i|Renstra Bappeda 2013 -2018
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 ini sesuai amanat Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare
Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster. Dokumen Renstra Bappeda Kota Parepare ini juga disusun dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Misi Pembangunan Daerah, serta Visi Kota Parepare, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Parepare 2013 - 2018. Mengingat penting dan strategisnya kedudukan Renstra Bappeda Kota Parepare tersebut, maka pimpinan dan staf Bappeda Kota Parepare harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Parepare. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka Bappeda Kota Parepare memiliki Visi Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun
ii | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
2013 - 2018 yakni “Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional dan akuntabel ”. Selanjutnya apabila diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, maka dapat dilakukan perubahan atau revisi terhadap dokumen Renstra Bappeda ini, Revisi Renstra Bappeda akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tugas dan Fungsi serta Peran Bappeda Kota Parepare yaitu sebagai Perencana, Koordinator, Fasilitator dan Administrator dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018. Sekian dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 2018, semoga kita semua diridhoi oleh Allah SWT, Amin.
Parepare,
Oktober 2014
Kepala Bappeda
Ir. H. Zahrial Djafar B, MM Nip. 19580425 198801 1 001
iii | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..…
iii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………
1
1.2 Landasan Hukum …………………….……………………………
4
1.3 Maksud Tujuan ……………………………………………….…….
6
1.4 Sistematika Penulisan ………..………………………………….
7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi………………….…
9
2.2 Sumber Daya SKPD ………………………………….…..........
16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ………….……….……………..…..
19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
24
BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja …………………………………..
6
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih……………………….……
29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan………………….………
31
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis…………………………………………….
44
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis………………………….…….
47
iv | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi ……………………….…………………………………
49
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah………………….…
53
4.3 Strategi Dan Kebijakan……………………………………………
59
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan…………………………….
63
5.2 Indikator kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif…………………………………………….
68
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 6.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018…………………………………………………………
78
BAB VII. PENUTUP 7.1 Penutup……………………………………………………………..
79
1|Renstra Bappeda 2013 -2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka implementasi dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah menjadi suatu keniscayaan dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki harus
dilakukan
secara
baik
melalui
perencanaan
yang
sistematis,
berkesinambungan, komprehensif dan tanggap terhadap perubahan sehingga akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan
proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan harus disusun secara transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang ada di daerah melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu : i) teknokratis; ii) Partisipatif; iii) Top down; iv) Bottom up; dan v) Politis. Untuk itu Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif mengenai potensi daerah; penguatan
komunikasi
dan
koordinasi
serta konsultasi
secara
berksinambungan dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.
2|Renstra Bappeda 2013 -2018
Sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah terdiri atas : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program kepala daerah dengan mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional. c.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya menjadi
pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dokumen perencanaan SKPD, yang terdiri atas
: i) Rencana Strategis SKPD
(Renstra SKPD), dengan jangka waktu lima tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah; dan ii) Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan
baik
yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hubungan fungsional antara Renstra SKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut
3|Renstra Bappeda 2013 -2018
Gambar 1. Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
RPJP Nasional
dipedomani
RPJM Nasional
dijabarkan
RKP Nasional diacu
diperhatikan
RPJPD & RTRW
dipedomani
RPJM Daerah
dipedomani
dijabarkan
Bahan
RENSTRA SKPD
dipedomani
RKP Daerah diacu
dipedomani
RAPBD
APBD
RKA SKPD
DPA SKPD
Bahan
Renja SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah harus dapat mejadi lembaga perencanaan pembangunan daerah yang cepat tanggap dan mampu menyesuaikan dengan dinamika/perubahan yang terjadi. Bappeda harus dinamis dalam menyikapi segala perubahan termasuk perubahan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan maupun sistem pengelolaan pembangunan daerah. Untuk menghadapi hal tersebut, maka diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats)
yang ada. Proses ini menghasilkan suatu perencanaan
dalam instansi yang memuat visi. Misi, tujuan, sasaran, strategi (cara mencapai
4|Renstra Bappeda 2013 -2018
tujuan
dan
sasaran),
kebijakan,
program
serta
indikator
keberhasilan
pelaksanaannya. Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013 2014, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014. 1.2.
Landasan Hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 disusun
berlandaskan pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor 58
tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Pedoman Evaluasi
5|Renstra Bappeda 2013 -2018
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 10. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 1 Tahun 2010
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;
tentang
6|Renstra Bappeda 2013 -2018
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 20. Peraturan
Daerah
Kota
Parepare
Nomor
3
Tahun
2014
tentang
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster; 21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013 - 2018. 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra
Bappeda
Kota
Parepare
Tahun
2013-2018
dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam kurun waktu 2013 2018. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda, adalah : a. menjabarkan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018 yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah; b. menyediakan dokumen resmi sebagai acuan Bappeda Kota Parepare dalam menyusun rencana kerja tahunan yang berisi program dan kegiatan agar lebih transparan dan akuntabel, ; c. menjamin terciptanya harmonisasi, sinergitas dan konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan; d. menyediakan parameter dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota Parepare dalam mengimplementasikan program prioritas dan kegiatan;
7|Renstra Bappeda 2013 -2018
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare adalah
sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab II – Gambaran Pelayanan SKPD, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjelaskan tentang hasil telaahan Renstra Kementerian/ Lemnaga, telaahan terhadap Rencana tata Ruang dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan tentang hasil review visi dan misi daerah, rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda serta strategi dan kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang. BAB V - Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, menjelaskan tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan bappeda dalam lima tahun mendatang yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.
8|Renstra Bappeda 2013 -2018
BAB VI - Indikator Kinerja SKPD, pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII - Penutup, bab ini memuat kaidah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja bappeda.
9|Renstra Bappeda 2013 -2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.1.1. Tugas pokok dan fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas
pokok, fungsi dan
Rincian
Tugas
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah. Dalam struktur organisasi, Bappeda Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota Parepare
melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare,
dengan tugas pokok dan fungsi : 1. Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. 2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kota Parepare mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. 3. Rincian Tugas Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
10 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
a. membuat rencana kegiatan/program kerja badan; b. merumuskan
kebijaksanaan
teknis
di
bidang
perencanaan
dan
pengendalian pembangunan daerah; c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan
program pembangunan
tahunan daerah; d. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan musrenbang; e. menyusun RKPD, RPJMD dan RPJP daerah; f. mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
perencanaan
pembangunan dengan instansi terkait, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah; g. melaksanakan pemantauan program dan atau kegiatan untuk SKPD meliputi analisis pencapaian kinerja, pencapaian biaya dan kendala yang dihadapi; h. melaksanakan pengendalian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; i. melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor di bidang perencanaan ekonomi, perencanaan wilayah, perencanaan sosial budaya serta di bidang penelitian dan pengembangan; j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; k. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah; l. menyusun
dan
membuat
Pemerintah (LAKIP);
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
11 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota 2.1.2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011)
Tahun tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dibantu oleh : 1. Sekretaris,
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, keaparaturan, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. Sekretaris mempunya fungsi
i) Perumusan kebijakan teknis administrasi
keaparaturan, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; ii) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, keaparaturan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi
dan
pelaporan; iii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; iv) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan keaparaturan badan; v). pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu
:
a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keaparaturan
12 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah, memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang wilayah. Kepala Bidang Perencanaan wilayah mempunyai fungsi: i) penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi
sumberdaya
alam;
ii)
pengkoordinasian
dan
sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; iii) pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; iv) pemantauan,
evaluasi,
dan
analisis
pelaporan
tentang
pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang, lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam; v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bidang, yaitu : a. Kepala Sub Bidang Prasarana dan Penataan Ruang b. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, memiliki tugas pokok menyusun rencana,
mengkoordinasikan,
menyusun
bahan
perencanaan
bidang
ekonomi pengelolaan sumberdaya alam, industri, perdagangan, koperasi dan investasi/penanaman modal. Kepala Bidang Perencanaan wilayah mempunyai
fungsi
i)
penyiapan
perumusan
kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan penanaman modal; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan
13 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
penanaman modal; iii) pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sumberdaya ekonomi dan penanaman modal; iv) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di badan sumberdaya ekonomi dan penanaman modal;
v) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bidang, yaitu : a. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Ekonomi b. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Kepala bidang perencanaan sosial budaya mempunyai fungsi : i) penyiapan perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
kesejahteraan
sosial,
kelembagaan dan sumberdaya manusia; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
kesejahteraan
sosial,
kelembagaan dan sumberdaya manusia; iii) pelaksanaan dan penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kelembagaan dan sumberdaya manusia; iv) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kelembagaan dan sumberdaya manusia; v) pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
dan
fungsinya,
Kepala
Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yaitu : a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
14 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah : i) penyiapan perumusan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik; ii) pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik; iii) pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik; iv) pemantauan, evaluasi, dan
analisis pelaporan
tentang
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan penerapan teknologi, pengembangan program dan statistik; dan e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang, yaitu : a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Penerapan Teknologi b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Program dan Statistik Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut :
15 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAREPARE
KEPALA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN Administrasi Umum dan Keaparaturan
SUB BAGIAN Evaluasi dan Pelaporan
SUB BAGIAN Perencanaan dan Keuangan
BIDANG Perencanaan Ekonomi
BIDANG Perencanaan Wilayah
BIDANG Penelitian dan Pengembangan
BIDANG Perencanaan Sosial Budaya
SUB BIDANG Sumberdaya Ekonomi
SUB BIDANG Prasarana Dan Penataan Ruang
SUB BIDANG Penelitian dan Penerapan Teknologi Terapan
SUB BIDANG Kelembagaan Dan SDM
SUB BIDANG Penanaman Modal
SUB BIDANG Lingkungan Hidup & Konservasi SDA
SUB BIDANG Pengembangan Program Dan Statistik
SUB BIDANG Kesejahteraan Sosial
16 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
2.2.
Sumberdaya SKPD
2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Parepare pada tahun 2013 didukung oleh Sumberdaya Aparatur (aparatur) yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Tahun 2013.
Pendidikan Jenjang
Jumlah (orang)
Pangkat L
P
Jenjang Pembina Utama
Jumlah
Eselon L
P
Jenjang
1
1
0
II – b
(orang)
Jumlah
L
P
1
1
0
(orang)
S3
1
1
0
S2
10
7
3
Pembina Tk 1
1
1
0
III – a
1
1
0
S1
20
12
8
Pembina
2
2
0
III – b
4
3
1
D3
1
1
0
Penata Tk 1
8
7
1
IV – a
11
8
3
SMA/SMK
3
0
3
Penata
5
3
2
Staf
17
9
8
SMP
-
Penata Muda Tk 1
8
4
4
Penata Muda
5
2
3
Pengatur Tk 1
-
-
-
Pengatur
3
2
1
Pengatur Muda Tk 1
-
-
-
Pengatur Muda
1
0
1
PTT
2
1
1
Muda
17 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Aparatur Bappeda Kota Parepare pada tahun 2013 berjumlah 36 orang, yang terdiri dari 34 orang PNS dan 2 (dua) Aparatur Tidak Tetap dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang, Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 20 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 1 (satu) orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Bappeda Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional perencana sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh tenaga struktural. Dari segi kepangkatan, aparatur Bappeda terdiri dari 4 (empat) orang aparatur golongan IV, 26 orang berpangkat Golongan III, dan 4 (empat) orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 (satu) orang eselon IIb, 1 (satu) orang eselon IIIa, 4 (empat) orang eselon IIIb, 11 orang eselon IVa, serta 17 orang merupakan staf. 2.2.2. Sarana dan Prasarana Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, selain dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang perencanaan pembangunan. Adapun
18 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
jenis dan jumlah sarana dan prasarana Bappeda Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Sarana dan prasarana kantor Tahun 2013 Mobil 2005
Motor 1 buah
Komputer
GPS
1997-2007
12 buah
1997-2007
1 buah
2008-2013
5 buah
2008-2013
-
Laptop
Printer
1997-2007
10 buah
1997-2007
4 laptop
1997-2007
8 buah
2008-2013
2 buah
2008-2013
9 laptop
2008-2013
20 buah
Kamera
Telpon
LCD
1997-2007
3 buah
1997-2007
2 buah
1997-2007
1 buah
2008-2013
5 buah
2008-2013
2 buah
2008-2013
2 buah
Lain-lain : kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, AC
Lahan dan gedung kantor yang digunakan berstatus pinjam pakai dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang telah beberapa lama dinegosiasikan untuk di-ruislag namun belum disepakati. Kondisi gedung kantor cukup memadai karena seluruh ruangan dilengkapi dengan fasilitas AC dan ditambah dengan 1 (satu) buah ruang rapat, namun jika dibandingkan luas gedung kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan gedung kantor yang lebih representatif. Kendaraan dinas operasional yang dimiliki sebanyak 18 unit terdiri dari 1 (satu) unit Mobil Dinas dan 17 unit kendaraan roda dua (motor). Kondisi mobil dinas masih layak pakai, namun mengingat masa operasionalnya sudah hampir 9 (sembilan) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih intensif. Dari 17 unit motor yang ada, 12 unit diantaranya masih layak jalan dan 5 (lima) unit sudah
19 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
tidak layak jalan. Demikian pula untuk komputer (CPU) dan Laptop/Notebook, dari 12 unit komputer yang ada hanya 6 (enam) unit yang masih berfungsi dengan baik sedang sisanya mengalami kerusakan berat. Laptop yang dimiliki sebanyak 13 unit, 8 (delapan) unit diantaranya masih baik sedangkan 5 (lima) unit rusak berat. Dari 28 unit printer yang pernah diadakan, hanya 10 unit yang masih berfungsi dengan baik sedangkan 18 unit sudah tidak berfungsi. Untuk kamera, dari 8 (delapan) unit yang pernah diadakan hanya 2 (dua) unit yang masih berfungsi. LCD yang dimiliki sebanyak 3 (tiga) unit dan semuanya masih berfungsi. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, kulkas, filling kabinet, lemari besi, lemari kayu, televisi, AC, dan peralatan kebersihan yang seluruhnya masih layak digunakan. Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya Laptop/Notebook, printer serta Sound system yang belum ada sama sekali. Keberadaan Sound system ini sangat dibutuhkan karena Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah sering melakukan rapat/pertemuan dengan SKPD, masyarakat serta stakeholders perencanaan pembangunan daerah lainnya sehingga kebutuhan terhadap Sound system merupakan hal yang urgen. 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kota Parepare merupakan salah satu lembaga yang memiliki
fungsi organisasi yang bersifat techno structure, oleh karena itu lembaga ini penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel
dan akan dipakai sebagai
acuan dari SKPD lain yang ada. Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka
20 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Bappeda Kota Parepare melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui: a. menyusun data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan b. melaksanakan perencanaan bidang pembangunan c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) baik tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah dan Provinsi e. menyusun dokumen perencanaan f. melaksanakan
sosialisasi
produk
perencanaan
jangka
panjang,
menengah, tahunan, penataan ruang, dan teknis) g. menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan h. monitoring dan evaluasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bappeda Kota Parepare telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil
pencapaian
tersebut
dapat
dilihat
pada
tabel
berikut
:
21 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 NO .
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR LAINNYA
1
2
3
4
TARGET CAPAIAN TAHUN
REALISASI CAPAIAN TAHUN
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
SATUAN 2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
A
Pengembangan Data/Informasi/Statistik
1.
Tersedianya Buku Parepare Dalam Angka/Penyusunan dan pengumpulan data pokok daerah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2.
Tersedianya Buku PDRB Kota Parepare/Penyusunan dan pengumpulan data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
3.
Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Daerah/Penyusunan perkembangan ekonomi Kota Parepare Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Ekonomi/Penyusunan Indikator Kualitas Hidup Masyarakat Kota Parepare
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Buku Profil Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
4.
5. B 1.
22 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C 1.
D 1.
E 1.
F
1.
Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tersedianya KUA/PPAS
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya KUPAPBD/PPAS Perubahan Tersedianya LAKIP/TAPKIN
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan sosial budaya Perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Ruang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan ruang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
23 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 N o A B 1 2
Uraian
Pendapatan Daerah Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung a. Belanja Aparatur b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
Rencana Anggaran (dalam juta rupiah)
Realisasi Anggaran (dalam juta rupiah)
Rasio Antara Realisasi dan Rencana Anggaran (%) 2009 2010 2011 2012 2013
Rata-rata Pertumbuhah (%) Rencana
Realisasi
86,47 94,82
(1,30) 16,67
(3,44) 15,01
77,63 70,03 73,41
80,41 82,11 78,77
(7,97) (1,92) (13,89)
(11,25) (2,85) (15,17)
90,36
93,02
80,42
45,72
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
5.232 1.167
6.107 1.868
6.438 2.155
4.567 1.872
4.645 1.953
4.821 1.106
5.481 1.580
4.681 1.759
3.761 1.669
4.016 1.852
93 95
89,74 84,58
72,71 81,61
82,36 88,16
4.065 1.212 2.746
4.239 1.351 2.540
4.283 1.272 2.058
2.695 952 1.691
2.692 1.065 1.566
3.715 1.117 2.496
3.901 1.228 2.333
2.922 955 1.560
2.092 667 1.241
2.165 874 1.234
92 92 91
92,02 90,86 91,81
68,23 75,08 75,78
107
347
953
52
61
102,7
340
408
47
57
97
97,99
42,79
24 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Parepare
dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang dapat dipolarisasi dalam dua bagian, yaitu tantangan dan peluang. 2.4.1
Tantangan Tantangan merupakan segala kondisi yang diciptakan oleh lingkungan
eksternal dan berpotensi menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola segala kemampuan sumberdaya yang dimiliki dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa tantangan tersebut, antara lain : a. Derasnya arus globalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik secara lokal, nasional bahkan internasional serta pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatnya
daya
kritis
masyarakat
yang
menuntut
perencanaan
pembangunan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat; c. Semakin
berkembangnya
dimensi
perencanaan
pembangunan
daerah
menuntut perlunya SDM aparatur Bappeda meningkatkan kapasitas dan kompetensinya; d. Adanya kelompok masyarakat yang mulai apatis terhadap proses perencanaan pembangunan, contohnya Musrenbang yang dianggap hanyalah formalitas belaka akibat belum diimplemetasikannya peraturan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis masyarakat; e. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut peran Bappeda untuk lebih responsif terhadap keterbukaan informasi publik; f. Tumbuhnya daya saing antar daerah sehingga menuntut Bappeda mampu menghasilkan produk perencanaan yang visioner dan implementatif.
25 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
2.4.2
Peluang Faktor eksternal lainnya adalah peluang, merupakan segala kondisi yang
bernilai positif dan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang mendorong percepatan kinerja SKPD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Peluang yag ada, yaitu : a. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk membangun daerahnya sesuai potensi yang ada; b. Adanya Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 yang menempatkan Bappeda sebagai lembaga strategis dalam perencanaan pembangunan daerah; c. Aksesbilitas informasi yang lebih mudah dan cepat sehingga dapat mendukung peningkatan profesionalitas aparat; d. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan formal dan non formal.
26 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD Untuk dapat menyusun rencana strategis SKPD yang berkualitas dan responsif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi maka perlu mengidentifikasi permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi
Bappeda
Kota
Parepare
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi antara Bappeda dengan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD belum maksimal. Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah seharusnya melakukan supervisi kepada seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada dalam RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Namun, peran ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Bappeda dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2008-2013. 2. Sinergitas antara RPJMD dengan Renstra SKPD belum maksimal Sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja antara Renstra SKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena penetapan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dalam RPJMD kurang jelas. Hal ini menyulitkan SKPD dalam menjabarkan program prioritas dan menetapkan indikator kinerja dan targetnya sesuai arah dan kebijakan umum dalam RPJMD. 3. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan dukumen penganggaran belum maksimal.
27 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran merupakan hal yang penting dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih sebatas wacana sehingga banyak program dan kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD demikian pula sebaliknya. Demikian pula, tidak semua sasaran strategis dan kebijakan pembangunan yang ada dalam RPJMD terjabarkan dalam RKPD. Hal ini dapat menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak konsisten dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat berubah sesuai perkembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. 4. Koordinasi antara SKPD belum optimal Keberhasilan
pelaksanaan
program
pembangunan
juga ditentukan
oleh
seberapa intensnya koordinasi antara SKPD dilakukan khususnya bagi program pembangunan lintas sektoral. Namun kenyataannya, ego-ego sektoral masih sering ditemui dalam implementasi program dilapangan, SKPD saling mengklaim sebagai
pemilik
program
sehingga
implementasi
pembangunan
yang
seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral berubah menjadi parsial yang mengakibatkan sasaran pembangunan tidak tercapai. Diharapkan, ke depannya Bappeda mampu menjadi koordinator yang handal dalam memfasilitasi dan memediasi seluruh SKPD agar dapat bersinegi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari data base inilah, perencana mampu menyusun dokuemen perencanaan yang berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan, seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidentil yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat.
28 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi, masih mengikuti format lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak tersajikan. 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belum optimal Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat menyajikan outcome (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana konstribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Diharapkan ke depannya, Bappeda Kota Parepare mampu merumuskan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan hasil laporan yang lebih berkualitas. 7. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program perencanaan pembangunan masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang yang saat ini mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya
data
dan
informasi
tentang
kebutuhan
masyarakat
dan
permasalahan pembangunan yang mereka hadapi, yang dapat berdampak pada hasil perumusan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan harapam masyarakat. Untuk itu, Bappeda perlu berkoordinasi lebih baik lagi khususnya dengan pihak legislatif agar dapat mengimplementasikan Perda Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat karena hal ini diyakini dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan. 8. Kapasitas dan kompetensi aparatur perencana masih rendah Secara umum, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana di
29 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
tiap SKPD sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh aparatur yang kebetulan ditugaskan di bagian perencanaan SKPD yang hanya belajar secara otodidak melalui literatur-literatur perencanaan dan kursuskursus singkat. Diharapkan, Bappeda mampu berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD melalui
kerjasama
dengan
institusi
lain
yang
berkompeten
dalam
penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat fungsional perencana. 9. Koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan pertumbuhan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sangat cepat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan
ruang
yang
ketat
sehingga
pengembangan
wilayah
dan
pemanfaatan ruang banyak yang tidak sesuai dengan RTRW maupun RDTR. Dikhawatirkan jika tren ini berlanjut dapat mengakibatkan kesemrawutan penataan kota, kemacetan lalu lintas, daya dukung lingkungan menurun serta dampak negatif lainnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat untuk beraktifitas. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bappeda Kota Parepare dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare yang tercantum dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 20132018. Visi Pembangunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013–2018 adalah:
30 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
“TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE YANG MAJU, PEDULI, MANDIRI DAN BERMARTABAT” Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna : a. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. b. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan. c.
Mandiri,
mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan
permasalahan
berdasarkan
rujukan
dan
nilai-nilai
yang
berlaku
dimasyarakat. d. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya kesejahteraan
lokal,
mengembangkan
masyarakat
sesuai
investasi dengan
dan
prinsip
peningkatan pembangunan
berkelanjutan. c.
Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui
31 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. d. Memantapkan
penegakan
supremasi
hukum,
menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat. e. Mengaktualisasikan
nilai-nilai
agama
dan
budaya
lokal
dalam
mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Parepare Tahun 2013 – 2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 – 2018, sehingga Bappeda mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 2018. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui
amanat
tersebut,
review
Rencana
Strategis
Kementerian
PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam perumusan kegiatan dalam
32 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
rencana program startegis Bappeda Kota Parepare perlu dianalisis guna menilai keserasian,
keterpaduan,
sinkronisasi
dan
sinergitas
pencapaian
sasaran
pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. 3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut : Arah Kebijakan: 1)
Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2)
Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3)
Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan
pembangunan
dan
perumusan
kebijakan
penyelesaian
permasalahan pembangunan; 4)
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
5)
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan
internal, yaitu:
33 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
a) Eksternal: 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan; 2) Meningkatkan
kualitas
pemantauan
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan nasional; 3) Meningkatkan
kualitas
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan nasional; 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan; 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. b) Internal: 1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/aparatur; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan aparatur; 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas perencana di tingkat pusat dan daerah
dan
secara lebih proporsional dan
akuntabel; 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan
nasional
tersebut,
Kementerian
PPN/Bappenas
menetapkan
34 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu
program utama
(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a. Program teknis : Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. b. Program generik :
1). Program
generik
1:
Program
Dukungan
Manajemen
dan
PelaksanaanTugas Teknis lainnya. 2). Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3). Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. 3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas
pembangunan
jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 (lima) tahun kedepan akan terus mendorong terlaksananya
prinsip-prinsip
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
dalam
memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi keaparaturan; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan
bantuan
hukum;
pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajian
35 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
kebijakan
strategik; penataan
administrasi
kerjasama
luar
negeri;
serta
pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun
kedepan
(2010-2014),
yaitu:
1).
Mendorong
terlaksananya
perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya
percepatan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan strategis secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah; 4). Meningkatkan
kapasitas
pengelolaan
data
dan
informasi,
optimalisasi
pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan
kehumasan
dalam
konteks
keterbukaan
penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan kapasitas
informasi pengelolaan
keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan. Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program Sekretariat Jenderal berikut: 1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Kementerian
Dalam
Negeri.
Tujuan
dari
Program
ini
adalah
meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. 2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.
36 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun
2010-2014,
upaya
dan
langkah
strategik
utama
adalah
“Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025. Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat
prioritas-prioritas
khusus
yang
secara
langsung
mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan
kepada Menteri
Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut,
digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip: 1. Desentralisasi
dan
Otonomi
Daerah,
yaitu
dengan
memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan
rencana
selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; 3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Strategi
pencapaian
program
tersebut
dilaksanakan
dalam
koridor
kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:
37 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
1. Menjaga
persatuan
dan
kesatuan
serta
melanjutkan
pengembangan
sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2. Mendorong
pelaksanaan
otonomi
daerah
dan
penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik. 3. Mendorong
pembangunan
daerah
yang
berkesinambungan,
serta
meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 20102014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini; NO 1
PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)
INDEKS KINERJA PROGRAM 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan; Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayan provinsi; Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara; Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG); Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan; Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar
PENANGGUNG JAWAB Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
38 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8 provinsi, kabupaten/kota; 9. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi); 10. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan; 11. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar; 12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus; serta 13. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK. 2
Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (P4)
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
3
Peningkatan Kapasitas Keuangan
Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh Kementerian/Lembaga; Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah; Jumlah provinsi, kabupaten/kota, Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi; Persentase penyusunan SDPD/Grand Strategy; Jumlah dokumen revisi UU Nomor 32 Tahun 2004; Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah; Peraturan perUndang-Undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2004, Kajian mengenai Gubernur, Kajian Terkait Posisi dan Pemilihan Wakil KDH, serta UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9.
Persentase Inventarisasi peraturan perundangan-undangan sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU-an Otonomi daerah di pusat dan di daerah; serta 10. Persentase peraturan perundangan-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah.
1.
Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Direktorat Daerah
Keuangan
39 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8 Pemerintah Daerah (P5)
2.
3.
4. 5. 6.
7. 8.
9.
4
Bina Pembangunan Daerah (P6)
1.
2. 3.
4. 5.
pencapaian status WTP; Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu; Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu; Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se – Indonesia; Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian/Lembaga; Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap DAK; Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi; Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah; Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya; Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian
Direktorat Bina Pembangunan Daerah
40 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
6.
7. 8. 9. 10.
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17.
18. 19.
20. 21. 22.
23.
24.
25.
tata ruang; Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen. Jumlah daerah yang membentuk PTSP; Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE; Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE; Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP; Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis; Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia; Jumlah PTSP dengan kinerja baik; Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD; Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov; Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi; Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di daerah; Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang; Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif; Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam PTSP; Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP; Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota; serta Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah.
41 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P9)
1.
2.
3.
4.
5.
4
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10)
1. 2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
9.
10. 11. 12.
13.
14.
Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri; Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi; Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota tertentu; Jumlah review Laporan Keuangan Komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.
Inspektorat Jenderal
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran; Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi; Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya; Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014; Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri; Persentase implementasi Reformasi Birokrasi; Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999; Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen keaparaturan PNS Daerah; Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS; Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri; Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Sekretariat Jenderal
42 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8 Pemberhentian PNS; 15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD; 16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi; 17. Jumlah Perda yang dikaji; 18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan Prolegdagri; 19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN; 20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; serta 21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3.3.3. Review Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
dalam
penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 - 2018, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan visinya dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut : “ Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah “ Profesional,
terpercaya
dan
Kompetitif
merupakan
tantangan
kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2008-2013
dan
dengan
menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional, terpercaya dan Kompetetif diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi, kapasitas yang berdaya saing, belajar individu yang didasarkan pada etika dan moral
yang tinggi sehingga melahirkan
berbagai produk perencanaan yang
berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
43 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Rumusan visi ini mengandung makna bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
secara
efektif
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Kompetitif berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil. Disamping itu, perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output, dan outcome. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga mendukung Misi ke 7 (tujuh) RPJMD Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
lima
tahun
kedepan,
maka
dirumuskan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjamin sinergitas. 2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi; 4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana. Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan
pembangunan
yang
paripurna
dan
terciptanya
sinergitas
pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
44 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut; 1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya; 2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (buttom-up); 3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi; 5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan lintas wilayah; 6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif; 7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah. 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis 3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare guna strategi pengembangan kegiatan dalam RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031 dibatasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana pemanfaatan dan struktur ruang dalam pembahasan sebelumnya.
Pendekatan
yang digunakan adalah berdasarkan hasil rumusan potensi dan kendala serta peluang yang dimiliki Kota Parepare. Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah di Kota Parepare dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang masih tertinggal, melalui pengembangan sistem perkotaan, serta peningkatan dan pengembangan
45 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
sarana dan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial-ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah secara keseluruhan. Strategi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (carring capacity). Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal. Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kota Parepare terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
Pengembangan kawasan
budi daya di wilayah Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kota Parepare ditinjau dari fungsinya terdiri atas :
46 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya c. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas : -
Kawasan sempadan pantai
-
Kawasan sempadan sungai
-
Kawasan hutan kota
d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam - Kawasan rawan banjir - Kawasan rawan longsor - Kawasan rawan kebakaran f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota 3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomic oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti UndangUndang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan. Terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses
47 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
pembangunan
sehingga
dapat
melaksanakan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Secara
internal
peran
Bappeda
terhadap
KLHS
adalah
bagaimana
memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tabel 3.6 Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Parepare N0 1.
Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi skpd Data dan Informasi
Faktor
Permasalahan pelayanan SKPD
Penghambat
Data dan informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik
Keterbatasan Anggaran
Pendorong
Dukungan teknologi Kecenderungan pengembangan spasial
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis Beberapa isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, adalah : a. Perencanaan dan Penganggaran pro-growth, pro-poor, dan pro-job Perencanaan dan penganggaran daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Perencanaan Responsif Gender Perencanaan Responsif Gender merupakan perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan
dan
laki-laki
dalam
proses
penyusunannya.
48 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Perencanaan responsif gender perlu dilakukan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumberdaya, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, serta terhindarnya lakilaki dan perempuan yang mengalami diskriminasi, akibat perencanaan dan penganggaran yang belum optimal menggunakan analisis gender/analisis situasi. c. Pencapaian Target Pembangunan Milinium Perencanaan
Pembangunan
Daerah
harus
memperhatikan
Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs) yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua
anak
untuk
menyelesaikan
pendidikan
dasarnya,
mengentaskan
kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
49 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare pada dasarnya merupakan penjabaran sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare, sehingga perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda Kota Parepare dalam lima tahun mendatang harus berpedoman pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018. 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan cara pandang ke depan menyangkut kemana Bappeda Kota Parepare harus dibawa dan diarahkan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk berkarya secara konsisten dan mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa visi merupakan gambaran masa depan Bappeda yang menginspirasi seluruh pemangku kepentingan yang berisikan cita dan citra dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018. Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan, maka dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Parepare
2013-2018, Bappeda Kota Parepare menetapkan visi sebagai berikut :
Tahun
50 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
"Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional dan akuntabel" Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen yang ada di Bappeda Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan perubahan demi kemajuan dan eksistensi Bappeda Kota Parepare. Makna dari visi tersebut di atas adalah : 1. Institusi perencana yang visioner mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare
harus
memiliki
pandangan/wawasan
jauh
ke
depan
dengan
kemampuan memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal dan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Bappeda Kota Parepare harus mampu merencanakan dan mengendalikan perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 2. Institusi perencana yang partisipatif mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare harus mampu menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan secara obyektif dalam mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi suatu keniscayaan. Partisipasi aktif tersebut akan memberikan data dan informasi yang lebih akurat dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Bappeda harus memandang masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan sekedar objek sehingga masyarakat mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari pembangunan. 3. Institusi perencana yang profesional mengandung makna bahwa Bappeda Kota Parepare
harus
mampu
mengembangkan
kapasitas
dan
kompetensi
sumberdaya aparatur yang dimiliki, sehingga menjadi aparat perencana yang memiliki kemahiran dan kearifan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian (skills), ilmu pengetahuan dan pengalaman (knowledge) serta berpegang teguh
51 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
pada etika profesi (attitude), memiliki pengendalian diri (self control) dan berorientasi pada kualitas kerja dengan cara kerja yang lebih efisien dan efektif serta memiliki kepekaan (responsibility) yang tinggi terhadap perubahan kondisi dan masalah kemasyarakatan. 4. Institusi Perencana yang akuntabel bermakna bahwa Bappeda Kota Parepare dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya
harus
dapat
dipertanggungjawabkan baik proses pelaksanaannya maupun hasil yang diperoleh kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga
memudahkan
dalam
pengendalian.
Akuntabillitas
juga
berarti
memperhitungkan (account) sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top down-bottom up planning dan pendekatan politik. 4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Bappeda Kota Parepare merumuskan 4 (empat) misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan misi tersebut, adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana Sebagai penggerak perencanaan, peningkatan SDM aparatur perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses
52 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi yang apabila dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan akan mampu melahirkan aparatur yang profesional dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan Ketersediaan SDM aparatur perencana yang profesional perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana dimaksudkan bukan hanya berupa gedung beserta peralatan dan perlengkapannya,
tetapi juga mencakup
pengembangan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi perencanaan serta publikasi dokumen perencanaan yang dihasilkan. Teknologi informasi menjadi media komunikasi antara Bappeda dengan stakeholders perencanaan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas harus didahului oleh perencanaan yang berkualitas. Suatu perencanaan dapat dikatakan berkualitas jika perencanaan tersebut memiliki tiga hal penting, yaitu : i) Berbasis lokal, bahwa perencanaan harus didasarkan pada potensi lokal untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah tanggap
terhadap
dinamika
dan
aspirasi
masyarakat
sehingga
dapat
mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangun daerah secara efektif dan efisien; ii) bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang berarti perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan kerangka
53 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung terwujudnya tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional; iii) Akomodatif terhadap dinamika global, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan daerah. Hal ini ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah serta
masyarakat dalam
menghadapi arus globalisasi. 4. Optimalisasi
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan. Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang mengharuskan keterlibatan seluruh stakeholders perencanaan dalam perumusan kebijakan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Agar Bappeda dapat merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi, maka keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan khususnya di tingkat bawah (kelurahan) mutlak diperlukan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Bappeda yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang
perlu
dilakukan
untuk
mencapai
visi,
melaksanakan
misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Bappeda yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
54 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Misi Pertama: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana. Tujuan: 1. Mengembangkan kualitas SDM Aparatur Perencana. Sasaran: -
Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana.
2. Meningkatkan pelayanan Kinerja SDM Aparatur. Sasaran: -
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
-
Meningkatnya pelayanan dibidang penanaman modal daerah
Misi Kedua: Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan. Tujuan: 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana kantor. Sasaran: -
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.
-
Meningkatnya pengelolaan website Bappeda
Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas perencanaan. Tujuan: 1. Meningkatkan
kualitas
dokumen
perencanaan
pembangunan
dan
perencanaan
dan
Penganggaran daerah. Sasaran: -
Meningkatnya
kualitas
penyelesaian
dokumen
penganggaran daerah. -
Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran.
55 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
-
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
2. Mengembangkan Data/Informasi dan Statistik pembangunan daerah. Sasaran: -
Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah.
Misi Keempat: Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan.. Tujuan: 1. Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Perumusan
Perencanaan
Pembangunan Daerah. Sasaran: -
Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
-
Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD. Adapun misi, tujuan dan sasaran Bappeda untuk 5 (lima) tahun kedepan,
tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:
56 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
57 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
58 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
59 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
4.3.
Strategi Dan Kebijakan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Bappeda. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Bappeda Tahun 2013-2018, maka Bappeda akan melaksanakan 4 (empat) misi yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi kebijakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Bappeda. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi dan kebijakan Bappeda untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang dirinci menurut misi pembangunan jangka menengah daerah, dapat dilihat pada Tabel 4.2.
60 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
61 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
62 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
63 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
64 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan
yang dilaksanakan
oleh
suatu organisasi
sebagai
upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: I. Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat-Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyedian Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
65 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
- Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan operasional Administrasi Kesekretariatan /Perkantoran - Penunjang Kegiatan Rapat-rapat Kesekretariatan - Penyediaan spanduk dan bendera 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur - DED Kantor Bappeda Kota Parepare - Pengadaan kendaraan dinas operasional operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor - Pembangunan Kantor Bappeda - Pembangunan Ruang Resepsionis (Front Office) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. - Pendidikan Dan Pelatihan Formal - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Anggaran SKPD - Penyusunan Renstra SKPD - Penyusunan Renja SKPD - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD - Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
66 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
II.
PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Program Pengembangan Data dan Informasi - Penyusunan Profile Daerah. - Pengelolaan Website Bappeda. - Pengembangan data dan kebutuhan prasarana infrastruktur - Penyusunan Sistem pengendalian pemanfaatan ruang - Pengolahan, up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah Dan Besar - Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana. - Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi - Diklat Perencanaan Substantif 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah -
Pengembangan Partisipasi masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik.
-
Penyusunan Rancangan RPJMD.
-
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD.
-
Penyusunan Rancangan RKPD.
-
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
-
Monotoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
-
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pengenggaran Daerah. -
Publikasi Produk-Produk Perencanaan.
pembangunan
Dan
67 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
-
Penyusunan Laporan Akuntabiliitas Kinerja.
-
Koordinasi Penyusunan LAKIP Dan TAPKIN
-
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
-
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2010.
-
Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD.
-
Koordinasi Penyusunan Renja SKPD.
-
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.
-
Koordinasi Penguatan sistem Inovasi Daerah.
-
Penyelenggaraan
sistem
pelaporan
perencanaan
pembangunan
daerah -
Pengendalian dan Evaluasi dokumen perencanaan
-
Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
-
Koordinasi Dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. - Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Parepare. - Penyusunan
Perkembangan
Ekonomi
Kota
Parepare/Indikator
Ekonomi Daerah - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah - Pengembangan Ekonomi Lokal - Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal - Pengembangan Penanaman Modal. - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat - Studi Kelayakan Bisinis - Analisis Perekonomian Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya -
Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat
68 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
-
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
-
Penyusunan Indikator Kualitas Hidup Masyarakat Kota Parepare
-
Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua
-
Pengarusutamaan Gender
-
Koordinasi Perencanaan sosial budaya
-
Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak
-
Koordinasi Program Keluarga Harapan
-
Kajian Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat SD, SMP, SMU/SMK
7.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam
-
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
-
Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
-
Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Sarana Air Bersih
-
Studi Kelayakan Dan DED Proteksi Sungai Karajae
-
Koordinasi Dan Inovasi Manajemen Pembangunan Perkotaan
-
Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA Dan Perda RTH
-
Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya Parepare (Jompie)
-
Koordinasi Kawasan Dan Konservasi Alam Daerah
-
Lomba Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tingkat Kota Parepare
8.
Program Kerjasama Pembangunan
-
Kerjasama penelitian inovatif
-
Koordinasi Pengembangan Penelitian
-
Fasilitasi Kajian Pendirian Pendidikan Tinggi
-
Penataan Sistem Transportasi Perkotan
-
Pengukuran Ekspektasi publik terhadap kebijakan pemerintah
-
Penyelenggaraan Seminar Internasional
9.
Program Perencanaan Tata Ruang
69 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
-
Koordinasi Dan Evaluasi Perda RTH
-
Evaluasi RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031
-
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare
-
Penyusunan Perda RTRW Kota Parepare
-
Sosialisasi Perda RTH Dan Perda Konservasi SDA
-
Koordinasi Dan Evaluasi Percepatan Pembangunan RTHKP
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang -
Pengawasan Pemanfaatan Ruang (BKPRD)
11. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan -
Koordinasi Hubungan Antar Daerah Kawasan Teluk Parepare Dan Sekitarnya
12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 13. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 14. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah -
Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah
-
Penyusunan Dan Pengumpulan Data Pokok Daerah
-
Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB
-
Penyusunan Dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare
5.2. Indikator kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan
70 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Kota Parepare selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan
RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 5.1
berikut ini:
71 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
72 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
73 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
74 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
75 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
76 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
77 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
78 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
79 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA PAREPARE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018 Indikator Kinerja Bappeda Kota Parepare yang menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Indikator kinerja Bappeda Kota Parepare yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 seperti tampilan pada Tabel 6.1 berikut. Table 6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kota Parepare yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Parepare
No.
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Tahun 2013
Target Capaian Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja Akhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Jumlah kerjasama PMDN Dan UKM
0
1
1
1
1
2
6
2
Jumlah PMDN yang disetujui
0
0
1
1
1
1
4
3
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang terimplementasikan
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
80 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
No.
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Tahun 2013
Target Capaian Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja Akhir
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4
Jumlah rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimlementasikan
60%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
Bab VII PENUTUP Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan). Renstra Bappeda diperlukan sebagai alat
untuk mengarahkan tujuan Bappeda.
Renstra
merupakan awal
dari proses
akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Parepare tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Parepare tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kota Parepare tahun 2005 – 2025. Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD yang mengacu pada RKPD.
Parepare, Oktober 2014 Kepala Bappeda
81 | R e n s t r a B a p p e d a 2 0 1 3 - 2 0 1 8
Ir. H. Zahrial Djafar B, MM Nip. 19580425 198801 1 001
