Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari programprogram

atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud

sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat

bagi

dipandang seperti

masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya

sebagai kinerja, bukan

kemampuan

menyerap

anggaran

persepsi yang ada selama ini. Sedangkan orientasi pada input,

terutama anggaran seperti yang selama

ini dijalankan,

hendaknya

ditinggalkan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitinate sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Good

governance

yang

dimaksud

adalah

merupakan

proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service oleh karena itu agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 masyarakat. Good governance yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas, profiiesional serta etos kerja dan moral tinggi . Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilias pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini digunakan adalah

(AKIP)

ditetapkan dalam

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan kemudian melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja, Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

serta

dengan

ditetapkannya pedoman terbaru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu

instansi

keberhasilan

atau

pemerintah kegagalan

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tujuan-tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada

semua

aspek

kegiatan,

umumnya meliputi

aspek managerial,

teknis dan keuangan. Keputusan Menpan tersebut dimaksudkan sebagai acuan

bagi

Akuntabilitas

setiap Kinerja

instansi

pemerintah dalam menyusun Laporan

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) sebagai wujud

akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Pemerintah(LAKIP) merupakan media Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Akuntabilitas Kinerja Instansi

pertanggungjawaban

yang

berisi 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat,

menjadikan

instansi pemerintah yang akuntabel

sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi umpan

masyarakat balik

bagi

meningkatkan

dan lingkungannya, menjadikan masukan pihak-pihak

yang

kinerja instansi

berkepentingan

pemerintah,

serta

dalam

dan

rangka

terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sesuai Permenpan Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Bupati/Walikota berkewajiban menyusun Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

menyampaikannya kepada Presiden melalui

(LAKIP)

dan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2012 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

Pemerintahan

Kota Parepare

Tahun Anggaran 2012. Sedangkan tujuannya adalah: a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,pelaporan dan

evaluasi

kinerja

Pemerintah

Kota Parepare selama Tahun

Anggaran 2012; b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Parepare pada

tahun

masukan

2012, untuk

dalam

rangka

kemudian

diharapkan

memperbaiki

dapat diperoleh

kinerja Pemerintah Kota

Parepare di masa yang akan datang;

Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 c. Untuk

mendorong

Parepare

sehingga

penerapan

SAKIP

terciptanya

di

jajaran Pemerintah Kota

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 3.

Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 adalah : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Pemerintahan

Urusan

Daerah

Pemerintahan

Propinsi,

dan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota; f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga tentang

Administrasi

Perbaikan

Negara

Pedoman

Nomor

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Republik


Indonesia

Nomor

15

Tahun 2009 4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010; k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; l. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59). m. Peraturan

Daerah

Kota Parepare Nomor

5

Tahun

2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2013; 4.

Gambaran Umum Kota Parepare Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan

transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat.

Kota

Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Kota Parepare berada pada ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah dominan berbukit, topografi dengan kelas lereng 2 - 15% mencakup 34% total wilayah, kemiringan lereng 15 40% sebanyak 22%, dan wilayah dengan kemiringan lereng diatas 40% sebanyak 32,17%. Topografi bergelombang dan perbukitan ini terletak pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai. Sedangkan wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk. Formasi geologi Kota Parepare terdiri dari struktur batuan endapan alluvial, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral. Selain itu terdapat juga batu gunung api Parepare seperti tufu, breksi, konglomerat, dan lava. Jenis tanah antara lain regosol, yakni tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan. Keasaman tanah bervariasi antara pH 5,6 - 7,5. Penggunaan lahan pada topografi wilayah tersebut terdiri dari hutan 39,17%, tegalan 22,88%, padang rumput 20,40%, sawah 10,00%, perumahan sebanyak 4,41%, jalan 1,42%, jasa 0,70%, perusahaan 0,59%, dan yang terkecil industri 0,17%. 5.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare meliputi Organisasi/Lembaga pada

Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat


6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 Daerah,

Sekretariat

DPRD, Dinas

Daerah,

Lembaga

Teknis

Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Pada tahun 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang

organisasi

perangkat

daerah

sesuai dengan

Peraturan

Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Parepare sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut terdiri atas 2 organisasi Sekretariat, 8 Organisasi berbentuk Badan, 12 Organisasi berbentuk Dinas, 4 Organisasi berbentuk

Kantor,

serta

4

Organisasi

berbentuk

Kecamatan,

yang

organisasi

yang

diuraikan sebagai berikut : a. Organisasi Sekretariat : 1) Sekretariat

Daerah

bertanggungjawab penyelenggaraan

(Setda), untuk

adalah

melaksanakan

pemerintahan,

administrasi,

tugas-tugas oerganisasi

dan

tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah Kota Parepare dan pelayanan publik serta berfungsi

sebagai

lembaga

pusat

koordinasi

dari

semua

instansi/lembaga otonom dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare 2) Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat (Sekwan), adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di Lingkungan DPRD Kota Parepare. b. Organisasi Berbentuk Badan 1) Inspektorat bertanggung

Daerah jawab

Kota untuk

Parepare,

adalah

melaksanakan

organisasi

yang

pengawasan

dan

pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari aparat pada semua instansi / lembaga otonom dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare. Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugastugas

perencanaan,

pengkajian

dan

penyusunan

rencana

peaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. 3) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

administrasi dan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah. 4) Badan Lingkungan Hidup, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup. 5) Badan Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pembainaan kesatuan bangsa serta penyelenggraan perlidungan masyarakat. 6) Badan

Pelayanan

Kesehatan

(RSUD.

A.

Makkasau),

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam lingkup wilayah Kota Parepare maupun masyarakat umum. 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.


8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 8) Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan. c. Organisasi Berbentuk Dinas : 1) Dinas Pekerjaan Umum (PU), adalah organisasi yang bertanggung jawab

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan prasarana wilayah. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah. 3) Dinas Kesehatan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. 4) Dinas Pendidikan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 5) Dinas Tenaga Kerja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi


9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang ketenaga kerjaan. 6) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang penataan ruang, penataan kota dan pengawasan dan pengendalian bangunan. 7) Dinas

Kebersihan

bertanggung

dan

jawab

Pertamanan, untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

publik

yang

berkaitan

dengan

bidang

pelayanan

kebersihan/persampahan dan pertamanan. 8) Dinas Sosial, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 9) Dinas Pendapatan Daerah, adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang

berkaitan

dengan

bidang

pengelolaan,

penerimaan/

pendapatan daerah dan keuangan. 10) Dinas Perhubungan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang perhubungan/transportasi, khususnya transportasi darat dan pelabuhan.


10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 11) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, (PKPK), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan 12) Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Olahraga, Pemuda dan parawisata. 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 14) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembinaan dan penyebarluasan informasi. d. Organisasi Berbentuk Kantor : 1) Kantor Pelayanan Perizinan, adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan. 2) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan buku-buku bacaan, pengarsipan dokumen-dokumen dan pendokumentasian. 3) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk


melaksanakan

tugas-tugas 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Penyuluh. 4) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan, penertiban dan pembinaan. e. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan adalah organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mengkoordinir

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan masing-masing kecamatan. Jumlah kecamatan di Kota Parepare adalah 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang, seperti pada tabel dibawah ini : Tabel. 1.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Parepare NO

KECAMATAN

KELURAHAN

1

Ujung

1. Lapadde 2. Ujung Bulu 3. Ujung Sabbang 4. Mallusetasi 5. Labukkang

2

Soreang

1. Ujung Baru 2. Ujung Lare 3. Kampung Pisang 4. Bukit Indah 5. Bukit Harapan 6. Lakessi 7. Wattang Soreang


12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012

f.

3

Bacukiki

1. Wattang Bacukiki 2. Lemoe 3. Lompoe 4. Galung Maloang

4

Bacukiki Barat

1. Lumpue 2. Sumpang Minangae 3. Cappa Galung 4. Tiro Sompe 5. Bumi Harapan 6. Kampung Baru

Keadaan Pegawai Keadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4 berikut ini. Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2012

No

Instansi/ Lembaga/ Unit Kerja

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah Kota Parepare

2

56

88

20

166

2

Sekretariat DPRD Kota Parepare

2

25

21

5

53

3

Inspektorat Kota Parepare

-

7

25

7

39

4

Badan Pelayanan Kesehatan Daerah Kota Parepare

12

184

152

44

392

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

-

4

23

7

34

6

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare

1

16

25

3

44

7

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Parepare

3

7

8

6

24

8

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare

-

7

17

4

28

UPTD Laboratorium Lingkungan

-

-

2

1

3

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare

-

7

26

9

42

9


13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 No 10 11

12

13

14

15


Golongan

Jumlah

I

II

III

IV

-

5

14

4

23

-

11

39

6

56

-

-

2

-

2

UPTD Pengelola Pendaratan Ikan Dinas Kesehatan Kota Parepare

-

1 37

1 68

9

2 114

UPTD Rumah Sakit Khusus Kusta Lauleng

-

11

17

1

29

UPTD Puskesmas Cempae

-

24

24

1

49

UPTD Puskesmas Lakessi

-

23

32

2

57

UPTD Puskesmas Lapadde

-

19

29

2

50

UPTD Puskesmas Lompoe

-

19

29

2

50

UPTD Puskesmas Lumpue

-

16

26

1

43

UPTD Puskesmas Madising Na Mario

-

14

37

1

52

Dinas Pendidikan Kota Parepare

1

11

49

31

92

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

-

3

7

9

19

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ujung

1

-

1

1

3

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki

-

-

1

1

2

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki Barat

-

-

1

1

2

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Soreang

-

-

1

1

2

Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare

1

17

37

4

59

UPTD Pemadam Kebakaran

4

18

2

-

24

3

35

25

2

65

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

-

2

2

-

4

UPTD Pengelola Retribusi Terminal

-

1

2

-

3

UPTD Pengelola Perparkiran

-

1

2

-

3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan Kota Parepare UPTD Rumah Potong Hewan

Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Parepare


14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 No


Golongan

Jumlah

I

II

III

IV

Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

-

3

24

5

32

UPTD Balai Latihan Kerja

1

4

21

8

34

17

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare

5

22

17

3

47

18

Dinas Sosial Kota Parepare

-

7

16

4

27

19

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare

-

11

30

4

45

UPTD Penerangan Jalan Umum

-

8

2

-

10

Dinas Perindag, Koperasi dan Pertambangan Kota Parepare

1

19

33

6

59

UPTD Pengelola Pasar

-

-

2

-

2

Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare

0

16

28

2

46

UPTD Pengelola Islamic Centre

3

6

2

-

11

UPTD Pengelola Mess Pemda Jakarta

-

2

4

-

6

22

Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare

-

12

14

5

31

23

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

5

12

5

22

23

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare

-

3

38

4

45

24

Dinas Komunikasi dan Informatika

0

7

16

4

27

25

Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare

-

8

11

1

20

26

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare

-

8

8

1

17

27

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

0

33

10

1

44

28

Kecamatan Ujung Kota Parepare

1

32

42

1

76

16

20

21


15


Golongan


I

II

III

IV

Jumlah

29

Kecamatan Soreang Kota Parepare

3

25

47

1

76

30

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

-

27

31

1

59

31

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

1

29

42

1

73

32

Sekretariat KPU Kota Parepare

-

1

6

1

8

33

T K

-

63

34

52

149

34

S D

4

245

247

450

946

35

SLTP

-

21

278

267

566

36

SLTA

-

12

278

378

668

49

1211

2132

1391

4783

JUMLAH

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2012 No


1

Pendidikan

Jumlah

≤ SLTP

SLTA

DIPL

S1

S2


7

51

10

80

18

166

2


2

24

5

18

4

53

3

Inspektorat Kota Parepare Badan Pelayanan Kesehatan Daerah Kota Parepare Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Parepare Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare UPTD Laboratorium Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare

-

5

4

25

5

39

14

64

182

113

19

392

-

3

1

23

7

34

1

10

6

22

6

45

4

7

1

11

1

24

-

10

2

15

1

28

-

-

2

1

-

3

-

9

6

26

1

42

1

5

6

8

3

23

4 5 6 7 8

9 10


16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 No 11

12

13

14 15

16

17 18 19

20


Pendidikan ≤ SLTP

SLTA

DIPL

S1

S2

Jumlah

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan & Kelautan Kota Parepare UPTD Rumah Potong Hewan

-

23

2

26

5

56

-

-

-

2

-

2

UPTD Pengelola Pendaratan Ikan

-

1

-

-

1

2

Dinas Kesehatan Kota Parepare UPTD Rumah Sakit Khusus Kusta Lauleng UPTD Puskesmas Cempae

1

26

30

50

7

114

-

2

14

12

1

29

-

5

27

16

1

49


-

8

29

20

-

57


-

3

32

14

1

50


-

4

23

23

-

50

UPTD Puskesmas Lumpue UPTD Puskesmas Madising Na Mario Dinas Pendidikan Kota Parepare

-

3

24

14

2

43

-

5

25

22

-

52

-

21

8

55

8

92

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ujung UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki Barat UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Soreang Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare UPTD Pemadam Kebakaran

1

3

2

12

1

19

1

-

-

2

-

3

-

-

-

1

1

2

-

1

-

-

1

2

-

1

-

1

-

2

1

10

10

34

4

59

5

18

-

1

-

24

Dinas Pehubungan Kota Parepare UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Pengelola Retribusi Terminal UPTD Pengelola Perparkiran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare Dinas Sosial Kota Parepare Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Perindag, Koperasi dan Pertambangan Kota Parepare

5

39

6

12

3

65

-

2

-

2

-

4

-

2

-

1

-

3

-

2

-

1

-

3

2

7

4

19

-

32

0

15

5

14

-

34

9

22

-

13

3

47

2

7

2

15

1

27

-

13

-

31

1

45

1

6

2

1

-

10

4

21

2

27

5

59


17



Pendidikan

Jumlah

≤ SLTP

SLTA

DIPL

S1

S2

-

-

-

2

-

2

-

24

1

19

2

46

3

6

-

2

-

11

1

1

-

4

-

6

-

8

7

12

4

31

1

8

-

12

1

22

-

8

-

16

3

27

-

7

3

32

3

45

1

5

1

11

2

20

-

2

6

7

2

17

3

32

2

6

1

44

4

38

7

24

3

76

2

43

4

26

1

76

4

30

5

19

1

59

4

32

3

32

2

73

1

2

1

2

-

6

34

UPTD Pengelola Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare UPTD Pengelola Islamic Centre UPTD Pengelola Mess Pemda Jakarta Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Kecamatan Ujung Kota Parepare Kecamatan Soreang Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Sekretariat KPU Kota Parepare

1

1

1

4

1

8

35

T K

-

23

73

53

-

149

36

S D

24

73

458

385

6

946

37

SLTP

3

39

99

416

9

566

38

SLTA

2

20

50

581

15

668

115

860

1193

2448

167

4783

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JUMLAH



18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 Tabel 1.4. Jumlah Jabatan Struktural Dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare Tahun 2012 No


1

Eselon

Jumlah

II. A

II. B

III. A

III. B

IV


1

8

10

-

30

49

2


-

1

4

-

12

17

3


-

1

5

-

3

9

4

RSUD. A. MAkkasau Kota Parepare

-

1

2

6

12

21

5


-

1

1

4

11

17

6


-

1

1

3

9

14

7


-

1

1

3

9

14

8


-

1

1

3

9

14


-

-

-

-

2

2

-

1

1

3

9

14

-

1

1

3

9

14

9 10 11

12

13

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan Kota Parepare UPTD Rumah Potong Hewan

-

1

1

4

11

17

-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

Dinas Kesehatan Kota Parepare UPTD Rumah Sakit Khusus Kusta Lauleng UPTD Puskesmas Cempae

-

1

1

4

11

17

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2


-

-

-

-

2

2

UPTD Puskesmas Lumpue UPTD Puskesmas Madising Na Mario Dinas Pendidikan Kota Parepare

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

1

1

4

15

21


-

-

-

-

2

2


19



Eselon

Jumlah

II. A

II. B

III. A

III. B

IV

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

1

1

4

11

17

-

-

-

-

2

2

-

-

1

3

12

17

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2


-

1

1

3

9

14


-

-

-

-

2

2

17


-

1

1

3

9

14

18


-

1

1

3

9

14

-

1

1

3

9

14

-

-

-

-

2

2


-

1

1

4

11

17


-

-

-

-

2

2

21


-

1

1

3

9

14

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

22

UPTD Pengelola Islamic Centre UPTD Pengelola Mess Pemda Jakarta Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika

-

1

1

3

9

14

-

1

1

3

9

14

-

1

1

3

9

14

14

15

16

19

20

23 24

UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Ujung UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bacukiki Barat UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Soreang Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare UPTD Pemadam Kebakaran Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Parepare UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Pengelola Retribusi Terminal UPTD Pengelola Perparkiran

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare UPTD Penerangan Jalan Umum

25


-

-

1

-

4

5

26


-

-

1

-

4

5


20



Eselon

Jumlah

II. A

II. B

III. A

III. B

IV

-

-

1

-

4

5

-

-

1

-

4

5

-

-

1

-

5

6

-

-

1

1

37

39

-

-

1

1

49

51

-

-

1

1

31

33

-

-

1

1

43

45

-

-

-

1

3

4

34

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare Kantor Pelatihan Kerja Kota Parepare Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Kecamatan Ujung Kota Parepare Kecamatan Soreang Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Sekretariat KPU Kota Parepare

-

-

1

-

4

5

35

T K

-

-

-

-

-

-

36

S D

-

-

-

-

-

-

37

SLTP

-

-

-

-

-

-

38

SLTA

-

-

-

-

-

-

1

31

50

77

488

647

27 28 29 30 31 32 33

JUMLAH


6.

Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) Kota Parepare

Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi

dan

menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2012. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menjelaskan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja. Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 Bab III – Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan

hasil

pengukuran

capaian

kinerja,

evaluasi

analisis

akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan ataupun kegagalan dan permasalahn-permasalahan

yang

dihadapi

serta

langkah-langkah

antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan. Bab IV – Penutup, Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1.

Pendahuluan Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

perencanaan instansi

merupakan

pemerintah

langkah

awal

yang

harus

agar mampu menjawab

dilakukan oleh

tuntutan

lingkungan

stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2013 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota

Parepare

Tahun

2008-2013

merupakan

Menengah pedoman

Daerah dalam

pembangunan di Kota Parepare selama tahun 2008 - 2013. Penyelenggaraan pembangunan dalam era otonomi daerah menuntut perencanaan yang bisa memberi arahan dalam menata perubahan menuju perwujudan visi bersama.

Arahan demikian sangat urgen mengingat

tatanan lingkungan strategis demikian kompleks dan dinamis. Tanpa arahan sebuah tatanan bisa larut dalam perubahan yang dideterminasi lingkungan strategisnya, sehingga tatanan tersebut dapat kehilangan identitas dirinya. Secara internal, aspirasi unsur tatanan juga sangat kompleks dan dinamis, dibutuhkan arahan untuk mewadahi kompleksitas dan dinamika aspirasi tersebut menuju perwujudan visi bersama. Kota Parepare adalah sebuah tatanan yang merupakan bagian dari tatanan besar Sulawesi Selatan dan Indonesia, dengan perubahan yang demikian kompleks dan dinamis, dan dengan itu membutuhkan arahan dalam menata perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Berdasarkan

arahan

Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang

Sistem

Perencanaan

Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Daerah

terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arahan pembangunan di daerah untuk lima tahun ke Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 depan. Dalam kerangka itu, RPJMD Kota Parepare 2008-2013 disusun sebagai arahan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kota Parepare 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang

disusun

dengan

kombinasi

pendekatan

politik,

teknokratik,

partisipatif, top-down dan bottom-up. RPJMD ini bukan hanya merupakan penggarisan bagi program-program sektoral SKPD, ia juga merupakan dokumen pembangunan wilayah yang memberi penggarisan bagi kontribusi prakarsa dan swadaya masyarakat bagi perwujudan visi, tujuan dan sasaran bersama. 2.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 dimaksudkan untuk

menjadi

arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah Kota Parepare sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan

oleh

para

pelaku

pembangunan

dapat

bersifat

sinergis,

koordinatif dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 adalah untuk: a. Menyediakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah

sebagai

kesatuan

dan

kesamaan

arah

dalam

upaya

pembangunan; b. Menyediakan rumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih tajam dan dapat dijadikan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama lima tahun; c.

Menyediakan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dituang dalam APBD dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare;


24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 d. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat terhadap program-program pembangunan

yang akan

dibiayai baik oleh APBN maupun APBD; e.

Menyediakan bahan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare

3.

Pernyataan Visi Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun

2008 - 2013 adalah : ” Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan” Bandar Madani berlangsung

adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya

kehidupan

yang

sejahtera

dan

berperadaban

dengan

dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman. Mandiri adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya.

Citra mandiri ditandai oleh

pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan berproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan

masyarakat, serta mampu mengatasi masalah dan

memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada. Religius adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia. Berkomitmen

Lingkungan

adalah

kondisi

tatanan

masyarakat

yang

menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.


25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 4.

Pernyataan Misi Visi yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut

ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare untuk melaksanakannya. Adapun misi pembangunan tersebut adalah : a. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; b. Mewujudkan

peningkatan

derajat

pendidikan

dan

kesehatan

masyarakat; c.

Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota;

d. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; e.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis;

f. 5.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah

Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya lingkungan.

masyarakat

hidup

sejahtera,

religius

dan

berkomitmen

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan untuk masing-masing misi, adalah sebagai berikut : Misi-1: ”Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” TUJUAN 1. Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah 2. Mengurangi jumlah penduduk miskin

SASARAN Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan masyarakat). Penanggulangan Kemiskinan Daerah


26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 3. Memberikan perlindungan kesejahteraan sosial

Peningkatan Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

Misi-2: ”Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan Masyarakat TUJUAN 1. Memperbaiki akses dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan akses dan derajat kesehatan; 3. Mendorong apresiasi senibudaya dan iptek 4. Mendorong prestasi kepemudaan dan olah raga

SASARAN Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Derajat kesehatan Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga

Misi-3: ”Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kota” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan fungsi sarana prasarana transportasi dan perhubungan kota

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik

2. Memelihara ketercukupan saranaprasarana pemukiman dan tata air kota

a. Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman. b. Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

Misi-4: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan TUJUAN 1. Memantapkan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2. Menekan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pembangunan dan masyarakat 3. Merehabilitasi dan memelihara fungsi lingkungan hidup

SASARAN Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup Penanggulangan Dampak lingkungan Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup


27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 4. Menata kebersihan dan keindahan kota 5. Mengantisipasi dampak perubahan iklim global

Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan Masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global

Misi-5: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan humanis” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan spiritualitas dan moralitas masyarakat

Peningkatan Kehidupan spiritualkeagamaan

2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai sebuah tatanan yang mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang

Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat

3. Meningkatkan kualitas dari teknostruktur masyarakat guna melahirkan produk unggulan berdasarkan potensi dan sumberdaya spesifik lokalitas

Peningkatan Teknostruktur masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan sesuai potensi lokal dan peluang yang dapat dimanfaatkan

Misi-6 : ”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” TUJUAN 1. Memantapkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur dalam merespons secara kreatif tuntutan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang muncul secara dinamis dalam kehidupan masyarakat 2. Memantapkan efektivitas organisasi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sebagai organisasi pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengakselerasi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan

SASARAN

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan


28


3. Memantapkan penerapan normanorma pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum/perundangan

6.

Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

Kebijakan dan Program a. Kebijakan Untuk merealisasikan suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Kota Parepare telah merumuskan

suatu

arah

tindakan

dalam

bentuk

kebijakan

pembangunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan

ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan

guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat 2) Pengembangan Kualitas Manusia 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 5) Pengembangan

Kehidupan

Beragama

dan

Penguatan

Kelembagaan Masyarakat 6) Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah b. Program Program

merupakan

kumpulan

kegiatan

sistematis

dan

terpadu, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan tetap mengupayakan keterlibatan stakeholders Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Nomenklatur program/kegiatan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013, hal ini dapat dilihat pada Lampiran

1. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 7.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; e. Sebagai

dasar

pemberian

penghargaan

(reward)

atau

sanksi

(punishment). Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013

30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui berbagai sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD Kota Parepare tahun 2013 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota

Parepare Tahun 2008 – 2013, yang didalamnya memuat rencana kinerja (Performance Plan). Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. RKPD Kota Parepare Tahun 2013 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan

pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Parepare sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013.


31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Pemerintah Kota Parepare selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitaskinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dibuat sesuai dengan ketentuan yangterkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan

tersebut

memberikan

gambaran

mengenai tingkat pencapaian Sasaran danProgram/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan

kinerja

yang

telah

dicapai

maupun

kegagalanpada tahun 2012. 1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja dalam LAKIP Kota Parepare Tahun 2012 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan sebelumnya dan


40


merupakan

implementasi

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013. Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kinerja kegiatan, meliputi

input, output,

outcome, benefit dan impact yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran benefit dan impact sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan sebagian besar program/kegiatan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun untuk mengetahui benefit dan impactnya. 2. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2012. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. Pemerintah

Daerah

Kota

Parepare

pada

tahun

2012

telah

melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran


41


yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Meningkatnya

Sasaran I

penyerapan

Pertumbuhan tenaga

kerja

ekonomi dan

yang

memungkinkan

peningkatan

daya

beli

masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini maka ditetapkan beberapa indikator, yaitu : Tahun 2011 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Kinerja

Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri (unit) Persentase peningkatan produksi UMKM Prosentase peningkatan produktifitas UMKM Jumlah kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis Jumlah regulasi keamanan konsumen Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1357

1312

96,68

1400

1353

96,64

58,81

26,99

45,89

65

78,15

120,23

66,15

30,77

46,52

70

80,12

114,46

18

17

94,44

18

15

83,33

13

5

38,46

14

2

14,29

17,78

14,3

80,43

20

52,8

264,00

10 10

2,8 50

28,00 500,00

- Sektor Industri - Sektor Perdagangan 7.

Jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan

60

55

91,67

60

40

66,67

8.

Jumlah koperasi aktif

187

117

62,57

200

98

49,00

Rata-rata Capaian Indikator


69,58

101,08

42


Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja dari 8 (delapan) indikator

pada

sasaran

pertama

ini

adalah

101,08%,

hal

ini

menunjukkan bahwa hampir semuanya indikator telah mencapai target yang ditetapkan bila dibandingkan dengan target pada tahun lau yang hanya sebesar 69,58%. Adanya beberapa indikator yang berhasil mencapai target bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan misalkan untuk produksi UMKM yang berhasil melebihi targetnya disebabkan karena jual dan beli pelaku-pelaku usaha mikro dan menengah yang sudah baik dalam merencanakan peluang usahanya kemudian terkait dengan potensi Kota Parepare yang merupakan Kota Niaga menyebabkan pertumbuhan nilai investasi khususnya pada sektor perdagangan berhasil melebihi target

yaitu

sebesar

50%

namun

disisi

lain

jumlah

kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis hanya 15 kelompok dari 18 kelompok yang ditargetkan, tentu saja hal ini berkaitan dengan potensi Kota Parepare sebagai Kota Niaga dan bukan sebagai Kota Pertanian. Khusus untuk sektor industri juga realisasinya pada tahun 2012 hanya sebesar 2,8% dari target yang ditetapkan sebesar 10%, hal ini disebabkan karena jumlah sentra industri di Kota Parepare hanya didominasi oleh industri kecil dan industri menengah sebanyak 4 (empat unit usaha sedangkan industri besar tidak terdapat di Kota Parepare. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pencapaian target dari masing-masing indikator tersebut di atas, antara lain :


43


• Adanya perilaku usaha yang tidak konsisten dengan usahanya sehingga dengan mudah berganti usaha atau sifat usahanya yang musiman dan tergantung permintaan pasar, sehingga pada akhirnya jumlah unit industri tidak berkembang dengan baik • Masih kurangnya pelaku IKM untuk mengurus legalitas usahanya terutama yang berlokasi jaug dari pusat kota • Masih kurangnya pengurus (SDM) dan pengawasan dalam mengelola koperasi Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan pada tahun 2013, pencapaian

target

dari

indikator-indikator

tersebut

bisa

lebih

ditingkatkan antara lain dengan cara meningkatkan SDM dalam pengelolaan Koperasi, peningkatan kualitas manajerial pengelolaan usaha UKM, mengembangkan unit-unit industri yang ada serta meningkatkan jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan.

Sasaran II

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Adapun target dan realisasi dari indikator kinerja dari sasaran strategis ini, dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2011 No.

1. 2. 3. 4.

Indikator Kinerja Persentase angka pengangguran terbuka Persentase jumlah orang miskin Pencari kerja yang ditempatkan Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

7.17

7.73

92,76

7%

3%

233,33%

26.40 %

26.30%

99.62

20.00%

922

501

54.34

1000

100%

98%

98.00

100%


0.00 384

38.40 0.00

44


7.

Jumlah pengunjung wisata dalam setahun (Mancanegara) Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan Jumlah kawasan agrowisata

8.

Jumlah rumah layak huni

5. 6.

2500

2205

88.20

2500

2550

102.00

7

7

100

8

4

50.00

1

1

100

1

1

100.00

25200

19030

75.52

25200


0.00

90,44

----

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian beberapa indikator kinerja melampaui target. Capaian indikator jumlah pengunjung wisata dari mancanegara

melampaui

target

dari

2500

wisatawan

yang

direncanakan terealisasi sebanyak 2.550 wisatawan. Angka ini juga meningkat dari tahun 2011 yang hanya sebesar 2.205 wisatawan. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan pada tahun 2012 jumlah

kapal

meningkat.

pesiar

Untuk

yang

tahun

masuk 2013,

melalui

ditargetkan

pelabuhan jumlah

Parepare kunjungan

wisatawan mancanegara mencapai 3.000 orang, hal ini cukup optimis dapat tercapai melalui promosi yang gencar dengan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah lain dan pihak pengelola pariwisata

lainnya.

Capaian

untuk

indikator

persentase

jumlah

pengangguran terbuka melampaui target dari 7% yang ditargetkan realisasinya 3%. Hal ini dikarenakan banyaknya lapangan kerja baru yang tercipta, khususnya sektor usaha mikro dan jasa konstruksi. Disamping itu, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan dari target 8 even hanya terlaksana 4 even (50%), hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran SKPD teknis sehingga


45


penyelenggaraan

even

wisata

yang

direncanakan

tidak

dapat

dilaksanakan secara keseluruhan. Jumlah kawasan agrowisata pada tahun 2012 masih tetap sama dengan tahun 2011 yaitu satu kawasan, demikian pula target tahun 2013 masih tetap satu kawasan. Stagnannya targe indikator ini karena pemerintah mengharapkan adanya investasi dari pihak swasta untuk membangun kawasan agrowisata yang baru namun hingga akhir tahun 2012 belum ada investor yang berminat mengembangkan sektor ini.

Sasaran III Hasil pengukuran

Peningkatan Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial keberhasilan dari sasaran strategis ini terdiri

atas 5 indikator seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

446

446

100

500

231

46,20

1.

Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani panti sosial (orang)

2.

Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit)

120%

120%

100

125

120

96,00

3.

Persentase pengurangan penderita gizi buruk/kurang gizi

15%

18%

120,00

10%

15%

150,00

4.

Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2750

1121

40,76

2750

202

7,35

5.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

2750

2037

74,07

2750

202

7,35


46



86,97

61,38

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target yaitu :Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani panti sosial, realisasinya pada tahun 2012 hanya 231 orang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 500 orang, hal ini disebabkan karena adanya seleksi yang ketat tentang kriteria anak terlantar dalam panti dan sebelum diajukan untuk pemberian bantuan disamping itu tim seleksi juga turun langsung ke lokasi panti asuhan. Jumlah posyandu yang efektif melayani pada tahun 2012 juga tidak mencapai target sebesar 125 unit atau yang terealisasi hanya sebesar 120 unit, hal ini disebabkan karena biaya operasional yang terbatas didalam APBD Kota Parepare sehingga pada akhirnya hanya posyandu-posyandu tertentu yang diprioritaskan. Demikian juga untuk indikator jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial, realisasi kedua indikator ini pada tahun 2012 hanya 202 atau 7,35% dari target yang ditetapkan sebesar 2750. Sedangkan untuk indikator persentase pengurangan penderita gizi buruk/kurang gizi, realiasasinyasebesar 15% atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 10%. Tercapainya target ini disebabkan karena meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui Program Pergerakan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). Sehingga secara keseluruhanrata-rata capaian indikator pada tahun 2012 ini adalah 61,38% atau mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 86,97%. Penyebabnya adalah karena


47


adanya beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai targetnyang ditetapkan seperti yang telah diuraikan di atas.

Sasaran IV

Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan

Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

1.

Angka Melek Huruf (AMH) (%)

2.

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100

100%

100%

100,00

Angka partisipasi murni Usia 7 -12 tahun (%)

116,06%

93,59%

80,64

116,06%

92,69%

79,86

3.


113,26%

75,85%

66,97

115,00%

74,41%

64,70

4.


97,64%

65,94%

67,53

100,00%

89,83%

89,83

5.

Angka partisipasi kasar Usia 7 -12 tahun (%)

124,23%

109,98%

88,53

125,00%

108,03%

86,42

6.


120,00%

103,72%

86,43

120,00%

108,11%

90,09

7.


120,00%

92,76%

77,3

120,00%

126,28%

105,23

8.

Tingkat kelulusan UAN SD (%)

100,00%

96,57%

96,57

100,00%

100,00%

100,00

9.

Tingkat kelulusan UAN SMP (%)

96%

95,22%

99,19

98%

99,68%

101,71

10.

Tingkat kelulusan UAN SMA (%)

98%

89,69%

91,99

98%

99,35%

101,38

11.

Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%)

90%

86%

95,56

95%

95,00%

100,00


48


12.

Persentase sekolah yang menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah dengan efektif (%)

50%

39,90%

79,8

50%

30,00%

60,00

13.

Jumlah sekolah kejuruan dan sekolah yang bernilai plus

25

21

84

15

10,00%

0,67

14.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

3150

2909

92,35

3500

2833

80,94


86,20

82,92

Berdasarkan perhitungan indikator kinerja pada tabel tersebut, maka rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 adalah sebesar 82,92%. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 yaitu sebesar 86,20%. Turunnya nilai capaian ini antara lain karena ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target kinerjanya, penyebabnya antara lain karena banyaknya siswa yang tidak menetap (sering pindah sekolah), masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga indikator sekolah yang menjalankan manajemen berbasis sekolah tidak bisa efektif, belum meratanya distribusi guru dan siswa serta jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 hanya 2.833 orang disebabkan karena didominasi oleh guru sosial. Disamping indikator yang tidak mencapai target, maka ada beberapa indikator yang juga melebihi target antara lain : angka partisipasi kasar yang semuanya melebihi target, hal ini disebabkan karena adanya siswa yang berasal dari luar Kota Parepare,disamping itu indikator pada tingkat kelulusan juga mengalami kenaikan karena sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare sudah mulai giat melakukan


49


try out dan bimbingan belajar untuk menghadapi ujian baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Selanjutnya untuk gedung sekolah yang berkualifikasi baik juga sudah memenuhi target karena adanya bantuan dana DAK, Blockgrant dan dana BOS.

Sasaran V

Meningkatnya Derajat Kesehatan

Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul maka aspek kesehatan perlu menjadi prioritas. Pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. A. Makkasau. Target dan realisasi dari indicator kinerja kesehatan adalah sebagai berikut : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)

70

69

98,57

70

69

98,57

2.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran (orang)

23

19

82,61

15

10

150%

3.

Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup

0

2

98,00

0

0,007

99,99

4.

Persentase penduduk berakses air bersih

95

95

100

95

95

100,00

5.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

95

95

100

95

90

95,00

6.

Persentase balita gizi buruk

0

0,52

99,48

0

0,006

99,99

7.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk (x1000)

1 : 3500

1 : 3000

85,96

1 : 3500

1 : 3000

85,96


50


8.

Rasio Posyandu persatuan balita

9.

1 : 100

1 : 82

88,75

1 : 100

1 : 82

88,75

Jumlah kelurahan siaga

22

12

54,55

22

11

50,00

10.

Persentase kelurahan yang universal Child Immunization (UCI)

22

22

100

22

22

100

11.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang)

2555

1915

74,95

2555

2317

90,68

12.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2440

2046

83,85

2440

2443

100,12

13.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

242

203

83,88

242

191

78,93

14.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

43

43

100

43

42

98,00

15.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2872

2872

100

3000

1465

49,00

16.

Cakupan kunjungan bayi

2323

2121

91,30

2400

2327

96,96

17.

Prevalensi peserta KB aktif

21933

12393

56,50

22100

14766

66,81


88,14

86,16

Secara umum, rata-rata capaian indikator pada tahun 2012 ini adalah 86,16% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 88,14%. Hal ini disebabkan karena tidak semua indikator yang ada tercapai targetnya sehingga berpengaruh terhadap capaian akhir. Adapun penyebab dari tidak tercapainya target indikator tersebut antara lain :


51


• Kesejahteraan

masyarakat

khususnya

masalah

ekonomi

dan

pengetahuan masyarakat yang masih rendah • Gizi yang masih kurang juga merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi sehingga berat badan bayi pada saat lahir juga kurang. • Indikator untuk angka kematian bayi per 1000 kelahiran juga melampaui target dari15 orang menjadi hanya 10 kematian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang resiko melahirkan. Namun hal ini masih perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada Ibu hamil di posyandu agar tingkat kematian ibu melahirkan dapat diturunkan lagi. • Masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

untuk

memeriksakan

dirinya ke RSU atau Puskesmas secara sukarela • Partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk memeriksakan bayinya ke puskesmas/posyandu/Pustu Terkait

dengan

penyakit

Demam

Berdarah

maka

cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2012 ini sudah hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Penyebab tidak tercapainya terget tersebut adalah karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk segera memeriksakan dirinya secara dini terkait dengan gejala demam berdarah disamping itu sanitasi lingkungan perumahan juga masih perlu dibenahi. Oleh karena itu untuk meningkatkan target dari masing-masing indikator kinerja tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dibenahi antara lain : peningkatan pola hidup masyarakat, peningkatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta koordinasi lintas


52


sektor perlu ditingkatkan sehingga pada akhirnya capaian akhir dari kinerja bisa memenuhi target yang diharapkan.

Sasaran VI

Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya

Adapun target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tahun 2011 No.

1.

2.

3.

4.

Indikator Kinerja

Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana seni budaya Pengembangan Website Pemerintah Kota Parepare Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

5

5

100

5

5

100.00

127

110

86.61

130

130

100.00

1

1

100

1

1

100.00

1

1

100

1

1

100.00


96,65

100%

Capaian indikator kinerja sasaran ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 96,65% dan pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena target seluruh indikator kinerja dapat dicapai. Tercapainya target jumlah kegiatan seni budaya tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui kegiatan seni budaya. Sejalan dengan itu, minat siswa-siswa SD hingga SLTA terhadap seni budaya cenderung


53


mengalami peningkatan sehingga pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana seni budaya di sekolah

masing-masing.

Pengembangan

website

pemerintah

Kota

Parepare menyangkut pariwisata dan seni budaya juga berkembang sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan tersedianya tenaga operator website yang handal

dalam meng-update semua informasi perihal

kepariwisataan.

Sasaran VII

Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga

Rata-rata capaian indicator kinerja sasaran ini masih sama dengan tahun 2011 yaitu 89,70%. Realisasi jumlah organisasi kepemudaan belum mencapai 100% karena kurangnya kepedulian pemuda terhadap pentingnya organisasi kepemudaan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Diharapkan, pemerintah terus berupaya mendorong para pemuda

untuk

aktif

berorganisasi

kepemudaan

sehingga

pengembangan potensi dan karakter dapat lebih terarah. Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga (unit)

290

280

96.55

290

290

100.00

2.

Jumlah Organisasi kepemudaan

35

29

82.86

35

29

82.86



89,70

89,70

54


Sasaran VIII

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik

Pencapaian sasaran strategis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana trasportasi kota dapat di ukur dengan menggunakan beberapa indikator seperti yang diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

1.

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik (km)

314,451

183,627

58,40

314,451

208,249

66,23

2.

Terpeliharanya jembatan (unit)

67

67

100,00

67

67

100,00

3.

Terpeliharanya trotoar (%)

100%

100%

100,00

100%

100%

100,00

4.

Persentase traffic light dalam kondisi baik

100%

100%

100,00

100%

100%

100,00


89,60

91,56

Dari tabel tersebut di atas, maka rata-rata capaian kinerja untuk ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut adalah sebesar 91,56%, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari sarana dan prasarana transportasi di Kota Parepare sudah mulai membaik misalkan terpeliharanya jembatan sebanyak 67 unit, pemeliharaan trotoar sebesar 100% serta keadaan traffic light yang kondisinya baik juga sebesar 100% kecuali untuk pemeliharaan jalan yang kondisinya baik baru sepanjang


55


208.249 km, penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2012 ini adalah karena dalam penghitungan target berdasarkan panjang jalan dimana

secara

keseluruhan

realisasinya

juga

dilakukan

secara

bertahap.

Sasaran IX

Hasil

Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman

pengukuran

keberhasilan

dari

sasaran

strategis

inimenggunakan 4 (empat) indikator seperti dibawah ini.: Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

54,53

49,30

90,41

54,53

55

100,86

1.

Panjang drainase dengan kondisi baik (km)

2.

Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik

50

42

84

50

48

96,00

3.

Turap dan Bronjong yang ada dibanding dengan yang seharusnya ada

10

10

100

10

10

100,00

4.

Kecukupan Turap dan Bronjong

10

10

100

10

10

100,00


93,60

99,22

Dari tabel tersebut di atas, maka capaian indikator sebesar 99,22% sudah melewati capaian pada tahun sebelumnya sebesar 93,60%. Adapun capaian ini bersumber dari indikator panjang drainase yang kondisinya baik, jumlah turap dan bronjong sudah sesuai dengan yang


56


seharusnya ada serta kecukupan turap dan bronjong yang memadai sedangkan untuk jumlah gorong-gorong yang kondisinya baik hanya 48 buah karena ada 2 (dua) buah gorong-gorong yang diganti menjadi jembatan kecil.

Sasaran X

Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

1.

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Ketercukupan saluran sanitasi untuk penyediaan air (paket)

3

3

100

3

4

133,33

2.

Ketercukupan sarana resrvoir untuk penyediaan air

7

7

100

7

2

28,57

3.

Jumlah kebutuhan pompa untuk penyediaan air

0

0

0

7

2

28,57

4.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

29,711

23,584

79,38

30,000

17,263

57,54


69,84

62,00

Dari tabel tersebut di atas, nampak bahwa ada beberapa indikator yang tidak mencapai target diantaranya yaitu ketercukupan sarana reservoirdan jumlah kebutuhan pompa untuk


penyediaan air masih

57


belum mencapai target, hal ini disebabkan karena kedua sarana tersebut anggarannya sangat terbatas atau hanya dibangun melalui dana DAK. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih (PDAM) pada tahun 2012 hanya 17.263 pelanggan dari 30.000 pelanggan yang ditargetkan. Penyebabnya adalah karena adanya

kerusakan

pompa

isap

pada

sumur

intake

dan

juga

kemampuan mesin yang ada di sungai karajae hanya mampu memproduksi air sebanyak 216 ltr/dt dari kapasitas terpasang 240 ltr/dt, dengan kapasitas sebesar 216 ltr/dt hanya mampu melayani 16.200 SR , sedangkan jumlah pelanggan PDAM Parepare pada akhir tahun 2012 sebanyak 17.263 SR. Jadi masih diperlukan satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berkapasitas 40 ltr/dt. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, maka diperlukan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek diperlukan penambahan kapasitas produksi sebesar 20 ltr/dt., sedangkan untuk program jangka menengah direncanakan pembangunan Instalasi Pengolahn Air (IPA) sebesar 40 ltr/dt. dan untuk jangka panjang dibutuhkan pembangunan bak reservoir kapasitas 1.000 m3 sebanyak 7 unit. Untuk merealisasikan semua program ini, diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan legislatif. Disamping PDAM sebagai unit yang berhubungan langsung dengan masalah air minum ini, maka SKPD yang juga mempunyai kaitan dengan air bersih dimana dalam hal ini adalah Dinas PU juga diharapkan dapat memprioritaskan program PDAM pada tahun 2013 karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.


58


Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup

Sasaran XI

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder pembangunan atas perubahan iklim global (%)

100%

75%

75

80%

80%

100,00

2.

Jumlah kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan

3

3

100

3

4

133,33

3.

Pembinaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk di masyarakat (lokasi)

20

18

90

20

20

100,00

4.

Kawasan Bebas Sampah

5

5

100

5

10

200,00

5.

Kelompok Sadar Lingkungan

3

3

100

3

10

333,33


93,00

173,33

Capaian sasaran ini adalah sebesar173,33% yang artinya melebihi capaian pada tahun 2011. Hal ini menjukkan bahwa semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup. Adapun faktor-faktor

yang

menyebabkan

sehingga

capaian

indikator

ini

melebihi target yaitu :


59


•

Intensifnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan setiap tahun khususnya

terhadap

pelaku

usahadan

atau

kegiatan

yang

aktivitasnya rentan menimbulkan kerusakan lingkungan •

Kegiatan

perlombaan

kebersihan

lingkungan

telah

rutin

dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya meraih dan mempertahankan Piala Adipura •

Adanya kegiatan yang dilaksanakan dimana menjadi stimulus dalam meningkatkan minat masyarakat dalam mengolah sampah organik di lingkungannya menjadi pupuk organik

•

Keberadaan kelompok sadar lingkungan berbanding lurus dengan pembinaan kawasan bebas sampah sehingga kelompok - kelompok ini muncul dengan sendirinya.

Sasaran XII

Penanggulangan dampak lingkungan

Hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

1.

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase pelaku usaha wajib amdal yang dipantau/diawasi

100%

100%

100

100%

100%

100,00

2.

Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

100%

50%

50

80%

80%

100,00

3.

Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100%

50%

50

80%

80%

100,00

4.

Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

100%

50%

50

80%

80%

100,00


60


5.

Prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya

20%


10%

50 60,00

20%

0%

0,00 80,00

Dari tabel di atas, nampak bahwa indikator-indikator yang mendukung sasaran strategis telah memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah pelaku usaha wajib Amdal yang dipantau/diawasi atau dalam hal ini adalah Pelabuhan Parepare yang setiap tahunnya rutin memasukkan laporan aktivitasnya ke Badan Lingkungan Hidup Kota Parepare, disamping itu sudah banyak pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan serta mentaati persyaratan administrsasi dan teknis dalam hal pencegahan pencemaran air dan udara. Sedangkan untuk indikator prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya, realisasinya pada tahun 2012 masih nihil, hal ini disebabkan karena karena sejak APBD tahun 2009 hingga penetapan APBD 2013, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak pernah disetujui baik jika dilaksanakan secara swakelola maupun menggunakan jasa konsultan, oleh karena itu pada tahun 2013, BLHD tidak menetapkan target pada indikator tersebut.


61


Sasaran XIII

Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup

Adapun hasil pengukuran

keberhasilan dari sasaran strategis ini

adalah :

Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Prosentase RTH dalam Kota

30%

12%

40

30%

21.41%

71.37

2.

Produksi pupuk kompos dari pengolahan sampah organik (ton/tahun)

10

10

100

10

30

300.00

75%

75%

100

75%

80%

106.67

100%

100%

100

100%

100%

100.00

4

2

50

4

10

250.00

4

2

50

4

4

100.00

993.4

742.5

74.74

993.4

5.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap tahun Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit)

6.

Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit)

7.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

3.

4.



99,76

0.00 84,64

62


Sasaran XIV

Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan

Hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Persentase penanganan volume sampah (m3)

416

412

99,04

500

466

93,20

2.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

100%

100%

100

100%

30%

30

3.

Dipertahakannya Piala Adipura

1

1

100

1

1

100

4.

Ketersediaan sarana dan prasarana sampah pada lokasi yang rawan sampah

100%

100%

100

4

4

100

5.

Meningkatnya estetika taman yang ada (jumlah taman)

-

-

-

43

43

100


99,76

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terjadi

84,64

penurunan capaian

indikator yaitu pada tahun 2011 sebesar 99,76% menjadi 84,64%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan serta dana yang tidak ada sehingga ketersediaan sarana dan prasarana sampah pada lokasi yang rawan sampah tidak dapat dilaksanakan. Indikator penanganan volume sampah, realisasinya pada tahun 2012 adalah sebesar 466 m3, hal ini disebabkan karena sebagian


63


penanganan sampah telah diolah oleh masyarakat

baik berupa

pendauran ulang dan pengkomposan.

SasaranXV

Peningkatan Kehidupan spiritualkeagamaan

Rata-rata capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator yang digunakan pada sasaran strategis ini adalah sebesar 84,67%, ini menunjukkan adanya kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 83,13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/bulan

10

7

70,00

10

5

50,00

2.

Meningkatnya jumlah pendakwah agama / Pembimbing agama di Kota Parepare (orang)

200

197

98,50

200

175

87,50

3.

Meningkatnya presentase anak bebas buta aksara Al-Quran

95%

91%

95,79

95%

90%

94,74


64


4.

Jumlah majelis ta'lim

100

92

92,00

100

109

109,00

5.

jumlah jama'ah haji pertahun

150

121

80,67

150

121

80,67

6.

Jumlah zakat dan sedekah (dalam ribu Rupiah)

300.000

233.000

77,67

300.000

250.000

83,33

7.

Jumlah jama'ah umrah per tahun

100

75

75,00

100

150

150,00

8.

Efektifitas pengelolaan zakat dan sedekah

70%

60%

85,71

70%

50%

71,43

9.

Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama

10

6

60,00

10

5

50,00

10.

Jumlah TKA/TPA yang aktif

100

96

96,00

100

70

70,00


83,13

84,67

Berdasarkan tabel tersebut, ada 2 (dua) indikator yang realisasiya berhasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012 yaitu jumlah majelis taklim dan jumlah jamaah yang melakukan ibadah umrah pertahunnya, dimana masing-masing realisasinya pada tahun 2012 adalah sebesar 109 majelis taklim dari 100 majelis yang ditargetkan dan 150 orang dari 100 orang yang ditargetkan melaksanakan ibadah umroh pertahunnya. Sedangkan untuk indikator presentase anak bebas buta aksara al qur’an, realisasinya pada tahun 2012 sudah 90% sehingga diharapkan pada tahun 2013 ini maka sudah tercapai 100% anak bebas buta aksara al qur’an.

Sasaran XVI



65


Ada5 (lima) indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian indikator dari sasaran strategis yang ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah kelembagaan sosial kemasyarakatan

73

42

57,53

73

20

27,40

2.

Jumlah kelembagaan dan organisasi sosial politik

50

34

68

50

44

88,00

3.

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

50

42

84

50

42

84,00

4.

Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang telah dibina (Faskel/LPMK/PWS)

100%

100%

100

1

5.

Jumlah Forum Kota Sehat

22

22

100

22


0,00 22

81,91

100,00 59,88

Pada indikator jumlah kelembagaan sosial kemasyarakatan yang tidak mencapai target pada tahun 2012 yaitu hanya 42 lembaga yang terealisasi dari 73 lembaga yang ditargetkan serta indikator jumlah organisasi sosial politik yang hanya terealisasi sebanyak 44 Lembaga, disebabkan

karena

masih

kurangnya

kesadaran

dari

organisasi

masyarakat untuk mendaftarkan diri pada SKPD terkait dimana dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Demikian juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hanya terealisasi sebanyak 42 LSM pada tahun 2012, disebabkan karena kurangnya kesadaran LSM untuk tertib dalam administrasi misalnya dengan mendaftarkan atau melaporkan kegiatan yang sudah


66


dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini kepada SKPD terkait.

Sasaran XVII


Hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2011 No.

Indikator Kinerja Target

Realisasi


Tahun 2012 Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

67


1.

Peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat

587

572

97,44

2000

1500

75,00

2.

Peningkatan kualitas rekruitmen dalam menduduki jabatan

85%

60%

70,59

85%

85%

100,00

3.

Peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan

100%

76,32%

76,32

100%

90%

90,00

4.

Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, pendidikan dan diklat

608

608

100

100%

100%

100,00

5.

Persentase jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3

3168

2599

82,04

2650

2615

98,68


85,28

92,74

Berdasarkan tabel di atas, maka rata-rata capaian kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja adalah sebesar 92,74% atau mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2011 sebesar 85,28%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu : • Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat baru sebanyak 1500 orang dari 2000 orang yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena masih kurangnya anggaran untuk Diklat Struktural didalam APBD Kota Parepare disamping itu pengelolaan Diklat juga belum satu pintu atau masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga. • Kinerja pegawai masih rendah khususnya yang telah mengikuti pelatihan,

penyebabnya

karena


pemahaman

pegawai

tersebut

68


terhadap tugas pokok dan fungsi masing, sehingga diharapkan pada tahun 2013, pemahaman tupoksi tersebut bisa lebih ditingkatkan. • Jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3 masih rendah yaitu hanya 2615 orang dari 2650 orang yang ditargetkan. Adapun kendalanya adalah karena jumlah universitas atau perguruan tinggi di Kota Parepare yang sesuai bagi PNS masih terbatas sehingga pada akhirnya PNS tersebut lebih banyak mencari universitas di luar Kota Parepare misalkan di Kota Makassar.

Sasaran XVIII

Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan Tahun 2011

No.

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang memiliki Renstra Jumlah SKPD yang memiiliki Renja Jumlah Program SKPD dengan RPJMD Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (kegiatan} Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ musrenbang Persentase dokumen publik yang dapat di akses Pemberlakukan sistem pagu indikatif/ jumlah anggaran usulan masyarakat yang diakomodir (dalam Milyar rupiah)

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

33

33

100

33

33

100.00

33

33

100

33

33

100.00

100%

100%

100

100%

100%

100.00

2

2

100

2

2

100.00

100%

100%

100

100%

100%

100.00

100%

100%

100

100%

100%

100.00

47

15

31.91

17

4

23.53


69



Sasaran XIX

85,28

92,74

Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit Tahun 2011

No.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indikator Kinerja Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu Persentase SKPD yang melaporkan kinerja keuangan Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal Presentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Jumlah penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

Tahun 2012

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

33

20

60.61

33

33

100.00

100

100

100

100%

100%

100.00

13

6

46.15

13

6

0.00

100

100

100

100%

25%

25.00

20

0

0.00

40%

5%

12.50

5

0

0.00

5

3

60.00

100%

0

0.00

100%

0

0.00



85,28

92,74

70


3. EVALUASI KEUANGAN Evaluasi

keuangan

menjadi

suatu

hal

yang

penting

untuk

dilaksanakan guna mengetahui besaran anggaran yang mampu diserap dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Kota Parepare dibiayai dari APBD Kota Parepare Tahun 2012, sehingga tingkat serapan anggaran menjadi hal penting mengingat APBD merupakan trigger (pemicu) bagi roda

perekonomian

yang

diharapkan

mampu

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah. Secara garis besar APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 terdiri atas 3 (tiga) bagian; yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dimana dalam Pendapatan diuraikan mengenai sumber-sumber perolehan dana, pada bagian Belanja diuraikan mengenai penggunaan dana dan pada bagian Pembiayaan Daerah diuraikan mengenai penerimaan

dan

pengeluaran

pembiayaan.

Struktur

APBD

Kota

Parepare Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :


71


1 . Pendapatan NO

URAIAN

1

PENDAPATAN DAERAH

1,1

Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH (Rp)

CAPAIAN

ANGGARAN 2012

REALISASI 2012

%

602.079.669.374,38

534.267.033.440,55

88,74

67.756.792.623,38

52.635.100.937,07

77,68

10.805.950.000,00

12.161.925.837,00

112,55

8.420.960.000,00

8.202.282.963,00

97,40

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

2.737.677.623,38

2.737.677.623,38

100,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

45.792.205.000,00

29.533.214.513,69

64,49

415.255.659.195,00

411.474.441.327,00

99,09

32.433.847.195,00

28.547.328.274,00

88,02

332.459.112.000,00

332.564.413.053,00

100,03

50.362.700.000,00

50.362.700.000,00

100,00

119.067.217.556,00

70.157.491.176,48

58,92

-

-

-

-

-

-

1,2 1.2.1

Dana perim bangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1,3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

25.000.000.000,00

22.244.632.156,48

88,98

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

84.534.043.536,00

37.379.685.000,00

44,22

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

9.533.174.020,00

10.533.174.020,00

110,49


72


..................... 2. Belanja NO 2

URAIAN BELANJA DAERAH

JUMLAH (Rp)

CAPAIAN

ANGGARAN 2012

REALISASI 2012

%

571.721.567.898,00

475.056.576.372,14

83,09 -

2,1

Belanja tidak langsung

276.790.666.859,00

260.782.038.292,14

94,22

269.121.351.847,00

254.406.533.608,00

94,53

2.1.1

Balanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

4.950.000.000,00

4.788.879.332,14

96,75

2.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

2.1.4

Belanja hibah

1.320.000.000,00

445.000.000,00

33,71

2.1.5

Belanja bantuan sosial

434.350.000,00

430.450.000,00

99,10

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

-

-

-

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa dan partai politik

514.965.012,00

490.925.352,00

95,33

2.1.8

Belanja tidak terduga

450.000.000,00

220.250.000,00

48,94 -

2,2

Belanja langsung

294.930.901.039,00

214.274.538.080,00

72,65

2.2.1

Belanja pegawai

21.588.310.500,00

17.453.737.950,00

80,85

2.2.2

Belanja barang dan jasa

146.472.316.149,00

117.526.014.906,00

80,24

2.2.3

Belanja modal

126.870.274.390,00

79.294.785.224,00

62,50

................


73


3. Pembiayaan Daerah NO 3

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH (Rp)

CAPAIAN

ANGGARAN 2012

REALISASI 2012

%

(30.358.101.476,55)

(56.994.377.342,68)

46,73 -

3,1

Penerimaan pembiayaan

44.459.748.458,45

1.791.600.217,54

4,03

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

1.319.748.458,45

1.343.288.086,45

101,78

3.1.2

Pencairan dana cadangan

-

-

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

42.500.000.000,00

-

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

250.000.000,00

250.615.993,09

100,25

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

390.000.000,00

197.696.138,00

50,69 -

3,2

Pengeluaran pembiayaan

74.817.849.935,00

58.785.977.560,22

78,57

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

-

3.2.2.

Penyertaan modal (Investasi) daerah

1.000.000.000,00

-

-

3.2.3

Pembayaran pokok utang

73.567.849.935,00

58.535.977.560,22

79,57

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

.......................


74


4. PENCAPAIAN KINERJA Dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maka skala kinerja ditetapkan sebagai berikut : NILAI

KETERANGAN

85 - 100 70 - 84 55 - 69 < 55

Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam table 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Parepare Tahun 2012

Dari pengukuran tingkat capaian kinerja yang dilakukan, terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah

Kota

Parepare pada tahun 2012

adalah ..............


75


Ada

beberapa

hal

yang

menjadi

kendala

dalam

implementasi

program/kegiatan, yaitu antara lain : a. Indikator sasaran strategis dalam RPJMD sebagian besar belum terukur,

sehingga

menyulitkan

dalam

melakukan

pengukuran

pencapaian sasaran. b. Kurangnya data dan informasi tentang hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan

kegiatan

dari

SKPD,

sehingga

program/kegiatan

prioritas tidak dapat terukur secara kuantitaf. c. Penjadwalan

pelaksanaan

kegiatan

belum

maksimal

sehingga

banyak kegiatan yang baru mulai dilaksanakan pada triwulan ketiga sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerjanya.


76


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun

2012 memberikan

gambaran terhadap berbagai

capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan,

namun

setidaknya

masyarakat

dan

stakeholders

pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan

daerah

yang

telah

dilaksanakan.

Untuk

lebih

menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan. A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 yang

merupakan

wujud

nyata

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan untuk tahun anggaran 2012. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparat pemerintah yang bekerjasama dengan

berbagai

pihak

dan

peran

aktif

masyarakat

dalam

melaksanakan program/kegiatan tersebut demi mewujudkan Visi Kota


77


Parepare

“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan

Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, antara lain : 1. Untuk tahun 2012, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk mengimplementasikan

visi

dan

misi.

Penetapan

program

dan

kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu indikator input, output dan outcome. Adapun indikator benefit dan impactnya belum dapat diukur karena masih memerlukan waktu untuk mengetahuinya. 3. Untuk

tahun

2012,

nilai

capaian

kinerja

program/kegiatan

Pemerintah Kota Parepare adalah .......... %, yang berarti mengalami sedikit perbaikan dibanding tahun .............


78


B. SARAN TINDAK Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peyempurnaan sebagai berikut : 1. Perlunya menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur. Dengan demikian RPJMD lebih berdaya guna dalam fungsinya sebagai strategi dan alat bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai Visi dan misi Kota Parepare. 2. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan perlu ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual. 3. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal. 4. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada. 5. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat, khususnya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisis Belanja. 6. Menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.


79


BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepostime

disebutkan

bahwa

salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang ketentuan

peraturan

kedaulatan

perundang-undangan

tertinggi yang

pembangunan good governance, kebijakan umum menjalankan

pemerintahan

negara

berlaku.

sesuai Dalam

pemerintah

dengan kerangka

adalah

ingin

yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input,

terutama anggaran seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan

yang

berorientasi

pada

hasil

pertama-tama akan fokus pada

kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program

atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan

dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka

sistem

akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah yang telah

dibangun dalam rangka mewujudkan good governance, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan

sesuai

tentang Keuangan

dengan

amanat Undang-undang

Nomor

17

Tahun

Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

2003

tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi 1



anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun

berdasarkan

kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan

anggaran berbasis

kinerja

ini

akan

dapat

dilakukan

penelusuran

alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

rangka mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. akuntabilitas pemerintah yang selama

Wujud

ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7

Tahun

1999

dan

kemudian melalui Surat Edaran Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja, Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan ditetapkannya pedoman terbaru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Menpan tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan 2



dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)

merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi

pemerintah

dan

bermanfaat

untuk mendorong

instansi

pemerintah

untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar

(Good Governance)

undangan yang

berlaku,

dipertanggungjawabkan

yang didasarkan pada peraturan perundang-

kebijakan

kepada

yang

masyarakat,

transparan, menjadikan

terukur

umpan

aspirasi balik

meningkatkan

masyarakat

bagi

dan

responsif

dan lingkungannya, menjadikan masukan

pihak-pihak

kinerja instansi

dapat

instansi pemerintah

yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien terhadap

dan

yang

pemerintah,

berkepentingan serta

dalam

terpeliharanya

dan

rangka

kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah. Sesuai Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Bupati/Walikota berkewajiban menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kota Parepare Tahun Anggaran 2011. Adapun tujuannya adalah: a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Parepare selama Tahun Anggaran 2011; b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2011, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka

memperbaiki

kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa yang akan

datang;

3



c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kota Parepare sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 3. Dasar Hukum Dasar

hukum

dalam

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 adalah : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik XI/MPR/l998

tentang

Penyelenggaraan

Negara

Indonesia Nomor

yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

7

Tahun

1999 tentang

Nomor

5

Tahun

2004 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; i. Keputusan tentang

Kepala Lembaga Perbaikan

Pedoman

Administrasi

Nomor 239/IX/6/8/2003

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4

Negara



j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; k. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59). l. Peraturan

Daerah

Kota Parepare Nomor

5

Tahun

2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Parepare Tahun 20082013;

4. Gambaran Umum Kota Parepare Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi

5



tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Kota Parepare berada pada ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah dominan berbukit, topografi dengan kelas lereng 2 - 15% mencakup 34% total wilayah, kemiringan lereng 15 - 40% sebanyak 22%, dan wilayah dengan kemiringan lereng diatas 40% sebanyak 32,17%. Topografi bergelombang dan perbukitan ini terletak pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai. Sedangkan wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk. Formasi geologi Kota Parepare terdiri dari struktur batuan endapan alluvial, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral. Selain itu terdapat juga batu gunung api Parepare

seperti tufu, breksi, konglomerat, dan lava.

Jenis tanah antara lain

regosol, yakni tanah yang memiliki tekstur kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal serta tanah alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan. Keasaman tanah bervariasi antara pH 5,6 - 7,5. Penggunaan lahan pada topografi wilayah tersebut terdiri dari hutan 39,17%, tegalan 22,88%, padang rumput 20,40%, sawah 10,00%, perumahan sebanyak 4,41%, jalan 1,42%, jasa 0,70%, perusahaan 0,59%, dan yang terkecil industri 0,17%. 5. Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota

yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, DPRD, Dinas

terdiri

Daerah, Lembaga Teknis

dari

Daerah,

Daerah, Kecamatan dan

sesuai dengan kebutuhan Daerah.

6

Sekretariat


Sekretariat Kelurahan


Pada tahun 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Parepare sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut terdiri atas 2 organisasi Sekretariat, 8 Organisasi berbentuk Badan, 13 Organisasi berbentuk Dinas, 4 Organisasi berbentuk Kantor, serta 4 Organisasi berbentuk Kecamatan, yang diuraikan sebagai berikut : a). Organisasi Sekretariat : 1) Sekretariat Daerah (Setda), adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

administrasi,

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah Kota Parepare dan pelayanan publik serta berfungsi sebagai lembaga pusat koordinasi dari semua instansi/lembaga otonom dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare 2) Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat (Sekwan), adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di Lingkungan DPRD Kota Parepare. b). Organisasi Berbentuk Badan 1) Inspektorat Daerah Kota Parepare, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari aparat pada semua instansi / lembaga otonom dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare. 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, pengkajian

dan

penyusunan

rencana

pembangunan, dan pelayanan publik.

7


peaksanaan

pemerintahan,


3) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD), adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan

perencanaan pengembangan kepegawaian daerah. 4) Badan Lingkungan Hidup, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup. 5) Badan Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

yang

berkaitan

dengan

pembainaan

kesatuan

bangsa

serta

penyelenggraan perlidungan masyarakat. 6) Badan Pelayanan Kesehatan (RSUD. A. Makkasau), adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam lingkup wilayah Kota Parepare maupun masyarakat umum. 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 8) Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

Perempuan, adalah melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan.

8



c). Organisasi Berbentuk Dinas : 1) Dinas Pekerjaan Umum (PU), adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan prasarana wilayah. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, adalan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3) Dinas

Kesehatan,

adalah

organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. 4) Dinas

Pendidikan,

adalah

organisasi

yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 5) Dinas Tenaga Kerja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang ketenaga kerjaan. 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil. 7) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan

9



dengan

bidang

penataan

ruang, penataan

kota dan

pengawasan

dan

pengendalian bangunan. 8) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pelayanan kebersihan/persampahan dan pertamanan. 9) Dinas Sosial, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 10)Dinas Perhubungan,

adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pelayanan

publik

yang

administrasi berkaitan

pemerintahan, dengan

bidang

perhubungan/transportasi, khususnya transportasi darat dan pelabuhan. 11)Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan penyebarluasan informasi dan komunikasi 12)Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, (PKPK), adalah organisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan 13)Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Olahraga, Pemuda dan parawisata.

10



d). Organisasi Berbentuk Kantor : 1) Kantor Pelayanan Perizinan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan. 2) Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan buku-buku bacaan, pengarsipan dokumen-dokumen dan pendokumentasian. 3) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Penyuluh. 4) Satuan Polisi Pamong Praja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan, penertiban dan pembinaan. e) Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan adalah organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab

untuk

pemerintahan,

melaksanakan pembangunan

tugas-tugas dan

pelayanan

penyelenggaraan publik

serta

administrasi mengkoordinir

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan masing-masing kecamatan. Jumlah kecamatan di Kota Parepare adalah 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang.

11



NO 1

KECAMATAN Ujung

KELURAHAN 1. Lapadde 2. Ujung Bulu 3. Ujung Sabbang 4. Mallusetasi 5. Labukkang

2

Soreang

1. Ujung Baru 2. Ujung Lare 3. Kampung Pisang 4. Bukit Indah 5. Bukit Harapan 6. Lakessi 7. Wattang Soreang

3

Bacukiki

1. Wattang Bacukiki 2. Lemoe 3. Lompoe 4. Galung Maloang

4

Bacukiki Barat

1. Lumpue 2. Sumpang Minangae 3. Cappa Galung 4. Tiro Sompe 5. Bumi Harapan 6. Kampung Baru

f) Keadaan Pegawai Keadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3

12



Tabel. 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2011 Golongan No

Jumlah I

II

III

IV

1


2

56

86

21

165

2


2

25

21

5

53

3


-

7

25

8

40

4

Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau Kota Parepare

12

188

156

34

390

5


-

4

24

7

35

6


1

15

23

3

42

7


3

8

10

6

27

8


-

7

17

5

29


-

-

2

1

3

9


-

8

26

9

43

10

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare

-

5

15

5

25

11

Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan Kota Parepare

-

13

38

9

60

UPTD Rumah Potong Hewan

-

-

2

-

2


-

-

1

-

1

Dinas Kesehatan Kota Parepare

-

36

68

9

113


-

12

17

1

30


-

25

24

1

50


-

26

30

2

58


-

23

28

2

53


-

18

30

2

50

12

13





-

17

27

1

45


-

16

36

-

52


1

11

48

32

92


-

3

7

9

19


1

-

1

1

3


-

-

1

1

2


-

-

1

1

2


-

-

1

1

2


1

18

35

5

59


4

18

2

-

24

Dinas Pehubungan Kota Parepare

3

35

24

4

66


-

2

2

-

4


-

1

2

-

3


-

1

2

-

3

Dinas Tenaga Kerja

-

5

26

5

36


1

5

21

9

36

17


4

22

18

3

47

18


-

7

16

4

27

19


-

11

30

4

45


-

9

1

-

10


1

19

38

4

62


-

-

2

-

2


-

17

27

2

46

UPTD Pengelola Kompleks Islamic Centre

4

6

2

-

12


-

2

4

-

6

22


-

12

14

5

31

23


-

6

13

3

22

13

14

15

16

20

21

14



24


1

17

7

4

29

25


-

4

37

4

45

26


-

8

11

1

20

27


-

9

10

1

20

28


-

35

10

1

46

29


1

33

43

-

77

30


3

27

50

1

81

31


-

28

31

1

60

32


1

30

44

1

76

33

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

-

2

3

-

5

34


-

1

7

1

9

35

T K

-

72

31

50

153

36

S D

4

260

259

452

975

37

SLTP

-

22

289

264

575

38

SLTA

-

12

285

379

676

1269

2171

1384

4874

JUMLAH

50


Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2011 No

15


PENDIDIKAN SD

SLTP

SLTA

D.I

D.2

D.3

S.I

S.2

JUMLAH

1


1

6

50

-

-

10

80

18

165

2


-

2

24

-

-

5

18

4

53

3


-

-

5

-

-

4

26

5

40

4

Badan Pelayanan Kesehatan Daerah Kota Parepare

10

4

69

9

6

191

84

17

390

5


-

-

4

-

-

1

23

7

35



6


1

-

10

-

-

5

21

5

42

7


1

3

9

-

-

1

12

1

27

8


-

-

10

-

-

2

16

1

29


-

-

-

-

-

2

1

-

3

9


-

-

9

1

1

5

26

1

43

10


-

1

5

-

-

7

9

3

25

11

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan & Kelautan Kota Parepare

1

-

24

1

-

1

27

6

60


-

-

-

-

-

-

2

-

2


-

-

-

-

-

-

-

1

1


-

1

25

4

1

25

50

7

113


-

-

2

-

-

16

11

1

30


-

-

6

4

1

24

14

1

50


-

-

8

4

-

27

19

-

58


-

1

3

5

-

28

15

1

53


-

-

4

4

-

20

22

-

50


-

-

4

2

-

22

15

2

45


-

-

5

2

-

23

22

-

52


-

-

22

-

3

5

54

8

92


-

1

3

2

-

-

12

1

19


-

1

-

-

-

-

2

-

3


-

-

-

-

-

-

1

1

2


-

-

1

-

-

-

-

1

2

12

13

16




-

-

1

-

-

-

1

-

2


1

1

10

-

-

11

32

4

59


-

5

18

-

-

-

1

-

24


3

2

39

-

-

5

14

3

66


-

-

-

-

-

2

-

4


-

-

2

-

-

-

1

-

3


-

-

2

-

-

-

1

-

3

Dinas Tenaga Kerja

-

2

9

-

-

4

20

1

36


-

-

17

1

-

4

14

-

36

17


3

5

22

-

-

-

14

3

47

18


-

2

7

-

-

3

15

-

27

19


-

-

13

-

-

-

31

1

45


-

1

6

-

-

2

1

-

10


1

3

22

-

-

2

29

5

62


-

-

-

-

-

-

2

-

2


-

-

24

-

-

1

19

2

46

UPTD Pengelola Islamic Centre

1

3

6

-

-

-

2

-

12


-

1

1

-

-

-

4

-

6

22


-

-

8

-

-

7

12

4

31

23


-

1

10

-

-

-

10

1

22

24


1

-

8

-

-

1

16

3

29

25


-

-

8

-

-

7

12

4

45

-

1

5

-

-

1

11

2

20

14

15

16

20

21

26

17

Kantor Pelayanan Perizinan Kota

2



Parepare

27


-

-

3

-

-

7

8

2

20

28


1

3

33

-

-

2

6

1

46

29


1

4

39

-

-

7

24

2

77

30


-

2

45

-

-

6

27

1

81

31


-

3

31

1

-

4

20

1

60

32


1

3

36

-

-

3

31

2

76

33


-

-

2

-

-

1

2

-

5

34


-

1

1

-

-

1

5

1

9

35

T K

-

-

23

3

69

3

55

-

153

36

S D

6

9

72

2

458

26

386

6

975

37

SLTP

1

3

39

22

40

42

418

10

575

38

SLTA

1

1

20

1

6

45

587

15

676

45

76

886

68

585

615

2434

165

4874

JUMLAH


Tabel 1.3. Jumlah Jabatan Struktural Dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2011 Eselon No

18


Jumlah II. A

II. B

III. A

III.B

IV.A

IV.B

1


1

8

10

-

30

-

49

2


-

1

4

-

12

-

17

3


-

1

5

-

3

-

9

4

Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau kota Parepare

-

-

2

6

12

-

20

5


-

1

1

4

11

-

17



6


-

1

1

3

8

-

13

7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare

-

1

1

3

8

-

13

8


-

1

1

3

9

-

14


-

-

-

-

1

1

2

9


-

1

1

3

9

-

14

10


-

1

1

3

9

-

14

11

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan & Kelautan Kota Parepare

-

-

1

4

11

-

17


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

-

1

1


-

1

1

4

11

-

17


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

-

1


-

-

-

-

1

-

1


-

1

1

4

14

-

20


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

1

2

12

13

19




-

-

-

-

1

1

2


-

1

1

4

11

-

17


-

-

-

-

1

1

2


-

1

1

3

12

-

17


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

1

2


-

1

1

3

9

-

14


-

-

-

-

1

1

2

17


-

1

1

3

9

-

14

18


-

1

1

3

8

-

13

19


-

1

1

3

9

-

14


-

-

-

-

1

-

1

Dinas Perindag, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare

-

1

1

4

9

-

15


-

-

-

-

1

1

2


-

1

1

3

9

-

14

UPTD Pengelola Kompleks Islamic Centre Kota Parepare

-

-

-

-

1

1

2


-

-

-

-

1

-

1

22


-

-

1

3

8

-

13

23


-

1

1

3

8

-

13

24


-

-

1

3

9

-

14

25


-

-

1

-

4

-

5

14

15

16

20

21

20



26


-

-

1

-

4

-

5

27


-

-

1

-

4

-

5

28


-

-

1

-

5

-

6

29


-

-

1

1

9

26

37

30


-

-

1

1

12

31

45

31


-

-

1

-

9

19

29

32


-

-

1

1

11

27

40

33


-

-

-

1

-

2

3

34


-

-

1

-

4

-

5

1

30

50

76

333

121

611

JUMLAH


6. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2011 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2011. Bab II – Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM), menjelaskan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan ataupun kegagalan dan 21



permasalahn-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

22



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Pendahuluan Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap

berada

dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2013 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Parepare

Tahun

2008 - 2013

Menengah

Daerah

Kota

merupakan pedoman dalam pembangunan di

Kabupaten Pacitan selama tahun 2008 - 2013. Penyelenggaraan pembangunan dalam era otonomi daerah menuntut perencanaan yang bisa memberi arahan dalam menata perubahan menuju perwujudan visi bersama. Arahan demikian sangat urgen mengingat tatanan lingkungan strategis demikian kompleks dan dinamis. Tanpa arahan sebuah tatanan bisa larut dalam perubahan yang dideterminasi lingkungan strategisnya, sehingga tatanan tersebut dapat kehilangan identitas dirinya. Secara internal, aspirasi unsur tatanan juga sangat kompleks dan dinamis, dibutuhkan arahan untuk mewadahi kompleksitas dan dinamika aspirasi tersebut menuju perwujudan visi bersama. Kota Parepare adalah sebuah tatanan yang merupakan bagian dari tatanan besar Sulawesi Selatan dan Indonesia, dengan perubahan yang demikian kompleks dan dinamis, dan dengan itu membutuhkan arahan dalam menata perubahan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Berdasarkan arahan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arahan pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan. Dalam kerangka itu, RPJMD Kota Parepare 2008-2013 disusun sebagai arahan dalam 23



mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kota Parepare 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan kombinasi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. RPJMD ini bukan hanya merupakan penggarisan bagi program-program sektoral SKPD, ia juga merupakan dokumen pembangunan wilayah yang memberi penggarisan bagi kontribusi prakarsa dan swadaya masyarakat bagi perwujudan visi, tujuan dan sasaran bersama. Untuk mengimplementasikan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD maka telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2011 sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk memenuhi target-target pembangunan yang ada dalam RPJMD. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 dimaksudkan untuk menjadi arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Parepare sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang disepakati bersama,

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Parepare 2008-2013 adalah untuk: a.

Menyediakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai kesatuan dan kesamaan arah dalam upaya pembangunan;

b.

Menyediakan rumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang lebih tajam dan dapat dijadikan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama lima tahun;

c.

Menyediakan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dituang dalam APBD dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare;

24



d.

Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai baik oleh APBN maupun APBD;

e.

Menyediakan bahan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare

3. Pernyataan Visi Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare Tahun 2008 2013 adalah :

” Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan” Bandar Madani adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan berperadaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman.

Mandiri adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya.

Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas

manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan berproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan

masyarakat, serta

mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada.

Religius adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia.

Berkomitmen Lingkungan adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam. 4. 25

Pernyataan Misi Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2012


Visi yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare untuk melaksanakannya. Adapun misi pembangunan tersebut adalah : a.

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

b.

Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;

c.

Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota;

d.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan;

e. f.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah

Daerah Kota Parepare menetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan untuk masing-masing misi, adalah sebagai berikut : Misi-1: ”Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” TUJUAN 1. Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah

2. Mengurangi jumlah penduduk miskin 3. Memberikan perlindungan kesejahteraan social 26

SASARAN Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan masyarakat). Penanggulangan Kemiskinan Daerah Peningkatan Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial



Misi-2: ”Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat TUJUAN

SASARAN

1. Memperbaiki akses dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan

akses

dan

derajat

Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Derajat kesehatan

kesehatan; 3. Mendorong apresiasi seni-budaya dan iptek 4. Mendorong prestasi kepemudaan dan olah raga

Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga

Misi-3: ”Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kota” TUJUAN 1. Memantapkan fungsi sarana prasarana transportasi dan perhubungan kota 2. Memelihara ketercukupan saranaprasarana pemukiman dan tata air kota

SASARAN Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik a. Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman. b. Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

Misi-4: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan kesadaran dan Peningkatan prakarsa dan partisipasi etika lingkungan masyarakat dan masyarakat dan pemangku kepentingan pemangku kepentingan lainnya lainnya dalam memelihara lingkungan hidup 2. Menekan dampak kerusakan Penanggulangan Dampak lingkungan lingkungan dari kegiatan pembangunan dan masyarakat 3. Merehabilitasi dan memelihara Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi 27



fungsi lingkungan hidup

dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup 4. Menata kebersihan dan keindahan Kebersihan dan keindahan kota tertata kota efektif, terpadu dan berkelanjutan 5. Mengantisipasi dampak Masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global dampak perubahan iklim global Misi-5: ”Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius dan humanis” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan spiritualitas dan Peningkatan moralitas masyarakat keagamaan 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai sebuah tatanan yang mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang 3. Meningkatkan kualitas dari teknostruktur masyarakat guna melahirkan produk unggulan berdasarkan potensi dan sumberdaya spesifik lokalitas

Kehidupan

spiritual-


Peningkatan Teknostruktur masyarakat dalam menghasilkan produk unggulan sesuai potensi lokal dan peluang yang dapat dimanfaatkan

Misi-6 : ”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” TUJUAN

SASARAN

1. Memantapkan kapasitas dan Peningkatan kapasitas dan kompetensi kompetensi sumberdaya Aparatur negara dalam menjalankan aparatur dalam merespons tugas pokok dan fungsinya secara kreatif tuntutan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang muncul secara dinamis dalam kehidupan masyarakat 2. Memantapkan efektivitas Terciptanya efektivitas bagi berjalannya organisasi pemerintah baik fungsi pemerintahan, pelayanan dan 28



eksekutif maupun legislatif pembangunan sebagai organisasi pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengakselerasi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan 3. Memantapkan penerapan Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma-norma pemerintahan norma akuntabilitas, transparansi, yang baik, bersih dan berwibawa partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas,

transparansi,

partisipatif dan patuh kepada hukum/perundangan 6. Kebijakan dan Program a. Kebijakan Untuk merealisasikan suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Kota Parepare telah merumuskan suatu arah tindakan dalam bentuk kebijakan pembangunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat 2) Pengembangan Kualitas Manusia 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 5) Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 6) Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah

29



b.

Program Program merupakan kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

mengupayakan keterlibatan stakeholders

Kota

Parepare

dengan

tetap

guna mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Nomenklatur program/kegiatan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013, hal ini dapat dilihat pada

Lampiran 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 6. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; e. Sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan 30



tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan

permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui berbagai sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD Kota Parepare tahun 2012 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 –

2013, yang didalamnya memuat rencana kinerja (Performance Plan). Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. RKPD Kota Parepare Tahun 2012 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan

pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Parepare

sepenuhnya dapat

dirujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2012.

31



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Pengukuran capaian kinerja dalam LAKIP Kota Parepare Tahun 2011 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 - 2013. Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, meliputi input, output, outcome, benefit dan impact yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran indikator benefit dan impact relatif sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan sebagian besar program/kegiatan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun untuk mengetahui benefit dan impactnya. B. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare tahun 2011. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya. Pemerintah Daerah Kota Parepare pada tahun 2011 telah melaksanakan beberapa program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

32



SASARAN I

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini maka ditetapkan beberapa indikator , yaitu : No 1 2

Tahun 2010 Indikator Kinerja Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri (unit) Persentase peningkatan produksi UMKM

5

Prosentase peningkatan produktifitas UMKM Jumlah kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis Jumlah regulasi keamanan konsumen

6

Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)

7

Jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan Jumlah koperasi aktif

3 4

8

Tahun 2011

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1328

1304

98,19%

1357

1312

96,68%

48,1

40,39

83,97%

58,81

26,99

45,89%

49,23

30,77

62,50%

66,15

30,77

46,52%

18

17

94,44%

18

17

94,44%

12

11

91,67%

13

5

38,46%

14,82

14,3

96,49%

17,78

14,30

80,43%

60

57

95,00%

60

55

91,67%

187

127

67,91%

187

117

62,57%

Rata-rata capaian Kinerja

86,27%

69,58%

Capaian kinerja dari delapan indikator yang telah ditetapkan cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Capaian indikator Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri hanya 96,68% mengalami penurunan sebesar 1,51 % dibanding tahun 2010 yang mencapai 98.19%. Capaian indikator persentase peningkatan produksi UMKM yang hanya sebesar 45,89 % mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 38,08% dari tahun 2010 yang mencapai 83,97 %. Untuk jumlah regulasi keamanan konsumen juga mengalami penurunan sebesar 53,12 %, yaitu 91,67% pada tahun 2010 menjadi hanya 38,46% pada tahun 2011. Capaian yang rendah ini disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi sedang penyusunan regulasi hanya didasarkan pada 5 (lima) peraturan perundang-undangan mengenai konsumen. Capaian kinerja untuk indikator jumlah koperasi aktif juga mengalami penurunan sebesar 5.34%, yaitu 67,91% dari tahun 2010 menjadi 62,57% pada tahun 2011. Rata-rata capaian kinerja dari delapan indikator yang telah ditetapkan hanya sebesar 69,58 % yang berarti mengalami penurunan 33,06% dari tahun 2010 yang mencapai 86.27%. Ada beberapa hal yang diindikasikan menjadi penyebab penurunan ini , antara lain : mekanisme produksi UMKM belum optimal sehingga tingkat produktifitasnya juga relatif kurang dan masih kurangnya pembinaan bagi koperasi.

33



SASARAN II

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Adapun target dan realisasi dari indicator kinerja dari sasaran strategis ini, dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2010

No

Indikator Kinerja

1

Persentase angka pengangguran terbuka

2

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

15%

40,00%

33,33%

7,17

7,73

92,19%

Persentase jumlah orang miskin

26,40%

26,30%

100,38%

26,40%

26,30%

100,38%

3

Pencari kerja yang ditempatkan

1000

579

57,90%

922

501

54,34%

4

100%

98%

98,00%

100%

98%

98,00%

470

240

51,06%

2500

2205

88,2%

5

5

100%

7

7

100%

7

Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga Jumlah pengunjung wisata dalam setahun Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan Jumlah kawasan agrowisata

1

1

100%

1

1

100%

8

Jumlah rumah layak huni

25161

18.994

75,49%

25200

19030

75,52%

5 6

Target

Tahun 2011

Rata-rata Capaian Kinerja

77,02%

77,05%

Rata-rata capaian indikator kinerja yang diperoleh pada tahun 2011 adalah 77,05% meningkat 0,03 % jika dibanding tahun 2010 yang hanya 77,02%. Presentase capaian kinerja angka pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 33,33% pada tahun 2010 meningkat menjadi 92,19% pada tahun 2011 (meningkat 58,86%). Peningkatan yang cukup signifikan ini karena target pada tahun 2011 diturunkan menjadi 7,17% (pada tahun 2010 15%). Demikian pula Jumlah pengunjung wisata dalam setahun capaiannya mengalami peningkatan dari 51,06% pada tahun 2010 (yang diukur jumlah wisatawan mancanegara) meningkat menjadi 88,2% pada tahun 2011 (yang diukur jumlah keseluruhan wisatawan). Adapun capaian kinerja untuk indikator Pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan yakni pada tahun 2010 sebesar 57,90% sedang tahun 2011 menjadi 54,34% (mengalami penurunan

3,56%).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare masih perlu

memperbaiki kenerjanya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah. Angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dimana pada tahun 2011 lapangan kerja yang

ada belum mampu mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Untuk itu,

Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan sinergitas antara SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan memaksimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata

34



maka pemerintah perlu meningkatkan upaya promosi tentang objek wisata yang ada di Kota Parepare, sehingga minat wisatawan untuk berkunjung ke Parepare meningkat.

SASARAN III


Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2010

No

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani panti sosial (orang) Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit) Persentase pengurangan penderita gizi buruk/kurang gizi Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

2 3 4 5 6

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

389

310

79,69%

446

446

100%

119

117

98,32%

120

120

100%

13%

15%

84,62%

15%

18%

80%

10000

10304

96,96%

-

-

-

2830

1341

47,39%

2750

1121

40,76%

2830

1213

42,86%

2750

2037

74,07%


74,97%

78,97

Pada tahun 2010 rata-rata capaian kinerja dari indikator ini sebesar 74,97% sedang untuk tahun 2011 sebesar 78,97% yang berarti mengalami peningkatan 4%. Peningkatan ini disebabkan oleh capaian indikator Jumlah PMKS yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 42,86 % pada tahun 2010 menjadi 74,07 % pada tahun 2011 (mengalami peningkatan 31,21%). Namun capaian kinerj untuk indikator Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih memprihatinkan yaitu hanya 40,76% yang berarti mengalami penurunan sebesar 6,63% dari tahun 2010 yang mencapai 47,39%. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang dialokasikan bagi penanganan PMKS, sehingga penanganannya hanya berupa pemberian bantuan sosial secara insidentil

sedangkan yang dibutuhkan adalah penanganan secara

integralistik. Capaian kinerja untuk indikator Jumlah posyandu yang efektif melayani sebesar 100% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya 98,32 %. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja kader-kader posyandu yang dibina oleh Dinas kesahatan. Data untuk indikator Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tidak diperoleh sehingga capaiannya tidak dapat dihitung.

35



SASARAN IV


Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : No

Tahun 2010 Indikator Kinerja

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100

99,69

99,69%

100

100

100%

110,70

103,62

93,60%

116,06

93,59

80,64%

94,17

89,26

94,79%

113,26

75,85

66,97%

95,54

88,26

92,38%

97,64

65,94

67,54%

124,23

122,02

98,22%

124,23

109,98

88,53%

120,00

116,78

97,32%

120,00

103,72

86,44%

120,00

119,20

99,33%

120,00

92,76

77,30%

100,00

99,30

99,30%

100

96,57

96,57%

1

Angka Melek Huruf (AMH) (%)

2

8

Angka partisipasi murni Usia 7 -12 tahun (%) Angka partisipasi murni Usia 13 -15 tahun (%) Angka partisipasi murni Usia 16 -18 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 7 -12 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 13 -15 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 16 -18 tahun (%) Tingkat kelulusan UAN SD (%)

9

Tingkat kelulusan UAN SMP (%)

98

92,71

94,60%

96

95,22

99,19%

10

Tingkat kelulusan UAN SMA (%)

98

97,34

99,33%

97,50

89,69

91,99%

11

Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%) Persentase sekolah yang menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah dengan efektif (%) Jumlah sekolah kejuruan dan sekolah yang bernilai plus Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

90

80

88,89%

90

86

95,56%

30

27

90,00%

50

39,90

79,80%

25

20

80,00%

25

21

84%

3150

2306

73,21%

3150

2609

82,83%

3 4 5 6 7

12 13 14


92,90%

85,53%

Secara umum, rata-rata capaian kinerja untuk sektor ini mengalami penurunan. Pada tahun 2010 sebesar 92,90% sedang pada tahun 2011 turun 7,37% menjadi 85,53%. Penurunan ini walaupun tidak signifikan tetapi menjadi hal yang memprihatinkan mengingat Kota Parepare merupakan kota pendidikan dan menjadi salah satu barometer perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, sehingga banyak siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kota Parepare. Capaian indikator Angka partisipasi murni Usia 7 - 12 tahun mengalami penurunan 12,96% yaitu dari 93,60% tahun 2010 menjadi 80,64% tahun 2011, Angka partisipasi murni Usia 13 15 tahun mengalami penurunan drastis dari 94,79 % pada tahun 2010 menjadi 66,97 % pada tahun 2011 (turun 27,82%). Angka partisipasi murni Usia 16 -18 tahun juga mengalami penurunan, dari 92,38% pada tahun 2010 menjadi 67,54 % pada tahun 2011. Demikian pula untuk indikator Angka partisipasi kasar Usia 7 -12 tahun mengalami penurunan 9,69% yaitu dari 98,22% pada tahun 2010 menjadi 88,53% pada tahun 2011. Capaian Angka partisipasi

36



kasar Usia 13 -15 tahun sebesar 86,44% yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 97,32%, sedang Angka partisipasi kasar Usia 16 -18 tahun juga mengalami penurunan dari 99,33% menjadi 77,30% pada tahun 2011. Untuk indikator Tingkat kelulusan UAN berfluktuatif sesuai jenjang pendidikan. Tingkat kelulusan UAN SD mencapai 99,30 % pada tahun 2010 namun tahun 2011 hanya 96,57% (turun 3,53%). Demikian pula untuk UAN SMA mengalami penurunan 5,35% yaitu 99,33% pada tahun 2010 menjadi hanya 91,99 % pada tahun 2011. Hal sebaliknya terjadi untuk UAN SMP yang mengalami peningkatan 4,59% yakni pada tahun 2010 hanya 94,60% meningkat menjadi 99,19% pada tahun 2011. Peningkatan capaian kinerja juga tampak pada indikator Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik, yaitu 88,89 % tahun 2010 meningkat 6,67 % pada tahun 2011 menjadi 95,56%. Peningkatan ini karena adanya dana transfer dari pusat (DID, DPID, dan DPPID) yang dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasara pendidikan. Hal lain yang meningkat adalah indikator Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang mengalami peningkatan 9,62% yaitu 73,21 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 82,83% pada tahun 2011. Peningkatan ini karena meningkatnya motivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya selain untuk memenuhi amanat undang-undang pendidikan nasional. SASARAN V


Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul maka aspek kesehatan perlu menjadi prioritas. Pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. A. Makkasau. Target dan realisasi dari indicator kinerja kesehatan adalah sebagai berikut : No

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

69

65

94,20%

70

69

98,57 %

12

9

125,00%

23

19

117,39%

0

4

99,60%

0

2

99,80%

95

90

94,74%

95

95

100%

1

Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)

2

4

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran (orang) Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup Persentase penduduk berakses air bersih

5


95

90

94,74%

95

90

94,74%

6

Persentase balita gizi buruk

0

0,44

99,56%

0

0,52

99,48%

7

1 : 3500

1 : 3000

85,71%

1:3500

1:3000

85,71%

8

Rasio Puskesmas persatuan penduduk (x1000) Rasio Posyandu persatuan balita

1 : 100

1 : 77

77,00%

1:100

1:82

82%

9

Jumlah kelurahan siaga

22

11

50,00%

22

12

54,55%

3

37




10

Jumlah kelembagaan Baruga Sayang

11

Persentase kelurahan yang universal Child Immunization (UCI) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang)

12

17

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

18

Prevalensi peserta KB aktif

13 14 15 16

3

1

33,33%

-

-

-

22

11

50,00%

22

22

100%

41

41

100,00%

2555

1915

74,95%

2354

2120

90,06%

2440

2046

83,65%

242

202

83,47%

242

203

83,88%

252

252

100,00%

43

43

100%

5104

5612

109,95%

2872

2872

100%

2567

2317

90,26%

2323

2121

91,30%

18464

12023

65,12%

21933

12393

56,50%


85,71%

84,60%

Tahun 2010, capaian rata-rata indikator kinerja sektor ini adalah 85,71% sedang pada tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan yaitu 86,63% (meningkat 0,92%). Peningkatan ini menunjukkan kinerja dibidang kesehatan cukup efektif dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Diharapkan ditahun mendatang

capaian kinerja indikator ini dapat

lebih signifikan. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan yaitu indikator Angka harapan hidup dari 94,20 % pada tahun 2010 menjadi 98,57% pada tahun 2011 (meningkat 4,37%), indikator Persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 94,74% menjadi 100% pada tahun 2011 (meningkat 5,26%). Demikian pula peningkatan untuk indikator Rasio Posyandu persatuan balita yang pada tahun 2010 sebesar 77% menjadi 82 % pada tahun 2011 yang berarti semakin banyak balita yang berkunjung ke Posyandu. Namun sebaliknya, beberapa indikator juga mengalami penurunan, antara lain indikator Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang) pada tahun 2010 mencapai 100% sedang tahun 2011 hanya mencapai 74,95% (turun 25,05%). Indikator Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 90,06 % pada tahun 2010 menurun 6,41 % pada tahun 2011 yang hanya sebesar 83,65%. Demikian pula untuk indikator Prevalensi peserta KB aktif menurun 8,62% yaitu dari 65,12% pada tahun 2010 menjadi hanya 56,50% pada tahun 2011.

38



SASARAN VI

Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan IPTEK

Adapun target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tahun 2010

No

Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana seni budaya Pengembangan Website Pemerintah Kota Parepare Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Peningkatan pengunjung) Rata-rata Capaian Kinerja

1 2 3 4

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

3

60,00%

5

5

100%

127

110

86,61%

127

110

86,61%

1

1

100 %

1

1

100%

1

1

100%

1

1

100% 96,65%

86,65%

Secara umum hasil yang diperoleh pada tahun 2011 tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibanding tahun 2010. Pada tahun 2010 capaian kinerjanya rata-rata sebesar 86,65%, sedang tahun 2011 meningkat menjadi 96,65%. Peningkatan capaian kinerja hanya pada indikator Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya dari

60 % pada tahun 2010

menjadi 100% pada tahun 2011. Sedangkan indikator lainnya tidak mengalami perubahan. SASARAN VII


Dengan berdasar pada indikator kinerja yang

hanya difokuskan pada jumlah sarana dan

prasarana kepemudaan/olah raga dan jumlah organisasi kepemudaan maka pemerintah telah cukp berhasil meningkatkan sarana kepemudaan dan olah raga dengan rata-rata tingkat capaian 89,71% yang berarti mengalami sedikit peningkatan jika dibanding tahun 2010 yang mencapai 88,31%. Untuk mengukur prestasi atlet Parepare di tingkat PORDA/PON belum dapat diukur karena event tersebut belum dilaksanakan pada tahun 2011. No 1 2

Tahun 2010 Indikator Kinerja Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga (unit) Jumlah Organisasi kepemudaan

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

289

271

93,77%

290

280

96,55%

35

29

82,86%

35

29

82,86%


88,32%

89,71%

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga mengalami peningkatan dari 93,77% pada tahun 2010 menjadi 96,55% pada tahun 2011, sedang capaian untuk jumlah organisasi kepemudaan tidak mengalami perubahan.

39



SASARAN VIII

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik Tahun 2010

No

Indikator Kinerja

1

Panjang jalan dengan kondisi baik (km)

2

Jumlah jembatan dengan kondisi baik (unit) Persentase trotoar dalam kondisi baik (%) Persentase traffic light dalam kondisi baik

3 4

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

370.541

369.540

99,73%

314.451

183,627

58,40%

6

6

100 %

67

67

100%

100

100

100 %

100

100

100%

100%

100%

100 %

100

100

100%


89,60%

99,93%

Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian rata-rata indikator kinerja sasaran ini adalah 89,60% yang berarti mengalami penurunan sebesar 10,33% jika dibanding tahun 2010 yang mencapai 99,93%. Penurunan ini disebabkan turunnya capaian kinerja indikator Panjang jalan dengan kondisi baik yang pada tahun 2010 mencapai 99,73 % sedang pada tahun 2011 hanya 58,40%. Hal ini disebabkan terbatasnya alokasi anggaran untuk melakukan pemeliharaan/perbaikan jalan.

SASARAN IX

Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman

Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah :

No 1 2 3 4

Tahun 2010 Indikator Kinerja Panjang drainase dengan kondisi baik (km) Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik Kecukupan turap dan bronjong Turap dan bronjong yang ada dibandingkan dengan yang seharusnya ada

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

54,53

49,30

90,41%

54,53

49,30

90,41

50

40

80,00%

50

42

84%

10

9

90,00%

10

10

100%

10

9

90,00%

10

10

100%


86,80%

93,60%

Ancaman banjir merupakan permasalahan yang umum dijumpai di daerah-daerah pesisir. Untuk itu, pemerintah telah mengupayakan secara maksimal dalam mengatur tata kelola air untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Pencapaian target sasaran ini pada tahun 2011 adalah 93,60% meningkat 6,8 % dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 86,80%.

40



Peningkatan ini menunjukkan adanya kinerja yang cukup baik terhadap tata kelola air, namun masih perlu pengaturan sistem pembuangan air yang lebih baik karena selama ini langsung mengalir ke laut dan sungai sehingga berpotensi menimbulkan pendangkalan di Teluk Parepare dan Muara Sungai KarajaE yang bila berlangsung terus menerus akan mengancam alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Parepare. Capaian Kinerja untuk Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu 84% sedang tahun 2010 hanya 80%, demikian pula capaian indikator Kecukupan turap dan bronjong dan Turap dan bronjong yang ada dibandingkan dengan yang seharusnya ada juga mengalami peningkatan dari 90% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2011.

Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

SASARAN X


No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Ketercukupan saluran sanitasi untuk penyediaan air (paket) Ketercukupan sarana resrvoir untuk penyediaan air Jumlah kebutuhan pompa untuk penyediaan air Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

5

100 %

3

3

100%

5

5

100 %

7

7

100%

3

3

100 %

0

0

-

29.711

15.619

52,57%

29.711

23.584

79,38%


88,14%

93,13%

Capaian indikator kinerja sasaran ini meningkat menjadi 93,13% pada tahun 2011 sedang pada tahun 2010 sebesar

88,14%. Peningkatan ini dipicu oleh indikator Jumlah rumah tangga

pengguna air bersih / PDAM yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu dari 52,57% pada tahun 2010 meningkat menjadi 79,38% pada tahun 2011. Hal ini berarti semakin banyak jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih/PDAM. Untuk meningkatkannya diharapkan ditahun mendatang sumber air baku PDAM dapat ditingkatkan sehingga jumlah masyarakat yang dapat mengakses air bersih juga bertambah. Untuk capaian indikator lainnya tidak mengalami perubahan. SASARAN XI

Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

41



Tahun 2010

No

Indikator Kinerja

Target

4

Tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder pembangunan atas perubahan iklim global (%) Jumlah kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan Pembinaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk di masyarakat (lokasi) Kawasan bebas sampah

5

Kelompok sadar lingkungan

1 2 3

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

30

10

33,33%

100%

75%

75%

3

3

100%

3

3

100%

20

15

75,00%

20

18

90%

5

5

100%

5

5

100%

2

2

100%

3

3

100%


93%

81,67%

Capaian sasaran ini pada tahun 2010 hanya 81,67% sedang tahun 2011 sebesar 93%. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya capaian indikator Tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder pembangunan atas perubahan iklim global mengalami peningkatan dari 33,33 % pada tahun 2010 menjadi 75 % pada tahun 2011 serta Pembinaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk di masyarakat meningkat dari 75 % pada tahun 2010 menjadi 90% pada tahun 2011. Adapun indikator kinerja lainnya tidak mengalami perubahan. SASARAN XII

Penanggulangan dampak lingkungan

Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 Indikator Kinerja Persentase pelaku usaha wajib amdal yang dipantau/diawasi Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya

Tahun 2011

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

46%

40%

86,96%

100%

50%

50%

46%

40%

86,96%

100%

50%

50%

46%

40%

86,96%

100%

50%

50%

20

10

50 %

20

10

50%


90%

60%

Pencapaian indikator untuk sasaran ini mengalami penurunan 30%, yaitu pada tahun 2010 mencapai 90 % sedang pada tahun 2011 hanya 60%. Penurunan terjadi karena beberapa indikator kinerja juga mengalami penurunan. Pencapaian indikator Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan,

Persentase Pelaku usaha yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

serta Persentase Pelaku

usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada

42



tahun 2010 masing-masing

mencapai 86,96 % sedang pada tahun 2011 masing-masing

hanya sebesar 50%. Capaian tiap indikator mengalami penurunan karena target yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya.

SASARAN XIII

Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup


No

Indikator Kinerja

1

Prosentase RTH dalam Kota

2

Produksi pupuk kompos dari pengolahan sampah (ton/tahun) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap tahun Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit) Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

3 4 5 6 7

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

30

12

40%

30

12

40%

10

10

100%

10

10

100%

40

40

100%

75

75

100%

100

100

100%

100

100

100%

4

2

50,00%

4

2

50%

4

2

50,00%

4

2

50%

993,4

742,5

74,74%

993,4

742,5

74,74%


73,54%

73,54%

Capaian Kinerja untuk sasaran ini masih sama pada tahun 2010 yaitu 73,54%, hal ini disebabkan capaian kinerja seluruh indikatornya tidak mengalami perubahan, dengan demikian tampak bahwa semua program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 untuk meningkatkan sasaran ini belum memberikan peningkatan yang berarti. SASARAN XIV

Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan

Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Indikator Kinerja

1

Persentase penanganan volume sampah (m3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan Piala Adipura

2 3 4

43

Tahun 2010

No

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

499

489

98,00%

416

412

99,04%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ketersediaan sarana dan prasarana 100% sampah pada lokasi yang rawan sampah Rata-rata Capaian Kinerja


99,60%

99,76%


Capaian Indikator kinerja sasaran ini relatif sama pada tahun 2010, yaitu 99,76%. Indikator yang mengalami sedikit peningkatan adalan Persentase Penanganan Volume Sampah yang pada tahun 2010 sebesar 98,00 % dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 99,76 %. Peningkatan Kehidupan spiritual-keagamaan

SASARAN XV


No


Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

6

6

100,00%

10

7

70%

150

171

114,00%

200

197

98,5%

95%

90%

94,74%

95%

91%

95,79%

3

Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/bulan Meningkatnya jumlah pendakwah agama / Pembimbing agama di Kota Parepare (orang) Persentase anak bebas buta aksara Al-Quran

4

Jumlah majelis ta’lim

91

100

109,89%

100

92

92%

5

jumlah jama’ah haji pertahun

350

354

101,14%

150

121

80,67%

6

Jumlah zakat dan sedekah (dalam ribu Rp)

193.236.

236.185.

122,23%

300.000

233.000

77,67%

7

Jumlah jama’ah umrah per tahun

70

62

88,57%

100

75

75%

8

Efektifitas pengelolaan zakat dan sedekah

60%

56%

93,55%

70%

60%

85,71%

9

Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama Jumlah TPA/TKA

5

3

60,00%

10

6

60%

100

94

94%

100

96

96%

1 2

10

Rata - rata Capaian Kinerja

97,82%

83,14%

Dibandingkan tahun 2010, rata-rata capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,68%, yaitu 97,82% pada tahun 2010 menurun menjadi 83,14% pada tahun 2011. Penurunan ini disebabkan adanya penetapan target kinerja yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya sedang realisasinya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa indikator yang mengalami penurunan antara lain : i) Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/bulan menurun dari 100% pada tahun 2010 menjadi hanya sebesar 70% pada tahun 2011; ii) Jumlah majelis taklim dari 109,89% menjadi 92%; iii) Jumlah zakat dan sedekah dari 122,23% menjadi 77,67%; iv) Jumlah jama'ah haji pertahun dari 101,14% menjadi 80,67%.

44



SASARAN XVI



Tahun 2010

No

Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan sosial kemasyarakatan Jumlah kelembagaan dan organisasi sosial politik Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang telah dibina (Faskel/KPM/Pemuda Pelopor/PWS) Jumlah Forum Kota Sehat

1 2 3 4 5

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

80

72

90,00%

73

42

57,53

50

34

68,00%

50

34

68%

48

48

100%

50

42

84%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

22

22

100%


81,91%

86%

Pada tahun 20011, capaian kinerja indikator ini sebesar 81,91 % mengalami penurunan 4,09% dibandingkan pada tahun 2010 yang mencaapai 86%. Penurunan ini disebabkan capaian kinerja pada beberapa indikator mengalami penurunan. Jumlah kelembagaan sosial kemasyarakat yang aktif melaksanakan aktifitasnya dari 90% pada tahun 2010 menurun menjadi 57,53% pada tahun 2011. Begitupula capaian kinerja Jumlah LSM yang aktif hanya 84% pada tahun 2011 sedang pada tahun 2010 mencapai 100%. Untuk dua indikator yang baru diukur pada tahun 2011 ini capaiannya 100% yaitu capaian untuk Jumlah Forum Kota Sehat dan Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang telah dibina (Faskel/KPM/Pemuda Pelopor/PWS). SASARAN XVII



Indikator Kinerja

1

Peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat Peningkatan kualitas rekruitmen dalam menduduki jabatan Peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, pendidikan dan diklat)

2 3 4

45

Tahun 2010

No

Tahun 2011

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

100%

100,00%

100,00%

587

572

97,44%

100%

100,00%

100,00%

85%

60%

70,59%

100%

100,00%

100,00%

100%

76,32%

76,32%

-

-

-

608

608

100%



Persentase jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3

5

-

-


3168

-

2599

82,04% 85,28%

100%

Capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 85,28 % yang berarti mengalami penurunan 14,72% jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 100%. Penurunan ini diakibatkan adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh BKDD. Indikator

Persentase jumlah pegawai yang

berpendidikan S1, S2 dan S3 belum mencapai 100% karena masih kurangnya minat pegawai untuk melanjutkan ke program pascasarjana ditambah beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah daerah sangat terbatas. Ke depan diharapkan motivasi pegawai dapat meningkat sehingga pengembangan kapasitas aparat dapat berkembang secara optimal. Demikian pula untuk indikator Peningkatan Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat dari target

587

orang yang dapat direalisasikan hanya 572 orang (97,44%).

SASARAN XVIII

Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan


No


Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1

Jumlah SKPD yang memiliki Renstra

33

33

100,00%

33

33

100 %

2

Jumlah SKPD yang memiliki Renja

33

33

33

33

33

100 %

3

Jumlah program SKPD yang sinkron dengan RPJMD Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (kegiatan) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik /Musrenbang Pemberlakuan sistem pagu indikatif (milyard) Persentase dokumen publik yang dapat diakses

90

85

94,44%

100%

100%

100 %

2

2

100,00%

2

2

100 %

100%

100%

80,00%

100%

100%

100%

-

-

-

47

15

31,91%

-

-

-

100%

100%

100%

4 5 6 7


84,89%

90,27%

Pemberlakuan pagu indikatif dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dari target 47 milyard rupiah yang terakomodir dalam APBD hanya sebesar 15 milyar (31,91%) hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran utang belanja. Sejak tahun 2009, seluruh SKPD

46



di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare telah memiliki Renstra tahun 2008-2013 sehingga pencapaiannya 100% demikian pula Renja SKPD. Tingkat pencapaian sasaran strategis ini sebesar 90,27%, mengalami peningkatan sebesar 5,38% jika dibandingkan pada tahun 2010 yang hanya 84,89%.

SASARAN XIX

Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran strategis ini dapat dilihat pada target dan realisasi seperti berikut : Tahun 2010

No

Indikator Kinerja

1

Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu Jumlah SKPD yang melaporkan kinerja keuangan tepat waktu Jumlah urusan yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Presentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP Terbentuknya ULP

2 3 4 5 6 7 8

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE Jumlah Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu (RKPD, KUA, PPAS) Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD

Target

Tahun 2011

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

33

20

60,61%

33

20

60,61%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

13

5

42,42%

13

6

46.16%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

1

1

100%

-

-

-

-

-

-

20

0

0%

5

1

20%

5

0

0%

-

-

-

100%

0

0%


74,55%

43,29%

Capaian kinerja pada tahun 2010 sebesar 74,55% namun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 31,26 % yaitu hanya mencapai 43,29%. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya 3 (tiga) indikator yang pencapaiannya 0%, yaitu Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE, Jumlah Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu (RKPD, KUA, PPAS) dan Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD. Pada tahun 2011 direncanakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement sebesar 20% dari paket pengadaan barang/jasa, namun karena ketidaksiapan rekanan dan prasarana e-procurement yang belum memadai sehingga rencana tersebut belum dapat dilaksanakan. Demikian pula tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tidak sesuai dengan jadwal kalender perencanaan yang telah ditetap sehingga mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini disebabkan ada beberapa program/kebijakan yang memerlukan pencermatan yang lebih lama, akibatnya Penetapan RKPD, KUA/PPAS dan Perda APBD mengalami keterlambatan.

47



Untuk indikator Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu hanya 60,61 % dan Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal sebesar 42,42%). Kendala yang dihadapi selama ini adalah masih banyak SKPD yang sulit untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, demikian pula masih banyak SKPD yang belum tepat waktu menyampaikan kinerjanya dalam bentuk LAKIP dan TAPKIN sehingga pemerintah perlu melakukan bintek penyusunan SPM dan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN bagi SKPD.

C. EVALUASI KEUANGAN Evaluasi keuangan menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan guna mengetahui besaran anggaran yang mampu diserap dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Kota Parepare dibiayai dari APBD Kota Parepare Tahun 2011, sehingga tingkat serapan anggaran menjadi hal penting mengingat APBD merupakan trigger

(pemicu) bagi roda perekonomian yang diharapkan

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara garis besar APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 terdiri atas 3 (tiga) bagian; yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dimana dalam Pendapatan diuraikan mengenai sumber-sumber perolehan dana, pada bagian Belanja diuraikan mengenai penggunaan dana dan 1 . Pendapatan No Urut 1

Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Restribusi Daerah

1.1.3 1.1.4

1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan

1.2.1

48

Uraian

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah (Rp) Anggaran 2011 Realisasi 589.622.580.566 483.582.535.932,12

Capaian % 82,02%

55.204.321.347

36.309.781.339,10

65,77%

8.689.175.000

9.964.957.050

114,68%

33.004.396.347

19.041.388.983

57,69%

1.706.250.000

2.785.890.655

163,28%

11.804.500.000

4.517.544.651,10

38,27%

398.229.843.413

332.197.618.502

83,42%

92.257.231.413

26.395.865.502

28,61%



1.2.2

Dana Alokasi Umum

276.566.812.000

276.395.953.000

99,94%

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

29.405.800.000

29.405.800.000

100%

136.188.415.806

115.076.236.091,02

84,50%

Lain-lain Pendapatan Daerah

1.3

yang Sah

1.3.1

Hibah

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

33.231.287.166

19.930.212.389,02

59,97%

96.754.844.200

47.389.515.462

48,98%

6.202.264.440

47.756.508.240

769,99%

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainya

Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2011 hanya sebesar Rp. 483.582.535.932,12 atau 82,02 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 589.622.580.566,- atau ada selisih antara target dengan realisasi sebesar Rp. 106.040.044.633,88. Pendapatan Aslis Daerah hanya terealisasi 65,77% atau Rp. 36.309.781.339,10 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 55.204.321.347,-. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : i) Pajak Daerah Rp. 9.964.957.050 terealisasi 114,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.689.175.000,-;

ii)

Retribusi

Daerah,

target

Rp.

33.004.396.347

terealisasi

Rp.

19.041.388.983 (57,69%); iii) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan Rp. 1.706.250.000 realisasi Rp. 2.785.890.655 (163,28%) dan iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, ditargetkan Rp. 11.804.500.000 namun realisasinya hanya Rp. 4.517.544.651,10 (38,27%). Realisasi Dana Perimbangan hanya sebesar Rp. 332.196.518.502,- atau hanya 83,42 % dari target sebesar Rp. 398.229.843.413,-. Tidak tercapainya target ini disebabkan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sangat rendah yaitu Rp. 26.395.865.502 atau 28,61 % dari target sebesar Rp. 92.257.231.413. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU)

sebesar Rp.

276.395.953.000 (99,94%) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi 100% yaitu sebesar Rp. 29.404,700,000,Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya dapat direalisasikan 84,50% atau sebesar Rp. 115.076.236.091,02 dari target sebesar Rp. 136.188.415.806.

2. Belanja 49



Pada tahun 2011, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 632.675.101.041 namun yang dapat direalisasikan hanya 79,20% atau sebesar Rp. 501.088.626.625,64. Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 251.890.152.243.64 dari target Rp. 267.316.966.838. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Pegawai ditargetkan Rp. 255.226.966.838 namun yang terealisasi hanya 95% atau sebesar Rp. 242.465.804.331. Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp. 3.529.810.000,64 atau 78,44 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000. Belanja Hibah terealisasi 99,67% atau Rp. 1.495.025.000 dari target sebesar Rp. 1.500.000.000. Untuk Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 4.205.012.912 atau 73,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.740.000.000. Sedangkan Belanja Tak Terduga ditargetkan Rp. 350.000.000 dan terealisasi 55,57% atau sebesar Rp. 194.500.000,Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 249.198.474.382 atau 68,21% dari target sebesar Rp. 365.358.134.203. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Pada Tahun 2011, Belanja Pegawai ditargetkan Rp. 25.698.894.500 namun yang terealisasi 85,83% atau sebesar Rp. 22.058.434.400, adapun Belanja Barang dan Jasa tereaalisasi Rp. 104.789.688.778 dari target Rp. 134.663.209.273. Sedangkan Belanja Modal hanya terealisasi 59,68% atau sebesar Rp. 122.350.351.204 dari target yang ditetapkan Rp. 204.996.030.430. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : No Urut 2.

BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp) Anggaran 2011 Realisasi 632.675.101.041 501.088.626.625,64

2.1

Belanja tidak langsung

267.316.966.838

251.890.152.243,64

94,23%

2.1.1

Belanja Pegawai

255.226.966.838

242.465.804.331

95%

2.1.2

Belanja Bunga

4.500.000.000

3.529.810.000,64

78,44%

2.1.3

Belanja Subsidi

-

-

-

2.1.4

Belanja Hibah

1.500.000.000

1.495.025.000

99,67%

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.740.000.000

4.205.012.912

73,26%

-

-

-

-

-

-

Uraian

Capaian % 79,20%

Belanja Bagi Hasil Kepada 2.1.6

Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa

2.1.7

50

Belanja Bantuan Keuangan



Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintahan Desa 2.1.8

Belanja Tidak Terduga

350.000.000

194.500.000

55,57%

2.2

Belanja Langsung

365.358.134.203

249.198.474.382

68,21%

2.2.1

Belanja Pegawai

25.698.894.500

22.058.434.400

85,83%

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

134.663.209.273

104.789.688.778

77,82%

2.2.3

Belanja Modal

204.996.030.430

122.350.351.204

59,68%

(43.052.520.475)

(17.506.090.693,52)

40,66%

Surplus /(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah No Urut

Uraian

1

2

Jumlah (Rp) Anggaran 2011 Realisasi

Capaian %

3

PEMBIAYAAN DAERAH

43.052.520.475

20.884.197.475,97

48,51%

3.1

Penerimaan Pembiayaan

58.665.938.965

23.266.456.686,71

39,66%

16.090.323.872,71

17.392.934.766,71

108,10%

-

-

-

-

-

-

42.575.615.092,29

5.873.521.920

13,80%

-

-

-

-

-

-

15.613.418.490

2.382.259.210,74

15,26%

-

-

-

2.700.000.000

-

0%

12.913.418.490

2.382.259.211

18,45%

-

-

-

-

3.378.106.782.45

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3.1.1

Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2010)

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA) Tahun 2011

51



Pada tahun 2011, Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 43.052.520.475 namun yang dapat direalisasikan hanya 48,51% atau Rp. 20.884.197.475,97. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembayaran dan Pengeluaran Pembiayaan. Target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 58.665.938.965 dan yang terealisasi Rp. 17.392.934.766,71. Target Penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (tahun 2010) dengan target Rp. 16.090.323.872,71 dan realisasi Rp. 17.392.934.766,71 (108,10%). Adapun Penerimaan Pinjaman Daerah terealisasi Rp. 5.873.521.920 atau hanya 13,80% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 42.575.615.092,29. Pengeluaraan Pembiayaan direncanakan Rp. 15.613.418.490 dan yang terealisasi Rp. 2.382.259.210,74. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Pembayaran pokok utang Rp. 12.913.418.490 namun yang terealisasi hanya Rp. 2.382.529.210,74. Selisih antaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3.378.106.782,45 yang menjasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011.

D. PENCAPAIAN KINERJA Dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maka skala kinerja ditetapkan sebagai berikut : NILAI

KETERANGAN

85 - 100

Sangat Baik

70 - 84

Baik

55 - 69

Sedang

< 55

Kurang Baik

Dari pengukuran tingkat capaian kinerja yang dilakukan, terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2011 adalah 84,70%. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi program/kegiatan, yaitu antara lain : a. Indikator sasaran strategis dalam RPJMD sebagian besar belum terukur, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran pencapaian sasaran.

52



b. Kurangnya data dan informasi tentang hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dari SKPD, sehingga program/kegiatan prioritas tidak dapat terukur secara kuantitaf. c. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan belum maksimal sehingga banyak kegiatan yang baru mulai dilaksanakan pada triwulan ketiga sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerjanya.

53



BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kota Parepare Tahun 2011

memberikan gambaran terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan. A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008- 2013 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2011. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparat pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut demi mewujudkan Visi Kota Parepare “Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius

serta Berkomitmen Lingkungan”. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, antara lain : 1. Pada 2011, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Rencana Kerja yang berisi beberapa program dan kegiatan untuk mengimplementasikan visi dan misi. Penetapan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

54



2. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan, yaitu indikator input, output dan outcome. Adapun indikator

benefit dan impactnya belum dapat diukur karena masih memerlukan waktu untuk mengetahuinya. 3. Untuk tahun 2011, nilai capaian kinerja program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare adalah 82,59 %, yang berarti mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2010 yang mencapai 87,67%. B. SARAN TINDAK

Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peyempurnaan sebagai berikut : 1. Perlunya menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur. Dengan demikian RPJMD lebih berdaya guna dalam fungsinya sebagai strategi dan alat bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai Visi dan misi Kota Parepare. 2. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

perlu

ditingkatkan sehingga data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara faktual. 3. Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga penyelesaian kegiatan dapat lebih optimal. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada. 5. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat, khususnya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisis Belanja. 6. Menyempurnakan

sistem

informasi

pengumpulan

penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

55


data

kinerja

dalam

rangka

Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahun 2012 FORMULIR RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2012

NO 1

SASARAN Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan 1. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan 2. Masyarakat)

2 Penanggulangan Kemiskinan Daerah

3

4



LAKIP Kota Parepare Tahun 2011 Pemerintah Kota Parepare Tahun 2012

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri (unit)

1400

Persentase peningkatan produksi UMKM

65

3.

Prosentase peningkatan produktifitas UMKM

70

4.

Jumlah kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis

18

5.

Jumlah regulasi keamanan konsumen

14

6.

Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)

10

7.

Jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan

60

8.

Jumlah koperasi aktif

200

1. Persentase angka pengangguran terbuka

7,00%

2. 3. 4.

Persentase jumlah orang miskin Pencari kerja yang ditempatkan Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga

20,00% 1000 100%

5.

Jumlah pengunjung wisata dalam setahun

2500

6.

Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggaran

8

7.

Jumlah kawasan agrowisata

1

8.

Jumlah rumah penduduk miskin yang layak huni

1.

Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani panti sosial (orang)

500

2.

Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit)

125

3.

Persentase penderita gizi buruk/kurang gizi

10%

4.

Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

2750

5.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

2750

1. 2.

Angka Melek Huruf (AMH) (%) Angka partisipasi murni Usia 7 -12 tahun (%)

25200

100% 116,06%

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN 3.


115,00%

4.


100,00%

5.


125,00%

6.


120,00%

7.


120,00%

8. 9. 10. 11.

Tingkat kelulusan UAN SD (%) Tingkat kelulusan UAN SMP (%) Tingkat kelulusan UAN SMA (%) Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%)

100,00% 98% 98,00% 95%

12. Persentase sekolah yang menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah dengan efektif (%)

50%

13. Jumlah sekolah kejuruan dan sekolah yang bernilai plus

15

14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

5


Rata-rata Capaian Indikator 1. Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)

3500

70

2.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran (orang)

15

3.

Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup

0

4.

Persentase penduduk berakses air bersih

95

5.


95

6. 7.

Persentase balita gizi buruk Rasio Puskesmas persatuan penduduk (x1000)

8. Rasio Posyandu persatuan balita


TARGET

0 1 : 3500 1 : 100

9. Jumlah kelurahan siaga 10 Persentase kelurahan yang universal Child Immunization (UCI)

22 22

11. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang)

2555

12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2440

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

242

14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

43

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

3000

SASARAN

16. Cakupan kunjungan bayi 17. Prevalensi peserta KB aktif 6

Rata-rata Capaian Indikator Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap 1. Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya seni budaya dan IPTEK

2400 22100 5

2.

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana seni budaya

3.

Pengembangan Website Pemerintah Kota Parepare

1

4.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

1

130

Rata-rata Capaian Indikator 7

8


1.

2. Jumlah Organisasi kepemudaan Rata-rata Capaian Indikator 1. Panjang jalan dengan kondisi baik (km) Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan 2. Terpeliharanya jembatan (unit) kebutuhan publik 3. Terpeliharanya trotoar (%) 4.

9

Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga (unit)

Persentase traffic light dalam kondisi baik

Rata-rata Capaian Indikator Terciptanya Tata air kota efektif melindungi 1. Panjang drainase dengan kondisi baik (km) kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman 2. Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik

Turap dan Bronjong yang ada dibanding yang seharusnya ada 3. Kecukupan turap dan bronjong Rata-rata Capaian Indikator 10 Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif 1. Ketercukupan saluran sanitasi untuk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga penyediaan air (paket) dan pelaku usaha secara berkelanjutan 2. Ketercukupan sarana resrvoir untuk 3

290 35 314,451 67 100% 100%

54,53 50 10 10 3 7

penyediaan air 3.

Jumlah kebutuhan pompa untuk penyediaan air

4.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

Rata-rata Capaian Indikator 11 Peningkatan prakarsa dan partisipasi 1. Tingkat pemahaman masyarakat dan masyarakat dan pemangku kepentingan stakeholder pembangunan atas perubahan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup iklim global (%)

30000

100

2.

Jumlah kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan

3

3.

Pembinaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk di masyarakat (lokasi)

20

4 Kawasan Bebas Sampah 5 Kelompok Sadar Lingkungan Rata-rata Capaian Indikator


0

5 3

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Persentase pelaku usaha wajib amdal yang dipantau/diawasi

100%

2.

Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

100%

3.

Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100%

4.

Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

100%

5.

Prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya

SASARAN

12 Penanggulangan dampak lingkungan

Rata-rata Capaian Indikator 13 Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi 1. Prosentase RTH dalam Kota dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup 2. Produksi pupuk kompos dari pengolahan sampah organik (ton/tahun)

14 Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan

15 Peningkatan Kehidupan spiritualkeagamaan


20

30 10

3.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

75

4.

Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap tahun

100

5.

Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit)

4

6.

Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit)

4

7.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

1.

Persentase Penanganan Volume Sampah (m3)

2.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

3. 4.

Dipertahankannya Piala Adipura Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sampah pada Lokasi yang Rawan Sampah

1 100%

1.

Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/bulan

10

2.

Meningkatnya jumlah pendakwah agama / Pembimbing agama di Kota Parepare (orang)

200

3.

Meningkatnya presentase anak bebas buta aksara Al-Quran

95%

4. 5.

Jumlah majelis ta'lim jumlah jama'ah haji pertahun

100 150

993,4

500

1

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN 6. 7. 8.

Jumlah zakat dan sedekah Jumlah jama'ah umrah per tahun Efektifitas pengelolaan zakat dan sedekah

9.

Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama

10. Jumlah TKA/TPA yang aktif 16 Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat

17 Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

300.000 100 70% 10 100 73

2. Jumlah kelembagaan dan organisasi sosial politik

50

3. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

50

4 Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang telah dibina (Faskel/LPMK/PWS)

1

5 Jumlah Forum Kota Sehat

22

1. Peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat

600

2. Peningkatan kualitas rekruitmen dalam menduduki jabatan

85%

3. Peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan 4. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, pendidikan dan Diklat

100%

100%

3500

1.

Jumlah SKPD yang memiliki Renstra

2. 3.

Jumlah SKPD yang memiliki Renja Jumlah program SKPD dengan RPJMD

4.

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (kegiatan)

2

5.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik /Musrenbang

100%

6.

Persentase Dokumen Publik yang dapat diakses 7. Pemberlakuan sistem pagu indikatif/Jumlah anggaran usulan masyarakat yang diakomodir (milyard)


Rp

1. Jumlah kelembagaan sosial kemasyarakatan

5. Persentase Jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3

18 Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

TARGET

33 33 100%

100 17

NO

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

19 Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

33

1.

Persentase SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu

2.

Persentase SKPD yang melaporkan kinerja keuangan Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal

100%

Presentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tepat waktu.

100

3. 4. 5. 6.

7.


TARGET

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

13

40 5 100%

Lampiran Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2013

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1 Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)

2 Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1. Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri (unit)

1400

2. Persentase peningkatan produksi UMKM

80%

3. Prosentase peningkatan produktifitas UMKM

80%

4. Jumlah kelembagaan/kelompok masyarakat agribisnis

18

5. Jumlah regulasi keamanan konsumen

5

6. Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)

40

- Sektor industri

20

- Sektor Perdagangan

20

7. Jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan

60

8. Jumlah koperasi aktif

100

1. Persentase angka pengangguran terbuka

10%

2. Persentase jumlah rumah tangga miskin

5,00%

3. Pencari kerja yang ditempatkan

1300

4. Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga

95%

5. Jumlah pengunjung wisata dari mancanegara dalam setahun 6. Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan 7. Jumlah kawasan agrowisata 8. Jumlah rumah layak huni 3 Peningkatan Penanggulangan masalah 1. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial yang tertangani panti sosial (orang)

4 Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan

3000 5 1 25200

300

2. Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit)

125

3. Persentase pengurangan penderita gizi buruk/kurang gizi

10%

4. Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

300

5. PMKS yg memperoleh bantuan sosial

300

1. Angka Melek Huruf (AMH) (%) 2. Angka rata-rata lama sekolah

100% 9,5 tahun

3 Angka partisipasi murni Usia 7 -12 tahun (%)

100%


100%


100%

6 Angka partisipasi kasar Usia 7 -12 tahun (%)

125%

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4


120%


120%

9. Tingkat kelulusan UAN SD (%)

100%

10. Tingkat kelulusan UAN SMP (%)

99%

11. Tingkat kelulusan UAN SMA (%)

99%

12. Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%)

97%

13. Persentase sekolah yang menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah dengan efektif (%)

50%

14. Jumlah sekolah kejuruan dan sekolah yang bernilai plus 15. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

5

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)

70 5

3. Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup

0

4. Persentase penduduk berakses air bersih

95

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

95 0

7. Rasio Puskesmas persatuan penduduk (x1000)

1 : 3500

8. Rasio Posyandu persatuan balita

1 : 100

9. Jumlah kelurahan siaga

22

10. Persentase kelurahan yang universal Child Immunization (UCI)

22

11. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang)

2317

12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2440

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

191

14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

42

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2000

16. Cakupan kunjungan bayi

2327

17. Prevalensi peserta KB aktif

14766

1. Meningkatnya jumlah kegiatan seni budaya 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana seni budaya 3. Pengembangan Website Pemerintah Kota Parepare 4. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

7 Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga

100%

2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran (orang)

6. Persentase balita gizi buruk

6 Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya

15

1. Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga (unit) 2. Jumlah Organisasi kepemudaan

5 200 1 1

290 29

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

8 Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik

1. Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik (km)

5 unit

3. Terpeliharanya trotoar (%)

100%

4. Persentase traffic light dalam kondisi baik

9 Terciptanya Tata air kota efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman

10 Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan

500,760 km

2. Terpeliharanya jembatan (unit)

1

1. Panjang drainase dengan kondisi baik (km)

55,00

2. Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik

50

3. Turap dan Bronjong yang ada dibanding dengan yang seharusnya ada

10

4. Kecukupan Turap dan Bronjong

10

1. Ketercukupan saluran sanitasi untuk penyediaan air (paket) 2. Ketercukupan sarana resrvoir untuk penyediaan air 3. Jumlah kebutuhan pompa untuk penyediaan air 4. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

11 Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup

12 Penanggulangan dampak lingkungan

13 Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup

1. Tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholder pembangunan atas perubahan iklim global (%)

100%

2. Jumlah kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan

4

3. Pembinaan pengolahan sampah organik menjadi pupuk di masyarakat (lokasi)

25

4. Kawasan Bebas Sampah

20

5. Kelompok Sadar Lingkungan

25

1. Persentase pelaku usaha wajib amdal yang dipantau/diawasi

100%

2. Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

100%

3. Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100%

4. Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

1000%

5. Prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya

10%

1. Prosentase RTH dalam Kota

30%

2. Produksi pupuk kompos dari pengolahan sampah organik (ton/tahun)

60

3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

100%

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

4. Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap tahun

100%

5. Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit)

27

6. Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit)

5

7. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

800

14 Kebersihan dan keindahan kota tertata 1. Persentase penanganan volume sampah (m3) efektif, terpadu dan berkelanjutan

503

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

50%

3. Dipertahakannya Piala Adipura

1

4. Ketersediaan sarana dan prasarana sampah pada lokasi yang rawan sampah

10

5. Meningkatnya estetika taman yang ada (jumlah taman)

15 Peningkatan Kehidupan spiritualkeagamaan

50

1. Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan agama setiap kelurahan/bulan

10

2. Meningkatnya jumlah pendakwah agama / Pembimbing agama di Kota Parepare (orang)

200

3. Meningkatnya presentase anak bebas buta aksara Al-Quran

95%

4. Jumlah majelis ta'lim

110

5. jumlah jama'ah haji pertahun 6. Jumlah zakat dan sedekah (dalam ribu Rupiah)

16

Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan efektif berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat

150 Rp

300.000

7. Jumlah jama'ah umrah per tahun

200

8. Efektifitas pengelolaan zakat dan sedekah

70%

9. Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama

10

10. Jumlah TKA/TPA yang aktif

100

1. Jumlah kelembagaan sosial kemasyarakatan

35

2. Jumlah kelembagaan dan organisasi sosial politik

50

3. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

50

4. Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang telah dibina (Faskel/LPMK/PWS)

5

5. Jumlah Forum Kota Sehat

22

17 Peningkatan kapasitas dan kompetensi 1. Peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat Aparatur negara dalam menjalankan 2. Peningkatan kualitas rekruitmen dalam menduduki jabatan tugas pokok dan fungsinya 3. Peningkatan kinerja pegawai yang telah mengikuti pelatihan 4. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, pendidikan dan diklat

2000 90% 100% 100%

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

5. Persentase jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3 18 Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

1. Jumlah SKPD yang memiliki Renstra

33

2. Jumlah SKPD yang memiiliki Renja

33

3. Persentase Program SKPD yang tertuang dalam RPJMD 4. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (kegiatan) 5. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/musrenbang 6. Persentase dokumen publik yang dapat di akses 7. Pemberlakukan sistem pagu indikatif/jumlah anggaran usulan masyarakat yang diakomodir (dalam Milyar rupiah)

19 Peningkatan kapasitas dan kompetensi 1. Jumlah SKPD yang melaporkan kinerjanya secara obyetif dan Aparatur negara dalam menjalankan tepat waktu tugas pokok dan fungsinya 2. Jumlah SKPD yang melaporkan kinerja keuangan 3. Jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal 4. Presentase peningkatan tindak lanjut LHP APFP 5. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 6. Jumlah penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu 7. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD

Jumlah Anggaran Tahun 2013 Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

: :

Rp Rp Rp

2700

639.019.944.582 283.930.396.290 355.089.548.292

100% 3 100% 100% 6,6

33 3300% 5 100% 100% 7 100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Parepare Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents