P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T

PERATURAN DAERA H KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010 – 2015

Simpang Empat, Oktober 2011

PERATURAN DAERA H K A B U P A T E N P A S A M A N B A RA T NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 – 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan

BUPATI PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.

Kepala daerah adalah Bupati Pasaman Barat.

4.

Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten.

5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

8.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 11. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 22. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 25. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 27. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 29. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Kedudukan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah. (2) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010. BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat Pasal 4 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 bertujuan untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Pasaman Barat Pasal 5 Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 meliputi: 1. Pedoman bagi SKPD didalam menyusun Renstra SKPD; 2. Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan; 3. Pemerintahan Nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari SISTEMATIKA PENULISAN Pasal 7 (1) Sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 disusun sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

: TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT

BAB V

: ANALISIS FAKTOR STRATEGIS DAN PREDIKSI PEMBANGUNAN

BAB VI

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII : STRATREGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB IX

: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB X

: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB XI

: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

(2) RPJMD dimaksud pada pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD Pasal 8 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal ….. Oktober 2011 BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal …… Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

YULIZAR BAHARIN NIP. 19550527198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR ...................................................... Jabatan Wk. Bupati Sekda Ka. Bappeda Sekretaris

Tanggal

Paraf

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010 – 2015

I.

PENJELASAN UMUM Pada awal periode kepemimpinan Bupati terpilih tahun 2010, dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD dimaksud merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah periode 2010 – 2015. Dalam RPJMD dijabarkan Visi, Misi dan Program Bupati terpilih. RPJMD sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 – 2015.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s / d Pasal 8

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………………………………… 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………. 1.2 Landasan Hukum….. ………………………………..………………………….. 1.3 Hubungan Antar Dokumen………….………………………………………… 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………. 1.5 Maksud dan tujuan………………………………………………………………..

I-1 I-1 I-1 I-3 I-4 I-5

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.................................................. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.............................................. 2.3 Aspek Pelayanan Umum...........................................................

II-1 II-1 II-6 II-26

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN............................................................... 3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah....................................... 3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah.............................................. 3.3 Analisa Pembiayaan Daerah......................................................

III-1

BAB IV

ANALISIS FAKTOR STRATEGIS..................................................... 4.1 Analisis Faktor Strategis Internal............................................... 4.2 Analisis Faktor Strategis External..............................................

IV-1 IV-1 IV-3

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN............................................. 5.1 Visi Jangka Menengah Daerah.................................................. 5.2 Misi......................................................................................... 5.3 Tujuan dan Sasaran.................................................................

V-1 V-1 V-2 V-2

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................................

VI-1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH....

VII-1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.............................................................

VIII-1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................................

IX-1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .................... 10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016......................................... 10.2 Kaidah Pelaksanaan................................................................. 10.3 Pengendalian dan Evaluasi.......................................................

X-1 X-1 X-1 X-2

III-1 III-8 III-15

DAFTAR ISI Hal

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………………………………… 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………. 1.2 Landasan Hukum….. ………………………………..………………………….. 1.3 Hubungan Antar Dokumen………….………………………………………… 1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………. 1.5 Maksud dan tujuan………………………………………………………………..

I-1 I-1 I-1 I-3 I-4 I-5

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.................................................. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.............................................. 2.3 Aspek Pelayanan Umum...........................................................

II-1 II-1 II-6 II-26

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN............................................................... 3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah....................................... 3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah.............................................. 3.3 Analisa Pembiayaan Daerah......................................................

III-1 III-1 III-8 III-15

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT ……. 4.1 RPJMD Propinsi Sumatera Barat .............................................. IV.1 4.2 RPJPD Kabupaten Pasaman Barat ........................................... IV.3 4.3 RTRW Kabupaten Pasaman Barat ........................................... IV.7

BAB V

ANALISIS FAKTOR STRATEGIS DAN PREDIKSI PEMBANGUNAN 5.1 Analisis Faktor Strategis Internal............................................... 5.2 Analisis Faktor Strategis External.............................................. 5.3 Isu-Isu Strategis ..................................................................... 5.4 Prediksi Pembangunan Daerah ................................................

V-1 V-1 V-3 V-4 V-5

BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN............................................. 6.1 Visi Jangka Menengah Daerah.................................................. 6.2 Misi......................................................................................... 6.3 Tujuan dan Sasaran.................................................................

VI-1 VI-1 VI-2 VI-2

BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................................

VII-1

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH....

VIII-1

BAB IX

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.............................................................

IX-1

BAB X

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................................

X-1

BAB XI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .................... 10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016......................................... 10.2 Kaidah Pelaksanaan................................................................. 10.3 Pengendalian dan Evaluasi.......................................................

XI-1 XI-1 XI-1 XI-2

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015 pada dasarnya merupakan penjabaran lebih kongkrit dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang terpilih dalam proses Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada). Dengan demikian, penyusunan rencana pembangunan ini adalah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah setempat yang tercermin dari hasil pemungutan suara dalam Pemilikada secara demokratis. Dokumen RPJMD ini disusun dalam rangka pelaksanaan dari amanat UndangUndang tersebut di atas dalam kerangka penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah secara terpadu. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan berpedoman pada dokumendokumen RPJP Daerah, RTRW dan memperhatikan RPJM Nasional. Secara umum, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat memuat kondisi umum daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan umum dan bidang pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah. Dengan demikian, RPJMD priode 2010-2015 ini berisikan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan kondisi sosial dan ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat setempat sebagai pelaksanaan dari arah pembangunan daerah lima tahunan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat ini dilakukan dengan menggunakan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

I-1


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

I-2


15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025. 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat ini mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dan dalam lingkup perencanaan provinsi mengacu pada RPJPD dan I-3


RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Sementara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasaman Barat, RTRW Kabupten Pasaman Barat. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Pasaman Barat menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). RPJM Kabupaten Pasaman Barat juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20102015 terdiri dari 10 bab yang berisikan : BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan rencana, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat gambaran umum tentang kondisi geografis dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah sebagai dasar untuk melanjutkan pembangunan daerah untuk lima tahun berikutnya.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelola Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT Memuat secara umu tentang arahan dokumen perencanaan terkait seperti RPJMD Propinsi Sumatera Barat, RPJPD Kabupaten Pasaman Barat, dan RTRW Kabupaten Pasaman Barat

BAB V ANALISA FAKTOR STRATEGIS DAN PREDIKSI PEMBANGUNAN Analisa faktor strategis meliputi analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, isu-isu strategis dan prediksi pembangunan yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang merupakan aktualisasi target dan harapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat terpilih.

BAB VII

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari strategi yang dipilih. I-4


BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indicator kinerja. BAB IX

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Serta pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapian indicator kinerja pada awal perencanaan.

BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat indikator kinerja daerah yang akan dicapai sampai akhir periode RPJMD. BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat pedoman dalam perencanaan pada masa transisi yaitu sebelum ada RPJMD yang baru. 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat periode 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Disamping itu, RPJMD ini juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), dalam rangka mewujudkan proses pembangunan daerah yang bersinergi dan saling menunjang secara makro dan lintas sektoral. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat ini bertujuan untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Pasaman Barat dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.

I-5


I-6


BAB II KONDISI UMUM DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas, Letak, Kondisi Geografis dan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis katulistiwa yang terletak antara 0003' Lintang Utara - 0011' Lintang Selatan dan antara 99010' - 100004' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km2 atau 9,29 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak pada ketinggian antara 0 - 2.912 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter di atas permukaan laut. Sebahagian besar wilayah datar, sebahagian lagi berupa daerah berbukit, pegunungan dan pulau-pulau kecil. Dan didominasi juga dengan sebahagian wilayah lautan dan pesisir pantai. Topografi datar terdapat di Kab. Pasaman Barat di bagian barat Kecamatan Kinali, Luhak nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, Pasaman, Sungai Aur, lembah Melintang dan Koto Balingka, sedangkan bergelombang hingga bergunung bagian timur dan utara kemiringan lereng antara 30 - 60% tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan data dari Pasaman Barat Dalam tahun 2010 luas lahan kabupaten Pasaman Barat seluas 269.517 Ha. Dengan luas perkampungan 8.344 Ha (3,10%). Penggunaan lahan terkecil adalah lahan kawasan industri yaitu 1.120 Ha (0,42%) Sedangkan lahan terluas adalah perkebunan rakyat 71.338 Ha (26,47%). Sedangkan apabila dilihat luas area hutan secara keseluruhan mencapai 127.887 Ha, yang terdiri dari cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi. Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 nagari dengan daerah dan batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Bagian Timur : Kabupaten Pasaman Bagian Selatan : Kabupaten Agam. Bagian Barat : Samudera Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 11 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Pasaman dengan luas 508,93 km2 (13,09%). Dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisir merupakan wilayah yang relatif kecil yakni tercacat 123.31 Km2 (3.17 %). Tabel 2.1 memberikan rincian luas wilayah menurut kecamatan. Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan No 1 2 3 4 5 6

Kecamatan Sungai Beremas Ranah Batahan Koto Balingka Lembah Melintang Sungai Aur Gunung Tuleh

Ibu kotanya Air Bangis Silaping Parit Ujung Gading Sungai Aur Simpang Tiga

Luas (km2) 440,48 354,88 340,78 263,77 420,16 453,97

Jumlah Nagari

Jorong

Persentase Luas (%)

1 2 1 1 1 2

12 30 26 16 22 20

11,33 % 9,13% 8,7% 6,78% 10,81% 11.68%

II-1


7 8 9 10 11

Alin Simpang Empat Sasak Simpang Tiga Kinali Talu

Pasaman 508,93 Sasak Ranah Pasisie 123,31 Luhak Nan Duo 174,21 Kinali 482,64 Talamau 324,24 Jumlah 3.887,77 Sumber : Pasaaman Barat Dalam Angka tahun 2010

3 1 2 2 3 19

22 7 14 13 20 202

13,09% 3.18% 4,48% 12.41% 8,34% 100%

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi penduduk tahun 2009 berjumlah sebanyak 338.567 jiwa dengan komposisi 170.743 jiwa laki-laki dan 167.824 jiwa perempuan Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa lakilaki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (Sebelas ) kecamatan di kabupaten Pasaman Barat. Jika kita melihat distribusi penduduk perkecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di kecamatan pasaman yakni 54.556 jiwa.diikuti oleh kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 54.281 jiwa dan kecamatan lembah melintang 39.616 jiwa.sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 13.200 jiwa Pasaman Barat. Namun jika di bandingkan dengan luas wilayah,penduduk terpadat berada dikecamatan luhak nan duo dengan kepadatan penduduk 198 jiwa/ Km2. diikuti oleh kecamatan lembah melintang dengan 150 jiwa/Km2. Pada tahun 2009 jumlah rumahtangga dikabupaten Pasaman Barat sebanyak 79.766 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk didapat rata-rata penduduk per rumah tangga pada tahun 2009 dikabupaten Pasaman sebanyak 4 jiwa/ rumah tangga. b. Topografi Kabupaten Pasaman Barat keadaan tanahnya bervariasi antara datar, bergelombang, dan bukit bergelombang. Untuk melihat keadaan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Pasaman Barat Ketinggian Masing-Masing Kcamtan dari Permukaan Laut. No

Kecamatan

1 Sungai Beremas 2 Ranah Batahan 3 Koto Balingka 4 Sungai Aur 5 Lembah Melintang 6 Gunung Tuleh 7 Talamau 8 Pasaman 9 Luhak Nan Duo 10 Sasak Ranah Pasisie 11 Kinali Sumber : Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2009

Ketinggian dari Pemukaan Laut (mdpl) 0-319 23-753 0-811 0-1875 15-725 26-1875 225-2010 40-2913 0-1250 0-10 0-1332

Wilayah topografi Kabupaten Pasaman Barat antara berada pada ketinggian 02913 mdpl. Apabila dilihat dari ketinggian tersebut wilayah Pasaman Barat dapat dikategorikan kedala 4 kondisi yaitu: II-2


1. Daratan yang berada pada ketinggian sampai dengan 5 Meter dari permukaan laut. Satuan topografi ini, area daratan rendah seperti Sasak, Sikilang, Sikabau dan Air Bangis dan desa-desa pantai lainnya. 2. Daratan yang bergelombang di atas 15 meter 3. Kawasan bergelombang yang menuju kawasan perbukitan dengan ketinggian diatas 50 meter 4. Areak perbukitan dengan ketinggian sampai dengan 2913 meter diatas permukaan laut, yang sebahagian besar merupakan kawasan lindung. c. Hidrologi Hidrologi yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Sungai yang melintas di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang berpola dendritik. Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang mengalir di wilayah kabupaten Pasaman Barat ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini yang mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang rawan banjir. Kondisi air tanah dalam di Kabupaten Pasaman Barat memilik potensi yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat. d. Klimatologi Suhu udara di wilayah Kabupaten Pasaman Barat berkisar 20ºC - 26ºC dengan kelembaban udara 88%. Kecepatan angin di wilayah darat minimal 4 km/jam dan maksimal 20 km/jam. Dari hasil pemantauan stasiun Meteorologi, pada tahun 2008 dengan curah hujan berkisar antara 115 mm – 493mm untuk daerah Simpang Tiga dengan rata-rata hari hujan antara 3-12 hari perbulan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3. Berdasarkan tabel 2.3, maka menurut Ferguson dan Scenet, Kabupaten Pasaman Barat tergolong pada jenis/tipe iklim A (sangat basah) atau tropika basah. Tabel 2.3 Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Tempat-tempat Terpilih Tahun 2009 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

XY X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X

Simpang Tiga 493 12 413 10 383 10 434 8 250 7 394 8 330 6 291 11 156 11 524

Ujung Gading 830 17 424 13 1118 19 750 19 321 13 316 8 238 11 408 11 768 11 209

II-3


Y 8 X 264,8 Y 7 Desember X 115 Y 3 Keterangan: X adalah curah hujan, Y adalah hari hujan Sumber :Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2010 November

10 126 4 500,2 17

e. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini didominasi oleh pemanfaatan untuk perkebunan yaitu lebih dari 50% dari luas area yang terdiri dari perkebunan rakyat 71.338 Ha (26,47%) dan perkebunan besar yang dikelola oleh perseroan dan koperasi seluas 69.541 ha (25,80%). Sedangkan untuk lahan sawah terdiri dari sawah Irigasi 15.904 Ha dan sawah tadah hujan 11.156 Ha (4,14%) Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Tabel persentase luas lahan menurut jenis penggunaannya. No 1 2 3

Penggunaan Lahan

Perkampungan Kawasan Industri Sawah - Irigasi - Tadah Hujan 4 Tegalan/Ladang 5 Kebun Campuran 6 Perkebunan Rakyat 7 Perkebunan Besar 8 Hutan 9 Tanah Belukar 10 Tanah Rusak 11 Perairan 12 Padang Rumput 13 Hutan Sejenis 14 Lain-lain Total Sumber: BPS, Pasaman Barat Dalam Angka

Luas (Ha)

%

8.344 1.120

3,10 0,42

15.904 11.156 7.413 13.939 71.338 69.541 13.256 30.045 2.109 20.707

5,90 4,14 2,75 5,17 26,47 25,80 4,92 11,15 0,78 7,68

4.645 269.517

1,72 100

2.1.3.Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan karakteristik wilayah untuk kabupaten Pasaman Barat dapat diidentifikasi beberapa daerah yang termasuk rawan bencana diantaranya: a. Kawasan Rawan Banjir Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasaman Barat menurut analisis kebencanaan adalah banjir. Kawasan yang teridentifikasi rawan banjir adalah Kecamatan Pasaman, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamaran Luhak Nan Duo. Hal ini disebabkan karateristik lahan berupa satuan bentuk lahan yang memiliki topografi dataran dan cekungan pada daerah aliran sungai. b. Tsunami Seluruh bagian pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan rawan bahaya tsunami. Untuk kawasan pesisir barat pada wilayah Kabupaten II-4


Pasaman Barat yaitu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Sungai Aur. c. Abrasi dan Tanah Longsor Dari data yang ada, kawasan abrasi yang paling rawan adalah daerah pantai di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Dari tahun 2006, hampir tiap tahunnya terjadi bencana abrasi pantai. Untuk kawasan longsor di wilayah Pasaman Barat hanya terdapat di kecamatan Talamau yang dilintasi jalan menuju Lubuk Sikaping. d. Rawan Gempa Karena lokasi Pasaman Barat berada di bawah dua patahan besar yaitu pertemuan lempeng Eurosia dan Australia dengan jalur patahan Semangko Besar (ring of fire), maka seluruh kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan rawan gempa. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Menurut konsep Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia (1988), analisis indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dari beberapa aspek pula yaitu: dari sisi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita, pengangguran dan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu di Indonesia Badan Pusat Statistik mengeluarkan buku laporan pendapatan nasional untuk mengetahui perkembangan indikator ekonomi makro. Meskipun pencapaian kinerja dari sisi indikator makro tersebut sampai sekarang ini kelihatannya masih diperdebatkan orang, karena sering para ahli menganggap bahwa capaian kinerja tersebut bukanlah menunjukkan kinerja Pemda semata, tetapi juga merupakan kinerja bersama antara pemerintah kabupaten, masyarakat serta swasta. Namun demikian keberhasilan capaian kinerja tersebut sudah tentu tidak terlepas dari semakin baik dan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemda. Berdasarkan sifatnya aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social, serta seni dan budaya. Untuk melihat gambaran umum aspek kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisa kinerja untuk focus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan pada indicator Pertumbuhan PDRB, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas tertangani. a. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Pasaman Barat atas dasar harga konstan selama beberapa tahun terakhir ternyata mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara rata-rata selama periode 2006-2009 ternyata mencapai sebesar 6,36%. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Pasaman Barat menurut harga konstan baru sebesar 6,36 %, dan kemudian meningkat menjadi sebesar 6,40% pada tahun 2008. II-5


Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut memberikan indikasi bahwa selama periode 2006-2009 telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut sudah tentu disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemda selama periode tersebut. Sebab dengan meningkatnya pelayanan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, sudah tentu mampu mempercepat gerak roda perekonomian sehingga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi yang ada. Secara umum, sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam perkonomian adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Adapun kontribusi masing-masing sektor yang dominan tersebut dapat menggambarkan perkembangan struktur perekonomian daerah kabupaten Pasaman Barat dari tahun ketahun. Perkembangan pertumbuhan sektor pertanian terutama didukung oleh pesatnya pertumbuhan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian rata-rata mencapai 7,29%. Sektor pertanian disamping memiliki pertumbuhan yang cukup pesat juga memberikan kontribusi cukup besar dan bahkan 231,96% dari total PDRB menurut harga yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat dalam empat tahun terakhir ini. Cukup besarnya kontribusi sektor pertanian ternyata belum diiringi oleh pertumbuhan industri pengolahan, sehingga sinergi antara output tanaman hulu ke hilir masih diperlukan beberapa tahun ke depan. Adapun selengkapnya tabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Harga Konstan) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2009 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Pangan & Holtikultura b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan & Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN &PENGGALIAN a. Pertambangan Tanpa Migas b. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. industri Tanpa Migas 4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih 5. BANGUNAN

2006

2007

2008

2009

7,29 7,96 7,29 6,92 6,62 5,54 5,13

7,42 7,32 3,52 6,12 5,01 3,12 4,02

7,30 7,41 12,33 6,24 5,09 5,24 4,10

7,16

Ratarata 7.29

4,11

4.34

5,13 5,73

4,02 5,48

4,10 5,55

5,45

4.2

5,73 6,45 6,59

5,48 6,45 6,62

5,55 6,28 6,36

6,67

6.4

5,28 6,27

5,06 6,48

5,60 6,52

6,56

6.4

II-6


6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7,13 7,49 a. perdagangan Besar & Eceran 7,17 7,52 b. Hotel 5,92 6,02 c. restoran 4,35 4,56 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,74 6,74 a. Angkutan 5,31 6,59 1. Angkutan Kereta Api 2. Angkutan Jalan Raya 5,23 6,58 3. angkutan Laut Sungai, Danau& Penyeberangan 4. Angkutan Udara 5. Jasa Penunjang Angkutan 6,24 6,77 b. Komunikasi 9,86 8,12 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 5,36 5,24 a. Bank 5,27 5,12 b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang 6,08 5,86 c. Sewa Bangunan 4,98 5,02 d. Jasa Perusahaan 5,37 4,68 9. JASA-JASA 3,51 2,93 a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 3,47 2,87 b. Swasta 3,76 3,34 1. Sosial Kemasyarakatan 4,69 3,96 2. Hiburan & Rekreasi 4,43 4,24 3. Perorangan & Rumahtangga 3,07 2,86 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 6,36 6,41 Sumber: BPS, Pasaman Barat Dalam Angka untuk beberapa tahun.

7,39 7,42 6,18 4,69 6,66 6,44

7,04

7.2

6,13

6.3

6,63

6,67 8,68 5,64 5,48 5,30 5,50 5,92 5,60 3,03 2,98 3,38 4,24 4,36 2,72 6,40

5.43

3,18

2.43

6,26

6.3

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah pemerataan pendapatan yang merupakan aspek penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam memeratakan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Karena terjadinya ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial dan lain sebagainya. b. Indeks Gini Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah Rasio Gini dan distribusi persentase pendapatan yang diterima seluruh masyarakat baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah, berpendapatan sedang (menengah) dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (kriteria Bank Dunia). Rasio Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva lorenz dengan luas segi tiga dibawah garis diagonal. Berdasarkan hasil susenas tahun 2007 dan 2008 tampaknya telah terjadi pergeseran/perubahan indeks gini dan perubahan komposisi distribusi pendapatan seluruh masyarakat daerah Kabupaten Pasaman Barat menurut versi Bank Dunia. Besaran koefisien indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat II-7


dikatakan merata jika indeks gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati 1. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2007 menghasilkan indeks gini 0,2470. Sedangkan pada tahun 2008 tercatat indeks gini sebesar 0,2206. Tabel 2.6 Indeks Gini dan Sebaran Pendapatan Menurut Klasifikasi Bank Dunia Tahun 2007 dan 2008 Tahun

Indeks Gini

2007

0,2470

Klasifikasi Bank Dunia 40% Pertama 40% Kedua 20% Ketiga 25,82

37,70

36,48

2008 0,2206 25,38 41,20 33,42 Sumber: Bappeda, Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2006-2008, Pasaman Barat 2009

Dengan adanya pergeseran indeks gini selama periode 2007-2008 memberikan arti bahwa pada tahun 2008 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sedikit lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat yang terjadi pada tahun 2007. Kondisi ini memberikan arti yang baik, yakni semakin meratanya ketimpangan diantara kelompok penduduk. Selanjutnya, jika dilihat distribusi pendapatan menurut klasifikasi Bank Dunia menunjukkan bahwa dari seluruh pendapatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2008, sebesar 25,38% dapat dinikmati oleh 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah. Sedangkan 40% kelompok penduduk berpenghasilan menengah memperoleh porsi pendapatan sebesar 41,20%. Sementara itu, sebesar 33,42% dari seluruh pendapatan dinikmati oleh sebanyak 20% kelompok berpenghasilan tinggi. Kriteria yang disusun oleh Bank Dunia untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan suatu daerah adalah sebagai berikut: 1. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh <12% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap tinggi. 2. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh 12%-17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap sedang. 3. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh >17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap rendah. Sesuai dengan kriteria Bank Dunia diatas, maka hasil susenas tahun 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat masih termasuk dan kategori rendah, karena 40% penduduk berpendapatan rendah masih dapat menikmati total pendapatan yang lebih besar dari 12%. Bahkan pada tahun 2008 porsinya cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2007. Semakin baiknya pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat diduga semakin baiknya peran lembaga sosial seperti amil zakat yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. II-8


c.

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat terus mengalami penurunan. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat, cukup banyak program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sendiri. Dari data hasil sensus BKKBN persentase penduduk PRA SEJAHTERA dari tahun 2007 sampai tahun tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 13,76% tahun 2007 menjadi 9,61% pada tahun 2009. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.7 Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 No

Tahun

Persentase Penduduk Miskin (%)

2 2007 3 2008 4 2009 Sumber: BPS, data susenas 2006-2009

13,76 10,96 9,61

Sedangkan data RTS, berdasarkan data PPLS Biro Pusat Statistik dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2006-2009, dengan adanya program-program pembangunan kabupaten Pasaman Barat dapat menurunkan Rumah Tangga Miskin dari 32.007 KK tahun 2006 menjadi 24.179 KK tahun 2009. Program pembangunan dalam penuntasan kemiskinan melibatkan semua dinas teknis dan saling terintegrasi. Diantaranya, bantuan kredit mikro nagari, bantuan peralatan untuk mendukung perekonomian, bantuan pemasaran produk. d.

Rasio Penduduk Bekerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari data yang di publikasi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2006 rasio penduduk bekerja mencapai 91,71 %, dengan kata lain pada saat itu jumlah pengangguran hanya mencapai kurang dari 10 %. Namun pada tahun berikutnya rasio penduduk bekerja menurun hingga menjadi 91,03 %, akan tetapi kondisi ini kembali membaik pada tahun 2008 dimana rasio penduduk yang bekerja dapat mencapai 94,62 %. Berdasarkan kondisi terakhir angka ini cukup menggembirakan karena mengindikasikan jumlah pengangguran mendekati angka 5% di kabupaten Pasaman Barat. Kenyataan yang demikian memberikan indikasi bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait telah memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka pengangguran pada tahun 2008. Tabel 2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2009 Unsur Penduduk

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Jumlah Penduduk yang bekerja 133.696 135.932 160.372 Angkatan Kerja 145.789 149.327 169.487 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 91,71 91,03 94,62 Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2009

Tahun 2009 148.645 139.868 94,62

II-9


Menurut informasi dan data yang tersedia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja. Karena itu, untuk mengatasi masalah pengangguran di masa mendatang, maka Pemda sebaiknya lebih meningkatkan pengembangan sektor pertanian tersebut. Disamping itu sektor perdagangan dan jasa juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja di daerah Pasaman Barat. e.

Pendapatan Perkapita Untuk mengevaluasi perkembangan tingkat kemakmuran kasar yang terdapat di kabupaten Pasaman Barat dapat juga dianalisis dari perkembangan pendapatan per kapita selama 3 tahun terakhir ini. Dengan menggunakan data PDRB atas harga berlaku dan membagi dengan jumlah penduduk maka didapatkan PDRB per Kapita pada tahun tersebut. Berdasarkan atas dasar harga berlaku ternyata PDRB per kapita kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan yang dicapai pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB per kapita kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dan tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.5 Berdasarkan tabel diatas, telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun. Secara umum terjadinya peningkatan pendapatan per kapita tersebut tidak terlepas dari besarnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dan tanaman pangan holtikultura disamping sektor lapangan usaha lainnya. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 kinerja sektor perkebunan telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah Kabupaten Pasaman Barat. Tabel 2.9 Perkembangan Pendapatan Per kapita Kabupaten Pasaman Barat 2006-2009 Tahun

PDRB Atas Harga Berlaku

Jumlah penduduk

Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)

Peningkatan (%)

2006

3.507.374,96

322.780

10,87

2007

4.115.816,86

327.787

12,56

15,55

2008

4.868.055,28

333.192

14,61

16,36

16,3

12.08

2009 5.517.733.25 338.567 Sumber : BPS, Pasaman Barat Dalam Angka, Data Diolah

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir namun juga diikuti pengeluaran per kapita masyarakatnya yang ikut meningkat dari tahun ke tahun. Angka pengeluaran per kapita Kabupaten Pasaman Barat hampir sama dengan angka pengeluaran rata-rata di seluruh Kabupaten yang ada di Sumatra Barat. Pada tahun 2006 misalnya, angka pengeluaran per kapita daerah Kabupaten Pasaman Barat mencapai sebesar Rp.6,06,- juta. Sedangkan secara rata-rata pengeluaran riil Kabupaten di Sumatera Barat mencapai sebesar Rp.6,16 juta. Pada tahun yang sama pendapatan per kapita Kabupaten Pasaman Barat II-10


mencapai Rp.10,87 juta. Dengan demikian artinya rata-rata penduduk di daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat menabung sebesar Rp.4,71 juta pada tahun 2006 tersebut. Demikian halnya pendapatan per kapita tahun 2007 di Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 12,56 juta dengan pengeluaran riil sebesar Rp. 6,11 juta atau dapat menyimpan sebesar Rp 6,46 juta. Tahun 2008 pendapatan per kapita di Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp 14,61 juta dengan pengeluaran riil pada tahun yang sama sebesar Rp 6,16 juta atau dapat menyimpan sebesar Rp. 8,45 juta. Sedangkan untuk tahun 2009 mencapai 16,3 juta. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Salah satu indikator untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan kesejahteraan sosial adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan pertama kali oleh UNDP dalam evaluasi pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM ini meliputi 3 asek penting yaitu pendidikan, kesehatan dan dayabeli (pendapatan) masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari IPM Kabupaten Pasaman Barat yaitu 68,26 pada tahun 2006 menjadi 68,84 tahun 2007 dan 69,33 pada tahun 2008. Sedang untuk tahun 2009 menjadi 69,33. Angka ini dibawah rata-rata IPM Sumatera Barat yaitu 71,65 di tahun 2006 dan 72,23 di tahun 2007 serta 72,96 di tahun 2008. Dari tiga kabupaten lain di daerah sekitarnya, IPM Kabupaten Pasaman Barat ternyata masih tertinggal dan lebih rendah. Selama periode tiga tahun terakhir (2006-2008) kelihatannya IPM Pasaman Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten yang sama-sama mekar yaitu Darmasraya dan Solok Selatan untuk 2009 IPM Kabupaten Pasaman Barat berada diatas kedua kabupaten tersebut. Dengan demikian, kedepan sudah tentu tantangan pembangunan daerah akan sangat dirasakan bagi Kabupaten Pasaman Barat karena dalam tatanan pembangunan global menuntut setiap daerah memiliki nilai tambah “value added” dalam aspek pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) terhadap pembagunan. Dalam arti kata basis dasar pembagunan daerah kedepan harus memiliki dasar pembangunan manusia “human based development” (Kuncoro, 2007). Untuk itu Kabupaten Pasaman Barat harus kembali melakukan revitalisasi pola pembangunan daerah dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai basis dasar bagi pengembangan pembangunan kedepan. Selengkapnya IPM daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.10 Perbandingan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pasaman Barat, Sumatera Barat 2005-2009 KABUPATEN/KOTA

2002

2005

2006

2007

2008

2009

KABUPATEN : 1. Kep. Mentawai

64.1

67.4

67.46

67.72

67,97

68,42

2. Pesisir Selatan

65.9

68.4

69.1

69.52

70,07

70,34

3. Solok

63.7

68.3

68.88

69.29

69,81

70,25

4. Sijunjung

61.5

67.1

68.66

69.26

69,77

70,32

II-11


5. Tanah Datar

68.2

71.6

71.86

72.44

72,98

73,28

6. Padang Pariaman

65.7

68.8

69.51

70.09

70,63

71,15

68

71.1

71.79

72.06

72,50

72,90

8. Lima Puluh Kota

66.7

68.7

68.97

69.52

70,47

70,82

9. Pasaman

64.4

69.7

70.62

71.05

71,71

72,34

10. Solok Selatan 11. Dharmasraya

-

65.8

67.12

67.54

68,67

12. Pasaman Barat

-

64.5 67

66.43 68.26

67.48 68.84

68,06 67,99 69,33

68,43 69,83

KOTA : 13. Padang

73.2

76.3

76.49

76.7

77,20

77,40

14. Solok

70.7

73.4

73.81

74.28

74,73

74,92

15. Sawahlunto

70.8

73.1

73.49

73.74

74,29

74,58

16. Pdg Panjang

73.4

76

76.12

76.39

76,93

77,16

17. Bukitinggi

73.6

76.1

76.58

77.13

77,59

77,86

18. Payakumbuh 19. Pariaman

69.2

73.5

73.87

74.36

74,95

75,23

-

71.3

72.6

72.82

73,43

73,86

SUMATERA BARAT

67.5

71.2

71.65

72.23

72,96

73,44

7. Agam

2.2.3 Pendidikan Kemajuan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Khusus untuk Kabupaten Pasaman Barat kegiatan pendidikan yang dilakukan sebegitu jauh baru terbatas pada pendidikan dasar dan menengah. Memperhatikan data yang tersedia, kemajuan pendidikan ini dalam periode 3 tahun terakhir dapat dilihat dari bebarapa indikator utama yaitu Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), ketersediaan sekolah serta lama sekolah rata yang dialami siswa. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2006 hingga tahun 2008 menunjukkan Angka Melek Huruf di Kabupaten Pasaman Barat selalu berada di atas Angka Melek Huruf Propinsi Sumatra Barat. Gambaran Angka Melek Huruf di Sumatra Barat dan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini: Angka melek huruf secara tidak langsung juga merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Bila angka melek huruf mendekati 100 persen hal ini memperlihatkan makin baiknya kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Angka 100 persen berarti bahwa seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sudah pandai baca dan tulis (melek huruf). Untuk negara maju biasanya angka ini sudah mencapai angka 100%. Dari tabel 2.11 terlihat perbandingan angka melek huruf di daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Propinsi Sumatra Barat. Berdasarkan data yang ada, ternyata angka melek huruf Propinsi Sumatra Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan angka melek huruf daerah II-12


Kabupaten Pasaman Barat juga meningkat tetapi peningkatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan di daerah Sumatera Barat. Tabel 2.11 Angka Melek Huruf Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009 (%) Tahun Pasaman Barat 2006 97,63 2007 97,75 2008 97,83 2009 97,98 Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 – 2009

Sumatra Barat 96,00 96,10 96,66 96,81

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat cenderung menurun dari tahun ke tahun (Lihat Tabel 2.12). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan harus bekerja lebih maksimal lagi. Karena setiap tahun jumlah penduduk atau murid yang akan bersekolah cenderung bertambah banyak, sedangkan fasilitas pendidikan seperti jumlah gedung sekolah pertambahan jumlahnya tidak secepat pertambahan murid. Karena itu perlu kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hal ini, sehingga tidak ada murid sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak alasan tidak tersedianya tempat belajar atau sekolah yang menampungnya. Apalagi wajib belajar 9 tahun sudah menjadi keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi perundang-undangan yang berlaku. Tabel 2.12 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SD

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

240

242

250

252

252

2

2

2

5

5

5

257

259

259

53.219

45.398

52.528

48,29

57,01

48,29

Jumlah MIN 1 1 sekolah MIS 5 5 pendidikan dasar SD + MI 246 248 Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun 51.138 52.176 Pendidikan Dasar Rasio ketersediaan 48,11 47,53 sekolah/pddk usia sekolah Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2010

II-13


Tabel 2.13 Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio guru /murid

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

3904

3907

3915

3.925

31

34

36

39

39

MIS

52

55

59

62

62

SD + MI

3.984

3.993

4.002

4026

4.026

SD

46.320

49750

51415

54838

54.838

MIN

380

480

600

675

675

MIS

700

850

960

1075

1.075

SD + MI

47.400

51.080

52.975

55.459

56.588

Rasio guru / murid 84,05 78,17 Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2010

75,55

72,59

71,14

Jumlah guru pendidikan dasar

Jumlah murid pendidikan dasar

SD

3.901

MIN

Sedangkan Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka rasio ketersediaan sekolah SLTP per penduduk usia sekolah SLTP tahun 2006 adalah 41,10 terus meningkat menjadi 42,97 di tahun 2007 dan telah mencapai angka 44,42 di tahun 2008. Angka ini mengindikasikan hingga tahun 2008 telah tercapai rasio ketersediaan sekolah SLTP 44 buah sekolah menengah untuk 10.000 penduduk berusia sekolah SLTP atau dengan kata lain 4 buah sekolah SLTP untuk 1000 penduduk berusia sekolah SLTP. Berikut ini adalah tabel rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 -2009. Tabel 2.14 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah (13-15 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah

Tahun 2009

Tahun 2010

49

50

6

6

7

43

44

44

44

86

94

99

99

101

20.927

21.875

22.288

51.477

52.528

Rasio ketersediaan 41,10 42,97 sekolah/pddk usia sekolah Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2010

44,42

44,5

44,5

Jumlah sekolah pendidikan menengah Penduduk Usia Pendidikan Menengah

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

SLTP

39

45

49

MTSN

4

6

MTSS

43

SLTP + MTS 13-15 tahun

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pasaman Barat rasio ketersediaan sekolah menengah atas dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2006 II-14


rasio ketersediaan sekolah menengah atas 29,73 atau 30 sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah menengah atas. Tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah terus meningkat menjadi 30,75 atau 31 buah sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah menengah atas. Hingga tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia 16-18 tahun telah mencapai 31,29 atau 32 buah sekolah untuk 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi ini perlu disikapi secara positif meskipun penambahan sekolah dari tahun ke tahun bertambah 1 sekolah akan tetapi dampaknya bagi ketersediaan jumlah sekolah bagi penduduk berusia sekolah 16-18 tahun cukup besar. Disamping itu, peningkatan ketersediaan sekolah tidak saja perlu ditingkatkan secara kuantitas akan tetapi juga perlu ditingkatkan secara kualitas. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel berikut ini menggambarkan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 – 2009. Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas (16-18 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Jumlah sekolah pendidikan menengah

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

SMA/SMK

22

24

MAN

5

MAS 19 SMA/SMK 46 + MA Jumlah Penduduk Usia 16-18 15.474 Pendidikan Menengah tahun Rasio ketersediaan sekolah/pddk 29,73 usia sekolah Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasman Barat

23

Tahun 2009 23

Tahun 2010 23

5

5

5

5

19

19

19

19

48

47

47

47

15.611

15.662

16.168

20.136

30,75

31,29

30,1

30,1

Berdasarkan data yang ada pada periode tahun 2006-2008 terlihat bahwa rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Pasaman Barat cenderung menurun. Pada tahun 2006 rasio guru dengan murid adalah 57, dan kemudian naik menjadi 65 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 telah terjadi penambahan guru di tingkat pendidikan dasar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemda Pasaman Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah guru pendidikan dasar. Selanjutnya, rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang baik. Rasio guru terhadap murid SLTP dapat dilihat pada tabel berikut: Berdasarkan tabel diatas ternyata rasio guru dengan murid pada pendidikan SLTP cenderung menurun. Tahun 2006 rasio guru dengan murid sudah mencapai 273 guru untuk 1000 orang murid dan tahun 2007 menurun menjadi 205 orang guru untuk 1000 orang murid dan hingga tahun 2008 terus menurun menjadi 195 orang guru untuk 1000 orang murid. Meskipun rasionya II-15


mengalami terus penurunan, namun dari sisi jumlah guru tersebut sudah cukup memadai. Karena itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar dan mengajar di masa mendatang, maka program dan kegiatan pendidikan untuk tingkat SLTP diarahkan pada peningkatan kualitas guru. Tabel 2.16 Rasio Guru Sekolah Menengah Pertama Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

SLTP

654

702

750

799

817

MTSN

94

102

112

123

132

MTSS

66

76

88

100

101

SLTP + MTS

814

880

950

1.022

1050

SLTP

10.086

13.318

14.079

14.361

14.648

Jumlah MTSN 1.853 1.912 murid MTSS 14.114 4.212 pendidikan menengah SLTP + MTS 16.053 19.442 Rasio guru / murid 0.05 0.05 Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2010

2.012

2.120

2.240

4.402

5.230

5.257

20.493 0.05

21.711

22.145

0.05

0.05

Indikator rasio guru /murid

Jumlah guru pendidikan menengah

Meskipun rasio ketersediaan sekolah cenderung terus mengalami peningkatan akan tetapi sebaliknya rasio guru terhadap murid di sekolah menengah atas terus mengalami penurunan. Tahun 2006 jumlah guru yang mengajar di SLTA berjumlah 854 orang dengan murid 8.995 orang sehingga rasio guru SLTA terhadap murid SLTA adalah 94,94. Angka ini mengindikasikan di tahun 2006 terdapat 95 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Angka rasio ini terus menurun dimana pada tahun 2007 menjadi 90,38 atau 90 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Hingga tahun 2008 jumlah rasio guru terhadap murid adalah 85,99 atau 86 orang guru SLTA untuk 1000 orang murid SLTA. Dari segi kuantitas tentunya diperlukan penambahan jumlah guru SLTA mengingat Kabupaten Pasaman dalam jangka panjang tidak saja menuntaskan wajib belajar 9 tahun akan tetapi juga meningkatkan wajib belajar hingga jenjang SLTA bahkan salah satu misi RPJMD Pasaman Barat adalah meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperolehlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasaman Barat dalam tiga tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu pada angka 7,90. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat lebih rendah daripada angka rata-rata lama sekolah secara keseluruhan di Propinsi Sumatra Barat.

II-16


Tabel 2.17 Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun 2006

SMA/SMK

522

588

588

Tahun 2009 564

MAN

102

112

139

95

112

MAS

230

240

248

262

275

SMA/SMK + MA

854

910

975

921

981

Indikator rasio guru /murid Jumlah guru pendidikan menengah

Jumlah murid pendidikan menengah

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2010 594

SMA/SMK

6.795

7.510

8.780

9.371

10.640

MAN

1.088

1.277

1.278

1.378

1.425

MAS

1.112

1.282

1.281

1.502

1.868

SMA/SMK + MA

8.995

10.069

11.339

12.251

13.933

0.08

0.07

Rasio guru / murid 0.09 0.09 Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasaman Barat 2010

0.09

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat lebih baik daripada angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman (induk) maupun di Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun demikian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat tidak lebih baik daripada angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Agam yang mencapai 8,20 setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi Kabupaten Pasaman Barat agar lebih baik memajukan dan mendorong masyarakatnya agar mau terus sekolah hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sesuai dengan misi yang diemban Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan derajat kuantitas dan kualitas pendidikan. Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan angka rata-rata lama sekolah sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten sekitarnya serta Propinsi Sumatra Barat. Tabel 2.18 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Sekitarnya serta Propinsi Sumatra Barat Tahun 2006-2009 Padang Pariaman 2006 7,90 8,20 6,90 2007 7,90 8,20 7,13 2008 7,90 8,20 7,13 2009 7,91 8,3 7,15 Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 – 2009 Tahun

Pasaman Barat

Agam

Pasaman 7,40 7,40 7,57 7,65

Sumatera Barat 8,00 8,18 8,26 8,45

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok APK dan APM untuk SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah untuk umur 7-12, 13-15,16-18 tahun.

II-17


Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (%) Tahun

SD

SLTP

SLTA

APK

APM

APK

APM

APK

APM

2006

91,45

88,18

81,31

76,40

57,50

55,50

2007

96,45

89,15

87,50

84,30

62,20

58,30

2008

99.40

90,65

96,50

90,00

72,40

70,20

2009

102,00

93,65

99,39

93,64

75,32

73,04

2010 108.60 99.91 99.49 Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 – 2010

92.01

69.19

65.73

APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa angka APK untuk Sekolah Dasar dari tahun 2006 hingga 2009 terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dasar (SD) hingga tahun 2010, APK melebihi 100% yaitu 102%.. Sementara itu APM SD sama dengan jumlah murid 7 sampai 12 tahun yang terdaftar di SD dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai 12 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa walaupun APM – nya meningkat namun belum bisa mencapai 100%. . Hal ini membuktikan bahwa hingga tahun 2009 belum semua anak yang berumur 7-12 tahun mendapatkan pendidikan dasar (SD), dimana ada sekitar 6,35 % penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang belum mencicipi bangku sekolah dasar. Selanjutnya selisih APM dengan APK mengindikasikan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 masih ada sekitar 0, 12 % siswa yang terlalu cepat untuk bersekolah, sementara itu pada tahun 2006, 2007, tahun 2009dan tahun 2009 mengindikasikan sebaliknya, bahwa sekitar 3,27 % pada tahun 2006 dan 7,3 % pata tahun 2007 siswa yang tertinggal untuk bersekolah. Sementara pada tahun 2008 sekitar 8,75 % siswa tertinggal untuk bersekolah. Untuk tingkat SLTP, walaupun APK mengindikasikan peningkatan dari tahun 2006 hingga 2008, namun masih rendah dibandingkan dengan SD. Hingga tahun 2008 penduduk yang telah mencicipi bangku Sekolah Dasar mencapai 96,50 %. Dengan kata lain sampai dengan tahun 2008 masih ada sekitar 3, 5 % penduduk yang belum mencicipi bangku SLTP. Sementara itu angka APM nya juga mengindikasikan terjadi peningkatan dari tahun 2006 hingga 2009. Berdasarkan data yang ada, ternyata pada tahun 2009 masih ada sekitar 6,36% penduduk berusia 13 sampai 15 tahun yang belum mencicipi bangku SLTP. Selanjutnya kondisi yang lebih rendah lagi terjadi pada tingkat SLTA, dimana APK untuk. SLTA hingga tahun 2009 hanya mencapai 75,32 % sementara itu APM nya hanya mencapai 73,04 %. Artinya sekitar 27,06 % penduduk belum pernah mencicipi bangku SLTA, dan masih ada sekitar 25,70 % penduduk yang berumur 16-18 tahun belum bersekolah pada tingkat SLTA. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerja keras pemerintah dalam mensukseskan wajib belajar untuk usia SLTA. Wajib belajar untuk SD dan SMP sudah II-18


memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap partisipasi murid SD dimana APK dan APM nya sudah melebihi 90 % hingga tahun 2009. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah penyelesaian pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Hasil ini dapat dilihat dari data BPS melalui publikasi SUSENAS tahun 2006 hingga 2008. Data tersebut memperlihatkan persentase pendidikan yang ditamatkan dari ijazah terendah hingga ijazah tertinggi. Tabel 2.20 Persentase Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Persentase Pendidikan yang Ditamatkan

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tidak Punya Ijazah

0.17

0.16

0.14

0.13

0.12

SD/MI

46.56

45.73

44.93

43.46

42.32

SMTP

24.93

24.49

24.06

24.06

24.87

SMTA

23.39

24.47

25.61

26.40

26.44

Diploma I/II/III Diploma IV s/d S3

2.52

2.58

2.57

2.59

2.41

2.43

2.57

2.68

3.26

3.84

100 100 Jumlah Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 – 2010

100

99.90

100.00

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Selama periode tahun 2006-2008 pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Pasaman Barat lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA, dimana angkanya secara rata-rata adalah di atas 20%. Pendidikan SD, SLTP dan SLTA menurut data terakhir tahun 2008 mendominasi dengan jumlah lebih dari 80 %. Kondisi ini sekaligus menunjukkan kualitas potensi sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat lebih didominasi oleh pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan. Tentu saja hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Karena tenaga kerja di daerah ini lebih didominasi oleh pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Kebijakan tenaga kerja harus lebih mengakomodir potensi yang ada di daerah ini. Kemudian hal yang cukup menggembirakan juga terjadi selam periode 2006-2008 adalah turunnya angka penduduk yang tidak memiliki ijazah dari tahun ke tahun, yang berarti kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya keinginan penduduk untuk mendapatkan ijaszah yang lebih tinggi. Walaupun jumlah nya tidaklah terlalu besar namun tetap mengindikasikan peningkatan dari tahun ke tahun .

II-19


2.2.4 Kesehatan Masyarakat Evaluasi tentang kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama yaitu: Indek Harapan Hidup (IHH), Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita Gizi Buruk. Walaupun masih banyak terdapat indkator kesehatan lainnya, tetapi kedua indikator ini sengaja dipilih berdasarkan ketersediaan data di daerah. Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2006 angka harapan hidup di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 67,20 terus meningkat di tahun 2007 menjadi 68,70 dan selanjutnya di tahun 2008 angka usia harapan hidup telah mencapai angka 69 dan untuk tahun 2009 mencapai 69,3.. Terus meningkatnya angka harapan hidup ini memberikan indikasi bahwa pelayanan kesehatan secara umum sudah baik, meskipun masih perlu penajaman pada beberapa program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas. Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 – angka kematian bayi). Untuk mendapatkan angka kelangsungan hidup bayi, maka data mengenai angka kematian bayi harus diketahui. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berdasarkan pada hasil perhitungan angka kelangsungan hidup bayi selama periode 2006-2008 di Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan penurunan. Artinya angka kematian bayi dalam tiga tahun terakhir meningkat meskipun tidak begitu besar. Angka kematian bayi selama periode 2006-2008 cenderung meningkat persentasenya, dimana pada tahun 2007 hingga 2008 peningkatan angka kematian bayi mencapai 4,27 %. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa program yang telah direalisasikan tersebut belumlah efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kematian bayi. Disamping itu, peningkatan program dan kegiatan penyuluhan kesehatan secara signifikan tampaknya juga belum mampu untuk mengatasi permasalahan kematian bayi di kabupaten Pasaman Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi permasalahan kematian bayi belumlah maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tenaga dokter PTT dan bidan yang berkurang dalam periode tersebut. Tabel 2.20 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 TAHUN

ANGKA HARAPAN HIDUP

2006 2007 2008 2009 2010

67,20 68,70 69,00 69,30 70,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2009

II-20


Sebaliknya persentase balita gizi buruk tampaknya semakin berkurang dari tahun ketahun. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS. Berkurangnya persentase gizi buruk didukung oleh semakin membaiknya rasio posyandu per 1000 balita dimana secara rata-rata selama tahun 2006 sampai tahun 2008 diatas 10 posyandu per 1000 balita atau 1 posyandu untuk 100 balita. Tabel 2.21 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 No

Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi

1

Jumlah Kematian Bayi

2 3 4 5 6

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

91

116

127

125

51

Jumlah Total Bayi

6.205

6.621

6.800

7.046

7.505

Angka Kematian Bayi (%)

14,63

14,63

18,90

17,7

7,42

85,37

85,37

81,1

6,92

6,82

2,9

3,8

2,4

6,8

3,32

10,35

11,40

10,84

10,84

11,34

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Rasio Posyandu per 1000 Balita

Sumber: Data diolah dari Laporan Dinas Kesehatan, 2006-2010

Rasio puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu per 1.000 penduduk Pasaman Barat tahun 2006-2009 berada pada kisaran angka 0,20. dengan kata lain jumlah puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu kurang dari 1 buah puskesmas untuk 1000 orang penduduk di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi idealnya adalah rasio mendekati angka 1 sehingga 1 puskesmas untuk 1000 orang penduduk dapat tercapai sehingga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat lebih optimal sesuai dengan misi RPJMD Pasaman Barat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Berikut ini adalah tabel rasio puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu per 1000 penduduk di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 – 2009. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Tabel 2.22 memperlihatkan bahwa jumlah rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat bertambah 1 buah di tahun 2007. Kondisi ini berimplikasi pada rasio rumah sakit per satuan penduduk semakin membaik. Artinya, semakin banyak penduduk yang dapat dilayani oleh rumah sakit. Meskipun terjadi peningkatan rasio rumah sakit per jumlah penduduk akan tetapi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak saja upaya yang dilakukan dengan menambah jumlah rumah sakit akan tetapi dapat juga melakukan penambahan kapasitas layanan rumah sakit seperti penambahan ruang rawat inap, penambahan dokter spesialis, dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya. Disamping itu juga perlu mengajak peran serta swasta untuk membangun rumah sakit swasta dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. II-21


Tabel 2.22 Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Inpres

13

16

13

Non Inpres Jumlah Puskesmas Inpres + Non Inpres Jumlah Puskesmas Keliling Inpres Jumlah Puskesmas Non Inpres Pembantu Inpres + Non Inpres Jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu

16

Tahun 2009 16

Tahun 2010 17

16

16

16

17

13

16

16

16

36

13

16

16

16

36

63

69

71

71

71

Jumlah Penduduk 328.655 309.857 334.686 338.567 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 0,19 0,22 0,21 0,20 per satuan penduduk Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2010

364.587 0,48

Disamping penambahan jumlah rumah sakit dari segi kualitas juga memerlukan peningkatan. Kualitas layanan kesehatan ditentukan oleh rasio jumlah dokter per jumlah penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah jumlah dokter per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Tabel 2.23 memperlihatkan bahwa jumlah dokter umum mengalami peningkatan selama periode 2006 – 2009. Tahun 2006 rasio dokter per 1000 penduduk adalah 0,14, terus meningkat di tahun 2007 menjadi 0,17 dan hingga tahun 2008 menjadi 0,19. Sedang untuk tahun 2009 menjadi 0,20.Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi masih jauh dari target pemerintah pusat melalui Indonesia Sehat 2010 yaitu angka rasio mendekati 0,5 hingga 0,6. Artinya dalam kondisi ideal 1 orang dokter telah dapat melayani 2000-2500 orang penduduk. Dalam rangka menjalankan misi RPJMD peningkatan derajat kesehatan dan rencana besar Pemerintah Pusat melalui Indonesia Sehat 2010, Pemda Kabupaten Pasaman Barat perlu terus berupaya untuk meningkatkan tenaga dokter di Pasaman Barat agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal. Tabel 2.23 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator Dokter per Satuan Penduduk Dokter Umum PNS Dokter Gigi PNS Jumlah Dokter Umum PTT Dokter Dokter Gigi PTT Jumlah Jumlah Penduduk

Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 60 22 32 38 13 7 8 12 12 15 11 12 0 2 2 0 85 46 53 62 338.567 328.655 309.857 334.686 0,20 0,14 0,17 0,19 Ratio dokter per satuan penduduk Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2010

Tahun 2010 57 17 8 2 84 364.587 0,46

II-22


Selanjutnya, rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 100.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat nantinya. Rasio tenaga medis secara total per satuan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2006 rasio tenaga medis di Kabupaten Pasaman Barat adalah 173 terus meningkat menjadi 277 di tahun 2007 dan sedikit menurun menjadi 231 pada tahun 2008. Akan tetapi rasio ini masih belum cukup baik bila mengacu kepada target Indonesia Sehat 2010 yang dicanangkan pemerintah pusat. Secara detail rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dibandingkan dengan yang terdapat dalam rencana Indonesia Sehat 2010 adalah: 1. Rasio tenaga farmasi per 100.000 penduduk sebesar 8,37 masih dibawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 10 per 100.000 penduduk; 2. Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk sebesar 88,14 masih di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 118 per 100.000 penduduk. Akan tetapi angka ini pernah melebihi di tahun 2007; 3. Rasio Bidan per 100.000 penduduk sebesar 52,89 masih setengah di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebesar 100 per 100.000 penduduk; 4. Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk sebesar 5,68 masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010 sebanyak 40 per 100.000 penduduk. Berikut ini adalah tabel rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat. Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator Tenaga Medis per Satuan Penduduk Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sarjana Farmasi Sarjana Kesehatan (S2) Jumlah Bidan Tenaga Perawat Kesehatan Medis Sanitarian Bidan PTT Tenaga Medis Lainnya JUMLAH JUMLAH PENDUDUK Jumlah Rasio Tenaga

Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sarjana Farmasi

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

17

22

23

19

47

12

36

28

9

12

3

4

6

2

2

160 243 14 112

222 383 22 137

177 295 19 159

179 355 18 146

197 340 29 143

6

33

65

27

111

567

859

772

755

881

328.655

309.857

334.686

338.567

364.587

5,17

7,10

6,87

5,67

14,04

3,65

11,62

8,37

2,65

3,54

II-23


Medis per Satuan Penduduk

0,59 Sarjana Kesehatan (S2) 0,91 1,29 1,79 53 Bidan 48,68 71,65 52,89 104,85 Perawat Kesehatan 73,94 123,61 88,14 3,58 Sanitarian 4,26 7,10 5,68 42,23 Bidan PTT 34,08 44,21 47,51 Tenaga Medis 1,83 10,65 19,42 8,06 Lainnya JUMLAH 172,52 277,22 230,66 220,63 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2010 (Data Diolah)

0,59 59 104 8,06 42,23 33,15 264,61

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Infrastruktur Daerah Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan dalam bidang infrastruktur dapat dilakukan melalui beberapa indicator utama yang antara lain adalah ketersediaan air minum, prasarana jalan dan tempat beribadah. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat beberapa angka rasio yang dapat memberikan indikasi tentang kemajuan penyediaan fasilitas tertentu. Salah satu indikator makro yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terlihat dari persentase penduduk berakses air bersih. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Berlangganan PDAM) di Pasaman Barat Tahun 2006-2009 TAHUN 2006 2007 2008 2009

JUMLAH RT PEMAKAI 2.366 2.554 2.654 3187

TOTAL RT 75.744 76.960 78.499 79.766

PERSENTASE 3.12% 3.32% 3.38% 3.99%

Sumber; BPS, Pasaman Barat Dalam Angka (data diolah) Tahun 2006-2009

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2006 RT yang telah menikmati air bersih mencapai 3,12 %, dan pada tahun meningkat menjadi 3,32 %. Pada tahun 2007 pemakai air bersih kembali meningkat mencapai 3,38 %. Walaupun pemakaian air bersih oleh RT meningkat, namun dilihat dari persentase masih jauh dari ideal. Kenyataan yang demikian, mengindikasikan bahwa program tersebut belum menjadi prioritas oleh Pemda Pasaman Barat padahal kurangnya program penyediaan air bersih akan memiliki dampak terhadap kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemda khususnya SKPD yang berwenang diharapkan mampu melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat di RPJMD tersebut pada periode mendatang.

II-24


Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang dan kondisi jalan dalam keadaan baik dengan total panjang jalan. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.26 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Jalan Kabupaten) TAHUN

Panjang dan Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik

Total Panjang Jalan

2006 258,9 1244,37 2007 258,9 1244,37 2008 287,4 1183,92 2009 363,3 1257,81 2010 363,5 1257,81 Sumber; Dinas Pekerjaan Umum (data diolah) Tahun 2006-2010

Rasio Baik terhadap Total jalan 0,21 0,21 0,24 0,28 0,29

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada periode 2006 hingga 2009 rasio panjang dan kondisi jalan yang dalam keadaan baik untuk jalan kabupaten terus meningkat walaupun tidak signifikan. Namun demikian secara total kondisi jalan yang rusak ternyata mendominasi pada keseluruhan panjang jalan dari periode 2006 hingga 2009 di Pasaman Barat. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemda Pasaman Barat melalui SKPD terkait, karena Pasaman Barat merupakan daerah perlintasan yang banyak dilalui oleh kendaraan, baik mobil pribadi maupun truk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Untuk mengetahui rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2006 hingga 2009 rasio tempat ibadah per satuan penduduk berfluktuasi. Tahun 2008 rasionya mencapai 2,8 , dan pada tahun 2007 rasionya meningkat tajam hingga mencapai 3,2. Namun pada tahun 2008 rasionya kembali menurun namun lebih besar dibandingkan tahun 2006 yaitu mencapai 2,9. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jajaran Pemda Pasaman Barat melalui SKPD terkait cukup perhatian dengan perkembangan ibadah masyarakat. Untuk kedepan Pemda diharapkan dapat mendirikan suatu wadah yang melembaga di tengah masyarakat dimana lembaga ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pusat kajian pendidikan agama. Tabel 2.27 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009 Jumlah Rasio tempat ibadah Penduduk persatuan penduduk 2006 936 328.655 2,85 2007 991 309.857 3,20 2008 993 334.686 2,97 2009 993 338.567 2,97 Sumber; BPS, Pasaman Barat Dalam Angka (data diolah) Tahun 2006-2009 Tahun

Tempat Ibadah

II-25


Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Harga Konstan) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 2008

2009

1. PERTANIAN 7,29 7,42 7,30 a. Tanaman Pangan & Holtikultura 7,96 7,32 7,41 b. Tanaman Perkebunan 7,29 3,52 12,33 c. Peternakan & Hasil-hasilnya 6,92 6,12 6,24 d. Kehutanan 6,62 5,01 5,09 e. Perikanan 5,54 3,12 5,24 2. PERTAMBANGAN &PENGGALIAN 5,13 4,02 4,10 a. Pertambangan Tanpa Migas b. Penggalian 5,13 4,02 4,10 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5,73 5,48 5,55 a. Industri Migas b. industri Tanpa Migas 5,73 5,48 5,55 4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH 6,45 6,45 6,28 a. Listrik 6,59 6,62 6,36 b. Gas c. Air Bersih 5,28 5,06 5,60 5. BANGUNAN 6,27 6,48 6,52 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7,13 7,49 7,39 a. perdagangan Besar & Eceran 7,17 7,52 7,42 b. Hotel 5,92 6,02 6,18 c. restoran 4,35 4,56 4,69 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,74 6,74 6,66 a. Angkutan 5,31 6,59 6,44 1. Angkutan Kereta Api 2. Angkutan Jalan Raya 5,23 6,58 6,63 3. angkutan Laut Sungai, Danau& Penyeberangan 4. Angkutan Udara 5. Jasa Penunjang Angkutan 6,24 6,77 6,67 b. Komunikasi 9,86 8,12 8,68 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 5,36 5,24 5,48 a. Bank 5,27 5,12 5,30 b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang 6,08 5,86 5,50 c. Sewa Bangunan 4,98 5,02 5,92 d. Jasa Perusahaan 5,37 4,68 5,60 9. JASA-JASA 3,51 2,93 3,03 a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 3,47 2,87 2,98 b. Swasta 3,76 3,34 3,38 1. Sosial Kemasyarakatan 4,69 3,96 4,24 2. Hiburan & Rekreasi 4,43 4,24 4,36 3. Perorangan & Rumahtangga 3,07 2,86 2,72 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 6,36 6,41 6,40 Sumber: BPS, Pasaman Barat Dalam Angka untuk beberapa tahun.

7,16

Ratarata 7.29

4,11

4.34

5,45

4.2

6,67

6.4

6,56 7,04

6.4 7.2

6,13

6.3

LAPANGAN USAHA

2006

2007

2010

5,64 5.43

3,18

2.43

6,26

6.3

II-1


Tabel 2.6 Indeks Gini dan Sebaran Pendapatan Menurut Klasifikasi Bank Dunia Tahun 2007 dan 2010 Klasifikasi Bank Dunia Tahun

Indeks Gini

40% Pertama

40% Kedua

20% Ketiga

2006 2007

0,2470

25,82

37,70

36,48

2008

0,2206

25,38

41,20

33,42

2009 2010 Sumber: Bappeda, Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2006-2008, Pasaman Barat 2009

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2010 No

Tahun

Persentase Penduduk Miskin (%)

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

13,76 10,96 9,61

Sumber: BPS, data susenas 2006-2009

Tabel 2.9 Perkembangan Pendapatan Per kapita Kabupaten Pasaman Barat 2006-2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

PDRB Atas Harga Berlaku 3.507.374,96 4.115.816,86 4.868.055,28 5.517.733.25

Jumlah penduduk 322.780 327.787 333.192 338.567

Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) 10,87 12,56 14,61 16,3

Peningkatan (%)

15,55 16,36 12.08

Sumber : BPS, Pasaman Barat Dalam Angka, Data Diolah

II-2


Tabel 2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Unsur Penduduk Jumlah Penduduk yang bekerja Angkatan Kerja Rasio Penduduk yang Bekerja (%)

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

133.696 145.789

135.932 149.327

160.372 169.487

148.645 139.868

91,71

91,03

94,62

Tahun 2010

94,62

Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2009

II-3


Tabel 2.10 Perbandingan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pasaman Barat, Sumatera Barat 2006-2010 KABUPATEN/KOTA

2006

2007

2008

2009

2010

KABUPATEN : 1. Kep. Mentawai

67.46

67.72

67,97

68,42

2. Pesisir Selatan

69.1

69.52

70,07

70,34

3. Solok

68.88

69.29

69,81

70,25

4. Sijunjung

68.66

69.26

69,77

70,32

5. Tanah Datar

71.86

72.44

72,98

73,28

6. Padang Pariaman

69.51

70.09

70,63

71,15

7. Agam

71.79

72.06

72,50

72,90

8. Lima Puluh Kota

68.97

69.52

70,47

70,82

9. Pasaman

70.62

71.05

71,71

72,34

10. Solok Selatan 11. Dharmasraya

67.12

67.54

68,67

66.43

67.48

68,06 67,99

12. Pasaman Barat

68.26

68.84

69,33

69,83

13. Padang

76.49

76.7

77,20

77,40

14. Solok

73.81

74.28

74,73

74,92

15. Sawahlunto

73.49

73.74

74,29

74,58

16. Pdg Panjang

76.12

76.39

76,93

77,16

17. Bukitinggi

76.58

77.13

77,59

77,86

18. Payakumbuh 19. Pariaman

73.87

74.36

74,95

75,23

72.6

72.82

73,43

73,86

SUMATERA BARAT

71.65

72.23

72,96

73,44

68,43

KOTA :

Tabel 2.11 Angka Melek Huruf Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010 (%) Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Pasaman Barat 97,63 97,75 97,83 97,98

Sumatra Barat 96,00 96,10 96,66 96,81

Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 – 2009

II-4


Tabel 2.12 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah

Jumlah sekolah pendidikan dasar Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar

SD MIN MIS SD + MI

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

240 1 5 246

242 1 5 248

250 2 5 257

252 2 5 259

Tahun 2010

45.398

7-12 tahun Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

51.138

52.176

53.219

48,11

47,53

48,29

57,01

Tabel 2.13 Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio guru /murid

Jumlah guru pendidikan dasar Jumlah murid pendidikan dasar

SD MIN MIS SD + MI SD MIN MIS SD + MI

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

3.901 31 52 3.984 46.320 380 700 47.400

3904 34 55 3.993 49750 480 850 51.080

3907 36 59 4.002 51415 600 960 52.975

84,05

78,17

75,55

Rasio guru / murid

Tahun 2009

Tahun 2010

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2009

Tabel 2.14 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah (13-15 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Jumlah sekolah pendidikan menengah Penduduk Usia

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

SLTP MTSN MTSS

39 4 43

45 6 43

49 6 44

SLTP + MTS

86

94

99

13-15 tahun

20.927

21.875

22.288

Tahun 2009

Tahun 2010

49 6 44 99

II-5


Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

21.7045 41,10

42,97

44,5

44,42


Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas (16-18 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SMA/SMK Jumlah sekolah MAN pendidikan MAS menengah SMA/SMK + MA Jumlah Penduduk Usia Pendidikan 16-18 Menengah tahun Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

Tahun 2006 22 5 19

Tahun 2007 24 5 19

Tahun 2008 25 5 19

Tahun 2009 25 5 19

46

48

49

49

Tahun 2010

16.168 15.474

15.611

15.662

29,73

30,75

31,29

30,1

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasman Barat

Tabel 2.16 Rasio Guru Sekolah Menengah Pertama Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio guru /murid Jumlah guru pendidikan menengah Jumlah murid pendidikan menengah

SLTP MTSN MTSS SLTP + MTS SLTP MTSN MTSS SLTP + MTS

Rasio guru / murid

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

3.901 31 52 3.984 10.086 380 4.114 14.580

3.904 34 55 3.993 13.318 1.912 4.212 19.442

3.907 36 59 4.002 14.079 2.012 4.402 20.493

273

205

195

Tahun 2009

Tahun 2010


II-6


Tabel 2.17 Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio guru /murid SMA/SMK MAN Jumlah MAS guru pendidikan SMA/SMK + menengah MA SMA/SMK MAN Jumlah MAS murid pendidikan SMA/SMK + menengah MA Rasio guru / murid

Tahun 2006 522 102 230

Tahun 2007 588 112 240

Tahun 2008 588 139 248

854 6.795 1.088 1.112

910 7.510 1.277 1.282

975 8.780 1.278 1.281

8.995 94,94

10.069 90,38

11.339 85,99

Tahun 2009

Tahun 2010

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasman Barat 2008

Tabel 2.18 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Sekitarnya serta Propinsi Sumatra Barat Tahun 2006-2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Pasaman Barat 7,90 7,90 7,90 7,91

Padang Pariaman 6,90 7,13 7,13 7,15

Agam 8,20 8,20 8,20 8,3

Pasaman 7,40 7,40 7,57 7,65

Sumatera Barat 8,00 8,18 8,26 8,45

Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 – 2009

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (%) Tahun

SD

SLTP

SLTA

APK

APM

APK

APM

APK

APM

2006

91,45

88,18

81,31

76,40

57,50

55,50

2007

96,45

89,15

87,50

84,30

62,20

58,30

2008

99.40

90,65

96,50

90,00

72,40

70,20

2009

102,00

93,65

99,39

93,64

75,32

73,04

2010 Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 – 2009

II-7


Tabel 2.20 Persentase Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Persentase Pendidikan yang Ditamatkan Tidak Punya Ijazah SD/MI Ijazah SMTP Tertinggi SMTA yang Dimiliki Diploma I/II/III Diploma IV s/d S3

Jumlah

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

0.17 46.56 24.93 23.39 2.52

0.16 45.73 24.49 24.47 2.58

0.14 44.93 24.06 25.61 2.57

2.43

2.57

2.68

100

100

100

Tahun 2009

Tahun 2010

Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 – 2008

II-8


Tabel 2.20 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 TAHUN

ANGKA HARAPAN HIDUP

2006 2007 2008 2009 2010

64,42 64,62 64,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2009

Tabel 2.21 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010

1

Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi Jumlah Kematian Bayi

2

Jumlah Total Bayi

6.205

6.621

6.800

3

Angka Kematian Bayi (%)

14,63

14,63

18,90

85,37

85,37

81,1

2,9

3,8

2,4

10,35

11,40

10,84

No

4 5 6

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Rasio Posyandu per 1000 Balita

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

91

116

127

Tahun 2009

Tahun 2010

Sumber: Data diolah dari Laporan Dinas Kesehatan, 2006-2008

Tabel 2.22 Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator rasio

Jumlah Puskesmas

Inpres Non Inpres Inpres + Non Inpres

Jumlah Puskesmas Keliling Inpres Jumlah Puskesmas Non Inpres Pembantu Inpres + Non Inpres Jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu Jumlah Penduduk Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Tahun 2009

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

13

16

16

16

13

16

16

16

13

16

16

16

13

16

16

16

63 328.655 0,19

Tahun 2010

69 71 71 309.857 334.686 338.567 0,22

0,21

0,20

Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2009

II-9


Tabel 2.23 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator Dokter per Satuan Penduduk

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2009

Tahun 2008

Tahun 2010

60 Dokter Umum PNS 22 32 38 13 Dokter Gigi PNS 7 8 12 Jumlah 12 Dokter Umum PTT 15 11 12 Dokter 0 Dokter Gigi PTT 2 2 0 85 Jumlah 46 53 62 Jumlah Penduduk 328.655 309.857 334.686 338.567 0,20 0,14 0,17 0,19 Ratio dokter per satuan penduduk Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 – 2009

Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Indikator Tenaga Medis per Satuan Penduduk Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sarjana Farmasi Sarjana Kesehatan (S2) Jumlah Bidan Tenaga Perawat Medis Kesehatan Sanitarian Bidan PTT Tenaga Medis Lainnya JUMLAH

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

17 12

22 36

23 28

3 160

4 222

6 177

243 14 112

383 22 137

295 19 159

6 567

33 859

65 772

JUMLAH PENDUDUK Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Sarjana Farmasi Sarjana Jumlah Kesehatan (S2) Rasio Bidan Tenaga Medis per Perawat Kesehatan Satuan Penduduk Sanitarian Bidan PTT Tenaga Medis Lainnya JUMLAH

328.655

Tahun 2009

Tahun 2010

309.857 334.686

5,17 3,65

7,10 11,62

6,87 8,37

0,91 48,68

1,29 71,65

1,79 52,89

73,94 4,26 34,08

123,61 7,10 44,21

88,14 5,68 47,51

1,83 172,52

10,65 277,22

19,42 230,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2009 (Data Diolah)

II-10


Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Berlangganan PDAM) di Pasaman Barat Tahun 2006-2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH RT PEMAKAI 2.366 2.554 2.654 3187

TOTAL RT

PERSENTASE

75.744 76.960 78.499 79.766

3.12% 3.32% 3.38% 3.99%


. Tabel 2.26 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Jalan Kabupaten) TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

Panjang dan Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik

Total Panjang Jalan

258,9 258,9 287,4 363,3

1244,37 1244,37 1183,92 1257,81

Rasio Baik terhadap Total jalan 0,21 0,21 0,24 0,28


II-11


Tabel 2.27 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Tempat Ibadah 936 991 993 993

Jumlah Penduduk 328.655 309.857 334.686 338.567

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk 2,85 3,20 2,97 2,97


II-12


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap daerah, yakni sekitar 71% pada tahun 2010. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, Namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain Sumbangan Pihak ke III, lain-lain pendapatan yang sah, dan perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) secara bertahap dapat dimulai dan digantikan oleh sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat mulai tahun 2006 sampai sekarang yang disusun dengan menganut anggaran berbasis Kinerja yang diatur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mulai Kepmendagri No. 29 tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007. Anggaran Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 dan 2007 masing-masing ditargetkan sebesar Rp 313.026.033.480 dan Rp 380.186.563.036. Sementara realisasi pendapatan masing-masing sebesar Rp 317.329.638.745 dan Rp 378.102.536.635 atau secara berturut-turut mencapai 101% tahun 2006 dan 99%. Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun

Target

Pendapatan (Milyar Rupiah) Realisasi

%

Target

Belanja (Milyar) Realisasi

%

2006

313.026.033.480

317.329.638.745

101.37

341.809.446.741

260.108.801.796

76.10

2007

380.186.563.036

378.102.536.635

99.45

462.690.813.245

388.793.468.139

84.03

2008

413.003.228.758

424.976.790.752

102.90

472.517.316.752

400.134.106.709

84.68

2009

451.544.102.757

450.016.293.338

99.66

546.743.842.005

482.704.307.036

88.29

2010

494.336.526.296

476.920.522.047

96.48

557.648.251.846

490.644.367.648

87.98

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat beberapa tahun

Guna keperluan analisis atas perkembangan pendapatan daerah maka unsur pendapatan daerah pada sisi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dalam sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan mulai tahun 2006 sampai sekarang, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu termasuk III-1


dalam struktur pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah, sumbangan pihak ke III dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tabel 3.2 % Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun

Pendapatan (Milyar Rupiah) Realisasi Pertumbuhan %

2006

317.329.638.745

2007

378.102.536.635

60,772,897,890

19.15

2008

424.976.790.752

46,874,254,117

12.40

2009

450.016.293.338

25,039,502,586

5.89

2010

476.920.522.771

Target

Belanja (Milyar) Pertumbuhan

%

260.108.801.796

21,518,428,709

Rata-rata Pertumbuhan

4.51 10.56

388.793.468.139 400.134.106.709 482.704.307.036 490.644.367.648

128,684,666,343

33.10

11,340,638,570

2.83

82,570,200,327

20.64

(62,626,479,420)

(17.11 )

Rata-rata Pertumbuhan

15

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

1. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2006, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp.14.292.732.422 (4,5%) terhadap realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 19.635.080.166 (5,20%), Tahun 2008 sebesar Rp 20.556.240.737 (4,84%) dan tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp.23.457.516.616 (5,20%) Sedangkan tahun 2010 meberikan kontribusi sebesar Rp. 23.075.492.303(4,9%). Perkembangan target dan realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini: Tabel 3.3 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun

Target (Rp)

2006 11.343.090.000 2007 19.062.543.650 2008 21.309.469.450 2009 23.874.500.000 2010 28.067.830.000 Total 103.657.433.100 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Realisasi (Rp) 14.292.732.422 19.635.080.166 20.556.240.737 23.457.516.616 24.205.105.536 102.196.675.477

% 126 103 96.47 98.25 86.24 98,54

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi setiap tahun sejak tahun 2006 cukup menggembirakan. Apabila diambil rata-rata pertahun sudah mencapai 97,45%. Akan tetapi untuk tahun 2010 secara persentase III-2


mengalami penurunan yaitu 82,21% dari target yang karena yang ditetapkan. Berdasarkan dari sumber penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat dapat dibagi 4 (empat) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. a. Pajak Daerah Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu rata-rata 20% pertahun.. Jika dilihat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 realisasi Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk untuk tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009. Apabila dilihat pencapaian realisasi terhadap target cukup menggembirakan yaitu rata-rata diatas 85%. Untuk tahun 2010 pajak daerah terealisasi sebesar Rp.5.461.091.120 (92%) dari target yang direncanakan.. Obyek-obyek pajak daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.4 Perkembangan Target Pajak Daerah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Pajak Daerah

PAD

Tahun Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(Rp)

2006

2.163.300.000

1.871.914.584

86,53

14.292.732.422

2007

4.797.517.000

4.424.393.074

84.4

19.635.080.166

2008

5.227.020.800

4.410.695.206

90.6

20.556.240.737

2009

5.410.000.000

4.902.139.772

83.6

23.457.516.616

2010

6.535.000.000

5.461.743.911

83,58

23.075.492.303

Total

21.070.886.547

102.146.675.477

Kontribusi (%) 13.10 22.53 21.46 20.90 22.56 20.63


b. Retribusi Daerah Retribusi daerah memberikan kontribusi hampir sama besar dengan pajak daerah dalam menyumbang untuk PAD. terbesar dalam PAD Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan obyek-obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan, persampahan, pelayanan parkir/pasar, pengujian kendaraan bermotor, jasa ketatausahaan, pemakaian kekayaan, jasa usaha tempat pelelangan ikan, terminal, jasa khusus parkir, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi, IMB, izin gangguan, izin trayek, hasil bumi dan laut, jasa konstruksi, jasa ketenagakerjaan, izin usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, izin pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

III-3


Tabel 3.5 Perkembangan Target Restribusi Daerah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Restribusi Daerah Tahun

Target (Rp)

2006 2007 2008 2009 2010

Realisasi (Rp)

PAD

Kontribusi (%)

14.292.732.422

23.06

%

3.295.655.416 2.875.026.650

3.972.378.918

138.17

19.635.080.166

20.23

3.365.811.450

4.211.770.302

125.13

20.556.240.737

20.49

6.217.300.000

5.883.822.077

94.64

23.457.516.616

25.08

6.637.214.000

6.177.364.911

83.57

23.075.492.303

25.52

102.166.675.477

22.6

Total

23,540.991.624


Dari tabel diatas dapat dijelaskan rata-rata kontribusi restribusi daerah terhadap PAD sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 sekitar 22.6%. Jika dilihat realisasi pertahun terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2006, realisasi sebesar Rp. 3.295.655.416 selama 5 (lima) tahun terjadi peningkatan 165% menjadi Rp.6.177.364.911 pada tahun 2010. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil dalam PAD. Pada tahun 2007 Rp.74.077.183 atau 0,38%, Tahun 2008 sebesar Rp. 190.652.499 atau 0,93%, Tahun 2009 sebesar Rp.391. 392.050 atau 1,67%, tahun 2010 sebesar Rp.444.965.048 atau 1,93%. Tabel 3.6 Perkembangan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

PAD

Kontribusi (%)

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

5.980.000.000

9.125.162.422

14.292.732.422

74.077.183

74.077.183

19.635.080.166

0.38

0

190.652.499

20.556.240.737

0.93

0

391.392.050

23.457.516.616

1.67

0

435.364.882

24.205.105.536

1.80

102.146.675.477

4.77

Total 10.216.649.036 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

%

III-4


d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penyumbang terbesar untuk PAD. Apabila dilihat dari rata-rata pertahun selama 5 (lima) tahun realisasinya melebihi 50%. Untuk tahun 2006 sebesar Rp. 9.125.162.422 dengan kontribusi 63.84%, meningkat menjadi Rp. 11.164.230.991 tahun 2007. Sedangkan untuk tahun 2008 realisasinya mencapai Rp. 11.743.122.730 dengan kontribusi 57.13%. Untuk tahun 2010 realisasi lainlain pendapatan daerah yang sah Rp. 12.130.631.832 dengan kontribusi 47.57%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan sekitar 3 %. Sedangkan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap tahun diatas 90% kecuali tahun 2010 hanya mencapai 74%. Hal ini berkemungkinan terlalu tingginya target yang ditetapkan. Tabel 3.7 Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2010 Lain-lain Pendapatan Daerah Asli yang Kontribusi PAD Tahun sah (%) % Target (Rp) Realisasi (Rp) 2006 2007 2008 2009 2010 Total

9.125.162.422

14.292.732.422

63.84

11.315.922.817

11.164.230.991

99

19.635.080.166

56.86

12.716.637.200

11.743.122.730

92

20.556.240.737

57.13

12.247.200.000

12.280.162.717

100

23.457.516.616

52.35

14.895.616.000

12.130.631.832

81,4

23.075.492.303

50,26

102.146.675.477

55,26

56,443,310,692


2. Dana Perimbangan Keuangan Dana perimbangan keuangan berasal dari; bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 341.809.446.741 dan terealisasi sebesar Rp 260.108.801.796 (….%). tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 342.344.658.711 dan terealisasi sebesar Rp.335.894.858.371 (98%). Selanjutnya, tahun 2008 ditargetkan perolehan dana perimbangan adalah sebesar Rp 378.829.003.090 dan terealisasi sebesar Rp.378.790.420.078(99,6%). Dana perimbangan tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 402.747.770.000 dan terealisasi sebesar Rp 400.590.502.435 (99%) dan dana perimbangan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp. 436.612.776.311 dan terealisasi Rp. 423.294.072.339(97%).

III-5


Tabel:3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 Tahun Target Realisasi 2006 299.221.715.480 299.644.066.797 2007 342.344.658.711 335.894.858.371 2008 378.829.003.090 378.790.420.078 2009 402.747.770.000 400.590.502.435 2010 436.612.776.311 428.562.124.525 Total 1.859.755.923.592 1.843.481.972.206 Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

% 98 100 99 98,16 99.12

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pasaman Barat tiap tahun mengalami peningkatan yaitu rata-rata sekitar 8%. Peningkatan ini tidak terlalu besar karena untuk kebutuhan belanja pegawai yaitu penambahan CPNS dan kenaikan gaji untuk penyesuaian dengan kenaikan harga. Tabel .3.9 Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 (000) No 1 2 3 4

Uraian Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Total Realisasi

Th 2006 20,161,380

Th 2007 22,728,000

Th 2008 26,142,176

Th 2009 26,163,000

Th 2010

643.180.360

834,096

354,172

959,978

243,281,000

271,069,000

305,576,071

323,123,000

350.371.158.

26,870,000

41,263,000

46,718,000

50,344,000

50,123,000

933.292.740

335,894,096

378,790,419

400,589,978

428.562.124

28.067.265


Realisasi kontribusi dana perimbangan Kabupaten Pasaman Barat secara berurut dari yang paling besar yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tabel.3.10 % Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 (%) No 1

Uraian Th 2006 Bagi Hasil Pajak 7,00 Dana Bagi Hasil 2 0,80 bukan Pajak 3 Dana Alokasi Umum 83,00 Dana Alokasi 4 9,0 Khusus Total Realisasi 100 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Th 2007 6,75

Th 2008 7,9

Th 2009 7

Th 2010

0,25

0,1

0,24

8,11 -

81

81

80

80

12

11

12,76

11,89

100

100

100

100

III-6


a. Dana Alokasi Umum Total Realisasi Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2006 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp 243,281,000,000(83%). Pada tahun 2007, memberikan kontribusi sebesar Rp. 271,069,000,000 (81%). Kontribusi pada tahun 2008 sebesar Rp. 305,576,071,000 (81%). Pada tahun 2009, memberikan kontribusi sebesar Rp.323,123,530,000 (80%), sedangkan pada tahun 2010, memberikan kontribusi sebesar Rp. 350,371,800 (80%). b. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak memberikan kontribusi terbesar kedua dalam dana perimbangan. Pada tahun 2006, memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 21,245,409,000 (7,8%). Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 23.562.096.000 (7%). Kontribusi pada tahun 2008 sebesar Rp.26.496.348.000 (8%). Pada tahun 2009, memberikan kontribusi sebesar Rp. 27.122.978.000(7,24%), sedangkan pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar Rp . 28.067.265.725 (9,11%). c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi ketiga dalam dana perimbangan. Pada tahun 2006 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 26,670,303,000 (9%). Kontribusi pada tahun 2007sebesar Rp. 41,263,000,000 (12%), pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp. 46,718,000,000 (11%), pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp. 50,344,000,000(12,76), sedangkan pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar Rp. 50,123,700,000M (11,89%). 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2006 dan terealisasi sebesar Rp 3,392,839,526 Selanjutnya, tahun 2008 terealisasi sebesar Rp. 10,509,800,000, Tahun 2009 realisasi Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 15,743,382,160 sedangkan untuk tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 24.153.292.710. Untuk melihat perkembangan target realiasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel.3.11 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 No

Tahun

Target

Realisasi

1

2006

2.461230.000

3,392,839,526

2

2007

935.390.000

-

3

2008

259,600,000

10,509,800,000

4

2009

11,655,017,127

1,734,817,127

5

2010

29.655.919.985

24.153.292.710


III-7


3.1.2. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik, berbagai upaya telah dan akan terus diupayakan. Tidak saja untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang selama ini menyumbangkan nilai yang tidak sedikit bagi APBD, juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang akan dilakukan meliputi sebagai berikut : a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan PBB, untuk mendukung program tersebut akan dialokasikan dana dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat. b. Program Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral Program ini dimaksudkan untuk mendukung program pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah. c. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas sumber daya aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan. 3.2.ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Dalam pengelolaan keuangan untuk tahun 2006 masih memakai Kepmen 29 tahun 2004, dimana belanja pemerintah menggunakan istilah belanja aparatur dan belanja public. Akan tetapi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudah menggunakan Permendagri no.13 tahun 2006 dimana belanja pemerintah menggunakan istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Kontribusi realisasi belanja daerah untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung dan belanja pelayanan publik/ belanja langsung dapat digambarkan Tabel sebagai berikut :

III-8


Tabel.3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 Tahun

Jumlah

2006 2007 2008

Target 341.809.446.741 462.690.813.245 471.690.316.752

Realisasi 260.108.801.796 388.793.468.130 339.307.586.709

% 76 84 72

2009

546.743.842.005

482.704.307.036

88

490.644.367.648

87.98

2010 557.648.251.846 Sumber :APBD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2006 mencapai Rp.260.108.801.796 atau 76% dari target yang direncanakan. Untuk tahun 2007 realisasi belanja naik menjadi Rp.388.793.468.130, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 339.307.586.709 (72%). Realisasi belanja terbesar pada tahun 2009 yaitu Rp.482.704.307.036 (88%). Jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran, maka penyajian pembagian jenis belanja dapat dibagi menjadi 3 periode. Untuk tahun 2006, kita mengenal Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Public, untuk tahun 20072009. pembagian belanja dibagi 3 (tiga) yaitu Belanja operasi dan Belanja Modal dan Belanja Tak terduga. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2010 yaitu 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Untuk lebih lebih jelas dapat kita pada tabel di bawah ini: Tabel.3.13 Rincian Realisasi Belanja Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 No

Uraian

1

Aparatur Daerah - B. Administrasi Umum - B.Belanja Operasional pemeliharaan - Belanja Modal Pelayanan Publik - B. Administrasi Umum - Belanja Operasi Pemeliharaan - Belanja Modal - Belanja Bagi hasil - Belanja Tidak Tersangka Total

2

Th 2006 129.459.798.084 110.711.798.927 12.395.994.200 6.352.033.957 130.649.003.712 11.996.858.110 18.728.581.063 82.960.614.509 13.837.820.750 3.125.129.280 260.108.801.796


III-9


Tabel.3.14 Proporsi realisasi belanja terhadap total belanja Belanja Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 No

Uraian

Th 2006 (%) 49.77 42.56 4.77 2.44 50.23 4.61 7.20 31.89 5.32 1.20

1

Aparatur Daerah - B. Administrasi Umum - B. Belanja Operasional pemeliharaan - Belanja Modal 2 Pelayanan Publik - B. Administrasi Umum - Belanja Operasi Pemeliharaan - Belanja Modal - Belanja Bagi hasil - Belanja Tidak Tersangka Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 3.12 untuk tahun 2006 pembagian belanja di bagi 2 (dua) bagian yaitu belanja aparatur dan belanja pelayanan public. Belanja aparatur yaitu belanja ruitn dalam pelaksanaan kegiatan sedangkan belanja pelayanan public adalah belanja pembangunan yang dapat dibagi beberapa bagian yaitu: belanja adminstrasi umum, belanja pemelihraan,belanja modal, belanja bagi hasil, dan belanja tak tersangka. Realisasi belanja untuk tahun 2006 sebesar Rp. 260.108.801.796, apabila dibandingkan dengan target maka realisasi mencapai 76%. Untuk belanja tak tersangka realisasi sebesar Rp. 3.125.129.280 (74%). Sedangkan realisasi tertinggi adalah pada belanja modal yaitu sebesar Rp.82.960.614.509 ( 83%). Hal ini karena banyaknya belanja modal terutama pada belanja penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan apabila dilihat dari kontribusi terhadap total belanja daerah, belanja aparatur daerah mencapai 49,77%. Belanja aparatur daerah ini adalah belanja wajib karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi lebih dahulu. Sisa dari belanja aparatur daerah yang akan menjadi belanja public atau belanja pembangunan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2006 belanja public menyumbang sebesar 50,23%. Dari total belanja belanja public tersebut belanja modal sebagai penyumbang terbesar yaitu 31,89%. Hal ini terlihat karena pada tahun 2006 awal dari pemerintah kabupaten Pasaman Barat memulai pembangunan sarana dan prasarana sesudah pemekaran. Tabel.3.15 Rincian Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Th 2007 Belanja Pegawai 150.610.350.877 Belanja Barang 75.039.396.180 Belanja Bunga Subsidi Hibah 1.738.915.000 Bantuan Sosial 6.876.685.000 Bantuan 10.072.780.991 Keuangan Total Realisasi 244.338.128.048 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Th 2008 186.296.796.271 81.083.440.603 4.180.194.000 5.394.855.000 3.798.054.523 280.753.340.397

Th 2009 223.979.871.685 91.360.024.652 26.810.097.500 8.169.435.000 5.667.786.473 355.987.215.310

III-10


Tabel.3.16 Proporsi Realisasi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Tahun 2007 Belanja Pegawai 38.74 Belanja Barang 19.30 Belanja Bunga Subsidi Hibah 0.45 Bantuan Sosial 1.77 Bantuan Keuangan 2.59 Total 62.85 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2008 54.90 23.90

Tahun 2009 46.40 18.93

1.23 1.59

5.55 1.69

1.12 82.74

1.17 73.75

Tabel.3.17 Rincian Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 No 1 2

Uraian Tahun 2007 Belanja Tanah 1.792.729.900 Belanja Peralatan 19.648.110.282 dan Mesin 3 Belanja Bangunan 28.269.311.559 dan Gedung 4 Belanja Jalan, 50.260.046.725 Irigasi, dan Jaringan 5 Belanja Aset Tetap 5.759.075.700 Lainnya 6 Konstruksi Dalam 35.342.048.175 Pengerjaan Total Realisasi 141.071.319.351 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

No 1 2 3 4 5 6

Tahun 2008 91.648.000 15.809.635.524

Tahun 2009 2.243.210.500 22.359.903.904

50.622.424.358

35.484.786.385

47.469.154.780

62.143.300.013

466.751.650

1.080.106.500

-

-

114,459,614,312

123.311.307.302

Tabel.3.18 Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Uraian Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Total Realisasi


0.46 5.05 7.27

0.03 4.66 14.92

0.46 4.63 7.35

12.93 1.48 9.09 36.28

13.99 0.14

12.87 0.22

33.73

25.55

III-11


Tabel.3.19 Rincian Realisasi Tidak Terduga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009 No

Uraian Belanja Tidak Terduga

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

3.084.791.000

4.094.632.000

3.189.268.750


Tabel.3.21 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009 No 1

Uraian Bagi Hasil Pajak

2

Bagi Hasil Retribusi

Tahun 2007 100.000.000

Tahun 2008 666.920.000

Tahun 2009 126.389.907

199.229.740

159.600.000

90.125.767


Sedangkan untuk tahun 2010 klasifikasi belanja daerah berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Tabel.3.22 Rincian Target Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No 1 2 3 4

Uraian Target Belanja Pegawai 268.603.015.193 Belanja Hibah 16.400.000.000 Belanja Bantuan Sosial 9.110.000.000 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 360,000,000 dan Pemerintahan Desa 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada 6.315.000.000 Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa 6 Belanja Tak Terduga 1,800,000,000 Total Realisasi 302.588.015.193 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Realisasi 255.49.934.424. 15.154.749.095 3.437.876.530

% 95,87 92,41 37,74

284.009.807

78.89

5.691.492.169

90.13

1.800.000.000 282.218.107.025

100.00 93,27

Tabel.3.23 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No 1 2 3 4

Uraian Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa 6 Belanja Tak Terduga Total Realisasi Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

% 48.76 3.75 0.74 0.07 1.35 0.43 55.10

III-12


Tabel.3.24 Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No 1 2 3

Uraian Target Belanja Pegawai 26.975.884.058 Belanja Barang Jasa 99.108.098.018 Belanja Modal 128.976.254.577 Total Realisasi 255.060.236.653 Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Realisasi 22.896.257.095 84.389.084.379 101.140.919.149 208.426.260.623

% 79,03 89 69,04 73,95

Tabel.3.25 Proporsi Realisasi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 No 1 2 3

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Realisasi Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

% 5.08 18.63 21.20 44.90

Dari tabel 3.12 sampai dengan 3.24 dapat dijelaskan realisasi beberapa jenis belanja selama periode RPJMD tahun 2006-2010 sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan, untuk tahun 2006 realisasi belanja pegawai mencapai Rp.139,677,317,750 Pada tahun 2007 menjadi Rp. 150.610.350.877. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan sabesar Rp. 10,933,033,127 (7,83%). Sedangkan untuk tahun 2008 belanja pegawai menjadi 186.296.796.271, untuk tahun 2009 mencapai Rp. 223.979.871.685, Jikan dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37,683,075,414 (20.23%). Pada tahun 2010 belanja pegawai mencapai Rp. 226,150,815,847 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami peningkatan hanya Rp. 2,170,944,162 (1%). Kenaikan belanja pegawai ini biasanya diiringi dengan naiknya Dana Alokasi Umum. b. Belanja Barang dan Jasa Realisasi belanja barang dan jasa sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Kecuali untuk tahun 2010 mengalami penurunan dari Rp. 91.360.024.652 tahun 2009 menjadi Rp. 78.240.535.682 tahun 2010. Penurunan ini di karena menurunnya jumlah belanja untuk pembangunan dari belanja langsung. c.

Belanja Modal Realisasi belanja modal yang terbesar pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 141.071.319.351 yaitu mencapai 36% dari total belanja. Untuk tahun 2008 realisasi belanja modal sebesar Rp.114,459,614,312 (29%) dari total belanja tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp. 123.311.307.302 (26%). Pada tahun 2010 realiasi belanja modal sebesar Rp. 89.047.130.871 atau 21% dari realiasasi belanja. Jika dibandingkan antara tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan 28%. III-13


d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Realisasi belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pasaman Barat adalah bantuan keuangan kepada 19 nagari berupa Dana Alokasi Untuk Nagari (DAUN), ditambah dana untuk kesejahteraan para jorong di kabupaten Pasaman Barat. Untuk tahun 2007 realisasi belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 10.072.780.991. Untuk tahun 2008 realisasi Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3,798,054,523 jika dibandingkan dengan target Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk tahun 2008 yang terealiasi hanya 45%. Sedangkan untuk tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 5.667.786.473 atau 84% e.

Belanja Hibah Belanja hibah adalah belanja daerah yang diperuntukkan ke Instansi Pemerintah Lainnya, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya. Belanja hibah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya karena realiasinya berdasarkan kebutuhan dan proposal kegiatan yang akan diadakan instansi, oragnisasi yang anggarannya tidak ada. Jika dilihat dari tabel diatas realisasi belanja hibah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 1.738.915.000, naik menjadi Rp. 4.180.194.000 pada tahun 2008. Sedangkan untuk 2009 belanja hibah sangat signifikan sekali kenaikannya mencapai Rp.26.810.097.500 hal ini terkait dengan PEMILU Legislatif dan Pemilihan Presiden Putaran I dan Pemilihan Presiden Putaran Ke II. Karena Pemerintah Kabupaten sharing dana dengan pusat tentang biaya penyelenggaraan. Dimana Pemerintah Daerah menggarkannya lewat rekening belanja hibah yaitu Hibah ke Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan untuk tahun 2010 realiasasi belanja hibah sebesar Rp. 15.742.108.710. Belanja hibah untuk tahun 2010 ini juga hibah ke KPU karena penyelenggaraan PEMILU KADA. f.

Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga sejak tahun 2006 s/d 2009 berkisar antara Rp.3,000,000,000 sampai dengan Rp. 4,250,000,000 sedangkan untuk tahun 2010 hanya Rp. 1,800,000,000. Belanja Tak Terduga direalisasikan bagi kegiatan yang tidak ada tertampung dalam APBD tahun berjalan dengan alasan bencana alam, kejadian luar biasa, dimana realisasi bersifat sementara dan dianggarkan tahun berikutnya. Realisasi Belanja Tak Terduga ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3.3.

ANALISA PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD yang tidak termasuk Pendapatan dan Belanja tetapi sangat penting artinya. Karena yang termasuk ke Pembiayaan Daerah antara lain; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Perkembangan SiLPA sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: III-14


Tabel.3.26 Realisasi SiLPA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 No

Uraian

SILPA

1

2006

86,104,250,209

2

2007

73,557,055,205

3

2008

97,499,739,248

4

2009

63,311,725,550

5

2010

51,456,894,430


Perkembangan SiLPA pada APBD Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2006 mengalami penurunan kecuali tahun 2008, SiLPA mencapai Rp.97,499,739,248. Untuk tahun 2009 SiLPA turun menjadi Rp.63,311,725,550 dan tahun 2010 menjadi Rp.51,456,894,430. SiLPA untuk tahun 2010 sudah termasuk luncuran pada DAK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 12.000.000.000. Dengan terus menurunnya SiLPA selama periode 2006 s/d 2010 hal ini menandakan realisasi APBD setiap tahun cukup baik. 3.4.

Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain: 



  

Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. III-15


Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut: Tabel.3.27 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Dalam (000.000) Proyeksi No.

Uraian

1. 2.

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Pendapatan (rata-rata naik 10%)

544.400

598.840

658.724

724.596

797.055

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

39.705

29.924

19.000

15.000

15.000

584.105

628,764

677.724

739.596

812.055

317.137

364.707

419.413

482.324

554,673

264.057

258.311

257.272

257.382

Total penerimaan Dikurangi:

3.

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Belanja Pegawai dan Tunjangan), rata-rata naik 15%

Kapasitas riil kemampuan 266.968 keuangan Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan table di atas, dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut: Tabel.3.28 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam (000.000) Proyeksi Uraian

No I

Kapasitas keuangan

riil

kemampuan

II

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, Belanja Langsung/Belanja Pembangunan

III

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

266.968

264.057

258.311

257.272

257.382

227.265

224.057

218.311

192.272

207.382

39.703

40.000

40.000

65.000

50.000

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung diluar Gaji Pegawai dan Tunjangan yaitu Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja

III-16


Proyeksi Uraian

No

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

658.122

660.122

680.311

685.272

700.382

-

-

-

-

-

Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Total rencana Aloksi Prioritas I + Prioritas II Surplus anggaran Berimbang (I-II)

riil

atau

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan yang disampaikan pada waktu pelaksanaan kampanye. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas I berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Prioritas II Prioritas II merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti:, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas II harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Akan tetapi dalam prioritas II ada yang termasuk kedalam Visi Misi Bupati terpilih yaitu Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pembangunan.

III-17


B A B IV TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT 4.1. RPJMD Propinsi Sumatera Barat Visi jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada 5 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah No. 7 Tahun 2008 yang lalu. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta citacita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat. Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Barat yng dilaksanan pada akhir bulan Juni tahun 2010 adalah sebagai berikut: . Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum untuk dapat mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 1.

Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;

2.

Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;

3.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;

4.

Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global;

5.

Mewujudkan lingkungan.

pembangunan

yang

berkelanjutan

dan

berwawasan

AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, strategi pembangunan daerah yang telah dirumuskan terdahulu serta agenda pembangunan nasional, IV-1


maka pada bagian ini ditetapkan pula agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2011-2015 sebagai berikut: 1.

Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah Penerapan ajaran agama dan budaya daerah merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bernuansa agama. peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan budaya Minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat, 2.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Oleh karena peran pemerintah dalam pembangunan cukup dominan, maka percepatan proses pembangunan daerah berkaitan erat dengan tatakelola pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan agenda penting dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah: peningkatan keterpaduan dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik. 3.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan IPTEKS Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi dan penerapan dan pengembangan IPTEKS tepat guna serta perbaikan etos kerja masyarakat. 4.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan. 5.

Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda IV-2


perbaikan kualitas lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Fokus utama agenda ini adalah pada perbaikan kualitas Rencana Tata-Ruang Wilayah (RTRW), mewujudkan disiplin aparatur dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata–ruang tersebut serta terus meningkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas pembangunan adalah program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari agenda pembangunan, sedangkan Program Strategis didasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada 6.1 dan 6.2. Agenda pembangunan Sumatera Barat tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam sebelas prioritas pembangunan, yaitu: (1) Pengamalan prinsip ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, (3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, (4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, (5) Pengembangan Pertanian Bernilai Tambah Tinggi, (6) Pengembangan Industri Pengolahan dan Jasa, (7) Pengembangan Kawasan Pariwisata Alam, (8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan (9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, (10) Penanggulangan Bencana Alam, dan (11) Pelestarian Lingkungan Hidup. Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas, dapat dilihat pada Tabel 6.2 4.2

RPJPD KABUPATEN PASAMAN 2005-2025 Visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025 adalah : Pasaman Barat yang maju, bermartabat dan sejahtera. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan Kabupaten Pasaman Barat dalam 20 tahun kedepan, terwujud menjadi: 1. Maju yang diukur dengan : a. Meningkatnya investasi. b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur. d. Meningkatnya produksi dan produktifitas berbasis komoditi unggulan pertanian. e. Terbangunnya keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. f. Berkembangnya keprofesian serta penguasaan dan pemanfaatan teknologi. 2. Bermartabat diukur dengan : a. Semakin kuatnya jati diri dan karakter masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Semakin terpeliharanya kerukunan antar umat beragama. c. Meningkatnya harmonisasi kehidupan masyarakat. d. Sosial Budaya berdasarkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. 3. Sejahtera diukur dengan : a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat. b. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran c. Meningkatnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah d. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah IV-3


e. Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam. f. Meningkatnya pengelolaan kependudukan. Agar visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005 – 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan kualitas SDM yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. 3. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasilhasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi dan penanggulangan kemiskinan. 5. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama dan pengembangan budaya. 6. Mewujudkan demokratisasi dalam aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dan dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka diperlukan arah pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025 secara bertahap, jelas dan konkret, diperlukan penahapan pembangunan daerah dan skala prioritas untuk masing-masing periode lima tahunan. Tahapan dan skala prioritas tersebut berisikan sasaran dan capaian yang diharapkan dapat diwujudkan pada masingmasing tahap pembangunan. Oleh karena itu, skala prioritas pada masingmasing tahapan pembangunan akan berbeda-beda, tetapi semuanya itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan di atas. Setiap arah pembangunan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan di dalamnya penahapan dan skala prioritasnya untuk masing-masing periode RPJM. Prioritas pada masing-masing tahapan selanjutnya dapat diperas lagi menjadi beberapa prioritas untuk setiap arah pembangunan daerah utama pembangunan. Skala prioritas pembangunan ini menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan pembangunan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pentahapan dan skala prioritas yang diperlukan dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasaman Barat periode 2005-2025 sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD periode ke-dua tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Hukum dan Pemerintah Pada RPJM ke-2 ini arah pembangunan sebagai tindak lanjut dari arah pembangunan yang telah dikembangkan pada RPJM ke-1 dalam mengembangkan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis maka arah pembangunan selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme IV-4


aparatur pemerintah dalam kerangka mewujudkan good and clean governance untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah melalui : a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif; 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia 1. Pada RPJM ke-2 ini sebagai tindak lanjut dari pengembangan pemerataan pendidikan yang telah diarahkan pada RPJM ke-1 , maka arah pembangunan dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun arahnya adalah : a. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen masyarakat (stakeholders) b. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM kelembagaan, sarana dan prasarana serta kualitas pembelajaran; 2. Sebagai tindak lanjut dalam mengembangkan kualitas kesehatan yang telah diarahkan pada RPJM ke-1 sebelumnya, maka pada RPJM ke-2 ini arah pembangunan yang akan dilanjutkan adalah : a. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap tingkatan dan jenis pelayanan; b. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 3. Ekonomi Capaian bidang ekonomi pada periode sebelumnya menjadi landasan dan refleksi dalam melanjutkan pembangunan, untuk lebih mempertajam tujuan pembangunan secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar 7,82% dengan jumlah PDRB Harga Konstan yang meningkat sehingga berjumlah 3.713,97 miliar dimana jumlah penduduk pada tahun tersebut sudah berkembang menjadi sebanyak 357.519 jiwa. Pada rentang waktu 2010-2015 pembangunan ekonomi dilanjutkan pada mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian secara makro adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau produk olahan pertanian yang masih bersifat sederhana namun berpotensi untuk pengembangan produk. Disamping itu diperlukan pengembangan teknologi tepat guna berbasis pertanian yang terjangkau oleh petani namun tetap memberikan nilai tambah (value added) terhadap produk hasil olahan pertanian. Untuk membuka lapangan kerja maka perlu didukung oleh sumber daya manusia terutama dengan memfokuskan pendidikan keahlian atau kejuruan yang sesuai dengan potensi daerah seperti sekolah kejuruan pertanian atau perikanan. Pada RPJM ke-2 ini juga difokuskan peningkatan produksi produk pertanian yang lebih bermutu dan berkualitas. Disamping itu diharapkan pada periode RPJM ke-2 ini IV-5


kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah untuk dapat lebih berperan dalam pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan wilayah pedesaan sehingga mendukung terciptanya industri pengolahan berbasis pertanian. Pada tahap ini juga telah dimulai pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut, udara dan darat yang memadai untuk mendukung pemasaran produksi hasil pertanian maupun hasil industri pertanian. 4. Pembangunan Tata Ruang dan Wilayah Guna mewujudkan tata ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsisten diwilayah Kabupaten Pasaman Barat, pada RPJM ke 2 ini terus melanjutkan prioritas pembangunan pada RPJM ke 1 dan mengarahkan pembangunan dengan jalan mengoptimalkan pengembangan potensi kawasan pertanian dan perkebunan yang didukung oleh pengembangan industri pengolahan produksi pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agribisnis sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian wilayah. Pengelolaan Kawasan Lindung merupakan salah satu prioritas pembangunan pada RPJM ke 2 ini yang merupakan tanggung-jawab Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang dilakukan secara bersama-sama dengan stake-holders lainnya, Hutan Lindung dalam jangka pendek dan menengah tidak dikonversi menjadi peruntukkan lain agar dapat dicegah terjadinya erosi, bencana banjir dan menjaga fungsi hidroorologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pada RPJM ke 2 arah pembangunan pada RPJM ke 1 terus dilanjutkan terutama dalam pembangunan jalan dan jembatan batu untuk membuka kawasan terisolasi untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan. Sementara itu pada RPJM ke 2 ini pembangunan diprioritaskan pada penyusunan Sistem Prasarana air bersih dalam rangka pengembangan sistem prasarana pengairan, penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri, yang dijelaskan dalam bentuk kriteria pengembangan prasarana pengolahan air bersih dan pengembangan sistem pelayanan prasarana air bersih. Pada saat ini dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang belum dapat menikmati sistem air bersih dari PDAM yaitu Kecamatan Gunung Tuleh, Sasak Ranah Pasisia dan Kecamatan Ranah Batahan. Cakupan pelayanan yang direncanakan meliputi 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat dengan tingkat penambahan pelayanan sampai tahun 2015 adalah setengah dari sisa prosentase yang belum dilayani. Pengembangan sistem penyediaan air bersih bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat serta mengurangi wabah penyakit yang diakibatkan oleh air (water born desease). Seperti telah diketahui bersama bahwa semakin baik taraf hidup masyarakat maka semakin tinggi pula kebutuhan akan air bersih, tentunya meningkatnya perkembangan kabupaten Pasaman Barat akan membawa dampak semakin diperlukannya air bersih. IV-6


Tabel 4.1. Proyeksi Beberapa Indikator Pembangunan Di Pasaman Barat Tahun 2006-2025 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unsur Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Harga Konstan (Rp Miliar) Tingkat Inflasi (%) PDRB Harga Berlaku (Rp Miliar) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) PDRB per Kapita (Rp 000) Penduduk Miskin (%) Pengangguran Terbuka (%) Produksi Jagung (ton) Perikanan Laut (ton) Angka Harapan Hidup IPM Angka Melek Huruf Lama Sekolah Kunjungan Wisata

2006

2010

2015

2020

2025

6,36

6,97

7,82

8,77

9,84

2.115,15

2.716,48

3.713,97

5.077,74

6.942,29

7,00

6,50

6,00

6,50

5,00

3.507,37

4.847,88

7.265,48

10.888,72

16.318,84

0,58

0,61

0,65

0,69

0,73

10.589,26 40,81 4,91 152.488,00 7.894,00 62,36 68,12 96,20 7,30 58.780

16.094,21 31,25 4,44 308.469,60 10.901,42 70,20 72,74 97,00 8,34 65.224

27.159,70 22,38 3,28 544.189,00 16.319,81 75,41 78,96 98,01 9,28 74.281

45.833,19 16,03 2,42 795.370,66 24.431,35 81,24 85,71 98,10 10,88 87.391

77.345,55 11,48 1,79 933.136,71 36.574,60 87,52 93,04 99,01 11,22 93.815

Sumber: Berbagai Terbitan BPS dan Bappenas Tahun 2004-2007, Data Diolah.

4.3. RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan mencermati kata-kata kunci yang merupakan resultante dari pengelolaan isu, maka dapat dirumuskan tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut : “Terwujudnya tata ruang Kabupaten Pasaman Barat yang berbasis Agro dan Kelautan ditunjang Sektor Industri yang dikelola secara Integratif dan Berkelanjutan” Penjelasan tujuan penataan ruang wilayah tersebut di atas adalah : Agro; basis kegiatan ekonomi yang dominan dan akan tetap menjadi andalan masyarakat sampai, minimal 20 tahun yang akan datang adalah kegiatan pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian adalah pertanian pangan dan pertanian hortikultur. Pengembangan pertanian pangan juga dalam kerangka ketahanan pangan nasional setidak-tidaknya untuk kebutuhan masyarakat Pasaman Barat. Sedangkan perkebunan dalam hal ini yang diunggulkan diantaranya perkebunan sawit, karet, kakao dan nilam. Perkebunan sawit saat ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayah. IV-7


Kelautan; Kabupaten Pasaman Barat mempunyai panjang garis pantai lebih kurang 165 Km. Ini merupakan potensi kelautan yang sangat besar. Kendati demikian juga menjadi tantangan karena adanya potensi bahaya tsunami. Pada sisi lain potensi ikan Indonnesia diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, dimana potensi ikan pada bagian selatan Pulau Sumatera adalah yang terbesar. Potensi kelautan tidak terbatas pada ikan tapi juga produk lainnya, seperti wisata, terumbu karang, rumput laut, energi gelombang dan suhu, angin laut dan lain-lain. Industri; adalah suatu langkah maju, dimana kegiatan primer sudah didukung kegiatan sekunder yang bersifat hlu hilir. Artinya hasil produksi kegiatan primer dalam hal ini adalah sawit tidak lagi dipasarkan dalam bentuk bahan baku (raw material) tapi sudah diolah menjadi CPO. Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara, industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah (prime mover). Mengingat industri selalu mempunyai dampak lingkungan (polusi), maka pengembangan industri pengolahan perlu dikelola secara ramah lingkungan. Integratif; yang dimaksud dengan integratif dalam hal ini adalah terbangunnya sistem pusat-pusat kegiatan/pelayanan yang terhubung dengan infrastrukur wilayah secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, tiap-tiap pusat kegiatan/pelayanan mempunyai peran yang dapat saling menguatkan satu sama lain dan mampu mendukung kegiatan ekonomi wilayah secara optimal. Berkelanjutan; merupakan syarat mutlak yang harus menjadi prinsip setiap sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pemanfaatan sumber daya dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi namun dampaknya diminimalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan untuk pemanfaatannya dimasa datang. Pendekatan pengelolaan sektor produksi seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan tidak boleh merusak lingkungan dan hasilnya diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memperhatikan fungsi, dasar dan kriteria perumusan tujuan, maka kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman barat adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan sumber daya lahan dilakukan dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. 2) Pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dikelola dengan menggunakan teknologi yang tepat dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. 3) Pemantapan fungsi kawasan konservasi sebagai penyangga eksositem wilayah dan kawasan sekitarnya 4) Pengembangan pusat-pusat permukiman secara tematik sesuai karakter dan perannya sehingga tercipta sistem perkotaan yang saling menguatkan dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan memperhatikan dasar, kriteria dan fungsi perumusan trategi, maka strategi untuk masing-masing kebijakan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai dipaparkan di bawah ini. 1) Untuk mencapai kebijakan pengembangan sumber daya lahan sektor pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dilakukan melalui strategi : IV-8


(1) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal. (2) Menetapkan tata batas kawasan perkebunan sesuai dengan daya dukung lahan yang ada. (3) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan produktivitas komoditas. (4) Mengembangkan kegiatan pertanian dan perkebunan organik yang terintegrasi dengan peternakan. 2) Kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dikelola dengan menggunakan teknologi yang tepat dan didukung dengan infrastruktur yang memadai dilakukan melalui strategi : (1) Mengembangkan kawasan pesisir melalui pola minapolitan yang ramah bencana. (2) Mengembangkan prasarana pendukung perikanan tangkap dalam kerangka peningkatan produksi yang lebih optimal. (3) Mengembangkan pemanfaatan potensi kelautan non ikan. (4) Menguatkan fungsi konservasi pantai dan laut dangkal. (5) Mengembangkan kawasan wisata bahari melalui peningkatan prasarana dan sarana penunjang yang memadai. 3) Kebijakan pemantapan fungsi kawasan konservasi sebagai penyangga eksositem wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan sekitarnya,melalui strategi: (1) Memantapkan tata batas kawasan lindung. (2) Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yang berfungsi lindung. (3) Mengembangkan kegiatan penelitian, produk hutan non kayu dan ekowisata. (4) Mengembangkan sabuk pengaman hijau kawasan lindung yang mempunyai nilai ekonomi. (5) Menguatkan fungsi hutan bakau sebagai bagian penyeimbang eksositem pesisir dan ekowisata. 4) Pengembangan pusat-pusat permukiman secara tematik sesuai karakter dan perannya sehingga tercipta sistem perkotaan yang saling menguatkan dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pasaman Barat (1) Menguatkan fungsi Simpang Empat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. (2) Mengembangkan kawasan perkotaan Kinali sebagai pusat agroindustri yang ramah lingkungan. (3) Menguatkan fungsi Air Bangis sebagai pusat kegiatan yang berbasis kelautan. (4) Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pelayanan kawasan dan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah hinterland-nya. (5) Mengembangkan prasarana wilayah yang menunjang fungsi pusatpusat kegiatan dan pelayanan sehingga mempunyai peran yang optimal dalam sistem wilayah ekonomi Pasaman Barat.

IV-9


BAB V ANALISIS FAKTOR STRATEGIS 5.1.

Analisis Faktor Strategis Internal

Memperhatikan fakta dan kenyataan yang dialami selama lima tahun terakhir baik dari hasil observasi lapangan maupun dari data statistik yang tersedia serta analisis capaian hasil pembangunan daerah di analisis pada bagian terdahulu, maka kekuatan dan kelemahan utama yang dialami dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah seperti terlihat pada Tabel 5.1. Dalam hal ini penentapan faktor kekuatan dan faktor kelemahan utama dilakukan secara makro melalui penggabungan dari beberapa unsur terkait. Hal yang sama juga dilakukan untuk analisis faktor kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. Hasil dari penggabungan tersebut ternyata dapat menunjukkan adanya 4 unsur kekuatan dan 5 kelemahan yang berkaitan erat dengan proses pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dimasa lalu dan juga diperkirakan akan terus berlanjut kedepan sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kekuatan sosial-budaya utama yang terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat adalah semakin baiknya pemahaman agama dan budaya yang dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap proses pembangunan daerah sudah dirasakan sebagai kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan perhatian dan tekanan utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah setempat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasaman Barat yang maju dan sejahtera berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang. Tabel 5.1 Analisis Faktor Strategis Internal No. A. 1. 2. 3. 4. B 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Faktor Strategis Internal Kekuatan Pemahaman Agama dan budaya Minangkabau yang relatif baik Adanya kewenangan dan semangat yang cukup besar sebagai daerah otonomi baru untuk menggerakkan prtoses pembangunan daerah; Kemampuan wirausaha masyarakat yang relatif tinggi dan ulet Tersedianya lahan yang cukup luas dan subur yang dapat dikelola untuk peningkatan perekonomi daerah Kelemahan Belum selarasnya tingkah laku masyarakat dengan ajaran agama dan budaya daerah Masih sangat terbatasnya prasarana dan sarana pembangunan daerah Kemampuan IPTEKS daerah masih rendah dan belum berkembang Belum tegasnya hak kepemilikan tanah ulayat; Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan Masih relatif rendahnya kualitas lingkungan V-1


Sementara itu, pengalaman di masa lalu menunjukkan pula bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Pasaman Barat adalah relatif baik. Kondisi ini tercermin dari perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup menggembirakan. Kualitas sumberdaya yang relatif baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah berbasis sumberdaya manusia dalam rangka mewujudkan proses pembangunan daerah yang berlandaskan pada IPTEKS. Karena itu, unsur kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diberikan tekanan yang cukup tinggi dalam analisis faktor strategis sebagai faktor penggerak utama proses pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana umumnya di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini terkenal mempunyai jiwa wirausaha yang cukup tinggi dan ulet. Kondisi yang demikian ditandai oleh banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri rumahtangga dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Berdasarkan analisis tersebut di atas, terlihat bahwa peranan dan kekuatan yang sangat penting diletakkan pada unsur agama dan budaya yang merupakan faktor pengarah pengendali kegiatan pembangunan daerah agar sesuai ddengan kepentingan dunia dan akhirat Aspek kedua yang juga dijadikan sebagai landasan utama dari kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah kualitas sumberdaya manusia walaupun kondisinya dewasa ini ternyata masih belum sebagaimana yang diharapkan. Unsur berikutnya adalah kemampuan wirausaha masyarakat daerah yang cukup tinggi dan ulet. Terakhir kondisi prasarana dan sarana perhubungaan daerah yang sudah memadai dapat pula dijadikan sebagai landasan untuk menggerakkan proses pembangunan kedepan. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa terdapat aspek-aspek penting yang merupakan kelemahan utama yang terdapat di Pasaman Barat. Unsur kelemahan pertama yang sangat dirasakan sekali sampai saat ini adalah belum selarasnya tingkah laku masyarakat dengan hukum dan kaedah yang terdapat dalam ajaran agama. Akibatnya, banyak sekali upaya-upaya pembangunan yang baik belum dapat diraih manfaatnya semaksimal mungkin untuk peningkatan proses pembangunan daerah karena tingkah laku masyarakat dan pemerintah yang kurang wajar. Kelemahan selanjutnya adalah menyangkut dengan kondisi geografis dan posisi Pasaman Barat yang kurang strategis bagi pengembangan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi daerah adalah berbukit-bukit sehingga angkutan barang menjadi relatif tinggi sehingga menimbulkan kendala bagi pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Sementara itu, daerah juga mempunyai hutan lindung yang cukup luas sehingga lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan juga sangat terbatas. Disamping itu, letak daerah yang berada di pantai Barat pulau Sumatera ternyata membelakangi pusat kegiatan ekonomi dunia, yaitu Singapura, Hongkong, Jepang, Korea dan China, yang semuanya berada di Timur. Akibatnya sinergi antar perekonomian Pasaman Barat dengan negaranegara maju menjadi sangat lemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah cendrung lambat. V-2


Kondisi prasarana dan sarana, terutama perhubungan yang terdapat di Pasaman Barat ternyata belum memadai. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya becanan alam (longsor, banjir dan gempa bumi). Kondisi prasarana dan sarana pembangunan ini sangat penting artinya dan perlu terus dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah dimasa mendatang. Kelemahan lainnya adalah menyangkut dengan kemampuan IPTEKS daerah yang masih sangat rendah sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi sangat terbatas. Disamping itu, IPTEKS yang rendah juga mengakibatkan efisiensi dan kualitas produk yang dapat dihasilkan menjadi relatif kurang baik. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masih rendahnya daya saing produk yang dapat dihasilkan sehingga menimbulkan kendala sangat serius dalam mengembangan kegiatan ekonomi daerah. Kendala ini menjadi semakin serius dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dimana tingkat persaingan menjadi sangat tajam. Pasaman Barat yang masyarakatnya menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Permasalahan yang dihadapi adalah tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang tidak jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat sulit untuk mendukung kegiatan usaha dan menarik investor menjadi 5.2.Analisis Faktor Strategis Eksternal Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2 dalam analisis faktor strategis eksternal terdapat 4 peluang dan 3 ancaman utama bagi terlaksananya proses pembangunan daerah Pasaman Barat yang cepat dan berkelanjutan. Peluang ini pada dasarnya merupakan faktor luar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah. Sedangkan ancaman adalah aspekaspek yang sering muncul dan membahayakan keberlanjutan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Peluang pembangunan utama yang cukup menentukan adalah semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga kewenangan dan peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan proses pembangunan menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat mendorong inspirasi dan kreasi daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tabel 5.2 Analisis Faktor Strategis Eksternal No. A. 1. 2. 3. B 1.

Faktor Strategis Eksternal Peluang Semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatnya kebutuhan dan daya beli sebagai hasil peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembangnya perekonomian daerah tetangga sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi daerah. Ancaman Masih rendahnya moral masyarakat yang tercermin dari peningkatan budaya KKN dan kekerasan. V-3


2. 3.

Kondisi daerah yang rawan bencana alam, gempa dan tsunami yang meresahkan masyarakat. Meningkatnya persaingan antar provinsi tetangga dan sebagai akibat diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA

Peluang pembangunan berikutnya yang juga terbuka dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah adalah karena semakin meningkatknya kebutuhan dan daya beli masyarakat daerah sebagai hasil dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kebutuhan dan daya beli ini selanjutnya memicu peningkatan permintaan efektif yang dapat mendorong kegiatan investasi ke daerah. Peningkatan kegiatan investasi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri. Peluang pembangunan berikutnya yang tersedia dewasa ini adalah masih tetap besarnya dukungan pemerintah nasional terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Peluang ini ditunjukan dari masih besarnya dana dekonsentrasi (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan kegiatan dan proyek berskala besar di daerah Pasaman Baratt. Dana dekonsentrasi yang cukup besar ini perlu disinergikan dengan dana APBD sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah. Ancaman yang yang juga serius dialami oleh Pasaman Barat adalah karena ternyata daerah ini rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor dan banjir. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan akibat negatifnya sangat dirasakan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu antisipasi dan program-program untuk penanggulangan dampak dari bencana tersebut perlu terus disiapkan untuk melindungi masyarakat Sumatera Barat. Walaupun masyarakat Pasaman Barat adalah sangat agamais dan didominasi oleh pemeluk agama Islam, namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa tingkah laku masyarakat tersebut seringkali belum sejalan dengan ajaran agama tersebut. Hal ini terlihat dari masih sangat tingginya budaya korupsi, penipuan, kekerasan dan perbuatan tidak bermoral. Hal ini ternyata sangat mengancam proses pembangunan daerah karena apa yang telah direncanakan dan ditetapkan kemudian ternyata pelaksanaannya jauh berbeda karena terjadinya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Ancaman berikutnya yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah dalam bentuk peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA) yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Peningkatan persaingan ini akan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh Pasaman Barat umumnya masih rendah sebagi cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi dan penggunaan teknologi yang belum maju. Karena itu, upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan teknologi produksi maju dan tepat guna merupakan hal yang strategis untuk meningkatkan pembangunan Pasaman Barat kedepan. 5.3. ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan kondisi saat ini, tantangan dan potensi daerah Pasaman Barat, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut : V-4


1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk menjadikan RSUD sebagai rumah sakit dengan akreditasi B 2. Meningkatkan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan daya saing SDM dalam memasuki dunia kerja sesuai dengan potensi daerah (link match) 3. Menjadikan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. 4. Pengembangan kawasan Pasaman Barat ke arah agrobisnis, agro wisata, dan agro industri. 5. Pengembangan pelabuhan laut Teluk Tapang di daerah Air Bangis sebagai sarana transportasi hasil pertanian Pasaman Barat. 6. Pengembangan pelabuhan udara untuk sarana transportasi hasil laut seperti ikan tuna untuk diangkut langsung ke luar negeri. 7. Menjadikan jagung dan perikanan sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Pasaman Barat. 5.4. PREDIKSI PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan hasil analisis kondisi umum, Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Agama dan Budaya a) Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang terus meningkat, dimana menurut proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 345.401 jiwa, jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 357.519 jiwa. b) perkembangan penduduk yang terus meningkat memerlukan pemantapkan fungsi dan peran agama dan lembaga keagamaan sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara untuk kesejahteraan umat. 2. Hukum dan Pemerintahan a) penyamaan pola pikir seluruh aparat pemerintahan terhadap pemahaman otonomi daerah dan penetapan peraturan-peraturan yang menunjang otonomi daerah untuk peningkatan kemampuan otonomi daerah, b) Peningkatan pelayanan pada masyarakat melalui penyamaan pola pikir pada seluruh aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dan meningkatkan kemampuan aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. c) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kemampuan dan dedikasi pada aparatur pemerintahan, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan dan penyesuaian komposisi aparatur pemerintah sesuai dengan beban dan tugas masing-masing.

V-5


3. Ekonomi a) Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diperkirakan dapat terjadi secara berkelanjutan sesuai dengan pengembangan produk unggulan daerah. b) Penetapan Simpang Empat menjadi PKW dari PKL akan terus berkembang di masa datang seiring dengan perkembangan daerah tetangga seperti Bukittinggi dan keterkaitannya (linkage) dalam aspek sosial ekonomi misalnya, dengan pusat-pusat kegiatan di luar Propinsi Sumatra Barat, seperti Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara. c) Pengembangan kawasan pertanian jagung dan perikanan di masa mendatang akan terus meningkat mengingat sektor pertanian dan sektor perikanan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Pasaman Barat 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Pengembangan kawasan wisata akan terus meningkat di masa datang mengingat arah pengembangan Kabupaten Pasaman Barat salah satunya agrowisata. Selain itu Pasaman Barat memiliki wisata yang unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain khususnya Sumatra Barat. b) Diperkirakan dalam jangka panjang diperlukan sistem pengelolaan sampah yang mampu memisahkan antara sampah organik dan non organik dari hulu, sehingga sampah organik bisa diolah dengan teknologi tepat guna menjadi kompos. 5. Sumber Daya Manusia a) Peningkatan angka IPM sebagai salah satu indikator yang menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. b) Angka Harapan Hidup juga akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya mutu kesehatan yang ditandai dengan semakin memadainya sarana dan prasarana kesehatan serta tingginya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu kesehatan. 6. Prasarana dan Sarana a) Pembangunan jalan baru dan perluasan koridor jalan mengingat akan semakin tingginya aktivitas perekonomian terutama di bidang agrobisnis, agroindustri dan wisata Kabupaten Pasaman Barat b) Pembangkit tenaga listrik perlu dipenuhi dengan membangun pembangkit dan jaringan yang baru bisa berupa tenaga air, uap, disel, panas bumi, solar energy dan sumber energi listrik lainnya. c) Peningkatan kawasan pemukiman ke depan perlu dilakukan namun dengan sistem pemukiman penduduk yang diupayakan agar tidak dikembangkan ke arah timur ke daerah Pegunungan Bukit Barisan, mengingat areal ini harus dijadikan pelindung (buffer) untuk kelestarian lingkungan. Areal ini sebaiknya dijadikan wilayah Kawasan Lindung, sebagai basis sumber daya air dan daerah resapan air di wilayah hulu sungai. V-6


d) Pelayanan listrik di Kabupaten Pasaman Barat perlu ditingkatkan di masa datang, e) Diprediksi ke depan potensi pengembangan pelabuhan laut dikaitkan dengan muatan barang berupa hasil pertanian dan perkebunan menjadi sangat strategis dilakukan. Diharapkan di masa datang pelabuhan Air Bangis bisa menjadi pelabuhan nasional. f) Pengembangan pelabuhan udara untuk sarana transportasi hasil laut seperti ikan tuna untuk diangkut langsung ke luar negeri. g) Arahan rencana pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu pengembangan jaringan jalur kereta api pada lintas barat Sumatera di Provinsi Sumatera Barat. h) Peningkatan kualitas jalan perlu dilakukan terutama untuk mengantisipasi penurunan kualitas jalan akibat terjadinya bencana alam seperti longsor dan gempa bumi. i) Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Pasaman Barat diperkirakan terus meningkat seirama dengan pertambahan jumlah penduduk dan permukiman baru. 7. Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah a) Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang diarahkan kepada kawasan lindung dan kawasan budi daya ke depan perlu dikembangkan dengan lebih terencana b) Pemanfaatan lahan untuk 5 tahun ke depan akan semakin optimal mengingat fokus pengembangan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat ke arah Agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. c) Peningkatan aktivitas pembangunan akan cenderung mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebagian kawasan lindung untuk dialihfungsikan. Namun demikian keberadaan kawasan lindung ini perlu dipertahankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hutan lindung yang perlu dipertahankan ke depan juga terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. d) Dominasi penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat ke depan akan dinominasi untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat dikembangkan sebagai kawasan budi daya untuk kegiatan permukiman, budi daya pertanian maupun untuk sarana dan prasarana perkotaan

V-7


BAB VI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada 2010 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan. Visi jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada 5 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat. 6.1 Visi Jangka Menengah Daerah Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 5 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Visi pembangunan pada RPJM ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, tapi padat, sehingga mudah difahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut, maka diharapkan akan dapat pula mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan pula dapat dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2011-2015 adalah sebagai berikut: VI-1


“ Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat “ 5.2 Misi Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 20112015” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat; 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum; 3. Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya; 4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi; 5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. 5.3 Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

VI-2


Tabel VI.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Visi : Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat Misi 1. Meningkatkan kehidupan

beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;

2. Menciptakan pemerintahan

yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;

3. Melaksanakan

pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;

Tujuan 1. Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Sasaran 1. Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat 2. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur

2. Pembangunan Hukum dan pemerintahan

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan 4. Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum

3. Peningkatan ekonomi

5. Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan 6. Pengembangan Perikanan dan Kelautan 7. Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata 8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan 10. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga 11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat

4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;

4. Pembangunan kualitas sumber daya manusia

12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan; 13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

VI-3


14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga

5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan

5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang

15. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 16. Pelestarian Lingkungan Hidup

17. Pemanfaatan sumber daya alam

18. Penataan ruang wilayah

VI-4


BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi Strategi dan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2010-2015 ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta analisis faktor strategis sebagaimana dibahas pada Bab II terdahulu. Kedua hal ini perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama agar perumusan strategi pembangunan daerah tersebut benar-benar sesuai dan didasarkan pada kondisi dan permasalahan umum daerah serta faktor-faktor strategis pembangunan, sehingga sesuai dengan kenyataan riil dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat dewasa ini. Strategi pokok pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut 1. Peningkatan penerapan ajaran agama dan budaya daerah untuk memperbaiki moral dan akhlak masyarakat khususnya dan mengarahkan dan mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya, melalui perbaikan pola pendidikan agama, pengajaran, dakwah dan bimbingan; 2. Meningkatkan daya saing produk dipasaran regional, nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan IPTEKS tepat guna untuk meningkatan efisiensi dan kualitas produk; 3. Pengembangan kegiatan pengusahaan sektor pertanian, khususnya perkebunan sawit untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; 4. Peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat daerah untuk mendorong pengembangan dunia usaha, meningkatan kesempatan berusaha dan penambahan penyediaan lapangan kerja di daerah; 5. Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dan mempercepat proses pembangunan daerah; 6. Melakukan antisipasi secara dini tentang kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi untuk mengatasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat karena terjadinya bencana alam tersebut; 7. Meningkatkan ketegasan hak kepemilikan tanah ulayat melalui pelaksanaan sertifikasi tanah berdasarkan hukum adat.. VII-1


8. Peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan 9. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan secara berkelanjutan Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan, disajikan dalam tabel berikut. Tabel VII. 2 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Pasaman Barat VISI MISI I

: Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat : Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;

Tujuan 1. Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Sasaran Strategi dan Arah kebijakan 1. Penerapan dan 1. Peningkatan Akses Informasi Keagamaan Pengamalan 2. Kaderisasi dan Revitalisasi Tenaga ajaran agama Penggerak Keagamaan dalam kehidupan 3. Efektifitas pemanfaatan dan peningkatan Masyarakat sarana keagamaan 4. Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan formal dan pesantren 5. Peningkatan Pemahamann Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan nilainilai keagamaan 2. Pengembangan 6. Mengembangkan kelembagaan Kebudayaan yang masyarakat adat dan meningkatkan berlandaskan peran ulama, ninik mamak dan nilai-nilai luhur cendikiawan dalam penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya 7. Memupuk rasa solidaritas sosial serta mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan 8. Mengembangkan pendidikan budaya mulai sejak usia dini dengan mendorong tumbuhnya partisipasi yang luas dalam masyarakat 9. Mengembangkan iklim dan suasana kehidupan seni dan budaya yang kondusif

MISI II : Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum Tujuan 2. Pembangunan Hukum dan

Sasaran 3. Pelaksanaan Reformasi

Strategi dan Arah kebijakan 10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM apratur dalam

VII-2


Tujuan pemerintahan

Sasaran Birokrasi dalam Pemerintahan

11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19. 4. Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum

20.

21.

22.

23.

24. 25.

Strategi dan Arah kebijakan bidang tugasnya Meningkatnya etos kerja dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya Melakukan penataan terhadap organisasi tata kerja pemerintah menuju kecil organisasi kaya fungsi. Menciptakan standarisasi jabatan untuk mewujudkan manajemen aparatur yang berlandaskan pada keahlian (maritokrasi) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi antara daerah dan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan fungsi dan peranan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaaan keuangan daerah. Pengendalian kependudukan dan pembinaan administrasi kependudukan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik Peningkatan rasa aman, tertib, melalui upaya pencegahan terjadinya tidakan kriminalitas dan gangguan kemanan lainnya. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kemungkinan konflik dan mengatasi konflik yang terjadi Pembangunan produk hukum daerah yang aspiratif yang mewadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah dalam rangka penegakan HAM, dan investasi Peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat Meningkatakan kualitas hidup berbangsa dan bernegara atas dasar penghargaan dan penghormatan kebhinekaan dan perbedaan.

VII-3


Tujuan MISI III

Sasaran

Strategi dan Arah kebijakan

: Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya

3. Pembangunan Ekonomi

5. Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan

6. Pengembangan Perikanan dan Kelautan

7. Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata

26. Membangun sistem ketahanan dan keamanan pangan di tingkat kabupaten yang dapat menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. 27. Membangun dan mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis bahan organik ; 28. Merevitalisasi sistem kelembagaan dalam penyuluhan pertanian/ pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan 29. Meningkatkan kemampuan/ kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha Pertanian, Perkebunan dan peternakan 30. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap di perairan Barat Sumatera. 31. Pengembangan perikanan budidaya. 32. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produksi perikanan. 33. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik secara sustainable 34. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 35. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. 36. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi 37. Mendorong dan memfasilitas pengembangan komoditi ekspor menuju daerah-daerah pemasaran baru 38. Mendorong pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri melalui perbaikan dan pengembangan fasilitas pasar; 39. Menyediakan jaminan resiko dan kredit bagi usaha agro industri dan agro bisnis pertanian 40. Perwilayahan Industri Agro melalui Penataan areal lokasi industri pengolahan sub sector perkebunan, perikanan, dan perternakan. 41. Peningkatan fasilitasi investasi dan Promosi Investasi 42. Mengembangkan industri pariwisata

VII-4


Tujuan

Sasaran

43.

44.

45.

8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

46. 47.

48.

49.

50.

51.

9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran

52.

53.

Strategi dan Arah kebijakan dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal, meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan. Mendorong terujudnya kemitraan Koperasi dan UKM dengan usaha besar dalam bentuk kerjasama saling memerlukan dan saling menguntungkan Meningkatkan bantuan dana bergulir dari APBD/APBN, perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional/asing dan sumber dana lainnya sehingga selalu tersedia dana murah yang dapat diakses oleh Koperasi dan UKM. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi UKM yang ingin mendapatkan akses ke perbankan Meningkatkan peran lembaga pemasaran (trading house) untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan UKM.. Menyediakan fasilitas produksi bersama (common service facilities) di sentrasentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga. Pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong perluasan kesempatan kerja Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VII-5


Tujuan

Sasaran dan Kemiskinan 54.

55.

56.

57.

58.

59.

10. Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

60.

61. 62.

63.

64. 65. 11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat

66.

67.

68.

69.

Strategi dan Arah kebijakan dan jaminan sosial perlindungan kerja serta kebebasan berserikat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilan, kompetensi dan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan dan pemberdayaan SDM Transmigrasi melalui penempatan, pendidikan dan pelatihan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah pesisir pantai, tertinggal dan terisolir Meningkatkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga ekonomi dalam membangun desa/ Nagari Meningkatkan kapsitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa/ nagari meningkatkan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan perannya dalam pembangunan daerah Meningkatkan perlindungan anak terutama dibidang kesehatan, pendidikan maupun hukum. Peningkatan kelembagaan perlindungan terhadap anak dan orang tua usia lanjut Revitalisasi program keluarga berencana untuk kesejahteraan keluarga. Memaksimalkan perencanaan, pengawasan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. Pengembangan jalan baru diarahkan kepada daerah potensial yang masih terisolasi dan membuka hubungan ke pusat-pusat perkembangan ekonomi Meningkatkan peranan Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan Meningkatkan dan mengembangkan sistem saluran irigasi melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan

VII-6


Tujuan

Sasaran 70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79. 80. 81.

82.

83. 84. 85.

Strategi dan Arah kebijakan dan swadaya masyarakat Memadukan pembangunan saluran irigasi dengan pembangunan sistem drainase, pembuangan air limbah, dan lain-lain. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap bendungan dan saluran irigasi yang sudah ada sehingga berfungsi dengan baik. Mengembangkan dan optimalisasi sumberdaya dan potensi energi/ energi baru dan terbarukan. Mengembangkan infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit listrik dari energi pemenuhan tenaga listrik terutama daerah tertinggal (Kawasan Pesisir dan Pegunungan). Menciptakan pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan promosi dalam rangka menarik minat investor khususnya di bidang pengembangan energi. Melaksanakan pengendalian/pemantauan/ pengawasan terhadap pencurian arus listrik oleh masyarakat. Penyediaan lahan yang diperlukan bagi investor dalam pemenuhan sarana dan prasarana telekomunikasi. Memberi berbagai kemudahan dan informasi kepada calon investor secara reguler tentang peluang investasi yang tersedia dalam bidang telekomunikasi Menambah jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat Meningkatkan pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang akan diprioritaskan bagi penduduk berpenghasilan rendah peningkatan kapasitas terpasang debit air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meningkatkan Prasarana dan Sarana

VII-7


Tujuan

MISI IV

Sasaran

Strategi dan Arah kebijakan perhubungan 86. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Lalulintas 87. Meningkatkan Disiplin dan Keselamatan Lalulintas

: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi

Tujuan 4. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran 12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;

13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Strategi dan Arah kebijakan 88. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 89. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama dan beretika. 90. Peningkatan Relevansi Pendidikan 91. Peningkatan Pengelolaan, Penegakkan aturan (Kode Etik Guru), Pengawasan dan Manajemen 92. Meningkatkan Pendidikan Nonformal 93. Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upaya-upaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, 94. Mengembangkan budaya IPTEKS di kalangan masyarakat. 95. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan 96. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan 97. Meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca siswa/masyarakat 98. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kabupaten, dengan provinsi dan nasional. 99. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. 100. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 101. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu. 102. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat

VII-8


Tujuan

Sasaran

103.

14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga

104.

105. 106.

107.

108.

MISI V

Strategi dan Arah kebijakan dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembinaan kegiatan olahraga Meningkatkan prestasi dan Memasyarakatnya kegiatan olahraga Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam menggerakkan olahraga Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang sesuai dengan pengembangan bakat dan minat pemuda serta peran sertanya dalam pembangunan Pemberdayaan pemuda, pengembangan kepeloporan/ kreatifitas pemuda dan pemberdayaan organisasi kepemudaan

: Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan 5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang

Sasaran 15. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

109.

110.

16. Pelestarian Lingkungan Hidup

111.

112.

113. 114. 115.

Strategi dan Arah kebijakan Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana alam Memperkuat kapasitas, kualitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati, serta pengendalian bencana alam Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut Peningkatan pengelolaan,

VII-9


Tujuan

Sasaran

116.

117. 17. Pemanfaatan sumber daya alam

118.

119.

120.

121. 122. 123.

124. 125.

18. Penataan Ruang Wilayah

126.

127.

128.

129.

130.

Strategi dan Arah kebijakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan akses informasi lingkungan. Peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Peningkatan pengelolaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan serta peningkatan daya dukung DAS. Peningkatan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim Peningkatan revitalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dan industri kehutanan Peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan Perbaikan sistim informasi data Sumberdaya Hutan yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan) sebagai bahan pengambilan keputusan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk penataan ruang, evaluasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu

VII-10


BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan dan program bidang pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan untuk bidang dan sektor tertentu. Bab ini disusun untuk dapat memberikan kebijakan dan program pembangunan secara lebih rinci untuk masing-masing bidang dan sektor sehingga menjadi lebih operasional. Perencanaan bidang dan sektor ini sangat bermanfaat untuk dapat memberikan arah dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) masing-masing. Hal ini menjadi penting karena operasional dari program dan kegiatan ini sebagian besar akan dilakukan oleh masingmasing SKPD terkait. Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang disajikan dengan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah, disajikan dalam tabel VIII.1 yang datanya bersumber dari tabel VII.2

VIII-1


Tabel VIII.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 – 2015

No

Sasaran

1

Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat

2

Pengembanga n Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur

Strategi dan Arah Kebijakan 1. Peningkatan Akses Informasi Keagamaan 2. Kaderisasi dan Revitalisasi Tenaga Penggerak Keagamaan 3. Efektifitas pemanfaatan dan peningkatan sarana keagamaan 4. Revitalisasi lembagalembaga pendidikan formal dan pesantren 5. Peningkatan Pemahamann Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan 6. Mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendikiawan dalam penerapan nilainilai adat, seni dan budaya 7. Memupuk rasa solidaritas sosial serta

Indikator Kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir

1. Meningkatnya tenaga penggerak keagamaan 2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sarana keagamaan 3. Meningkatnya pemahaman dan kerukunan umat beragama 4. Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk

500 Org

750 Org

75 %

80 %

2,93

5,0

1. Meningkatnya pemahaman nilainilai luhur kebudayaan oleh masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan 3. Tersedianya

60 %

85 %

9 bh

19 bh

0

2 bh

75 %

90 %

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab Pem. Pusat, Prov, Kabupaten Pem. Pusat, Prov, Kabupaten Pem. Pusat, Prov, Kabupaten Pem. Pusat, Prov, Kabupaten Pem. Pusat, Prov, Kabupaten

Program peningkatan akses informasi keagamaan Peningkatan SDM dan kaderisasi tenaga penggerak keagamaan Program Pembinaan dan peningkatan sarana prasarana keagamaan Program peningkatan lembaga pendidikan formal dan pesantren Program pembinaan kehidupan dan kerukunan hidup umat beragama

Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan, Pariwisata

Disporaparse bud

Program pengelolaan keragaman budaya


Disporaparse bud

Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum

VIII-2


No

3

Sasaran

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan

Strategi dan Arah Kebijakan mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan 8. Mengembangkan pendidikan budaya mulai sejak usia dini dengan mendorong tumbuhnya partisipasi yang luas dalam masyarakat 9. Mengembangkan iklim dan suasana kehidupan seni dan budaya yang kondusif 10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM apratur dalam bidang tugasnya 11. Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya 12. Melakukan penataan terhadap organasasi tata kerja pemerintah menuju kecil organisasi kaya fungsi. 13. Menciptakan standarisasi

Indikator Kinerja (outcome) gedung kesenian yang representatif 4. Terlaksananya penyelenggaraan festival seni dan budaya 5. Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

1. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelathan 2. Meningkatnya rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 4. Meningkatnya jumlah objek pemeriksaan 5. Meningkatnya Rasio penduduk


1 kali/ thn

1 kali/ thn

0

3 paket

25 %

70 %

Dissclamer 80%

60,34


Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Program Pengembangan Nilai Budaya


Disporaparse bud

Program pengelolaan kekayaan budaya


Disporaparse bud

Kepegawaian

BKPL

Kepegawaian, Pemerintahan Umum

Bag. Organisasi, BKPL

Kepegawaian, Pemerintahan Umum

Bag. Organisasi

Kepegawaian,

BKPL, Bag.

50% 1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90 % 3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur WTP (wajar tanpa pengecualian) 100%

90,0

VIII-3


No

Sasaran


Strategi dan Arah Kebijakan jabatan untuk mewujudkan manajemen aparatur yang berlandaskan pada keahlian (maritokrasi) 14. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi antara daerah dan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 15. Meningkatkan fungsi dan peranan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 16. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 17. Meningkatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

berKTP per satuan penduduk Meningatnya Rasio kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk Rasio pasangan berakte nikah Meningkatnya Jumlah perizinan yang dikeluarkan Lama proses perizinan maksimal Meningkatnya ketatalaksanaan birokrasi pemerintahan: SOP yang dihasilkan SPM Adanya indeks kepuasan layanan masyarakat (survey IKM yang dilaksanakan) Persentase tingkat pengelolaan keuangan nagari yang baik sesuai dengan aturan



Bidang Urusan Pemerintahan Umum

10,47

26,62 Program Perencanaan Pembangunan

2489 izin

3734

150 hari

90 hari

40%

SKPD Penanggung Jawab Organisasi

1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 1. Program peningkatan 2 survey IKM dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ 100% kota 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Pemerintahan Umum

Bag. PEMNAG

Pemerintahan Umum

DPKAD

Pemerintahan Umum

Inspektorat

VIII-4


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Kinerja (outcome) 13. Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 15

18. Pengendalian kependudukan dan pembinaan administrasi kependudukan 19. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

4

Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum

20. Meningkatkan pelayanan informasi melalui sandi, telekomunikasi dan telematika 21. Peningkatan rasa aman, 1. Meningkatnya tertib, melalui upaya angka kriminalitas pencegahan terjadinya yang tertangani tidakan kriminalitas dan 2. Rasio jumlah gangguan kemanan Polisi Pamong lainnya. Praja per 10.000 Penduduk 22. Peningkatan peran 3. Meningkatnya masyarakat dalam kegiatan pencegahan kemungkinan pembinaan konflik dan mengatasi

4,9 0,83

2 kali/ thn

21

Program Pembangunan Daerah KDH 2. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Program Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Informasi, Sandi, Telekomunikasi dan Telematika 5,5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4,0

2 kali/ thn

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

Bidang Urusan


Pemerintahan Umum

Dukcapil

Pemerintahan umum

KPUSP, Bagian Organisasi, Tata Pemerintaha n

Pemerintahan umum

Bagian PDE

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesbang pol Linmas, Satpol PP

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesbang pol Linmas, Satpol PP

VIII-5


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan konflik yang terjadi

23. Pembangunan produk hukum daerah yang aspiratif yang mewadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat 24. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah dalam rangka penegakan HAM, dan investasi 25. Peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat 26. Meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara atas dasar penghargaan dan penghormatan kebhinekaan dan perbedaan.

Indikator Kinerja (outcome) terhadap LSM, Ormas dan OKP 4. Meningkatnya kegiatan pembinaan partai politik 5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)


2 kali/ thn

50 %


dan keamanan 2. Program pemeliharaan 2 kali/ thn kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Penataan 70 % Peraturan Perundangundangan

Program pendidikan politik masyarakat 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program kemitraan pengembanganwawas an kebangsaan

Bidang Urusan


Pemerintahan Umum,Kesatu an Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bagian Hukum, Kesbang pol Linmas

Pemerintahan Umum

Bagian Hukum

Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bagian Hukum Kesbang pol Linmas

VIII-6


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

5

Pengembanga n Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan

27. Membangun sistem ketahanan dan keamanan pangan di tingkat kabupaten yang dapat menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

28. Membangun dan mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis bahan organik ; 29. Merevitalisasi sistem kelembagaan dalam penyuluhan pertanian/ pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan



1. Tersedianya 0 regulasi ketahanan pangan (Perda/ Perkada) 2. Meningkatnya 70 % ketersediaan energi dan protein perkapita 3. Penguatan 35 % cadangan pangan 4. Terlaksananya 55 % pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 5. Terlaksananya 35 % penanganan daerah rawan pangan 6. Produktifitas padi 4,63 atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha) 7. Meningkatnya Meningkatnya produksi komoditi produksi: pertanian, peternakan dan


1 (satu) 1. Program Peningkatan Peraturan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2. Program pencegahan dan penanggulangan 90 % penyakit ternak 3. Program peningkatan produksi hasil peternakan 60 % 4. Program peningkatan pemasaran hasil 80 % produksi peternakan 5. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 1. Program peningkatan 60 % penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan produksi 5,5 pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Meningkatnya produksi :

Bidang Urusan Pertanian

SKPD Penanggung Jawab Dipertahorna k, Perkebunan BP2KP

Pertanian

Dipertahorna k, BP2KP

Pertanian

BP2KP, Dipertahorna k, perkebunan

VIII-7


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan 30. Meningkatkan kemampuan/ kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha Pertanian, Perkebunan dan peternakan

6

Pengembanga n Perikanan dan Kelautan

Indikator Kinerja (outcome) perkebunan : - Padi (Ha) - Jagung (Ha) - Pisang Ha) - Cabe (Ha) - Sapi (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam (ekor) - Coklat (Ha) - Karet (Ha)

8. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 9. Kontribusi sektor pertanian(palawij a) terhadap PDRB 10. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 31. Pengembangan dan 1. Meningkatnya pengelolaan perikanan produsi perikanan tangkap di perairan Barat tangkap (Ton) Sumatera. 2. Meningkatnya produsi perikanan 32. Pengembangan perikanan budidaya budidaya. 33. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produksi perikanan.


- 25.798 - 41.727 - 632,91 - 223,6 - 13.500 - 13.000


1. Program Peningkatan - 27.192 Kesejahteraan Petani - 55.724 2. Program peningkatan - 1.048,62 pemasaran hasil - 230,81 produksi - 13.500 pertanian/perkebunan - 15.000

- 1.000.000 - 9.997 - 718.4

- 2.000.000 - 10.754 - 8.895

27,14

28,5

7,3

7,9

19,81

20,6

77.620 ton

102.000 ton

1.154 ton

2.500 ton

Bidang Urusan Pertanian

Program pengembangan perikanan tangkap

Kelautan dan Perikanan

Program pengembangan budidaya perikanan


Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi


SKPD Penanggung Jawab BP2KP, Dipertahorna k, perkebunan

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan

VIII-8


No

Sasaran




34. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil dengan baik secara sustainable 35. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

36. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan 7

Pengembanga n agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata

37. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi 38. Mendorong dan memfasilitas pengembangan komoditi ekspor menuju daerahdaerah pemasaran baru 39. Mendorong pengembangan kegiatan perdagangan dalam

1.Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 2.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 3.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Trlliun) 4.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 5.Kontribusi sektor Perindustrian

0 17 3,3 trillyun

25,44 23,88


Bidang Urusan

perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar


1. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 2. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir


1 perda 1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 20 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5,0 trillyun 1. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 2. Program Peningkatan 26,13 dan Pengembangan Ekspor 1. Program Perlindungan 24,30 Konsumen dan pengamanan

Perdagangan, Perindustrian

SKPD Penanggung Jawab Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal

Perdagangan, Penanaman modal daerah

Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal

Perdagangan, Penanaman modal daerah

Dinas Koperindag UKM,

VIII-9


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan negeri melalui perbaikan dan pengembangan fasilitas pasar;

40. Menyediakan jaminan resiko dan kredit bagi usaha agro industri dan agro bisnis pertanian 41. Perwilayahan Industri Agro melalui Penataan areal lokasi industri pengolahan sub sector perkebunan, perikanan, dan perternakan. 42. Peningkatan fasilitasi investasi dan Promosi Investasi

43. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 44. Mengembangkan

Indikator Kinerja (outcome) terhadap PDRB 6.Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Manca negara Dalam Negeri 7.Meningkatnya jumlah destinasi wisata


Jumlah pengunjung 320 org 71.200 org 1 lokasi


perdagangan Jumlah 2. Program Peningkatan pengunjung Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 500 org 3. Program Pembinaan pedagang kaki lima 90.300 org dan asongan Program Pengembangan 6 lokasi Industri Kecil dan Menengah 1. Program Penataan Struktur Industri 2. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Pengembangan

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab Penanaman Modal

Perdagangan, Perindustrian

Dinas Koperindag UKM

Perindustrian


Penanaman modal daerah

Penanaman Modal

Pariwisata, Penanaman modal daerah

Disporapars ebud, penanaman modal

Pariwisata

Disporapars

VIII-10


No

8

Sasaran


Pemberdayaa

destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya. 45. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 46. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal, meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan. 47. Meningkatkan kualitas




Bidang Urusan

Destinasi Pariwisata

1. Meningkatnya

152

190

SKPD Penanggung Jawab ebud

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata

Disporapars ebud

Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

Disporapars ebud

Program Pengembangan

Koperasi dan

Dinas

VIII-11


No

Sasaran n Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)


48.

49.

50.

51.

52.

SDM Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan. Mendorong terujudnya kemitraan Koperasi dan UKM dengan usaha besar dalam bentuk kerjasama saling memerlukan dan saling menguntungkan Meningkatkan bantuan dana bergulir dari APBD/APBN, perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional/asing dan sumber dana lainnya sehingga selalu tersedia dana murah yang dapat diakses oleh Koperasi dan UKM. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi UKM yang ingin mendapatkan akses ke perbankan Meningkatkan peran lembaga pemasaran (trading house) untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan UKM.. Menyediakan fasilitas produksi bersama (common service facilities) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat

Indikator Kinerja (outcome) jumlah koperasi 2. Persentase koperasi aktif 3. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM 4. Jumlah BPR/LKM


30 %

5 BPR/ LKM

70 %

9 BPR/ LKM

Program Pembangunan Daerah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Bidang Urusan UKM

SKPD Penanggung Jawab Koperindag UKM

Koperasi dan UKM


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan UKM


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi dan UKM



Koperasi dan UKM



Koperasi dan UKM


VIII-12


No

9

Sasaran

Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan


53.

54.

55.

56.

yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga. Pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong perluasan kesempatan kerja Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial perlindungan kerja serta kebebasan berserikat. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilan, kompetensi dan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan Peningkatan pelayanan sosial

57. Peningkatan dan pemberdayaan SDM Transmigrasi serta Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi 58. Menurunkan jumlah


1. Rasio penduduk yang bekerja 2. Meningkatnya Angka partisipasi angkatan kerja 3. Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka 4. Parsentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan 5. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 7. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK 8. Meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial


93,28

95,0

64.3

75,5

7%

5%

73 %

78 %

5%

15 %

5%

20 %


Bidang Urusan


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja

Sosnakertra ns

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja

Sosnakertra ns

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

Sosnakertra ns

Sosial

Sosnakertra ns

Transmigrasi

Sosnakertra ns

1. Program pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial 15 % 2. Program penyediaan sarana dan prasarana sosial 3. Program pelaksanaan dan pengembangan 50 % jaminan sosial 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi 25 % Lokal 3. Program Transmigrasi Regional Program penanggulangan

SKPD

VIII-13


No

10

Sasaran

Pemberdayaa n masyarakat,Pe ningkatan



penduduk miskin untuk pemenuhan terutama di daerah pesisir kebutuhan dasar pantai, tertinggal dan 9. Meningkatnya terisolir persentase PMKS yang menerima 59. Meningkatkan daya beli program masyarakat untuk pemberdayaan pemenuhan kebutuhan sosial melalui dasar pangan kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sejenis lainnya 10. Meningkatny a persentase panti sosial skala kabupaten kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 11. Meningkatny a persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 60. Meningkatkan partisipasi 1. Persentase dan pemberdayaan partisipasi masyarakat serta perempuan di lembaga ekonomi dalam lembaga



Bidang Urusan


kemiskinan 25 % Program penanggulangan kemiskinan

SKPD

25 %

10 %

48 %

50 %

1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2. Program peningkatan

Pemberdayaan masyarakat dan desa

BPMPPKB

VIII-14


No

Sasaran Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Strategi dan Arah Kebijakan membangun desa/ Nagari


pemerintah 2. Partisipasi angkatan kerja perempuan 61. Meningkatkan kapsitas 3. Rata-rata jumlah aparatur dan anak per keluarga kelembagaan pemerintah 4. Cakupan peserta desa/ nagari KB aktif 62. meningkatkan kualitas 5. Penambahan SDM perempuan, aksektor KB kedudukan dan perannya 6. Ratio penyuluh dalam pembangunan KB/ petugas daerah lapangan KB1 PKB/PLKB 7. Cakupan 63. Revitalisasi program penyediaan alat keluarga berencana dan obat untuk kesejahteraan kontrasepsi untuk keluarga memenuhi 64. Meningkatnya permintaan perlindungan anak masyarakat terutama dibidang 8. Rata-rata jumlah kesehatan, pendidikan, kelompok binaan maupun hukum. lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 9. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK


93,66

95,10

2

2

60 %

80 %

10.000

11.250 2 org/ desa

20 %/ thn

30% / thn

19 nagari

19 nagari

19 nagari

19 nagari

Program Pembangunan Daerah partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur desa

Bidang Urusan


Pemberdayaan masyarakat dan desa

BPMPPKB

1. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 3. Program pelayanan kontrsepsi

Pemberdayaan masyarakat desa, Pemeberdayaa n Perempuan

BPMPPKB

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Program Keluarga Berencana 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4. Program pelayanan kontrasepsi 5. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 6. Program penyiapan

Pemberdayaan Perempuan

BPMPPKB

BPMPPKB

VIII-15


No

11

Sasaran

Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat


65. Peningkatan kelembagaan perlindungan terhadap anak dan orang tua usia lanjut 66. Memaksimalkan perencanaan, pengawasan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. 67. Pengembangan jalan baru diarahkan kepada daerah potensial yang masih terisolasi dan membuka hubungan ke pusat-pusat perkembangan ekonomi 68. Meningkatkan peranan Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan 69. Meningkatkan dan mengembangkan sistem saluran irigasi melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan swadaya masyarakat 70. Memadukan



Program Pembangunan Daerah tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7. Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi 3. Meningkatnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase 4. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 6. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU 7. Meningkatnya Rumah Tangga (RT) penggguna air

0,38

1 Km

25%

50 %

25 %

50 %

3.187 RT

5.800 RT


Pemberdayaan Perempuan

BPMPPKB

Pekerjaan Umum

PU

Pekerjaan Umum

PU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

PU

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pekerjaan Umum

PU

Program Pembangunan

Pekerjaan

PU

0,65 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program rehabilitasi/pemelihar aan Jalan dan 6 Km Jembatan 1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 50% 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

25 %

Bidang Urusan

VIII-16


No

Sasaran


71.

72.

73.

74.

75.

pembangunan saluran irigasi dengan pembangunan sistem drainase, pembuangan air limbah, dan lain-lain. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap bendungan dan saluran irigasi yang sudah ada sehingga berfungsi dengan baik. Mengembangkan dan optimalisasi sumberdaya dan potensi energi/ energi baru dan terbarukan. Mengembangkan infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit listrik dari energi pemenuhan tenaga listrik terutama daerah tertinggal (Kawasan Pesisir dan Pegunungan). Menciptakan pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan promosi dalam rangka menarik minat investor khususnya di bidang pengembangan energi.

Indikator Kinerja (outcome) bersih 8. Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum 9. Meningkatnya Rumah Tangga (RT) pengguna Listrik 10. Meningkatnya pemasangan rambu-rambu lalulintas Traffic light Warning light 11. Jumlah uji kir angkutan umum 12. Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi


4,00%

14,00%

34.212 RT

39.600 RT

3 bh 4 bh 50 %

6 bh 7 bh 100 %

3 provider

7 provider


Bidang Urusan


saluran drainase/goronggorong

Umum

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pekerjaan Umum

PU

Program penelitian dan pengembangan sumber daya dan potensi energi baru dan terbarukan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambang an


Pertambang an Energi

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


Pertambang an Energi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal Daerah

Pertambang an Energi, Penanaman Modal

VIII-17


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan 76. Melaksanakan pengendalian/pemantaua n/ pengawasan terhadap pencurian arus listrik oleh masyarakat 77. Penyediaan lahan yang diperlukan bagi investor dalam pemenuhan sarana dan prasarana telekomunikasi. 78. Memberi berbagai kemudahan dan informasi kepada calon investor secara reguler tentang peluang investasi di Pasaman Barat 79. Menambah jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat 80. Meningkatkan pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro 81. menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang akan diprioritaskan bagi penduduk berpenghasilan rendah 82. peningkatan kapasitas terpasang debit air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 83. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan



SKPD Penanggung Jawab Pertambang an Energi


Bidang Urusan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Perhubungan

Dishub kominfo

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Perhubungan, Penanaman Modal Daerah

Dishub kominfo, Penanaman Modal, PDE

Program kerjasama informsi dan media massa

Perhubungan

Dishub kominfo

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Pengembangan Perumahan

Perhubungan

Dishub kominfo

Pekerjaan Umum

PU

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pekerjaan Umum

PU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Pekerjaan Umum

PU

VIII-18


No

Sasaran




persampahan 84. Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. 85. Meningkatkan Prasarana dan Sarana perhubungan

87. Meningkatkan Disiplin dan Keselamatan Lalulintas

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;

88. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 89. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama dan beretika.

Bidang Urusan


Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Perhubungan

Dishubkomin fo

Perhubungan

Dishubkomin fo

Perhubungan

Dishubkomin fo

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Persampahan

86. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Lalulintas

12


1. Meningkatnya prosentase Angka melek Huruf 2. Angka partisipasi murni - SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/Pkt B

97,00

90,65 90,00

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2. Program peningkatan pelayanan angkutan 1. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 2. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 98,4 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 94,5 3. Program Pendidikan 92,0 Menengah 4. Program Pendidikan

VIII-19


No

Sasaran


90. Peningkatan Relevansi Pendidikan 91. Peningkatan Pengelolaan, Penegakkan aturan (Kode Etik Guru), Pengawasan dan Manajemen 92. Meningkatkan Pendidikan Nonformal 93. Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upayaupaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, 94. Mengembangkan budaya IPTEKS di kalangan masyarakat. 95. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan 96. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan

Indikator Kinerja (outcome) - SMA/ MA/Pkt C 3. Angka partisipasi kasar - SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/Pkt B - SMA/ MA/Pkt C 4. Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/Pkt B - SMA/ MA/Pkt C 5. Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah - SD/ MI - SMP/MTs - SMA/ MA 6. Rasio guru terhadap murid - SD/ MI - SMP/MTs - SMA/ MA 7. Jumlah pengunjung

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 70,20

80,1

127,81 96,66

100,0 97,6

73,7

75,0

2,22 1,91

2,3 2,1

0,96

1,2

57,05 45,15 27,38

56,29 44,39 28,62

58,3 82,7 86,2

64,09 83,48 87,23

12.065 org

20.000 org

Program Pembangunan Daerah Luar Biasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Non Formal

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Bidang Urusan


Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan, Kearsipan

Pendidikan, Pustaka Arsip dan dokumentasi Pustaka Arsip dan dokumentasi



Pustaka Arsip dan dokumentasi

VIII-20


No

Sasaran


97. Meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca siswa/masyarakat

13

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

98. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kabupaten, dengan provinsi dan nasional. 99. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.

Indikator Kinerja (outcome) perpustakaan per tahun 8. Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di Pustaka daerah 9. Pengelolaan arsip secara baku 1. Meningkatnya Angka usia harapan hidup 2. Menurunnya Parsentase balita gizi buruk 3. Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 4. Meningkatnya rasio Rumah Sakit persatuan penduduk 5. Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk 6. Meningkatnya Rasio tenaga medis per satuan penduduk 7. Menurunnya angka kematian bayi/100.000 8. Menurunnya angka kematian


5.375 Judul

11.500 Judul

0

9 SKPD

69,0 2,4 % 0,61

Bidang Urusan

kerasipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Pustaka Arsip dan dokumentasi

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan, RSUD

70,6 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengawasan 1,9 % Obat dan Makanan 3. Program Pengembangan Obat 0,69 Asli Indonesia

0,06

0,08

0,30

0,40

2,95

3,47

8

9

241

101



1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan

VIII-21


No

Sasaran


100. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 101. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu.

102. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan

Indikator Kinerja (outcome) Ibu/100.000 9. Terkendalinya prevalensi kasus penyakit menular : HIV/ AIDS Malaria TB Paru


4 480


lansia 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4 1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 200 Miskin 2. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesma s pembantu dan jaringannya 2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Bidang Urusan


Kesehatan

Kesehatan, RSUD

Kesehatan

Kesehatan, RSUD

Kesehatan

Kesehatan, RSUD

VIII-22


No

14

Sasaran

Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga

Strategi dan Arah Kebijakan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. 103. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab. 104. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembinaan kegiatan olahraga 105. Meningkatkan prestasi dan Memasyarakatnya kegiatan olahraga 106. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam menggerakkan olahraga 107. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang sesuai dengan pengembangan bakat dan minat pemuda serta peran sertanya dalam pembangunan 108. Pemberdayaan pemuda,


1. Jumlah klub olah raga 2. Jumlah gedung olah raga 3. Jumlah organisasi pemuda


11

19

0

1 Bh GOR

19

24


Bidang Urusan


1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Kesehatan

Kesehatan, RSUD

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Pemuda dan Olah raga

Disporapars ebud

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pemuda dan Olah raga

Disporapars ebud

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Program

Disporapars ebud Pemuda dan Olah raga

Disporapars ebud

Pemuda dan

Disporapars

VIII-23


No

Sasaran




pengembangan kepeloporan/ kreatifitas pemuda dan pemberdayaan organisasi kepemudaan 15

16

Mitigasi dan Penanggulang an Bencana

Pelestarian

109. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana alam 110. Memperkuat kapasitas, kualitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak

111. Peningkatan


2. 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 3. Meningkatnya persentase korban bencana skala kab. Yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap bencana 4. Meningkatnya persentase korban bencana skala kab. Yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 1. Persentase

0,12

0,32 1.

50 %

75 %

2. 1. 2. 80 % 3.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Penanganan Tanggap Darurat Program Peningkatan prasarana dan sarana fisik mitigasi bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program penanggulangan korban bencana

Bidang Urusan Olah raga

SKPD Penanggung Jawab ebud

Pemerintahan umum

BPBD

Pemerintahan umum, Pekerjaan Umum

BPBD, PU, Sosnakertra ns

Lingkungan

Lingkungan

80 %

20 %

70 % 1. Program Pengendalian

VIII-24


No

Sasaran Lingkungan Hidup

Strategi dan Arah Kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati, serta pengendalian bencana alam 112. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 113. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten 114. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut

115. Peningkatan pengelolaan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan 116. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Indikator Kinerja (outcome) Penanganan sampah 2. Terlaksananya pengelolaan luas kawasan konservasi laut, perairan tawar dan payau secara berkelanjutan 3. Pelayanan pencegahan pencemaran air 4. Pelayanan pencegahan pencemaran udara 5. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah 6. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup


Hidup

SKPD Penanggung Jawab Hidup

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup


Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 50 % Hidup 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 3. Program Pengendalian kebakaran hutan 70 % Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Bidang Urusan

70 % 100 %

90 %

VIII-25


No

Sasaran




dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan akses informasi lingkungan. 117. Peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu 17

Pemanfaatan sumber daya alam

118. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 119. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan serta peningkatan daya dukung DAS. 120. Peningkatan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim 121. Peningkatan revitalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dan industri kehutanan

Bidang Urusan


Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Energi dan sumber daya mineral, Kehutanan

Pertambang an Energi, Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kehutanan

Kehutanan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Kehutanan

Kehutanan

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Kehutanan

Kehutanan

Program Pembangunan Daerah Alam

1. Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Menurunnya kerusakan kawasan hutan 3. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 4. Berkurangnya persentase pertambangan tanpa izin 5. Meningkatnya kontribusi sektro pertambangan terhadap PDRB

0,25 %

0,75 %

30,87 %

10,0 %

2,27%

2,35%

66,67 %

25 %

1%

1,5 %

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

VIII-26


No

Sasaran




122. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 123. Perbaikan sistim informasi data Sumberdaya Hutan yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan) sebagai bahan pengambilan keputusan 124. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 125. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18

Penataan ruang wilayah

126. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk penataan ruang, evaluasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 127. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier

1. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah kota/kawasan perkotaan 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

0

0,38

1. Program pemanfaatan kawasan baton industri 2. Program perencanaan dan pengembangan baton Program pengembangan data dan informasi Sumber daya alam

Kehutanan

SKPD Penanggung Jawab Kehutanan

Kehutanan

Kehutanan

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Energi dan sumber daya mineral

Pertambang an dan Energi

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Energi dan sumber daya mineral Lingkungan hidup

Pertambang an dan Energi, Kehutanan, Lingkungan Hidup Bappeda, PU


20 % 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1,50 1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2. Program perencanaan

Bidang Urusan

Penataan Ruang

Penataan Ruang

Bappeda

VIII-27


No

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan sesuai daya dukung wilayah 128. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah 129. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah 130. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu

Indikator Kinerja (outcome) 3. Terlaksananya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang

Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir 0

5 hari kerja


Bidang Urusan


sosial budaya 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Penataan Ruang

Bappeda

Penataan ruang

Bappeda, PU

1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Penataan Ruang, Kehutanan

Bappeda, Kehutanan

VIII-28


BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat hubungan urusan Pemerintah Daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja disertai dengan kebutuhan pendanaan.

IX-1

Tabel. IX.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Pasaman Barat ( RP. 000.000) KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN

1

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

3

SATUAN

4

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (OUTCOME)

5

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2011 TARGET

Rp

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp

Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD

TARGET


Rp

6

7

8

9

10

11

12

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Dinas Pendidikan Meningkat jumlah anak usia dini yang terlayani di pendidikan anak usia dini Tersedia sarana dan prasarana pendidikan usia dini

Meningkat kualitas tenaga pendidikan formal APM SD/MI/Paket A

APK SMP/MTs/PAket B APM SMP/MTs/PAket B Akreditasi SD/SDLB Akreditasi SMP/SMPLB SD RSBI SMP RSBI Guru SD/SDLB Berkualifikasi Guru SD/SDLB Bersertifikasi Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Guru SMP/SMPLB Bersertifikasi APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SMA/SMK/MA/Paket C Akreditasi SMK SMA SBI atau RSBI Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-2 Guru SMA/SMK/SMALB Bersitifikasi Setiap sekolah tersedia buku pembelajaran Alqur’an Tersedia lembaga keterampilan pendidikan formal dan formal Sekolah memiliki ICT

Berjalan kekuatan hukum bidang pendidikan (kode etik guru) Persentase sekolah yang menjalankan ISO Menjalankan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel Jumlah kunjungan pustaka

Jumlah judul buku Terlaksananya pelayanan perpustakaan untuk daerah tertinggal, terisolir dan antar pulau terlaksanaya pelayanan pustaka keliling

Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip daerah

terlaksananya pembinaan perpustakaan nagari, TBM, Sekolah Jumlah SKPD Tertata arsipnya dan dokumentasinya sesuai dengan aturan Tersedianya Depo Arsip Tersedianya JRA Pemerintah Daerah

%

30

45

50

55

60

65

65

Pendidikan

paket/paud/keca matan

1

2

2

2

2

3

12

Pendidikan

10

15

20

25

30

30

Pendidikan

% %

90,65

91,2

92

92,7

93,6

94,5

94,5

Pendidikan

% % % % buah buah % % % % % % % buah % %

96,66 90 40 70 15 5 5 5 73,7 70,20 35 10 5

96,86 90,4 45 75 20 5 5 5 74,1 72,10 35 15 5

97,66 90,8 50 81 25 10 10 10 74,3 74,2 40 24 8

96,26 91,4 55 85 1 1 26 15 15 15 74,7 74,6 45 1 26 10

97,46 91,8 60 90 28 16 16 16 74,8 78,8 50 28 12

97,6 92,0 65 95 1 1 30 20 20 20 75 80 55 1 30 15

97,6 92,0 65 95 2 2 45 25 25 25 75 80 55 2 40 20

Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan

%

25

30

35

40

45

50

75

Pendidikan

%

10

10

15

20

22

25

35

Pendidikan

%

40

40

1

80

90

100

100

Pendidikan

%

20

20

1

80

90

100

100

Pendidikan

%

2

2

0

15

30

45

45

Pendidikan

%

85

85

1

95

99

100

100

Pendidikan

orang

12,065

14,000

16,000

17,000

18,000

20,000

20,000

KPAD

Eks

13,062

2,500

2,500

2,580

2,700

3,000

13,280

KPAD

lokasi

-

2

2

3

3

3

13

KPAD

pos layanan

-

23

18

18

13

11

83

KPAD

lokasi

-

4

4

4

3

3

18

KPAD

SKPD

-

2

2

2

2

2

10

KPAD

Paket %

-

-

-

1 40

-

60

1 60

KPAD KPAD

Page 1

KODE


1

2

2


3

SATUAN


4

5

%

96,00


Rp

TAHUN 2012 TARGET

6

Rp

TAHUN 2013 TARGET

7

Rp

TAHUN 2014 TARGET

8

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

9

10

11

100

100

100

12

Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase ketersediaan obat esensial generik dan sarana pelayanan kesehatan dasar Posyandu terintgrasi Persentase Rumah Tangga Sehat 80% Puskesmas mampu melaksanakan PKPR Meningkatnya Penanggulangan bencana dan masalah kesehatan secara cepat Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan Persentase ketersediaan profil kesehatan Dinkes pertahun Jumlah berita/info kesehatan dimuat dimedia masa local bagi publik Persentase Puskesmas yang telah melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan penanggulangan intelegensia kesehatan Persentase screening calon haji tepat waktu Angka kematian calon jemaah haji (per 1000 calon jemaah) Ibu Hamil, Nifas, Puskesmas, RS Persalinan oleh Nakes (PN) 90% Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal (K4) 95% Persentase Faskes yg melayanai KB sesuai standar 100% Persentase Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED 100% Persentase RS Kab yang melaksanakan PONEK 95% Bayi dan Balita

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase kunjungan Neonatal (KN1) 90% Cakupan kunjungan Bayi 90% Cakupan Anak Balita 85% Persentase Puskesmas yang terakreditasi Jumlah kunjungan penduduk pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (Visit Rate) Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas terisloir Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSU serta jejaringnya bermutu Terlaksananyan pengawasan terhadap obar dan makanan Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan Persentase status Gizi Kurang (BB/TB) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MPASI Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif

Nagari

15

16

19

19

16

16

19

% %

50 30

50 30

55 35

60 40

65 50

70 60

70 60

Kesehatan/ RSUD Kesehatan/ RSUD Kesehatan Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

50

60,5

65,6

75,3

98

100

100

Kesehatan

%

100

100

Kesehatan

20

Kesehatan

90

Kesehatan

100

Kesehatan

96,20

98,36

100,0

100

100

100

100

100

Buah

4

4

6

8

12

%

50

50

60

70

80

20 90

%

100

100

100

100

100

Orang

<2

<2

<2

<2

<2

per 100.000 KH

199

199

195

190

186

182

182

Kesehatan

% %

84 84

84 84

86 86

88 88

88 88

90 90

90 90

Kesehatan Kesehatan

85

100 <2

<2

Kesehatan

%

85

88

90

92

95

95

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

% Angka Kematian Bayi

18

18

16

14

12

9

9

Kesehatan

% % % %

84 84 84 5

84 84 84 5

86 86 86 10

88 86 86 15

88 88 86 20

90 90 90 25

90 90 90 25

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Kali

2

%

2

100

2,2 100

2,2 100

2,5 100

2,5 100

2,5 100

Kesehatan 100

Kesehatan

%

40

40

50

60

70

90

90

Kesehatan/ RSUD

paket

1

1

1

1

1

1

1

Kesehatan

45

50

55

60

60

Kesehatan

1

1

1

1

1

Kesehatan

10

10

Kesehatan

%

40

paket

1

40 1

%

11

11

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

40

40

47

55

70

90

90

Kesehatan

Page 2

10,7

10,5

10,3

KODE


1

2

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyehatan Lingkungan

SATUAN


3

4

5

Persentase Puskesmas yang menyelengarakan pemantauan status gizi dan SKD KLB- Gizi Buruk

%

100

% %


Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi Persentase Balita ditimbang berat badannya Persentase balita gizi kurang GAKIN mendapatkan PMT pemulihan Persentase ibu hamil KEK GAKIN mendapatkan PMT pemulihan Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana Persentase desa UCI Persentase KLB berdasarkan penyelidikan Epid <24 jam Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Angka kasus Diare

Persentase cakupan tempat umum memenuhi syarat kesehatan Persentase Penderita BTA (+) yang sembuh dan Program Pencegahan dan pengobatan lengkap dari seluruh penderita yang Penanggulangan Penyakit Menular diobati Persentase ODHA yang diobati .Persentase cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia Balita Pengendalian Penyakit Bersumber Angka kesakitan Malaria 1 per 1.000 penduduk Binatang .Angka kasus DBD Persentase penanganan flu burung Persentase cakupan pengobatan massal masal filariasis terhadap jumlah Persentase cakupan penanganan ksus gigitan binatang Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan factor resiko PTM Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans factor resiko PTM Persentase Puskesmas yang melaksanakan KIE factor resiko PTM Program Pelayanan Kesehatan Persentase RSU yang menangani penduduk Penduduk Miskin miskin Persentase Puskesmas yang menangani penduduk miskin Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Program pengadaan, peningkatan dan peralatan kesehatan pada PUSKESMAS dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana Program pengadaan, peningkatan dan peralatan kesehatan pada RSUD sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


Rp

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

7

8

9

10

11

12

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

75

75

77

80

85

90

90

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

85

85

90

95

100

100

100

Kesehatan

Kasus %

6

TAHUN 2013

≥2

≥2 62,5

≥2 62,5

≥2 63

≥2

63,5

≥2 67

≥2 68

Kesehatan 68

Kesehatan

%

62

62

67

71

75

75

75

Kesehatan

Per 1000 pddk

350

350

330

325

320

315

315

Kesehatan

%

50

50

60

70

85

85

85

Kesehatan

%

88

88

89

90

91

92

92

Kesehatan

%

90

90

90

90

90

90

90

Kesehatan

%

70

70

73

75

78

80

80

Kesehatan

per 1000 pdd

2

2

2

1

1

1

1

Kesehatan

Per 1000 pddk

45

45

40

35

30

30

30

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

44

44

50

55

60

65

65

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

%

25

25

30

35

40

50

50

Kesehatan

%

50

50

60

70

80

100

100

Kesehatan

%

100

100

100

100

100

100

100

RSUD

%

100

100

100

100

100

100

100

Kesehatan

Paket

1

1

1

1

1

1

1

Kesehatan

paket

1

1

1

1

1

1

1

RSUD

buah

12

12

18

26

30

35

35

Kesehatan

Jumlah Posyandu terintegrasi PAUD

Page 3

KODE


1

2

3


3

Kantor instansi yang terbangun

Rumah Jabatan yang selesai Program Pembangunan Jalan dan Dokumen perencanaan, supervisi dan pengawasan Jembatan Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi (%) Jalan dan Jembatan yang dibangun Panjang Jalan yang dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan artileri yang di bangun Panjang jalan lingkungan yang dibangun Program Pembangunan saluran Panjang drainase yang dibangun drainase/gorong-gorong Jumlah gorong-gorong di bangun Program Pembangunan Panjang turap/talu/bronjong turap/talud/brojong Terpeliharanya talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program pengendalian banjir

4

5


Rp

6

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

7

8

9

10

11

12

buah

15

buah

5

Paket

1

2

1

1

1

21

PU

6

PU

1 1

1

1

1

1

PU

100 40 50 20 11 5

100 50 50 20 11 5

100 60 60 20 11 5

100 70 70 20 11 5

100 80 80 20 5

PU PU PU PU PU PU

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

PU

5

5

5

5

5

PU

M

300

300

300

300

300

PU

%

20

20

20

20

20

PU

%

20

20

20

20

20

PU

15 20 4 3,528 110

17 20 2 3,682 110

18 20 3 3,843 110

20 20 4 4,011 110

22 20 5 4,186 110

PU PU PU PU PU

unit

11

11

11

11

11

PU

unit

11

11

11

11

11

PU

25

% % % % Km Km M Buah

Jaringan irigasi yang dipelihara

Bertambahnya Luas Sawah irigasi. (Ha) Saluran irigasi yang diperbaiki Peningkatan Produksi Air bersih (000 m3) Jumlah Pelanggan dilayani (orang) Jumlah Hidran/ Kran Umum (unit). Jumlah Penampung air/Waduk yang di bangun (Unit) Jumlah Sumber Daya Air yang dibangun masyarakat. (unit) Jumlah Sumber Daya Air yang dibangun dan dikelola masyarakat. Panjang saluran sungai, drainase, gorong yang terpelihara Berkurangnya abrasi pantai

Ha % M3 orang buah

Unit 25

25

25

25

PU

Lokasi

%

1

1

1

1

PU

buah

1

Perumahan Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

PERDA REVISI IMB Rencana Detail Engineering Kawasan Pemu kiman (Ha). Jumlah sosialisasi rumah tahan gempa Penataan Kawasan Kumuh(Ha). Jumlah Rumah Sederhana dan KASIBA (unit)

5


Pekerjaan Umum Program Pembangunan Prasaranan Pemrintahan

4

SATUAN

PU

Ha

10

10

10

10

10

PU

kali

3

3

3

3

3

PU

Ha

10

10

10

10

10

Unit

100

PU

100

200

PU

Penataan Ruang Tersedianyan Dokumen Tata Ruang yang Program Perencanaan Tata Ruang dibutuhkan untuk perencanaan tata ruang (RDTRK, RTRK, RTBL, dll) Tersusunnya Sistem Informasi Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Kawasan yang strategis yang ditetapkan Tersedianya dokumen jairngan jalan, Tata Letak Bangunan Gedung dan Bentuk konstruksi dan Tata Letak Bangunan Bukan Gedung Tersedianya Album Peta dengan Skala 1:1000

paket

-

1

1

1

1

1

1

paket lokasi

-

1

2

1

1 2

1

1 5

Bappeda Bappeda Bappeda

Paket

-

1

1

1

1

1

5

Bappeda

Paket

-

-

-

1

-

-

1

Bappeda

Page 4

KODE


1

2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6

3 Terlaksanya sosialisasi tentang dokumen tata ruang yang sah Rekomendasi BKPRD dan BKPRN Jumlah rekomendasi izin lokasi

Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedianya data dan statistik pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah stratergis dan cepat tumbuh Tersedianya Dokumen perencanaan daerah untuk tahunan (RKPD, KUA PPA, KUA PPA Perubahan, ) Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi Tersusunnya dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya Tersusunnya dokumen perencanaan bidang Prasarana wilayah dan sumber daya alam


4

5


TAHUN 2012

Rp

TARGET

6

TAHUN 2013

Rp

TARGET

TAHUN 2014

Rp

TARGET


TAHUN 2015

Rp

TARGET

Rp

TARGET


Rp

7

8

9

10

11

12

kali

-

2

2

2

2

2

10

Bappeda

buah buah

-

1 10

15

20

25

30

1 100

Bappeda Bappeda

5

5

5

5

5

25

Bappeda

dokumen

5

dokumen

-

-

-

1

1

1

3

Bappeda

dokumen

-

-

-

1

-

-

1

Bappeda

3

3

3

3

3

15

Bappeda

dokumen

3

Dokumen

-

2

3

3

2

3

13

Bappeda

Dokumen

-

1

2

2

2

2

9

Bappeda

Dokumen

-

2

3

3

3

2

13

Bappeda

1

1

1

-

-

3

Bappeda

-

1

1,200

82

2,350

2

5,000

Tersedianya dokumen mitigasi bencana dokumen

Perhubungan Terlaksananya pembangunan pelabuhan udara Program Pembangunan Prasarana laban dan Fasilitas Perhubungan Darat Tersedianya Traffic light,Warning light, Marka Jalan, dan rambu-rambul lalu-lintas, pengaman jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

Jumlah Terminal yang dibangun Terpeliharanya prasarana dan sarana perhubungan

unit

-

-

buah

77

1

unit

3

-

paket Penambahan trayek dan armada angkutan Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Jumlah sopir angkutan umum yang mendapat pelatihan tentang keselamatan penumpang Persentase KIR Teraksananya pembangunan pelabuhan teluk tapang Pengerukan Alur Pelayaran (m3). Tersedianya buku regulasi dan kebijakan penyelnggaraaan transportasi laut

8

SATUAN

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

7


-

1

-

1

400

1

800

-

400

1

425

1

500

1

500

1

3,000

1

2,000

1

250

1

300

1

200

250

1

275 150

Trayek

-

-

-

1

%

107

82

75

65

orang

-

50

%

25

45

25

60

35

90

70

55 40

95

75

1

525

1

325

5

1,400

1

225

3

575

50

335

190

45 40

100

80 100

unit

-

1

1

APBN

1

APBN

1

APBN

lokasi

-

-

1

3,000

1

2,500

1

2,000

dokumen

-

-

1

500

1

-

-

1

dokumen

-

-

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

6

2

-

2

2

2

2

10

-

10

20

30

40

50

APBN

1

APBN

1

500

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya kebijakan daerah berupa PERDA/PERBUP tentang pengelolaan sampah Tersedianya prasarana dan sarana persampahan Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan persampahan Beropersinya pengelolaan sampai di TPA secara maksimal

paket kali %

-

Page 5

KLH

KODE


1

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


3

Terselesaikannya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengawasan kegiatan terkait perubahan iklim dan perlindungan ozon 5 Tersusunnya status Kehati Kabupaten Tersedianya taman rekreasi

Jumlah konflik yang terselesaikan

Terlaksananya operasi siak

Persentase Penduduk yang memiliki KK dibandingkan dengan jumlah keluarga Terdatanya jumlah WNA yang ada di Pasaman Barat

TARGET

Rp

TARGET

TAHUN 2014

Rp

TARGET


TAHUN 2015

Rp

TARGET

Rp

TARGET


Rp

7

8

9

10

11

-

1

1

1

1

4

12

Perusahaan

-

9

10

10

11

12

12

Sungai

-

-

1

1

2

2

2

-

-

2

2

2

2

2

Perusahaan

3

5

6

7

8

9

9

kasus

2

2

2

2

3

3

3

Kegiatan

-

-

1

1

1

1

1

Kegiatan

-

-

1

1

1

1

1

lokasi

-

1

1

1

1

1

1

%

30

50

60

70

80

90

90

Bagian Tata Pemerintahan

buah

30

50

50

60

65

75

75

Bagian Tata Pemerintahan

kecamatan

-

%

65

orang

77,3

-

11

11

11

11

Disdukcapil

81

85

87

90

90

Disdukcapil

378

450

500

650

750

2,728

Disdukcapil

%

54

66

78

85

90

100

100

Disdukcapil

%

35

57

65

79

86

100

100

Disdukcapil

%

10

30

30

30

40

50

50

BPMPPKB

orang

120

20

orang orang

49,080 12,534

62,830 13,750

orang

38

50

34

70

37

80

41

100

45

150

50

488

207

BPMPPKB

orang

80

51

62

60

68

70

75

86

82

100

90

447

377

BPMPPKB

Pemberdayaan Perempuan Persentase perempuan di pemerintahan menduduki jabatan eselon II, III dan IV dibandingkan jumlah seluruh PNS yang punya Jabatan Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender Program Penguatan Kelembagaan dan anak Pengarusutamaan Gender dan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

13

Rp

6

TAHUN 2013

Persentase Tanah Bersetifikat

Persentaase penduduk umur 17 tahun keatas yang memilki KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

12

TARGET

TAHUN 2012

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

11

5

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2011

Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan

10

4

-

Terpantaunya pencemaran 1 sungai Ditetapkannya status mutu dan daya dukung 1 sungai, dan 1 lahan Pengawasan aktifitas yang menghasilkan limbah B3

9


Kabupaten sebagai penerima Adipura

Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan 8 perusahaan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

SATUAN

keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Program Pelayanan kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Peserta KB Aktif Penambahan jumlah aksektor KB Pelakasanaan KIE dan KRR

28

200

32

77,060 14,230

200

36

91,972 14,912

200

40

107,182 15,210

200

44

123,160 15,978

200

180

123,160 15,978

BPMPPKB

BPMPPKB BPMPPKB

adanya pusat pelayanan informasi dan konseling

Sosial

Page 6

KODE

1


2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


3

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tersedianya sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin Adanya lembaga sosial penanggulangan bencana

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan Jumlah penghuni panti yang dilatih keterampilan

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14

Jumlah penyandang penyakit sosial yang di berikan bimbingan

4

5


Rp

TAHUN 2012 TARGET

6

Rp

TAHUN 2013 TARGET

7

TAHUN 2014

Rp

TARGET

8

Rp

TAHUN 2015 TARGET

9

Rp


TARGET

10


Rp

11

12 SOSNAKERTRANS

kali

-

1

2

2

2

2

9

orang

-

-

19

19

19

19

76

paket

-

1

1

1

1

1

5

buah

-

-

-

1

-

-

1

paket

-

1

1

1

1

1

5

paket

-

1

1

1

1

1

5

orang

-

-

40

60

80

100

280

orang

-

30

40

50

25

37

182

1

1

1

1

1

6

SOSNAKERTRANS

SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS

SOSNAKERTRANS

SOSNAKERTRANS

SOSNAKERTRANS

Paket

1

orang

-

10

10

10

10

10

50

kelompok

-

-

3

3

4

4

14

kelompok

-

11

11

11

11

11

55

SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS

Jumlah lembaga yang diberikan pembinaan

SOSNAKERTRANS

Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja Program Peningkatan Kesempatan Tersedianya Balai Latihan Kerja Kerja Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Perlindungan Terlaksananya pengawasan, perlindungandan Pengembangan Lembaga penegakkan hukum tehadap keselamatan dan Ketenagakerjaan kesehatan kerja Adanya kebijakan pengiriman tenaga kerja tentang Penyelesaian kasus-kasus tanaga kerja dengan perusahaan

15


Terlaksananya pelatihan berusaha bagi keluarga miskin

Terlaksananya Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal Program pembinaan anak terlantar yang dilatih untuk punya keterampilan bisa bekerja Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

SATUAN

%

7

6,6

6,2

66,1

68,2

5,8

5,5

%

64,3

70

unit

-

-

-

1

kali

-

2

3

paket

-

1

PERDA

-

paket

73 -

5,2

5,2

75,5

75,5

SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS SOSNAKERTRANS

-

-

1

4

5

5

19

1

1

1

1

5

-

-

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

5

PERDA

-

-

-

1

-

1

2

Koperindag dan UKM

paket

-

-

1

1

1

1

1

Koperindag dan UKM



Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Tersusunnya dan tersosialisasikan kebijakan tentang usaha kecil dan Menengah

Terfssilitasinya peningkatan kemitraan Usaha Kecil Program Pengembangan Menengah dengan perusahaan yang lebih besar Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Page 7

KODE


1

2


3 Jumlah Tenaga Kerja UMKM yang dilatih


Jumlah bantuan modal yang dianggarakan dalam APBD dengn program Kredit Mikro Jumlah UMKM yang di bina setiap tahun Jumlah UMKM yang difasiltasi permodalannya

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

16

Jumlah bantuan modal yang dianggarakan dalam APBD untuk penguatan modal koperasi Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapat pelatihan Terlaksananya Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

4

5


TAHUN 2012

Rp

TARGET

6

orang

10

30

milyar Rp.

2.1

2.1

buah

15

-

buah

5

20

Rp

-

-

orang

11

paket

Paket

TAHUN 2013

Rp

7 40

30

TARGET

TAHUN 2014

Rp

8 40

2.1

30

TARGET

Rp

9 50

2.1

30


TAHUN 2015 TARGET

Rp

10 100

30

TARGET

100

12

150

330

Koperindag dan UKM

10.5

-

Koperindag dan UKM

2.1

2.1 10

175

22

425

40

200

170

850

-

5

100

7

150

-

100

30

150

40

200

40

30

75

30

75

30

75

30

75

30

75

150

375

13

13

53

13

53

13

53

13

53

13

53

65

265

6

1

24

1

30

2

50

1

28

1

30

6

162

-

200

200

250

250


Rp

11

700

Tersedianya profil investasi daerah

Jumlah MOU pemerintah daerah dengan investor Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM

Jumlah realisasi investasi di Pasaman barat

Penanaman Modal

buah

-

-

1

1

1

1

4

Penanaman Modal

buah

-

-

1

1

1

1

-

Penanaman Modal

hari

15

10

10

10

10

10

10

Rp

727,759.3

764,147.3

800,535.2

836,923.2

873,311.2

909,699.2

4,148,616.2

%

20

20

61

30

100

60

120

80

130

100

150

100

561

DPOPK

Paket

-

1

199

1

200

1

225

1

250

1

270

1

1,144

DPOPK

Paket

-

-

-

1

75

1

100

1

125

1

150

1

450

DPOPK

paket

-

-

-

1

100

1

120

1

150

1

170

1

540

DPOPK

-

-

2

113

2

200

2

250

2

270

2

833

DPOPK

-

100 400 30

75 70 100

150 450 40

100 100 150

200 500 40

125 125 170

250 600 75

150 150 200

700 1,950 75

450 445 620

DPOPK DPOPK DPOPK

1

250

35

250

50

300

55

1,094

188

DPOPK

Jumlah PERDA pendukung Investasi

Lama proses perizinan investasi

Penanaman Modal Penanaman Modal

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Peningkatan Implementasi pemahaman masyarakat terhadap esensi ABS-SBK Tersedianya sarana dan prasarana untuk memotifasi pengembangan adat, seni dan budaya daerah Fasilitasi dan peningkatan koordinasi pemberdayaan lembaga budaya dan seni; Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terselenggaranya festival budaya daerah Pengembangan lembaga silat minangkabau Jumlah SDM kelembagaan adat yang latih meningkatnya pelestarian kekayaan daerah

18


Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17

SATUAN

Kali

-

orang orang %

-

-

dokumen

-

orang

-

124

Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Adanya dokumen rencana aksi daerah bidang kepemudaan Meningkatnya partisifasi pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi pemuda yang dibina Jumlah pemuda yang dilatih kepeminpinan Jumlah pemuda yang dilatih kewirausaan dan keterampilan Terlaksananya penyuluhan narkoba untuk pemuda

24

1

250

200

24

220

-

-

buah

-

19

50

19

50

19

75

19

80

19

85

19

340

DPOPK

orang

-

50

155

100

50

100

500

100

600

100

625

450

1,930

DPOPK

orang

50

100

35

100

50

100

75

100

80

100

90

550

330

DPOPK

orang

-

200

27

200

25

200

35

200

50

200

75

1,000

212

DPOPK

Page 8

KODE


1

2 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


3 Meningkatnya pembibitan, prestasi, mutu olahraga dan aktifitas olahraga masyarakat Terselenggaranya kompetisi olah raga Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga (GOR) Kabupaten

20

5

paket

%

KALI

Terciptanya kamtrantibmas dan terdektesinya secara dini masalah orang asing, organisasi asing

Terciptanya pemberantasan penyakit masyarakat dan diberdayakan ormas dan LSM dalam pemberantasan penyakit masyarakat Terciptanya pemberantasan penyakit masyarakat dan terdeteksinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba Terciptanya pemberantasan penyakit masyarakat dan terdeteksinya penggunaan minuman keras,pratek potritusi, perjudian, eksplotasi anak di bawah umur dll Terciptanya pemahaman politik bagi masyarakat dan terciptanya iklim politik yang demokratis


TAHUN 2012

Rp

6 -

kali

Terciptanya kamtrantibmas dan terdektesinya secara dini masalah aliran kepercayaan masyarakat

Terciptanya pemahaman politik bagi masyarakat dan teradministrasinya bantuan partai politik dengan baik dan SPJnya tepat waktu.

Program peningkatan kedinasan kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

4

KALI

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Program pendidikan politik masyarakat


Terciptanya kontrantibmas dan terdektesinya secara dini masalah strategis daerah

Terciptanya kamtrantibmas dan terdektesinya secara dini masalah pergerakan dan kegiatan teroris Terciptanya kamtrantibmas dan meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah kamtrantibmas Terciptanya kerukunan umat beragama dan Program pengembangan wawasan terciptanya kantrantibmas kebangsaan

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

SATUAN

1 -

4

TARGET

TAHUN 2013

Rp

7

TARGET

TAHUN 2014

Rp

8

TARGET


TAHUN 2015

Rp

9

TARGET

Rp

10

TARGET


Rp

11

12

1

300

1

700

1

850

1

900

1

1,200

1

3,950

DPOPK

2

100

2

200

2

250

2

300

2

350

2

1,200

DPOPK

10

2,000

10

550

20

3,000

30

3,500

30

4,000

100

13,050

DPOPK

4

4

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

-

-

2

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

KALI

-

-

-

3

3

-

3

Kesbangpolinmas

KALI

-

-

-

3

3

3

3

Kesbangpolinmas

KALI

4

4

4

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

KALI

4

4

4

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

-

-

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

KALI

-

KALI

2

2

2

2

2

2

2

Kesbangpolinmas

KALI

3

3

3

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

-

-

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

KALI

-

KALI

1

1

1

1

1

1

1

Kesbangpolinmas

KALI

1

1

1

1

1

1

1

Kesbangpolinmas

-

-

1

1

1

1

Kesbangpolinmas

4

4

4

4

4

4

Kesbangpolinmas

Terciptanya pemahaman politik bagi masyarakat dan terdatanya dengan baik partai politik

KALI

Terciptanya koordinasi yang baik antar MUSPIDA di Kabupaten Pasaman Barat

KALI

-

4

Penanggulangan Bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Dokumen Rencana Penaggulangan Bencana

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

dokumen

-

-

1

-

-

-

1

BPBD

dokumen

-

-

1

-

-

-

1

BPBD

Page 9

KODE


1

2 Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana

Program Penanganan Tanggap Darurat


3 Tersedianya Early Warning System berbasis masyarakat Panjang jalan evakuasi bencana yang terbangun Terlaksananya diklat kesiapsiagaan bencana Jumlah korban yang dieavakuasi

SATUAN


4

5

unit

-

Km

3


Rp

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

6

7

8

9

10

11

-

1

1

1

1

4

BPBD BPBD

12

-

2

2

2

2

11

kali

-

1

2

2

2

2

2

%

-

100

100

100

100

100

100

BPBD/DINSOSNA KERTRANS

%

-

100

100

100

100

100

100

BPBD/DINSOSNA KERTRANS

%

-

100

100

100

100

100

100

BPPD/PU

BPBD

Terpenuhinya logistik untuk korban bencana

Rehabliatasi dan rekonstruksi pasca gempa

Jumlah rumah yang di rehablitasi Fasilitas umum yang di rehablitasi /rekonstruksi

21

paket

-

1

1

1

1

1

1

BPPD/PU

Rehblitasi fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi

paket

-

1

1

1

1

1

1

BPPD/PU

Peraturan Daerah tentang APBD P dan APBD tepat waktu sesuai dengan aturan

buah

2

2

2

2

2

DPKAD

Pemerintahan Umum Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Program peningkatan SDM aparatur pemerintah nagari Program peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program peningkatan penegakan hukum dan pemberantasan KKN

Opini Laporan Keuangan Meningkatnya penerimaan PAD Meningkatnya pelanan kepala daerah dan wakil kepala daerah

%

Disslaimer 10

WDP 15

WDP 15

WTP 20

WTP 20

Inspektorat Inspektorat

Paket

1

1

1

1

1

Inspektorat

Jumlah bantuan keuangan kepada nagari Rp Jumlah aparatur nagari yang mendapat diklat tentang keuangan terlaksananya tertib administrasi dan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah nagari terlaksananya pengelolaan keuangan pemerintahan nagari yang tertib dan akuntabel

19 Milyar

oang

19 Milyar

19 Milyar

19 Milyar

DPKAD/Bagian PEMNAG

19 Miyar

19

19

19

19

19

Inspektorat Bag. Pemerintahan Nagari Bag. Pemerintahan Nagari

%

30

40

50

60

80

100

100

%

30

40

50

60

80

100

100

orang

-

10

10

10

10

10

50

Paket

-

-

-

1

-

-

1

%

-

40

60

80

100

100

100

Bagian Hukum

%

-

20

20

20

20

20

50

Bagian Hukum

%

-

20

20

20

20

20

100

Bagian organisasi

%

-

-

25

25

25

25

100

Bagian organisasi

%

-

-

-

30

30

40

100

Bagian organisasi

20

20

20

20

20

Jumlah obyek pemeriksaan setiap tahun buah Jumlah tenaga pemriksa yang mendapat diklat Inspektorat

Terbentuknya unit pengaduan masyarakat

Ranperda melalui NA PNS yang mempunyai kemampuan dasar merancang Per UU meningkatnya persentase SKPD yang telah melaksanakan INPRES No. 5 tahun 2004 Terlaksananya Waskat/ SPIP

tersusunya indikator program renumerasi berdasarkan hasil kerja individu Persentase SKPD yang telah melaksanakan Inpres Program peningkatan penegakkan No. 5 Tahun 2004 hukum dan pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme

%

Page 10

Bagian organisasi

KODE


1

2


3 Persentase SKPD yang menerapkan WASKAT

Persentase SKPD yang telah menyusun indikator program remunerasi tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah Program peningkatan manajemen berdasarkan Peraturan Bupati tentang TND pelayanan publik Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan SOP Persentase SKPD yang menyusun dan menerapkan SPM Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat Tersusunnya tata hubungan kerja pemrintah daeah Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

terlaksananya penyusunan instrumen penilaian kinerja individu tersusunnya standar kompetensi pegawai dan jabatan Persentase SKPD yang struktur organisasinya telah Program pengembangan kapasitas sesuai dengan informasi jabatan, beban kerja dan kelembagaan dan restrukturisasi urusan organisasi perangkat daerah

Program pemahaman dan penerapan reformasi birokrasi

Jumlah aparatur yang bisa melakukan analisa jabatan dan beban kerja Persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tidak duplikasi Persentase SKPD yang mempunyai pemahaman tentang reformasi birokrasi Terdapatnya pedoman tentang reformasi birokrasi usulan reformasi diterima

Program peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pelayanan peizinan

22


4

5


Rp

6

%

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

7

8

9

10

25

25

25

25

Bagian organisasi

30

30

40

Bagian organisasi

%

11

12

Perbub

-

-

1

-

-

-

1

Bagian organisasi

%

-

25

45

55

65

75

75

Bagian organisasi

%

-

35

45

60

80

90

90

Bagian organisasi

%

50

60

70

75

80

85

85

Bagian organisasi

%

-

-

50

50

-

-

100

Bagian organisasi

%

-

-

-

25

35

40

100

Bagian organisasi

%

-

20

30

50

75

100

100

Bagian organisasi

%

20

25

25

35

40

50

50

Bagian organisasi

%

20

-

30

30

30

30

30

Bagian organisasi

%

30

50

100

-

-

-

100

Bagian organisasi

%

-

-

50

100

-

-

100

Bagian organisasi

%

-

-

-

20

30

40

40

Bagian organisasi

%

-

-

-

-

20

30

30

Bagian organisasi

Meningkatnya jumlah jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

buah

2,489

2,490

3,000

3,200

3,400

3,550

3,734

KPUSP

Lama proses perizinan maksimal

hari

150

130

100

90

90

90

90

KPUSP

Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Terlaksananya diklat teknis dalam upaya peningkatan kapasitas SDm aparatur Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan keterampilan dan profesionalisme Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinas Terlaksananya diklat fungsional dalam upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah Terlaksananya diklat prajabatan CPNS Daerah Persentase peningkatan kesejahteraan Kabupaten

Penyempurnaan Sistem Penggajian Kepegawaian Daerah Kabupaten Program Pembinaan dan Jumlah pelamar yang lulus ujian PNS Pengembangan Aparatur Jumlah PNS yang diusulkan Naik Pangkat Jumlah PNS yang tugas belajar dengan APBD Kabupaten Pasaman Barat Terlaksananya diklat kepemimpinan Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan 23

SATUAN

Kali

1

1

4

4

4

14

BKPL

orang

10

10

15

15

15

65

BKPL

orang

80

90

90

90

90

440

BKPL

diklat Orang %

1

5

5

5

16

BKPL

360

-

240

240

240

240

1,320

BKPL

6

6

6

6

6

30

BKPL BKPL/Bagian organisasi BKPL

orang

240

240

240

240

240

1,200

orag

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

7,500

orang

1

1

2

2

2

8

BKPL

diklat

-

-

2

2

2

6

%

20

30

50

60

80

80

BKPL BKPL/Bagian organisasi

Kearsipan

Page 11

KODE


1

2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


3


4

5


Rp

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

6

7

8

9

10

11

-

-

1

-

-

1

KPAD

12

Tersedianya data base kearsipan

tersediajnya sarana informasi arsip Terlaksananya sosilaisasi kearsipan

24

SATUAN

paket

-

unit

-

-

-

-

1

-

1

KPAD

kali

-

1

2

2

2

2

9

KPAD

%

70

75

80

90

90

Bagian Humas

%

70

75

80

90

90

Bagian Humas

%

70

75

80

90

90

Bagian Humas

Komunikasi dan Informatika Parsentase program pembangunan pemkab Pasaman Barat dapat dipublikasikan kepada Masyarakat, dunia usaha serta pemerintahan secara seimbang dan dinamis Parsentase terhimpunya kliping berita, pidato Bupati serta terlaksananya pelayanan informasi melalui baliho, spanduyk, leaflet dan mobil unit penerangan Parsentase terhimpunnya dokumen kegiatan Pemkab Pasaman Barat Memanfaatkan teknolgi informasi dalam Program optimalisasi pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan teknologi informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Peningkatan Akses jaringan internet/intranet

Penggunaan legal software pada SKPD Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dibidang pengelolaan sandi,telekomunikasi, dan telematika Jumlah peningkatan layanan akses internet/intranet

%

10

10

50

80

90

100

100

PDE

%

10

10

50

80

90

100

100

PDE

paket

-

2

3

3

3

4

4

PDE

%

10

20

40

60

80

100

100

PDE

%

10

10

20

10

10

20

14

DPTPHP

%

20

40

80

40

40

80

56

DPTPHP

%

10

10

20

10

20

20

16

DPTPHP

Lokasi

-

1

1

1

1

4

DPTPHP

Desa

-

3

7

4

12

5

31

%

-

-

5

5

5

5

Paket

-

1

1

1

1

paket

-

2

3

3

5

Paket

-

1

1

1

1

paket

-

-

-

1

Paket GERBANG EMAS SIKEPI (sapi dan kelapa sawit)

-

1

3

3

Unit kawasan / nagari

-

1

3

3

Urusan Pilihan 1

Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Peningkatan luas areal tanaman pangan berbasis padi yang menjamin ketersediaan pangan Meningkatnya jumlah produksi pangan Peningkatan Lahan luas areal tanaman hortikultura sesuai kebutuhan Terbangunnnya kawasan ketahanan pangan berbasis padi Terbangunnya desa mandiri pangan Meningkatnya produktivitas lahan komoditi pangan dan hortikultura Meningkatnya jumlah varitas benih / bibit bersertifikat Tersedianya beragam variasi (produk pangan) hasil olahan Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan di tingkat nagari Ditemukannya pola pembangunan pertanian terpadu berbasis bahan organik yang sesuai dengan potensi lokal Berkembangnya usahatani terpadu berbasis bahan organik

Terbangunnya kawasan pertanian terpadu berbasis bahan organik

-

Page 12

-

BP2KP DPTPHP

-

DPTPHP BP2KP

5

Diperindag BP2KP

-

1

DPTPHP

5

6

6

DPTPHP

5

5

17

DPTPHP

KODE


1

2


3 Terbangunnya kemitraan yang memberdayakan masyarakat pertanian organik

2

SATUAN


4

5


Rp

6

TAHUN 2012 TARGET

Rp

TAHUN 2013 TARGET

Rp

TAHUN 2014 TARGET

Rp

TAHUN 2015 TARGET

Rp


TARGET


Rp

7

8

9

10

11

12

Paket

-

1

2

2

3

3

3

DPTPHP

paket

-

4

3

3

5

4

19

HA HA HA HA

100 100 150 1,000

100 100 200 1,200

100 100 200 1,200

100 100 100 1,200

100 100 100 1,400

500 500 750 6,000

DISBUN DISBUN DISBUN DISBUN

TON TON TON TON

0.5 -

10 -

40 10.2 -

120 11 7,000

200 12.5 21,000

360 44.2 28,000


Perkebunan Pembangunan perkebunan terpadu berbasis bahan organik Revitalisasi perkebunan

terlaksananya pembangunan pertanianterpadu gerbang emas sikepi Tersedianya luas lahan tanaman komoditi perkebunan yang memenuhi skala ekonomi a. Kakao b. Nilam c. Karet d. Sawit Meningkatnya jumlah produksi a. Kakao b. Nilam c. Karet d. Sawit Terlaksananya intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan Perkebunan rakyat Kakao - Intensifikasi - Peremajaan - Rehablitasi Nilam - intensifikasi Karet - Intensifikasi - Perluasan Sawit - Intensifikasi - Peremajaan - Rehablitasi Terkendalikannya serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersedianya sarana pengendalian OPT 4 komoditi perkebunan utama Penurunan serangan OPT untuk 4 komoditi perkebunan utama - Kakao - Nilam - Karet - Sawit Tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan utama - Kakao - Nilam - Karet - Sawit meningkatnya nilai tambah pengolahan pasca panen - Kakao -Nilam Terbangunnya kemitraan pengelolaan pasca panen komoditi perkebunan yang memberdayakan masyarakat perkebunan sekaligus pengolah hasil perkebunan - Kakao - Nilam Tersedianya jalan produksi sesuai kebutuhan

DISBUN DISBUN

Ha Ha Ha

-

700 250 500

800 300 500

900 350 500

1,000 400 500

1,100 450 500

4,500 1,750 2,500

DISBUN DISBUN DISBUN

Ha

-

100

100

150

150

100

600

DISBUN

Ha Ha

-

164 150

164 200

164 250

164 300

164 300

820 1,200

DISBUN DISBUN

Ha Ha Ha

-

7,500 1,000

7,500 1,300 4,250

7,500 3,500 4,250

7,500 1,000 4,250

7,500 1,000 4,250

37,500 6,800 18,000


opt

4

4

4

4

20

buah

12

12

12

12

12

12

% % % %

27 8 20 5

22 5 15 4

17 4 10 3

12 2 7 2

4 1 5 1


100,000 1,000,000 75,000 130,000

100,000 1,000,000 100,000 156,000

100,000 1,000,000 100,000 156,000

100,000 1,000,000 50,000 156,000

100,000 1,000,000 50,000 182,000


% %

5 7

8 10

10 12

15 15

22 16

DISBUN/ BP2KP DISBUN/ BP2KP

Kelompok Kelompok KM

8 5 4

10 5 15

10 5 15

15 5 15

20 10 15


DISBUN

Batang Batang Batang Batang

Page 13

4

DISBUN

KODE


1

2

3


3

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

4

5

Terbentuknya Model budidaya tanaman hutan 50 Ha Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian HTR dan Hutan Desa pada 1kecamatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Sarang Burung Walet pa Berkurangnya Kasus kehutanan(ilegal logging) dan pidana kehutanan Tersedianya kuantitas dan kualitas bibit tanaman hutan Tersedianya sarana prasarana pembibitan tanaman hutan Tersedianya KMDM pada SD/MI 10 SD/MI Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 600 Ha Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 280 Ha Terbentuknyaturus jalan diluar kawasan hutan 175 Km Pembangunan areal model tanaman unggulan lokal 100 Ha Terbangunnya bangunan konservasi pada lahan kritis Terbangunnya terasering pada lahan kritiis garapan masyarakat 4 ha Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran hutan Meningkatnya pemahaman aparatur tentang REDD pada 11 Kecamatan

Kecamatan

Terlaksananya rehabilitasi hutan Mangrove 40 Ha Terlaksananya penghijuan Pantai 40 Ha Tersususnnya neraca sumberdaya hutan Terinventarisasinya lahan kritis


TAHUN 2012

Rp

TARGET

6

TAHUN 2013

Rp

7

TARGET

TAHUN 2014

Rp

8

TARGET


TAHUN 2015

Rp

9

TARGET

Rp

10

TARGET


Rp

11

12

HA

-

10

41

Paket

1

1

173

kasus

-

-

unit

50

50

50

paket

-

unit

-

Ha

-

200

Pakwt

10

41

10

41

10

41

10

41

50

205

DISHUT

1

100

1

100

1

100

1

100

4

400

DISHUT

1

173

1

173

1

173

1

173

6

865

DISHUT

1

204

1

204

1

204

3

612

DISHUT

100

50

100

50

100

50

150

75

500

275

DISHUT

-

1

47

1

47

1

47

1

47

4

188

DISHUT

-

2

53

2

53

2

53

2

53

8

212

DISHUT

474

100

259

100

259

100

259

100

259

600

1,510

DISHUT

-

-

Ha

-

80

178

50

153

50

153

50

153

50

153

280

790

DISHUT

Km

-

20

188

30

203

35

217

40

235

50

350

175

1,193

DISHUT

Ha

-

-

25

115

25

115

25

115

25

115

100

460

DISHUT

unit

-

-

1

87

1

87

1

87

1

87

4

348

DISHUT

Ha

-

-

1

68

1

68

1

68

1

68

4

272

DISHUT

Kecamatan

-

-

1

43

1

43

1

43

1

43

4

172

DISHUT

-

3

39

3

39

3

39

3

39

12

156

DISHUT

-

ha

-

-

10

78

10

78

10

78

10

78

40

312

DISHUT

ha buku kec

-

15 -

10 15 3

69 70 84

10 15 3

69 70 84

10 15 3

69 70 84

10 15 3

69 70 84

40 75 12

276 350 336

DISHUT DISHUT DISHUT

70 -

Pertambangan Program pengelolaan sumber pendapatan asli daerah dibidang pertambangan dan energi Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan

5


Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

4

SATUAN

Data dan informasi potensi pertambangan dan energi

Kecamatan

1

2

2

2

2

3

11

Pertambangan

Adanya perlindungan masyarakat dalam bidang pertambangan dan energi

%

30

40

50

60

70

80

80

Pertambangan

Meningkatkan Produksi Listrik (PLTMH< PLTS< PLTOB)

KWH

-

37

40

45

48

53

223

Pertambangan

Tersedianya Sistem Informasi Meningkatnya jumlah pelanggan Infra Struktur yang dipelihara

Paket % unit

-

1 44 5

1 48 5

1 54 5

1 58 5

1 63 5

5 63 25

Pertambangan Pertambangan Pertambangan

%

10

10

71,200

1 75,000

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya daerah pemasaran tujuan wisata Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan

Destinasi orang Orang

-

Page 14

446

20

875

1 80,000 600

30

1,137

1 85,000 65

800

40

1,478

1 87,500 75

1,000

50

1,922

1 90,300 90

1,200

50

5,858

5 90,300 100

3,600

DPOPK DPOPK DPOPK

330

DPOPK

KODE


1

2

6


3


4

5


TAHUN 2012

Rp

6

TARGET

TAHUN 2013

Rp

7

TARGET

TAHUN 2014

Rp

8

TARGET


TAHUN 2015

Rp

9

TARGET

Rp

TARGET

10


Rp

11

12

Kelautan dan Perikanan terlaksananya konservasi kawasan dan jenis Program pengelolaan sumberdaya kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil terkelolanya ekosistem pantai dan laut tertatanya ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil terdayagunanya pesisir dan laut terdayagunanya pulau-pulau kecil terlayaninya usaha dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha perikanan pelatihan dan sertifikasi selam terlaksananya operasional pengawasan sumber Program pengawasan sumberdaya daya kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan terlaksananya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas peningkatan sarana dan prasarana pengawasan

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

peningkatan SDM pengawas kelautan dan perikanan terlaksananya pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan terlaksananya pengembangan sistem pembenihan ikan (BBI dan UPR) terlaksananya pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan terlaksananya pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan terlaksananya pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya terlaksananya peningkatan dan pengembangan SDM aparatur pembudidaya terlaksananya pengelolaan sumberdaya ikan terlaksananya pembinaan dan pembangunan kapal penangkap ikan terlaksananya pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terlaksananya pelayanan usaha perikanan tangkap

program peningkatan daya saing produk perikanan

7

SATUAN

terlaksananya pengembangan usaha dan pemberdayaan nelayan skala kecil terfasilitasinya pengembangan industri pengolahan hasil perikanan terfasilitasinya pengembnagan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terfasilitasinya penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

kawasan

-

-

1

200

1

200

1

300

-

Ha

-

-

12

300

12

330

12

360

12

-

1

200

-

1

200

-

dokumen

2

-

3

700

DKP

48

1,390

DKP

2

400

DKP

kecamatan

-

2

600

1

300

1

300

1

300

5

1,500

DKP

pulau

-

300

300

1

1,000

1

1,500

1

1,500

1

2,000

3

6,300

DKP

kelompok

-

500

500

3

600

3

700

3

800

3

1,000

15

3,600

DKP

250

250

10

200

10

200

100

200

10

200

55

1,050

DKP

10

500

10

300

10

300

10

300

10

300

50

1,700

DKP

orang

2

ops

-

ops

-

unit

10 5

orang unit

-

-

400

3 -

10

200

10

200

10

200

10

200

50

800

DKP

55

1

100

1

100

1

100

1

100

5

455

DKP

1

150

1

150

1

150

-

3

450

DKP

2

430

10

650

20

1,500

30

2,500

38

3,000

100

8,080

DKP

-

1 -

-

-

unit

6

6

1,250

7

1,300

12

1,500

15

1,600

20

1,750

62

7,400

DKP

kelompok

2

3

100

3

110

3

120

3

140

3

160

15

630

DKP

kawasan

2

3

200

3

200

4

300

4

300

4

300

10

1,300

DKP

2

2

400

2

440

2

480

2

500

2

500

10

2,350

DKP

3

150

3

160

3

180

3

200

3

230

15

920

DKP

3

500

3

500

3

500

3

500

3

500

3

2,500

DKP

1

1,000

5

875

2

350

2

350

2

350

12

2,925

DKP

unit orang

-

unit

-

unit

2

2

1,500

2

9,000

2

9,000

2

22,000

2

500

10

42,000

DKP

dokumen

unit -

2

50

500

50

500

50

500

50

500

50

500

250

2,500

DKP

kelompok

-

5

500

5

500

5

500

5

500

5

500

25

2,500

DKP

unit

-

1

500

1

500

1

500

1

500

1

500

5

2,500

DKP

produk

-

3

75

4

100

5

125

5

125

5

125

22

550

DKP

1

200

2

400

3

600

4

800

5

1,000

15

3,000

DKP

2

400

3

600

3

600

4

800

4

800

16

3,200

DKP

kelompok kelompok

2 -

Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

DKPI Jumlah sarana dan prasarana pasar yang direhabilitasi (unit) Jumlah Prasarana dan Sarana pasar Yang dibangun (unit) Jumlah peserta pelatihan pedagang

Unit

6

1

2

3

4

5

21

Unit

-

2

4

6

8

10

30

orang

-

25

50

75

100

125

375

Page 15

Koperidag dan UKM Koperidag dan UKM Koperidag dan UKM

KODE


1

2


3 Jumlah peserta pelatihan bisnis incubator Jumlah pengusaha yang dibina penerapan informasi perdagangan

8


4

5


TAHUN 2012

Rp

TARGET

TAHUN 2013

Rp

TARGET

TAHUN 2014

Rp

TARGET


TAHUN 2015

Rp

TARGET

Rp

TARGET


Rp

6

7

8

9

10

11

orang

-

25

50

75

100

125

375

pengusaha

-

15

30

45

60

75

225

12 Koperidag dan UKM Koperidag dan UKM

Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

DKPI tersedianya data dan informasi tentang industri di pasaman barat jumlah pelaku IKM/IKRT yang mendapat pelatihan

Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM

IKM

750

800

25

900

50

950

75

1,050

100

-

1,050

250

orang

60

12

75

30

75

30

75

30

75

30

75

150

375

kec.

11

11

250

11

275

11

275

11

300

11

350

11

1,450

IKM

10

5

100

7

150

10

150

10

175

34

575

IKM

25

20

60

25

70

30

75

30

80

30

85

135

370

IKM

1,000

1,025

45

-

1,050

50

1,075

60

-

155

IKM

10

2

40

-

2

100

3

100

3

100

10

340

orang

5

12

75

30

75

30

75

30

75

30

75

150

375

IKM

5

2

100

2

100

3

150

4

200

4

200

15

750

IKM

2

1

25

2

50

3

75

4

100

10

250

Koperindag dan UKM

IKM

15

2

40

-

-

2

100

3

100

IKM

20

25

45

-

-

30

65

-

IKM

10

10

65

20

150

-

Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi

paket

-

1

1

1

1

1

5

DINSOSNAKERTR ANS

Tersedinayan lembaga keuangan dan bantuan permodalan di kawasan transmigrasi

paket

-

1

1

1

1

1

5

DINSOSNAKERTR ANS

IKM/IKRT kelompok wanita yang dibina dengan dekranasda Jumlah IKM yang dikembangkan sistem inovasi teknologi industri dengan pembelajaran Jumlah IKM yang di pantau dan dimonitoring yang menggunakan mesin dan peralatan bantuan pemerintah tersedianya data dan informasi tentang IKM Program Peningkatan Kemampuan bantuan mesin dan peralatan untuk Teknologi Industri pengembangan kelompok IKM tersedianya data dan informasi tentang pemanfaatan bantuan dan peralatan meningkatnya jumlah IKM yang dikembangkan sistem inovasi teknologi industri meningkatnya jumlah IKM yang mampumengaplikasikan industri berbasis teknologi meningkatnya jumlah bantuan mesin dan peralatan untuk pengembangan kelompok IKM meningkatnya jumlah IKM yang memiliki wawasan Program pengembangan penataan dan pengetahuan di bidang izin usaha industri struktur industri meningkatnya jumlah IKM yang mengolah pangan program pengembangan ekonomi berbasis ikan kerakyatan berbasis komoditi

9

SATUAN

-

-

15

100

-

-

-

-

Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM Koperindag dan UKM

3

100

10

340

Koperindag dan UKM

-

40

75

95

185

Koperindag dan UKM

-

12

175

57

425

Koperindag dan UKM

Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Page 16


BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel X.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Thn 0

2011 2012 2013 2014 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ket

(8)

(9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB 1.2. PDRB per kapita (Juta) 1.3. Persentase penduduk dia tas garis kemiskinan 1.4. Angka kriminalitas yang tertangani

6,26

6,40

6,6

6,8

16,297 18,297 20,159 22,159

6,9

7,12

24,5 27,159

73

74

75

76

77

78

4,9

5,5

5

5,1

5,2

5,5

98

98,2

98,4

92,2 93,1 93,9 90,7 91,1 91,5 70,6 70,80 70,90

94,5 92 80,1

Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1. Angka melek huruf

97,00

97,5 97,75

1.2. Angka partisipasi murni SD/ MI/ paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ MA/ Paket C

90,65 90 70,20

91,5 90.3 70,4

X-1


No.


(1)

(2)

1.3. Angka partisipasi kasar SD/ MI/ paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ MA/ Paket C 1.4. Angka pendidikan yang ditamatkan SD/ MI/ paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ MA/ Paket C 2. Kesehatan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (3)


Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

127,81 123,8 120,5 117,2 108,3 96,66 90,8 97 97,2 97,4 73,7 73,9 74,2 74,5 74,7

(9)

100 97,6 75

2,22 1,91 0,96

2,25 1,95 1,00

2,27 1,97 1,05

2,28 1,98 1,10

2,29 1,99 1,15

2,3 2,1 1,2

69

69,4

69,8

70,2

70,4

70,6

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

2%

1,9%

1.1. Jumlah grup kesenian

9

11

13

15

17

19

1.2. Jumlah gedung

0

0

0

1

0

2

11

13

14

15

17

19

0.1

0,1

0,4

0,2

0,1

1

19

19

21

22

23

24

2.1. Angka usia harapan hidup 2.2. Persentase balita gizi buruk Seni Budaya dan Olah Raga 1. Kebudayaan

2. Pemuda dan Olahraga 2.1. Jumlah klub olahraga 2.2. Jumlah gedung olahraga/GOR 2.3. Jumlah organisasi pemuda

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar: 1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/ MI SMP/ MTs 1.1.2. Rasio guru terhadap murid SD/ MI SMP/ MTs 1.2. Pendidikan menengah 1.2.1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA/ MA) 1.2.3. Rasio guru terhadap murid (SMA/ MA)

57,05 57,00 56,90 56,70 56,50 56,29 45,15 45,10 44,90 44,70 44,50 44,39 58,3 59,00 60,10 62,00 63,00 64,09 82,7 82,80 83,00 83,20 83,32 83,48

27,38 27,55 27,75 28,23 28,55 28.62 86,2

86,4

86,6

86,8

87,0 87,23

X-2


No.


(1)

(2)



Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,61

0,63

0,65

0,67

0,68

0,69

0,06

--

--

--

0,08

--

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

2,95

3,47

4,28

5,39

6,00

7,55

0,38

0,4

0,45

0,5

0,55

0,65

2,93

3,00

3,50

4,00

4,50

5,0

1 KM

4 km

4 KM

4 KM

4 KM

4 KM

3187

3650

4100

4700

5300

5800

2. Kesehatan 2.1. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 2.2. Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 2.3. Rasio dokter per satuan penduduk 2.4. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 3. Pekerjaan Umum 3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3.2. Rasio jaringan irigasi 3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3.4. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air Trotoar 4. Perumahan 4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 4.2. Rumah tangga pengguna listrik 5. Penataan Ruang 5.1. Rasio bangunan ber – IMB persatuan bangunan 6. Perencanaan Pembangunan 6.1. Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 7. Perhubungan 7.1. Jumlah uji kir angkutan umum 7.2. Pemasangan Rambu-rambu lalulintas (lokasi) 8. Lingkungan Hidup 8.1. Persentase penanganan sampah 8.2. Persentase penduduk berakses air minum

34212 35100 36300 37500 38400 39600

0,38

0,5

0,8

1

1,25

1,50

50%

60%

65%

70%

75%

80%

25%

45%

90%

95%

100%

100%

5

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

4,00

6,00

8,00 10,00 12,00 14,00

X-3


No.


(1)

(2)



Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30%

40%

50%

60%

80%

9. Pertanahan 9.1. Persentase luas lahan bersertifikat 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 10.2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 11.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah(di luar tenaga guru) 11.2. Partisipasi angakatan kerja perempuan 12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 12.2. akseptor KB (orang) 12.3. Cakupan peserta KB aktif

20%

60,34 70,02 75,05 80,25 85,65 90,00 10,47 15,35 17,27 20,25 23,73 26,62

48%

48%

49%

49%

50%

50%

93,66 93,89 94,23 94,65 94,91 95,10

2

2

2

2

2

2

12.534 13.750 14.230 14.912 15.210 15.978 60%

65%

70%

73%

76%

80%

60%

65%

70%

73%

76%

80%

64,3

66,1

68,2

70,5

73

75,5

7%

6,6%

6,2%

5,8%

5,4%

5%

152

159

167

174

181

190

5

-

6

-

-

9

17

-

-

-

-

20

13. Sosial 13.1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 14 Ketenagakerjaan 14.1. Angka partisipasi angkatan kerja 14.2. Tingkat pengangguran terbuka 15. Koperasi, usaha kecil dan menengah 15.1. Jumlah koperasi aktif 15.2. Jumlah UKM 15.3. Jumlah BPR 16 Penanaman Modal 16.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)

X-4


No.

(1)

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2)

16.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)( dalam Triliun) 17. Kebudayaan 17.1. Penyelenggaran festival seni dan budaya 17.2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan(dalam paket) 18. Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri 18.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 18.2. Kegiatan pembinaan Politik daerah 19. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian 19.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 19.2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 19.3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 20 Ketahanan Pangan 20.1. Regulasi ketahanan pangan (Perda/ Perkada) 20.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 20.4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 21 Kearsipan 21.1. Pengelolaan arsip secara baku 22 Komunikasi dan Informatika 22.1. Jumlah jaringan komunikasi



Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

3.3

(6)

-

1 0

(7)

(8)

(9)

-

-

-

5,0

1

2

2

2

-

1

-

2

-

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

2 kali/th

0,83

1

1,5

2

3

4

0,12

-

0,27

-

-

0,32

0

-

-

1

-

1

0

-

-

1

-

-

19 nagari

19 19 19 19 19 nagari nagari nagari nagari nagari

19 nagari

19 19 19 19 19 nagari nagari nagari nagari nagari

0

1

2

2

2

2

3

-

4

-

6

7

X-5


No.


(1)

(2)



Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

22.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 23 Perpustakaan 23.1.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

23.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)

12065 16000 17000 18500 19500 20000 5375

6500

7500

9000 10000 11500

Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 1.2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.2. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 1.3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 2. Kehutanan 2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2.2. Kerusakan Kawasan Hutan 2.3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1. Pertambangan tanpa ijin 3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 4. Pariwisata 4.1. Kunjungan wisata - Mancanegara - Dalam negeri 5. Kelautan dan Perikanan 5.1. Produksi perikanan laut (ton) 5.2. Produksi perikanan budidaya

4,63

4,8

5

5,2

5,3

5,5

27,14

27,5

27,8

28,1

28,3

28,5

7,3

7,35

7,55

7,75

7,80

7,9

19,81 20,20 20,25 20,35 20,53

20,6

0,25%

-

-

-

- 0,75%

30,87%

-

-

-

-

2,27%

-

-

-

- 2,35%

66,67%

-

-

-

-

25%

1%

--

-

-

-

1,5%

10%

320 370 400 430 470 500 71200 75200 79100 83100 88000 90300

77620 85120

1154

1300

90300

95400

1780

2100

98540 102000

2370

2500

X-6


No.


(1)

(2)



Ket

2011 2012 2013 2014 2015 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

6. Perdagangan 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 7. Perindustrian 7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

25,44 25,65 25,85 25,95 26,01 26,13

23,88 24,05 24,15 24,18 24,23 24,30

ASPEK DAYA SAING DAERAH Iklim berinvestasi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Lama proses perijinan maksimal (hari) 1.2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

150 hari 0

125 100har 95 hari 90 hari 90 hari hari i 1 1 0 0 perda perda

X-7


BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, karena untuk tahun 2016 pada waktu penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2016 sedang terjadi kekosongan karena RPJMD tahun 2010-2015 sudah habis masa berlakunya sedangkan RPJMD tahun 2015-2020 sedang dalam proses. Untuk mengisi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2016, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan gubernur terpilih hasil Pilkada Tahun 2015. Selanjutnya Gubernur Sebagai Kepala Daerah Terpilih Dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2015 berikut penyusunan RKPD Tahun 2016 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan Tahun 2015. Sehubungan dengan ini akan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasman Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didukung instansi vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, SKPD Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

XI-1


kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 3. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 perlu memperhatika Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW K) Pasaman Barat agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

10.3 Pengendalian dan Evaluasi 1.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis SKPD Kabupaten Pasaman Barat.

2.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.

XI-2

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T

Recommend Documents