LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA PAREPARE TAHUN 2008

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA PAREPARE TAHUN 2008

TAHUN 2009

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepapre Tahun 2008

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum 1.1.1. Latar Belakang Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dan dengan mempraktekkan good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguhsungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); sehingga

tercipta

pemerintahan

yang

bersih

dan

mampu

menyediakan public goods and service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan

public

goods

and

service

disebut

governance

(pemerintahan atau kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut good governance (Kepemerintahan yang baik). Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semu pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan

kekuasaan

pemerintah

daerah

merupakan

tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa

dan

negara.

Dalam

rangka

itu,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 1


pembangunan dapat berlangsung secara bardayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama akan informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efesien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya. Konsep inilah yang

membedakan

(controllable

adanya

activities).

(uncontrollable

kegiatan-kegiatan

yang

terkendali

kegiatan-kegiatan

yang

terkendali

Dan

activities).

Kegiatan-kegiatan

yang

terkendali

merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Pada prinsipnya pertangungjawaban atas segala bentuk kegiatan dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam suatu daerah adalah hal yang mutlak. Hal ini mengingat bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang mandate untuk melaksanakan segala aktivitas tersebut harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada/ tersedia untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya sebagai pemegang mandat. Dalam pelaksanaan parepare

tugasnya,

diharapkan

pemerintah dapat

termasuk

mewujudkan

pemerintah good

kota

governance

(pemerintahan yang baik) , terlebih dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, sebagai upaya langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), maka telah dikeluarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 28 tahun

2


1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalam mewujudkan good governance, maka Pemerintah termasuk pemerintah

daerah (Kota Parepare) diharapkan dapat

mewujudkan aspirasi masyarakatnya secara terbuka, jujur dan bertanggungjawab.

Untuk

itu,

dipelukan

pengembangan

dan

penerapan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate. Dalam upaya mewujudkan sistem pertanggungjawaban tersebut dan dalam rangka melaksanakan kedua aturan perundang-undangan, maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok pelaksanaan tugas

pokok

dan

fungsinya

serta

kewenangan

penjelasan

pengalokasian sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan

perencenaaan

stratejik

yang

telah

dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Secara khusus mengenai asas akuntabilitas mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarkat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah

dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewenangan

dalam 3


menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam wilayah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2008, yang mana diharapakan dapat pula memberikan umpan balik yang dapat bermanfaat dan menjadi alternatif pemecah masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah (organisasi) yang pada giliranya mencapai pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2008, talah banyak mengalami perkembangan dan perubahan format pertanggungjawaban sebagaimana telah dipaparkan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003

sebagai

penyempurnaan

dari

Kep.

LAN

Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Lakip. Disamping itu, LAKIP ini juga untuk kedua kalinya disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik Pembangunan Kota Parepare yang ditetapkan melalui PERDA No 15 Tahun 2002 serta juga mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. 1.1.2. Gambaran Singkat Organisasi Kota Parepare sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan

sumberdaya

yang

dimiliki

untuk

mewujudkan

kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/ instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk 4


melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.

Struktur Organisasi

Adapun lembaga/instansi yang telah ditetapkan sebagai instansi otonom berdasarkan peraturan daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare, yang terdiri atas 2 organisasi Sekretariat, 8 Organisasi berbentuk Badan, 12 Organisasi berbentuk Dinas, 4 Organisasi berbentuk Kantor, serta 4 Organisasi berbentuk Kecamatan, yang diuraikan sebagai berikut : A. Organisasi Sekretariat : 1. Sekretariat

Daerah

bertanggungjawab

(Setda),

untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, oerganisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah Kota Parepare dan pelayanan publik serta berfungsi sebagai lembaga pusat koordinasi dari semua instansi/lembaga otonom dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare. 2. Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat (Sekwan), adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugastugas administrasi dan pelayanan di Lingkungan DPRD Kota Parepare. B. Organisasi Berbentuk Badan : 1. Inspektorat Daerah Kota Parepare, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian

terhadap

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari aparat pada semua instansi / lembaga otonom dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare.

5


2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), adalah

organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan tugas-tugas perencanaan, pengkajian dan penyusunan

rencana

peaksanaan

pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik. 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), adalah organisasi yang bertanggung jawab tugas-tugas administrasi dan

untuk melaksanakan

perencanaan pengembangan

kepegawaian daerah. 4. Badan

Lingkungan

bertanggung

Hidup,

jawab

adalah

untuk

organisasi

melaksanakan

yang tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup. 5. Badan Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas

bertanggung penyelenggaraan

jawab

untuk

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan

dengan

pembainaan

kesatuan

bangsa

serta

penyelenggraan perlidungan masyarakat. 6. Badan Pelayanan Kesehatan (RSUD. A. Makkasau), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam

lingkup

wilayah

Kota

Parepare maupun masyarakat umum. 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan,

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

6


8. Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan, adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas

bertanggung

jawab

penyelenggaraan

untuk

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan.

C. Organsasi Berbentuk Dinas : 1. Dinas Pekerjaan Umum (PU), adalah organisasi yang bertanggung

jawab

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan

publik

yang

berkaitan

dengan

bidang

pekerjaan umum dan prasarana wilayah. 2. Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

Pertambangan (PERINDAG KOPTAM), adalan organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi dan pertambangan. 3. Dinas Kesehatan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. 4. Dinas Pendidikan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 5. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Silpil, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

7


pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang ketenaga kerjaan, kependudukan dan catatan sipil. 6. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang penataan ruang, penataan kota dan pengawasan dan pengendalian bangunan. 7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan

publik

yang

berkaitan

dengan

bidang

pelayanan kebersihan/persampahan dan pertamanan. 8. Dinas Sosial, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 9. Dinas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(DPKD),

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan, penerimaan/ pendapatan daerah dan keuangan. 10. Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang darat

perhubungan/transportasi, dan

pelabuhan,

khususnya

pembinaan

dan

transportasi

penyebarluasan

informasi dan komunikasi.

8


11. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, (PKPK), adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas

bertanggung

jawab

penyelenggaraan

untuk

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan 12. Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Olahraga, Pemuda dan parawisata. D. Organisasi Berbentuk Kantor : 1. Kantor Pelatihan Kerja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan/ kursus ketenaga kerjaan. 2. Kantor

Pelayanan

bertanggung

Perizinan,

jawab

untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan. 3. Kantor

Perpustakaan,

Arsip,

dan

Dokumentasi,

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan

buku-buku

bacaan,

pengarsipan

dokumen-

dokumen dan pendokumentasian. 4. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan 9


dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Penyuluh. 5. Satuan

Polisi

bertanggung

Pamong jawab

Praja,

untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

pengamanan, penertiban dan pembinaan. E. Organisasi Pemerintahan Kecamatan, sebanyak 4 kecamatan (Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat, dan Soreang), adalah organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

pembangunan

dan

mengkoordinir

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

publik

serta

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan masing-masing kecamatan.

10


2.

Keadaan Pegawai

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008

No

Instansi / Lembaga/ Unit Kerja

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

3

42

63

17

125

2

Sekretariat DPRD

2

14

14

4

34

3

Inspektorat Daerah Kota

-

3

20

6

29

5

Badan Pelayanan Kesehatan

17

139

111

27

294

6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

6

18

6

30

7

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

-

9

28

3

40

8

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

2

4

13

6

25

9

Badan Lingkungan Hidup

-

5

12

4

21

10

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

-

15

25

13

53

11

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

-

2

9

4

15

12

Dinas PKPK

-

14

37

6

57

13

Dinas Kesehatan

-

30

65

7

102

14

Dinas Pendidikan

2

15

58

34

109

15

Dinas Pekerjaan Umum

-

14

30

3

47

16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

4

48

29

4

85

17

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil

2

6

34

4

46

18

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

6

17

18

4

45

19

Dinas Tata Kota dan Wasbang

-

8

20

5

33

20

Dinas Sosial

-

4

12

2

18

21

Dinas Perindag Koptam

1

12

34

4

51

22

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

1

35

51

3

90

23

Dinas Olahraga, Pemuda & Parawisata

-

7

10

6

23

24

Kantor Perpustakaan, arsip & dokumentasi

-

5

6

1

12

25

Kantor Pelayanan Perizinan

-

8

9

-

17

11


26

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

-

2

29

3

34

27

Kantor Pelatihan Kerja

-

3

22

10

35

28

Satuan Polisi Pamong Praja

5

51

10

1

67

29

Kecamatan Ujung

-

25

41

1

67

30

Kecamatan Soreang

1

25

54

1

81

31

Kecamatan Bacukiki

1

22

31

-

54

32

Kecamatan Bacukiki Barat

-

22

48

-

70

33

UPTD Rumah Potong Hewan

-

-

-

1

1

34

UPTD Pengelola Pendaratan Ikan

-

-

1

-

1

35

UPTD Rumah Sakit Kusta Lauleng

-

-

2

-

2

36

UPTD Puskesmas Cempae

-

13

18

-

31

37

UPTD Puskesmas Lakessi

-

22

20

-

42

38

UPTD Puskesmas Lapadde

-

17

20

1

38

39

UPTD Puskesmas Lompoe

-

13

14

-

27

40

UPTD Puskesmas Lumpue

-

8

23

-

31

41

UPTD Puskesmas Madising na Mario

-

26

13

-

39

42

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

-

3

8

12

23

43

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

-

-

1

-

1

44

UPTD Pemadam Kebakaran

2

16

2

-

20

45

UPTD Penerangan Jalan Umum

1

5

3

-

9

46

UPTD Pengelolaan Pasar

-

-

1

-

1

47

UPTD Pengelola Islamic Centre

-

-

1

-

1

48

UPTD Pengelola Mess Jakarta

-

-

-

1

1

49

Sekretariat KPU Kota Parepare

-

2

6

1

9

50

737

1094

205

2.086

JUMLAH

Sumber : 1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Darah Kota Parepare

12


Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008

No


Pendidikan ≤ SLTP

SLTA

DIPL

SI

S2

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

7

44

6

48

20

125

2

Sekretariat DPRD

1

16

2

11

4

34

3


-

6

1

19

3

29

5


18

67

150

45

14

294

6


-

4

1

20

5

30

7


-

6

5

24

5

40

8


2

10

4

7

2

25

9


-

8

3

6

4

21

10


-

21

6

26

-

53

11


1

4

5

2

3

15

12

Dinas PKPK

1

29

3

20

4

57

13

Dinas Kesehatan

1

26

32

39

4

102

14

Dinas Pendidikan

1

29

9

61

9

109

15


1

9

8

28

1

47

16


4

51

7

19

4

85

17


3

22

4

17

-

46

18


7

28

-

7

3

45

19


-

11

-

22

-

33

20

Dinas Sosial

-

5

3

10

-

18

21


3

22

1

20

5

51

22


1

46

2

36

5

90

23


-

8

2

11

2

23

24


-

3

3

5

1

12

25


-

6

-

10

1

17

26


-

9

3

21

1

34

13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepapre Tahun 2008 27


-

16

4

14

1

35

28


11

50

1

4

1

67

29

Kecamatan Ujung

3

32

4

24

4

67

30

Kecamatan Soreang

1

49

8

23

-

81

31

Kecamatan Bacukiki

3

32

-

18

1

54

32


3

40

5

21

1

70

33


-

-

-

-

1

1

34


-

1

-

-

-

1

35


-

-

1

-

1

2

36


-

9

17

4

1

31

37


-

8

25

9

-

42

38


1

7

24

5

1

38

39


-

4

20

3

-

27

40


-

6

17

7

1

31

41


-

8

24

7

-

39

42


1

4

3

15

-

23

43


-

-

-

1

-

1

44


2

18

-

-

-

20

45


1

5

-

3

-

9

46


-

-

1

-

-

1

47


-

-

-

1

-

1

48


-

-

-

1

-

1

49


1

1

1

5

1

9

78

780

415

JUMLAH

699 114

2086


14


Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkap Eselon Tertinggi dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008

No


Eselon II. a

II. b

III.a

III.b

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

1

6

10

-

30

47

2

Sekretariat DPRD

-

1

3

-

9

13

3


-

1

5

-

15

21

5


-

1

4

-

8

13

6


-

1

1

4

11

17

7


-

1

1

3

9

14

8


-

1

1

4

11

17

9


-

1

1

3

9

14

10


-

1

1

3

9

14

11


-

1

1

3

9

14

12

Dinas PKPK

-

1

1

4

11

17

13

Dinas Kesehatan

-

1

1

4

11

17

14

Dinas Pendidikan

-

1

1

4

15

21

15


-

1

1

4

11

17

16


-

1

1

3

12

17

17


-

1

1

4

11

17

18


-

1

1

3

9

14

19


-

1

1

3

9

14

20

Dinas Sosial

-

1

1

3

9

14

21


-

1

1

4

11

17

22


-

1

1

4

11

17

23


-

1

1

3

9

14

24


-

-

1

-

4

5

25


-

-

1

-

4

5

26


-

-

1

-

4

5

15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepapre Tahun 2008 27


-

-

1

-

4

5

28


-

-

1

-

4

5

29

Kecamatan Ujung

-

-

1

1

36

38

30

Kecamatan Soreang

-

-

1

1

48

50

31

Kecamatan Bacukiki

-

-

1

1

30

32

32


-

-

1

1

42

44

33


-

-

-

-

2

2

34


-

-

-

-

2

2

35


-

-

-

-

2

2

36


-

-

-

-

2

2

37


-

-

-

-

2

2

38


-

-

-

-

2

2

39


-

-

-

-

2

2

40


-

-

-

-

2

2

41


-

-

-

-

2

2

42


-

-

-

-

2

2

43


-

-

-

-

2

2

44


-

-

-

-

2

2

45


-

-

-

-

2

2

46


-

-

-

-

2

2

47


-

-

-

-

2

2

48


-

-

-

-

2

2

49


-

-

1

-

4

5

1

27

50

67

477

622

JUMLAH


16


1.2 Metode dan Ruang Lingkup Analisis Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana dijelaskan pada KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban,

dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; Selanjutnya metode analisis kinerja dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003. Ruang lingkup analisis kinerja adalah merupakan pembahasan atas kinerja

Pemerintahan

mengalokasikan, sumberdaya

dan

manusia,

Kota

Parepare

memanfaatkan sumberdaya

dalam

mengelola,

sumberdaya,

finansial,

dan

terutama

sumberdaya

ekonomi lainya. Dalam hal sumber daya finansial (keuangan), dilakukan analisis terhadap belanja aparatur yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan belanja operasi dan pemeliharaan, khususnya belanja modal dan analisis terhadap belanja publik. 1.3 Dasar Penyusunan LAKIP Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare, sebagaimana dalam tata urutan perundang-undangan serta peraturan daerah dan kebijakan lain di tingkat Kota Parepare, yang diuraikan sebagai berikut : A. Peraturan Tingkat Pemerintah Pusat  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;  TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korusi, Kolusi dan Nepotisme;

17


 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M/2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163/M/1998 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;  Keputusan Presiden Republik Indonesia 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;  Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/ 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Peraturan Tingkat Pemerintah Daerah 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah;

 Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);  Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).

18


BAB II RENCANA STRATEJIK Perencanaan stratejik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari

pembuatan

keputusan

yang

beresiko,

dengan

pemanfaatan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan

stratejik

instansi pemerintah

merupakan

integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem menajemen nasional. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliuti kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan organisasi Pemerintah Kota Parepare, sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana

pembangunan

Stratejik

secara

Daerah,

bertahap.

diperlukan

Olehnya

itu,

penyelenggaraan diperlukan

adanya

perencanaan sasaran untuk setiap tahun anggaran, sasaran tersebut juga memperhatikan aspek-aspek sasaran jangka panjang serta sasaran jangka pendek sebagaimana termaktub/termuat dalam nota kesepahaman

19


antara Pemerintah Kota dengan pihak DPRD Kota Parepare. Adapun sasaran

penyelenggaraan

roda

pemerintahan

pembangunan

dan

pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Parepare yang ingin dicapai dalam Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang ditempuh melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta kesejahteraan sosial. Demikian pula hanya dengan SDM aparatur yang diarahkan pada tersedianya sumberdaya aparatur yang mampu memberikan berbagai bentuk pelayanan yang baik dan bertanggung jawab, baik pelayanan publik maupun pelayanan keadministrasian dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare; 2. Mempercepat proses terwujudnya good governance, yang ditempuh melalui penyelenggaraan otonomi daerah secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab, penataan kelembagaan otonomi yang efesien dan efektif,

penegakan

supremi

hukum,

peningkatan

kualitas

perencanaan, peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan, menerapkan

prinsip-prinsip

demokratisasi,

pembinaan

dan

pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang ditempuh melalui peningkatan dan pengembangan industri perdagangan, pertanian, dan ketahanan pangan, koperasi, penanaman modal, parawisata, serta penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh struktur ekonomi serta menciptakan lingkungan hidup yang lestari, yang ditempuh melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efesien dan efektif dengan tetap memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas / mutu pelayanan publik, yang ditempuh melalui

peningkatan

kapasitas

organisasi/lembaga

otonom,

pengembangan kebijakan dan sistem informasi dan menajemen, 20


peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang meliputi bidang infrastruktur fisik, penataan ruang, penyediaan air bersih, permukiman dan perumahan serta pertanian; Dengan berdasar pada sasaran organisasi tersebut, maka diharapkan dapat

mengakselerasi

proses

tercapainya

visi,

misi

dan

tujuan

pembangunan daerah Kota Parepare 2.1 Rencana Stratejik Organisasi 2.1.1 Visi Penetapan

visi

sebagai

merupakan

suatu

bagian

langkah

dari

penting

perencanaan

dalam

stratejik,

perjalanan

suatu

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan

eksternal.

Oleh

karenanya,

visi

organisasi

juga

harus

menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu, visi dapat diubah dan disempurnakan. Visi Kota Parepare sebagaimana telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, yaitu : “Terwujudnya

Parepare

sebagai

Kota

Jasa,

Niaga

dan

Pendidikan menuju Kota Bandar Madani.” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : 1. Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan merupakan suatu amanah yang harus diraih dari berbagai aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan profesional. Menjadikan Kota Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan merupakan komitmen semua komponen masyarakat untuk menumbuhkembangkan perekono mian kota yang berbasis jasa dan niaga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi dari produk–produk

21


yang berbasis agroindustri dan menjadi pusat ekspor ke berbagai negara. Di sisi lain Kota Parepare sebagai pusat pelayanan pendidikan menengah ke atas dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan profesional. 2. Bandar Madani merupakan suatu tatanan kota pantai yang didasarkan pada nilai religius dan demokratis. Mewujudkan Parepare sebagai Bandar Madani, merupakan tekad serta diperlukan komitmen pemerintah dan segenap komponen masyarakat

yang maju

dengan

tatanan kehidupan

yang

demokratis, menumbuhkan tatanan kehidupan yang religius dalam keberagaman suku dan agama yang saling toleran, saling mengasihi sesama umat manusia dalam menjalin kerukunan dan kekeluargaan serta kebersamaan masyarakat kota. 2.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Proses pengembangan misi organisasi pemerintah pada umumnya memerlukan

banyak

input,

sehubungan

dengan

banyaknya

stekeholders dalam organisasi pemerintah. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam menajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah. Misi Kota Parepare dalam proses perumusanya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stekeholders) dan berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi.

22


Adapun Misi Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut :  Penetapan

pusat-pusat

pertumbuhan

kota

sebagai

kota

pelabuahan berdasarkan pada kehidupan mesyarakat yang agamis dan berkelanjutan;  Pembangunan Kota Parepare, dilaksanakan diatas landasan partisipatif, demokratis, dan nilai-nilai budaya lokal;  Penciptaan suasana nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman bahagia, dan sejahtera. Misi untuk pencapaian cita-cita pemerintah kota pareparekedepan tersebut, dimaksudkan pada; 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kota sesuai dengan struktur dan fungsi pemanfaatan ruang ( merujuk pada RTRW Kota Parepare ), seperti : pengembangan kawasan industri manufaktur dan pergudangan di Kelurahan Lapadde, Watang Bacukiki, Watang Soreang,

dan

Cappa

Ujung,

serta

Pusat

perdagangan/

pembelanjaan di kawasan Kota, pusat pelayanan transportasi di LumpuE; 2. Pengembangan kawasan-kawasan pelabuhan, yang secara perspektif diarahkan pada pengembangan fungsi pelabuhan sebagai inlet dan outlet yang melayani kota dan daerah lainnya (hal ini merujuk pada fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi terpadu/KAPET) 3. Kehidupan masyarakat yang agamais, yaitu seluruh aktivitas komponen masyarakat kota diarahkan dan berpedoman pada nilai-nilai agama, kerukunan hidup antar umat beragama, serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Berkelanjutan, pembangunan

ke

diarahkan

pada

terselenggaranya

depan

secara

berkesinambungan 23


sebagaimana yang telah direncanakan dan dirancang pada waktu sebelumnya. 5. Partisipatif, mendorong setiap komponen masyarakat kota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan bagi kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Demokratis, diaktualisasikan ke dalam prinsip kebersamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan sesuai prinsip-prinsip tatanan kehidupan bermasyarakat. 7. Nilai-nilai budaya lokal, diarahkan pada tata kehidupan berma syarakat berlandaskan pada budaya-budaya lokal yang hidup dan telah mentradisi dalam pergaulan masyarakat. 8. Nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman, bahagia dan sejahtera, diarahkan pada kehidupan kota sebagai suatu permukiman yang memenuhi syarat dan standar lingkungan fisik, kultur dan sosial. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran  Tujuan Tujuan adalah sasuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Kota Parepare menetapkan

tujuan

pembangunan,

sebagai

agenda

pembangunan daerah Kota Parepare , yang meliputi :  terselenggaranya tata pemerintahan yang baik;  pengembangan dan pmberdayaan pusat-pusat pertumbuhan yang bertumpu pada pembangunan sektor profil. 24


 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang kana dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran, atau tahunan. Sasaran merupakan bagi integral dari dokumen perencanaan stratejik Pemerintah Kota Parepare. Sasaran pembangunan Pemerintah Kota Parepare yang sebagai upaya mencapai tujuan, difokuskan pada pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan serangkaian rencana aksi/tindakan yang bersifat spesifik, dapat terukur/dinilai dan menantang, namun dapat dicapai dengan tetap berdasar pada orientasi pencapaian hasil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun sasaran pembangunan Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut : 1.

Terciptanya suasana politik yang kondusif;

2.

Terciptanya tata kepemerintahan yang baik;

3.

Penegakan Supremasi Hukum;

4.

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;

5.

Pembangunan sektor ketahanan ekonomi wilayah dan kota;

2.1.4 Kebijaksanaan dan Program Dalam

upaya

mencapai

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana strategis, maka perlu ditempuh langkah-angkah strategis dan kongkrit dalam bentuk perumusan dan penetapan kebijaksanaan dan program yang didasarkan atas pertimbangan bahwa strategi terpilih,hendaknya memenuhi hal-hal berikut ini : 1. Konsisten dengan lingkunganya, yang bebarti bahwa strategi tersebut sejalan dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat;

25


2. Serasi

dan

Sinergis

antara

satu

dengan

lainya

dalam

pelaksanaan strategi tersebut; 3. Terfokus pada adanya/tumbuhnya integritas potensi suberdaya dan koordinasi antar unit kerja dalam wilayah administrasi Kota Parepare (internal dan eksternal Pemkot Parepare) ; 4. Memiliki kemampuan untuk mendapatkan daerah pada posisi yang lebih kompetitif dan menjamin eksistensi Kota Parepare sebagai daerah otonom; 5. Mempertimbangakan aspek resiko dan memberikan kemudahan dalam

melakukan

kontrol

dan

pengendalian

dalam

pelaksanaanya; 6. Mempertimbangkan dan memerhatikan keberhasilan dan atau kegagalan dimasa yang lalu; 7. Mendapat dukungan dari segenap komponen (pemerintah dan masyarakat) sebagai wujud tanggung jawab sosial.  Kebijaksanaan Dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan sebelunya, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan yang merupakan suatu strategi yang menjabarkan upaya

pencapaian

tujuan

dan

sasaran.

Adapun

arahan

kebijaksanaan yang dituju mencakup : 1. Terciptanya sistem dan impelmentasi hukum yang respinsif dalampenyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; 2. Terciptanya Kondisi yang kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian kota yang

beerbasis

pada

perekonomian

rakyat,

sehingga

terbentuk sinergitas perekonomian wilayah; 3. Kemandirian lokal dengan menumbuhkembangakan dan pemberdayaan partisipasi semua lapisan masyarakat;

26


4. Penciptaan derajat keimanan dan ketakwaan dalam suasana yang kondusif serta terbinanya

kerukunan antar umat

beragama; 5. Pembaharuan kelembagaan masyarakat sebagai sistem sosial budaya; 6. Peningktan

mutu

pendidikan

dan

penyediaan

fasilitas

pelayanan pendidikan; 7. Pengembangan ketahanan masyarakat yang berkualitas, adaptif, dan memiliki kemampuan transpormasi; 8. Reaktualisasi pembangunan yang berkelanjutan; 9. Mewujudkan upaya-upaya upaya-upaya untuk meningkatkan interkoneksitas fungsional yang bersifat sinergi dari semua tatanan yang ada.  Program Program kerja adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari penetapan kebijaksanaan dalam upaya proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Program-program strategis dalam perencanaan strategis pembangunan Kota Parepare, adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Peningkatan disiplin aparatur; 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 5. Peiningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan keuangan; 6. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 7. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; 8. Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah; 9. Perencanaan pembangunan daerah; 10. Perbaikan sistem administrasi kearsipan;

27


11. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; 12. Peningkatan kualitas pelayanan informasi; 13. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 14. Penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan; 15. Penataan peraturan perundang-undangan; 16. Penataan daerah otonomi baru; 17. Penataan Pertanahan; 18. Penataan

penguasaan

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah serta peliharaan aset-aset Pemda Kota Parepare; 19. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 20. Peningkatan profesionalisme tenaga pemerintah dan aparat pengawasan; 21. Program Pembinaan dan Pengembangan Apartur; 22. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 23. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 24. Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan; 25. Tanggap darurat jalan dan jembatan; 26. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 27. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainya; 28. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 29. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 30. Pemerliharaan jalan umum; 31. Pembangunan infrastruktur pedesaan; 32. Pembinaan dan konservasi arsitektur bangunan tradisional dan bersejarah; 33. Penyusunan investasi jangka menengah bidang PU dan Cipta Karya; 34. Pengembangan kinerja pengelolaan persampaan; 35. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);

28


36. Penataan administrasi kependudukan; 37. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 38. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; 39. Peningkatan kesempatan kerja; 40. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; 41. Obat dan Perbekalan Kesehatan; 42. Pembangunan prasarana dan pasilitas perhubungan; 43. Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 44. Peningkatan pelayanan angkutan; 45. Pengendalian dan pengamanan lalulintas; 46. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 47. Kerjasama informasi dengan media massa; 48. Pengelolaan sumber PAD retribusi terminal, parkir, PKB, Perijinan tertentu, dan jasa aset terminal; 49. Pengelolaan kekayaan budaya; 50. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 51. Pengembangan pemasaran parawisata; 52. Pengembangan destinasi parawisata; 53. Pengembangan kemitraan; 54. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 55. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 56. Fasilitas pindah/ purna tugas PNS; 57. Peninkatan keberdayaan masyarakt pedesaan; 58. pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 59. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 60. Peningktan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 61. Penataan peraturan perundang-undangan; 62. pengembangan kinerja pengolaan persampahan; 63. Peningkatan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup; 64. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 65. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

29


66. Menginventarisasikan penanganan pengaduan masyarakat; 67. Peningkatan ketahanan pangan; 68. Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan; 69. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 70. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 71. Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna; 72. Pemanfaat potensi sunber daya hutan; 73. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 74. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 75. Perencanaan pengembangan hutan; 76. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir; 77. Pengembangan Perikanan tangkap; 78. Optimalisasi pngolahan dan pemasaran produksi perikanan; 79. Pelayanan kesehatan penduduk miskin; 80. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; 81. Pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit; 82. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Rencana

kinerja

Tahun

2008

adalah

merupakan

gambaran

mengenai kegiatan-kegiatan yang telh ditetapkan untuk dilaksanakan pada

tahun

2008

sebagaimana

tertuang

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2008. Adapun kegiatan-kegiatan dari masing-masing program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, diuraikan sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa surat menyurat;

2.

penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;

3.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;

4.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

5.

Penyediaan jasa administrasi keuangan; 30


6.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

7.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;

8.

Penyedian alat tulis kantor;

9.

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

10.

Penyedaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor;

11.

Penyediaan parelatan rumah tangga;

12.

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan;

13.

Penyediaan makanan dan minuman;

14.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

15.

Penyediaan bahan logistik kantor;

16.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;

17.

Pemeliharaan/rutin/ berkala gedung kantor;

18.

Pemerliharaan rutin kendaraan dinas/operasional;

19.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

20.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;

21.

Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur;

22.

Pemeliharaan rutin/ berkala buku perpustakaan;

23.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

24.

Pengadaan mebeleur;

25.

Pengadaan peralatan gedung kantor;

26.

Rehabilitasi/ sedang/berat gedung kantor;

27.

Pembangunan Gedung kantor (Lanjutan Tahun 2007);

28.

Pembangunan rumah jabatan;

29.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

30.

Pengadaan jaringan listrik perumahan PNS;

31.

Pembangunan dan pemeliharaan saran peribadatan;

32.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;

33.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas;

34.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

35.

Pengadaan pakian dinas beserta perlengkapanya;

36.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

37.

Pengadaan pakaian kerja lapangan;

38.

Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya;

39.

Pelayanan kegiatan pemadam kebakaran;

40.

Pendidikan dan pelatihan formal; 31


41.

bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

42.

Petihan pengelolaan hidup merencanakan masa depan;

43.

Penataan kelembagaan;

44.

Pembinaan kelompok budaya kerja;

45.

Peningkatan karya prestatif;

46.

Pelatihan administrasi pertanahan;

47.

Pelatihan standar pelayanan minimal (SPM) kecamatan dan kelurahan;

48.

Sertifikasi nasional pimpinan kgiatan pengadaan barang dan jasa;

49.

Kursus/diklat pembinaan penyidik PNSD;

50.

Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD;

51.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah;

52.

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah;

53.

Kegiatan pra survey dan PHO;

54.

Penyusunan lapran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

55.

Penyusunan Laporan keuangan semesteran;

56.

Penyusunan Pelaporan prognasis relaisasi anggaran;

57.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

58.

penyusunan anggaran SKPD;

59.

Pengadaan sistem pengelolaan keuangan daerah (lanjutan tahun 2007);

60.

Pembinaan administrasi, pelaporan, pengendalian kinerja kegiatan;

61.

Operasional pengelolaan keuangan sumbangan pihak ketiga;

62.

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

63.

Koordinasi penyelesaian permasalahan tranportasi perkotaan;

64.

Peningkatan kempuan teknis aparat perencana;

65.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik;

66.

Penetapan RPJPD;

67.

Penyusunan rancangan rencana menengah daerah (RPJMD);

68.

Penetapan RPJMD;

pemantauan,

pembangunan

dan

jangka

32


69.

Penyusunan rancangan RKPD;

70.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD;

71.

Monitorinf, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

72.

Penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

73.

Pengumpulan data;

74.

Pengklasifikasian data;

75.

Pengadaan saran penyimapanan;

76.

Penyusunan sistem katalog data;

77.

Pemeliharaan rutin/berkala penyimpanan arsip

78.

Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah;

79.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data;

80.

Sosialisasi/ penyuluhan pemerintah;

81.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

82.

Tindak lanjut hasil pengawasan;

83.

Publikasi peraturan rekomendasi;

84.

Publikasi peraturan perundang-undangan;

85.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ penangan masalah hukum pemda;

86.

Bintek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

87.

Sosialisasi masalah-masalh pertanahan sekota parepare;

88.

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan;

89.

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;

90.

Publikasi Peraturan perundang-undangan;

91.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

92.

Kajian peraturan perundang-undangandaerah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian natar peraturan perundang-undangan;

93.

Himpunan publikasi perda/ peraturan perundang\-undangan;

94.

Himpunan penyusunan sambutan walikota;

95.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

96.

Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan;

sarana

kearsipan

pembangunan

pengolahan

dilingkungan

perundang-undangan/

dan

instansi

penyelesaian

33


97.

Pengadaan buku-buku administrasi kec. kel. RW dan RT;

98.

Bintek administrasi dan pelayanan kecamatan dan kelurahan;

99.

Pemekaran kecamatan dan kelurahan;

100.

Pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan;

101.

Pebuatan tepal batas wilayah kota parepare dengan kab. sidrap;

102.

Pembuatan tepal kab.pinrang;

103.

Pembebasan, pengadaan dan pensertifikasian tanah aset Pemda;

104.

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

105.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;

106.

Seleksi penerimaan calon PNS;

107.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;

108.

Pembangunan/pengembangan sistem informsi kepegawaian;

109.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

110.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;

111.

Pemberia bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN;

112.

Tim peneliti penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya;

113.

Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT;

114.

Pembangunan jalan;

115.

Pembangunan jembatan;

116.

Pemabangunan saluran drainase/gorong-gorong;

117.

Rehab/pemeliharaan jalan;

118.

Rehab/pemeliharaan jalan rutin;

119.

Rehab/pemeliharaan talaud bronjong;

120.

Dana bantuan penanggulangan pasca bencana alam;

121.

Pengadaan alat-alat berat;

122.

Rehab/pemeliharaan alat-alat berat;

123.

Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi;

124.

Perencanaan pembangunan saluran irigasi;

125.

Pembangunan jaringan air bersih /air minum;

126.

Pelayanan sanitasi sederhana;

127.

Renovasi baruga LompoE;

batas

wilayah

kota

parepare

dengan

34


128.

Pembangunan Pasar Lakessi;

129.

Pembangunan peningkatan infrastruktur;

130.

Pembangunan tribun tertutup stadion;

131.

Dana pendamping bencana alam;

132.

Pemeliharaan rutin lampu jalan;

133.

Materisasi jaringan lampu jalan;

134.

Pemasangan/Pengadaan Lampu Jalan;

135.

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan;

136.

Refitalisasi kolam renang ujung lare;

137.

Rehabilitasi bangunan tradisional dan Bersejarah;

138.

Penyusunan bidang investasi jangka menengah bidang PU;

139.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

140.

Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana TPA;

141.

Penataan RTH;

142.

Pembuatan taman di SMA unggulan;

143.

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;

144.

Pelatihan tenaga pengelola SIAK;

145.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan;

146.

Pengelolaan dalam kependudukan;

147.

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;

148.

Penyusunan kebijakan kependudukan;

149.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

150.

Pelayanan orang terlantar;

151.

Rehabilitasi tempat-tempat bersejarah;

152.

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja;

153.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;

154.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;

155.

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan;

156.

Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

157.

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;

penyusunan

Laporan

informasi

35


158.

Pengadaan obat publik kesehatan dan pengelolaan gedung pengelola obat publik;

159.

Perencanaan perhubungan;

160.

Reabilitasi/pemeliharaan rambu lalulintas;

161.

Penyuluhan bagi para sopir untuk meningkatkan keselamatan;

162.

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya;

163.

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;

164.

Pengadaan marka jalan;

165.

Pengadaan/ dan Pemasangan pengatur lalu lintas;

166.

Pembinaan dan komunikasi;

167.

Pengadaan alat studio dan komunikasi;

168.

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;

169.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan;

170.

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;

171.

Penyebarluasan informasi dalam bentuk porfil dan pertunujukan median tradisional;

172.

Penyebarluasan informasi hasi-hasil pembangunan;

173.

Pelayanan pungutan retribusi terminal dan check pint;

174.

Pelayanan jasa parkir tepi jalan umum;

175.

Pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;

176.

Pelayanan perizinan tertentu;

177.

Pelayanan jasa pemakaian aset terminal;

178.

Sumbangan daya guna informasi;

179.

Pengelolaan karya cetak dan karya rekan;

180.

Pelaksanaan identifikasi unggulan daerah;

181.

Pengembangan jaringan kerja saran promosi parawisata;

182.

Pelaksanaan promosi parawisata nusantara didalam dan diluar negeri;

183.

Peningkatan parawisata;

184.

Pengembangan daerah tujuan wisata;

185.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan parawisata;

pembangunan

dan

prasarana

pengembangan

dan

jaringan

dan

informasi

pengembangan

pembangunan

sarana

fasilitas

dan

dan

olahraga

prasaran

36


186.

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja;

187.

Penyusunan sistem informasi layanan publik;

188.

Penyediaan ISO 9001:2000;

189.

Pemulangan pegawai yang pensiun;

190.

Pemulangan pegawai yang tewas dalam tugas;

191.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;

192.

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;

193.

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan;

194.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

195.

Pemberian stimulasi pembangunan desa;

196.

Pembahasan rancangan peraturan daerah;

197.

Dialog denga tokoh masyarakat, dengan pejabat pemerintah;

198.

Rapat kerja alat kelengkapan dewan;

199.

Rapat-rapat paripurna;

200.

Kegiatan Reses;

201.

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam propinsi;

202.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;

203.

Sosalisasi peraturan perundang-undangan;

204.

Pelaksanaan penyidikan hak angket;

205.

Kilas balik ke-4 DPRD Kota Paepare;

206.

Penyusunan program kerja DPRD;

207.

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan;

208.

Publikasi peraturan perundang-undangan;

209.

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan daerah;

210.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persamapahan;

211.

Bimibingan teknis persampahan;

212.

Koordinasi penilaian Kota Sehat/ ADIPURA;

213.

Peningkatan peranserta lingkungan hidup;

214.

Peningkatan pengelolaan lingkunga pertambangan;

215.

Pengembangan data dan informasi lingkungan;

masyarakat

dalam

pengendalian

37


216.

Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;

217.

Pembentukan masyarakat;

218.

Pembinaan Imtaq kemasyarakatan;

219.

Operasional tim pembaharuan pengadaan barang dan jasa;

220.

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah;

221.

Pengembangan pembenihan pembibitan;

222.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

223.

Penyusunan indikator dan pemetaan rawan pangan di Kota Parepare;

224.

Dana bantuan tanaman pangan;

225.

Pengembangan pembenihan pembibitan;

226.

Peningkatan kesejahteraan pertanian/perkebunan;

227.

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak;

228.

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan;

229.

Penyuluhan pemasaran hasil produksi peternakan;

230.

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna;

231.

Pengembangan HPT dan Agrowisata kompleks hutan Alitta;

232.

Pengembangan kelompok tani hutan rakyat Alitta;

233.

Pengamanan kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan;

234.

Pengembangan Hutan Kota JompiE;

235.

Optimalisasi kelembagaan ekonomi nelayan;

236.

Pembangunan tampat pelelangan ikan;

237.

Pengembangan tangkap;

238.

Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan;

239.

Pelayanan kesehatan keluarga miskin Kota Parepare;

240.

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

241.

Pembangunan kamar jenazah;

242.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah padat kimia rumah sakit;

243.

Rehabilitasi bangunan sakit;

unit

khusus

penanganan

melalui

MTQ

dan

pengaduan organisasi

tenaga

penyuluh

lembaga usaha perdagangan perikanan

38


244.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;

245.

Pengadaan Obat-obatan rumah sakit;

246.

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;

247.

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit;

248.

Pengembangan tipe rumah sakit;

249.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit;

250.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan;

251.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance dan jenazah;

252.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil rumah sakit;

253.

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis;

39


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi Pemerintah. Oleh karena itu sejauhmana instansi pemerintah mau dan mampu melakukan evaluasi atas dirinya dan dapat dipakai sebagai indikator tinggi rendahnya akuntabilitas instansi tersebut. Karenanya, evaluasi kinerja merupakan satu bagian penting dalam siklus akuntabilitas instansi, khususnya dalam sistem pengembangan AKIP (Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah). Secara umum evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Secara khusus tujuan evaluasi dapat ditentukan pada saat mendesain evaluasi yang dikehendaki. Evaluasi memerankan berbagai fungsi yaitu : 1. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu. 2. Memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

tujuan

dan

target.

Nilai

diperjelas

dengan

mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang 40


kebijakan,

program

dan

kegiatan.

Evaluasi

dapat

pula

menyumbangkan rekomandasi bagi mendefenisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain. 4. Evaluasi

memiliki

tujuan

pokok

melihat

seberapa

besar

kesenjangan antara pencapaian kinerja kagiatan dan program dengan harapan atau rencana yang sudah ditetapkan. Jadi evaluasi bukan untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan. Langkah

selanjutnya

adalah

bagaimana

mengurangi

dan

menutup kesenjangan tersebut. Karenanya fungsi evaluasi dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu : 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi 2. Mamberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sedangkan manfaat evaluasi itu sendiri dapat berupa keuntungankeuntungan yang dapat diperoleh seperti : 1. Manfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; 2. Manfaat untuk pengambilan keputusan 3. Manfaat untuk tujuan pengendalian program/kegiatan; 4. Manfaat untuk perbaikan input, proses, dan output, perbaikan tatanan atau sistem dan prosedur. 3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja dilakukan pada saat penyusunan LAKIP ini, meskipun secara ideal penetapan indikator kinerja dilakukan pada saat perencanaan kegiatan. Penetapan indikator kinerja belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat belum tersedianya sistem pengukuran kinerja yang akan menghasilkan data serta informasi yang diperlukan. Indikator kinerja yang dapat ditetapkan sampai pada tahap ini, masih sebatas indikator kinerja input, output dan outcome. Sedangkan indikator kinerja yang lain yaitu benefit dan 41


inpact kegiatan belum dapat ditetapkan karena kesulitan dalam menetapkan indikator/parameter terukurnya. Disamping itu, jangka waktu yang relatif singkat, belum memungkinkan adanya pengukuran kinerja kedua indikator tersebut. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan disajikan secara jelas pada Tabel Lampiran 1 & 2 khususnya untuk sasaran dan kegiatan. 3.1.2. Pemberian Bobot Pemberian bobot masing-masing kelompok indikator kinerja dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembobotan, yaitu kelompok indikator kinerja impact diberi bobot lebih tinggi dari benefit, indikator kinerja benefit diberi bobot lebih tinggi dari outcome, indikator kinerja outcome diberi bobot lebih tinggi dari output, dan indikator kinerja output diberi bobot lebih tinggi dari input. Namun demikian, kelompok indikator kinerja benefit dan impact belum dapat diisi karena indikatornya belum ditetapkan. Selanjutnya masing-masing indikator kinerja untuk kegiatan, program dan kebijaksanaan diberi bobot dapat berupa angka kuantitatif maupun prosentase rencana tingkat capaian (target) pada tahun 2008, berdasarkan arahan/bobot program dan kebijaksanaan pada rencana strategis yang telah ditetapkan melalui PERDA Nomor 15 Tahun 2002 Hasil pemberian bobot secara rinci dapat dilihat dalam formulir Tabel Lampiran 3. 4 & 5. 3.1.3. Penetapan Kategori Nilai Capaian Kinerja Dengan mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (Kep. Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2003.

42


3.1.4. Pengukuran Kinerja Kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana. Sebagian satuan dan sasaran indikator kinerja diambil dari dokumen APBD 2008. Sebagian besaran realisasi tidak dapat diukur secara akurat, karena belum tersedianya sistem pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3. Untuk perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi sebagai berikut ; 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian

3.1.5 Hasil Evaluasi Kinerja Dari hasil pengukuran, nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan organisasi Pemerintahan Daerah (Kota Parepare) untuk Tahun Anggaran 2008 sebanyak 253 kegiatan berada pada kisaran 0,0%121,33% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

43


Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan T.A. 2008

No.

Capaian Kinerja Predikat/Kategori Kegiatan Kinerja

Jumlah Kegiatan

Persentase

1

 85

Sangat Berhasil

198

78,26 %

2

70 -  85

Berhasil

18

7,11%

3

55 -  70

Cukup Berhasil

6

2,37 %

4

 35

Kurang Berhasil

31

12,25 %

253

100 %

Jumlah Kegiatan

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3

Nilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja untuk kelompok program untuk tahun anggaran 2008 berkisar antara 0,0%-100% yang dapat dikelompkkan sebagai berkiut : Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Program T.A. 2008

No.


Jumlah Kegiatan

Persentase

1

 85

Sangat Berhasil

55

67,07%

2

70 -  85

Berhasil

15

18,29%

3

55 -  70

Cukup Berhasil

5

6,10%

4

 35

Kurang Berhasil

7

8,54%

82

100 %

Jumlah Kegiatan Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 4

44


Nilai capian kinerja masing-masing indikator kinerja untuk kelompok kebijaksanaan untuk tahun anggaran 2008 berkisar antara 80,45% s/d 98,87% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kebijaksanaan T.A. 2008

No.


Jumlah Kegiatan

Persentase

1

 85

Sangat Berhasil

6

80,00 %

2

70 -  85

Berhasil

2

20,00 %

3

55 -  70

Cukup Berhasil

0

0,00 %

4

 35

Kurang Berhasil

0

0,00 %

8

100,00 %

Jumlah Kegiatan Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5 3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 3.2.1 Analisis Keberhasilan

Kinerja Pemerintah Kota ParepareTahun 2008 memperoleh predikat Sangat Baik atau dengan capaian kinerja 91,14% terutama disebabkan oleh beberap hal, antara lain : a. Adanya efesiensi penggunaan dana, dimana target/realisasi kegiatan dapat dicapai dengan dana dan sumberdaya lainnya yang lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. b. Adanya dukungan SDM/Aparatur Pemerintah Kota Parepare dengan kualitas yang relatif memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang diembanya.

45


3.2.2.Analisis Kelemahan Dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

yang

dibawah

kewenangan organisasi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2008, juga terdapat beberapa kelemahan, dalam artian bahwa pencapaian kinerja belum optimal sebagaimana yang direncanakan, yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja kelompok sasaran. Kegiatan yang tidak terlaksana secara total dan kegiatan yang tidak terlaksana secara keseluruhan sampai akhir tahun 2008, dapat dilihat pada lampiran 2 dimana besarnya persentase pencapaian rencana tingkat capaian < 35%. 3.2.3. Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang,

diperlukan

langkah-langkah

perbaikan

dan

peyempurnaan sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada; 2. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana dekonsentrasi; 3. Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan, baik secara internal maupun eksternal; 4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan; 5. Penyedian data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja. 3.3. ASPEK KEUANGAN Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kota

Parepare tahun 2008 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam

46


APBD Tahun 2003 yang disahkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggarab Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2008, dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 89 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2008, secara garis besar terdiri atas 3 (dua) bagian; yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dimana dalam Pendapatan diuraikan mengenai sumber-sumber perolehan dana, pada bagian Belanja diuraikan mengenai penggunaan dana dan pada bagian Pembiayaan Daerah diuraikan mengenai menerimaan dan pengeluaran pembiayaan Garis besar APBD Tahun 2008 dan realisasinya untuk organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare diuraikan sebagai berikut:

47


1. Pendapatan No Urut

Uraian

1 1

2 Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Restribusi Daerah

1.1.3

1.1.4

1.2 1.2.1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah (Rp) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4 323.849.836.250 339.547.418.520

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

%

5=4-3 15.697.582.000

6=5:3 4,85

26.636.604.520,00

28.022.740.320,00

1.386.135.800,00

5,20

3.397.298.120,00

3.598.208.920,00

200.910.800,00

5,91

17.307.806.400,00

18.368.706.400,00

1.060.900.000,00

6,13

956.000.000,00

1.105.325.000,00

149.325.000,00

15,62

4.975.500.000,00

4.950.500.000,00

(25.000.000,00)

(0,50)

289.313.232.000,00

292.558.232.000,00

3.245.000.000,00

1,12

20.094.812.000,00

23.339.812.000,00

3.245.000.000,00

16,15

1.2.2

Dana Alokasi Umum

228.255.420.000,00

228.255.420.000,00

0,00

0,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

40.963.000.000,00

40.963.000.000,00

0,00

0,00

7.900.000.000,00

18.966.446.200,00

11.066.446.200,00

140,08

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1

Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Dana Darurat

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

7.900.000.000,00

11.084.089.000,00

3.184.089.000,00

40,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.882.357.200,00

3.882.357.200,00

0,00

323.849.836.520.000

339.547.418.520,00

15.697.582.000,00

4,85

Dana Bagi Hasil Pajak dari 1.3.3

Provinsi dan Pemerintah daerah Lainya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari

1.4.5

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainya Jumlah Pendapatan

48


2. Belanja No Urut

Uraian

1

2

Jumlah (Rp) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4

Bertambah/(Berkurang) (Rp)

%

5=4-3

6=5:3

2.

BELANJA DAERAH

377.408.277.763,00

418.510.986.139,47

41.102.708.376,4

10,89

2.1

Belanja tidak langsung

166.184.662.710,00

189.120.151.943,47

22.935.489.233,47

13,80

2.1.1

Belanja Pegawai

146.661.831.260,00

165.606.723.893,47

18.944.892.633,47

12,92

2.1.2

Belanja Bunga

8.003.300.000,00

8.003.300.000,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Belanja Hibah

3.524.351.450,00

3.624.351.450,00

100.000.000

2,84

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

7.645.180.000,00

11.577.537.200,00

3.932.357.200

51,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.000,00

308.239.400,00

(41.760.600)

(11,93)

211.223.615.053,00

229.390.834.196,00

18.167.219.143

8,60

Belanja Bagi Hasil Kepada

2.1.6

Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan

2.1.7

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

19.028.093.300,00

19.726.373.500,00

698.280.200

3,67

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

58.909.502.011,00

67.426.177.876,00

8.516.675.858

14,46

2.2.3

Belanja Modal

133,286.019.742,00

142.238.282.820,00

8.952.263.078

6,72

Jumlah Belanja

377.408.277.763,00

418.510.986.139,47

41.102.708.376,4

10,89

Surplus /(Defisit)

(53.558.441.243)

(78.963.567.619,47)

(25.405.126.376,47)

47,43

49


3. Pembiayaan Daerah No Urut 1 3 3.1

Uraian 2 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan

Jumlah (Rp) Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 3 4 58.602.642.274 78.963.567.619

Bertambah/(Berkurang)

5=4-3 20.360.925.345

6=5:3 34,74

71.309.342.274

91.716.767.619,47

20.407.425.345,47

28,62

30.109.342.274

50.516.767.619,47

20.407.425.345,47

26,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.200.000.000

41.200.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.309.342.274

91.716.767.619,47

20.407.425.345,47

28,62

12.706.700.000

12.753.200.000

46.500.000

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000

2.000.000.000

0,00

0,00

10.706.700.000

10.706.700.000

46.500.000

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

12.706.700.000

12.753.200.000

46.500.000

0,37

58.602.642.274

78.963.567.619,47

20.360.925.354,47

34,74

5.044.201.031

0,00

(5.044.201.031)

(100)

(Rp)

%

Sisa Lebih Perhitungan 3.1.1

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.2 3.1.3

3.1.4

3.1.5 3.1.6

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 3.2.1

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal 3.2.2

(Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008

50


BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Parepare sebagaimana dalam APBD Tahun Anggaran 2003, dengan kinerja organisasi yang dicapai sebesar 91,14% (Sangat Berhasil), merupakan kerja keras dari segenap komponen (stakeholders) yang ada di Kota Parepare untuk berpastisipasi secara aktif dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini perlu terus dipertahankan, agar kinerja organisasi dapat terus dipertahankan dan atau ditingkatkan, sehingga proses percepatan untuk menuju terwujudnya masyarakat sejahtera yang berkelanjutan serta menuju terciptanya Kota Parepare sebagai pusat jasa, niaga, dan pendidikan dapat terlaksana secara berkelanjutan. Meskipun demikian, diantara keberhasilan tersebut juga masih ditemui berbagai kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi kegagalan itu, bukan disebabkan oleh kelalaian dan atau ketidakmampuan sumberdaya, tetapi semata-mata karena aspek ruang/waktu yang relatif singkat untuk merealisasikan kegiatan pembangunan. Kegagalan dalam hal ini terutama kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik yang memang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikanya, sehingga kualitaspun dapat lebih terjamin. Dengan mengambil pelajaran dari berbagai kegagalan dan kendala tersebut, maka Pemerintah Kota Parepare mencoba untuk mengantisipasi melalui pendekatan yang relevan dan berupaya untuk mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga target waktu dan finansial dapat direalisasikan untuk tahun anggaran berikutnya.

51


IKHTISAR EKSEKUTIF Bahwa dalam mewujudkan good governance, maka pemerintah termasuk

Pemerintah

mewujudkan

aspirasi

Daerah

Kota

Parepare

masyarakatnya

secara

diharapkan terbuka,

dapat

jujur,

dan

bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Dalam upaya mewujudkan sistem pertanggungjawaban tersebut, pemerintah

pusat

telah

menetapkan

Instruksi

Presiden

Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan

penjelasan

pengalokasian

sumberdaya

dan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Laporan

Akuntabiltas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam Wilayah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2008, yang mana diharapkan dapat pula memberikan umpan balik yang dapat bermanfaat dan menjadi alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah (organisasi) yang pada giliranya mencapai pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2008, telah mengalami perkembangan dan perubahan format pertanggungjawaban sebagaimana telah dipaparkan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 i


sebagai penyempurnaandari Kep. LAN No : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP. Disamping itu, LAKIP ini disusun dengan mengacu

pada

arahan

kebijakan

dan

program

pembangunan

sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik Pembangunan Kota Parepare yang telah ditetapkan melalui PERDA No. 5 Tahun 2002 serta mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana

tertuang

dalam

Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 . Kota Parepare sebagai suatu daerah otonom dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan beberapa Lembaga/Instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun lembaga /instansi yang telah ditetapkan sebagai instansi otonom berdasarkan peraturan daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare , yang terdiri atas ; 2 Organisasi Sekretariat, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ; 8 Organisasi berbentuk Badan, yaitu : Inspektorat Daerah Kota Parepare, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ; 12 Organisasi Berbentuk Dinas, yaitu ; Dinas

Pendidikan,

Dinas

Pekerjaan

Umum,

Dinas

Perindustrian, ii


Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Dinas Olahraga Pemuda dan Parawisata, dan 4 Organisasi berbentuk kantor, yaitu ; Kantor Pelatihan Kerja, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Kantor Pelayanan Perizinan. 4 Organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan, yaitu ; Kec. Soreang, Kec, Ujung, Kec. Bacukiki, dan Kec. Bacukiki Barat. Sedangkan Jumlah pegawai struktural dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2008 sebanyak 2.086 orang. Dalam

menjalankan

pelayanan publik dalam

roda

pemerintahan,

rangka

mewujudkan

pembangunan

dan

prinsip-prinsip good

governance serta mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik 2003-2008, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk jangka waktu menengeh sebagaimana diuraikan sebagai beikut : Pembangunan daerah Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam pola dasar Pembangunan Kota Parepare tahun 2003-2008, bertujuan untuk : 1. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik; 2. Pengembangan dan pmberdayaan pusat-pusat pertumbuhan yang bertumpu pada pembangunan sektor profil. Sedangkan sasaran Pembangunan Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terciptanya suasana politik yang kondusif; 2. Terciptanya tata kepemerintahan yang baik;

iii


3. Penegakan Supremasi Hukum; 4. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; 5. Pembangunan sektor ketahanan ekonomi wilayah dan kota; Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka pemerintah Kota Parepare telah menerapkan berbagai strategi operasional, yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Terciptanya

sistem

dan

impelmentasi

hukum

yang

respinsif

dalampenyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; 2. Terciptanya Kondisi yang kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian kota yang beerbasis pada perekonomian rakyat, sehingga terbentuk sinergitas perekonomian wilayah; 3. Kemandirian

lokal

dengan

menumbuhkembangakan

dan

pemberdayaan partisipasi semua lapisan masyarakat; 4. Penciptaan derajat keimanan dan ketakwaan dalam suasana yang kondusif serta terbinanya kerukunan antar umat beragama; 5. Pembaharuan kelembagaan masyarakat sebagai sistem sosial budaya; 6. Peningkatan mutu pendidikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan; 7. Pengembangan ketahanan masyarakat yang berkualitas, adaptif, dan memiliki kemampuan transpormasi; 8. Reaktualisasi pembangunan yang berkelanjutan; 9. Mewujudkan

upaya-upaya

upaya-upaya

untuk

meningkatkan

interkoneksitas fungsional yang bersifat sinergi dari semua tatanan yang ada.

iv


Sedangkan strategi operasional dalam bentuk program terdiri atas 82 program. Selanjutnya strategi dalam bentuk kegiatan, khususnya pada Tahun Anggaran 2008, telah ditetapkan 253 jenis kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan sebagai langkah operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut : 1. Kinerja kegiatan untuk tahun 2008, diperoleh gambaran bahwa dari 253 jenis kegiatan, terdapat 78,26 % (198) kegiatan tergolong sangat baik/sangat berhasil, 7,11% (18) kegiatan tergolong berhasil, 2,37% (6) kegiatan tergolong cukup barhasil dan 12,25 % (31) kegiatan tergolong kurang berhasil. 2. Kinerja program, diperoleh gambaran bahwa dari 82 jenis program, terdapat 67,07 % (55) kegiatan tergolong sangat baik/sangat berhasil, 18,29 % (15) kegiatan tergolong berhasil, 6,10 % (5) kegiatan tergolong cukup barhasil dan 8,54 % (7) kegiatan tergolong kurang berhasil. 3. Kinerja

kebijaksanaan,

9

kebijaksanaan

(agenda

utama)

pembangunan, 7 kebijaksanaan tergolong sangat berhasil (> 85 %) dan 2 Kebijaksanaan tergolong berhasil (< 85 %) Sedangkan nilai capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2008 termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai capaian sebesar 91,14 %. Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

v


1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada; 2. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana dan dekonsentrasi. 3. Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. 4. Meningkatkan

upaya-upaya

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan kegiatan. 5. Penyediaan data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran kinerja. Demikian uraian singkat mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2008, dan secara jelas diuraikan dalam Laporan ini. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak (stakeholders) yang telah banyak berpartisipasi untuk turut serta dalam pengelolaan, pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik dan bertanggung jawab menuju kesejahteraan rakyat yang berkelanjuta dan terwujudnya Kota Parepare sebagai pusat niaga, jasa dan pendidikan.

Parepare, 27 Maret 2009 WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

vi


DAFTAR ISI IKHTISAR EXECUTIVE ................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1. Gambaran Umum ....................................................................

1

1.1.1. Latar Belakang ............................................................. 1.1.2. Gambaran Singkat Organisasi ......................................

1 4

1.2. Metode dan Ruang Lingkup Analisis Kinerja ............................

17

1.3. Dasar Penyusunan LAKIP ........................................................

17

RENCANA STRATEJIK ..................................................................

19

2.1. Rencana Stratejik Organisasi .................................................

21

BAB II

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

Visi .............................................................................. Misi ............................................................................... Tujuan dan Sasaran ..................................................... Kebijaksanaan dan Program.........................................

21 22 24 25

2.2. Rencana Kinerja .....................................................................

30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................

24

3.1. Evaluasi Kinerja ......................................................................

24

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

Penetapan Indikator Kinerja.......................................... Pemberian Bobot .......................................................... Penetapan Kategori Nilai Capaian Kinerja .................... Pengukuran Kinerja ...................................................... Hasil Evaluasi Kinerja ...................................................

41 42 42 43 43

3.2. Analisis Kinerja Capaian .........................................................

45

3.2.1. Analisis Keberhasilan ................................................... 3.2.2. Analisis Kelemahan ...................................................... 3.2.3. Strategi Pemecahan Masalah .......................................

45 46 46

3.3. Aspek Keuangan ....................................................................

46

BAB IV PENUTUP .......................................................................................

51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii


DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkap Eselon Tertinggi Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Program Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kebijaksanaan

viii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Stratejik Tahun 2003 s/d 2008

Lampiran 2

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Program

Lampiran 4

Pengukuran Kebijaksanaan

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Organisasi

ix

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA PAREPARE TAHUN 2008

Recommend Documents