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat untuk menciptakan efisiensi keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengelola belanja daerah secara cermat, efisiensi belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat sasaran, belanja modal pada sektor-sektor yang strategis dan akseleratif dalam menciptakan

kesempatan

kerja


dan

pendapatan

daerah

secara

Bab III - 23

berkesinambungan, serta belanja daerah yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas sarana dan fasilitas publik. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare diarahkan, pada: 1. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja nonpegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal; 2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki

efek

yang

besar

dalam

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat; 3. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum. Surplus secara bertahap, bukan berarti mengurangi belanja pemerintah kota, tetapi mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan sarana dan fasilitas publik. 3.2.1.

Proporsi Penggunaan Anggaran Realisasi Belanja dalam APBD Kota Parepare khususnya untuk

kurun waktu tahun 2008-2012 (seperti yang disajikan dalam Tabel 3.4 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan sehingga bila dirata-ratakan petumbuhan pada Belanja Daerah adalah sebesar 10,26 persen. Pertumbuhan Belanja Daerah terbesar terjadi pada Belanja Tidak Langsung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,99 persen lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung yang hanya 5,15 persen. Proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Bab III - 24

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

179.978.173.658

239.676.806.876

253.776.314.155

RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 13,02

1

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

175.231.255.021

197.363.641.713

220.354.371.279

8,09

3.593.398.007

3.626.504.006

884.190.000

914.500.000

912.000.000

1.034.880.000

4,40

239.020.630

234.059.479

259.730.104

2,96

-

434.399.438

482.938.550

5,59

NO

2 3 4 5

U R A I A N

BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH BELANJA PUNGUT PBB BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Realisasi Tahun Anggaran 2010

2011

2012

(24,90)

6

BIAYA PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH

-

-

178.516.122

7

TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD

-

37.106.202.240

30.581.688.100

B.

BELANJA LANGSUNG

172.355.328.445

156.909.931.840

115.912.415.889

(11,70)

1

BELANJA HONORARIUM PNS

10.852.296.750

8.610.815.000

8.362.643.250

(7,85)

2

BELANJA UANG LEMBUR

43.538.000

29.540.000

52.350.000

15,02

540.380.000

427.850.000

386.530.000

(10,16)

2.616.594.100

2.058.768.800

1.326.014.000

(18,97)

672.518.154

366.189.297

774.453.595

21,98

12.041.279.981

12.809.837.392

13.080.411.732

2,83

3 4

BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

(8,79)

6

BELANJA PREMI ASURANSI

7

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PEGAWAI

8

BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

182.100.000

180.650.000

18.550.000

(30,18)

9

BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

106.710.000

103.026.000

34.750.000

(23,24)

10

BELANJA PERJALANAN DINAS

11.511.181.909

14.237.283.147

12.431.928.088

8.910.000

-

-

-

-

150.000.000

133.779.819.551

118.085.972.204

79.294.785.224

11 12 13 C. 1 2

BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS BELANJA PEMULANGAN PEGAWAI BELANJA MODAL PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBAYARAN POKOK UTANG TOTAL

1.255.006.826

2.959.979.952

58.535.977.560

3,67

(14,86)

1.255.006.826

2.959.979.952

58.535.977.560

353.990.280.929

400.161.408.093

428.405.289.604

671,14

Sumber : Bagian Keuangan, Tahun 2013 Data Diolah


Bab III - 25

Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

URAIAN

TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)

TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)(Rp)

PROSENTASE (%)

1

Tahun Anggaran 2010

353.990.280.929

477.485.781.834,18

74,14

2

Tahun Anggaran 2011

400.161.408.093

519.089.049.874,38

77,09

3

Tahun Anggaran 2012

428.405.289.604

533.814.803.182,36

80,25


Berdasarkan kedua tabel tersebut, nampak bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2010-2012 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 proporsinya terhadap total pengeluaran adalah sebesar 80,25 persen. Oleh karena itu kebijakan Belanja Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai. 3.2.2.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah

yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk memanfaatkan surplus tersebut dalam aktivitas pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan aktivitas penerimaan pembiayaan daerah. a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lau tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dijelaskan


Bab III - 26

tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu seperti pada Tabel 3.12 dibawah ini. Tabel 3.12 Realisasi Surplus/Defisit APBD Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1 1,1 1,2 1,3

2 2,1 2,2

U R A I A N PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN (Rp) 2008

2009

2010

2011

2012

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

31.104.316.740,45

37.378.318.089,91

45.252.486.012,78

50.922.101.827,46

52.629.180.248,07

291.902.594.027,00

309.581.865.255,26

318.683.012.551,00

332.671.912.173,75

411.474.441.326,00

25.040.929.408,00

20.804.159.370,00

61.513.262.393,03

114.517.554.535,91

70.157.491.176,48

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

160.084.537.964,33

182.971.412.024,41

212.812.446.958,68

251.890.152.243,64

260.782.038.292,14

173.342.127.607,00

208.922.402.810,00

262.918.328.050,00

264.238.917.679,00

214.246.787.330,00

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

14.621.174.604,12

(24.129.472.119,24)

(50.282.014.051,87)

(18.017.501.385,52)

59.232.287.128,41


Berdasarkan Tabel 3.12, pada tahun 2008 terjadi surplus sebesar Rp. 14.621.174.604,12 selanjutnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2009-2011 terjadi defisit hingga mencapai Rp. 50.282.014.051,87 pada tahun 2010 namun pada Tahun 2012 kembali terjadi surplus sebesar Rp. 59.232.287.128,41. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah sehingga otomatis mempengaruhi posisi surplus/defisit daerah. Selanjutnya realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga perlu

diperhatikan

dalam

analisis

pembiayaan

ini

sebagaimana

ditunjukkan dalam Tabel 3.13.


Bab III - 27

Tabel 3.13 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Parepare Tahun 2008-2012 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN

NO

U R A I A N

3

PEMBIAYAAN DAERAH

78.219.564.040,84

92.554.090.778,32

69.882.351.575,58

25.257.209.747,45

60.552.261.569,76

3,1

Penerimaan Pembiayaan

68.621.674.660,47

87.873.932.127,82

68.127.344.750,08

22.297.229.795,71

1.766.284.009,54

3,2

Pengeluaran Pembiayaan

9.597.889.380,37

4.680.158.650,50

1.755.006.825,50

2.959.979.951,74

58.785.977.560,22

59.023.785.280,10

83.193.773.477,32

66.372.337.924,58

19.337.249.843,97

(57.019.693.550,68)

1.319.748.458,45

2.212.593.577,73

Pembiayaan Netto

2008

2009

2010

SILPA Tahun 73.644.959.884,22 61.394.637.219,08 16.090.323.872,71 Berkenan Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare, Tahun 2013

2011

2012

Tabel 3.13 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2008-2011, posisi penerimaan pembiayaan mampu untuk menutupi pengeluaran pembiayaan namun pada tahun 2012 terjadi defisit pada pembiayaan netto sebesar Rp. 57.019.693.550,68, hal ini disebabkan karena penerimaan pembiayaan yang ada lebih kecil atau hanya sebesar Rp.1.766.284.009,54 sedangkan pengeluaran pembiayaan yang harus dikeluarkan cukup besar yaitu sebesar Rp. 58.785.977.560,22.


Bab III - 28

Tabel 3.14 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO. 1

URAIAN Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

348.047.840.175,45

367.764.342.715,17

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

333.426.665.571,33

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

Dikurangi Realisasi : 2

Belanja Daerah

3

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

9.597.889.380,37

3.767.229.887,50

1.755.006.825,50

2.959.979.951,74

58.785.977.560,22

A.

Defisit Riil

5.023.285.223,75

(27.896.702.006,74)

(52.037.020.877,37)

(20.977.481.337,26)

446.309.568,19

53.719.825.946,47

73.644.959.883,82

61.917.482.490,08

16.423.707.875,71

1.317.971.878,45

Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan : 1

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

-

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

14.901.848.714,00

14.083.085.287,00

6.209.862.260,00

5.873.521.920,00

-

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

250.615.993,09

-

-

-

-

197.696.138,00

165.314.200,00

-

-

-

1.914.942.126,00

-

-

-

6 7

Penerimaan Piutang Daerah Pendapatan diterima di muka

5.883.000,00

8


9

Penerimaan Utang Belanja

B.

TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

68.621.674.660,47

89.814.184.496,82

68.127.344.750,08

22.297.229.795,71

1.766.284.009,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

73.644.959.884,22

61.917.482.490,08

16.090.323.872,71

1.319.748.458,45

2.212.593.577,73

-

Sumber Data : Bagian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013

Tabel 3.14 memperlihatkan bahwa dalam lima tahun yang lalu, pemerintah Kota Parepare mengalami defisit riil pada tahun 20092011 yang tercermin dari selisih negative antara pendapatan dan belanja ditambah

pengeluaran pembiayaan.

Untuk menutupi

defisit riil tersebut, pemerintah Kota Parepare menempuh berbagai alternative sumber pembiayaan seperti SiLPA, pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, dan beberapa sumber penerimaan lainnya. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 29

Tabel 3.15 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO.

PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL(%)

URAIAN

1

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

2

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

3 4

2008

2009

2010

2011

2012

1.069,42

(263,99)

(118,99)

(78,29)

295,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

296,66

(50,48)

(11,93)

(28,00)

-

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

56,15

6

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

44,30

7

Pendapatan diterima di muka

-

(0,02)

-

-

-

8


-

(0,59)

-

-

-

9

Penerimaan Utang Belanja

-

(6,86)

-

-

-

10

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

1.466,07

(221,95)

(30,92)

(6,29)

495,75

Sumber Data : Bagian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan penyajian data pada Tabel 3.12 dan Tabel 3.13, maka dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan terus mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2008 sebesar Rp. 73.644.959.884,22 dan pada Tahun 2012 menjadi Rp. 2.212.593.577,73, sehingga bila dilihat dari proporsi penerimaan pembiayaan terhadap total defisit riil maka komponen terbesar untuk penutup defisit riil berasal dari komponen SILPA pada Tahun Anggaran Sebelumnya dimana pada Tahun 2008 proporsinya sebesar 1.069,42 persen dan pada tahun 2012 sebesar 295,30 persen bila dibandingkan dengan sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu Kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Parepare untuk menutup Defisit Riil tersebut adalah dengan mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya

dan

tidak

tergantung

pada

SILPA

Tahun

Anggaran

sebelumnya. b. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran sehinggadengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Penyajian datanya dapat dilihat dalam Tabel 3.16 sebagai berikut. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 30

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Parepare Tahun 2008-2012 TAHUN 2008 NO

URAIAN

1

Jumlah SiLPA

2

Pelampauan penerimaan PAD

3

4

Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

5

Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

6

Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

7

Sisa Pengeluaran Pembiayaan

Rp

TAHUN 2009 % dari SILPA

Rp


73.644.959.883,82

100,00

61.917.482.490,08

100,00

3.081.576.420,45

4,18

4.257.298.389,91

6,88

(655.637.973,00)

(0,89)

(7.526.594.536,74)

(12,16)

6.074.483.208,00

8,25

(9.416.451.630,00)

85.084.320.568,14

115,53

(23.095.092.959,00)

(31,36)

3.155.310.619,63

4,28

Rp

% dari SILPA

Rp


Rp

% dari SILPA

RATARATA GR (%)

100,00

1.317.971.878,45

100,00

2.212.593.577,73

100,00

(15,40)

4,30

(4.282.219.519,54)

(324,91)

(15.127.612.375,31)

(683,70)

(84,64)

(35.546.317.019,00)

(216,43)

(65.557.931.239,25)

(4.974,15)

(3.781.217.869,00)

(170,90)

259,56

(15,21)

(36.713.212.451,89)

(223,54)

(21.670.861.270,09)

(1.644,26)

(48.909.726.379,69)

(2.210,52)

183,86

82.106.596.539,41

132,61

110.996.721.907,32

675,83

116.546.031.118,36

8.842,83

96.692.742.275,86

4.370,11

4,43

(10.128.926.673,00)

(16,36)

(27.704.542.751,00)

(168,69)

(36.368.709.169,29)

(2.759,45)

(42.693.464.448,91)

(1.929,57)

24,92

26,50

12.653.438.538,26

960,07

16.031.872.374,78

724,57

(60,58)

2.625.560.400,50

4,24

16.423.707.875,71

TAHUN 2011

705.886.012,78

4.351.788.174,50



Bab III - 31

Berdasarkan Tabel 3.16 tersebut, nampak pada Tahun 20082010, Pendapatan Asli Daerah berhasil melampaui Target yang ditetapkan dalam APBD sehingga berpengaruh terhadap SILPA pada tahun anggaran tersebut, namun tahun berikutnya, 2011-2012, Realisasi PAD tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan. Demikian

juga dengan komponen Dana Perimbangan dimana pada

Tahun 2008-2012 tidak ada pelampauan, hal ini disebabkan sebagian besar sumber Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak tidak seluruhnya terealisasi sehingga berpengaruh terhadap Realisasi Dana Perimbangan itu sendiri. Pada tahun 2008, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berhasil melampaui target yang ditetapkan dimana pelampuan tersebut berasal dari semua sumbernya sedangkan pada Tahun 20092012 tidak berhasil melampaui target. Pada periode tersebut, beberapa sumber Lain-Lain Pendapatan yang sah tidak berhasil mencapai target seperti Dana Hibah, Dana Darurat dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal. Sisa Penghematan Belanja memberikan kontribusi yang besar didalam SILPA dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,43 persen. Hal ini menjelaskan bahwa selama lima tahun yang lalu, pemerintah Kota Parepare

mampu

mengelola

belanja

secara

lebih

efisien

setiap

tahunnya. Sedangkan untuk Sisa Pengeluaran Pembiayaan hampir setiap tahunnya meningkat, hal ini dipengaruhi oleh penerimaan pembiayaan

yang

tidak

terealisasi

sepenuhnya

misalkan

pada

Penerimaan Pinjaman Daerah. Akibatnya secara tidak langsung berpengaruh pada pengeluaran pembiayaan yang tidak seluruhnya bisa ditutupi dari penerimaan pembiayaan tersebut seperti pembayaran pokok utang yang tidak bisa dibayarkan sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan.


Bab III - 32

Tabel 3.17 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO. 1

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

75.580.343.183,82

72.050.796.403,00

46.625.753.493,71

63.118.245.287,45

15.247.857.844,73

URAIAN Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi :

Kewajiban kepada Pihak Ketiga 2 sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan 3 1.935.383.300,00 10.133.313.913,00 30.535.429.621,00 Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan 73.644.959.883,82 61.917.482.490,00 16.090.323.872,71 Anggaran Tahun Berkenaan Sumber : Bagian Keuangan Kota Parepare Tahun 2013

3.3.

-

-

61.798.496.829,00

13.035.264.267,00

1.319.748.458,45

2.212.593.577,73

Kerangka Pendanaan Tujuan dari analisis Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018 ini

adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan

untuk

pendanaan

program

pembangunan

jangka

menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengindentifikasi semua sumber-sumber penerimaan dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian sumber penerimaan kedalam pos belanja dan pengeluaran antara lain : a. Alokasi belanja yang pembiayaannya berasal dari penerimaan retribusi pajak diupayakan agar berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas

dimana

dana

penyertaan

dialokasikan

sehingga

menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.


Bab III - 33

c. Untuk Dana Alokasi Umum, maka pengalokasiannya diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Daerah

sedangkan

pengalokasian

Dana

Alokasi

Khusus

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD penerima Dana DAK tersebut. d. Penerimaan Dana bagi Hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan pelayanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil tersebut didapat. Sebelum melakukan Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Pemerintah Kota Parepare, maka perlu dilakukan beberapa analisis. 3.3.1.

Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang

kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang sifatnya wajib dan mengikat serta perioritas utama. Penyajian datanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Bab III - 34

Tabel 3.18 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Parepare Tahun 2010-2012 NO

RATARATA GR (%)

REALISASI TAHUN ANGGARAN (Rp)

U R A I A N

2010

2011

2012

A.


200.803.658.947

245.995.614.332

259.195.412.940

13,94

1


197.168.845.225

242.465.804.331

254.406.533.608

13,95

2

BELANJA BUNGA

3.634.813.722

3.529.810.001

4.788.879.332

16,39

B.

BELANJA LANGSUNG

16.875.330.759

18.253.703.388

18.840.453.095

5,69

1

BELANJA HONORARIUM PNS KHUSUS UNTUK GURU DAN TENAGA MEDIS

-

-

-

2

BELANJA TELEPON

686.219.055

571.066.903

454.618.113

(18,59)

3

BELANJA AIR

393.250.046

360.440.387

380.641.280

(1,37)

4

BELANJA LISTRIK

4.491.452.653

5.562.707.175

6.165.538.825

17,34

5


672.518.154

366.189.297

774.453.595

32,97

6

BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

8.085.863.977

8.703.253.792

8.855.078.188

4,69

7

BELANJA SEWA GEDUNG KANTOR

1.724.011.874

1.969.607.834

1.436.368.094

(6,41)

8

BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

281.635.000

292.588.000

387.225.000

18,12

9

BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

540.380.000

427.850.000

386.530.000

(15,24)

C.

PEMBIAYAAN PENGELUARAN

1.255.006.826

2.959.979.952

58.535.977.560

1.006,72

1

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

-

-

-

2

PEMBAYARAN POKOK UTANG

1.255.006.826

2.959.979.952

58.535.977.560

1.006,72

218.933.996.531

267.209.297.671

336.571.843.595

24,00

TOTAL

-

-


Dengan memperhatikan Tabel 3.18 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, total pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah Kota Parepare rata-rata 24 persen selama tiga tahun terakhir (2010-2012). Untuk komponen belanja tidak langsung wajib dan mengikat rata-rata per tahunnya sebesar 13,94 persen dan hampir seluruh belanja tidak langsung wajib selebihnya

diperuntukkan untuk belanja gaji dan tunjangan,

dialokasikan

ke

belanja

bunga.

Sementara

belanja

langsung wajib dan mengikat rata-rata 5,69 persen. Terdapat tiga pos belanja langsung wajib dan mengikat memperoleh alokasi belanja


Bab III - 35

cukup besar yaitu belanja listrik, belanja sewa gedung, dan belanja peralatan kendaraan bermotor. 3.3.2.

Proyeksi Data

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2013-2018 Selama periode Tahun 2008-2012, ketergantungan fiskal pemerintah Kota Parepare terhadap pemerintah pusat cukup besar. Hal ini

ditandai

oleh

Proporsi

Dana

Perimbangan

terhadap

Total

Pendapatan sebesar 77,35 persen, sementara proporsi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,96 persen. Untuk itu, dalam rencana jangka menengah lima tahun ke depan, visi kemandirian khusunya di bidang keuangan daerah menjadi salah satu bagian penting. Peningkatan peran kapasitas fiskal dalam mendanai kebutuhan belanja diarahkan untuk melebihi kontribusi dari dana

perimbangan

berkontribusi

DAU

maksimal

dan

DAK.

PAD

diharapkan

mampu

terhadap total pendapatan daerah, dan

mampu mendanai lebih dari kemampuan maksimal atau diatas dari kemampuan fiscal. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah,

belanja

pemerintah,

melampaui

ambang

batas

penetapan

asumsi-asumsi

dan

sesuai yang

defisit

anggaran

dengan

peraturan

mendasari

rencana

yang yang

tidak ada,

pengelolaan

keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Asumsi-asumsi pengelolaan keuangan daerah selama periode 2013-2018 ditunjukkan pada Tabel 3.19. Asumsi dimaksud sekaligus juga menjadi angka proyeksi berbagai indikator ekonomi makro daerah dan pokok-pokok kebijakan fiskal Kota Parepare.


Bab III - 36

Tabel 3.19 Proyeksi Asumsi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Daerah, 2013-2018 Uraian

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rata-rata pertumbuhan (%)

8,1

8,2

8,3

8,4

8,6

8,7

8.27

3

2,75

2,5

2,25

2

1,75

2.25

Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Tingkat Pengangguran (%) PAD Rp Miliar)

4,09

3,97

3,85

3,74

3,62

3,50

3.38

72.46

82.37

89.30

97.84

108.32

121.05

10,82

DBH (Rp Miliar)

25.95

11.70

12.28

13.02

13.93

15.04

-5,79

DAU (Rp Miliar)

384.09

426.40

475.44

532.49

599.05

676.93

12,00

DAK (Rp miliar)

45.79

32.48

32.80

33.46

34.47

35.84

-3,81

Selama periode 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare 8,27 persen per tahun. Untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan, perekonomian Kota Parepare diprediksikan bertumbuh lebih cepat dengan kisaran antara 8,1-8,7 persen selama periode 2013-2018 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,27 persen per tahun. Prediksi pertumbuhan

ekonomi

tersebut

diperkirakan

didorong

oleh

pertumbuhan sektor perdagangan,hotel dan restoran, bangunan, dan keuangan, perusahaan, dan jasa persewaan seiring dengan prediksi inflasi

(kenaikan

harga

hanya

sekitar

2-3

persen

dan

angka

pengangguran diprediksikan rata-rata 3-4 persen per tahun. Prediksi inflasi dengan kisaran 2-3 persen dapat dicapai dengan asumsi bahwa dalam periode lima tahun ke depan tidak ada kebijakan pemerintah yang memicu inflasi seperti kenaikan BBM. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan diikuti oleh tingkat inflasi yang terkendali diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah terutama pendapatan yang berasal dari PAD. Berdasarkan asumsi makro tersebut dan berbagai kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dengan peralihan PBBP2 dan BPHTB, maka PAD diprediksikan bertumbuh dengan ratarata 8,28 persen pertahun. Sumber-sumber PAD yang diprediksikan mampu berkontribusi cukup besar adalah pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Implementasi PBBPP dan BPHTB dan percepatan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 37

aktivitas perekonomian daerah diharapkan mampu meningkatkan pajak daerah dengan asumsi tingkat pertumbuhannya 16,82 persen per tahun. Sejak tahun 2012, Lain-lain PAD mengalami peningkatan cukup tajam akibat dari

penerimaan retribusi RS.A.Makkasau yang

sebelumnya dicatat ke dalam pos penerimaan retribusi daerah dan merupakan penyumbang terbesar terhadap retribusi daerah. Dengan demikian,

penerimaan

lain-lain

PAD

yang

sah

diprediksikan

mendominasi struktur PAD untuk lima tahun ke depan. Pada saat yang sama penerimaan retribusi meskipun sebagian posnya berpindah ke lain-lain PAD yang sah, namun ke depan tetap diprediksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata 9 persen seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, pengangkutan dan bangunan.


Bab III - 38

Tabel 3.20 . Proyeksi Pendapatan Kota Parepare Tahun 2014-2018 KODE 1

U R A I A N PENDAPATAN

RATARATA GROWTH (%)

RENCANA PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

REALISASI TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

614.513.936.576,79

645.670.658.659,47

709.886.510.670,69

785.134.532.108,10

873.382.304.137,05

976.606.480.802,97

9,73

TAHUN 2018

1.1


72.462.216.859,79

82.370.548.135,47

89.300.725.505,49

97.841.078.152,89

108.328.431.610,38

121.059.108.806,46

10,82

1.1.1

Pajak Daerah

14.986.630.654,00

21.734.625.252,10

24.717.165.292,44

28.399.333.392,15

32.960.278.402,74

38.633.230.849,26

21,38

1.1.2

Retribusi Daerah

9.551.912.243,00

10.316.065.222,44

11.244.511.092,46

12.368.962.201,71

13.729.548.043,89

15.239.798.328,72

9,80

1.1.3


2.753.598.436,00

2.891.278.357,80

3.064.755.059,27

3.279.287.913,42

3.541.630.946,49

3.860.377.731,67

7,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

45.170.075.526,79

47.428.579.303,13

50.274.294.061,32

53.793.494.645,61

58.096.974.217,26

63.325.701.896,81

7,00

1.2.

Dana Perimbangan

455.852.712.822,00

470.590.955.000,00

520.537.489.825,00

578.983.903.604,00

647.461.401.589,50

727.832.398.889,24

9,86

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

25.958.419.822,00

11.700.000.000,00

12.285.000.000,00

13.022.100.000,00

13.933.647.000,00

15.048.338.760,00

-5,79

1.2.2

Dana Alokasi Umum

384.096.063.000,00

426.405.955.000,00

475.442.639.825,00

532.495.756.604,00

599.057.726.179,50

676.935.230.582,84

12,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

45.798.230.000,00

32.485.000.000,00

32.809.850.000,00

33.466.047.000,00

34.470.028.410,00

35.848.829.546,40

-3,81

1.3.


86.199.006.895,00

92.709.155.524,00

100.048.295.340,20

108.309.550.351,21

117.592.470.937,17

127.714.973.107,27

8,18

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

-

-

1.3.3


25.126.722.015,00

25.890.000.000,00

26.925.600.000,00

28.271.880.000,00

29.968.192.800,00

31.766.284.368,00

4,81

1.3.4


53.865.128.000,00

59.251.640.800,00

65.176.804.880,00

71.694.485.368,00

78.863.933.904,80

86.750.327.295,28

10

1.3.5


7.207.156.880,00

7.567.514.724,00

7.945.890.460,20

8.343.184.983,21

8.760.344.232,37

9.198.361.443,99

5

1.3.6

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal

-

-

-

-

-

-

614.513.936.576,79

645.670.658.659,47

709.886.510.670,69

785.134.532.108,10

873.382.304.137,05

976.606.480.802,97

TOTAL PENDAPATAN DAERAH


9,73

Bab III - 39

Untuk

proyeksi

Dana

Perimbangan

Tahun

2014

–

2018

diprediksikan meningkat dari Rp. 470.590.955.000,0 pada tahun 2014 menjadi dengan

Rp. 727.832.398.889,24 pada tahun 2018 atau bertumbuh rata-rata

perimbangan

9,86

telah

persen

per

tahun.

mempertimbangkan

Hasil

proyeksi

perpindahan

dana

rekening

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari rekening Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ke rekening Pajak Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 – 2018, meskipun

merupakan

kebijakan

transfer

dari

pemerintah

dan

pemerintah provinsi namun dengan tetap menyesuaikan inflasi dan berbagai

faktor-faktor

lainnya,

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

diprediksikan mengalami peningkatan sebesar 8,18 persen per tahun. Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan daerah dan sejalan dengan asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, maka tingkat pendapatan daerah Kota Parepare dalam kurun waktu 2014-2018 diprediksikan meningkat dari Rp. 645.670.658.659,47 menjadi Rp. 976.606.480.802,97 pada tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 9,73 persen per tahun. 3.3.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan

selama

5

tahun

kedepan

(2014-2018)

dalam

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Parepare. Tabel 3.21 berikut ini memperlihatkan proyeksi belanja dan wajib mengikat pemerintah daerah pada periode 2014-2018. Belanja wajib mengikat yang setiap tahun harus dianggarkan oleh pemerintah dikelompokkan kedalam tiga komponen yaitu (i) belanja wajib pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III- 40

belanja tidak langsung seperti belanja gaji pegawai dan tunjangan serta belanja untuk pejabat pemerintah dan legislatif, (ii) belanja langsung seperti belanja telepon, listrik, dan air. Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat pada periode 2010-2012, tergambar total belanja (langsung dan tidak langsung) dan pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp 198 miliar menjadi Rp 334,4 miliar. Dengan mengacu pada data realisasi

periode sebelumnya

disertai dengan kebijakan pemerintah daerah baik pada aspek pembiayaan maupun pada aspek kebijakan yang mempengaruhi belanja wajib dibidang pendidikan serta dukungan asumsi ekonomi makro, maka untuk periode lima tahun ke depan, belanja dan pembiayaan wajib dan mengikat diprediksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata 6,67 persen (Rp meningkat menjadi Rp

349,7 miliar pada tahun 2014

Rp 466,6 pada tahun 2018). Dari angka

proyeksi tersebut, porsi terbesar ditempati oleh belanja tidak langsung. Total belanja keseluruhan diprediksikan meningkat seiring dengan

semakin

berkembangnya

kebutuhan

masyarakat

yang

diakomodasi oleh satuan unit kerja (SKPD). Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian visi, dan misi, kebijakan dan strategis kepala daerah. Arahan kebijakan belanja daerah dititikberatkan pada porsi belanja tidak langsung sebesar 54 persen dan porsi belanja langsung sebesar

46.

kecenderungan

Kebijakan realisasi

belanja belanja

tersebut tidak

mempertimbangkan

langsung

pada

periode

sebelumnya yang cenderung meningkat. Meskipun porsi belanja tidak langsung masih dominan namun trend peningkatannya cenderung menurun, sementara trend porsi belanja langsung mempunyai trend yang meningkat dan tingkat pertumbuhan belanja langsung lebih cepat (rata-rata 7-8 persen) dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tidak langsung (rata-rata 5-6 persen).


Bab III- 41

Tabel 3.21 . Proyeksi Belanja dan Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, 2013-2018 NO

U R A I A N

2013

2014

2015

2016

2017

2018

RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)

PROYEKSI TAHUN ANGGARAN (Rp)

A.


294.694.205.257,27

335.032.122.567,39

381.010.805.117,82

433.417.094.432,85

493.147.590.120,69

561.223.960.246,07

13,75

1


289.894.205.257,27

330.332.122.567,39

376.410.805.117,82

428.917.094.432,85

488.747.590.120,69

556.923.960.246,07

13,95

2

BELANJA BUNGA

4.800.000.000,00

4.700.000.000,00

4.600.000.000,00

4.500.000.000,00

4.400.000.000,00

4.300.000.000,00

(2,18)

B.

BELANJA LANGSUNG

19.827.754.234,03

21.162.392.120,67

22.532.432.913,09

23.941.552.677,50

25.393.965.066,95

26.894.512.693,55

6,29

1

BELANJA HONORARIUM PNS KHUSUS UNTUK GURU DAN TENAGA MEDIS

-

-

-

-

-

-

-

2

BELANJA TELEPON

500.000.000,00

505.000.000,00

510.000.000,00

515.000.000,00

520.000.000,00

525.000.000,00

0,98

3

BELANJA AIR

4

BELANJA LISTRIK

5


800.000.000,00

850.000.000,00

900.000.000,00

950.000.000,00

6

BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

9.270.375.922,57

9.705.150.866,12

10.160.316.487,78

10.636.829.097,87

7

1.500.000.000,00

1.510.000.000,00

1.520.000.000,00

1.530.000.000,00

457.378.311,46

540.241.254,55

638.116.425,30

9

BELANJA SEWA GEDUNG KANTOR BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

400.000.000,00

450.000.000,00

C.

PEMBIAYAAN PENGELUARAN

3.500.000.000,00

1

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

2

8

400.000.000,00

402.000.000,00

404.000.000,00

406.000.000,00

408.000.000,00

410.000.000,00

0,50

6.500.000.000,00

7.200.000.000,00

7.900.000.000,00

8.600.000.000,00

9.300.000.000,00

10.000.000.000,00

9,00

1.000.000.000,00

1.050.000.000,00

5,59

11.135.689.857,04

11.657.946.879,77

4,69

1.540.000.000,00

1.550.000.000,00

0,66

753.723.579,62

890.275.209,91

1.051.565.813,78

18,12

500.000.000,00

550.000.000,00

600.000.000,00

650.000.000,00

10,21

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

PEMBAYARAN POKOK UTANG

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

TOTAL

318.021.959.491

359.694.514.688

407.043.238.031

460.858.647.110

522.041.555.188

591.618.472.940


13,22

Bab III- 42

Selama

periode

lima

tahun

ke

depan,

diprediksikan

pertumbuhan pendapatan daerah lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah. Selama periode tersebut, pemerintah daerah

menetapkan

kebijakan

surplus

anggaran

sehingga

dapat

menambah ruang fiskal daerah. Pemanfaatan surplus diarahkan pada penyertaan modal pemerintah dan pembaSaran pokok hutang. Setelah

memperhitungkan

seluruh

komponen

belanja

dan

pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka kapasitas fiskal riil pemerintah Kota Parepare dapat dilihat dalam Tabel 3.22 .


Bab III- 43

Tabel

3.22

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014-2018 Realisasi SILPA Tahun Dasar 2012 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

534.261.112.750,55

614.513.936.576,79

645.670.658.659,47

709.886.510.670,69

785.134.532.108,10

873.382.304.137,05

976.506.480.802,97

-

-

-

-

-

-

-

2.212.593.577,73

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

536.473.706.328,28

616.513.936.576,79

647.670.658.659,47

711.886.510.670,69

787.134.532.108,10

875.382.304.137,05

978.506.480.802,97

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

336.571.843.595,36

318.021.959.491,30

359.694.514.688,06

407.043.238.030,90

460.858.647.110,35

522.041.555.187,64

591.618.472.939,62

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

199.901.862.732,92

298.491.977.085,49

287.976.143.971,41

304.843.272.639,79

326.275.884.997,75

353.340.748.949,41

386.888.007.863,35

NO.

URAIAN

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan

3

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Total Penerimaan

TAHUN PROYEKSI (Rp)

Dikurangi 4

Rancangan Awal RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab III - 44

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis

isu-isu

strategis

merupakan

salah

satu

bagian

terpenting dalam dokumen RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018 karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun

mendatang.

Penyajian

isu-isu

strategis

meliputi

permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis . 4.1.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan

pembangunan

daerah

merupakan

“gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang

yang

tidak

dimanfaatkan,

dan

ancaman

yang

tidak

diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.


Bab IV - 1

Tabel 4.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Parepare No 1 1.1 1.1.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Interpretasi Capaian Target

Permasalahan

URUSAN WAJIB

Pendidikan Pendidikan Dasar Angka partisipasi sekolah (SD/MI)

1.1.2

Angka partisipasi sekolah (SLTP/MTs)

1.1.3

Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

1.1.3

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

1.1.4

Rasio Guru/murid


Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI telah mencapai 98,82%, pencapaian ini diatas rata-rata propinsi (97,16%) dan nasional Angka partisipasi sekolah tingkat SLTP/MTs mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2008 - 2012. Pada tahun 2012 mencapai 91,37% yang berarti telah melampaui rata-rata propinsi dan nasional APS jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun meningkat cukup tajam dari 56,20 persen pada tahun 2008 menjadi 65,73 persen padatahun 2012 dan posisinya setiap tahun berada di atas APS Prov. Sulsel. Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah selama periode 2008-2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2012 rasio ketersediaan sekolah terjadap pendududk usia sekolah adalah 1 : 188 (setiap satu unit sekolah mampu menampung sekitar 188 penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan dasar ) Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama pada periode 2008-2012 berkisar pada 1:11 hingga 1:13. Artinya bahwa setiap satu orang guru ratarata menangani atau mengawasi murid sebanyak 11 atau 13 siswa

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Masih kurangnya ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah yang setiap tahun terus bertambah

Ketersediaan tenaga guru dengan kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan sehingga beberapa mata pelajaran mengalami kelebihan guru namun disisi lain beberapa mata pelajaran juga mengalami kekurangan guru.

Bab IV - 2

1.1.5

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rasio Guru/murid per kelas rata-rata

1.2 1.2.1

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

1.2.2

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2008 mencapai 1 : 289 dan tahun 2012 menurun menjadi 1 : 263

1.2.3

Rasio Guru terhadap murid

Untuk jenjang pendidikan SLTA. Selama lima tahun terakhir (2008-2012), rata-rata setiap satu orang guru menangani atau mengawasi 8 siswa

1.2.4

Rasio Guru /murid per kelas rata-rata

1.2.5

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Rasio guru perkelas rata untuk pendidikan menengah adalah sekiat 2 sampai 4 guru per kelas sedangkan rata-rata rasio muridnya per kelas adalah 25-28 siswa Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2008 sebesar 57,92% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 94,85 %, ini berarti kinerjanya sudah terkategori baik berkisar 95 persen dari seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang melek huruf. Meskipun demikian, masih ada sekitar 5 persen yang masih perlu upaya serius untuk mencapai 100 persen

No



Permasalahan

Rasio guru per kelas rata rata untuk jenjang pendidikan dasar berkisar antara 2 sampai 3 guru per kelas sedangkan rasio murid pendidikan dasar per kelas rata-rata 19-28 siswa ini menujukkan tingkat pelayanan publik di bidang pendidikan terkait dengan ketersediaan guru cukup baik.


APS tingkat SMA/SMK/MA telah meningkat, dimana pada tahun 2012 mencapai 65,73%. Angka ini diatas rata-rata propinsi (59,55%) dan Nasional (60,78%) Masih kurangnya ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah yang setiap tahun terus bertambah

Bab IV - 3

No 1.3 1.3.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik

1.3.2

Sekolah pendidikanSMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik

1.4 1.4.1

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini

1.5 1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus sekolah (APS) SD/MI

1.5.2

Angka putus sekolah (APS)SMP/MTs

1.5.3

Angka putus SMA/SMK/MA

sekolah


Permasalahan

Hingga tahun 2012, kondisi bangunan SD/MI dalam keadaan baik sudah mencapai 100 persen

Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan SD/MI tetap harus dilaksanakan untuk menjaga bangunan yang sudah ada sebelumnya

Selama periode tahun 2008-2011, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 mencapai 77,55%, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi 83,64%.


Jumlah anak usia dini yang berusia 4 – 6 tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 mencapai 5.561 siswa sehingga secara persentase PAUD di Kota Parepare pada tahun 2012 sudah mencapai 40,35%.

(APS)


Angka putus sekolah SD/MI selama periode 2008-2012 menunjukkan angka cukup baik, pada tahun 2008 mencapai 0,13% dan pada tahun 2012 hanya 0,10% Pada tahun 2009, APS SMP/MTs sebesar 0,34% dan pada tahun 2011 angka APS dapat ditekan menjadi 0,24% Dalam 5 tahun terakhir, APS tingkat SMA/SMK/MA menunjukkan kecendrungan yang baik. Pada tahun 2009 mencapai 1,85% namun pada tahun 2012 angka ini dapat ditekan menjadi 1,67%

Bab IV - 4

No


1.6 1.6.1

Angka Kelulusan (AL) Angka kelulusan SD/MI

1.6.2

Angka kelulusan SMP/MTs

1.6.3

Angka kelulusan SMA/SMK/MA

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV

dari



Permasalahan


Angka kelulusan tingkat SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 mencapai 95,37%, kemudian berturut-turut 99,88%, dan pada tahun 2012 mencapai 100%. Pada tahun 2008, Angka Kelulusan SMP/MTs mencapai 60,85% dan pada tahun 2012 mencapai 99,68%. Pencapaian ini masih dibawah tingkat kelulusan provinsi yang mencapai 99,81% Angka kelulusan SMA/SMK pada tahun 2012 mencapai 99,35% Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dalam periode 2008-2012 mencapai diatas 100% hal ini dikarenakan banyaknya siswa dari luar daerah yang memilih bersekolah di Parepare Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam periode 2008-2012 juga menunjukkan diatas 100% hal ini dikarenakan banyaknya siswa dari luar daerah yang memilih bersekolah di Parepare Pada tahun 2012, Guru yang berkualifikasi S1/DIV sebesar 2.788 orang

Masih terdapat Guru yang belum berkualifikasi S1/DIV

Sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan semua Guru berkualifikasi S1/DIV, maka perlu pemberian beasiswa dan fasilitas lainnya bagi guru yang belum S1/DIV untuk melanjutkan studinya

Bab IV - 5

No 2 2.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita


Permasalahan


Rasio Posyandu per satuan balita, pada tahun 2008 mencapai 58,67 atau 59 balita untuk setiap posyandu dam pada tahun 2012 menjadi 72,41 balita .

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan di Posyandu terus bertambah sedangkan jumlah posyandu yang ada hanya mengalami penambahan sekitar 1 -2 unit posyandu saja 1. Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan 2. Tidak adanya pelayanan kesehatan dokter ahli di Puskesmas

Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan Posyandu

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

2.3

Rasio Rumah penduduk

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk pada tahun 2008 adalah setiap satu orang dokter mampu melayani sebanyak 2.090 penduduk dan pada tahun 2012 sebesar 1.572 penduduk. Hal Ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk yang cepat diikuti dengan penambahan jumlah dokter.

Jumlah dokter umum sudah mencukupi namun jumlah dokter spesialis tertentu masih kurang

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk dalam periode 2008-2012 berfluktuatif, tahun 2008 rasionya 1 : 295 dan tahun 2012 rasionya 1 : 299. Rasio Rasio ini menujukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat tidak diiringi dengan penambahan jumlah tenaga medis yang banyak.

Jumlah tenaga medis sudah sangat mencukupi namun kapasitas dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan

2.5

Sakit per

satuan


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2008 adalah yaitu setiap satu puskesmas/poliklinik/ pustu melayani 5.090 penduduk dan pada tahun 2012 mampu melayani sebanyak 4.716 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk juga mengalami stagnasi dalam periode 2008-2012 yaitu 0,1 yang berarti satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk

1. Rasio ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit relatif mencukupi, namun jumlah kamar kelas III masih kurang. 2. Belum semua rumah sakit menerima pasien Jamkesmas/Jamkesda

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan khususnya di Puskesmas 2. Penempatan dokter ahli tertentu di Puskesmas 1. Peningkatan jumlah tempat tidur kelas III 2. Mendorong seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta untuk berperan aktif dalam program kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan 1. Mendorong para dokter umum untuk melanjutkan ke tingkat spesialisasi yang dibutuhkan masyrakat melalui pemberian beasiswa 2. Penerimaan tenaga dokter harus diutamakan dokter spesialis dan disesuikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan, bimbingan teknis dan kursus-kursus singkat

Bab IV - 6

No 2.6

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

2.9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA



Permasalahan


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 1. Kemampuan Puskesmas dalam melakukan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2008 mencapai penatalaksanaan PONED standar masih 6,69% dan tahun 2012 hanya 4,48%, jauh dibawah ratarendah rata propinsi yang mencapai 57,73% 2. Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi komplikasi masih rendah Capaian tahun 2012 sebesar 83,92%, capaian ini cukup 1. Tidak semua persalinan oleh Tenaga baik namun masih dibawah capaian propinsi sebesar Kesehatan dilakukan di Fasilitas Pelayanan 93,68% Kesehatan 2. ANC (Antenatal Care) terpadu belum optimal Dalam periode 2010-2012 realisasi UCI mencapai 100%

1. Melaksanakan penguatan Puskesmas dalam penatalaksanaan PONED. 2. Peningkatan kapasitas Bidan

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan Kurang optimalnya pelaksanaan PWS mencapai 100%. Namun kecendrungan penderita Balita sehingga kasus Balita Gizi Buruk tidak dapat Gizi Buruk terus meningkat dalam periode 2008 - 2012. dicegah Pada tahun 2008 hanya 1 orang, peningkatan drastis jumlah balita gizi buruk terjadi pad atahun 2011 sebanyak 49 orang. Capaian pada tahun 2012 sebesar 88,57%, lebih tinggi 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibanding capaian propinsi sebesar 67,12%. melakukan program TB DOTS (Directly Observed Treatment Short/Pengobatan Jangka Pendek) masih terbatas. 2. Masih kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pengobatan TB

1. Peningkatan Optimalisasi kinerja petugas PWS 2. Peningkatan pemberian makanan tambahan bagi Balita di Posyandu

1. Peningkatan fasilitas pelayana KIA di Puskesmas/rumah sakit 2. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 1. Peningkatan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan (Puskesmas Posyandu, Pustu) dalam pemberian imunisasi yang terstandarisasi. 2. Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi secara berkesinambungan

1. Peningkatan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan agar dapat melaksanakan program TB Dots. 2. Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pengobatan TB

Bab IV - 7

No 2.11

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2.13

Cakupan kunjungan bayi

2.14

Cakupan puskesmas

2.15

Cakupan pembantu puskesmas

3 3.1

Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



Permasalahan


Capaian sejak tahun 2008 - 2012 sebesar 100%.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 1. Peningkatan peran serta pemberantasan sarang nyamuk sehingga masyarakat dalam pemberantasan Penyakit DBD belum dapat dicegah sarang nyamuk 2. Pengefektifan pelaksanaan Fogging Pada tahun 2012, Cakupan pelayanan kesehatan 1. Masih sering terjadi pembebanan tambahan 1. Peningkatan ketersediaan obat di rujukan pasien masyarakat miskin meningkat mencapai biaya obat pada masyarakat miskin. rumah sakit rujukan 37,10% 2. Belum semua rumah sakit menerima pasien 2. Mendorong semua rumah sakit masyarakat miskin yang menggunakan untuk menerima pasien masyarakat Jamkesmas/Jamkesda miskin Pada tahun 2012, cakupan kunjungan bayi mencapai 101,11%. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran ibuibu untuk memeriksakan bayinya ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar Sejak tahun 2008-2012, cakupan puskesmas mencapai 150%, yang berarti jumlah puskesmas yang ada telah melebihi jumlah kecamatan Sejak tahun 2011, Cakupan pembantu puskesmas sebesar 86,36%, yang berarti keberadaan PUSTU telah hampir di seluruh kelurahan

Peningkatan fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di seluruh Puskesmas, Posyandu dan rumah sakit 1. Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas 2. Peningkatan kapasitas dokter dan tenaga medis di Puskesmas Luas wilayah Kota Parepare relatif kecil dan Optimalisasi peranan PUSTU dalam mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan lainnya menyebabkan kunjungan ke PUSTU relatif kurang

Panjang jalan pada tahun 2008 adalah 304,609 km dan 1. Kinerja pengelolaan jaringan jalan masih 1. pada tahun 2012 meningkat 6,8% menjadi 326,84 km. rendah Namun dari jumlah itu, hanya 63,72 % atau 208,259 km 2. Biaya pemeliharaan jalan terbatas dalam kondisi baik, kondisi sedang rusak 39,386 km (12,05%) dan dalam kondisi rusak 79,205 km (24,23%) 2.

Prioritisasi pembangunan dan pemeliharaan jalan pada kawasan perekonomian dan kawasan strategis lainnya. Optimalisasi DAK untuk pemeliharaan jalan.

Bab IV - 8

No 3.3

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.6

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

3.7

Rasio Rumah layak huni

3.8 3.9

Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4



Permasalahan


Selama periode tahun 2008 - 2012, rasio tempat ibadah Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam Peningkatan kesadaran masyarakat per satuan penduduk cenderung berkurang dari 1,68 pemanfaatan sarana ibadah dalam pemanfaatan sarana ibadah pada tahun 2008 menjadi 1,26 pada tahun 2012. Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 1. Kurangnya kesadaran masyarakat hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh dibawah capaian pengelolaan air minum dan air limbah dalam pengelolaan air minum dan propinsi sebesar 75,28% 2. Belum tertanamkannya PHBS pada air limbah masyarakat 2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PHBS 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Pada tahun 2012, rasionya mencapai 5,38 yang artinya 1. Laju pertambahan penduduk yang cepat setiap 5,38 m3 TPS melayani atau digunakan oleh 1000 dan aktivitas penduduk belum dapat penduduk.. Pencapaian ini masih jauh lebih baik dari didukung oleh keberadaan sarana capaian propinsi sebesar 0,23 persampahan (TPS) 2. Adanya keengganan masyarakat jika disekitar lingkungannya terdapat TPS Data tahun 2012 mencatat bahwa rasio rumah layak huni 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 5 (setiap 5 rumah menghuni rumah tidak layak huni (0,69) penduduk ada 1 rumah penduduk yang layak huni). akibat keterbatasan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan lahan 2. Akses MBR terhadap fasilitas KPR dan pembiayaan perumahan juga terbatas.

Data Tida Ada dari Dinas Tata Ruang Hingga tahun 2012, panjang jalan yang dapat dilalui Roda 4 sebesar 80,90 km (0,25%)

Masih banyak jalan yang lebarnya kurang dari 3 meter

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya TPS sebagai penampungan sementara 2. Mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 1. Memfasilitasi MBR dalam mengakses rumah layak huni melalui program peningkatan kualitas perumahan 2. Memfasilitasi MBR dalam memperoleh pembiayaan rumah sederhana (RS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) 3. Pembangunan Rumah Susun sebagai pilot project. Perbaikan dan pelebaran jalan

Bab IV - 9

No 3.11

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

4 4.1

Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

4.4

Lingkungan pemukiman kumuh



Permasalahan


Panjang jalan kabupaten dalam kodnisi baik pada tahun 2008 sebesar 57,19% dan meningkat pad atahun 2012 menjadi 63,72% Rumah tangga pengguna air bersih hingga tahun 1. Banyaknya permukiman baru yang 1. Peningkatan jaringan instalasi air 2012 mencapai 17.263 rumah tangga (57,45%). lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan bersih termasuk sistem sambungan Pencapaian ini masih jauh dari propinsi yang air bersih dari PDAM rumah sehingga dapat menjangkau mencapai 84,75% 2. Ketersediaan air baku sangat terbatas permukiman baru 2. Eksplorasi dan eksploitasi sumbersumber air baku baru 3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan air bersih Rumah tangga pengguna listrik mencapai 91,98% Biaya pemasangan sambungan baru masih Fasilitasi kemudahan pemasangan pada tahun 2012. Angka ini jauh lebih tinggi cukup mahal bagi MBR sambungan baru bagi MBR dibanding propinsi sebesar 70,63%. Hal ini menunjukkan ketersediaan energi listrik oleh PLN sangat memadai di Kota Parepare Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2012 hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh pengelolaan air minum dan air limbah dalam pengelolaan air minum dan dibawah capaian propinsi sebesar 75,28% 2. Belum tertanamkannya PHBS pada air limbah masyarakat 2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PHBS 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi Pada tahun 2010 luas lingkungan kumuh 31,09 ha 1. Identifikasi lokasi dan kebutuhan 1. Optimalisasi Pelaksanaan dan pada tahun 2011 menurun menjadi 17,75 ha, penanganan lingkungan permukiman Identifikasi lokasi dan kebutuhan namun pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi kumuh belum optimal penanganan lingkungan 27,40 ha. Penambahan luasan tahun 2011 ke 2012 2. Belum optimalnya pengetahuan dan permukiman kumuh diakibatkan oleh pelaksanaan up dating lingkungan pemahaman masyarakat terhadap PHBS 2. optimalisasi pengetahuan dan kumuh 3. Keterbatasan penguasaan lahan bagi MBR pemahaman masyarakat terhadap PHBS 3. Fasilitasi penguasaan lahan bagi MBR

Bab IV - 10

No 4.5

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rasio rumah layak huni per 1.000 penduduk

5 5.2

Penataan Ruang Persentase ruang terbuka terhadap luas wilayah

5.3

Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

hijau



Permasalahan


Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang 1. Memfasilitasi MBR dalam tahun 2012 tersebut sebanyak 3.375 unit rumah yang menghuni rumah tidak layak huni (0,69) mengakses rumah layak huni masuk kategori rumah tidak layak huni dari masyarakat akibat keterbatasan akses bagi masyarakat melalui program peningkatan penghasilan rendah yang tersebar di 22 kelurahan berpenghasilan rendah terhadap kualitas perumahan penguasaan lahan 2. Memfasilitasi MBR dalam 2. Akses MBR terhadap fasilitas KPR dan memperoleh pembiayaan rumah pembiayaan perumahan juga terbatas. sederhana (RS) atau Rumah Sangat Sederhana (RSS) 3. Pembangunan Rumah Susun sebagai pilot project. Hingga tahun 2012, persentase RTH baru mencapai 1. Terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH 21,20% masih kurang dari target nasional sebesar 30% 2. Kurangnya RTH privat dari luas wilayah

1. Identifikasi lahan yang dapat dijadikan RTH 2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan RTH Privat Tahun 2008 jumlah bangunan berIMB sebanyak 3.817 1. Banyaknya bangunan/rumah yang sudah 1. Peningkatan kesadaran masyarakat unit dan terus mengalami peningkatan sehingga tahun ada sebelum Perda IMB diberlakukan untuk mengurus IMB 2012 mencapai 8.449 unit. Ada peningkatan rata-rata 2. Sebagian masyarakat belum mengurus 2. Penegakan sanksi terhadap 82% dalam kurun waktu 2008-2012. Penambahan ini IMB pelanggaran IMB menunjukkan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Parepare dari tahun ke tahun.

Bab IV - 11

No 6 6.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

6.2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

6.3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

6.4

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)



Permasalahan


Dokumen RPJPD Kota Parepare Tahun 2005 - 2025 telah ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Dokumen RPJMD Kota Parepare telah ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20082013

Belum semua SKPD mengacu pada RPJPD dalam penyusunan Renstra SKPD

Peningkatan Koordinasi antara Bappeda dengan SKPD dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaann 1. Penyusunan RPJMD tahun 20132018 harus berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan mencantumkan indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan koordinasi yang intensif antara Bappeda dengan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD 1. Pelaksanaan koordinasi yang intensif antara Bappeda dengan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD 2. Penjabaran program / kegiatan RKPD dalam Renja SKPD secara konsisten

Penyusunan Dokumen RKPD telah dilaksnakan setiap 1. Sinkronisasi antara program prioritas dan target capaian antara RKPD dengan tahunnya RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena IKU dan terget dalam RPJMD kurang jelas 2. Belum terciptanyan Konsistensi program dan kegiatan dalam RKPD dengan PPAS/APBD Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD sebesar Sinkronisasi antara program prioritas dan target 100% capaian antara RKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena IKU dan terget dalam RPJMD kurang jelas

Pelaksanaan koordinasi yang intensif antara Bappeda dengan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD

Bab IV - 12

No 7

7.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum

7.2

Rasio ijin trayek

7.3

Jumlah uji kir angkutan umum

7.4

Jumlah Pelabuhan Terminal bus

7.5

Angkutan darat

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

7.8

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan rambu-rambu

7.9

Laut/Udara/



Permasalahan

Jumlah arus penumpang angkutan umum selama periode tahun 2008-2012 cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mencapai 4.488.000, hal ini menunjukkan mobilitas masyarakat cukup tinggi yang diimbangi oleh kinerja pelayanan transportasi yang cukup baik

Beberapa sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung seperti terminal penumpang yang hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin

Optimalisasi penumpang

Jumlah ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setiap tahunnya terus meningkat dari 96 ijin pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga 150 ijin pada tahun 2012 Jumlah uji KIR pada tahun 2012 hanya 196 sangat jauh berkurang jika dibanding tahun 2008 yang mencapai 380

Peningkatan izin trayek masih kurang diharapkan dapat mencapai 300 izin trayek yang dikeluarkan

Peningkatan pelayanan pengurusan izin trayek

Pelabuhan Laut 3 buah dan Terminal Bus 3 buah sudah mencukupi bagi Kota Parepare

Belum optimalnya pemanfaatan Terminal Bus 1. angkutan Darat serta belum maksimalnya pemanfaatan Pelabuhan Semi Kontainer di Cappa Ujung 2.

Persentase Angkutan darat selama periode 2008-2012 menunjukkan angka yang stabil yaitu 9,52% Pada tahun 2008 kepemilikan KIR mencapai 1.843 namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1.539 Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kelayakan angkutan Umum (KIR) adalah 15 - 30 menit dan telah memenuhi standar Kementrian Perhubungan Selama periode 2008-2012 biaya pengujian KIR sebesar Rp. 26.000 - Rp. 30.500 yang ditetapkan melaui Perda Pemasangan rambu-rambu mencapai 100% selama lima tahun terakhir

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan pemanfaatan

terminal

Jumlah uji KIR angkutan umum hanya tergantung pada jumlah kendaraan yang masuk di Kota Parepare Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan Terminal Bus dan Pelabuhan Laut Pengintegrasian moda transportasi

Peningkatan pelayanan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Waktu yang dibutuhkan masih perlu dikurangi hingga maksimal 20 menit

Peningkatan pelayanan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Masih banyak pengguna jalan yang belum mentaati rambu-rambu lalu lintas

Peningkatan pelayanan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Peningkatan kesadaran pengguna jalan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas

Bab IV - 13

No 8

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lingkungan Hidup


Permasalahan

Pada tahun 2008 volume sampah 177.025 m3 yang dapat ditangani 172,645 m3 (97,53%), namun pada tahun 2012 penanganan sampah berkurang dari volume sebesar 183.595 m3 yang tertangani hanya 171.185 m3 (93,24%) Jumlah penduduk yang berakses air minum terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 80,16%. Capaian ini telah melampaui target pemerintah sebesar 80% serta jauh di atas target MDGs sebesar 68,87%.

1. Penanganan sampah selalu terfokus pada timbunan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA) 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah 1. Belum optimalnya pengelolaan air baku air minum yang dikelola oleh PDAM sehingga mempengaruhi kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat 2. Kurangnya sumber air baku 3. Penduduk yang belum dapat mengakses air minum masih cukup besar yaitu 19,84%

8.1

Persentase penanganan sampah

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum

8.4

Pencemaran status mutu air

Pencemaran status mutu air sejak tahun 2008 - 2012 mencapai 28,57%

8.5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air hanya mencapai 50% Di Kota Parepare hanya 1 perusahaan yang wajib amdal dan telah memenuhi kewajibannya sehingga capaiannya 100% Hingga tahun 2012, daya tampung TPS mencapai 710 m3 (0,54%) dengan jumlah penduduk 132.048 jiwa. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Parepare, maka rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga terus meningkat setiap tahunnya

8.6 8.7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk



1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga 1. Peningkatan kualitas pengelolaan air baku pada IPA PDAM 2. Peningkatan cakupan penduduk yang berakses air minum melalui peningkatan sambungan rumah 3. Penambahan kapasitas air baku melalui eksplorasi dan eksploitasi 4. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan Belum optimalnya penanganan kerusakan 1. Peningkatan kapasitas SDM lingkungan akibat tidak tersedianya sistem data aparatur dan informasi yang terintegrasi 2. Peningkatan penyediaan data dan informasi lingkungan hidup Masih kurangnya keterlibatan masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghijaun dalam penghijauan

TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang mengakibatkan bau pada masyarakat sekitar dan mengganggu keindahan sehingga sebagian masyarakat merasa terganggu dengan adanya TPS dilingkungannya

Peningkatan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Bab IV - 14

No 10 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio pasangan berakte nikah

Kepemilikan KTP


Permasalahan


Jumlah penduduk yang mempunyai KTP terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 88.809 jiwa dan yang mempunyai KTP 78.428 jiwa sehingga rasionya sudah sekiat 1 : 1 yang berarti bawah setiap penduduk yang wajib KTP sudah semuanya telah memiliki KTP. Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2008 sebesar 2,95 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3,08

Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan

1.


1.

Dalam kurun waktu 2008-2012, dari keseluruhan pasangan nikah yang ada sudah seluruhnya memiliki akta nikah sehingga rasionya sudah 1 : 1


1.

Jumlah Kepemilikan KTP mencapai 88,31%


1.

2.

2.

2.

2.

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2012 mencapai 18,34%


1.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 database kependudukan skala propinsi telah tersedian di kab/kota

Pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu belum terkoordinasi dengan baik

1.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK


Sejak tahun 2013 KTP Nasional Beerbasis NIK telah diterapkan di Kota Parepare

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK belum menjangkau seluruh masyarakat

2.

2.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun database kependudukan Peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pengopersian SIAK Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Bab IV - 15

No 11 11.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Interpretasi Capaian Target Permasalahan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pemerintah Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan 1. Partisipasi perempuan di legislatif mencapai 16% dari 1. Masih rendahnya persentase perempuan di 1. Peningkatan pendidikan politik bagi dilembaga pemerintah keseluruhan anggota Legislatif lembaga legislatif perempuan 2. Partisipasi Perempuan dalam lembaga pemerintahan 2. Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan 2. Penerapan kebijakan afirmasi untuk sebesar 57,10% struktural di lembaga pemerintahan karena memberikan ruang yang setara perempuan lebih banyak pada jabatan antara perempuan dan laki-laki pada fungsional (guru dan perwat) jabatan struktural 3. Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan pada jabatan struktural

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan pada lembaga swasta mencapai 23,05%

11.3

Rasio KDRT

Rasio KDRT dalam tahun 2012 mencapai 0,11

1. Masih adanya keengganan korban KDRT untuk melaporkan ke pihak yang berwenang 2. Layanan penanganan korban KDRT belum berfungsi secara optimal 3. Sarana dan prasarana P2TP2A belum memadai 4. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Jumlah tenaga kerja di bawah umur mencapai 5,04%

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga dan rendahnya pendidikan memicu meningkatnya jumlah pekerja di bawah umur 2. Tidak ada jaminan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja di bawah umur

11.4


Rendahnya akses dan partisipasi perempuan di lembaga swasta

Peningkatan kapasitas/skil perempuan untuk dapat berpartisipasi di lembaga swasta 1. Peningkatan upaya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan dan anak untuk pencegahan deteksi dini, dan penanganan kasus KDRT 2. Optimalisasi penerapan SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap ibu dan anak 1. Peningkatan penanggulangan anak putus sekolah 2. Peningkatan akses terhadap kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja di bawah umur atau anak yang terpaksa bekerja

Bab IV - 16

No 11.5

11.6

12

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Partisipasi angkatan kerja perempuan


12.1

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2

Rasio akseptor KB



Permasalahan


Pada tahun 2012, partisipasi angkata kerja perempuan mencapai 13,42%

1.

Masih adanya budaya patriarkhi dalam 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat sehingga akses perempuan di tentang kesetaraan gender dalam sektor publik terbatas mengakses peluang kerja 2. Adanya perbedaan upah antara tenaga kerja 2. Pengawasan penerapan perempuan dengan tenaga kerja laki-laki perlindungan pekerja perempuan di perusahaan/lembaga swasta

Data tahun 2013 untuk perempuan 57,36% dan anak 55,36%

1. Masih kurangnya pemahaman tentang hak perempuan dan anak 2. Masih adanya anggapan bahwa laki-laki lebih berperan dari perempuan 3. Partisipasi anak dan suara anak belum menjadi pertimbangan pemerintah

Dalam kurun waktu tahun tahun 2008 hingga 2012, ratarata jumlah anak perkeluarga adalah sebanyak 2 orang.

Masih perlunya pemahaman masyarakat tentang keutamaan berencana

Pada tahun 2008, rasio akseptor KB sudah daapat dikatakan hampir berhasil karena perbandingan rasionya adalah 1 : 2 dimana untuk setiap 2 pasangan usia subur baru satu pasangan yang menjadi akseptor KB .

Partisipasi KB Pria masih rendah

kepada keluarga

1. Meningkatkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak 3. Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak

1. Penyebarluasan KIE Generasi berencana 2. Penyebarluasan informasi keluarga kecil sehat dan sejahtera 3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak 1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan KB, khususnya bagi pasangan usia subur 2. Mendorong partisipasi pria dalam ber-KB

Bab IV - 17

No 12.3

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cakupan peserta KB aktif

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13 13.1

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2

13.3

Interpretasi Capaian Target Cakupan KB aktif mencapai 104,27% yang menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif lebih besar dari jumlah pasangan usia subur. Capaian propinsi hanya 73,47% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mencapai 42,95%, lebih tinggi dibanding propinsi yang hanya 38,29%

Permasalahan


Partisipasi KB Pria masih rendah

1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan KB, khususnya bagi pasangan usia subur 2. Mendorong partisipasi pria dalam ber-KB 1. Masih tingginya presentasi keluarga pra 1. Perluasan lapangan kerja layak sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 2. Peningkatan partisipasi ber-KB 2. Adanya kecendrungan peningkatan 3. Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini di kalangan remaja negatif pernikahan dini dan pentingnya perencanaan keluarga

Jumlah sarana sosial sejak tahun 2008 hingga 2012 masih tetap 10 buah

Alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas

Perlunya peningkatan alokasi anggaran

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan kian menurun, pada tahun 2008 mencapai 124,26% namun pada tahun 2012 berkurang menjadi 21,70%

1. Jumlah anggaran untuk pemberian bantuan bagi PMKS sangat terbatas sehingga masih banyak PMKS yang tidak menerima bantuan 2. Belum adanya data yang valid tentang PMKS dan standarisasi PMKS yang boleh menerima bantuan

1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap PMKS 2. Menambah alokasi anggaran sehingga jangkauan pelayanan bagi PMKS dapat diperluas 3. Ketersediaan data yang valid tentang PMKS

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga mengalami penurunan, pada tahun 2008 mencapai 88,10% namun pada tahun 2012 hanya 15,38%

Penyelesaian masalah PMKS masih parsial dan terfokus pada pemberian bantuan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menangani PMKS 2. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap PMKS 3. Penyelesaian PMKS secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen terkait. 4. Peningkatan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi kebutuhan dasar


Bab IV - 18

No 14 14.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja


Permasalahan

Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 mencapai 66,48%, lebih tinggi dibanding propinsi yang sebesar 62,82%

Rendahnya keterampilan tenaga kerja

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan manajemen

14.2

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2012 adalah 1,58%, capaian ini lebih baik dibanding capaian propinsi sebesar 12,50%

Pada umumnya tenaga kerja mempunyai posisi 1. Penetapan upah minimum propinsi tawar yang rendah terhadap besaran upah yang disesuaikan dengan sehingga menimbulkan sengketa dengan kemampuan pengusaha serta pengusaha pengawasan yang ketat dalam implementasinya 2. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa pekerja dan pengusaha

14.3

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 63,05%

Perlunya peningkatan tenaga kerja

bagi

Revitalisasi Kantor Pelatihan kerja sebagai tempat pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan

Dalam lima tahun terakhir rata-rata pencari kerja yang ditempatkan sebesar 51,94%, capaian tertinggi pada tahun 2011 sebesar 57,85% jauh lebih tinggi dibanding capaian propinsi sebesar 12,80%

1. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas 2. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja

1. Penciptaan/perluasan lapangan kerja baru 2. Peningkatan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja

14.5

Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2008 mencapai 19,33% sedang tahun 2012 berkurang menjadi 4,21%, adapun capaian propinsi sebesar 5,87%

1. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding lapangan kerja yang tersedia 2. Aksessibilitas Informasi bursa tenaga kerja masih terbatas

14.6

Keselamatan dan perlindungan

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 ada 124 (16,23%) perusahaan hingga tahun 2012 ada 248 (30,17%) Belum ada aturan dari pemerintah daerah

Belum semua perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program perlindungan Jamsostek

1. Penciptaan/perluasan lapangan kerja baru 2. Pengembangan sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudah diakses Mendorong pemilik perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan Jamsostek

14.7

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah


keterampilan

Bab IV - 19

15.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif

15.2

Jumlah UKM non BPR / LKM UKM

Jumlah UKM aktif Non BPR/LKM UMKM selama kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 sebanyak 3.050 UKM Aktif hingga Tahun 2012 mencapai 4.349

Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro Kecil

Data tidak ada Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Kota Parepare selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari 99% dari jumlah seluruh UMKM yang ada. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah usaha mikro dan usaha kecil setiap tahunnya

No 15

15.3 15.4



Jumlah koperasi pada tahun 2012 adalah 204 unit namun yang aktif beroperasi hanya 103 unit (50,49%). Capaian ini lebih rendah dari capaian propinsi sebesar 69%

Permasalahan


1. Regulasi bidang ekonomi yang dikeluarkan 1. Perlu adanya komitmen yaang kuat belum sepenuhnya berpihak pada dari pemerintah untuk menyusun pengembangan koperasi regulasi yang berpihak pada 2. Belum optimalnya peran pemerintah dalam perkembangan koperasi menggalakkan gerakan perkoperasian 2. Optimalisasi peran pemerintah dalam membina koperasi 1. Terbatasnya kemampuan manajerial yang 1. Peningkatan kemampuan dimiliki pelaku UKM manajerial pelaku UKM melalui 2. Kurangnya aksesibilitas pelaku UKM dalam pelatihan dan bimbingan teknis mendapatkan tambahan modal untuk 2. Fasilitasi pelaku UKM dalam pengembangan usaha melalui lembaga memperoleh kredit usaha dengan keuangan bunga rendah 1. Terbatasnya kemampuan manajerial yang dimiliki pelaku Usaha Mikro Kecil 2. Kurangnya aksesibilitas pelaku Usaha Mikro Kecil dalam mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha melalui lembaga keuangan

1. Peningkatan kemampuan manajerial pelaku UMK melalui pelatihan dan bimbingan teknis 2. Fasilitasi pelaku UMK dalam memperoleh kredit usaha dengan bunga rendah 3. Pemberdyaan pelaku UMK melalui regulasi dan bantuan usaha dari pemerintah

Bab IV - 20

No



Permasalahan


Penyelenggaraan festival budaya yang dilakukan mulai meningkat dari 3 kali pada tahun 2008 menjadi 5 kali sejak tahun 2009-2012

1. Kurangnya Promosi pelaksanaan Festival seni dan budaya sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 2. Pelaksanaan Festival Seni Budaya masih cenderung bersifat kedaerahan sehingga belum mampu menarik banyak pengunjung dari luar daerah 3. Anggaran pelaksanaannya masih bergantung pada APBD

1. Peningkatan promosi pelaksanaan Festival 2. Untuk menarik pengunjung dari luar daerah maka pelaksanaan festival seni budaya harus ditingkatkan menjadi skala propinsi maupun nasional sehingga perlu kerja sama dengan pihak ketiga 3. Penganggaran pelaksanaan Festival dilakukan melalui kerja sama saling menguntungkan dengan pihak sponsor sehingga anggaran yang dialokasikan dalam APBD hanya sebagai "pemicu" untuk menggalang dana yang lebih besar dari pihak sponsor

17 17.1

Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya meningkat dari 4 unit pada tahun 2008 menjadi 8 unit pada tahun 2012

Masih kurangnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif

Perlu peningkatan sarana penyelenggaraan seni dan budaya agar lebih representatif

17.3

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejauh ini masih 1 - 2 buah

Belum adanya data yang valid tentang jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya

Perlunya pendataan tentang jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kota Parepare


Bab IV - 21

No


18 18.1

Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda

18.2

Jumlah organisasi olahraga


Permasalahan


Jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 29 organisasi

Belum adanya pola yang jelas/baku tentang pemberdayaan organisasi pemuda

Memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen maupun dana dalam rangka mewujudkan organisasi kepemudaan yang mandiri

Organisasi olahraga yang tercatat sebanyak 29 organisasi

Belum terpolanya pemassalan dan pembinaan olahraga

1. 2.

Meningkatkan pola pembinaan atlet melalui olahraga pelajar Perlunya prioritisasi cabang olahraga yang akan dikembangkan

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 36 Jenis

Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan belum dikoordinasikan dengan baik diantara organisasi kepemudaan

Mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan untuk meningkatkat produktifitas, kreativitas dan prestasi generasi muda

18.4

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olah raga sebanyak 6 jenis

Ketersediaan saran dan prasarana olahraga belum optimal dalam mendukung kegiatan keolahragaan

Fasilitasi sarana olahraga yang berkualitas

18.5

Gelanggang/balai swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja sampai tahun 2012 hanya 2 unit

Kurangnya jumlah gelanggang remaja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

Memfasilitasi pendirian gelangggang/ balai remaja yang baru

18.6

Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga sebanyak 174 buah (1,3%) dari jumlah penduduk

Terbatasnya lahan untuk lapangan olahraga

1. 2.

remaja

(selain


dan prasarana memadai dan

Memfasilitasi ketersediaan lahan Meningkatkan keterlibatan pihak swasta/BUMN

Bab IV - 22

No 19


19.2

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP Kegiatan pembinaan politik daerah

19.3

Jumlah LSM

19.1

20

20.1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk


Selama tahun 2012 hanya dilaksanakan 1 kegiatan Kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam tahun 2012 Jumlah LSM pada tahun 2012 sebanyak 51 LSM

Rasio jumlah polisi pamong praja tahun 2012 adalah 3

Permasalahan


Kurangnya perhatian pemerintah dalam membina LSM, Ormas dan LKP

Peningkatan pelaksanaan kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan LKP

Masih ada LSM yang tidak aktif

Perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah dan LSM dalam menjalankan fungsi masing-masing

1. 2.

20.2

Belum berimbangnya jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Belum semua anggota polisi pamong praja bersertifikasi

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Hingga tahun 2012 jumlah Linmas masih nihil Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah rata-rata 8 unit yang ada disetiap kelurahan

Belum optimalnya pemanfaatan Poskamling dalam menjaga keamanan lingkungan

20.4

Penegakan Perda

20.5

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.6

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

Penegakan Perda yang dilakukan pada tahun 2012 adalah 60% Jumlah patroli petugas satpol PP pada tahun 2012 adalah 153 orang lebig rendanh dibanding tahun 2011 (243 orang) dan tahun 2010 (557 orang) Pada tahun 2012, jumlah pelanggaran K3 adalah 183 kasus dan yang ditangani mencapai 169 kasus (92,35%) lebih tinggi dari capaian propinsi (91%)

Jumlah Penyidik PNS penegak Perda masih terbatas Masih kurangnya sarana dan prasarana patroli yang berdampak pada kurangnya intensitas cakupan patroli Satpol PP Jumlah Penyidik PNS masih terbatas

20.3


1. 2.

Pengangkatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Parepare Peningkatan kompetensi Polisi Pamomg Praja melalui pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan poskamling dalam menjaga keamanan lingkungan Meningkatkan kapasitas Penyidik PNS dan Satpol PP dalam penegakan Perda Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana Patroli Satpol PP Meningkatkan kapasitas Penyidik PNS dan Satpol PP dalam penyelesaian pelanggaran K3

Bab IV - 23

No 20.7 20.8

20.9 20.10

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kaota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

21 21.1

Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan

21.2

Ketersediaan pangan utama



Permasalahan


Hingga tahun 2012 jumlah Linmas masih nihil Jumlah Mobil Pemadam kebakaran pada tahun 2012 1. Sebagian sarana dan prasarana yang ada sebanyak 7 unit jika dibanding dengan jumlah penduduk telah dimakan usia (131.915 jiwa) rasionya 0,01% 2. Masih kurangnya kapasitas petugas pemadam kebakaran Data tidak ada

1. 2.

Perlunya peremajaan sarana dan prasarana Meningkatkan kapasitas petuga pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan

Dalam kurun waktu tahun 2008-2012, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan /kelurahan yang baik sudah rata-rata 100% Regulasi ketahanan pangan diperlukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan, namun hingga tahun 2013 regulasi ketahanan pangan belum ada

Dengan ketiadaan regulasi ketahanan pangan maka pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan akan berjalan tanpa aturan hukum yang jelas

Perlunya penyusunan ketahanan pangan

Regulasi

Pada tahun 2012, rata-rata ketersediaan pangan utama 1. Sebagian besar pangan utama (beras) 1. Perlunya peningkatan produksi lokal mencapai 25.958 ton untuk memenuhi kebutuhan 132.048 berasal dari daerah sekitar karena untuk memenuhi kebutuhan pangan jiwa penduduk produksi lokal belum mampu memenuhi utama kebutuhan masyarakat 2. Perlunya menjaga kelancaran sistem 2. Ketersediaan pangan utama sangat dan jalur distribusi pangan tergantung pada kelancaran distribusi pangan

Bab IV - 24

No 22 22.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)


Permasalahan


Jumlah kelompok yang dibina oleh LPM cenderung stagnan

Perlunya peningkatan jumlah kelompok binaan untuk setiap LPM

Jumlah kelompok yang dibina oleh PKK cenderung stagnan

Perlunya peningkatan jumlah kelompok binaan PKK untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat Perlunya penyusunan Database dan pembinaan terhadap jumlah LSM yang aktif bergerak dalam pemberdayaan masyarakat Pemerintah daerah harus melakukan penilaian dan pemberian reward bagi LPM yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat

22.2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata LPM hanya membina 10 kelompok. Capaian ini lebih baik dibanding rata-rata propinsi yang hanya 1 kelompok binaan per LPM Jumlah kelompok binaan PKK dalam lima tahun terakhir rata-rata 10 kelompok

22.3

Jumlah LSM

Jumlah LSM pada tahun 2012 sebanyak 51 LSM

Data LSM aktif belum terinventaris dengan baik khususnya LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

22.4

LPM Berprestasi

Dari 110 jumlah LPM pada tahun 2012, 6 diantaranya merupakan LSM berprestasi (5,45%) lebih baik dibanding capaian propinsi (0,96%)

Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menilai kinerja LPM di bidang pemberdayaan masyarakat

22.5

PKK aktif

Selama periode 2008 - 2012 tercatat ada 27 PKK dan semuanya aktif dalam pemberdayaan masyarakat (100%)

Koordinasi antara Tim Penggerak PKK tingkat kota dengan TP PPK tingkat kecamatan dan kelurahan masih kurang

1.

Jumlah posyandu yang tercatat tahun 2012 sebanyak 115 posyandu dan yang aktif memberikan pelayanan kesehatan sebanyan 112 posyandu (97,39%). Capaian ini masih rendah dibanding capaian propinsi (98,,89%)

1. 2.

1.

22.6

Posyandu aktif


3.

Beberapa kader posyandu belum terlatih Sarana dan prasarana Posyandu masih terbatas Biaya transportasi kader posyandu masih terbatas (Rp.65.000/bulan)

2.

2. 3.

Peningkatan koordinasi antar TP PKK di semua tingkatan Perlunya revitalisasi peran PKK sehingga dapat berperan lebih besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Meningkatkan kualitas kader posyandu melalui pelatihansecara reguler Inventarisasi dan peningkatan sarana dan prasarana posyandu Peningkatan biaya transportasi kader posyandu

Bab IV - 25

No


23 23.1

Statistik Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka"


Buku Parepare Dalam Angka sudah tersedia

Permasalahan

1.

2.

23.2

Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

24 24.1

Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku

Buku PDRB telah tersedia

Penyelesaian penyusunan PDRB sangat terlambat biasanya pada akhir tahun

Dari 33 SKPD yang ada baru 5 SKPD (15,15%) yang mengelola arsip secara baku

1. 2. 3.

4.


Format Data yang disajikan dalam DDA sangat kaku sehingga banyak data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah tidak tersedia Penyelesaian penyusunan DDA sangat terlambat biasanya diakhir tahun

Ketersediaan tenaga arsiparis sangat terbatas Pengelolaan Arsip di SKPD masih apa adanya belum dikelola sesuai dengan kaidah kearsipan Belum dilaksanakannya UU no. 43 Tahun tentang Kearsipan yang mengamanatkan pembentukan unit kearsipan di setiap SKPD Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih terbatas


1.

Perlunya perubahan format data sehingga data yang tersaji lebih sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah 2. Perlunya percepatan penyelesaian Buku DDA sehingga data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perlunya percepatan penyelesaian Buku PDRB sehingga data yang tersaji dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan 1. 2.

3.

4.

Penyediaan tenaga arsiparis di semua SKPD Peningkatan SDM pengelola kearsipan agar dapat menerapkan kaidah kearsipan dalam pengelolaan arsip Mendorong semua SKPD untuk membentuk unit pengelola arsip sesuai ketentuaa peraturan perundang-undangan Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

Bab IV - 26

No 24.2

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25.1 25.2

Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi

25.3

Rasio wartel/warnet penduduk

25.4

Jumlah surat kabar nasional/lokal

terhadap

Interpretasi Capaian Target Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola kearsipan sebanyak 2 kali

2.

Ketersediaan dan kapasitas SDM pengelola arsip belum memadai Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kearsipan di SKPD karena kurangnya tenaga arsiparis

1. 2.

Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM pengelola arsip melalui diklat atau bintek Penyediaan tenaga arsiparis di semua SKPD

Jaringan komunikasi seluler di beberapa wilayah (khususnya daerah kota atas) memiliki kualitas yang rendah

Peningkatan kualitas jaringan komunikasi seluler di beberapa wilayah bagian kota atas

Jumlah warnet pada tahun 2012 sebanyak 21 unit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka rasionya mencapai 1 : 6.288

Distribusi warnet belum merata masih terfokus pada wilayah kota sehingga beberapa wilayah lainnya belum terdapat warnet Penyajian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang up to date melalui surat kabar masih terbatas

Penyediaan saranan dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum tersedia warnet

1.

1.

Jumlah surat kabar nasional yang beredar adalah 8 jenis

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Pada tahun 2012 Jumlah penyiaran radio adalah 3 unit dan jumlah TV Lokal 1 unit

25.6

Website milik Pemerintah Daerah

Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah daerah telah memiliki website

Pameran/expo

Pada tahun 2012 dilaksanakan 1 (satu) kali pameran / expo


1.


Jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 85 jaringan

25.5

25.7

Permasalahan

Kualitas stasiun televisi lokal dan siaran radio lokal masih rendah baik dari segi sarana dan prasaran maupun konten siaran 2. Kurangnya tenaga komisioner yang memantau konten penyiaran TV lokal dan siaran Radio Lokal Website pemerintah belum dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran/expo sangat kurang

1. 2.

Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas surat kabar lokal Peningkatan peran pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintah daerah

Peningkatan Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana serta konten siaran 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memantau konten penyiaran TV Lokal/Siaran Radio Lokal Peningkatan pengelolaan website pemerintah, termasuk pengembangan SDM pengelola, sarana dan prasarana maupun peningkatan jumlah informasi yang disajikan Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pameran /expo

Bab IV - 27

No 26 26.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

Interpretasi Capaian Target Total jumlah perpustakaan yang ada di Kota Parepare adalah sebanyak 212 buah yang terdiri dari perpustakaan milik pemerintah daerah 1 unit, dan Perpustakaan diluar milik Pemda.

Permasalahan 1. 2. 3.

Jumlah dan jenis buku yang ada belum memadai Jenis buku untuk siswa dan mahasiswa sangat terbatas Kurangya tenaga pustakawan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 1. 2.

3. 26.2

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

Pada tahun 2012 persentase pengunjung perpustakaan per tahun adalah 94,33 %

Jumlah kunjungan pengunjung perpustakaan sangat rendah menunjukkan kurangnya minat baca masyarakat karena belum tumbuhnya budaya baca di lingkungan keluarga

1. 2.

3. 26.3

Koleksi buku yang perpustakaan daerah

tersedia


di

Koleksi buku yang ada diperpustakaan kota pada tahun 2012 sebesar 34,09%

Koleksi buku sangat terbatas baik dari segi judul maupun jenis buku

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk memperbanyak jumlah dan jenis buku Pengadaan buku berkualitas untuk kalangan mahasiswa untuk mendukung berkembangnya pendidikan tinggi di Kota Parepare Peningkatan SDM tenaga pustakawan Peningkatan fasilitas serta pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah kunjungan Peningkatan peran pemerintah untuk memacu minat baca masyarakat khususnya siswa dan mahasiswa Peningkatan frekuensi Perpustakaan keliling

Peningkatan anggaran pengadaan buku untuk memperbanyak judul dan jenis buku

Bab IV - 28

No



Permasalahan


URUSAN PILIHAN 1 1.1

Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktifitas padi dalam 5 tahun terkahir mengalami penurunan dari 5,09 ton pada tahun 2008 berkurang menjadi 3,51 ton pada tahun 2012.

1.

Penyediaan sarana produksi (benih dan pupuk) belum memenuhi prinsip 5T(tepat, waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian Sebagian lahan merupakan sawah tadah hujan

1.

Kontribusi sektor pertanian /perkebunan cenderung mengalami penurunan, tahun 2008 sektor pertanian berkontribusi 7,51% terhadap PDRB, namun pada tahun 2012 hanya berkotribusi 5,81%. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding propinsi (24,79%)

Berkurangnya kontribusi sektor pertanian berbanding lurus dengan berkurangnya pendapatan petani yang mengakibatkan berkuranganya daya beli petani

1.

Kontribusi pertanian palawija juga mengalami penurunan dari 2,18% pada tahun 2008 berkurang menjadi 0,31%. Capaian ini jauh di bawah capaian propinsi (12,08%)

Produksi palawija dalam lima tahun terakhir berkurang drastis menyebabkan berkurangnya pendapatan petani

1.

2. 3. 1.2

1.3

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

Konstribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB


2. 3.

2. 3.

2. 3.

Ketersediaan sarana produksi yang memenuhi prinsip 5T Perluasan jaringan irigasi dan peningkatan alat mesin pertanian Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani Perbaikan dan peningkatan mutu hasil perkebunan (pengolahan pasca panen) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani Perbaikan dan peningkatan mutu hasil perkebunan (pengolahan pasca panen)

Bab IV - 29

No 1.5

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB


Permasalahan

Kontribusi kelompok petani dalam PDRB tahun 2012 mencapai 4.937 ton (79,75%)

Produktifitas lahan yang dikelola kelompok tani sangat berkurang dalam 5 tahun terakhir


1.6

Cakupan bina kelompok petani

2 2.1

Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2012 sebesar 45,98%

Terbatasnya anggaran dialokasikan pemerintah kelompok tani

Luas hutan dan lahan kritis pada tahun 2012 mencapai 490 Ha namun yang telah direhabilitasi sekitar 10 Ha (2,04%)

1. 2. 3.

2.2

Kerusakan kawasan hutan

Kerusakan kawasan hutan mencapai 100 Ha (4%) 1. dari total luas hutan sebesar 2.499 Ha. Capaian ini masih lebih baik dari propinsi yang mencatat 12% 2. kawasan hutan yang rusak

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan berkontribusi 0,69% (Rp. 16,350 M) dari total PDRB Kota Parepare

3 3.1

Peternakan Peningkatan Populasi ternak besar (% dari populasi)

Data Tidak Ada


bantuan yang untuk pembinaan

Kurangnya sumber daya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Meningkantya deforestrasi dan degradasi hutan Rendahnya pengawasan hutan Meningkantya deforestrasi dan degradasi hutan Rendahnya pengawasan hutan

Luas Hutan yang ada di Parepare relatif kecil sehingga secara ekonomi tidak dapat berkontribusi besar dan dikhawatirkan peningkatan PDRB dari sektor kehutanan justru menambah luas lahan kritis

Peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan dan penyuluhan bagi kelompok petani Fasilitasi permodalan dan pembiayaan bagi usaha kelompok tani

Peningkatan alokasi anggaran untuk bantuan kelompok tani

1.

Penyelesaian tata batas kawasan hutan dan peningkatan pengelolaan kawasan hutan 2. Peningkatan pengawasan hutan 3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi hutan 1. Penyelesaian tata batas kawasan hutan dan peningkatan pengelolaan kawasan hutan 2. Peningkatan pengawasan hutan 3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi hutan Peningkatan Pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan

Bab IV - 30

No 3.2 3.3 3.4

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pelayanan umum kesehatan hewan (% dari laporan kasus) Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis (% dari jumlah kasus)


Permasalahan


Persentase Pelayanan umum kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 - 2012 sebesar 90% Data Tidak Ada

Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan hewan

Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis yang dilaksanakan tahun 2011 mencapai 25% dan tahun 2012 meningkat mencapai 75%

Belum semua kasus penyakit menular/zoonosis 1. ternak Brucellosis dapat ditangani sehingga dapat menular ke hewan lainnya 2.

Peningkatan sarana dan Fasilitas kesehatan hewan

3.

3.5

Pengendalian penyakit menular/zoonosis Avian Influensa (% dari jumlah kasus)

Pengendalian penyakit menular zoonosis Avian Influensa mencapai 60%

1. 2. 3.

3.6

Pencegahan penyakit Anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya (% dari populasi)

Persentase pencegahan penyakit anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya baru mencapai 33%

1. 2. 3.

3.7

Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi)

Pada tahun 2012 pencegahan penyakit rabies mencapai 60%

1. 2. 3.


prasarana

Peningkatan pelayanan penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis Peningkatan kapasitas petugas pelayanan penyakit menular hewan Peningkatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Peningkatan pelayanan penyakit menular/zoonosis Avian Influensa Peningkatan kapasitas petugas pelayanan penyakit menular hewan Peningkatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Peningkatan kapasitas SDM peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Peningkatan pengawasan perdagangan ternak Peningkatan pelayanan penyakit rabies Peningkatan kapasitas petugas pelayanan penyakit menular hewan Peningkatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Bab IV - 31

No 3.8

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ketersediaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu( penyakit ternak dan hewan kesayangan/hobby yang beroperasi

3.9

Regulasi sistem usaha pola kemitraan untuk ternak unggas potong yang pro kepada masyarakat peternak

4 4.1

Pariwisata Kunjungan Wisata(orang)


Permasalahan

Data Tidak Ada

Data Tidak Ada

Jumlah pengunjung wisata dalam 5 tahun terakhir 1. mengalami peningkatan, pada tahun 2008 mencapai 225.594 orang meningkat menjadi 489.580 orang 2. pada tahun 2012 3. 4. 5. 6.

4.2 5 5.1

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan

Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2012 mencapai Pada tahun 2012 produksi perikanan ditargetkan 3.400 ton namun yang terealisasi 3.329 ton (97,91%)

1. 2. 3.



Sarana dan prasarana pariwisata sangat terbatas Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kurangnya Promosi pariwisata Sangat terbatasnya ikon pariwisata yang dapat dijual Belum ada kegiatan tahunan/festival yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah Parepare bukan merupakan Daerah Tujuan Wisata utama

Produksi perikanan masih didominasi oleh perikanan tangkap Keterbatasan sarana dan prasarana armada kapal penangkap ikan Pengelolaan hasil perikanan tangkap masih tradisional

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Penyelenggaraan even wisata sebagai agenda tahunan dengan melibatkan pihak ketiga Peningkatan promosi wisata

Pengembangan budidaya perikanan Peningkatan sarana dan prasaranA perikanan tangkap Pengembangan SDM masyarakat pesisir dalam pengelolaan hasil perikanan melalui pelatihan dan pendampingan

Bab IV - 32

No 5.2

5.3

5.4

6 6.1

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Konsumsi Perikanan

Cakupan Bina kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan

Perdagangan Kontribusi sektor terhadap PDRB

perdagangan

Interpretasi Capaian Target Pada tahun 2012, konsumsi perikanan ditargetkan 31,92 Kg namun yang terealisasi hanya 30,,92 Kg (96,87%). Capaian ini lebih rendah dari propinsi yang mencpai 41,40 Kg

Permasalahan Penurunan ketersediaan ikan


Pada tahun 2011, ada 45 kelompok nelayan dan semuanya memperoleh bantuan dari pemerintah. Adapun tahun 2012 belum terdata

Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dampak bantuan yang diberikan terhadap peningkatan produksi perikanan

Produksi perikanan kelompok nelayan hanya sekitar 798,96 ton (24%) dari total produksi tahun 2012 sebesar 3.329 ton. Angka ini sangat rendah dibanding capaian propinsi (72%)

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2012 mencapai Rp. 257,269 juta (28,84%) dari total PDRB, lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi (17%)

Masih besarnya potensi peningkatan sektor perdagangan

2. 3.

1. 2.

Produktifitas kelompok nelayan masih 1. rendah Produksi kelompok nelayan sangat 2. bergantung pada hasil tangkapan Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana perikanan tangkap 3.

1. 2.

3. 6.2 6.3

Ekspor bersih perdagangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal


Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan Peningkatan mutu produk hasil perikanan Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayana Inovasi teknologi pada usaha perikanan Pendampingan dan pemberdayaan kelompok nelayan Peningkatan produksi melalui budidaya perikanan (perikanan darat dan keramba jaring apung) Pengembangan SDM Kelompok nelayan dalam kelembagaan dan pengelolaan hasil perikanan melalui pelatihan dan pendampingan Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB Peningkatan koordinasi antara pemerintah dengan stakeholders lainnya dalam upaya memacu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur perdagngan

Data Tidak Ada Data Tidak Ada

Bab IV - 33

No 7 7.1

7.2

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perindustrian Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

7.3

Pertumbuhan industri

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

Interpretasi Capaian Target Pada tahun 2008, Sektor industri mampu berkontribusi sebesar Rp. 19,214 Juta (2,93%) dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.972 juta (2,58%) dari total PDRB, capaian ini lebih rendah dari propinsi sebesar 12,23 %

1. 2.


Industri yang ada didominasi oleh industri rumah tangga dan industri kecil lainnya Tidak adanya investasi pada sektor industri pengolahan

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB Produktifitas industri rumah tangga masih rendah sektor industri pada tahun 2012 sebesar Rp. 12,450 Milyard (24,68%) dari total PDRB sektor industri sebesar Rp. 50,448 Milyard. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri 1. Pertumbuhan industri masih didominasi oleh menunjukka tren positif, pada tahun 2008 terdapat industri rumah tangga dan industri kecil 1.146 unit usaha dan pada tahun 2012 meningkat 2. Tidak adanya investasi di sektor industri menjadi 1.353 unit usaha pengolahan Pada tahun 2012, pemerintah daerah baru membina 47,94 % pengrajin


Permasalahan

Masih kurangya peran pembinaan pengrajin

pemerintah

dalam

1.

Pembinaan industri rumah tangga dan industri kecil lainnya 2. Penyusunan regulasi yang dapat menarik investor 3. Penciptaan iklim investasi yang lebih baik 1. Peningkatan produktifitas industri rumah tangga melalui pembinaan dan bantuan peralatan 2. Peningkatan manajemen usaha 1. Pembinaan industri rumah tangga dan industri kecil lainnya 2. Penyusunan regulasi yang dapat menarik investor 3. Penciptaan iklim investasi yang lebih baik Meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan pengrajin

Bab IV - 34

4.2.

ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa isu strategis yang cukup relevan di Kota Parepare adalah: 4.2.1. Isu Strategis di Tingkat Global a. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Perubahan iklim akibat pemanasan global (global warning) pemicu utamanya adalah meningkatnya emisi karbon akibat penggunaan energi fosil (bahan bakar minyak, batubara dan sejenisnya, yang tidak dapat diperbarui). Isu Global warning adalah permasalahan lingkungan hidup

perkotaan.

Perencanaan

perkotaan

yang

tidak

berwawasan lingkungan pasti akan mengalami kemunduran secara ekologis yang diakibatkan terjadinya ketidakharmonisan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Hal ini berimplikasi meningkatnya suhu udara diperkotaan. Penurunan air tanah, banjir/genangan, penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, pencemaran air oleh bakteri dan unsur logam, pencemaran udara seperti peningkatan debu, kadar karbon monoksida (CO), Ozon (O3), karbon Dioksida (CO2), Oksida Nitrogen (NO) dan Belerang (SO)m serta suasana yang gersang, monoton, bising dan kotor, Olehnya itu untuk menuju

perencanaan

diperlukan

penataan

kota

yang

ruang

kota

berwawasan yang

lingkungan

sedapat

mungkin

disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Kebijakan penataan ruang mutlak menerapkan keseimbangan antara ruang binaan dan ruang alam sehingga proses asimilasiRPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab IV - 35

metabolisme alami dalam lingkungan perkotaan tetap bias berlangsung secara alami dengan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) b. Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Instruksi Presiden tentang

Pengarusutamaan

Gender,

Nomor 9 Tahun 2000 yang

bertujuan

untuk

menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan, maka pengarusutamaan Gender ini menjadi salah satu isu strategis pembangunan di Kota Parepare. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender ke dalam Dokumen RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Oleh karena itu dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 ini, semua yang terkait dengan responsif gender sudah harus dimasukkan. c. Pembangunan Berkelanjutan Dalam menghadapi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Parepare, tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan namun juga harus memperhatikan isu lainnya yang mencakup tiga

lingkup

kebijakan

yaitu

:

pembangunan

ekonomi,

pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga hal tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu maka Pemerintah Kota Parepare harus saling terpadu berupaya secara maksimal mengembangkan

potensi

sumberdaya

pembangunan

yang

memperhitungkan keuntungan dan manfaat rakyat banyak. Terkait

dengan

Pembangunan

Berkelanjutan

maka

Perencanaan menjadi titik awal dalam proses pembangunan, sehingga keterlibatan seluruh stake holders sangat diperlukan dalam

langkah

awal

yang

sangat

menentukan

tersebut.

Pengembangan suatu wilayah, tentunya memerlukan kajian


Bab IV - 36

yang sangat mendalam agar supaya prinsip berkelanjutan dapat terpenuhi. Mekanisme dalam penyelenggaraan pembangunan akan baik apabila sesuai dengan alur proses manajemen, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. d. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Konsep utama dari AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama

yang

saling

menguntungkan.

Konsep

tersebut

diharapkan dapat membentuk kawasan ini lebih dinamis serta kompetitif dibanding kawasan lainnya melalui mekanisme dan pengukuran baru. Pada 2015 mendatang, kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN tersebut mulai berlaku, oleh karena itu Kota Parepare harus mengantisipasi pemberlakukan

MEA

tersebut

dengan

cara

dampak dari meningkatkan

produk-produk unggulan yang ada di Kota Parepare baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan memiliki

dampak

besar

terhadap

dalam

pemberlakuan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ini. 4.2.2. Isu Strategis di Tingkat Nasional a. Keberlanjutan Desentralisasi dan Otonomi Daerah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disertai

dengan

berbagai

peraturan

pelaksanaannya

telah

mengamanatkan perlunya upaya-upaya terkoordinasi secara nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran


Bab IV - 37

kebijakan

Otonomi

Daerah.

Pemerintah

daerah

dengan

keleluasaannya untuk menentukan struktur organisasi serta mengelola

sumber

memungkinkan

daya

manusianya

menentukan

alokasi

sendiri,

anggaran

telah belanja

berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah adalah kapasitas atau tingkat kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Oleh

karena

globalisasi,

itu

Kota

teknologi,

Parepare

dan

dalam

perubahan

menghadapi sosial

yang

mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan

di

daerah,

perubahan-perubahan pelayanan

yang

harus

sudah

siap

menghadapi memberikan

tersebut

dengan

jalan

optimal

kepada

masyarakat

lebih

dalam

keterbatasan anggaran yang ada, meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi tantangan dalam perubahan yang begitu cepat. b. Peningkatan Daya Saing Isu utama pembangunan Nasional dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan daya saing. Di dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025 disebutkan secara tegas bahwa substansi utama RPJM Nasional Tahapan Ketiga (2015-2019) adalah memantapkan menekankan

pembangunan

secara

pembangunan

menyeluruh

keunggulan

dengan

kompetitif

perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia,

sumberdaya

manusia

yang

berkualitas,

dan

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam kaitan ini, Kota Pare-Pare perlu menempatkan isu tersebut dalam desain perencanaan pembangunan daerahnya untuk lima tahun ke depan. Kota Pare-Pare perlu memastikan bahwa seluruh sumberdaya yang dimilikinya dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah.


Bab IV - 38

c. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Salah

satu

instrumental

input

yang

signifikan

pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pare-Pare adalah perwujudan good governance. Aspek ini bukan lagi merupakan tuntutan, melainkan kebutuhan. Implikasi dari praksis

ini

terletak

pada

dua

hal:

pertama,

kesadaran

kolaboratif dalam mengelola kepemerintahan yang tidak hanya melibatkan kelembagaan pemerintah, tetapi juga kelembagaan dunia usaha dan kelembagaan masyarakat. Kedua, bahwa kolaborasi dalam kepemerintahan tersebut berlangsung dalam saling

kontrol

akuntabilitas,

transparansi,

dan

supremasi

hukum diantara ketiga ruang kelembagaan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Pare-Pare, karena bagaimanapun

kelembagaan

pemerintahlah

yang

harus

mengambil inisiatif bagi keberlanjutan praksis ini.

4.2.3. Isu Strategis di Tingkat Regional a. Rencana Pengembangan Infrastruktur Kereta Api Dari sisi geografis, Kota Parepare berjarak 155 kilometer ke arah utara. Pengembangan Jalur kereta api lintas MakassarParepare dibutuhkan, selain karena kondisi lalu lintas jalan raya sudah padat sehingga menghambat pergerakan orang dan barang

antara

pembangunan

kedua jalur

kota

kereta

tersebut, api

lintas

sehingga

dengan

Makassar-Parepare

diharapkan akan meningkatkan pembangunan di Makassar dan Parepare, serta pemerataan pembangunan wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No, 43 Tahun 2011 tentang Rencana Perkeretaapian Nasional, bahwa program pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pulau Sulawesi khususnya lintas Makassar-Parepare berada pada Tahap II (2016-2020). Adapun Kebijakan Kota Parepare sebagai pendukung :


Bab IV - 39

1) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 20112031 : - Pasal 16 : mengatur tentang jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api - Pasal 20 : mengatur tentang Jalur kereta api MakassarParepare sebagai bagian dari rencana jalur kereta api trans Sulawesi - Pasal 77 : mengatur tentang zonasi jaringan transportasi perkeretaapian Untuk lokasi stasiun di Kota Parepare yaitu Lumpue (jenis stasiun : Besar) merupakan Stasiun Intermodal (Kereta Api dan Terminal Tipe A) hal ini sesuai pasal 18 ayat (5) Perda No. 10/2011 tentang RTRW Kota Parepare. 2) Keputusan Walikota Parepare Nomor 482 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Lahan Jalur Kereta Api Pemerintah Kota Parepare. b. Kota Parepare berada di jalur Utama Trans Sulawesi Kebijakan

pembangunan

sector

transportasi

yang

merujuk pada arahan pengembangan tataran transportasi antara pusat dan daerah yang serasi dan sinergi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis diharapkan mampu menumbuhkan dan memanfaatkan

sarana

dan

prasarana

transportasi

secara

optimal dalam rangka peningkatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar, membutuhkan pengembangan jaringan transportasi

yang

mengintegrasikan

dan

diarahkan

pada

mengkombinasikan

upaya

untuk

sistem

jaringan

transportasi dan moda transportasi sesuai dengan potensi wilayah, utamanya pada daerah tengah Sulawesi yaitu Kota Parepare. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab IV - 40

Sistem jaringan prasarana transportasi di Kota Parepare yang merupakan simpul jaringan transportasi utama di wilayah tengah

Sulawesi

dikembangkan

atau

secara

jalur

Trans

tersistem

Sulawesi

dan

yang

terpadu,

harus

sehingga

penyiapan prasarana transportasi lainnya seperti keberadaan terminal regional dan pelabuhan laut harus dibentuk menjadi satu kesatuan koneksitas sistem pergerakan, sistem jaringan dan sistem regulasi manajemen yang lebih baik. Selain

itu,

pelayanan

angkutan

umum

antar

Kota

Parepare dengan kabupaten lainnya dalam Provinsi Sulawesi Selatan

(Parepare-Parepare,

Parepare-Makassar,

Parepare-

Provinsi Sulawesi Barat) yang telah dilengkapi prasarana Terminal

Induk

Lumpue,

mempunyai

posisi

yang

sangat

strategis sebagai perlintasan angkutan umum AKDP dan AKAP (bus dan non bus) untuk wilayah utara dan timur Provinsi Sulawesi

Selatan

dan

Mencermati kondisi tersebut,

maka

menuju

Provinsi

Sulawesi

Barat.

prasarana transportasi trans Sulawesi

diperlukan

sinkronisasi

kebijakan

dan

pengembangan jaringan transportasi agar jalur utama dari berbagai daerah dapat terlayani dengan maksimal. Pembangunan jalan arteri primer dari arah Kota Parepare menuju Provinsi Sulawesi Barat – Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara (merupakan koridor trans Sulawesi) perlu dilaksanakan secara simultan agar sehingga pada masa yang akan datang perlu adanya peningkatan jalan, baik itu pelebaran maupun peningkatan konstruksinya. c. Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Terkait dengan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang juga merupakan salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kota Parepare harus mengakomodir dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dalam

bentuk

Program

Pembangunan

Daerah

dan

Pendanaannya, disamping itu kebijakan mengenai pendidikan dan kesehatan gratis juga merupakan salah satu Program RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab IV - 41

Prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 20132018. Upaya yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut antara lain dengan menyediakan Call Center serta Mobil Ambulan Gratis untuk melayani masyarakat, penyediaan transportasi gratis untuk anak sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu.

4.2.4. Isu Strategis di Tingkat Lokal a. Kota Parepare sebagai Pusat Pengembangan KAPET KAPET Parepare adalah salah satu kawasan strategis Nasional (KSN) yang memiliki keterkaitan fungsional dan sektoral dengan 5 (lima) daerah yang termasuk dalam kawasan tersebut dengan keunggulan masing-masing dan telah memberi kontribusi

terhadap

kemajuan

Sulawesi

Selatan,

Hal

ini

dibuktikan dengan Persentase PDRB Parepare terhadap PDRB Sulsel 4,7%, Jika sektor-sektor ekonomi dioptimalkan dengan baik

bukan

tidak

mungkin

peranan

KAPET

terhadap

perekonomian Sulawesi Selatan dapat mendukung percepatan Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan Nasional. Perencanaan pengembangan Ekonomi wilayah mengacu pada optimalisasi fungsi KSN KAPET Parepare yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, serta arah koridor MP3EI,

maka

perlu

KAPET

mendukung

percepatan

dan

perluasan potensi dan keunggulan yang dimilikinya adalah bahagian yang tak terpisahkan dengan arah pengembangan KSN Parepare. b. Ketersediaan Air Baku Salah satu target Millenium Development Goals (MDG’s) pada target ke-7 menjelaskan bahwa pembangunan diarahkan pada keberlanjutan lingkungan. Salah satu misi yang harus dicapai adalah pengurangan masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan air bersih mengingat ari bersih merupakan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab IV - 42

kebutuhan berupaya

pokok

manusia.

meningkatkan

Untuk

itu

pemerintah

penyediaan

air

bersih

telah

diberbagai

daerah, baik yang memiliki potensi ketersediaan air bersih cukup banyak namun belum dioptimalkan secara maksimal terlebih lagi daerah yang kurang memiliki potensi air bersih termasuk didaerah yang rawan kekeringan pada saat musin kemarau. Kota Parepare memiliki karateristik khasnya sendiri, sebagai Kota Pelabuhan, parepare menempati lahan yang relatif sempit.

Wilayah

Parepare

dibatasi

oleh

Teluk

Makassar

disebelah barat dengan kontur tanah relatif datar dan merambat naik ke arah perbukitan disebelah selatan kota yang kemudian berbatasan langsung dengan daerah pesisir merupakan salah satu akses jalan

menuju Makasar. Keadaan ini membawa

kecenderungan aktivitas warga yang memadat kedalam wilayah yang relatif datar. Dengan demikian tingginya kepadatan penduduk

dan

aktivitas

komersial

di

pusat

kota,

maka

kecenderungan tumbuhnya wilayah permukiman baru didaerah atas atau lahan perbukitan cukup potensial. Hal ini merupakan tantangan

tersendiri

mengantisipasi Pemerintah dibutuhkan

Kota

bagi

sebaran

Kota

permukiman

Parepare

kesadaran

PDAM dan

bersama

seluruh akan

Parepare sementara

dalam bagi

warga

Parepare,

adanya

ancaman

terhadap daya dukung lingkungan Kota Parepare kedepan yang membutuhkan tindakan nyata untuk mengatasinya. Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.


Bab IV - 43

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1.

Visi Pembangunan Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Kota Parepare adalah “Terwujudnya Masyarakat Maju Yang Religius Dan Berdayatahan Lingkungan”, dimana RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan tahapan kedua dan ketiga pentahapan pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam RPJPD Kota Parepare. Oleh karena itu Visi Pembangunan Kota Parepare didalam RPJMD Tahun 2013-2018 harus tetap mengacu pada Visi yang ada di dalam

RPJPD

Kota

Parepare

tersebut

serta

arahan-arahan

pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah (Hasil Pemilihan Kepala Daerah), dimana didalam Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih harus menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Oleh karena itu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Parepare untuk Tahun 2013-2018 sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat” Visi Pembangunan Kota Parepare

Tahun 2013-2018 di atas,

memiliki makna: a. Maju, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.


Bab V - 1

b. Peduli, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan. c. Mandiri,

mengandung

arti:

mempunyai

inisiatif

untuk

menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. d. Bermartabat, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. 5.2.

Misi Pembangunan Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)

Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. b. Mendorong

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

wilayah

yang

berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. c. Mempercepat

pemerataan

pembangunan

infrastruktur wilayah

melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. 5.3.

Tujuan dan Sasaran Untuk melaksanakan kelima misi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut : RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab V - 2

Misi Pertama : Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan: 1. Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas. Sasaran: -

Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

2. Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat. Sasaran: -

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Kedua : Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

sesuai

dengan

prinsip

pembangunan berkelanjutan. Tujuan: 1. Akselerasi

pembangunan

daerah

yang

berkeadilan

dan

berkesinambungan. Sasaran: -

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.. Sasaran: -

Meningkatnya

ketersediaan

pangan

utama

dengan

harga

terjangkau. Misi Ketiga : Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. Tujuan: Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup. Sasaran: -

Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

-

Meningkatnya ketersediaan air bersih.

-

Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.


Bab V - 3

Misi

Keempat

:

penyelenggaraan

Memantapkan pemerintahan

penegakan yang

bersih

supremasi dan

hukum,

peningkatan

partisipatif aktif masyarakat. Tujuan: 1. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sasaran: -

Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Mewujudkan

Tata

Kelola

Pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance). Sasaran: -

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

-

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

3. Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sasaran: -

Meningkatnya kesetaraan gender.

-

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Misi Kelima: Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan: Mewujudkan masyarakat Parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya Sasaran: -

Terjaganya kerukunan antar umat beragama

-

Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat. Sedangkan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 dapat diihat dengan jelas pada tabel 5.1. berikut ini.


Bab V - 4

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018 Misi 1 : Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No

Tujuan

1

Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

2

Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

Sasaran 1,1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahun) masyarakat.

2,1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1

Angka Melek Huruf

98,30%

1.1.2

Angka Rata-rata Lama sekolah

12 tahun

2.1.1

Angka Harapan Hidup

75 tahun

2.1.2

Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)

2.1.3 Persentase balita gizi buruk 2.1.4 Kategori Kota Sehat


Target Tahun 2018

990 0,02% Wistara 8 (8 Tatanan)

Bab V - 5

Misi 2 : Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan No 1

Tujuan Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sasaran 1,1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran 1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 1.1.2 Pendapatan per kapita 1.1.3 Tingkat kemiskinan

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2,1

Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

8,5% - 9,0% ± Rp. 27.167.266,3,0% - 4,0%

1.1.4 Penduduk diatas garis kemiskinan

96,0% - 97,0%

1.1.5 Tingkat partisipasi angkatan kerja

68,50%

1.1.6 Tingkat pengangguran terbuka 2

Target Tahun 2018

2.1.1 Ketersediaan pangan utama

3,5% 226,41 kg/tahun/ perkapita

Misi 3 : Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup No

Tujuan

1

Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.


Sasaran

Indikator Sasaran

1,1


1.1.1

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1,2


1.3.1

Kapasitas produksi air bersih

1,3


1.4.1

Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat)

Target Tahun 2018 ± 95% 317,99 ltr/detik 20 %

Bab V - 6

Misi 4 : Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No 1

2

3

Tujuan

Sasaran

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

1,1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.1

Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Indikator Sasaran

Target Tahun 2018 0 kasus


1.1.1

Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

1.2.1

Penegakan PERDA


2.1.1

Penilaian LPPD

2.1.2

Laporan Kinerja Keuangan Daerah

WTP

2.1.3

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

100% Sangat Baik

2.2

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

2.2.1

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

90%

3.1


3.1.1

Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

60%

3.2.


3.2.1

Rasio KDRT

0,10%

Misi 5 : Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih Baik No

Tujuan

1

Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.


Sasaran

Indikator Sasaran

Target Tahun 2018

1,1


1.1.1

Kasus SARA

0 Kasus

1,2

Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

1.2.1

Persentase benda cagar budaya yang terpelihara.

76,47%

Bab V - 7

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Kota Parepare akan melaksanakan 5 (lima) misi pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi harus dijadikan

salah

satu

rujukan

penting

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi pembangunan daerah Kota Parepare untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang dirinci menurut misi pembangunan jangka menengah daerah, disajikan pada Tabel 6.1.


Bab VI - 1

Tabel 6.1. Strategi Pembangunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018 Misi ke – 1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No

Tujuan

1


2


Sasaran 1.1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Strategi - Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA). - Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. - Pengembangan sarana pendidikan dan informasi. - Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare. - Pengembangan sarana penunjang kesehatan masyarakat

Misi ke – 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan No

Tujuan

Sasaran

1

Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

1.1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

- Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.

2.1 Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

- Intensifikasi dan divesifikasi bahan pangan utama

2

Strategi

Misi ke – 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup No 1

Tujuan

Sasaran


1.1 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota

1.2 Meningkatnya ketersediaan air bersih.

- Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral

1.3 Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

- Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau


Strategi

Bab VI - 2

Misi ke – 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No

Tujuan

1.


1.1. Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat.

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).

2.


2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

- Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur

2.2. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan proses pembangunan.


3.1. Meningkatnya kesetaraan gender.

- Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3.

Sasaran

Strategi

3.2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Misi ke – 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik No 1.

Tujuan Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

Sasaran

Strategi

1.1. Terjaganya kerukunan antar umat beragama

- Peningkatan kualitas kehidupan beragama

1.2. Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

- Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan Arah

kebijakan

pembangunan

jangka

merupakan pedoman untuk menentukan

menengah

daerah

tahapan dan prioritas

pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbedabeda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam


Bab VI - 3

RPJMD.

Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kota Parepare

adalah sebagai berikut. a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 -

Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan termasuk peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui e-procurement serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah;

-

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat;

-

Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan;

-

Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota

-

Pengembangan kawasan perkotaan melalui pendekatan estetika yang tinggi;

-

Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM;

-

Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;

-

Peningkatan Pelayanan Informasi;

-

Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.

-

Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.

-

Penguatan Legislasi Pengarusutamaan Gender.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 Arah kebijakan pembangunan tahun 2015 di fokuskan pada beberapa hal di bawah berikut: -

Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.

-

Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

-

Penguatan Pengarusutamaan Gender.

-

Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif


Bab VI - 4

-

Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata.

-

Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.

-

Penguatan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster dan Agroindustri.

-

Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.

-

Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama.

-


-


-

Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel serta profesional.

-

Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan

dan

pengelolaan keuangan daerah. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termaktub dalam kebijakan pembangunan tahun 2015 tetap berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 di fokuskan pada beberapa hal di bawah berikut: -


-


-


-

Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan lingkungan

-

Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan sosial budaya

-


-

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster dan Agroindustri.


Bab VI - 5

-

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.

-

Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama.

-


-


-

Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel serta profesional.

-

Peningkatan

kualitas

perencanaan

pembangunan

dan

pengelolaan keuangan daerah. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termaktub dalam kebijakan pembangunan tahun 2016 tetap berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 Arah kebijakan pembangunan tahun 2017 di fokuskan pada beberapa hal di bawah berikut: -


-

Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat Parepare

-


-


-


-

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

-

Pengembangan produk unggulan daerah.

-

Pengembangan Produk-produk Agricultur.

-

Pengembangan investasi industri besar.

-

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah.

-


-



Bab VI - 6

Urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termaktub dalam

kebijakan

pembangunan

tahun

2017

tetap

berjalan

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Arah kebijakan pembangunan tahun 2018 di fokuskan pada beberapa hal di bawah berikut: -


-

Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas secara gratis bagi semua lapisan masyarakat.

-


-

Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif

-


-

Penataan dan pengembangan kawasan peternakan

-

Pengembangan investasi pariwisata.

-


-

Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat Urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak termaktub dalam

kebijakan

pembangunan

tahun

2018

tetap

berjalan

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. Untuk efektifitas penggunaan anggaran pada tahun 2017 dan 2018,

maka

pengalokasian

anggaran

untuk

memenuhi

arah

kebijakan pembangunan pada tahun berkenaan, juga di arahkan untuk mempercepat pencapaian kinerja pembangunan pada tahuntahun sebelumnya.


Bab VI - 7

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke - 1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No 1

Tujuan Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

Sasaran 1,1

Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

Strategi -

Pengembangan sarana pendidikan dan informasi. Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA). Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

-

Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi.

-

Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare.

-

-

Pengembangan sarana penunjang kesehatan masyarakat

Peningkatan sarana dan pra sarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.

-

-

2


2,1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan

Misi ke - 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan No 1

2

Tujuan Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.


Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

1,1


-

Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.

-

2,1

Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

-

Intensifikasi dan diversifikasi bahan pangan utama

-

Pengembangan kawasan strategis kota yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Stabilitas kecukupan dan harga bahan pangan utama.

Bab VI - 8

Misi ke - 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup No

Tujuan

1


Sasaran 1,1

Strategi


-

1,2


-

1,3


-

Kebijakan Umum

Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau

-

Peningkatan penataan infrastruktur kawasan budidaya kota yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

1


1,1


-

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundangundangan dan peraturan daerah).

-

Penyebarluasan informasi produkproduk hukum kepada masyarakat

2


2.1


-

Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur

-

Pembinaan dan pengawasan aparat pemerintah daerah. Penataan Sistem pengelolaan keuangan dan layanan informasi pembangunan. Meningkatkan keterbukaan dan layanan informasi pembangunan

-


Bab VI - 9

Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No

3

Tujuan


Sasaran 2,2

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

3.1


3.2


Strategi -

-

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan proses pembangunan.

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Umum -

-

Pembinaan kelembagaan dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Misi ke - 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik No

Tujuan

1

Mewujudkan masyarakat Parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.


Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

1,1


-

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

-

Pembinaan mental spritual keagamaan masyarakat.

1,2

Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

-

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

-

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Bab VI - 10

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare merupakan penjabaran

dari

strategi

dan

arah

kebijakan

dalam

upaya

merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Parepare dijabarkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini.


Bab VII - 1

TABEL 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 Misi ke - 1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No

1

2

Tujuan



Sasaran

1,1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

2,1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Strategi

-

Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA).

-

Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

-

Pengembangan sarana pendidikan dan informasi.

-

Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Parepare

-

Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare.

Kebijakan Umum

Program Prioritas Pembangunan

Program Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan

-

-

Peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi.

Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018)

Bidang Urusan

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

Persentase Capaian APK PAUD

47,11%

75,82%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

Persentase capaian APM SD dan SMP

75,65%

90,00%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

3

Program Pendidikan Menengah

-

Persentase Capaian APM SMA/SMK

66,58%

71,00%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

Persentase jumlah angkutan umum dan barang yang layak

54%

95%

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

5

Program Perencanaan Sosial Budaya

-

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

60%

100%

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPPEDA

6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

Persentase PNS yang berkualifikasi Sarjana (S1,S2 dan S3)

62,85%

67,15%

OTONOMI DAERAH

BKDD

7

Program Kesejahteraan Rakyat

-

Persentase penanganan urusan sosial keagamaan

100%

100%

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

8.

Program Pendidikan Non Formal

-

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

97,40%

97,65%

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

-

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

-

Persentase pasien yang terlayani di RSU

99,97%

100%

KESEHATAN

RS. A. MAKKASAU

Program Gratis Dari Lahir Hingga Akhir Hayat 1.

Program Upaya Kesehatan

2.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

-

Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Type B

50%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

3.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

Persentase penanganan kasus gizi buruk pada balita dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kalori)

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

4.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

69%

90%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

5.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

6.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

-

Cakupan penyebarluasan informasi kesehatan

100%

100%

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

Rasio kasus penyakit menular per 1.000 penduduk

106,15 kasus

77,68 kasus

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

8.

Program Keluarga Berencana

-

Jumlah Peserta KB Aktif

19.067 orang

19.990 orang

KB DAN KELUARGA BADAN KB DAN PP SEJAHTERA

Misi ke - 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Capaian Kinerja No 1

2


Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran 1,1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2,1 Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

Strategi -

-


Intensifikasi dan divesifikasi bahan pangan utama

Kebijakan Umum -

-

Pengembangan kawasan strategis kota yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Stabilitas kecukupan dan harga bahan pangan utama.

Program Prioritas Pembangunan 1.


Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

-

Jumlah rekomendasi pengembangan sarana perekonomian daerah

2.

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah

-

Jumlah pelaku usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah yang mendapat pembinaan

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

-

4.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

5.

Kondisi Awal Kondisi Akhir (Tahun 2012/2013) (Tahun 2018) 0 rekomendasi 5 rekomendasi

Bidang Urusan OTODA

SKPD PENANGGUNG JAWAB SETDAKO (Bag. Ekonomi)

OTODA

SETDAKO (Bag. Ekonomi)

20 pelaku usaha

370 pelaku usaha

Jumlah UKM yang mendapat pendampingan

100 UKM

300 UKM

KOPERASI DAN UKM DISPERINDAGKOP & UKM

-

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan & bantuan )

98 UKM

234 UKM


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

-

Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster

0%

100%


6.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

-


52,94%

64,76%


7.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

Jumlah kerjasama antara perusahaan PMDN dan UKM

0 Kerjasama

6 Kerjasama

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

8.

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

-

Jumlah perusahaan PMDN yang disetujui

0 PMDN

4 PMDN

PENANAMAN MODAL

BAPPEDA/ PDKPM

9.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

-

Persentase kelompok tani nelayan yang dibina

0%

40%

PERTANIAN

DINAS PKPK

10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-

Jumlah produksi hasil peternakan

1143,17 ton

1.262 ton

PETERNAKAN

DINAS PKPK

11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

-

Cakupan bina kelompok nelayan

49,32%

74,12%

PERIKANAN DAN KELAUTAN

DINAS PKPK

12. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

78,54%

85,53%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

Jumlah kesempatan kerja yang tersedia

800 kesempatan kerja

1050 kesempatan kerja

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

50,07%

59,96%

KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga dengan 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

-

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun

29.097 ton/tahun

31.968 ton/tahun

KETAHANAN PANGAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

-

Jumlah ketersedian Tanaman pangan pertanian/ perkebunan

6.620 Ton

7.620 ton

PERTANIAN

DINAS PKPK

3.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

-

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

5,83 ton/ha

6,11 ton/ha

PERTANIAN

DINAS PKPK

4.

Program pengembangan budidaya perikanan

-

Jumlah hasil produksi budidaya perikanan

96,70 ton

99 ton

PERIKANAN

DINAS PKPK

Capaian Kinerja No


Sasaran

Strategi



Kebijakan Umum -

Pengembangan kawasan strategis kota yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.



5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Program optimalisasi Perekonomian Daerahpengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

-

6.

Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri

-

Jumlah rekomendasi pengembangan Cakupan pengawasandaerah produksi ikan sarana perekonomian

Persentase sarana distribusi produk yang aktif

Bidang Urusan

Kondisi Awal (Tahun 2012/2013)

Kondisi Akhir (Tahun 2018)

83,39%

88,77%

OTODA PERIKANAN

57%

100%

PERDAGANGAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PKPK

DISPERINDAGKOP & UKM

Misi ke - 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup Capaian Kinerja No 1

Tujuan Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

1,1 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 1,2 Meningkatnya fasilitas infrastruktur

Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota

-

Peningkatan penataan infrastruktur kawasan budidaya kota yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.



Kondisi Awal (Tahun 2012/2013)

Kondisi Akhir (Tahun 2018)

Bidang Urusan


1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk

2,458 km/1000 penduduk


PEKERJAAN

DINAS PU

2.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

-

Rasio Panjang Irigasi (Panjang irigasi sekunder dan tersier)

79,98 m/Ha

99,50 m/Ha

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

3.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

-

Jumlah sarana dan prasarana terbangun

10 unit

12 unit

PERHUBUNGAN

DINAS

4.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-

Jumlah destinasi wisata

1 kawasan

11 kawasan

PARIWISATA

DINAS OPP

5.

Program Perencanaan Tata Ruang

-

Persentase ketersediaan Jenis Dokumen Perencanaan Tata Ruang

33%

100%

PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

-

Jumlah rekomendasi bidang perencanaan tata ruang yang terimplementasikan

100%

100%

PENATAAN RUANG

BAPPEDA

81,82%

93,33%

PENATAAN RUANG

BAPPEDA

6.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan

7.

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

-

Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk

53,76 m/1.000 penduduk

298,73 m/1.000 penduduk

PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

8

Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Permukiman

-

Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

30,70 BG berIMB/100 BG

45,29 BG berIMB/100 BG

PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG

9

Program Pengembangan Perumahan

-

Rasio rumah layak huni (RLH) per 1.000 penduduk

220,29 RLH/1.000 penduduk


PERUMAHAN

DINAS TATA RUANG

1.2 Meningkatnya ketersediaan air bersih.

-

Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral

10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi

-

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

59,72%

69,48%

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU

1.3 Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

-

Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau

11

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

-

Luas RTH yang dikelola (Taman yang dikelola)

3,75 Ha

4,75 Ha

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN

100,36 Ha

106,8 Ha

Luas RTH yang dikelola

BLHD

12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Volume sampah yang ditangani/ dikelola

173.010 m3

113.150 m3

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBERSIHAN

13

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Cakupan pengendalian lokasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100%

100%

LINGKUNGAN HIDUP

BLHD

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

-

Jumlah luas potensi hutan rakyat

540 Ha

565 Ha

KEHUTANAN

DINAS PKPK

-

Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

41,67%

71,43%

KEHUTANAN

DINAS PKPK

16. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan

Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat No 1

Tujuan Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sasaran 1,1 Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

Strategi -

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).

Kebijakan Umum -

Penyebarluasan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat



2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

-

Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur

-

-

-

Pembinaan dan pengawasan aparat pemerintah daerah.

Penataan Sistem pengelolaan keuangan dan layanan informasi pembangunan.

Meningkatkan keterbukaan dan layanan informasi pembangunan.

Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan KESATUAN BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI

SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL

1

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

-

Persentase aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon

2

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

-

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

46,15%

100%

-

Persentase penanganan potensi kasus Kantribmas dan tindak kriminal

100%

100%

-

Jumlah Imam Masjid, Imam Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Petugas Kebersihan Masjid yang mendapat insentif

1.286 orang

1.501 orang

OTONOMI DAERAH

KANTOR KECAMATAN

-

Persentase penanganan kasus hukum aduan masyarakat

0%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. HUKUM)

3

2


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

KESATUAN BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI

KANTOR SATPOL PP

BADAN KESBANGPOL

4

Program Pendidikan Politik Masyarakat

-

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kegiatan

3 Kegiatan


BADAN KESBANGPOL

1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

Jumlah Dokumen penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemda

3 dokumen

3 dokumen

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

75%

100%

-

Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan

100%

100%

-

2


-


98%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi

60%

100%

OTONOMI DAERAH

BKDD

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

-

Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD

20,68%

31,91%

OTONOMI DAERAH

DISPENDA

-

Persentase penyerapan APBD

92,05%

97%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG. KEUANGAN)

-

Persentase kesesuaian nilai aset

50,35%

100%

OTONOMI DAERAH

SETDAKO (BAG.ASSET)

425 publikasi

550 publikasi

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

4

Program Kerjasama Informasi Media Massa

-

Jumlah publikasi layanan informasi masyarakat

5

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa

-

Persentase pengembangan komunikasi dan informasi media massa.

73%

100%

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DINAS KOMINFO

6

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta capil

68,35%

75,51%

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

No

3

Tujuan

Sasaran


2,2 Menurunnya Meningkatnyapelanggaran sinergitas ketertiban danpembangunan keamanan antara perencanaan masyarakat dan pemerintah.


3.1 Meningkatnya kesetaraan gender.

Strategi -

-

3.2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Peningkatan kesadaran masyarakat kapasitas masyarakat terhadap hukum (peraturan dalam penyusunan proses perundang-undangan dan peraturan pembangunan. daerah).

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Umum -

-

Penyebarluasan informasidan Pembinaan kelembagaan produk-produk hukum untuk kepada kelompok masyarakat masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan.



Capaian Kinerja Kondisi Awal (Tahun Kondisi Akhir 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan KESATUAN BANGSA PERENCANAAN DAN POLTIK DALAM PEMBANGUNAN NEGERI

SKPD PENANGGUNG JAWAB BADAN BAPPEDA KESBANGPOL

1

Program Perencanaan Peningkatan Keamanan dan Daerah Pembangunan Kenyamanan Lingkungan

-

Persentase dokumen aduan keamanan dan perencanaan kenyamanan lingkungan yang direspon pembangunan yang terimplementasikan

1

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

-

Jumlah Kelembagaan Gender dan Anak yang dibina

100%

100%

PEMBERDAYAAN BADAN KB DAN PP PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

2

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

-

Rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga( pemerintah dan swasta)

46,01%

48,31%


3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

-


59,81%

75,36%


Pemberdayaan perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

Misi ke - 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik No

Tujuan

Sasaran

1

Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

1,1 Terjaganya kerukunan antar umat beragama

1,2 Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

Strategi -

-

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

Kebijakan Umum -

-

Pembinaan mental spritual keagamaan masyarakat.

Mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat.



Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir (Tahun 2012/2013) (Tahun 2018) 100% 100%

Bidang Urusan OTONOMI DAERAH

SKPD PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DAERAH

1


-


2

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

-

Persentase forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dibina

100%

100%


BADAN KESBANGPOL

3.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

-

Jumlah organisasi yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan

4,25%

75,17%


BADAN KESBANGPOL

1.

Program Pengembangan Kemitraan

-

Jumlah kemitraan kepariwisataan (seni dan budaya)

5 klp

27 klp

PARIWISATA

DINAS OPP

2.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

-

Jumlah kekayaan budaya yang dikelola (24 kekayaan budaya)

0 budaya

16 budaya

KEBUDAYAAN

DINAS OPP

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN lndikasi rencana program prioritas pembangunan Kota Parepare berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD

dalam

rnenyelenggarakan

urusan

pemerintahan

daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam

menjabarkannya

ke

dalam

kegiatan

prioritas

beserta

kebutuhan pendanaannya. Untuk lebih jelasnya, indikasi rencana program prioritasyang disertai dengan kebutuhan pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel 8.1 berikut ini.

Rancangan Awal RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab VIII - 1

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018 Kode Rekening

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)

(1)

(2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (Tahun 2014)

02

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

78.671.491.059

57.178.383.700

76.858.743.775

82.084.704.669

76.803.216.819

371.596.540.022

SKPD Penanggung Jawab

(18)

25.534.807.731

28.462.593.350

32.145.301.257

34.413.718.954

36.362.111.626

156.918.532.918

Semua SKPD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur

48.196.953.228

22.162.852.100

37.315.922.630

31.571.206.174

31.075.040.307

170.321.974.439

Semua SKPD

1.668.995.000

2.370.776.750

2.251.539.888

10.543.271.042

3.093.746.336

19.928.329.015

Semua SKPD

58.700.000

68.636.500

85.000.000

90.000.000

90.000.000

392.336.500

1.714.422.600

2.848.025.000

3.897.185.000

4.241.245.000

4.829.566.000

17.530.443.600

Semua SKPD

6.504.923.550

Semua SKPD

04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1

Tahun-5 (Tahun 2018)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan disiplin aparatur

06


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03

05


Target

PROGRAM RUTIN PADA SETIAP SKPD 01


Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan hasil laporan capaian kinerja dan keuangan

100%

100

%

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

1.497.612.500

1.265.500.000

1.163.795.000

100

%

1.225.263.500

100

%

1.352.752.550

248.116.981.424

260.330.035.221

306.783.781.301

32.921.304.800

32.967.510.000

33.176.261.000

34.165.416.100

01

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase Capaian APK PAUD

47,11%

51,79

%

385.000.000

1

01

16

Program Wajib Belajar Persentase capaian Pendidikan Dasar Sembilan APM SD dan SMP Tahun

75,65%

77,65

%

1

01

17

Program Pendidikan Menengah

Persentase Capaian APM SMA/SMK

66,58%

65,87

1

01

18

Program Pendidikan Non Formal

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

97,40%

97,55

1

01

19

Program Pendidikan Luar Biasa

Rasio guru luar biasa terhadap jumlah murid luar biasa

1 :6

1

01

20

Program Peningkatan Mutu Persentase guru Pendidik dan Tenaga menurut kelayakan Kependidikan mengajar

56,96

%

366.000.000

19.394.028.830

79

%

%

11.131.512.870

67

%

390.000.000

97,70

%

%

247.323.408.240

1

1 :6

100

32.626.746.300

01

96

%

185.803.464.315

1

94,30%

100

205.905.600

62,66

%

460.490.000

19.920.405.800

82

%

%

11.209.699.000

68,15

%

349.000.000

97,85

1 : 5,75

97

245.200.000

%

176.539.000

19.540.000.000

88

%

%

11.500.000.000

69,75

%

400.000.000

98,00

1 : 5,50

63.000.000

%

68,93

98

%

132.220.000

99

19.666.000.000

90

%

98.110.434.630 DINAS PENDIDIKAN

%

12.000.000.000

71

%


%

500.000.000

98,5

%


19.590.000.000

90

%

%

11.800.000.000

71

%

450.000.000

98,50

145.442.000

1 :5

99

165.857.238.200 1.582.221.900 DINAS PENDIDIKAN

194.192.900

%

1.248.357.670.501

%

%

65.000.000

%

75,82

75,82

1 : 5,25

70.000.000

100

Sekretariat KORPRI

1 :5

80.000.000

%

159.986.200

99

278.000.000 DINAS PENDIDIKAN

%

888.753.800 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

01

1

01

1

02

21

22


Persentase layanan taman baca masyarakat (4 unit)

Kantor Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Cakupan layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (161 sekolah)

02

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100

%

27.240 orang

31.200

orang

100%

100

%

1

02

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

327.000.000

100

%

292.500.000

32.500

orang

827.799.000

100

%

65.593.369.500

100


(7)

100%

100%


Rp.

KESEHATAN Persentase ketersediaan jenis obat generik dan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar


(6)

292.500.000

Dinas Pendidikan


Target

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1


%

2.480.354.700

-

379.700.000

100

%

20.000.000

100

%

327.000.000

34.100

orang

359.700.000

35.800

orang

441.000.000

100

%

485.100.000

100

%

78.034.299.000

100

%

17.356.967.400

415.670.000

3.261.000.000

84.239.635.500

100

%

22.433.898.000

3.065.400.000

20.000.000

%

395.670.000

35.900

orang

533.610.000

100

%

89.907.083.750

100

%

24.614.587.800

3.177.800.000

-

100

%

435.237.000

35.800

orang

1.810.107.000

KANTOR PERPUSTAKAAN

1.130.000.000

100

%

1.130.000.000

DINAS PENDIDIKAN

100.373.086.880

100

%

27.516.046.580

(18)

1.850.107.000

435.237.000

100


3.380.200.000

40.000.000

DINAS PENDIDIKAN

418.147.474.630

100

%

14.698.754.700 DINAS KESEHATAN

120.374.151.018

28.452.651.238

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat

100%

100

%

6.356.967.400

100

%

10.933.898.000

100

%

12.514.587.800

100

%

13.766.046.580

100

%

15.142.651.238

100

%


RSU

Persentase pasien yang terlayani di RSU

99,97%

99,98

%

11.000.000.000

99,98

%

11.500.000.000

99,99

%

12.100.000.000

99,99

%

13.750.000.000

99,99

%

13.310.000.000

99,99

%

61.660.000.000 RSU A. MAKKASAU

100% (22 Kel)

100

%

656.600.000

100

%

596.600.000

100

%

645.260.000

100

%

709.786.000

100

%

780.764.600

100

%


1

02

19

Program Promosi Cakupan Kesehatan dan penyebarluasan Pemberdayaan Masyarakat informasi kesehatan

1

02

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase penanganan kasus gizi buruk pada balita dan Bumil KEK (Kekurangan Energi Kalori)

100% (47 kasus)

100

%

160.000.000

100

%

55.000.000

100

%

44.000.000

100

%

48.400.000

100

%

53.240.000

100

%

360.640.000 DINAS KESEHATAN

1

02

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan tempattempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

69%

70

%

30.000.000

75

%

25.000.000

80

%

33.000.000

85

%

36.300.000

90

%

39.930.000

90

%

164.230.000 DINAS KESEHATAN

1

02

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rasio kasus penyakit menular per 1.000 penduduk (14.174 kasus)

106,15 kasus/1.000 pddk

99,72

kasus/ 1.000 pddk

436.395.500

93,68

kasus/ 1.000 pddk

330.000.000

88,01

kasus/ 1.000 pddk

400.000.000

82,68

kasus/ 1.000 pddk

363.000.000

77,68

kasus/ 1.000 pddk

528.038.555

77,68

kasus/ 1.000 pddk


Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

1

02

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan Persentase sarana dan sarana dan prasarana prasarana kesehatan puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

100%

100

%

2.495.959.900

100

%

2.564.000.000

100

%

1.550.000.000

100

%

1.550.000.000

100

%

1.410.000.000

100

%


2

02

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSU)

Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Type B

50%

60

%

1.964.592.000

70

%

4.572.051.000

80

%

8.472.262.700

90

%

9.249.113.670

100

%

7.145.961.237

100

%

31.403.980.607 RSU A. MAKKASAU

3

02

33

Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (RSU)

Persentase pelayanan Administrasi dan Umum Rumah Sakit

100%

100

%

40.012.500.000

100

%

44.196.750.000

100

%

45.415.125.000

100

%

47.256.637.500

100

%

58.582.301.250

100

%

235.463.313.750 RSU A. MAKKASAU

1

03

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

90.806.923.932

294.933.147.686

12.053.190.000

2,464

kasus/ 1.000 pddk

8.825.195.000

2,505

kasus/ 1.000 pddk

9.100.000.000

2,578

kasus/ 1.000 pddk

12.400.000.000

2,627

kasus/ 1.000 pddk

39.500.000.000

2,627

kasus/ 1.000 pddk

81.878.385.000

DINAS PU

70,00%

71

%

1.573.750.000

72

%

3.678.200.000

73

%

2.020.000.000

74

%

2.282.500.000

75

%

2.790.000.000

75

%

12.344.450.000

DINAS PU

100%

100

%

337.250.000

100

%

1.175.000.000

100

%

500.000.000

100

%

500.000.000

100

%

1.000.000.000

100

%

3.512.250.000

DINAS PU

Proporsi jalan dalam keadaan baik

66,74%

70

%

5.727.390.300

71,69

%

13.107.960.880

73,2

%

8.278.667.864

73,82

%

8.629.459.195

75,27

%

9.449.923.932

75,27

%

45.193.402.171

DINAS PU

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rasio Panjang Irigasi (Panjang irigasi sekunder dan tersier)

79,98 m/Ha

79,98

m/Ha

2.472.222.100

89,12

m/Ha

2.547.414.950

95,22

m/Ha

4.080.767.000

93,51

m/Ha

4.750.000.000

99,50

m/Ha

5.550.000.000

99,50

m/Ha

19.400.404.050

DINAS PU

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

59,72%

61,17

%

9.467.424.255

63,27

%

14.049.577.210

65,36

%

18.098.115.000

67,43

%

23.675.340.000

69,48

%

30.875.000.000

69,48

%

96.165.456.465

DINAS PU

30

Program Infrastruktur Perkotaan

PNPM

0%

2.165.000.000

DINAS PU

Persentase hidrant yang berfungsi (32 lokasi)

0%

1

03

16

1

03

17

1

03

18

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

03

24

1

03

1

03

03

55.775.299.195

kasus/ 1.000 pddk

15

1

49.606.349.864

2,432

03

03

60.992.348.040


1

1

37.752.226.655 Panjang jalan dilalui roda 4 per 1.000 penduduk

32

35

Panjang jalan yang Program Pembangunan memiliki trotoar dan Saluran Drainase / Gorongdrainase/ saluran gorong pembuangan air Persentase Program Pembangunan pencegahan lokasi Turap/Talud/Bronjong rawan longsor

Program Perencanaan dan Jenis dokumen teknis Pendataan perencanaan yang terimple-mentasi

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan

Jumlah sub kawasan budidaya yang mendapat peningkatan daya guna/fungsi

430.000.000

430.000.000

-

4 dokumen

6

dok

0

5

sub kawasan

435.000.000

-

526.000.000

4

dok

5.045.000.000

5

sub kawasan

-

479.000.000

4

dok

15.050.000.000

3

sub kawasan

435.000.000 50

%

110.000.000

293.800.000

3

dok

193.000.000

6.000.000.000

3

sub kawasan

2.500.000.000

435.000.000

3

dok

207.000.000

-

50

%

110.000.000

DINAS PU

20

dok

1.698.800.000

DINAS PU

16

sub kawasan

28.595.000.000

DINAS PU

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

1

03

xx

Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi

11 unit


Tahun-2 (Tahun 2015) Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

unit

227,25

RLH/ 1.000 pddk

120.000.000

12

unit

PERUMAHAN

1

04

01



1

04

15

Program Pengembangan Perumahan



1

04

16

Persentase Program Lingkungan Sehat lingkungan Perumahan pemukiman kumuh

1

04

17

Program Pemberdayaan Jumlah Forum Komunitas Tata Ruang dan Masyarakat yang Perumahan Permukiman diberdayakan

1

04

xx

Program Peningkatan, Persentase Pemantauan, Pengendalian lingkungan dan Pengawasan pemukiman kumuh Permukiman

0,28%

0,25

%

193.614.000

1

04

xx

Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

0,28%

0,25

%

479.000.000

0,23

%

1

04

xx

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk

53,76 m/1.000 penduduk

79,09

m/1.000 pddk

500.000.000

129,47

m/1.000 pddk

1

05

1

05

15

Program Perencanaan Tata Ruang

05

1.363.642.000

%

Dinas Tata Ruang

Persentase ketersediaan Jenis Dokumen Perenc.Tata Ruang

33%

66,67

%

Bappeda

Jumlah rekomendasi bidang perenc. tata ruang yang terimplemen-tasikan

100%

100

%

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase ketersediaan peta Analog dan Digital

0

0

%

234,10

RLH/ 1.000 pddk

13

unit

310.000.000

22

Forum

20.000.000

-

-

241,28

RLH/ 1.000 pddk

3.993.750.000

14

unit

554.000.000

22

Forum

45.000.000

300.000.000

15

unit

2.765.750.000

-

-

248,63

RLH/ 1.000 pddk

-

455.000.000

800.000.000

2.236.500.000

-

148.028.000

-

0

1.650.000.000

4.778.750.000

43.000.000

-

PENATAAN RUANG

16


Rp.

Program Peningkatan Perumahan

1


(6) 11

0,25


Target

04

0,28%


410.000.000

Forum

-

97.000.000

-

-

255,79

RLH/ 1.000 pddk

%

675.000.000

0,18

%

178,73

m/1.000 pddk

962.500.000

230,46

m/1.000 pddk

700.000.000

1.558.750.000

735.000.000

23

Forum

-

0,20

15

unit

3.161.625.000

23

1.000.000.000

62.000.000

0,15

%

298,73

m/1.000 pddk

500.000.000

1.864.625.000

3.870.000.000

(18) DINAS PU

14.306.267.000 0

paket

43.000.000 DINAS TATA RUANG

255,79

RLH/ 1.000 pddk

0,25

%


23

Forum


0,25

%


0,15

%

2.809.000.000 DINAS TATA RUANG

298,73

m/1.000 pddk



2.450.504.150

3.532.000.000

4.694.700.000

4.603.450.000

4.825.115.000

20.105.769.150

75.000.000

305.000.000

825.000.000

150.000.000

522.000.000

1.877.000.000

-


66,67

%

115.000.000

66,67

%

75.000.000

66,67

%

100.000.000

100

%

472.000.000

100

%


75.000.000

100

%

190.000.000

100

%

750.000.000

100

%

50.000.000

100

%

50.000.000

100

%

1.115.000.000

757.214.200

100

%

145.000.000

100

%

225.000.000

100

%

96.800.000

100

%

70.000.000

100

%


BAPPEDA

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

05

17



Dinas Tata Ruang

81,82%

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

%

Rasio bangunan ber- 30,70 BG berIMB per 100 bangunan IMB/100 BG

-

-

34,03

BG berIMB/100BG

110.078.950

-

1

05

xx

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Rasio bangunan ber- 30,70 BG berIMB per 100 bangunan IMB/100 BG

1

05

xx

Program Pengembangan Data dan Informasi Penataan Ruang

Persentase ketersediaan data dan informasi penataan ruang

0

1

05

xx

Program Pemeliharaan Jalan Umum

Rasio titik lampu per panjang jalan kota

15,61 titik lampu/km

1

06

1

06

15

Program Pengembangan Data dan Informasi

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

31,71%

32,02

%

1

06

18

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Jumlah rekomendasi wilayah perbatasan yang terimplementasikan

0%

0

%

1

06

19

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar

Jumlah laporan perencanaan transportasi perkotaan

1

06

20

Program peningkatan Persentase aparat kapasitas kelembagaan yang memahami perencanaan pembangunan proses perencanaan daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terimplementasikan (5 dokumen)

100%

100

%

1.097.670.750

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplemen-tasikan

60%

80

%

242.930.250

titik lampu/ km

1

06

21

1

06

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

185.000.000

326.515.000

120.000.000

92,31

%

130.000.000

92,86

%

135.600.000

93,33

%

140.000.000

93,33

%

37,13

BG berIMB/100BG

65.000.000

40,03

BG berIMB/100BG

71.500.000

42,74

BG berIMB/100BG

128.650.000

45,29

BG berIMB/100BG

186.515.000

45,29

BG berIMB/100BG

-

-

16,35

titik lampu/ km

2.897.000.000

26

-

100

%

16,48

titik lampu/ km

200.000.000

3.243.200.000

111

2.059.846.300

55.375.500

264.250.000

%

-

1.488.761.000

201.500.000

91,67

19.450.000

175

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Rp.

90,91

16,14


(6)

110.078.950

Bappeda


Target

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan


%

195.000.000

-

0

%

0%

-

1

Laporan

35.000.000

30%

-

100

%

280.000.000

100

%

1.285.000.000

83,33

%

308.000.000

-

100

%

16,53

titik lampu/ km

25.000.000

4.067.400.000

82

3.328.000.000

32,44

-

%

16,71

titik lampu/ km

35.000.000

3.871.600.000

(18)

1.087.343.950

BAPPEDA

635.678.950

BAPPEDA



-

100


100

%

16,71

titik lampu/ km



81

2.674.400.000

3.054.700.000

3.174.570.000

14.291.516.300

32,59

%

154.000.000

32,78

%

163.000.000

32,98

%

247.000.000

32,98

%

814.375.500

BAPPEDA

1

rekomendasi

50.000.000

1

rekomendasi

50.000.000

1

rekomendasi

50.000.000

3

rekomendas i

150.000.000

BAPPEDA

-

1

Laporan

45.000.000

-

100

%

80.000.000

BAPPEDA

-

100

%

280.000.000

BAPPEDA

100

%

1.252.900.000

83,33

%

344.000.000

100

%

1.284.200.000

100

%

1.606.520.000

100

%

6.526.290.750

BAPPEDA

83,33

%

400.500.000

100

%

418.550.000

100

%

1.713.980.250

BAPPEDA

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

06







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

60%

75

%

241.146.500

85,71

%

495.000.000

87,5

%

545.500.000

87,5

%

511.000.000

100

%

497.500.000

100

%

2.290.146.500

BAPPEDA

Persentase rekomendasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yg terimplementasikan

30%

40

%

422.723.300

60

%

330.000.000

60

%

275.000.000

100

%

345.000.000

100

%

295.000.000

100

%

1.667.723.300

BAPPEDA

Jumlah dokumen inovasi daerah

1 rekomendasi

400.000.000

1 rekomendasi

53.000.000

2 rekomendasi

256.000.000

1 rekomendasi

60.000.000

769.000.000

BAPPEDA

1

06

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

06

16

Program Kerjasama Pembangunan

1

07

PERHUBUNGAN

1

07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan

100%

100

%

189.000.000

100

%

334.000.000

100

%

423.000.000

100

%

429.300.000

100

%

469.280.000

100

%

1.655.580.000

DISHUB

1

07

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase Rambu dan Apill dalam kondisi baik

77%

85

%

200.000.000

85

%

230.000.000

85

%

215.000.000

85

%

217.800.000

85

%

239.580.000

85

%

902.380.000

DISHUB

1

07

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase jumlah angkutan umum dan barang yang layak

54%

57

%

215.000.000

67

%

2.060.000.000

78

%

1.869.000.000

85

%

1.327.500.000

95

%

1.342.500.000

95

%

6.599.000.000

DISHUB

1

07

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi

10 unit

10

unit

10

unit

925.000.000

11

unit

2.800.000.000

12

unit

2.600.000.000

12

unit

1.600.000.000

12

unit

7.925.000.000

DISHUB

1

07

19

Program Pengendalian dan Jumlah rambu yang Pengamanan Lalu Lintas berfungsi

40 unit

60

unit

80

unit

838.267.900

120

unit

1.190.000.000

140

unit

1.250.000.000

180

unit

1.250.000.000

180

unit

4.528.267.900

DISHUB

1

07

20

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

60%

60

%

80

%

90

%

150.000.000

100

%

120.000.000

100

%

315.000.000

100

%

585.000.000

DISHUB

1

08

LINGKUNGAN HIDUP

5.837.319.100

7.117.323.600

10.390.012.960

8.450.414.256

8.252.320.682

40.047.390.598

08

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.661.035.500

4.301.380.000

5.540.000.000

4.705.000.000

4.330.000.000

22.537.415.500

1

-

0

1.886.367.500

Persentase alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar

1.282.367.500

-

4.387.267.900

-

6.647.000.000

5.944.600.000

5 ekomendasi

5.216.360.000

22.195.227.900

Dinas Kebersihan

Persentase Penanganan Sampah

93.12%

93,43

%

3.572.250.000

93,65

%

4.211.380.000

93,85

%

5.390.000.000

94,04

%

4.555.000.000

94,22

%

4.180.000.000

94,22

%

BLHD

Jumlah sampah anorganik dan organik yang terolah

25,83 m3

41,66

m3

88.785.500

41,66

m3

90.000.000

41,66

m3

150.000.000

41,66

m3

150.000.000

41,66

m3

150.000.000

41,66

m3

21.908.630.000 DINAS KEBERSIHAN

628.785.500

BLHD

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

08

16

Cakupan Program Pengendalian pengendalian lokasi Pencemaran dan Perusakan pencemaran dan Lingkungan Hidup perusakan lingkungan hidup

1

08

17

Program Perlindungan dan Cakupan pengawasan Konservasi Sumber Daya pemanfaatan sumber Alam daya air

100%

100

%

1.457.193.600

100

%

1.457.193.600

100

%

1.602.912.960

100

%

1.763.204.256

100

%

1.939.524.682

1

08

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup

100%

100

%

108.500.000

100

%

240.000.000

100

%

264.000.000

100

%

290.400.000

100

%

319.440.000

5

jenis

1

08

20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Jumlah sertifikasi hasil pengujian kadar polusi

4 sertifikasi

4

sertfikasi

75.367.500

4

sertifikasi

80.000.000

4

sertifikasi

88.000.000

4

sertifikasi

96.800.000

4

sertifikasi

106.480.000

4

sertifikasi

24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1

08

100

%

334.150.000

100

%

215.000.000

100

%

215.600.000

100

%

237.160.000

100

%

260.876.000

100

%

1.262.786.000

BLHD

100

%

8.220.029.098

BLHD

1.222.340.000

BLHD

446.647.500

BLHD

201.072.500 3,75 Ha

3,75

Ha

120.710.000

4

Ha

BLHD


100,36 Ha

100,36

Ha

80.362.500

101,61

Ha

PERTANAHAN

1

09

1

10

1

10

1

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

11

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan

1

11

18

Rata-rata persentase Program Peningkatan Peran partisipasi perempuan Serta & Kesetaraan Gender di lembaga dalam Pembangunan (pemerintah dan swasta)

16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3.200.000.000 Jumlah objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat (225 dari 375 objek lahan)

60,00%

70,67

%

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15

823.750.000

Dinas Kebersihan

09

Program Penataan Administrasi Kependudukan

3.200.000.000

68,35%

70,49

%

416.501.400

76,00

%

250.000.000

2.190.000.000

71,39

%

557.805.000

1.357.850.000

4,25

Ha

2.516.000.000

4,5

Ha

103,11

Ha

163.500.000

105,36

Ha

1.440.000.000

84,00

%

557.805.000

572.588.000 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

573.750.000

2.679.500.000

2.190.000.000

416.501.400 Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta capil

(18)

100%


1


1.440.000.000

%

575.000.000

464.594.150

622.850.000

4,75

Ha

106,86

Ha

1.750.000.000

92,00

%

464.594.150

71,78

735.000.000

1.750.000.000

%

638.000.000

554.594.150

796.000.000 500.000.000

4,75

Ha

4.741.460.000 DINAS KEBERSIHAN

106,86

Ha

1.616.712.500

2.240.000.000

100

%

554.594.150

73,30

6.358.172.500

1.296.000.000

2.240.000.000

10.820.000.000

100

%

470.000.000

75,51

%

701.800.000

470.000.000

BLHD

10.820.000.000

SETDAKO (Bagian Pemerintahan)

2.463.494.700

75,51

%

771.980.000

2.463.494.700


3.259.368.000

59,81%

70,45

%

122.305.000

71,65

%

130.000.000

72,86

%

143.000.000

74,10

%

157.300.000

75,36

%

173.030.000

75,36

%

725.635.000 BADAN KB DAN PP

46,01%

46,6

%

127.627.500

46,99

%

130.000.000

47,45

%

110.000.000

47,89

%

121.000.000

48,31

%

133.100.000

48,31

%


Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

Jumlah kelembagaan Gender dan Anak yang dibina

100%

19

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

1

11

1

12

1

12

15

Program Keluarga Berencana

Jumlah Peserta KB Aktif

1

12

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1

12

17

Program Pelayanan Kontrasepsi


100


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

%

19.150

Jumlah kelompok remaja yang mendapat penyuluhan

32 klp

-

Rasio Akseptor KB

67,82%

67,86

%

22 klp

100

%

22 kelompok

22

klp

624 kader

624

kader

18 klp

20

klp

18

1

12

19

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1

12

23

Jumlah tenaga Program Penyiapan Tenaga pendamping Tribina Pendamping Kelompok (BKB, BKR, BKL) yang Bina Keluarga terampil

1

12

24

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu- Padu

1

13

SOSIAL

1

13

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Persentase PMKS Adat Terpencil dan yang memperoleh Penyandang Masalah bantuan sosial (8.610) Kesejahteraa Sosial (PMKS) lainnya

1

13

16

Persentase PMKS Program Pelayanan dan yang mendapat Rehabilitasi Kesejahteraan pelayanan dan Sosial rehabilitasi

1

13

17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase anak terlantar yang dibina

1

13

18

Program Pembinaan penyandang cacat dan trauma

Persentase penyandang cacat yang mendapat pembinaan (690 orang)

Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita yang dibina

Jumlah BKB Posyandu Padu

322.655.500

100

%

orang

291.315.000

315.000.000

230.000.000

19.600

orang

37

klp

75.000.000

42

klp

918.272.800

67,93

%

917.713.400

67,95

138.202.000

100

%

70.000.000

-

24

klp

-

624

kader

22

klp

48.429.000

klp


68,06

%

1.221.476.535

68,06

%

5.177.380.689 BADAN KB DAN PP

90.750.000

100

%

99.825.000

100

%


klp

100.000.000

30

klp

110.000.000

30

klp


676

kader

165.000.000

702

kader

200.000.000

702

kader


26

klp

66.550.000

28

klp

73.205.000

28

klp


%

82.500.000

100

%

-

26

klp

90.000.000

28

-

650

kader

150.000.000

24

klp

60.500.000

5,02

%

225.300.000

7,05

%

274.009.000

%

52

100

3,27%

40

50.000.000

1.110.433.214

67.454.650

876.235.000

9,09

%

100

45

220.220.000

8.579.546.689

klp

%

%

2.140.496.535


52

67,98

81

%

orang

1.009.484.740

2.423.350.000

100

19.990

%

%

465.850.000

(18)

385.990.000

50.000.000

80

%


orang

klp

563.500.000

100

1.933.633.214

47

55.000.000

319.000.000

423.500.000

50.000.000

%

95.255.000

%

orang

60

%

100

19.800

2.908.313.650

-

385.000.000

1.761.484.740

orang

28% (2.450 jiwa)

35

%

19.400

-

0%

100

1.347.713.400

1.026.144.500

30% (206 orang)


Rp.

19.067 orang

12


(6)

1.396.218.800

1


Target

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Pembinaan Peran Jumlah kelompok Serta Masyarakat dalam masyarakat peduli KB Pelayanan KB KR yang yang dibina Mandiri


350.900.000 19.990

683.858.500

82

%

138.215.000

11,12

%

%

250.000.000

100

%

%

117.700.000

50

%

242.242.000

152.036.500

129.470.000

753.744.350


6.248.296.000

83

%

266.466.200

83

%

3.715.778.200

DINAS SOSIAL

13,04

%

167.240.150

13,04

%

956.800.650

DINAS SOSIAL

100

%

100

%

250.000.000

DINAS SOSIAL

55

%

55

%

552.296.650

DINAS SOSIAL

142.417.000

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)


Persentase panti asuhan yang dibina (10 panti asuhan)

100%

30

Persentase kelembagaan Kessos yang dibina

100%

100

1

13

xx

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1

13

xx

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

14

KETENAGAKERJAAN

1

01

15

Persentase tenaga Program Peningkatan kerja yang mendapat Kualitas dan Produktivitas pelatihan berbasis Tenaga Kerja kompetensi (SPM)

1

01

16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

01

17

1

01

18

1

15






Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

%

-

142.089.500

100

%

675.100.000

143.500.000

%

50.000.000

100

%

50.000.000

100

%

56.500.000

100

%

156.500.000

DINAS SOSIAL

100

%

100.100.000

100

%

110.110.000

100

%

121.121.000

100

%

616.920.500

DINAS SOSIAL

1.270.200.000

1.385.200.000

1.550.620.000

1.477.382.000

6.358.502.000

79,17

%

362.000.000

80,82

%

785.000.000

82,43

%

755.000.000

84,00

%

959.000.000

85,53

%

930.000.000

85,53

%

Jumlah kesempatan kerja yang tersedia

800 kesempatan

850

ksmptan

115.000.000

900

ksmptan

155.000.000

950

ksmptan

325.200.000

1000

ksmptan

176.620.000

1050

ksmptan

162.382.000

1050

ksmptan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

50,07%

52,02

%

176.100.000

54,04

%

330.200.000

54,96

%

305.000.000

56,94

%

415.000.000

59,96

%

385.000.000

59,96

Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Persentase perusahaan yang menerapkan K3

30,17%

35

%

22.000.000

35

-

580.000.000

1

15

15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Persentase usaha ekonomi lokal yang berbasis klaster (4 kluster)

1

15

16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

1

15

17

1

15

1

0

0

%

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan (pelatihan & bantuan)

98 UKM

98

UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Jumlah UKM yang mendapat pendampingan

100 UKM

100

UKM

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


52,94%

52,94

%

16

PENANAMAN MODAL

1

16

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

16

16

Program Peningkatan Iklim Jumlah perusahaan Investasi dan Realisasi PMDN yang disetujui Investasi

25

%

108

UKM

420.000.000

150

UKM

42.000.000

57,77

%

-

Jumlah kerjasama antara perusahaan PMDN dan UKM

-

1.819.000.000

118.000.000

400.000.000

-

1.617.000.000

-

1.185.000.000

%

305.000.000

75

%

215.000.000

100

%

150

UKM

250.000.000

192

UKM

300.000.000

234

UKM

635.000.000

200

UKM

665.000.000

250

UKM

195.000.000

300

UKM

519.000.000

60,39

%

397.000.000

62,98

%

475.000.000

64,76

%

150.000.000

170.000.000

3.791.000.000

DISNAKER

934.202.000

DISNAKER

%

1.611.300.000

DISNAKER

%

22.000.000

DISNAKER

1.225.000.000

50

265.000.000

(18)

100

78,54%

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH


190.000.000

6.426.000.000

100

%

1.258.000.000

DINAS PERINDAGKOP

234

UKM

1.165.000.000

DINAS PERINDAGKOP

225.000.000

300

UKM

2.140.000.000

DINAS PERINDAGKOP

430.000.000

64,76

%

1.863.000.000

DINAS PERINDAGKOP

220.000.000

350.000.000

210.000.000

720.000.000

0 Kerjasama

0

Kerjasama

-

1

Kerjasama

100.000.000

1

Kerjasama

110.000.000

2

Kerjasama

120.000.000

2

Kerjasama

130.000.000

6

Kerjasama

460.000.000

PDKPM

0 PMDN

0

PMDN

-

1

PMDN

50.000.000

1

PMDN

60.000.000

1

PMDN

70.000.000

1

PMDN

80.000.000

4

PMDN

260.000.000

PDKPM

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

17

1

17

1

18

1

18

01

1

18

...... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1

1

18

18

16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


0

Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan

...... Program Pembinaan dan Jumlah organisasi Pemasyarakatan Olahraga olahraga yang dibina ....... Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga

27,14%

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

-

27,14

%

19

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

19

16

Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

17

440.000.000

-

-

25 organisasi

25

organisasi

7 unit

7

unit


1

265.000.000

4

kekayaan budaya

80.000.000

-

100%

100

%

95.000.000

265.000.000

95.000.000

8

kekayaan budaya

3.138.500.000

27,56

%

2

unit

26

7

521.000.000

%

745.000.000

2.300.000.000

3

unit

organisasi

215.000.000

27

unit

102.500.000

17

%

529.236.600

135.000.000

110.000.000

12

kekayaan budaya

3.969.500.000

16

kekayaan budaya

2.641.450.000

2.500.000.000

3

unit

organisasi

269.500.000

28

organisasi

296.450.000

29

organisasi

unit

455.000.000

17

unit

475.000.000

17

unit

%

755.000.000

148.500.000

870.000.000

30,09

%

%

1.048.750.000

163.350.000

16

kekayaan budaya

%

1.210.747.000

565.000.000

DINAS OPP

11.830.545.000

%

3.571.000.000

DOPP

3

unit

5.800.000.000

DOPP

326.095.000

29

organisasi

1.187.045.000

DOPP

240.000.000

17

unit

1.272.500.000

DOPP

3.881.600.000

100

(18)

30,09

995.000.000

-

1.000.000.000

3.299.097.000

100

95.000.000


565.000.000

1.561.095.000

%

2.817.250.000

100

110.000.000

95.000.000

29,04

1.471.000.000

100

95.000.000

28,65

1.222.310.525 Persentase aduan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang direspon


(7)

0

2 unit (Gedung Pramuka & KNPI)


Rp.

520.000.000

Persentase Program Peningkatan Peran keikutsertaan pemuda Serta Kepemudaan dalam organisasi


(6)

Jumlah kekayaan budaya yang dikelola (24 kekayaan budaya)


Target

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

19

19


KEBUDAYAAN

1

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

179.685.000

12.691.257.525

100

%

721.535.000 KANTOR SATPOL PP

4.960.648.600

1.416.915.000

Kantor Satpol PP

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

46,15%

50

%

287.750.000

59,09

%

455.000.000

70

%

480.000.000

83

%

500.000.000

94

%

533.250.000

94

%

2.256.000.000

KANTOR SATPOL PP

Badan Kesbangpol

Persentase penanganan potensi kasus Kantribmas dan tindak kriminal

100%

100

%

241.486.600

100

%

300.000.000

100

%

568.750.000

100

%

710.747.000

100

%

883.665.000

100

%

2.704.648.600

BADAN KESBANGPOL

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah organisasi yang diberikan pemahaman wawasan kebangsaan (141 ormas)

4,25%

18,43

%

65.275.000

32,64

%

255.000.000

46,80

%

825.000.000

60,99

%

1.025.000.000

75,17

%

1.000.000.000

75,17

%

3.170.275.000

BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

19

18







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

171.381.925

195.000.000

660.000.000

715.000.000

Persentase forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dibina (6 Forum)

100%

100

%

123.081.925

100

%

145.000.000

100

%

600.000.000

100

%

650.000.000

100

%

875.000.000

100

%

Kantor Satpol PP

Persentase pembinaan wawasan kebangsaan petugas Sat-Pol

100%

100

%

48.300.000

100

%

50.000.000

100

%

60.000.000

100

%

65.000.000

100

%

70.000.000

100

%

1 Kegiatan

1

Kegiatan

113.017.000

2

Kegiatan

131.000.000

2

Keg

135.000.000

3

Keg

185.000.000

3

Keg

340.000.000

3

Kegiatan

100%

100

%

248.400.000

19

21

Jumlah kegiatan Program Pendidikan Poltik pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1

19

22

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Persentase penanganan korban bencana alam

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20

1

20

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah keputusan DPRD (Perda dan Rekomendasi)

1

20

16

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1

20

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

-

19.812.637.085

-

28.093.318.350

-

31.177.263.410

-

33.201.800.876

32.922.423.564

18

keputusan

3.918.004.250

19

keputusan

4.507.205.750

20

keputusan

4.741.058.750

21

keputusan

4.848.058.750

22

keputusan

5.257.627.050

100

keputusan

100%

100

%

3.338.400.000

100

%

3.584.000.000

100

%

4.146.000.000

100

%

5.839.000.000

100

%

4.659.800.000

100

%

3.651.250.000

3.827.150.000

4.194.815.000

2.393.081.925

BADAN KESBANGPOL

293.300.000 KANTOR SATPOL PP

904.017.000

BADAN KESBANGPOL

248.400.000

BPBD

145.207.443.285

17 keputusan

4.225.381.835

(18)

945.000.000

Badan Kesbangpol

1


23.271.954.550 SEKRETARIAT DPRD

21.567.200.000

SETDAKO

20.335.865.835

4.437.269.000

Dispenda

Rasio Pajak Daerah terhadap Total PAD

20,68%

26,39

%

1.564.477.335

27,68

%

1.499.000.000

29,03

%

1.648.900.000

30,43

%

1.813.790.000

31,91

%

1.995.169.000

31,91

%

8.521.336.335

DISPENDA

Bagian keuangan

Persentase penyerapan APBD

92,05

93

%

1.205.534.500

94

%

1.252.000.000

95

%

1.378.000.000

96

%

1.590.775.000

97

%

1.656.850.000

97

%

7.083.159.500

SETDAKO

Bagian Aset

Persentase kesesuaian nilai aset

50,35

80

%

1.395.370.000

90

%

900.250.000

100

%

800.250.000

100

%

790.250.000

100

%

785.250.000

100

%

4.671.370.000

SETDAKO

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)



Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

kali

60.000.000

Persentase penyesuaian hasil evaluasi RAPBD

100%

100

%

82.200.000

Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

1

20

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

100

%

1.012.712.250

Inspektorat

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil temuan (Internal)

Bagi. Pemerintahan

Penilaian LPPD

Bag. Hukum

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan


Rp.

0

18


(6)

Bagian Hukum

20


Target

Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

1


83.000.000

100

%

1.660.000.000

17,86%

25

%

518.652.750

30

%

2700 poin

2800

poin

220.000.000

2900

poin

65,5%

75

%

274.059.500

80

18,18%

24,24

%

125.000.000

1.085.000.000

90.000.000

100

%

1.732.000.000

90.000.000

100

%

1.937.000.000

90.000.000

100

%


(18)

60.000.000

SETDAKO

435.200.000

SEKDAKO

8.335.712.250

1.994.000.000

50

%

1.235.000.000

83

%

1.235.000.000

83

%

5.158.652.750

INSPEKTORAT

247.000.000

3100

poin

272.000.000

3200

poin

299.000.000

3200

poin

1.263.000.000

SETDAKO

%

400.000.000

90

%

430.000.000

95

%

460.000.000

95

%

1.914.059.500

SETDAKO

36,36

%

137.500.000

42,42

%

151.250.000

48,48

%

166.375.000

48,48

%

705.125.000

INSPEKTORAT

42

%

225.000.000

3000

poin

%

350.000.000

85

30,30

%

125.000.000

1.085.000.000

1

20

21

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Persentase aparat pengawasan yang memenuhi yang standar

1

20

22

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan

20%

20

%

50.000.000

100

%

155.000.000

100

%

170.000.000

100

%

190.000.000

100

%

205.000.000

100

%

770.000.000

INSPEKTORAT

1

20

23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah perizinan dan non perizinan yang menggunakan IT (42 jenis )

100%

100

%

87.900.000

100

%

110.000.000

100

%

121.000.000

100

%

133.100.000

100

%

146.410.000

100

%

598.410.000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

1

20

24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

100

%

2.275.785.100

100

%

2.970.140.600

100

%

3.379.004.660

100

%

4.010.335.126

100

%

4.665.178.639

100

%

17.300.444.125

Jumlah Imam Masjid Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Petugas Kebersihan Masjid yang, RT/RW mendapat insentif

206 orang

206

orang

362.140.600

231

orang

424.440.600

256

orang

466.884.660

281

orang

513.573.126

306

orang

564.930.439

306

orang

2.331.969.425

Kec. Bacukiki

Jumlah Imam Masjid Rawatib, Bilal (Muazzim) dan Kecamatan Bacukiki Barat Petugas Kebersihan Masjid yang, RT/RW mendapat insentif

347 orang

347

orang

534.300.000

382

orang

813.300.000

392

orang

852.300.000

402

orang

1.098.300.000

412

orang

1.356.300.000

412

orang

4.654.500.000

Kec. Bacukiki Barat

Kecamatan Bacukiki

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

1

20

26







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

Kecamatan Ujung


291 orang

291

orang

504.900.000

316

orang

597.200.000

316

orang

656.920.000

316

orang

722.612.000

316

orang

794.873.200

316

orang

3.276.505.200

Kec. Ujung

Kecamatan Soreang


442 orang

442

orang

715.000.000

467

orang

985.200.000

467

orang

1.250.400.000

467

orang

1.515.600.000

467

orang

1.780.800.000

467

orang

6.247.000.000

Kec. Soreang

Bagian Hukum

Persentase penanganan kasus hukum aduan masyarakat

0%

100

%

134.444.500

100

%

125.000.000

100

%

125.000.000

100

%

130.000.000

100

%

135.000.000

100

%

649.444.500

SETDAKO (Bagian Hukum)

Inspektorat

Persentase aduan yang ditangani

75%

79

%

25.000.000

83

%

25.000.000

86

%

27.500.000

88

%

30.250.000

92

%

33.275.000

92

%

141.025.000

INSPEKTORAT

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

681.999.000

1.067.000.000

1.074.150.000

1.245.457.000

5.319.536.375

1.250.930.375

Bagian Hukum

Persentase Perda yang memiliki Perwali

90%

92

%

621.999.000

93

%

724.000.000

94

%

678.000.000

95

%

796.000.000

96

%

798.000.000

96

%

3.617.999.000

SETDAKO

Bagian Humas

Persentase ketersediaan naskah pidato

100%

100

%

60.000.000

100

%

63.000.000

100

%

66.150.000

100

%

69.457.000

100

%

72.930.375

100

%

331.537.375

SETDAKO

Sekretariat DPRD

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

3 Ranperda Inisiatif

3

Ranperda Inisiatif

4

Ranperda Inisiatif

280.000.000

4

Ranperda Inisiatif

330.000.000

5

Ranperda Inisiatif

380.000.000

5

Ranperda Inisiatif

380.000.000

21

Ranperda Inisiatif

1.370.000.000

SEKRETARIAT DPRD

4 Kec

4

Kec

100.000.000

4

Kec

790.000.000

4

Kec

715.000.000

4

Kec

200.000.000

4

Kec

210.000.000

4

Kec

2.015.000.000

SETDAKO

62,85%

63,71

%

551.790.000

64,57

%

1.398.500.000

65,43

%

1.032.350.000

66,29

%

1.135.585.000

67,15

%

1.249.143.500

67,15

%

5.367.368.500

BKDD

-

1

20

27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah kecamatan yang mendapat penataan

1

20

29



1

20

31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi

66%

72

%

971.000.000

83

%

3.067.572.000

93

%

2.215.550.000

98

%

1.528.650.000

100

%

1.608.650.000

100

%

9.391.422.000

BKDD

1

20

33



100%

100

%

1.511.300.000

100

%

3.416.150.000

100

%

4.077.500.000

100

%

4.232.500.000

100

%

4.314.500.000

100

%

17.551.950.000

SETDAKO

1

20

35

Program Pembinaan dan Pengembangan Usahausaha Daerah dan Usahausaha yang ada di Daerah

Jumlah pelaku usaha daerah dan usahausaha yang ada didaerah yang mendapat pembinaan

20 pelaku usaha

50

pelaku usaha

101.575.000

80

pelaku usaha

185.000.000

80

pelaku usaha

203.500.000

80

pelaku usaha

223.500.000

80

pelaku usaha

246.235.000

370

pelaku usaha

959.810.000

SETDAKO

1

20

36

Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah

Jumlah kerjasama jaringan bisnis produk daerah

1 kerjasama

1

kerjasama

577.524.650

1

kerjasama

592.000.000

2

kerjasama

580.000.000

2

kerjasama

660.000.000

3

kerjasama

700.000.000

9

kerjasama

3.109.524.650

SETDAKO

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)








Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

rekomendasi

45.365.000

1

rekomendasi

46.500.000

1

rekomendasi

90.000.000

1

rekomendasi

90.000.000

1

rekomendasi

110.000.000

5

rekomendasi

381.865.000

SETDAKO

100%

100

%

156.700.000

100

%

155.000.000

100

%

170.500.000

100

%

187.550.000

100

%

206.305.000

100

%

876.055.000

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

0%

0

%

-

22,73

%

85.000.000

45,45

%

1.835.000.000

68,18

%

1.400.000.000

100

%

360.000.000

100

%

3.680.000.000

BPBD

(18)

1

20

37

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

Jumlah rekomendasi pengembangan sarana 0 rekomendasi perekonomian daerah

1

20

...

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap

Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani (42 jenis)

1

20

...

Program Pencegahan, Cakupan wilayah kerja Mitigasi dan Kesiapsiagaan kesiapsiagaan

1

20

...

Program Tanggap Darurat dan Logistik

Persentase ketersediaan paket logistik (4 paket)

0%

0

%

-

25

%

280.000.000

50

%

620.000.000

75

%

650.000.000

100

%

705.000.000

100

%

2.255.000.000

BPBD

1

20

...

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Cakupan kawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (4 kawasan)

0%

0

%

-

75

%

165.000.000

75

%

220.000.000

75

%

255.000.000

75

%

340.000.000

75

%

980.000.000

BPBD

1

21

1

21

1

22

1

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Persentase lembaga ormas kelurahan yang dibina

100%

100

%

1.217.494.000

100

%

1.998.746.000

100

%

1.618.246.000

100

%

1.625.246.000

100

%

1.650.246.000

100

%

8.109.978.000

BPMK

1

22

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang dibina

100%

100

%

50.000.000

100

%

60.000.000

100

%

60.000.000

100

%

65.000.000

100

%

65.000.000

100

%

300.000.000

BPMK

1

22

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

10%

70

%

403.000.000

75

%

105.000.000

80

%

115.000.000

85

%

120.000.000

90

%

130.000.000

90

%

873.000.000

BPMK

1

22

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Cakupan aparat kelurahan yang memahami manajemen pemerintahan

0%

12

%

24

%

25.000.000

36

%

25.000.000

48

%

27.500.000

60

%

30.000.000

60

%

107.500.000

BPMK

1

22

Program Pembinaan dan ...... Pengawasan Pemerintah Kelurahan

Persentase kelurahan tertib administrasi

0%

20

%

40

%

50.700.500

60

%

40.000.000

80

%

20.000.000

100

%

25.000.000

100

%

186.401.000

BPMK

KETAHANAN PANGAN 21

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

326.640.000 Rata-rata ketersediaan pangan utama

29.097 ton/tahun

29.533

ton/tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

326.640.000

1.155.000.000 30.124

ton/tahun

1.721.194.500

50.700.500

1.155.000.000

815.000.000 30.727

ton/tahun

2.239.446.500

815.000.000

865.000.000 31.341

ton/tahun

1.858.246.000

865.000.000

480.000.000 31.968

ton /tahun

1.857.746.000

480.000.000

3.641.640.000 31.968

ton/ tahun

1.900.246.000

3.641.640.000

Kantor Ketahanan Pangan

9.576.879.000

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

STATISTIK

23

1

23

1

24

KEARSIPAN

1

24

15

Persentase Program Perbaikan Sistem pemutakhiran data Administrasi Kearsipan arsip daerah

100%

100

%

15.000.000

100

%

45.500.000

100

%

50.050.000

100

%

55.055.000

100

%

60.560.500

100

%

226.165.500

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI

1

24

16

Program Penyelamatan dan Persentase arsip yang Pelestarian Dokumen Arsip diselamatkan Daerah

100%

100

%

4.000.000

100

%

35.000.000

100

%

10.000.000

100

%

12.000.000

100

%

16.000.000

100

%

77.000.000


1

24

17

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

100%

100

%

7.500.000

100

%

9.000.000

100

%

10.000.000

100

%

11.000.000

100

%

14.000.000

100

%

51.500.000


1

25

1

25

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

100%

100

%

100

%

26.500.000

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kerarsipan

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15

94.055.000

100.000.000

73

82

100

%

89.500.000

4.643.553.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100.000.000

106.000.000

91

100

%

70.050.000

4.862.318.000

255.600.000

106.000.000

112.000.000

100

100

%

78.055.000

5.400.049.800

521.000.000

112.000.000

120.000.000

(18)

1

01

94.055.000


595.800.000

120.000.000

532.055.000 100

%

90.560.500

5.937.822.280

6.468.835.758

27.312.578.838

656.080.000

717.188.000

2.745.668.000

Persentase pengembangan sarana dan prasarana kominfo

73%

82

0%

75.000.000

91

%

348.000.000

100

%

382.800.000

100

%

421.080.000

100

%

463.188.000

100

%

Bagian Humas

Persentase jasa pelayanan keprotokoleran

100%

100

%

180.600.000

100

%

173.000.000

100

%

213.000.000

100

%

235.000.000

100

%

254.000.000

100

%

Jumlah masyarakat yang terlatih dibidang komunikasi dan informasi

15 orang

30

orang

-

216

orang

40.000.000

60

orang

44.000.000

140

orang

48.400.000

60

orang

53.240.000

506

orang

25

17

Program Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1

25

18

Program Kerjasama Informasi Media Massa

4.387.953.000

4.301.318.000

Kominfo

Jumlah publikasi layanan informasi masyarakat

425 publikasi

450

publikasi

3.076.403.000

475

publikasi

Sekr., DPRD

Jumlah kerjasama informasi dengan Media Massa

6 Media Massa

6

media massa

150.000.000

7

media massa

Bag. Humas

Persentase publikasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah

100%

100

%

1.161.550.000

100

%

3.068.568.000

150.000.000

1.082.750.000

4.760.249.800

500

publikasi

7

media massa

100

%

3.375.424.800

200.000.000

1.184.825.000

5.233.342.280

BAPPEDA

354.665.500

Kominfo

1

532.055.000

Dinas Kominfo

1.055.600.000

185.640.000

SETDAKO

Dinas Kominfo

24.381.270.838

5.698.407.758

525

publikasi

3.712.967.280

550

publikasi

4.084.264.008

550

publikasi

7

media massa

225.000.000

7

media massa

250.000.000

7

media massa

100

%

1.295.375.000

100

%

1.364.143.750

100

%

17.317.627.088

Dinas Kominfo

975.000.000

SEKRETARIAT DPRD

6.088.643.750

SETDAKO (Bagian Humas)

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

2 2


PERTANIAN

2

01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Jumlah lembaga petani, nelayan dan hutan yang dibina

2

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan

2

01

17

2

01

2



Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

20

lembaga

Jumlah ketersedian Tanaman pangan pertanian/ perkebunan

6.620 Ton

6.820

Ton

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Persentase kelompok tani nelayan yang dibina (100 klp)

0%

30

%

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KKP)

Jumlah teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan yang diterapkan

0

4

metode

01

19

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

5,83 ton/ha

5,83

ton/ha

2

01

20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Cakupan Wilayah Kerja Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

1 BP3K/ 22 WKPP

1 / 22

BP3K / WKPP

2

01

21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak

Rata-rata Persentase penanganan penyakit menular ternak

61%

75

%

2

01

22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Jumlah produksi hasil peternakan

1143,17 ton

1.166

ton

2

01

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Persentase peternak yang difasilitasi pola kemitraan (51 peternak ayam potong)

0%

2

01

24

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan (Inseminasi Buatan)

Persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi)

10%

2

02

KEHUTANAN

2

02

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2

02

16

Persentase Program Rehabiltasi Hutan Rehabilitasi hutan dan dan Lahan lahan kritis

8.592.140.550

13.137.157.588

19.123.602.509

19.390.731.879

14.450.483.543

74.694.116.069

4.056.965.500

6.279.665.500

5.315.165.500

5.408.415.500

5.329.665.500

26.389.877.500

30.000.000

36

lembaga

36

lembaga

7.020

Ton

7.220

Ton

350.000.000

30

%

20.000.000

30

%

25.000.000

4

metode

80.000.000

4

5,95

ton/ha

414.000.000

585.000.000

4 / 22

BP3K / WKPP

1.010.000.000

217.500.000

83

%

1.189

ton

2.774.465.500

-

-

%

75.000.000

70.000.000

35

%

545

Ha

50.000.000

550

Ha

41,67%

17,86

%

211.423.250

21,74

%

lembaga

7.620

Ton

425.000.000

40

metode

80.000.000

6,11

ton/ha

725.000.000

4 / 22

%

450.950.000

1.237

ton

25.000.000

20

200.000.000

45

lembaga

7.420

Ton

45.000.000

30

%

metode

80.000.000

4

6,01

ton/ha

414.000.000

4 / 22

BP3K / WKPP

766.200.000

88

225.000.000

3.144.465.500

550.000.000

36

lembaga

7.620

Ton

45.000.000

40

%

metode

50.000.000

4

6,06

ton/ha

414.000.000

715.000.000

4 / 22

BP3K / WKPP

%

436.700.000

93

1.213

ton

155.000.000

10

%

40

%

495.000.000

540 Ha

36

36

-

336.423.250 Jumlah luas potensi hutan rakyat


(6)

0

25


Target

URUSAN PILIHAN 01


110.000.000

-

85.000.000

3.159.465.500

Ha

27,78

%

120.000.000

-

30.000.000

295.000.000

(18)


15.472.327.500

DINAS PKPK

%

885.000.000

DINAS PKPK

20

metode

315.000.000


414.000.000

6,11

ton/ha

1.656.000.000

DINAS PKPK

BP3K / WKPP

265.000.000

4 / 22

BP3K / WKPP

3.300.000.000


95

%

421.200.000

95

%

2.292.550.000

DINAS PKPK

204.000.000

1.262

ton

195.000.000

1.262

ton

779.000.000

DINAS PKPK

%

30.000.000

39

%

40.000.000

39

%

95.000.000

DINAS PKPK

%

225.000.000

50

%

250.000.000

50

%

1.300.000.000

DINAS PKPK

215.000.000 555

80.000.000


3.184.465.500

280.000.000 560

Ha

41,67

%

120.000.000

-

3.209.465.500

220.000.000 565

Ha

71,43

%

120.000.000

-

1.546.423.250 565

Ha

520.000.000

DINAS PKPK

565

Ha

211.423.250

DINAS PKPK

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

2

02

17

Program Perlindungan dan Persentase Luas konservasi sumber daya kawasan hutan yang hutan dirambah

2

02

19

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

2

02

20

Persentase Program perencanaan dan ketersediaan dokumen pengembangan hutan perencanaan hutan dan lahan

Jumlah kasus perambahan hutan







Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

4,52%

4,02

%

45.000.000

3,52

%

295.000.000

3,01

%

50.000.000

2,51

%

50.000.000

2,01

%

50.000.000

2,01

%

490.000.000

DINAS PKPK

45 Kasus

40

Kasus

30.000.000

35

Kasus

40.000.000

30

Kasus

45.000.000

25

Kasus

50.000.000

20

Kasus

50.000.000

20

Kasus

215.000.000

DINAS PKPK

50

%

50.000.000

100

%

60.000.000

100

%

110.000.000

DINAS PKPK

-

100%

-

-

-

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

03

41.050.000

1

03

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1

03

…

Cakupan pemantauan Program Pemantauan dan dan pengawasan Pengawasan Bidang Energi keenergian

2

04

PARIWISATA

2

04

01

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah wisatawan (lokal dan mancanegara)

503.000 orang

553.500

orang

180.000.000

609.000

orang

252.000.000

670.000

orang

2

04

02

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah destinasi wisata

1 kawasan

1

kawasan

202.100.000

9

kawasan

640.000.000

11

kawasan

2

04

03

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah kemitraan kepariwisataan (seni dan budaya)

5 kelompok

7

klp

92.900.000

13

klp

130.000.000

18

klp

2

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

05

15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisisr


2

05

17

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

2

05

20

2

05

21

Jumlah kegiatan usaha pertambangan yang diawasi

15 usaha

15

usaha

100%

100

%

41.050.000

-

280.000.000

%

Cakupan kelompok nelayan sadar hukum (73 klp)

96%

97

%

Program pengembangan budidaya perikanan

Jumlah hasil produksi budidaya perikanan

96,70 ton

96,71

ton

Program pengembangan perikanan tangkap

Jumlah hasil produksi ikan tangkap

3.450 ton

3.470

ton

121.898.000

988.335.000

65.000.000

21

usaha

71.500.000

21

usaha

78.650.000

21

usaha

86.515.000

21

usaha

342.715.000

BLHD

100

%

215.000.000

100

%

142.000.000

100

%

142.000.000

100

%

146.620.000

100

%

645.620.000

BLHD

1.022.000.000

8.150.000.000

3.599.492.088

900.000.000

8.410.000.000 737.050

orang

7.000.000.000

11

kawasan

250.000.000

22

klp

3.577.937.009

780.000.000

3.170.000.000 801.755

orang

7.350.000.000

11

kawasan

280.000.000

27

klp

3.481.666.379

74,12

%

400.000.000

74,12

%

400.000.000

74,12

%

97

%

50.000.000

98

%

50.000.000

98

%

29.950.000

97,5

ton

175.000.000

98,0

ton

75.000.000

98,5

ton

100.000.000

2.816.328.800

3.580

ton

2.844.492.088

3.670

ton

2.872.937.009

3.700

ton

2.901.666.379

-

233.135.000

usaha

3.049.701.800 49,41

220.650.000

22

475.000.000

49,32%

213.500.000

400.000.000

-

21.227.000.000 801.755

orang

2.932.000.000

DOPP

2.050.000.000

11

kawasan

17.242.100.000

DOPP

300.000.000

27

klp

1.052.900.000

DOPP

820.000.000

3.535.683.043 74,12

%

400.000.000

98

%

99

ton

125.000.000

3.830

ton

2.930.683.043

-

17.244.480.319 74,12

%

1.721.898.000

DINAS PKPK

98

%

100.000.000

DINAS PKPK

99

ton

504.950.000

DINAS PKPK

3.830

ton

14.366.107.319

DINAS PKPK

Kode Rekening




(1)

(2)

(3)

(4)

Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI)

83,39%

23

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

06

PERDAGANGAN

2

06

15

Program Perlindungan Persentase Konsumen dan penyelesaian sengketa Pengamanan Perdagangan konsumen

2

06

18

Persentase sarana Peningkatan Efesisensi distribusi produk yang 57% (4 pasar) Perdagangan Dalam Negeri aktif (7 sarana distribusi/pasar)

2

07

2

05

2


84,15


07

......

Penciptaan iklim investasi terhadap regulasi IKM

2

07

15

Program Peningkatan kapasitas IPTEK

Persentase IKM yang berbasis teknologi (mendapatkan bantuan peralatan dan pelatihan)

2

07

16

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Jumlah IKM yang menerapkan SNI

3

08

19

Program Pengembangan sentra industri potensial

Jumlah industri yang potensial


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

%

66.575.000

85,20

%

130.000.000

86,38

%

780.000.000

180.000.000

87,84

%

925.000.000

80.000.000

88,77

%

925.000.000

80.000.000

88,77

%

905.000.000

536.575.000


(18) DINAS PKPK

3.978.000.000

100

%

180.000.000

100

%

320.000.000

100

%

325.000.000

100

%

445.000.000

100

%

400.000.000

100

%

1.670.000.000

DINAS PERINDAGKOP & UKM

57

%

263.000.000

100

%

460.000.000

100

%

600.000.000

100

%

480.000.000

100

%

505.000.000

100

%

2.308.000.000


190.000.000

2


(6)

PERINDUSTRIAN Jumlah regulasi IKM yang mendukung iklim investasi


Target

443.000.000 86%


0

-

3,72%

3,72

0

-

4 industri

4

%

industri

TOTAL BELANJA LANGSUNG

681.000.000

727.000.000

-

0

-

4,46

%

201.000.000

5,21

%

225.000.000

5,95

%

-

1

IKM

20.000.000

2

IKM

22.000.000

3

5

industri

460.000.000

6

industri

450.000.000

7

190.000.000

-

665.000.000

1 regulasi

-

-

30.000.000

1.057.000.000

3.320.000.000

1

regulasi

30.000.000

2

regulasi

195.000.000

6,70

%

397.000.000

6,70

%

IKM

20.000.000

4

IKM

120.000.000

4

IKM

industri

450.000.000

8

industri

510.000.000

8

industri

60.000.000


1.018.000.000


182.000.000


2.060.000.000


273.067.095.924

317.638.949.528

344.099.327.707

361.805.471.769

398.037.481.663

1.694.648.326.592

Proyeksi Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Tahun 2014-2018

21.162.392.121

22.532.432.913

23.941.552.677

25.393.965.067

26.894.512.694

119.924.855.472

SEHINGGA TOTAL BELANJA LANGSUNG YANG DIBIAYAI DARI KEMAMPUAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014-2018

251.904.703.803

295.106.516.615

320.157.775.030

336.411.506.702

371.142.968.969

1.574.723.471.120

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

287.976.143.971

304.843.272.640

326.275.884.998

353.340.748.949

386.888.007.863

SELISIH ANTARA KAPASITAS RIIL DENGAN TOTAL BELANJA LANGSUNG

36.071.440.168

9.736.756.025

6.118.109.968

16.929.242.247

15.745.038.894

dikurangi dengan :

TABEL 8.2 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 10 PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006


1. Gratis Dari Lahir Hingga Akhir Hayat -

Gratis Biaya Persalinan. Gratis Biaya Kesehatan.

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

-

Gratis Biaya Ambulans.

-

Pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

-

Layanan Kesehatan Dasar

-

Layanan Persalinan

-

Kebijakan Call Centre

-

Layanan Ambulance Kegawatdaruratan

-

Layanan Tenaga Medis Kegawatdaruratan

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

-

-

-

Gratis Biaya Administrasi Kependudukan (Akte Kelahiran, KK, KTP). Gratis Biaya Nikah.

Gratis Biaya Pemakaman.

Gratis Biaya Pendidikan sejak usia dini hingga SMA.

-

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

Pelayanan Farmasi

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan -

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Nikah

-

Pelayanan Terpadu Penerbitan Akta Kelahiran

-

Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

4. Program Kesejahteraan Rakyat - Bantuan uang duka bagi masyarakat tidak mampu 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini -

DINAS KESEHATAN & RSU A. MAKKASAU

DINAS KESEHATAN


SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan sarana belajar PAUD Negeri

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

-

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

-

Program pendukung pendidikan gratis

7. Program Pendidikan Menengah -

Penyediaan pendidikan gratis SMA/SMK

-

Pemberian beasiswa kurang mampu

-

Penyelenggaraan BOP SMA/SMK

-

Pembangunan SMK Jurusan Teknologi Informatika diWilayah Bacukiki

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

10 PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -

-

Gratis Biaya TV Kabel secara bertahap.

-

Gratis Biaya Bantuan Hukum.

2 -

Program Insentif Peduli Meningkatkan insentif bagi kader pos yandu diikuti pembayaran tepat waktu.

-

3.

-

Meningkatkan insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin). Meningkatkan insentif bagi RT/RW diikuti pembayaran tepat waktu.

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berpihak Pada Rakyat Menjaga etika pemerintahan dengan menempatkan pemangkujabatan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, serta menunjang tinggi nilai profesionalisme.

DINAS KESEHATAN

KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

BKDD

Evaluasi pemantapan pengukuran kinerja

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD -

Uji kompetensi pejabat struktural

-

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

3. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak -

(Bagian Hukum)

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW (Pemberian insentif bagi imam masjid rawatib dan bilal (Muazzin) & insentif bagi RT/RW)

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS - Penyelenggaraan Rapat Baperjakat -

SEKRETARIAT DAERAH

Pembinaan Posyandu

2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat -

DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI

Penanganan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -

-

Fasilitas Layanan Informasi Masyarakat (TV Kabel /Teresstial)

10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat -

DINAS PERHUBUNGAN

Penyediaan Transportasi Sekolah Gratis

9. Program Kerjasama Informasi Media Massa -


Pelatihan Penganggaran Responsif Gender Worshop penyusunan Data Gender dan Anak

BKDD

BADAN KB DAN PP

NO -

-

-


5. Program Perencanaan Tata Ruang Membangun Parepare dengan memperhatikan kondisi geografis dan rencana tata ruang wilayah yang terdiri 6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang atas laut, darat, dan dataran tinggi 7. Program Peningkatan Kawasan Perkotaan sebagai potensi untuk menata kawasan - Peduli Lorong pemerintahan, pendidikan, jasa dan niaga.

Meraih opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun ketiga Merapikan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Pendidikan Berkualitas dan Prima - Mendorong tenaga pengajar (SD, SMP,

dan SMA) di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2).

-


Memberikan reward bagi setiap siswa/pelajar yang berprestasi berupa beasiswa dan kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

-

Memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2) berprestasi dengan IPK minimal 3,5. Menyediakan bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta.

-

Mendorong tenaga pengajar perguruan tinggi di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2).

-

Merintis Pendirian Universitas BJ. Habibie dan menyiapkan penguatan jaringan lembaga perguruan tinggi luar negeri untuk Universitas BJ. Habibie.

SKPD PENANGGUNG JAWAB BAPPEDA DAN DINAS TATA RUANG BAPPEDA DINAS TATA RUANG

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

SEKRETARIAT DAERAH

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKDD

-

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (tenaga pengajar (SD, SMP, dan SMA) di Parepare berkualifikasi pendidikan magister (S2)

2. Program Kesejahteraan Rakyat - Bantuan penyelesaian skripsi bagi mahasiswa S1 negeri dan swasta. -

SETDAKO (Bagian Kesra)

Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 (bagi mahasiswa S1) dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (bagi mahasiswa S2)

3. Program Perencanaan Sosial Budaya - Fasilitasi Perencanaan Pendirian Pendidikan Tinggi

BAPPEDA

NO -


Menjadikan Kota Parepare sebagai kota cyber sebagai bentuk kota yang punya daya saing.

PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI

5. Program Kesehatan Dengan Pelayanan

Prima -

-

Menjamin persamaan hak warga dalam mendapatkan pelayanan tindakan medis. Menyediakan sarana ambulans dan tenaga medis dalam menjemput warga masyarakat yang butuh pertolongan medis dalam kondisi darurat secara cuma-cuma.

-

Meningkatkan status RSU Andi Makkasau Parepare menjadi rumah sakit tipe B Plus dalam menunjang pelayanan kesehatan secara prima.

-

Menjamin ketersediaan tenaga medis yang andal dan dokter ahli dari berbagai disiplin keahlian.

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 - Penyelenggaraan Layanan Ambulance

DINAS KESEHATAN

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan gizi keluarga, Institusi dan Keluarga

DINAS KESEHATAN

-

Pengembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Penyelenggaraan Kota Sehat - Penyehatan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan - Pengadaan sarana dan prasarana alat, bahan dan reagens pendukung kegiatan penyehatan lingkungan 4. Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Pengadaan alat-alat kesehatan - Pengadaan incenerator Rumah Sakit -

DINAS KESEHATAN

RSU A. MAKKASAU

Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan UGD Pengadaan Alat Radiologi Rehabilitasi gedung perawatan interna Pembangunan Gedung ICU Pembangunan Gedung CT-Scan Kerjasama/Pengadaan Dokter Ahli

6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga

-

dengan Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Menjamin dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat dalam segala lingkungan.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) - Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) -

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

-

Pengembangan desa mandiri pangan

-

Pengadaan lumbung pangan

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan -

Pengembangan pembenihan/pembibitan

-

Pengenbangan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

KANTOR KETAHANAN PANGAN

DINAS PKPK

NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

-

Mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan operasi pasar dan menggelar pasar murah.

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PKPK

4. Program pengembangan budidaya perikanan

DINAS PKPK

5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan

DINAS PKPK

6. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan -

Pengembangan dan distribusi barang/ produk

-

Pelaksanaan Operasional pasar Sembako

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM

7. Perluasan Lapangan Kerja Dan

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) -

-

Mendorong tumbuhnya industri jasa dan manufaktur yang padat karya dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Memfasilitasi pedagang kaki lima (PK-5) dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja -

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Swasta

-

Pembinaan dan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat

-

Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja -

-

Menyediakan sarana dan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi tumbuh kembang UKM.

DINAS TENAGA KERJA

Pemberdayaan LKS Tripartit Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usahausaha daerah dan usaha-usaha yang ada didaerah -

DINAS TENAGA KERJA

Pembentukan TKPMP pendamping UKM Pembinaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta/Perusahaan/ pemerintah

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial - Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Norma Ketenagakerjaan - Survai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) -

DINAS TENAGA KERJA

Pengadaan Pusat Informasi Bisnis dan Galeri Produk Lokal


NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM - Pembentukan BLUD Bantuan Modal 5. Program Peningkatan Efesisensi Perdagangan Negeri - Dalam Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan -

Usaha Penataan & Pemanfaatan Pasar Lakessi UKM, Kuliner dan Pasar Hobby

-

Pemberian kemudahan izin usaha IKM

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah -

Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan didukung regulasi yang mudah dan cepat serta mempunyai kepastian hukum.

SKPD PENANGGUNG JAWAB DINAS PERINDAGKOP DAN UKM



7.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


8.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


8. Penyediaan Sarana Air Bersih Dan -

Lingkungan Hidup Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi target 30% dari luas wilayah.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan -

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

-

Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

-

Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau -

Pemeliharaan

RTH

-

Mencari dan memaksimalkan sumbersumber air bersih yang baru dengan melibatkan tenaga ahli. Mengkaji dan merancang penerapan teknologi tinggi (high technology) untuk penyediaan sarana air bersih.

DINAS KEBERSIHAN DAN BLHD

Penataan RTH Rehabilitasi Taman Pengadaan Pot Bunga

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Rehabilitasi tanaman perkebunan - Pengadaan bibit penghijauan lingkungan -

DINAS KEBERSIHAN

4

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

-

Pengembangan sistem distibusi air minum

-

Sanitasi Lingkungan

-

Pengelolaan air limbah (sambungan rumah) Optimalisasi air bersih

-

Pengembangan sumber air baku

DINAS PKPK

DINAS PEKERJAAN UMUM

NO




9. Mewujudkan Parepare Sebagai Kota

Toleransi Antar Umat Beragama -

Menjamin kenyamanan beribadah seluruh umat beragama.

1. PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

-

Memediasi kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan untuk meningkatkan persatuan antar umat beragama

-

BADAN KESBANGPOL

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemernitah Kota kesadaran Kerukunan Dialog Peningkatan Bermasyarakat dan Toleransi Beragama

-

Peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antar kelompok suku/etnis

-

Road show Pemerintah daerah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama

2. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN - Peningkatan Pemahaman Belanegara bagi Generasi Muda dalam rangka meningkatkan semangat jiwa Patriotisme - Sosialisasi 4 Pilar kebangsaan bagi pengurus dan anggota organisasi suku dan etnis dalam rangka memantapkan integrasi - Strategi penyebarluasan 4 pilar kebangsaan di kalangan majelis taklim -

Peningkatan pemahaman terhadap nilaiilai luhur budaya bangsa dalam rangka memantapkan rasa cinta tanah air

3. Program Pengembangan Kemitraan -

BADAN KESBANGPOL

Pemberian Penghargaan kepada Budayawan dan Seniman

DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

10 Optimalisasi Kota Parepare Sebagai

Sentra Kawasan Ekonomi Terpadu -

-

Membangun infrastruktur penunjang kawasan ekonomi terpadu.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Menjalin hubungan kerjasama antar daerah, antar pulau, antar provinsi, untuk menggairahkan sektor niaga dan jasa.

2. Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan

-

-

Pembangunan Jalan

Revitalisasi Pasar Senggol Revitalisasi Lapangan A. Makkasau Revitalisasi Jl. Sultan Hasanuddin Revitalisasi Monumen Korban 40.000 jiwa Revitalisasi Pintu Gerbang Perbatasan Kota Revitalisasi Jembatan Rujab Walikota Revitalisasi Parepare Beach Revitalisasi Pasar Ikan Pembangunan Pasar Kuliner Tonrangeng

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

NO


PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Usahausaha daerah dan usaha-usaha yang ada didaerah - Percepatan pengadaan Kawasan Industri Kota Parepare dan sekitarnya

SKPD PENANGGUNG JAWAB SETDAKO (Bagian Ekonomi)

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

DOPP

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan Pemerintahan.

keberhasilan Dalam

hal

ini,

penyelenggaraan indikator

suatu

kinerja

urusan

daerah

lebih

menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan yang ditunjukkan dengan paramater kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk

mengevaluasi

kinerja

daerah

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek

kesejahteraan

masyarakat,

dengan

fokus

kesejahteraan

ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum. Untuk lebih jelasnya, penyajian data tentang indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 9.1 berikut ini.

Rancangan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab IX - 1

TABEL 9.1 INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 ASPEK KESEJAHTERAAN

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2013

1

2

3

4

1

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 6

78,95

79,27

79,59

79,91

80,23

80,55

80,55

7,81 - 8,31 5,50

7,95 - 8,45 5,00

8,09 - 8,59 4,50

8,22 - 8,72 4,00

8,36 - 8,86 3,50

8,50 - 9,00 3,00

8,50 - 9,00 3,00

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1

Pertumbuhan Ekonomi

%

2

Laju Inflasi

%

3

PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)

Rp

4

Pengangguran

%

19.525.714 4,09

21.054.025 3,97

22.582.335 3,85

24.110.645 3,74

25.638.956 3,62

27.167.266 3,50

27.167.266 3,50

5

Kemiskinan

%

5,75 - 6,25

5,50 - 6,00

5,25-5,75

5,00 -5.50

4,75-5,25

4,50-5,00

4,50-5,00

FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1

Angka Melek Huruf (AMH)

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah

3

Angka Partisipasi Kasar

4

%

97,40

97,45

97,50

97,55

97,60

97,65

97,65

Tahun

10,23

10,58

10,93

11,28

11,63

12,00

12,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI /Paket A

%

104,91

102

100

100

100

100

100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs /Paket B

%

112,41

100

100

100

100

100

100

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

%

103,92

100

100

100

100

100

100

Angka kelulusan pada jenjang SD/MI

%

93,99

100

100

100

100

100

100

Angka kelulusan pada jenjang SMP/MTs

%

82,02

100

100

100

100

100

100

Angka kelulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

%

89,13

100

100

100

100

100

100

Angka Pendidikan yang ditamatkan

SATUAN

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A

%

88,79

90

92

93

95

96

96

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B

%

75,65

85

87

91

92

95

95

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

%

66,58

70

73

76

80

85

85

NO

5

6

7

8

9

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN


INDIKATOR KINERJA

Angka Partisipasi Murni

Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.

kematian

20

15

12

10

8

5

5

Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu

kelahiran

2.327

2.312

2.302

2.289

2.279

2.268

2.268

Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)

bayi

9

6

5

4

4

2

2

Angka kelangsungan hidup bayi

Bayi

991

994

995

996

996

998

998

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

Tahun

74,75

74,80

74,85

74,90

74,95

75,00

75,00

Angka usia harapan hidup

Tahun

74,75

74,80

74,85

74,90

74,95

75,00

75,00

Jumlah Balita Gizi Buruk

balita

8

7

6

5

4

2

2

Jumlah Balita

balita

8.459

8.959

9.459

9.959

10.459

10.959

10.959

Persentase balita gizi buruk

%

0,09

0,08

0,06

0,05

0,04

0,02

0,02

Jumlah Penduduk yang bekerja

jiwa

45.760

48.760

54.367

44.962

40.986

45.630

45.630

Angkatan kerja

jiwa

55.987

56.098

68.970

45.549

58.760

52.716

52.716

%

81,73

86,92

78,83

98,71

69,75

86,56

86,56

Rasio penduduk yang bekerja FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

1

Jumlah Grup Kesenian

grup

117

120

122

124

126

128

128

2

Jumlah Gedung

unit

-

-

1

1

1

1

1

3

Jumlah Klub Olahraga

klub

60

60

62

63

64

65

65

4

Jumlah Gedung Olahraga

unit

2

2

3

3

3

4

4

URUSAN WAJIB NO

INDIKATOR (Fokus Layanan Urusan Wajib)

SATUAN


1

2

3

4

Target Capaian Setiap Tahun Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

5

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 6

1 PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 1

Angka partisipasi sekolah (SD/MI)

%

98,86

98,92

98,97

99,02

100

100

100

2

Angka partisipasi sekolah (SLTP/MTs)

%

92,51

93,71

94,91

96,11

97,31

98,51

98,51

Jumlah sekolah SD

unit

89

92

92

93

93

94

94

Jumlah sekolah MI

unit

8

8

8

9

9

10

10

Jumlah Sekolah SMP

unit

24

24

24

25

25

25

25

3

4

Jumlah Sekolah MTs

unit

10

10

10

11

11

12

12

Total Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs )

unit

131

134

134

138

138

141

141


orang

16.616

18.115

19.296

20.447

21.698

22.839

22.839


orang

7.938

8.634

8.916

9.198

9.480

9.762

9.762

Total Jumlah Penduduk Usia Sekolah

orang

24.554

26.749

28.212

29.645

31.178

32.601

32.601

1 : 187

1 : 200

1 : 211

1 : 215

1 : 226

1 : 231

1 : 274

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Jumlah guru SD

orang

1.199

1.068

1.080

1.092

1.104

1.116

Jumlah guru MI

orang

97

110

112

114

116

118

Jumlah guru SMP

orang

655

668

698

728

758

788

1.116 118 788

Jumlah guru MTs

orang

Total Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)

orang

164 2.115

170 2.016

172 2.062

174 2.108

176 2.154

178 2.200

Jumlah murid SD Jumlah murid MI

siswa siswa

16.759

17.005

17.480

17.105

17.530

17.155

Jumlah murid SMP Jumlah murid MTs

siswa siswa

673 7.451

641 7.400

661 7.700

681 7.720

701 7.750

721 7.780

Total Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs )

siswa

1.067 25.950

795 25.841

815 26.656

835 26.341

855 26.836

875 26.531

26.531

1 : 13

1 : 13

1 : 13

1 : 12

1 : 12

1 : 12

1 : 12

Rasio Guru/murid

178 2.200 17.155 721 7.780 875

NO

5

SATUAN


Jumlah Kelas Jumlah guru sekolah pendidikan dasar

kelas orang

Jumlah Murid Pendidikan Dasar

siswa


Target Capaian Setiap Tahun


Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

1001 2.115

1037 2.016

1037 2.062

1097 2.108

1097 2.154

1139 2.200

1139 2.200

25.950

25.841

26.656

26.341

26.836

26.531

26.531


2

2

2

2

2

2

2

Rasio murid per kelas rata-rata

26

25

26

24

24

23

23

68,02

70,09

73,98

78,78

81,20

84,05

84,05

22

24

24

25

25

25

25

PENDIDIKAN MENENGAH 6

7

8

9

Angka Partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

%

Jumlah sekolah SMA/SMK

unit

Jumlah sekolah MA

unit

Jumlah sekolah total SMA/MA/ SMK

unit

8 30

9 33

9 33

9 34

9 34

9 34

9 34

Jumlah penduduk usia 16-19 tahun

jiwa

8.855

10.995

11.600

12.370

13.100

13.800

13.800

1 : 295

1 : 333

1 : 356

1 : 364

1 : 385

1 : 406

1 : 406

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Jumlah guru SMA/SMK Jumlah guru MA Total Jumlah Guru SMA/SMK/MA

orang orang orang

935 188 1.123

928 193 1.121

933 198 1.131

938 203 1.141

943 208 1.151

948 213 1.161

948 213 1.161

Jumlah murid SMA/SMK Jumlah murid MA

siswa siswa

7.658

8.098

8.210

8.400

8.590

8.760

Total Jumlah murid (SMA/MA/SMK)

siswa

802 8.460

960 9.058

1.015 9.225

1.060 9.460

1.100 9.690

1.150 9.910

8.760 1.150

1:8

1:8

1:8

1:8

1:8

1:9

Rasio Guru terhadap murid

9.910

1:9

Jumlah Kelas

kelas

398

470

470

494

494

494

494

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah Jumlah Murid pendidikan menengah

siswa siswa

1.123 8.460

1.121 9.058

1.131 9.225

1.141 9.460

1.151 9.690

1.161 9.910

1.161 9.910


3

2

2

2

2

2

2

Rasio Murid per kelas rata-rata

21

19

20

19

20

20

20

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


97,40

97,45

97,50

97,55

97,60

97,65

97,65

unit

92

92

92

93

93

94

94

unit

92

92

92

93

93

94

94

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik

unit

20

20

21

22

24

25

25

Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA Kondisi bangunan baik

unit

30

30

31

33

33

34

34

Total Jumlah sekolah (SMP/MTs + SMA/ SMK/MA) kondisi bangunan baik

unit

50

50

52

55

57

59

59

Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

unit

64

67

67

70

70

71

71

%

78,13

74,63

77,61

78,57

81,43

83,10

83,10

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

siswa

2.895

3.184

3.502

3.852

4.237

4.660

4.660

Jumlah Anak usia 4-6 Tahun

siswa

6.117

6.728

6.738

7.411

8.152

8.967

8.967

%

47,33

47,32

51,97

51,98

51,97

51,97

51,97

14 Angka putus sekolah (APS) SD/MI

%

0,13

0,05

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

15 Angka putus sekolah (APS)SMP/MTs

%

0,41

0,30

0,20

0,10

0,05

0,01

0,01

16 Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA

%

1,17

1,41

1,19

0,92

0,69

0,54

0,54

NO

SATUAN


%

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI yang Kondisi bangungan baik Jumlah sekolah (SD/MI)


10 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)


FASILITAS PENDIDIKAN

11 Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik

12 Sekolah pendidikanSMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

13 Pendidikan anak usia dini (PAUD) ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)

NO

SATUAN


Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

orang

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya

orang




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

2.658

3.002

3.202

3.402

3.602

3.802

3.802

2.828

3.002

3.202

3.402

3.602

3.802

3.802

%

93,99

100

100

100

100

100

100

orang orang

2.026 2.470

2.410 2.410

2.470 2.470

2.530 2.530

2.590 2.590

2.650 2.650

2.650 2.650

%

82,02

100

100

100

100

100

100

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

orang

3.158

2.575

2.641

2.737

2.898

2.980

2.980

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya

orang

3.543

2.575

2.641

2.737

2.898

2.980

2.980

%

89,13

100

100

100

100

100

100

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

orang

3.092

3.252

3.452

3.752

3.952

4.182

4.182

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

orang

2.640

3.002

3.202

3.402

3.602

3.802

3.802

%

117,12

108,33

107,81

110,29

109,72

109,99

109,99

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

orang

3.445

3.530

3.580

3.610

3.675

3.725

3.725

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

orang

2.242

2.410

2.470

2.530

2.590

2.650

2.650

%

153,66

146,47

144,94

142,69

141,89

140,57

140,57

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1

orang

2.740

2.790

2.858

3.000

3.150

3.250

3.250

Jumlah guru berijazah kualifikasi D IV

orang

0

0

0

0

0

0

0

Total Guru Berijazah kualifikasi S1/ D IV

orang

2.740

2.790

2.858

3.000

3.150

3.250

3.250

Jumlah Seluruh Guru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)

orang

3.238

3.238

3.137

3.193

3.249

3.305

3.305

ANGKA KELULUSAN (AL)

17 Angka kelulusan SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya

18 Angka kelulusan SMP/MTs

19 Angka kelulusan SMA/SMK/MA

20 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

21 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


84,62

86,16

91,11

93,96

96,95

98,34

98,34

unit

120

122

123

124

125

125

125

jiwa

6.892

7.392

7.892

8.392

8.892

9.392

9.392

1 : 57

1 : 61

1 : 64

1 : 68

1 : 71

1 : 75

1 : 75

SATUAN


%

Jumlah Posyandu Jumlah Balita

NO


22 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV


2 KESEHATAN

23 Rasio posyandu per satuan balita Jumlah Puskesmas

unit

6

6

6

6

6

6

6

Jumlah Poliklinik Jumlah Pustu

unit unit

4 19

4 20

5 20

5 21

6 21

6 22

6 22

Total Puskesmas, Polikinik, Pustu

unit

29

30

31

32

33

34

34

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio poliklinik per satuan penduduk

1 : 22.255 1 : 33.383

1 : 22.505 1 : 33.758

1 : 22.758 1 : 27.309

1 : 23.013 1 : 27.616

1 : 23.272 1 : 23.272

1 : 23.533 1 : 23.533

1 : 23.533 1 : 23.533

Rasio pustu per satuan penduduk

1 : 7.028

1 : 6.572

1 : 6.827

1 : 6.575

1 : 6.649

1 : 6.418

1 : 6.418

1:4.604

1:4.501

1: 4.405

1 : 4.315

1:4.231

1 : 4.153

1 : 4.153

24 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Jumlah Rumah Sakit

unit

4

4

4

4

4

5

5

Rumah Bersalin

unit

1

1

2

3

4

5

5

Rumah Sakit Bersalin

unit

1

3

3

3

3

3

3

Rumah Sakit Khusus

unit

1

1

1

1

1

1

1

7

9

10

11

12

14

14

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

1 : 19.076

1 : 15.003

1 :13.655

1 :12.553

1 :11.636

1 : 10.085

1 : 10.085

85

90

95

100

115

120

120

Total Jumlah Penduduk

25 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Jumlah Dokter Jumlah penduduk

26 Rasio dokter per satuan penduduk

Orang jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

1 : 1.571

1 : 1.500

1 : 1.437

1 : 1.381

1 : 1.214

1 : 1.177

1 : 1.177

NO


Jumlah Tenaga Medis Jumlah penduduk

SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Orang

470

490

510

530

570

600

600

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

1 : 284

1 : 276

1 : 268

1 : 261

1 : 245

1 : 235

141.196 1 : 235

27 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jml Komplikasi

345

420

430

440

450

460

460

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

orang

499

466

471

475

480

485

485

%

69,11

90,13

91,36

92,56

93,72

94,86

94,86

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

orang

2.307

2.330

2.353

2.377

2.401

2.425

2.248

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

orang

2.496

2.330

2.353

2.377

2.401

2.425

2.496

%

92,43

100

100

100

100

100

90,06

Jumlah desa/kelurahan UCI

Kel

22

22

22

22

22

22

22


Kel

22

22

22

22

22

22

22

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah baliti gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Balita

8

7

6

5

4

2

2

Jumlah seluruh baliti gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Balita

8

7

6

5

4

2

2

%

100

100

100

100

100

100

100

28 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

29 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

30 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

31 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

NO


SATUAN


Jumlah Penderita baru TB BTA (+) yang didtemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun

orang

Jumlah perkiraan penderita TB BTA (+) yang ditemukan dal kurun waktu yang sama



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

212

230

240

250

260

275

302

orang

277

274

281

288

295

302

302

%

76,53

83,94

85,41

86,81

88,14

91,06

100,00

orang

148

71

80

95

100

110

110

orang

148

71

80

95

100

110

110

%

100

100

100

100

100

100

100

kunjungan

39.969

40.000

40.100

40.200

40.300

40.500

40.500

jiwa

32.661

32.661

32.661

32.661

32.661

32.661

32.661

%

122,38

122,47

122,78

123,08

123,39

124,00

124,00

kunjungan

2.326

2.350

2.350

2.400

2.450

2.500

2.268

bayi

2.327

2.312

2.302

2.289

2.279

2.268

2.268

%

99,96

101,64

102,09

104,85

107,50

110,23

100,00

Jumlah Puskesmas

unit

6

6

6

6

7

8

8

Jumlah seluruh kecamatan

unit

4

4

4

4

4

4

4

%

150

150

150

150

175

200

200

32 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

33 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan strata 1 jumlah seluruh masyarakat miskin di Kab/Kota (Jamkesmas dan Jamkesda)

34 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

35 Cakupan kunjungan bayi

26 Cakupan puskesmas

SATUAN


Jumlah Puskesmas Pembantu

unit


27 Cakupan puskesmas Pembantu

NO




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

19

20

20

21

21

22

22

unit

22

22

22

22

22

22

22

%

86,36

90,91

90,91

95,45

95,45

100

100

Jumlah Kasus Penyakit Menular

kasus

14.174

13.465

12.792

12.152

11.545

10.968

10.968

Jumah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

kasus/ jiwa

106,15

99,72

93,68

88,01

82,68

77,68

77,68

Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

unit

270

273

293

313

333

352

Jumlah seluruh tempat pengolah makanan

unit

390

390

390

390

390

390

%

69,23

70,00

75,13

80,26

85,38

90,26

Panjang jalan dalam kondisi baik

km

219,08

229,909

241,209

253,209

265,709

279,209

279,209

Panjang jalan dalam kondisi Sedang Rusak

km

38,00

31,73

31,13

30.426,00

29,63

28,73

28,73

Panjang jalan dalam kondisi Rusak

km

78,62

77,70

71,70

64,70

56,70

47,70

47,70

Panjang jalan dalam kondisi Rusak Berat

km

-

-

-

-

-

-

-

Panjang jalan seluruhnya

km

328,25

328,45

336,45

345,93

359,93

370,93

370,93

%

66,74

70,00

71,69

73,20

73,82

75,27

75,27

Panjang saluran irigasi

m

13.116

13.116

14.616

15.616

15.616

16.616

16.616

Luas Lahan Budidaya Irigasi

Ha

800

800

800

800

800

800

800

Luas Lahan Budidaya Pertanian

Ha

164

164

164

164

167

167

167

m/Ha

79,98

79,98

89,12

95,22

93,51

99,50

99,50

38 Rasio penyakit menular per 1.000 penduduk

39 Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengolahan makanan)

3 PEKERJAAN UMUM

40 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

41 Rasio Jaringan Irigasi

NO

SATUAN


Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

unit

Jumlah Rumah Tinggal

unit

%


42 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

14.778

16.420

18.244

20.271

22.524

25.026

25.026

27.962

31.068

34.519

38.354

42.614

47.347

47.347

52,85

52,85

52,85

52,85

52,86

52,86

52,86


m3

722

730

742

757

774

797

797

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

5,41

5,41

5,43

5,48

5,54

5,64

5,64

43 Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Jumlah Panjang Jalan

km

328,25

328,45

336,45

345,93

359,93

370,93

370,93

Jumah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

km/1000 penduduk

2,458

2,432

2,464

2,505

2,578

2,627

2,627

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

km

219,08

229,909

241,209

253,209

265,709

279,209

279,209

Panjang seluruh jalan Kabupaten yang ada

km

328,25

328,45

336,45

345,93

359,93

370,93

368,340

%

67,03

69,81

70,67

74,18

72,53

75,80

75,80

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase

km

229,78

233,20

242,24

252,53

266,35

278,20

278,20

Panjang seluruh jalan Kabupaten

km

328,25

328,45

336,45

345,93

359,93

370,93

370,93

%

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

75,00

Luas irigasi dalam kondisi baik

Ha

10,11

11,50

12,50

13,00

13,50

14,00

14,00

Luas seluruh irigasi kabupaten/kota

Ha

800

800

800

800

800

800

800

%

1,26

1,44

1,56

1,63

1,69

1,75

1,75

44 Panjang jalan dilalui Roda 4 per 1000 penduduk

46 Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (> 40 KM/Jam )

47 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

48 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

NO

SATUAN


Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Pelanggan PDAM)

RT


RT




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

18.005

18.505

19.205

19.905

20.605

21.305

21.305

30.150

30.252

30.354

30.456

30.559

30.662

30.662

%

59,72

61,17

63,27

65,36

67,43

69,48

69,48

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik

unit

28.175

29.000

29.300

29.600

29.900

30.200

30.500


unit

30.150

30.252

30.354

30.456

30.559

30.662

30.662

50 Rumah tangga pengguna listrik

%

93,45

95,86

96,53

97,19

97,84

98,49

99,47

unit unit

16.434 30.150

16.934 30.252

17.434 30.354

17.934 30.456

18.434 30.559

18.934 30.662

18.934 30.662

%

54,51

55,98

57,44

58,88

60,32

61,75

61,75

Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

ha

27,40

24,90

22,40

19,90

17,40

14,90

14,90

Luas Wlayah

ha

9.933

9.933

9.933

9.933

9.933

9.933

9.933

52 Lingkungan pemukiman kumuh

%

0,28

0,25

0,23

0,20

0,18

0,15

0,15

Jumlah rumah layak huni Jumlah rumah tidak layak huni

unit unit

29.416 3.375

30.686 3.305

31.966 3.225

33.316 3.075

34.716 2.875

36.116 2.675

36.116 2.675

Jumlah penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

unit

220,29

227,25

234,10

241,28

248,63

255,79

255,79

m

7.179

10.679

17.679

24.679

32.179

42.179

42.179

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

m/jiwa

53,76

79,09

129,47

178,73

230,46

298,73

298,73

4 PERUMAHAN

49 Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga bersanitasi Jumlah seluruh rumah tangga

51 Rumah tangga ber-Sanitasi

53 Rasio rumah layak huni per 1.000 penduduk Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Jumah Penduduk

54 Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk

NO

SATUAN


Jumlah bangunan ber IMB

unit

Jumlah Bangunan

unit




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

10.068

11.568

13.068

14.568

16.068

17.568

17.568

32.791

33.991

35.191

36.391

37.591

38.791

38.791

30,70

34,03

37,13

40,03

42,74

45,29

45,29

5 PENATAAN RUANG

55 Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

BG ber-IMB/ 100 bangunan

5330,00

5486,00

5576,00

5667,00

Jumlah titik lampu (bohlam)

unit

5.125

5.300

5.500

5.700

5.950

6.200

6.200

Panjang seluruh jalan Kabupaten

km

328,25

328,45

336,45

345,93

359,93

370,93

370,93

15,61

16,14

16,35

16,48

16,53

16,71

16,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ada (1 Dokumen)

Ada (1 Dokumen)

Ada (5 Dokumen)

56 Rasio titik lampu per panjang jalan

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 57 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/ Tidak Ada

58 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada/ Tidak Ada Ada (1 Dokumen)

Ada (1 Dokumen)

59 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada/ Tidak Ada Ada (1 Dokumen)

Ada (1 Dokumen)

60 Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Ada (1 Ada (1 Ada Dokumen) Dokumen) (1 Dokumen)

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah elemen data yang dipenuhi

elemen

827

835

846

850

855

860

860

Jumlah total elemen data perencanaan pembangunan

elemen

2608

2378

2378

2378

2378

2378

2378

%

31,71

35,11

35,58

35,74

35,95

36,16

36,16

Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang sudah ada

22

22

22

22

22

22

22

Jumlah total jenis data dan informasi kinerja pembangunan

22

22

22

22

22

22

22

100

100

100

100

100

100

100

61 Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

62 Jumlah jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia

NO


SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


Jumlah SKPD yang telah mengikuti Diklat Substantif

10

33

34

34

34

34

34

Jumlah SKPD

33

33

34

34

34

34

34

%

30,30

100

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kota yang terimplementasi

dok

5

5

5

5

5

5

5

Jumlah dokumen perencanaan tingkat Kota (RPJPD,RPJMD, RKPD, Musrenbang, KUA/PPAS)

dok

5

5

5

5

5

5

5

64 Persentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang terimplementasikan

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah rekomendasi/dokumen yang terimplementasi

dok

3

4

5

5

5

4

4

Jumlah dokumen/kajian ekonomi

dok

5

5

6

6

6

4

4

%

60,00

80,00

83,33

83,33

83,33

100

100

Jumlah rekomendasi/dokumen yang terimplementasi

dok

3

3

6

7

7

8

Jumlah dokumen/kajian ekonomi

dok

5

4

7

8

8

8

%

60,00

75,00

85,71

87,50

87,50

100

Jumlah rekomendasi BKPRD yang terimplementasi

dok

9

10

11

12

13

14

Jumlah rekomendasi BKPRD

dok

11

11

12

13

14

15

%

81,82

90,91

91,67

92,31

92,86

93,33

63 Cakupan SKPD yang memahami proses perencanaan

65 Persentase jumlah rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

66 Persentase jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

67 Persentase Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan

NO


SATUAN


orang

orang



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

4.500.000

4.550.000

4.600.000

4.650.000

4.700.000

4.800.000

4.800.000

4.500.000

4.550.000

4.600.000

4.650.000

4.700.000

4.800.000

4.800.000

7 PERHUBUNGAN Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 tahun

68 Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan

ijin

170

180

200

225

250

300

300

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

69 Rasio ijin trayek

785

750

683

614

559

471

471

70 Jumlah uji kir angkutan umum

200

225

250

275

300

400

400

71 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus

Pelabuhan Laut 3 Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Laut buah, Terminal Laut 3 buah, Laut 3 buah, Laut 3 buah, Laut 3 buah, Laut 3 buah, 3 buah, Bus 3 buah Terminal Bus 3 Terminal Bus 3 Terminal Bus 3 Terminal Bus Terminal Bus Terminal Bus 3 buah buah buah 3 buah 3 buah buah

72 Kepemilikan KIR angkutan umum

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

1.900

1.900

menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

Rp

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Jumlah pemasangan rambu-rambu per tahun

unit

40

20

20

40

20

40

40

Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada

unit

40

20

20

40

20

40

40

%

100

100

100

100

100

100

100

Volume sampah yang ditangani

m3

173.010

98.550

102.200

105.850

109.500

113.150

113.150

Volume produksi sampah

m3

185.785

105.485

109.135

112.785

116.435

120.085

120.085

%

93,12

93,43

93,65

93,85

94,04

94,22

94,22

73 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 74 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

75 Pemasangan rambu-rambu

8 LINGKUNGAN HIDUP

76 Persentase penanganan sampah

NO

SATUAN


Penduduk berakses air minum

jiwa

Jumlah Penduduk

jiwa




Tahun I (2014)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

104.955

106.269

Tahun II (2015)

113.098

113.098

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

%

78,60

78,70

78,90

79,00

80,00

80,10

80,10

kawasan

2

4

6

8

10

12

12

kawasan

8

8

9

10

11

12

12

%

25,00

50,00

66,67

80,00

90,91

100,00

100

kali

4

4

5

6

7

7

7

wilayah

7

7

7

7

7

7

7

%

57,14

57,14

71,43

85,71

100

100

100

Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL

perusahaan

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

perusahaan

1

1

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

100

100

100

77 Persentase Penduduk berakses airminum Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air

78 Pencemaran status mutu air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air

79 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

80 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

107.735

109.082

111.703


m3

722

730

742

757

774

797

797

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

m3/1000 penduduk

5,41

5,41

5,43

5,48

5,54

5,64

5,64

sertifikat

225

265

285

315

345

375

375

375

375

375

375

375

375

375

60,00

70,67

76,00

84,00

92,00

100,00

100,00

81 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

9 PERTANAHAN Lahan milik Pemda yang bersertifikat Total Objek Lahan Milik Pemda

82 Persentase objek lahan Milik Pemda yang bersertifikat (225 dari 375 objek lahan)

%

NO

SATUAN


Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP

orang

Jumlah penduduk > 17 tahun yang ber KTP atau sudah menikah

orang




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

81.310

85.570

87.341

89.176

93.141

99.100

99.100

89.390

90.121

91.314

92.890

92.912

92.990

92.990

1,10

1,05

1,05

1,04

1,00

1

1

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

83 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Jumlah pasangan nikah yang berakte nikah

pasangan

66.845

68.171

69.000

69.321

72.214

71.450

71.450

Jumlah keseluruhan pasangan nikah

pasangan

67.766

68.728

69.111

69.333

72.224

71.354

71.354

%

98,6

99,2

99,8

100

100

100

Jumlah penduduk yang memiliki KTP

orang

81.310

85.570

87.341

89.176

93.141

99.100

99.100

Jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah /sudah menikah)

orang

89.390

90.121

91.314

92.890

92.912

92.990

92.990

%

90,96

94,95

95,65

96,00

100,25

106,57

106,57

Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran

jiwa

20.613

23.410

25.515

26.710

27.458

27.981

27.981

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

86 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

%

15,44

17,34

18,69

19,34

19,66

19,82

19,82

87 Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) dan Akta Capil (Akta Nikah, Akta Kelahiran)

%

68,35

70,49

71,39

71,78

73,30

75,51

75,51

Ada/ Tidak Ada Sudah/

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

84 Persentase pasangan berakte nikah

85 Kepemilikan KTP

88 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi 89 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Belum

NO


SATUAN



Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

2.708

2.762

2.828

2.902

2.982


11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah (khusus diLingkup Pemda) Jumlah seluruh pekerja

90

orang

2.674

orang

4.662

4.696

4.750

4.816

4.890

4.970

%

57,36

57,67

58,15

58,72

59,35

60,00

Pekerja perempuan di Lembaga Swasta

1.419

1.493

1.543

1.603

1.663

1.723

Jumlah pekerja perempuan

4.093

4.201

4.305

4.431

4.565

4.705

% %

34,67 46,01

35,54 46,60

35,84 46,99

36,18 47,45

36,43 47,89

36,62 48,31

Kasus

64

58

52

48

45

40

RT

31.551

32.813

33.469

35.354

37.121

38.977

%

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

91 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga (pemerintah dan swasta) Jumlah KDRT yang terjadi (Jumlah keluarga yang bermasalah KDRT) Jumlah seluruh rumah tangga

92 Rasio KDRT Jumlah pekerja anak yang berusia 5-14 tahun

2.948

2.800

2.660

2.527

2.400

2.280

2.280

Jumlah pekerja yang berusia 15 tahun keatas

55.658

57.239

58.838

60.454

62.089

63.742

63.742

93 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

5,30

4,89

4,52

4,18

3,87

3,58

3,58

94 Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

54,73

64,87

48,35

62,85

65,78

60,83

60,83

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan (Jumlah kasus yang terdaftar melalui jalur hukum)

pengaduan

64

31

25

21

17

14

14

Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak

pengaduan

107

44

35

28

23

18

18

95 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

59,81

70,45

71,65

72,86

74,10

75,36

75,36

SATUAN


Jumlah Jiwa Dalam Keluarga

jiwa

Jumlah keluarga

jiwa

orang

NO




Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

122.676

123.028

123.400

123.900

124.200

124.400

124.400

30.464

30.564

30.664

30.814

30.964

31.089

31.089

4,03

4,03

4,02

4,02

4,01

4,00

4,00

2,03

2,03

2,02

2,02

2,01

2,00

2,00

12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Jumlah Keluarga (Anak + Orangtua) 96 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah akseptor KB

orang

13.261

13.300

13.450

13.590

13.610

13.630

13.630


orang

19.553

19.600

19.800

20.000

20.020

20.025

20.025

%

67,82

67,86

67,93

67,95

67,98

68,06

68,06

Jumlah peserta proyeksi KB Aktif

orang

19.067

19.150

19.400

19.600

19.800

19.990

19.990


orang

19.553

19.600

19.800

20.000

20.020

20.025

20.025

%

97,51

97,70

97,98

98,00

98,90

99,83

99,83

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

keluarga

12.584

12.206

11.839

11.483

11.138

10.823

10.823

Jumlah Keluarga

keluarga

31.320

33.306

34.971

36.719

38.554

44.481

44.481

%

40,18

36,65

33,85

31,27

28,89

24,33

24,33

unit

10

10

10

10

10

10

10

97 Rasio akseptor KB

98 Cakupan peserta KB aktif

99 Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I

13 SOSIAL 100 Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

NO

SATUAN


Jumlah PMKS yang diberikan bantuan

jiwa

Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

jiwa





Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

2.411

5.166

6.888

6.974

7.060

7.146

7.146

jiwa

8.610

8.610

8.610

8.610

8.610

8.610

8.610

%

28

60

80

81

82

83

83

Jumlah Penyandang Cacat yang mendapat pembinaan

orang

206

242

276

311

345

380

7.146

Jumlah seluruh penyandang cacat

orang

690

690

690

690

690

690

690

%

30

35

40

45

50

55

83

101 PMKS yang memperoleh bantuan sosial

102 Persentase penyandang cacat yang mendapat pembinaan Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan

orang

153

235

330

425

520

610

610

Jumlah seluruh PMKS (diluar warga miskin)

orang

4.678

4.678

4.678

4.678

4.678

4.678

4.678

%

3,27

5,02

7,05

9,09

11,12

13,04

13,04


jiwa

56.556

59.117

61.781

64.554

67.438

70.439

70.439

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

jiwa

94.249

96.920

99.668

102.493

105.398

108.386

108.386

%

60,01

60,99

61,99

62,98

63,98

64,99

64,99

sengketa

17

16

15

14

13

12

12

103 Persentase PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi

14 KETENAGAKERJAAN

104 Angka partisipasi angkatan kerja Jumlah sengketa pengusaha-pekerja Jumlah perusahaan

perusahaan

707

742

779

817

857

899

899

%

2,40

2,16

1,93

1,71

1,52

1,33

1,33


jiwa

56.556

59.117

61.781

64.554

67.438

70.439

70.439

Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 tahun )

jiwa

88.421

91.131

93.925

96.804

99.772

102.830

102.830

105 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


63,96

64,87

65,78

66,68

67,59

68,50

68,50

orang

630

650

670

690

710

730

730

orang

830

850

860

870

880

900

900

%

75,90

76,47

77,91

79,31

80,68

81,11

81,11

Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja

orang

2.313

2.348

2.381

2.412

2.440

2.465

2.465

Jumlah Penduduk Angkatan kerja

orang

56.556

59.117

61.781

64.554

67.438

70.439

70.439

%

4,09

3,97

3,85

3,74

3,62

3,50

3,50

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

perusahaan

354

386

421

449

488

539

539

Jumlah perusahaan yang ada di wilayah pada tahun berkenan

perusahaan

707

742

779

817

857

899

899

%

50,07

52,02

54,04

54,96

56,94

59,96

59,96

Tenaga kerja yang dilatih (APBD Kota, APBD Prov dan APBN)

orang

560

570

590

610

630

650

650

Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi

orang

713

720

730

740

750

760

760

%

78,54

79,17

80,82

82,43

84,00

85,53

85,53

Jumlah koperasi aktif

unit

108

113

119

125

131

136

136

Jumlah seluruh koperasi

unit

204

204

206

207

208

210

210

110 Persentase koperasi aktif

%

52,94

55,39

57,77

60,39

62,98

64,76

64,76

unit

4.352

4.358

4.403

4.410

4.421

4.430

4.430

NO

SATUAN


%

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan jumlah pencari kerja yang mendaftar


106 Tingkat partisipasi angkatan kerja

107 Pencari kerja yang ditempatkan

108 Tingkat pengangguran terbuka

109 Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

110 Besaran (persentase) tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)


15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


4.352

4.358

4.403

4.410

4.421

4.430

4.430

unit

14.485

8.549

8.745

8.942

9.144

9.353

9.353

Jumlah Usaha Kecil

unit

567

1.371

1.375

1.382

1.388

1.391

1.391

Jumlah Usaha Menengah

unit

-

95

95

95

95

95

95

Jumlah seluruh UMKM

unit

15.052

10.015

10.215

10.419

10.627

10.839

10.839

112 Presentase Usaha Mikro

%

96,23

85,36

85,61

85,82

86,04

86,29

86,29

113 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali

6

8

8

12

12

12

12

114 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

unit

115 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan

situs

2

2

3

3

4

5

5

116 Total Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah

Buah

24

24

24

24

24

24

24

Benda Cagar Budaya yang terdaftar/dikelola

21

24

27

31

35

39

39

Total Benda Cagar Budaya di Kota Parepare

51

51

51

51

51

51

51

41,18

47,06

52,94

60,78

68,63

76,47

76,47

NO

SATUAN


unit

Jumlah Usaha Mikro


111 Jumlah UKM non BPR / LKM UKM


16 KEBUDAYAAN

Persentase Benda Cagar Budaya Kota Parepare yang terdaftar /dikelola

7

17 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 117 Jumlah organisasi pemuda

organisasi

29

30

31

31

32

35

35

118 Jumlah organisasi olahraga

organisasi

25

25

26

27

28

29

29

119 Jumlah kegiatan kepemudaan

kegiatan

2

2

13

11

11

11

11

120 Jumlah kegiatan olahraga

kegiatan

5

2

12

11

12

12

12

buah

2

3

3

4

4

5

5

121 Jumlah Gelanggang/balai remaja yang dimiliki daerah

NO


122 Jumlah lapangan olahraga di kab/Kota

SATUAN


buah



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

194

194

194

195

196

197

Kegiatan

1

1

2

2

3

3

3

Kegiatan

1

1

2

2

3

3

3

Kegiatan

6

2

2

2

6

7

7

Kegiatan

6

2

2

2

6

7

7

orang

39

50

50

50

50

50

50

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

orang

3

4

4

4

4

4

4

18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

123 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 124 Kegiatan pembinaan politik daerah

19 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Jumlah Polisi Pamong Praja Jumlah Penduduk

125 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas Jumlah Penduduk

126 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Jumlah pos siskamling Jumlah desa/kelurahan

orang

-

31

31

32

32

32

32

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

orang

-

2

2

2

2

2

2

unit

188

419

424

429

434

439

439

unit

22

22

22

22

22

22

22

unit

9

19

19

20

20

20

20

Jumlah penyelesaian penegakan Perda

kasus

7

7

7

7

6

5

5

Jumlah pelanggaran Perda

kasus

8

8

7

7

6

5

5

127 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

NO


128 Penegakan Perda Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam

129 Cakupan patroli petugas Satpol PP

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


88

88

100

100

100

100

100

orang

85

90

95

95

95

100

100

orang

85

90

95

95

95

100

100

SATUAN


%


Jumlah penyelesaian pelanggaran K3

Pelanggaran

60

60

65

70

75

80

80

Jumlah pelanggaran K3

Pelanggaran

130

120

110

100

90

85

85

%

46,15

50,00

59,09

70,00

83,33

94,12

94,12

orang

Nihil

419

424

429

434

439

439

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

%

Nihil

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

kantor kantor

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

22 22

%

100

100

100

100

100

100

100

buah

7

7

7

7

7

7

7

buah

7

7

7

7

7

7

7

Ada/Tidak Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada/Tidak Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

413 626

451 626

519 626

584 626

616 626

626 626

626 626

130 Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Jumlah petugas perlindungan masyarakat Jumlah Penduduk

131 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Jumlah kantor pemerintahan desa/kelurahan yang baik Jumlah seluruh pemerintahan desa/kelurahan

134 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda

135 Sistem informasi manajemen Pemda Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

136 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Pejabat yang sudah mememenuhi syarat (Latpim 4,3 dan 2) Total pejabat eselon

NO


137 Persentase pejabat eselon yang memenuhi syarat kompetensi

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


66

72

83

93

98

100

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

SATUAN


%

Ada/ Tidak Ada


20 KETAHANAN PANGAN 138 Regulasi ketahanan pangan

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama

ton/tahun

29.097

29.533

30.124

30.727

31.341

31.968

31.968

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

kg/tahun/ perkapita

217,91

218,71

220,61

222,532

224,46

226,41

226,41

140 Ketersediaan energi protein per kapita

%

100

100

100

100

100

100

100

141 Penguatan cadangan pangan

%

30

40

60

60

80

100

100

142 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

%

90

90

90

90

90

90

90

143 Stabilitas harga dan pasokan pangan

%

90

90

90

90

90

90

90

144 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan

%

85

87

90

90

90

100

100

145 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

50

70

80

80

90

100

100

146 Penanganan Daerah Rawan Pangan

%

50

55

60

60

8

100

100

Jumlah kelompok binaan LPM

Klp

223

225

227

230

233

235

235

Jumlah LPM

Klp

22

22

22

22

22

22

22

klp

10

10

10

10

11

11

11

Jumlah kelompok binaan PKK

Klp

272

275

278

280

283

285

285

Jumlah PKK

Klp

27

27

27

27

27

27

27

Jumlah Penduduk

139 Ketersediaan pangan utama

21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

140 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)


10

10

10

10

10

11

11

Klp

27

27

27

27

27

27

27

Klp

27

27

27

27

27

27

27

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Posyandu Aktif

Klp

122

125

127

130

132

135

135

Total Posyandu

Klp

122

125

127

130

132

135

135

%

100

100

100

100

100

100

100

144 Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka"

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

145 Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

unit

5

15

20

25

30

34

25

Jumlah SKPD

unit

33

34

34

34

34

34

33

%

15,15

44,12

58,82

73,53

88,24

100,00

75,76

keg

4

10

12

15

20

25

25

keg

4

10

12

15

20

25

25

SATUAN


klp

Jumlah PKK Aktif Jumlah PKK

NO


141 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

142 PKK aktif

143 Posyandu aktif


22 STATISTIK

23 KEARSIPAN

146 Pengelolaan arsip secara baku Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

147 Peningkatan SDM pengelola kearsipan



SATUAN


jaringan

86 -

-

-

-

-

-

-

jaringan

86

90

95

100

105

110

110

Jumlah wartel / warnet

unit

20

19

19

18

18

17

17

Jumlah Penduduk

jiwa

133.530

135.030

136.546

138.079

139.629

141.196

141.196

6.677

7.107

7.187

7.671

7.757

8.306

8.306

jenis jenis

3 5

4 5

5 5

5 6

5 7

5 8

5 8

jenis

8

9

10

11

12

13

13

siaran siaran

3 1

3 2

3 3

4 3

5 3

6 3

6 3

151 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

siaran

4

5

6

7

8

9

9

152 Website milik Pemerintah Daerah

Ada/Tidak Ada kali

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

-

3

3

3

3

3

3

NO


Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

90

95

100

105

110

24 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah jaringan telpon genggam Stasioner

148 Jumlah jaringan komunikasi

149 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jenis surat kabar nasional yang masuk ke daerah Jenis surat kabar lokal yang masuk ke daerah

150 Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah Jumlah penyiaran TV yang masuk ke daerah

153 Pameran/expo

110

25 PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah

unit

1

1

1

1

1

1

1

211

211

211

211

211

211

211

unit

156

156

156

156

156

156

156

unit

212

212

212

212

212

212

212

Jumlah perpustakaan se Kota Parepare Jumlah Perpustakaan yang mendapat pembinaan dari perpustakaan milik pemerintah daerah

154 Total seluruh perpustakaan yang ada di Kota Parepare

SATUAN


Jumlah kunjungan orang ke perpustakaan per tahun

Orang

Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

Orang

155 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

NO


Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jumlah koleksi judul buku yang harus tersedia (sesuai standar perpustakaan nasional)

156 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah



Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Tahun V (2018)

27.240

31.200

32.500

34.100

35.800

35.900

35.900

32.850

31.200

32.500

34.100

35.800

35.900

35.900

%

82,92

100

100

100

100

100

100

Judul

8.073

8.593

9.093

9.593

10.093

10.500

10.500

Eksemplar

24.116

25.500

27.200

28.700

30.200

32.200

32.200

Judul

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

%

33,48

33,70

33,43

33,43

33,42

32,61

32,61

URUSAN PILIHAN Target Capaian Setiap Tahun

NO

INDIKATOR (Fokus Layanan Urusan Pilihan)

SATUAN


1

2

3

4

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya

Ton

6.620

6.820

7.020

7.220

7.420

7.620

7.620

Luas areal tanaman padi dari sektor pertanian/perkebunan lainnya

Ha

1.136

1.158

1.180

1.202

1.224

1.247

1.247

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

ton/ha

5,83

5,89

5,95

6,01

6,06

6,11

6,11

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp Juta Rp

62.427 963.812,09

67.859 1.042.844,68

73.858 1.129.817,93

80.481 1.225.513,51

87.810 1.331.030,22

95.928 1.447.495,36

95.928 1.447.495,36

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

%

6,48

6,51

6,54

6,57

6,60

6,63

6,63

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) per tahun

Ton

5.733

6.058

6.382

6.707

7.031

7.356

7.356

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama didaerah (ton) per tahun

Ton

6.620

6.820

7.020

7.220

7.420

7.620

7.620

%

86,60

88,82

90,92

92,89

94,76

96,53

96,53

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun V (2018) Periode RPJMD

5

6

1 PERTANIAN

1

2

3

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Klp

37

44

62

87

122

136

136

4

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan/bantuan Pemkot per tahun Jumlah seluruh kelompok tani yang ada Jumlah gapoktan yang mendapat pembinaan/bantuan Jumlah seluruh gapoktan yang ada Cakupan bina kelompok petani

Klp Klp Klp %

100 11 11 68,50

100 11 11 72,20

112 13 15 85,44

124 17 19 90,97

136 20 22 99,79

136 22 22 100,00

136 22 22 100,00

sapi jantan

ton

109,76

111,96

114,19

116,48

118,81

121,18

121,18

sapi betina

ton

11,92

12,16

12,40

12,65

12,90

13,16

13,16

ayam pedaging

ton

1012,5

1032,75

1053,41

1074,47

1095,96

1117,88

1117,88

ayam petelur

ton

8,985

9,16

9,35

9,53

9,73

9,92

9,92

Jumlah Produksi Hasil Peternakan

ton

1143,17

1166,03

1189,35

1213,14

1237,40

1262,15

1262,15

5


NO


SATUAN


1

2

3

4

orang orang %

0 51 0,00

0 51 0,00

0 51 0,00

5 51 9,80

10 51 19,61

20 51 39,22

20 51 39,22

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

Ha

200

50

50

50

50

50

50

Luas total hutan dan lahan kritis

Ha

480

280

230

180

120

70

70

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

41,67

17,86

21,74

27,78

41,67

71,43

71,43

Luas kerusakan kawasan hutan (Ha)

Ha

50

40

30

20

10

5

5

Luas kawasan hutan (Ha)

Ha

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

2

Kerusakan Kawasan Hutan

%

2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

0,20

0,20

3

Jumlah luas potensi hutan rakyat

ha

540,00

545,00

550,00

555,00

560,00

565,00

565,00

6

Jumlah peternak yang telah difasilitasi Jumlah Peternak ayam potong Persentase peternak yang difasilitasi pola kemitraan

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)


5

6

2 KEHUTANAN

1

Luas kawasan hutan yang dirambah

Ha

113

100

88

75

63

50

50

Luas kawasan hutan

Ha

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

2.499

4

Persentase Luas kawasan hutan yang dirambah

%

4,52

4,02

3,52

3,01

2,51

2,01

5

Jumlah kasus perambahan hutan

kasus

45

40

35

30

25

20

20

Ton Ton %

3.450 3.433 100,50

3.470 3.468 100,06

3.580 3.485 102,73

3.670 3.500 104,86

3.700 3.535 104,67

3.830 3.570 107,28

3.830 3.570 107,28

3 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Jumlah produksi ikan Target daerah Produksi perikanan


NO


SATUAN


1

2

3

4

Jumlah konsumsi ikan

Ton

33.600

33.680

33.800

33.900

34.400

35.000

34.700

Target daerah Konsumsi ikan

Ton %

33.570 100,09

35.000 96,23

35.000 96,57

35.000 96,86

35.000 98,29

35.000 100,00

34.000 102,06

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda per tahun Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada

klp

36

42

63

63

63

63

34

2

3

4

5

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)


5

6

klp

73

85

85

85

85

85

61

%

49,32

49,41

74,12

74,12

74,12

74,12

55,74

Jumlah produksi ikan (ton) yang masuk di PPI

ton

2.877

2.920

3.050

3.170

3.250

3.400

3.400

Jumlah produksi ikan didaerah Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI)

ton %

3.450 83,39

3.470 84,15

3.580 85,20

3.670 86,38

3.700 87,84

3.830 88,77

3.830 88,77

Jumlah kelompok nelayan yang sadar hukum

ton

70

83

83

84

84

84

84

Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada

klp

73

85

85

85

85

85

85

Cakupan kelompok nelayan sadar hukum

%

95,89

97,00

97,00

98,00

98,00

98,00

98,82

Peningkatan Populasi ternak besar (% dari populasi)

%

7

14

22

31

40

60

60

Pelayanan umum kesehatan hewan (% dari laporan kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis (% dari jumlah kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis Avian Influensa (% dari jumlah kasus)

% %

100 50

100 80

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

%

60

70

80

90

100

100

100

Pencegahan penyakit Anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya (% dari populasi)

%

35

50

50

60

70

80

50

Rata-rata Pengendalian dan penanganan penyakit menular ternak

%

61

75

83

88

93

95

95


4 PETERNAKAN 1

2

NO


SATUAN


1

2

3

4


Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)


5

6

3

Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus)

%

50

70

10

13

16

20

20

4

Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi)

%

60

80

100

100

100

100

100

5

Ketersediaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu( penyakit ternak dan hewan kesayangan/hobby yang beroperasi

unit

-

-

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

6

Regulasi sistem usaha pola kemitraan untuk ternak unggas potong yang pro kepada masyarakat peternak

dok

-

-

-

1 dok.

-

-

1 dok

orang

500.000

550.000

605.000

665.500

732.050

796.255

796.255

%

34,50

35,75

36,75

37,00

37,50

39,25

39,25

Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor perdagangan Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Hotel Jumlah kotribusi PDRB dari sub sektor Restaurant Jumlah kotribusi PDRB dari sektor perdagangan, Hotel dan Restaurant

Juta Rp Juta Rp Juta Rp Juta Rp

214.448,19 3.416,27 61.437,64 279.302,10

232.554,36 3.760,02 67.235,43 303.549,81

252.514,31 4.138,36 73.580,34 330.233,01

274.515,03 4.554,77 80.524,01 359.593,81

298.816,28 5.013,09 88.122,95 391.952,32

325.686,46 5.517,52 96.438,99 427.642,96

325.686,46 5.517,52 96.438,99 427.642,96

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp

963.812,09

1.042.844,68

1.129.817,93

1.225.513,51

1.331.030,22

1.447.495,36

1.408.894,34

Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

%

22,25

22,30

22,35

22,40

22,45

22,50

22,50

Kontribusi sub sektor Hotel terhadap PDRB

%

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

Kontribusi sub sektor Restaurant terhadap PDRB

%

6,37

6,45

6,51

6,57

6,62

6,66

6,66

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant terhadap PDRB

%

28,98

29,11

29,23

29,34

29,45

29,54

29,54

5 PARIWISATA 1

Kunjungan Wisata(orang)

2

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

6 PERDAGANGAN

1


NO


SATUAN


1

2

3

4

Jumlah kotribusi PDRB dari sektor industri Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp Juta Rp

24.266,00 963.812,09

26.592,54 1.042.844,68

29.375,27 1.129.817,93

32.476,11 1.225.513,51

35.937,82 1.331.030,22

39.806,12 1.447.495,36

39.806,12 1.447.495,36

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

%

2,52

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,75

Tahun I (2014)

Tahun II (2015)

Tahun III (2016)

Tahun IV (2017)


5

6

7 PERINDUSTRIAN

1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare berlaku pada periode 2013-2018, dan untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan

pembangunan

serta

pemerintahan,

menghindari

pelayanandan

terjadinya

kekosongan

perencanaan, maka diperlukan sebuah pedoman transisi yang akan digunakan pada pergantian Walikota/Wakil Walikota Parepare pada tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 76, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling

lama

6

Walikota/WakilWalikota

(enam) terpilih

bulan dilantik.

setelah Dengan

pasangan demikian,

penyusunan RKPD dan APBD tahun 2019 belum memiliki dasar, maka untuk menjaga kesinambungan harus tetap mengacu kepada dokumen

perencanaan

di

atasnya

yaitu

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009. Fokus dari program yang diprioritaskan pada periode transisi tahun 2019 adalah: (1) program dalam RPJMD 2013-2018 yang pencapaiannya paling tertinggal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan untuk masing-masing kebijakan umum; (2) program dalam RPJMD 2013-2018 ini yang sifatnya menunjang secara substansial keberlanjutan pelayanan dan pemerintahan; dan (3) program dalam RPJMD 2013-2018 ini yang sifatnya menunjang prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kota Parepare merupakan pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan

baik

pemerintah,

swasta

maupun

masyarakat secara sinergis dan kolaboratif. Pedoman tersebut tidak hanya tentang arah yang akan dituju tetapi juga tentang cara untuk mengarah ke tujuan tersebut. Untuk itu, terdapat sejumlah kaidah untuk dipedomani sebagai berikut. RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018

Bab X - 1

1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban

untuk

melaksanakan

program‐program

dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 dengan sebaik‐baiknya; 2. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kota

Parepare

berkewajiban

untuk

melakukan

koordinasi , pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018 kedalam Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD. 3. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah

Kota

Parepare

berkewajiban

menyusun

Rencana

Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Setiap SKPD harus menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 4. Pemerintah Kota Parepare menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMD ini sebagai dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kota Parepare. 5. Setiap akhir tahun seluruh SKPD pada lingkup Kota Parepare wajib melakukan evaluasi atas setiap kegiatan dan program yang dijalankannya,

baik

kegiatan/program,

evaluasi

terhadap

kesesuaiannya

pencapaian

dengan

sasaran

rencana

alokasi

anggaran dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan peraturan terkait. 6. Sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan/program, setiap SKPD wajib

melakukan

pemantauan

untuk

melihat

kesesuain

implementasi dengan perencanaan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan/program. 7. Selain

evaluasi

tahunan,

juga

diperlukan

evaluasi

dan

pengendalian untuk melihat konsistensi arah penyelenggaraan program dan kegiatan terhadap visi, tujuan dan sasaran lima tahunan yang akan diwujudkan pada 2018.


Bab X - 2

BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah merupakan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Parepare selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk mencapai PAREPARE

Visi

Kota

Parepare

YANG

MAJU,

yaitu

“TERWUJUDNYA

PEDULI,

MANDIRI

KOTA DAN

BERMARTABAT”. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersunguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini. WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE


Bab XI - 1

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Recommend Documents