Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka mekanisme perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nas) yang disusun oleh Pemerintah Pusat tanpa meninggalkan prioritas kebutuhan pembangunan daerah.
Kabupaten
Sinjai
dalam
perencanaan
pembangunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai tahun 2006–2026 yang saat ini dalam proses penyusunan dengan mengacu RPJP Nasional tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2008–2013 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Sinjai Nomor
periode 2008–2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 25
Tahun 2006 sebagai dasar pelaksanaan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Sinjai
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 2 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
Kabupaten Sinjai dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2008–2013 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Bappeda tahun 2008–2013 yang memuat visi dan misi Bappeda dalam mendukung program pembangunan Bupati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi di bidang perencanaan.
Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensi-potensinya dengan optimal.
Merupakan tugas Bappeda dengan visi misinya untuk mengubah wajah Kabupaten Sinjai sesuai visi Bupati Sinjai dalam melaksanakan pola perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai secara profesional dengan tidak meninggalkan kesinambungan serta keseimbangan kebutuhan masyarakat dan potensi alamnya. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk
kelangsungan
perkembangan
Kabupaten
Sinjai
dimasa
mendatang dalam berkompetisi dan tidak selalu bergantung dengan daerah lain.
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 3
B. Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2008–2013 yaitu : 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Bappeda selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2008– 2013; 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Adapun tujuannya yaitu : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD; 2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran; 3. Mendukung program Bupati Sinjai dibidang perencanaan; 4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
C. Landasan Hukum.
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 4 1.
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)
2.
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400)
3.
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4.
Undang-undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 5.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)
6.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)
7.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 5 Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan dan
Kewenangan
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; 12.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
14.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2013.
D.
Hubungan
Renstra
Perencanaan Lainnya
SKPD
Dengan
Dokumen
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 6 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2008–2013 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Bappeda dan SKPD lain. 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2008–2013, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa/ kelurahan hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang. 3. Rencana Kerja Bappeda Rencana Kerja Bappeda adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 7 E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2008–2013 BAB I
:
PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan.
BAB II
:
TUGAS DAN FUNGSI SKPD; berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi.
BAB III
:
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; berisi Kondisi Umum Daerah Masa Kini dan Kondisi Yang Diinginkan.
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan Misi Bappeda, Tujuan, Strategi dan Kebijakan.
BAB V
: PROGRAM DAN KEGIATAN; berisi Program dan Kegiatan Bappeda.
BAB VI
:
PENUTUP.
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 8
BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Dasar
Pembentukan
Organisasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 tahun 2001 tanggal 13 Januari 2001 terdiri atas : 1. Kepala Badan Dalam
melaksanakan
tugasnya
Kepala
Badan
wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan organisasi, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten agar tupoksi Bappeda dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sekretaris Badan Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda, yang terdiri dari : a. Sub. Bagian Umum b. Sub. Bagian Perencanaan c. Sub. Bagian Keuangan.
Renstra BAPPEDA 2008-2013 | 9 3. Bidang Ekonomi dan Sosial Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan
Pertanian,
Pertambangan
dan
Energi,
Pengembangan Dunia Usaha/Koperasi, Pemasaran Produksi, Industri dan Jasa, Pariwisata, Pendidikan, Mental Spritual, Kebudayaan, Kesejahteraan Rakyat, Informasi dan Komunikasi, Kependudukan, dan Pengairan. Bidang Ekonomi dan Sosial terdiri atas : a. Sub. Bidang Pertanian b. Sub. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial c. Sub. Bidang Koperasi, Industri, Pengembangan Dunia Usaha 4. Bidang Pendataan dan Penelitian Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengendalian, menghimpun data, melakukan analisa, penilaian dan evaluasi, menyusun statistik, dokumentasi dan pelaporan serta fasilitasi informasi. Bidang Pengendalian terdiri dari : a. Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi b. Sub. Bidang Statistik dan Pelaporan
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 10 c. Sub. Bidang Dokumentasi dan Penelitian 5. Bidang Fisik dan Prasarana Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan di kabupaten Sinjai. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas : a. Sub. Bidang Prasarana Wilayah b. Sub. Bidang Perhubungan c. Sub. Bidang Tata Ruang dan Permukiman, SDA, dan Lingkungan Hidup 6. Kelompok Jabatan Fungsional a. Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan Bappeda Kabupaten Sinjai. b. Menyiapkan,
melakukan
dan
menyelesaikan
kegiatan
perencanaan.
A. Kedudukan Bappeda berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Perencanaan Pembangunan dan
yang
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 11 dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. B. Tugas Pokok dan fungsi bappeda Tugas pokoknya adalah : 1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan. 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Sedangkan Fungsinya adalah 1. Perencanaan
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) 2. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3. Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 5. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Bappeda 6. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 7. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, Bagian Pembukuan dan
Verifikasi,
Kabupaten Pati
dengan
koordinasi
Sekretaris
Daerah
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 12 8. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dengan SKPD yang berada dalam wilayah KabupatenSinjai 9. Pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan 10.Penyediaan data/informasi dalam bentuk dokumen maupun media elektronik 11.Pelaksanaan
kegiatan
lain
dalam
rangka
mendukung
program Bupati 12.Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional
C. Gambaran Umum Hasil Perencanaan Pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang tertuang didalam Perda Nomor 12 tahun 2001 tanggal 13 Januari 2001, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, maka Bappeda telah melaksanakan tugas tersebut.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 13 BAB III GAMBARAN UMUM BAPPEDA A. Kondisi Umum Bappeda Kabupaten Sinjai berlokasi di Jalan Raya Sinjai, Bappeda Sinjai adalah satu dari 5 ( Lima ) Badan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten
Sinjai
yang
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Gambaran kondisi Bappeda Kabupaten Sinjai sampai akhir tahun 2008 sebagai berikut :
1. Kepegawaian Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sinjai sebanyak 40 ( Empat Puluh ) orang yang terdiri dari 21 ( Dua Puluh Satu ) orang laki-laki dan 19 (Sembilan Belas ) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTP hingga S-2 seperti terlihat pada tabel berikut :
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 14
Tabel 1.1 Status dan Strata Pendidikan Pegawai Pendidikan No.
SLTP
SLTA
L
L
D3
S1
S2
Jumlah
Status P
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1
3
16
10
4
6
Kepegawaian 1.
CPNS
1
2.
PNS
6
1
3
5
3.
Tenaga Kontrak
1
2
1
6
4
1
1
4
4
Tabel 1.2 Status dan Pangkat/Golongan Pegawai Gol/Pangkat No Status
I
a b
II
c
d
a
b
III
c
d
a
b
IV
c
d
a
b
Jml
c
d
Kepegawaian 1
CPNS
1
1
2
2
PNS
5
1
2
4 4
3
7
2
1
1
2. Pembiayaan Pelaksanaan
program
dan
kegiatan
di
Bappeda
Kabupaten Sinjai kebutuhan anggaran setiap tahunnya dibiayai dari dana yang bersumber pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN yang tertuang pada Perda Kabupaten Sinjai
26
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 15 tentang
APBD.
Berikut
jumlah
anggaran
dan
realisasi
pembiayaan program dan kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2008. Tabel 2. Anggaran dan realisasi belanja Bappeda Tahun Anggaran 2003 – 2008 No.
Tahun
Anggaran ( Rp. )
Realisasi ( Rp. )
1.
2003
8.963.832.060,-
8.902.704.200,-
2.
2004
3.769.859.000,-
3.416.095.350,-
3.
2005
920.900.000,-
799.338.450,-
4.
2006
2.249.715.000,-
1.345.246.050,-
5.
2007
2.364.225.900,-
1.989.899.590,-
3. Capaian Kinerja Keberhasilan dan kualitas implementasi program dan kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir dengan mengacu Renstrada Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 dan Renstra Bappeda menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Bappeda termasuk dalam kategori sangat baik hal tersebut terlihat pada tabel berikut dibawah ini :
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 16 Tabel 3. Nilai capaian kinerja Bappeda berdasarkan Renstrada Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 No.
Tahun
Nilai Capaian Kinerja
1. 2. 3. 4. Nilai capaian kinerja tersebut diatas merupakan hasil pengukuran kinerja yang diperoleh dengan penetapan indikator kinerja kegiatan
yaitu
ukuran
kuantitatif
dan
kualitatif
yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikatorindikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Komulatif dari 5 (lima) indikator pengukuran kinerja tersebut akan menunjukkan nilai capaian kinerja SKPD.
B. Kondisi Yang Diinginkan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 dan sesuai visi dan misi Bappeda dalam mendukung kebijakan dan
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 17 program Bupati Sinjai dalam perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Bappeda perlu menyusun
proyeksi
perencanaan
jangka
menengah
dengan
menggunakan pendekatan SWOT/Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan.
1. Analisis Lingkungan Internal a. Potensi (kekuatan) yang dimiliki di Bappeda yaitu : 1. Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kualitatif. 2. Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan. 3. Dukungan sarana prasarana yang memadai. 4. Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance. b. Sedangkan kelemahan (kendala) yang ada yaitu : •
Koordinasi perencanaan antar SKPD belum optimal.
•
Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
•
Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 18 •
Perubahan
regulasi
menjadi
kendala
dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Dalam perencanaan, peluang yang ada di Bappeda yaitu : •
Adanya
visi
dan
misi
yang
menunjang
perencanaan pembangunan. •
Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
•
Apresiasi stakeholder terhadap perencanaan pembangunan yang tinggi.
•
Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.
b. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain yaitu : •
Masyarakat
menuntut
perencanaan
pembangunan yang akuntabel dan transparan. •
Kondisi strata sosial yang bervariasi.
•
Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma yang mandiri disegala bidang.
•
Pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal.
Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut :
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 19 1. Interaksi Peluang-Potensi (P-P) a. Motivasi SDM potensial dibidang perencanaan yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance. b. Adanya kebijakan dan program perencanaan yang akuntabel
dan
konsisten
menunjang
percepatan
pengembangan dan pembangunan daerah. c. Perencanaan pembangunan yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien. 2. Interaksi Peluang-Tantangan (P-T) a. Perencanaan
pembangunan
yang
akuntabel
dan
transparan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal. b. Keterlibatan masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses perencanaan menciptakan sinergitas dalam mewujudkan pembangunan daerah. c. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 20 3. Interaksi Kelemahan-Potensi (K-P) a. Peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan proses perencanaan lebih efektif dan kualitatif. b. Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan. c. Mewujudkan
visi
dan
misi
berdasarkan
dokumen
perencanaan sebagai referensi dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan konsisten
merupakan
komitmen
bersama
secara
konsekuen. 4. Interaksi Kelemahan-Tantangan (K-T) a. Kondisi daerah dengan strata sosial yang variatif menuntut perencanaan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dinamis b. Mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan yang perlu diatur dengan regulasi c. Data dan informasi perencanaan yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 21 Tabel 4. Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) Peluang
Tantangan
a. Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan.
Eksternal
b. Kebijakan
pemerintah pusat yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
c. Apresiasi
stakeholder terhadap perencanaan pembangunan yang tinggi.
Internal
d. Situasi
dan kondisi daerah yang relatif kondusif
Potensi/Kekuatan
1. Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kualitatif.
2. Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan.
3. Dukungan prasarana memadai.
Interaksi (P-P)
1. Motivasi
SDM dibidang perencanaan yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah.
2. menciptakan good 3. Adanya dan
menuntut perencanaan pembangunan akuntabel transparan.
yang dan
2. Kondisi
strata sosial yang bervariasi.
3. Otonomi
daerah menuntut perubahan paradigma yang mandiri disegala bidang.
4. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
yang
Interaksi (P-T)
governance. sarana yang
1. Masyarakat
kebijakan program
1. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal.
2. Keterlibatan
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 22 4. Motivasi
dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance.
perencanaan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien.
Kelemahan
Interaksi (K-P)
1. Koordinasi
1. Peningkatan
perencanaan antar SKPD belum optimal.
koordinasi antar SKPD menjadikan proses perencananaan lebih efektif dan kualitatif.
2. Pemanfaatan referensi informasi rendah.
data
dan masih
3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terbatas.
4.
Perubahan regulasi menjadi kendala dalam proses perencanaan dan
2. Regulasi
dan kebijakan perencanaan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mewujudkan
visi dan misi sesuai dokumen perencanaan
masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses perencanaan menciptakan sinergitas dalam mewujudkan pembangunan daerah.
3. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri.
Interaksi (K-T)
1. Kondisi
daerah dengan strata sosial yang variatif menuntut perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dinamis.
2. Mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan yang perlu diatur dengan regulasi.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 23 pelaksanaan kegiatan
dengan konsisten merupakan kewajiban dan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsekuen.
3. Data dan informasi perencanaan yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Prioritas Isu Strategis Penentuan prioritas isu strategis dengan kriteria sebagai berikut : a.
Urgensi
: Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
b.
Desentralisasi
: Isu
yang
muncul
apakah
dapat
didelegasikan kepada bawahan c.
Kewenangan
: Isu
yang
muncul
apakah
dapat
didelegasikan kepada bawahan d.
Kemampuan
: Isu
yang
muncul
sesuai
dengan
kewenangan yang dimiliki e.
Biaya
: Isu
yang
muncul
sesuai
dengan
kemampuan pembiayaan yang ada f.
Landasan Legalitas
: Isu yang muncul sesuai dengan memiliki landasan
loyalitas
penyelenggaraan pemerintah.
dalam
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 24
Tabel 5. Matriks Prioritas Isu Strategis KRITERIA NO.
TOTAL
RANG
ISU STRATEGIS
1
2
1.
Motivasi SDM dibidang perencanaan yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance.
2.
Adanya kebijakan dan program perencanaan yang akuntabel dan konsisten menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan daerah.
3.
Perencanaan pembangunan yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien.
a
b
c
d
e
f
SKOR
KING
3
4
5
6
7
8
9
10
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 25 TOTAL
RANG
SKOR
KING
9
10
KRITERIA NO.
ISU STRATEGIS
1
2
4.
Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal.
5.
Keterlibatan masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses perencanaan menciptakan sinergitas dalam mewujudkan pembangunan daerah.
6.
Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance merupakan perubahan paradigm dalam rangka otonomi mandiri.
7.
mewujudkan daerah yang
Peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan proses perencananaan lebih efektif dan
a
b
c
d
e
f
3
4
5
6
7
8
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 26 kualitatif. 8.
Regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
9.
Mewujudkan visi dan misi sesuai dokumen perencanaan dengan konsisten merupakan kewajiban dan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsekuen. TOTAL
RANG
SKOR
KING
9
10
KRITERIA NO.
ISU STRATEGIS
1
2
10
Kondisi daerah dengan strata sosial yang variatif menuntut perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dinamis.
11
Mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat merupakan pedoman dalam penyusunan
a
b
c
d
e
f
3
4
5
6
7
8
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 27 perencanaan yang perlu diatur dengan regulasi. 12
Data dan informasi perencanaan yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Isu
strategi
merupakan
suatu
kondisi/permasalahan
yang
mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance secara akuntabel dan transparan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat ; 2. Mewujudkan visi dan misi dibidang perencanaan dengan mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat ; 3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan yang didukung
ketersediaan
perencanaan ;
anggaran
dan
regulasi
dibidang
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 28 4. Peningkatan kualitas perencanaan yang didukung kualitas dan otivasi SDM yang potensial ; 5. Peningkatan kinerja SKPD dengan meningkatkan koordinasi antar/lintas SKPD serta penyediaan sarana prasarana yang memadai ; 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses data/informasi perencanaan untuk masyarakat.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 29 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adapun visi Bappeda Kabupaten Sinjai periode 2008-2013: ”Terwujudnya
perencanaan
yang
partisipatif
dan
profesional”. Visi tersebut mempunyai pengertian tentang pentingnya konsep perencanaan yang merupakan proses awal untuk mewujudkan gagasan dengan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi secara serasi, selaras dan berkesinambungan antara kebijakan dan program yang digariskan.
Misi Bappeda Kabupaten Sinjai : 1.
Mewujudkan
perencanaan
berbasis
kebutuhan masyarakat ; 2.
Mensinergikan
perencanaan
dan
penganggaran yang akuntabel. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 30
1.
Adapun misi Bappeda tersebut diatas merupakan artikulasi visi yang mempunyai arti bahwa perencanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan mensinergikan antara perencanaan dan penganggaran yang akuntabel sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendukung visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
disertai
kerangka regulasi
dengan
rencana-rencana
kerja
dalam
dan program-kegiatan dengan indikator-
indikator yang terukur.
B. Tujuan Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Bappeda dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 31 orientasi
pada
upaya
peningkatan
disegala
aspek
bidang
dan
sarana
pendukung perencanaan pembangunan yaitu : 1.
Peningkatan
pelayanan
administrasi
prasarana aparatur sebesar 10 % per tahun ; 2.
Peningkatan kualitas SDM dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan sebesar 10 % per tahun ;
3.
Peningkatan
perencanaan
umum
tata
ruang
dan
pengembangan kota sebesar 10 % per tahun ; 4.
Peningkatan
aksebilitas
dan
akurasi
data/informasi
dibidang
perencanaan
sebesar 10 %. 5.
Pengembangan
kerjasama
sebesar 10 % per tahun ; 6.
Peningkatan perencanaan pembangunan makro sebesar 10 % per tahun ;
7.
Peningkatan
perencanaan
pembangunan
ekonomi,
pemerintahan dan sosial budaya sebesar 10 % per tahun ; 8.
Peningkatan perencanaan prasarana wilayah dan daerah rawan bencana sebesar 10 % per tahun.
9.
Peningkatan
perencanaan,
pengembangan
dan
pengelolaan sektorperhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan sebesar 10 % per tahun.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 32 C. Strategi Adalah
cara/langkah-langkah
yang
berisikan
kebijakan
dan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sesuai dengan strategi Bupati Sinjai dalam mewujudkan visi dan misi di tahun 2013 mendatang, maka strategi Bappeda dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai secara komprehensif sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM secara optimal ; 2. Perencanaan
dan
pengembangan
tata
ruang
dan
pengembangan kota berbasis industri dan pertanian ; 3. Perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, pemerintahan dan social budaya ; 4. Pengembangan kerjasama dibidang perencanaan ; 5. Peningkatan koordinasi antar SKPD dan pelayanan administrasi. 6. Menunjang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sector perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan. D. Kebijakan Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan. Bappeda dalam perencanaannya selama periode 2008-2013 mempunyai
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 33 kebijakan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal.
1. Kebijakan internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administratif internal SKPD yang meliputi : a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan b. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas ; c. Peningkatan
dan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan yang berbasis industry dan pertanian, Bappeda mempunyai kebijakan eksternal di sektor tata ruang dengan memadukan kebijakan makro perencanaan pembangunan yang ditunjang perencanaan sektor perhubungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup serta urusan pertanahan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati yang meliputi :
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 34 a. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah ; b. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat c. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis ; d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota ; e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunan daerah ; f. Peningkatan
kualitas
dan
konsistensi
perencanaan
pembangunan daerah dengan optimal ; g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya ; h. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam serta daerah rawan bencana ; i. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang perhubungan ; j. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup ; k. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan bidang pertanahan.
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 35 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2011, penjabaran program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dikelompokkan pada 5 (lima) urusan wajib sebagai berikut : A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu : a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan ; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor ; e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ; f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan ; g. Penyediaan bahan logistik kantor ; h. Penyediaan makanan dan minuman ; i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran ;
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 36 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan yaitu : a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ; B. URUSAN WAJIB II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan yaitu : a. Koordinasi perencanaan bidang pendataan dan penelitian ; b. Penyusunan peta tematik untuk mendukung basis data spasial menggunakan data satelit penginderaan jauh ; 2. Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu : a. Koordinasi kerjasama pembangunan regional manajemen andalan kawasan selatan Sulawesi Selatan ( AKSESS ); b. Koordinasi kerjasama pembangunan regional teluk bone ; 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu : a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public ( PBM ) ; b. Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sinjai ; c. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2010 ; d. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah ; e. Penyusunan kebijakan umum APBD / PPAS perubahan Tahun 2010 dan kebijakan umum APBD / PPAS Tahun 2011 Kabupaten Sinjai : f. Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2008 – 2013 Kabupaten Sinjai ;
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 37 4. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan meliputi : a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya ; b. Koordinasi penyusunan dokumen pendidikan untuk semua ( PUS ) ; 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan meliputi : a. Koordinasi bidang fisik dan prasarana ; b. Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) ; c. Koordinasi perencanaan Participatory Sector Project ( PISP ); d. Koordinasi SWASH CARE Project Program ; e. Koordinasi Perencanaan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM – PISEW) ; f. Review RPIJM Kabupaten Sinjai ;
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 38 BAB VI PENUTUP
Renstra Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Sinjai Nomor 25 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 yang berisikan penjabaran visi dan misi Bappeda selama 5 (lima) Tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Renstra Bappeda dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Sinjai serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Bappeda berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati. Renstra Bappeda Tahun 2008-2013 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan dari Renstra Bappeda Tahun 2003-2008 dan mengartikulasikan visi dan misi Bupati Sinjai Tahun 2008-2013 yang tertuang dalam RPJMD. Hasil pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2008-2013 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
R e n s t r a B A P P E D A 2 0 0 8 - 2 0 1 3 | 39 Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sinjai setiap akhir Tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi
penggunaan
anggaran
yang
terkait
dengan
efektifitas
pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan
Renstra
Bappeda
Kabupaten
Sinjai
pada
hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2026. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SINJAI
H. Andi Talha,S.H, M.Si.
