LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN Pendahuluan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pendahuluan

(LAKIP)

TAHUN 2010

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Pendahuluan

KATA PENGANTAR Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good services. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Bandung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2006 - 2010. Diharapkan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam periode tahun 2006 - 2010. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Soreang,

Januari 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Pendahuluan

RINGKASAN EKSEKUTIF BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. LAKIP Tahun 2010 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja Bapada Kabupaten Bandung pada Tahun 2010 yaitu: 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebesar 95,56%, 2. Pengukuran Pencapaian Program (PPP) sebesar 97,31 % dan 3. Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 93,01%. Dengan demikian rata-rata dari ketiga pencapaian kinerja tersebut sebesar 95,29 %. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan BAPPEDA sebagai Badan Perencana dan Lembaga Teknis Daerah dinilai sangat baik.

Pendahuluan

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….……………………………………….

i

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………....................

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………

Iii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………

I-1

3.1.

Latang Belakang ……………………………………………….......

I-1

3.2.

Sistematika Penyusunan………………………………………………

I-22

BAB II

BAB III

BAB IV

RENCANA STRATEGIS…………………………………………………………….

II-1

2.1. Rencana Strategis………………………………………………………….

II-1

2.2. Rencana Kerja Tahun 2010 ……………………………………………

II-10

AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………

III-1

3.1. Pengukuran Kinerja……………………………………………………….

III-1

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran………………………………

III-1

3.3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan………………………….

III-2

PENUTUP…………………………………………………………………………………

IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. 2.

PPP (Pengukuran Pencapaian Program) Tahun 2010 PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) Tahun 2010

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan penerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu di tunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang, terdiri atas PNS sebanyak 52 orang dan CPNS sebanyak 4 orang. Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan Pendidikan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tingkat

Pendahuluan

Tabel 1.1. Jumlah PNS, CPNS dan TKK BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 No

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS 3

1

SD

2

SMP

0

3

SMA

4

4

D3

6

5

S1

30

6

S2

8

Jumlah

51

CPNS

Jumlah

%

3

5.45

0

0

0.00

0

6

10.91

0

6

10.91

0

32

58.18

0

8

14.55

0

55

100

TKK 0

2 2 4

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan setingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 5,45 %, SMA sebesar 10,91%, D3 sebesar 10,91%, S1 58,18 % dan S2 14,55 %. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.2. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2010 No

Golongan

Status Kepegawaian

%

3

5.45

1

Gol I

2

Gol II

5

2

7

12.73

3

Gol III

38

2

40

72.73

4

Gol IV

5

0

5

9.09

51

4

55

100

Jumlah

CPNS 0

Jumlah

PNS 3

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 5,45 %, Golongan II sebanyak 12,73 %, Golongan III sebanyak 72,73% dan Golongan IV sebanyak 9,09%, melihat komposisi tersebut, pagawai BAPPEDA banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi BAPPEDA memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPEDA juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendahuluan

Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA KabupatenBandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2010 No

Tingkat Diklatpim

Jumlah

1 2 3 4

I II III IV Jumlah

0 1 4 12 15

Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tebel 1.4. Data Pegawai BAPPEDA berdasarkan Esselon Tahun 2010 No

Tingkat Esselon

Jumlah

1 2 3 4 4

II a II b III a III b IV a Jumlah

0 1 1 5 13 20

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 1.5. Data Sarana dan Prasarana Milik BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Barang/ Nama Barang Gedung Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Printer Handycam Camera Digital Camera Kursi Lipat Kursi Tamu/Meja Tamu

Jumlah Barang 1.480 m2 9 15 42 16 36 3 4 5 78 8

Keadaan Barang B KB RB 1.480 m2 2 7 10 5 42 16 31 5 3 4 5 64 14 5 3 -

Pendahuluan No 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Jenis Barang/ Nama Barang Kursi kayu Kursi putar Meja tulis Meja Komputer Meja Telepon Meja tambahan Meja Rapat Pim. Meja Rapat Filling Kabinet Rak Buku Telepon Telepon Lokal Lemari Rak Besi Kursi Rapat Lemari Besi Lemari es VCD TV Mesin Pompa air Mesin Potong rumput Peti Uang Vacuum Cleaner White Board Elektrik White Board OHP Wireless Mesin tik elektrik Mesin Tik Manual Plotter Radio Podium Stabilizer AC Lemari Data Jam Dinding Rak Arsip Screen Peta Kipas Angin Foto Presiden/Wakil Lambang Garuda Dispencer UPS Scaner Proyektor Faksimille Sound Systen LCD Mesin Penghancur Kertas Voice Recorder Finger Print Fasilitas Internet

Jumlah Barang 46 87 13 1 2 16 33 6 2 9 10 4 180 68 2 1 3 1 4 1 2 1 8 1 6 1 1 1 1 12 4 3 8 3 2 9 2 7 7 1 1 1 4 2 1 12 2 3 1 1

Keadaan Barang B KB RB 37 9 81 6 8 5 1 2 15 1 27 5 1 4 2 2 9 8 2 4 180 64 4 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 8 1 6 1 1 1 1 12 4 3 8 3 2 9 2 7 7 1 1 1 4 1 1 1 12 2 3 1 1 -

Pendahuluan Jenis Barang/ Nama Barang

No 65 66 67 68

GPS Altimeter Telekompren Komputer Tablet

Jumlah Barang 2 1 6 2

B 2 1 6 2

Keadaan Barang KB RB -

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan

Pendahuluan

keuangan.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m.

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.

Pendahuluan

4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

2)

Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

3)

Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

4)

Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.

5)

Penyusunan dan penyiapan administrrasi perjalanan dinas.

6)

Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat dinas.

7)

pengelolaan

dan

pengendalian

Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.

8)

Pelaksanaan pengurusan ketertiban kantor.

kerumahtanggaan,

keamanan

9)

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.

10)

Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor.

11)

Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi perlengkapan Kantor.

12)

Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.

13)

Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan peraturan perundang-undangan.

pendistribusian

dan

dan

dan

pendokumentasian

Pendahuluan

14)

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian.

15)

Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai.

16)

Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

17)

Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

18)

Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

19)

Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.

20)

Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai.

21)

dan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

22)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya.

23)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan.

c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.

2)

Pelaksanaan pengumpulan belanja dan pembiayaan Badan.

3)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

4)

Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.

5)

Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.

6)

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.

bahan

anggaran

pendapatan,

Pendahuluan

7)

Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

8)

Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja.

9)

Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

10)

Pelaksanaan penyusunan rencana pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan.

11)

Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.

12)

penyediaan

fasilitas


13)

Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

14)

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan

perumusan

penyusunan

usulan

program

pembangunan

Pendahuluan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan membawahkan :

Kesejahteraan

Sosial

dan

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial.

2)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial.

3)

Pelaksanaan perencanaan kesejahteraan sosial.

4)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial.

5)

pembangunan

daerah

di

bidang

Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial.

6)

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial.

7)

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

8)

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

Pendahuluan

9)

Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

10)

Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

11)

Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

12)

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

13)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

14)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

15)

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pemerintahan.

pembangunan

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan

Pendahuluan

dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1)

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

2)

Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.

3)

Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

4)

Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

5)

Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

dan

pelaksanaan

6)

Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

dan

pelaksanaan

7)

Penyelenggaraan perekonomian.

8)

Pelaporan perekonomian;

9)

Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

10)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11)

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

penyusunan

pelaksanaan

usulan

tugas

standar

program

pembangunan

perencanaan

pembangunan

Pendahuluan

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan.

2)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan.

3)

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan.

4)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan.

5)

Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan.

6)

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.

7)

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan.

8)

Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.

9)


10)


11)

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

Pendahuluan

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

2)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

3)

Pelaksanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

4)

Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5)

Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

6)

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM.

7)

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

8)

Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

daerah

di

bidang

10)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12)Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.

Pendahuluan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1)

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

2)

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik.

3)

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan fisik.

4)

Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.

5)

Pelaporan pelaksanaan pembangunan fisik.

6)

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.

7)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.

8)

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik.

penyusunan

tugas

perencanaan

penyusunan

dan

dan

perencanaan

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Lingkungan Hidup dan Permukiman.

Ruang,

Pertanahan,

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

2)

Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

3)

Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

4)

Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

Pendahuluan

5)

Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

6)

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

7)


8)

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA.

2)

Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

3)

Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

4)

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

5)

Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

6)


7)

Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi:

Pendahuluan

1)

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

2)

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

3)

bidang

penyusunan

Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

4)

Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

5)

Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

6)

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

7)

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

8)


9)

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

bidang

Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.

2)

Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;

3)

Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah.

4)

Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah.

5)

Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah.

6)

Pelaksanaan penyusunan profil daerah.

7)


8)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pendahuluan

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah.

2)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

3)

Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan.

4)

Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD.

5)

Penyusunan dan pengumpulan pembangunan triwulan daerah.

laporan

evaluasi

pelaksanaan

6)


8)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : 1).

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2).

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan pembangunan daerah.

3).

Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

4).

Penyelenggaraan kerjasama pembangunan daerah.

5).

di

penelitian

bidang

penelitian

dan

Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah.

dan

pengembangan

Pendahuluan

6).

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

7).

Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

8).

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

9).

Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

dan

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

2)

Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

3)

Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

4)

Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian.

5)

Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

6)


7)


8)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

Pendahuluan

penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7)


8)

Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Pembentukan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. 1.2.

Sistematika Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2007 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 25 Maret 2003. Adapun LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan

Pendahuluan

fungsi; kewenangan dan sistematika penulisan. BAB II

:

RENCANA STRATEGIS Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta rencana kinerja tahun 2010.

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan

BAB IV

:

PENUTUP Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah

Pendahuluan

BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1. Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2006 sampai dengan 2010, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Pada tahun anggaran 2010 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA. 13)

Visi Bapeda Kabupaten Bandung

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tetap tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan serta memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.” Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah “Badan Perencana yang Profesional untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas secara Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1. Profesional : Memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi), menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 2

Berkualitas :

Memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan

3.

Transparan

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik

4.

Partisipatif :

Keterlibatan stakehoders secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan.

5.

Akuntabel

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dipertanggungjawabkan kepada publik.

:

:

dapat

Pendahuluan

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. • Misi Bappeda Kabupaten Bandung Adapun rumusan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profesionalisme Bappeda 2. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pembangunan Daerah. 3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan

• Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Profesionalisme Bappeda. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja Bappeda, dengan sasaran: c)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

d)

Meningkatkan sarana dan prasarana

e)

Meningkatnya monitoring dan evaluasi

f)

Meningkatkan Keterpaduan antar sektor dan wilayah

g)

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

h)

Meningkatnya kualitas data.

Misi kedua yaitu: Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Menyusun kerangka regulasi perencanaan pembangunan yang partisipatif; Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD; serta Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:

i.

Terwujudnya keterpaduan antar sektor dan wilayah;

j.

Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;

k.

Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan.

Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan

Pendahuluan

implementatif; serta Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan, dengan sasaran: •

Meningkatnya kualitas data

•


•

Meningkatnya penelitian dan pengembangan

•

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

Tujuan dan sasaran-sasaran dari Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan strategis BAPPEDA, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk kegiatan atau operasionalnya. Dalam mencapai setiap tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi itu sendiri. BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga perencana, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) yang ada baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung maupun di luar Pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA adalah: b)

Partisipasi; Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (masyarakat) di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan pembangunan di masyarakat.

c)

Sumber Daya Manusia; perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

d)

Data; kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting.

e)

Dana; kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan,.

f)

Sarana; sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan.

Pendahuluan

• Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategik Pencapaian tujuan dan sasaran strategik dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Rencana Strategis

MISI

Meningkatkan Profesionalism e Perencana

TUJUAN

Meningkatkan kinerja perencana

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana

9)

Meningkatkan sarana dan prasarana.

10) P engadaan sarana dan prasarana

LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

P embinaan Perencanaan

KEBIJAKAN

Pengembangan SDM Perencana

Peningkatan sarana dan prasarana

PROGRAM

Peningkatan Kualitas Kuantitas Perencana

INDIKASI KEGIATAN

9) dan mbinaan SDM Perencanaan 10) orkshop Perencanaan

Pe W

Pengadaan dan 11) Pe pemeliharaan ngadaan Barang sarana dan Inventaris prasarana 12) Pe nyusunan SIG Aplikasi tata ruang dan Web site Tata Ruang 13) Pe ngadaan dan pemanfaatan jaringan LAN Bappeda

II-5

Rencana Strategis

MISI

Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Menyusun kerangka regulasi Perencanaan yang partisipatif

Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah

Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan

Penyempurnaa n kerangka regulasi perencanaan pembangunan

Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD

Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran

Menyusun kerangka regulasi dalam penganggaran


INDIKASI KEGIATAN Penyempurnan • Penyusunan prosedur perencanaan Juklak/Juknis pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah • Penyelenggaraan Musrenbang PROGRAM

Penyusunan mekanisme perencanaan anggaran yang partisipatif

• Legislasi kerangka regulasi dalam perencanaan penganggaran

II-6

Rencana Strategis

MISI

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Meningkatnya kualitas kualitas data produk perencanaan pembanguna n

STRATEGI Meningkatkan ketersediaan data yang akurat

KEBIJAKAN Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis

PROGRAM Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKASI KEGIATAN

14) Pe nyusunan Data Indikator Makro Pembangunan Daerah 15) Penyusunan Profil /Inventarisasi Data Hasil Kegiatan Pembangunan 20062010 16) Pe nyelenggaraan dan Penyusunan Perencanaan Daerah


17) Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial 18) Pe rencanaan Pembangunan Daerah Ekonomi 19) Fa silitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur wilayah dan Tata Ruang Wilayah 20) Pe nyusunan RPJPD II-7

Rencana Strategis

MISI

TUJUAN

SASARAN


Meningkatnya Meningkatnya Penyusunan penelitian dan Produk pengembangan Perencanaan Pembangunan daerah yang komprehensi p dan implementati f


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Peningkatan kualitas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif

Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan

INDIKASI KEGIATAN

27) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung 28) Laporan kegiatan Bapeda dan Lakip Bapeda 29) Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Tahunan 30) Penyusunan Evaluasi Renstra 2001-2005 31) Penyusunan Evaluasi Renstra 2006-2010. 32) Pe nelitian dan pengembangan penunjang perencanaan Daerah

II-8

Rencana Strategis

MISI

TUJUAN

SASARAN

• Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan


STRATEGI Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

KEBIJAKAN Peningkatan koordinasi yang komprehensif

PROGRAM Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

INDIKASI KEGIATAN

33) Pe laksanaan Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan 34) Pe laksanaan Pendampingan Program Penangulangan Kemiskinan di Perkotaan 35) Pe ngembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis Agribisnis dan Agrowisata 36) Pe ngembangan Ekonomi Terpadu Berbasis UKM, Industri Kecil dan Pertambangan 37) Pe rencanaan Pengembangan Investasi dan Pembiayaan Publik II-9

Rencana Strategis


II-10

Rencana Strategis 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2010 Pada tahun anggaran 2010 merupakan tahun terakhir dari Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, untuk tahun anggaran 2010 BAPPEDA melaksanakan 12 Program dan 34 kegiatan terdiri atas: NO A. 1

PROGRAM BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. 2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

a. b. 3

KEGIATAN

Program peningkatan displin apatur

a. b. LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu II-9

Rencana Strategis NO 4

PROGRAM Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. 5

Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

a. b. c. d. B. 1

BELANJA LANSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Program Perencanaan Tata Ruang

a. 2

Survey dan Pemetaan Program Pembangunan

Kerjasama Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

a. 3

Program perencanaan pembangunan daerah

a. b. c.

Penetapan RPJPD Penyusunan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

d. e. 4

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

a. 5

KEGIATAN

Program budaya

perencanaan sosial

a. LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan II-10

Rencana Strategis NO

PROGRAM

KEGIATAN budaya

6

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

a. 7

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Pengolahan, updating dan analisis data Statistik Daerah.

a.

Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.957.128.370,00. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp..3.106.116.920,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.851.011.450,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 2.2.1. Belanja Langsung Setiap SKPD a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 10.000.000 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 10.000.000 dan Bahan Keluaran Terlaksananya Sebanyak 2000 Nomor pembuatan surat keluar Surat dan penerimaan surat masuk Hasil Terlayaninya 12 bulan Pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesektretariatan 2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 35.040.000 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung


II-11

Rencana Strategis Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Kinerja Tersedianya dana, SDM dan bahan • Tersedianya air minum. • Terselenggaranya komunikasi melalui tele-pon. • Terselenggaranya komunikasi melalui inter-net Meningkatkan produktivitas kerja dilingkungan organisasi

Target Kinerja Rp 34.040.000,00 • 1056 galon • 12 bulan • 12 bulan 100%

3)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 45.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 45.000.000,00. dan Bahan Keluaran • • Tersedianya petugas 2 orang kebersihan • • Tersedianya peralatan 44 jenis dan bahan kebersihan. Hasil Terpeliharanya 100% kebersihan dalam dan luar kantor.

4)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung


II-12

Rencana Strategis Anggaran Rp 40.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran • Tersedianya Jasa Servis peralatan kantor. • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer). Hasil Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja.

Target Kinerja Rp . 40.000.000,00 • 1 orang • 12 kali servis 100%

5)

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 187.911.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 187.911.000,00 dan Bahan Keluaran Tersedianya alat tulis 107 jenis kantor Hasil Terselenggaranya 100% Admini-strasi perkantoran

6)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 39.367.000,00,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 39.367.000,00,00


II-13

Rencana Strategis Keluaran

Hasil

Waktu p. Tersedianya bahan cetakan q. Penggandaan Terselenggaranya adminstrasi kantor

c)

24 Jenis

d)

1 paket

100%

7)

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 7.560.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedia Dana dan Rp 7.560.000,00. bahan Keluaran Terpenuhinya 14 jenis penggantian alat-alat listrik dan elektronik Hasil Berfungsinya peralatan 100% listrik dan elektronik

8)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 102.135.000 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedia Dana, SDM dan Rp 102.135.000 bahan Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 12) Lemari 23) Kaca buah 13) Papan 24) Nama Organisasi buah 14) Laptop 25) 15) Printer unit Laserjet 26) 16) Hardisk unit Eksternal 27) 17) Kamera unit 18) Proyektor 28) 19) Telekomp buah ren 29) 20) Faximile buah 21) Handyca 30)


6 1 3 1 1 1 1 6

II-14

Rencana Strategis Indikator

Tolok Ukur Kinerja me 22) Presiden

Hasil

9)

Meningkatnya aparatur

Photo

Target Kinerja buah 31) 1 buah 32) 1 unit 33) 1 paket

kinerja 100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 3.005.000 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya dana dan Rp 3.005.000 bahan Keluaran Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: • 2 buah • Baki Kue Stainles Steel • 3 set • Cangkir • 3 set • Gelas Putih Tinggi • 1 lusin • Piring Kue/Lodor • 2 buah • Piring Makan • 2 lusin • Pisin Keramik Corak • 4 lusin • Sendok-Doll • 2 buah • Sendok Nasi • 2 buah • Sendok Sayur Besar • 2 buah • Sendok Sop • 1 lusin • Tea Pot • 1 buah • Rice Cooker • 12 lusin • Emuk • 1 set • Tea Set Meningkatnya Hasil 100% pelayanan rumah rangga perkantoran.

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 19.770.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 II-15

Rencana Strategis Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tersedianya Dana, SDM Rp 19.770.000,00. dan bahan Tersedianya bahan informasi berupa : 365 eks • Surat Kabar 365 eks 9) Kom 365 eks pas 48 eks 10) Pikir 48 eks an Rakyat 48 eks 11) Gala media 42 buku 12) Fajar Pos 13) Galu ra 14) Maja lah Sunda (Midang) • Buku Perundangundangan dan ilmu pengetahuan Meningkatnya pengetahuan Bappeda

100% karyawan

11) Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 165.020.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 165.020.000,00 dan bahan Keluaran 8184 Hok • Tersedianya makanan dan minuman harian. 180 Hok • Tersedianya makanan dan minuman rapat. 95 Hok • Tersedianya makanan dan 180 Hok minuman tamu LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

II-16

Rencana Strategis

Hasil

• Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Meningkatnya kinerja 100% karyawan/ti dan pelayanan tamu.

12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 228.720.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana SDM Rp 228.720.000,00 dan Bahan Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi: 47 Hok 180 Hok • Tingkat Regional • Tingkat Nasional Hasil Meningkatnya koordinasi 100% dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat. 13)

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 24.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 24.000.000,00 dan Bahan Keluaran Tersedianya biaya 130 Hok perjalanan dinas dalam daerah. Hasil Terselenggaranya fungsi 12 bulan koordinasi organisasi.

14)

Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 5.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Dana dan SDM Rp 5.000.000,00 Keluaran Terlaksananya 12 bulan


II-17

Rencana Strategis

Hasil

pelaksaaan hari besar nasional Meningkatnya rasa 100% nasio-nalisme dan kecintaan terhadap tanah air.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 186.175.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana dan Rp 186.175.000,00 Bahan Keluaran Terpeliharanya secara 12 bulan rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor. Hasil Terciptanya kenyamanan 100% di dalam bekerja 2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 170.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya dana, SDM Rp 170.000.000,00 dan Bahan Keluaran Terpeliharanya kendaraan operasional: • • Pemeliharaan Roda 4 7 unit • • Pemeliharaan Roda 2 13 unit Hasil Meningkatkan 100 % efektivitas kinerja

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 22.800.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya dana dan Rp 22.800.000,00. SDM LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

II-18

Rencana Strategis Keluaran Hasil 2)

Tersedianya pakaian dinas harian bagi karyawan/ti Meningkatnya disiplin aparatur.

75 Stel 100%

Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 15.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana dan Rp 15.000.000,00. SDM Keluaran • Pengadaan Pakaian 65 Stel Olahraga • Pengadaan Pakaian 40 Stel Batik Hasil Meningkatnya Disiplin 100% Aparatur.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur i. Pendidikan dan Pelatihan Formal Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 30.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Kinerja Masukan Tersedianya Dana Rp 30.000.000,00. dan SDM Keluaran Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal, yaitu: • 40 Hok • Gol • 52 Hok II • 30 Hok • Gol III • Gol IV Hasil Meningkatnya 100% pengetahuan karyawan/ti BAPPEDA e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

II-19

Rencana Strategis Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 19.150.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana dan Rp 19.150.000,00. SDM Keluaran Tersusunnya laporan: • • LAKIP 2010 1 Dokumen • • Laptah 2010 1 Dokumen • • Renja 2012 1 Dokumen Hasil Terinformasikannya 100% laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

2)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 4.128.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 4.128.000,00. Waktu Keluaran Tersusunnya laporan 2 dokumen keuangan semesteran Hasil Terinformasikannya 100% realisasi keuangan semesteran

3)

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 2.892.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 2.892.000,00. Waktu Keluaran Tersusunnya laporan 2 Dokumen prognosis realisasi anggaran.


II-20

Rencana Strategis Hasil 4)

Terinformasikannya realisasi keuangan

100%

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Lokasi Kegiatan: BAPPEDA Kabupaten Bandung Anggaran Rp 2.892.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM Rp 2.892.000,00. Keluaran Tersusunnya laporan akhir tahun: c) Laporan 1 Dokumen Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2010 1 Dokumen d) Neraca 1 Douman Tahun 2010 e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2010. Hasil Terinformasikannya 100% realisasi laporan akhir tahun

2.2.2. Belanja Langsung Urusan Program a. Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung. Anggaran Rp 440.000.000,00,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran TersedianyaPeta Photo dan Peta Garis. Hasil Meningkatnya ketersediaan data LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Target Kinerja Rp 440.000.000,00, Peta Photo dan Peta Garis Skala 1:5000 100 % II-21


Tolok Ukur Kinerja spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang.

Target Kinerja

b. Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung. Anggaran Rp 150.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur th.2010) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 150.000.000,00 Bahan Keluaran 9) Pen 1 Paket unjang Operasional Kegiatan ( 3 Notebook, 2 Komputer Tablet, 1 Printer) 10) Fasil itasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 11) Peny usunan dan Pelaporan Data Kabupaten/Kota. 12) Peny usunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010. 13) Peni ngkatan Capacity Building. 14) Pela tihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen). Hasil

Terlaksananya sinergitas 100% perencanaan pembangunan antara


II-22

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 237.965.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 237.965.000,00 Bahan Keluaran Tersusunnya Perda 1 Dokumen RPJPD Hasil Tersedianya rancangan 1 Dokumen akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD 2)

Penyusunan RPJMD Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 272.975.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 272.975.000,00 Bahan Keluaran Tersusunnya Rancangan 1 Dokumen Awal RPJMD Hasil Tersedianya Dokumen 1 Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

3)

Penyusunan Rancangan RKPD Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 572.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Tersusunnya Dokumen


Target Kinerja Rp 572.000.000,00

II-23


Hasil 4)

Tolok Ukur Kinerja Perencanaan Tahun 2011: • D okumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 • D okumen RKPD Tahun 2011. • D okumen RKUA Perubahan Tahun 2010 dan RKUA 2011. • D okumen PPAS Perubahan 2010 dan PPAS Tahun 2011. Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2011

Target Kinerja 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

Monitoring, Evaluasi , Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 332.449.450,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 332.449.450,00 Keluaran 9) Ters 135 buku usunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009 135 buku 10) Ters usunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati 35 buku Tahun 2009 11) Ters 60 buku usunnya data kegiatan per Kecamatan tahun 2010 12) Ters usunnya Laporan Triwulan 1 kali (Laptri)pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010 15 buku


II-24

Rencana Strategis 13) Terl aksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010 14) Ters usunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010 15) Ters usunnya evaluasi Pembangunan 16) Ters usunnya buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc, Summary Hasil

5)

•

T ersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diketahuinya tingkat inflasi Kabupaten Bandung.

Inventarisasi Hasil Penelitian Mendukung Pembangunan Daerah. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 246.400.000,00


dan

15 buku 35 buku

100%

Pengembangan

Untuk

II-25

Rencana Strategis Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 246.400.000,00 Keluaran Terlaksananya kegiatan 1 dokumen inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat. Hasil Termanfaatkannya hasil 100% penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1). Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 561.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 561.000.000,00 dan Bahan Keluaran 15. 5 (lima) jenis dokumen Terlaksananya pengembangan Koordinasi perekonomian. perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung 16. Fasilitasi terhadap Strategi Implementasi dan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (Lanjutan) 17. Penyusunan Konsep dan Pendampingan Program OVOP 18. LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

II-26


Hasil

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Bandung Meningkatnya 100 % keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian.

e. Program Perencanaan Sosial Budaya 1). Koordinasi perencanaan Pembangunan Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 453.700.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan Keluaran Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial. Hasil • Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan. • Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung • Pengembangan model pendidikan Universal berbasis kewilayahan di Kab.Bandung. LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Bidang Sosial dan Budaya.

Target Kinerja Rp 453.700.000,00 1 dokumen

100%

II-27

Rencana Strategis f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perncanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Anggaran Rp 430.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 430.000.000,00 dan waktu Keluaran 16) Terlak 1 dokumen sananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. 17) Terse dianya dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. 18) Terse dianya laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. 19) Terse dianya laporan rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan LAKIP Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

II-28


Hasil

Tolok Ukur Kinerja hidup, permukiman dan kebersihan 20) Terlak sananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan WISMP (Sebagai Pendamping) di Kab.Bandung, meliputi koordinasi dengan SKPD terkait keirigasian.

Target Kinerja

Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

100%

g. Program Pengembangan Data /Iformasi Statistik Daerah. Pengolahan,Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah Lokasi Kegiatan: Kabupaten Bandung Indikasi Pendanaan Rp 788.957.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Tersedianya Dana, SDM, Rp 788.957.000,00 dan bahan Keluaran Tersusunnya data statistik 5 dokumen (IPM, SUSEDA daerah Kabupaten ,KBDA, PDRB, Bandung, meliputi : Kabupaten dan Produk Domestik Regional Kecamatan). Bruto (PDRB) kabupaten, PDRB Kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), dan Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA). Hasil Tersedianya data dan 100 % informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.


II-29

Pendahuluan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan pada Lampiran 2, diperoleh hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada BAPPEDA Kabupaten Bandung mencapai 97,31%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian BAPPEDA sebagai unit perencana dan lembaga teknis daerah dinilai sangat baik. Secara lengkap, mekanisme pencapaian nilai prosentase pengukuran kinerja kegiatan ditampilkan pada Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Analisis Pencapaian Kinerja Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan pada Lampiran 1, diperoleh hasil Pengukuran Pencapaian Program (PPP) pada BAPPEDA Kabupaten Bandung mencapai 97,36%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian BAPPEDA dinilai baik. Secara lengkap, mekanisme pencapaian nilai prosentase pengukuran pencapaian sasaran ditampilkan pada Lampiran Pengukuran Pencapaian program (PPP).

Analisis Pencapaian Keuangan Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2010 merupakan tingkat pencapaian terget dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan

Pendahuluan

di BAPPEDA disajikan pada tabel berikut:

No

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan BELANJA TIDAK LANSUNG

I

BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS II

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A.

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2010 Realisasi Setelah Perubahan 3,106,116,9 2,992,438,4 20 77 3,106,116,9 2,992,438,4 20 77 2,344,453,00 2,311,718,46 0 3 761,663,920 680,720,014 5,851,011,4 5,338,648,8 50 87 1,365,565,0 1,263,651,5 00 12 825,369,23 912,528,000 5

% 96.34 % 96.34 % 98.60% 89.37% 91.24 % 92.54 % 90.45 % 100.00 %

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10,000,000

10,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

35,040,000

32,672,468

45,000,000

45,000,000

40,000,000

40,000,000

187,911,000

136,575,925

100.00 % 100.00 % 72.68%

39,367,000

38,549,944

97.92%

7,560,000

7,560,000

100.00 %

102,135,000

100,780,898

98.67%

3,005,000

3,005,000

19,770,000

19,770,000

165,020,000

140,717,500

100.00 % 100.00 % 85.27%

228,720,000

228,607,500

99.95%

24,000,000

17,130,000

71.38%

5,000,000

5,000,000

100.00 %

2

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 5 6 7 8

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 11 12 13 14

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

93.24%

Pendahuluan

No

1 2

1 2

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 2 Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis 3 Realisasi Anggaran 4 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

URUSAN WAJIB B

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2010 Realisasi Setelah Perubahan 341,813,27 356,175,000 7 178,775,000

96.03%

170,000,000

163,038,277

95.90%

37,800,000

37,425,000

99.01 %

22,800,000

22,425,000

98.36%

15,000,000 30,000,000 30,000,000

29,044,000

99.94 %

19,150,000

19,132,000

99.91%

4,128,000

4,128,000

2,892,000

2,892,000

2,892,000

2,892,000

4,485,446, 450 4,485,446, 450

4,074,997, 375 4,074,997, 375 425,357,00 0 425,357,00 0 425,357,000 2,861,808, 750 148,380,00 0

Program Perencanaan Tata Ruang

440,000,000

Program Kerja Sama Pembangunan

100.00 % 100.00 30,000,000 % 100.00 30,000,000 % 15,000,000

29,062,000

440,000,000

Urusan Perencanaan Pembangunan

95.97 %

186,175,000

Urusan Penataan Ruang

1 Survey dan Pemetaan

%

440,000,000 3,256,489, 450 150,000,000

100.00 % 100.00 % 100.00 % 90.85 % 90.85 % 96.67 % 96.67 % 96.67% 87.88 % 98.92 %

Pendahuluan

No

1

1 2 3 4 5

1

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RKPD 2010 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan 1 Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan 1 Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis 1 Data dan Statistik Daerah Jumlah Total

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2010 Realisasi Setelah Perubahan

%

150,000,000

148,380,000

98.92%

1,661,789, 450 237,965,000 572,000,000

1,347,257, 450 0 555,467,000

81.07 % 0.00% 97.11%

332,449,450

331,569,450

99.74 %

272,975,000

233,355,000

85.49%

246,400,000

226,866,000

92.07%

561,000,000

534,934,00 0

95.35 %

561,000,000

534,934,000

95.35%

453,700,000

437,573,00 0

96.45 %

453,700,000

437,573,000

96.45%

430,000,000

393,664,30 0

91.55 %

430,000,000

393,664,300

91.55%

788,957,000

787,831,62 5

99.86 %

788,957,000

787,831,625

99.86%

788,957,000

787,831,625

99.86%

8,957,128,3 8,331,087,3 70 64

93.01 %

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil

Pengukuran

Pencapaian Kinerja Keuangan (PKK) pada BAPPEDA Kabupaten Bandung mencapai 93,01%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian BAPPEDA dinilai sangat baik.

Pendahuluan

BAB IV PENUTUP Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di BAPPEDA tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga Visi BAPPEDA yang telah ditetapkan menjadi kenyataan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa pada tahun anggaran 2010 ini merupakan tahun terakhir dari Renstra BAPPEDA 2006-2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Bandung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2006 - 2010. Adapun keluaran (output) kegiatan tahun anggaran 2010, terutama yang menyangkut sarana dan prasarana serta dokumen perencanaan adalah: 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 4. Pengadaan peralatan rumah tangga. 5. Pengadaan buku perundang-undangan. 6. Penyediaan Pakaian dinas dan olahraga. 7. Penyusunan Laporan LAKIP 2010, Laptah 2010 dan Renja 2012 8. Penyusunan Laporan Semesteran Tahun 2010, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan Laporan Akhir Tahun 2010 (LRA, Neraca dan Catatatan Atas Laporan Keuangan 2010). 9. Tersedianya Peta Photo dan Peta Garis Skala 1:5000. 10. Terlaksananya Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008. 11. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 12. Tersusunnya dokumen prioritas program/kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2011. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Perbuk RKPD Tahun 2011. Dokumen KUA/PPAS Perubahan Tahun 2010. Dokumen KUA/PPAS Tahun 2011. Dokumen Nota Pengantar LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. Dokumen LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. Dokumen Kegiatan Per Kecamatan Tahun 2011. Dokumen Laporan Triwulanan Tahun 2010. Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010. Dokumen Konsep dan Pendampingan Program OVOP. Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan (SPP) Dokumen laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan. 25. Dokumen PDRB 2009 26. Dokumen PDRB Kecamatan 2009 27. Dokumen IPM 28. SUSEDA 2009 29. KBDA 2009

Pendahuluan

Pendahuluan

Pendahuluan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN Pendahuluan

Recommend Documents