PEMERINTAH KOTA PAREPARE \ PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
(BAPPEDA) Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Telephon : 25250 Fax. (0421) 26111 Parepare (91122) KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja; b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keunagan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan ..................
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PAREPARE NOMOR : 43 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 JUNI 2015 -2– 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Taun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1). MEMUTUSKAN : Menetapkan : Keputusan Kepala Bappeda tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015. KESATU ..................
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PAREPARE NOMOR : 43 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 JUNI 2015 -3– KESATU
: Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2015.
KEDUA
: Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015.
KETIGA
: Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 11 Juni 2015 A.n. WALIKOTA PAREPARE KEPALA BAPPEDA
Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR B, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP :19580425 198801 1 001 Tembusan : 1. Bapak Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare 2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare 3. Kepala Bagian Organisasi Sekdako Parepare di Parepare
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PAREPARE NOMOR : 43 TAHUN 2015 TANGGAL: 11 JUNI 2015
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NO
KEGIATAN
1
Ketua Tim Penyusun Memerintahkan Untuk Mengumpulan Data Kinerja
2
Menyusun format pengumpulan data kinerja Menyampaikan format pengumpulan data kinerja kepada SKPD terkait Mengisi Format Data Kinerja oleh SKPD terkait
3 4 5
6
7
Menyerahkan format data kinerja yang telah diisi oleh masing-masing SKPD terkait Memverifikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh SKPD Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Hasil pengumpulan Data)
KEPALA BAPPEDA
PELAKSANA TIM KEPALA SKPD PENYUSUN
MUTU BAKU KELENGKAPAN
WAKTU
SK Tim Penyusun, Perjanjian Kinerja Daerah, Rencana Aksi Daerah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Daerah Dokumen (Format yang telah disusun)
5 Menit
Dimulainya pengumpulan data kinerja
60 Menit
Format Data Kinerja
Data-data kinerja hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal SKPD
4 Jam
OUTPUT/KELUARAN
Format Data Kinerja yang diterima oleh setiap SKPD terkait Format Data Kinerja yang telah diisi
1 Hari 30 Menit
Data-data kinerja yang terhimpun dari semua SKPD terkait
Data yang diserahkan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Daerah
1 Hari
Data-data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKIP Kota Parepare
Dokumen hasil pengumpulan data kinerja
1 Hari
Dokumen Data kinerja
Tidak Ya Selesai A.n. WALIKOTA PAREPARE KEPALA BAPPEDA,
Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR B, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580425 198801 1 001
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PAREPARE NOMOR : 43 TAHUN 2015 TANGGAL : 11 JUNII 2015 PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 PENANGGUNG JAWAB
NO
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1 2 3 4
Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama sekolah Angka Usia Harapan Hidup Angka kelangsungan hidup bayi Persentase balita gizi buruk Penghargaan Kota Sehat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pendapatan per kapita Tingkat kemiskinan Penduduk diatas garis kemiskinan Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Ketersediaan pangan utama (kg/tahun/kapita) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
% Tahun Tahun Bayi
97,53 10,93 74,85 995
% % Rp % %
0,06 Wistara 8,09 – 8,59 22.582.335 5,25 – 5,75 94,75 – 94,25
Dinas Keshatan Dinas Keshatan Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
%
65,78
Dinas Tenaga Kerja
%
3,85
Dinas Tenaga Kerja
Kg/tahun/kapita
220,61
%
100
Liter/detik
266,34
%
22,00
Kasus
11
%
100
Point
2,9000
-
WTP
-
100
Kantor Ketahanan Pangan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Pemerintaan Setdako Bagian Keuangan Kota Parepare Bappeda
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kapasitas produksi air
16
18
Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat) Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk Penegakan PERDA
19
Penilaian LPPD
20
Laporan Kinerja Keuangan Daerah Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
17
21
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Keshatan
NO
SATUAN
TARGET
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah
%
79,02
%
58,15
24
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
%
0,16
25
Kasus SARA (Kasus)
Kasus
0
26
Persentase benda cagar budaya yang terpelihara
%
52,94
22 23
INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNG JAWAB Bappeda
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuab Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuab Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Olahraga. Pemuda dan Pariwisata
A.n. KEPALA BAPPEDA KEPALA BAPPEDA
Ir. H. ZAHRIAL DJAFAR B, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19580425 198801 1 001